2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, sistematis dan menyeluruh di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan telah memberikan apresiasi dengan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana, melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan amanat dari pelaksanaan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah: 1.

memberikan

pedoman

dan

pengarahan

terhadap

usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; 2.

menetapkan

standardisasi

dan

kebutuhan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; 3.

menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

8

4.

melaporkan

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

kepada

Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 5.

menggunakan

dan

mempertanggungjawabkan

sumbangan/bantuan

nasional dan internasional; 6.

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7.

melaksanakan

kewajiban

lain

sesuai

dengan

peraturan

perundangundangan; dan 8.

menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan : (1). perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (2). pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi : (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

9

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan

nasional.

dalam

kondisi

tanggap

darurat,

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando. Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana. Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebjakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud


10

upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui: (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007; (2). Peningkatan akuntabilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; (3). Penambahan

dan

penanggulangan

peningkatan

bencana

mutu

dalam

sumber

memenuhi

daya

manusia

standar

minimal

pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi

Sumatera

Selatan

dituntut

untuk

terus

mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan yang terakhir adalah (6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 1. Kepala

Unsur Pelaksana,

mempunyai

tugas mengkoordinasikan

penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi : Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

11

a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah; b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana; c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana; d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana; e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan

perencanaan,

pembinaan

dan

pengendalian

terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Sekretariat

mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD; b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD; c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD; d. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD; e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Program b) Subbagian Keuangan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian


12

3. Bidang Pencegahan dan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang poenanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan

umum

di

bidang

penangulangan

bencana

dan

prabencana serta pemberdayaan masyarakat; e. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana; f. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana; g. Pelaksanaan jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi : a)

Seksi Pencegahan

b)

Seksi Kesiapsiagaan

4. Bidang Penanganan Darurat, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

13

melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

bidang

penanganan darurat mempunyai fungsi : a. Penyusunan pengungsi,

rencana

kegiatan

penyediaan

tanggap

logistik

darurat,

bantuan

dan

penanganan peralatan

penanggulangan bencana; b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kegiatan dasar dan perlindungan pengungsi; c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan

pengungsi,

logistik

bantuan

dan

peralatan

penanggulangan bencana; d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik; e. Memobilisasian satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penangulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan benacana; f. Pembentukan

dan

pengoptimalisasian

pelaksanaan

pusat

pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi : a) Seksi Tanggap Darurat b) Seksi Penanganan 5. Bidang

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabiltasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabiltasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

14

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; c. Pengkomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana; d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi : a)

Seksi rehabilitasi

b)

Seksi Rekonstruksi

6. Bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pasca terjadinya bencana; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB trauma center dan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTB Pelayanan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. Pengusulan

penempatan

personil

UPTB

Trauma

center

dan

Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

15

Bencana Daerah; d. Pengesahan prosedur pelayanan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan; e. Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan; f. Pelaksanaan bimbingan teknis Trauma Center Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu layanan trauma center dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan; g. Pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala; h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengkoordinir, memeriksa dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Menyiapkan dokumen prosedur pelaksanaan trauma center yang berkaitan dengan persyaratan manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan; b. Pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen pada UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;

c. Pertanggungjawaban pemeliharaan

terhadap

seluruh

pengadaan,

kebutuhan

penyimpanan

administrasi

dan


dan bahan 16

penunjang pada Trauma center dan Pelayanan Kesehatan serta dokumen terkait; d. Pertanggungjawaban

dalam

pelaksanaan

tugas

personalia,

keuangan, dokumentasi dan informasi; e. Pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh Kepala UPTB; f. Pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan ; g. Pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Pelaksana Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Badan; c. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KEPALA

UNSUR PENGARAH

- INSTANSI

UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA BPBD

- PROFESIONAL/AHLI

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG PENANGANAN DARURAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

BIDANG REHABILITASI DAN KEPEGAWAIAN REKONSTRUKSI

SEKSI REHABILITASI SEKSI TANGGAP DARURAT SEKSI PECEGAHAN

SEKSI PENANGANAN PENGUNGSI

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


18

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BENCANA

DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memiliki pegawai sebanyak 79 orang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1 Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin NO. 1. Jabatan Struktural

URAIAN

2

Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan

3

4 5

Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Usia

6

Pendidikan

7

Jenis Kelamin

8

Golongan

Jumlah

Esselon II Esselon III Esselon IV Esselon II Esselon III Esselon IV Esselon II Esselon III Esselon IV Kesehatan Usia dibawah 30 Tahun Usia diatas 30-40 Tahun Usia diatas 41-50 Tahun Usia diatas 50 Tahun Strata 2 Strata 1 Sarjana Muda SMA SMP SD Laki-laki Perempuan I II III IV

JUMLAH 1 5 10 1 4 7 1 3 27 6 24 26 23 10 33 15 20 1 35 44 1 12 57 9 79 orang


19

Tabel 2.2 Kualifikasi Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan NO 1. 2. 3. 4.

PEGAWAI BPBD UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan Pusdalops Satgas

JUMLAH 47 31 3 41

Logistik, Peralatan, dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaannya mengacu kepada sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Dengan posisi yang strategis yaitu kantor yang dekat bandara sangat representatif dan satu-satunya kantor BPBD di seluruh Indonesia yang dekat bandara sehingga memudahkan akses memberi bantuan dan penanggulangan bencana disamping kantor yang luas untuk garasi mobil-mobil bencana. BPBD Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki gudang sebanyak 2 unit, di lantai atas untuk logistik dan di gudang bawah untuk penyimpanan peralatan bencana dan telah mempunyai Klinik Kesehatan Trauma Centre dan pelayanan kesehatan dengan daya dukung sebagai berikut :


20

Tabel 2.3 Tenaga kesehatan Trauma Centre dan pelayanan kesehatan FUNGSIONAL KSEHATAN

JUMLAH

Dokter Umum Psikolog Farmasi Laboratorium Gigi Perawat Bidan Gizi

3 1 1 2 1 14 4 1

JUMLAH

27

Persediaan logistik yang

tersimpan di gudang logistik BPBD Provinsi

Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.4

Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan No .

JENIS/ NAMA BARANG

TAHUN PENGADAAN

1. 2. 3. 4.

Sandang Selimut Kid Ware Makanan siap saji  Nasi rendang daging  Nasi ikan tuna goreng  Nasi opor ayam Makanan tambahan gizi  Bubur kacang merah  Bubur kacang hijau  Minum an kedelai Lauk- Pauk  Ikan sarden  Tumis Jamur  Samb el goreng pete

2014 2013 2013 2013

5.

6.

JUMLAH BARANG DI GUDANG 526 517 624 240

SATUAN BARANG

TANGGAL KADALUARSA

paket lembar paket paket 15 Juni 2015

2013 08 Juni 2015 2013 15 Juni 2015 2013 624

paket

2013 20 April 2015 2013 17 April 2015 2013 19 April 2015 2013 2013

606

paket 11 April 2015

2013 11 Mei 2015 2013 2013

21 Mei 2015


21

udang Gulai

 ayam

04 Mei 2015 2013

Kornet

 daging sapi

18 April 2015 2013

Kecap

 manis

17 Okt 2014 2013

Samb

 al keluarga

01 Okt 2014 2013

Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.

NAMA BARANG

JUMLAH

1.

Kasur

4 Unit

2.

Bantal

6 Unit

3,

Guling

7 Unit

4.

Selimut Wol

12 Unit

5.

Handly Talk

35 Unit

6.

Alat Komuniasi Radio VHF

2 Unit

7.

Pompa

1 Unit

8.

Dental Unit

1 Unit

9.

GPS

1 Unit

Gambaran aset yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pendukung selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


22

Tabel 2.6 Perkembangan asset yang dikelola BPBD dari Tahun 2010-2013 Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (APBD) NO

JENIS KENDARAAN

TYPE/MERK/BAHAN/WARNA

1

Mobil

Mini Bus

2

Mini Bus

Suzuki

3

Mini Bus

Daihatsu

4

Mobil Jeep

Ford

Escape

5

Pick Up Single Kabin

Ford

Rangers

6

Ambulance

Masda

7

Sepeda Motor

Suzuki

8

Chevrolet

Corolado LTZ

9

Sepeda Motor

Suzuki

UK 125 SC A/T

10

Mobil Tangki Air

Isuzu

NKR 71 E2

11

Mini Bus

KIA

Karnival AI

12

Sepeda Motor

Suzuki

FD.125 XSD

13

Ampibi Loreng

TAHUN PEMBELIAN

JUMLAH

KONDISI

Ford/New Everest 2.5XLT

2500

Hitam

2010

1

Baik

APV GL

1,6

Hitam

2010

1

Baik

Luxio

1500

Hitam

2012

1

Baik

Hitam

2006

1

Baik

2,5

Silver

2010

1

Baik

BT 50 RE 6 CAB 4 X 4.2.5 MT

2500

COL WHITE

2007

1

Baik

FD.125 XSD

125

Biru

2007

1

Baik

Hitam

2012

1

Baik

Merah

2010

1

Baik

Putih

2007

1

Baik

2497 CC

Hijau Metalik

2002

1

Baik

125

Biru

2007

1

Baik

1

Baik

125

Loreng

Tabel 2.7 Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (APBN) NO 1

JENIS KENDARAAN Mobil Tangki Air

Putih

TAHUN PEMBELIAN 2007

2477

Orange

2010

1

Baik

C.DISFE74H DVAX2 MT

3908

Orange

2010

1

Baik

MKR 71HD E2

4570

Orange

2010

1

Baik

Kawasaki

LX.150 C /KLX150S

150

Orange

2010

1

Baik

Kawasaki

LX.150 C (KLX150S)

150

Orange

2010

1

Baik

TYPE/MERK/BAHAN/WARNA Isuzu

NKR 71 E2

2

Mobil Double Kabin PU

Mitsubishi

STRCR2.5A DCGLSMT

3

Mobil Dapur Umum

Mitsubishi

4

Mobil Pengelolah Air

Isuzu

5

Motor Trail

6

Motor Trail


JUMLAH

KONDISI

1

Baik

23

7

Rescue Komado

Mitsubishi

STRACR25AGELS

2477

Orange

2011

1

Baik

8

Ambulance

Isuzu

NKR 5510 E2-1

2771

Orange

2011

1

Baik

9

Truk Serba Guna

10

Speed boat polyethelene

Isuzu

NKR 71 HDE 21

4570

Orange

2011

1

Baik

1

Baik

1.3 KINERJA PELAYANAN BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN Jenis / fungsi pelayanan Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU no. 24 tahun 2007). Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah - langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra-bencana), tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial setelah terjadi bencana (pasca bencana). Sumatera Selatan memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang,

air

bersih

dan

sanitasi,

pelayanan

kesehatan

dan

penampungan/hunian sementara, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur pasca bencana. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan disediakan layanan kepada masyarakat Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

24

antara lain meliputi : layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, layanan Tanggap Darurat Bencana, Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan layanan kesehatan korban bencana, serta Layanan Pusdalops. Masingmasing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : Layanan ini dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sudah diperkirakan. Langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

Memberikan

pelatihan,

simulasi,

gladi

bagi

masyarakat

dalam

menghadapi kejadian bencana; 

Memberikan

penyuluhan

mengenai

bahaya

dan

kerugian

yang

ditimbulkan oleh bencana serta upaya meminimalisir kerugian yang mungkin timbul; 

Pendataan daerah rawan bencana;



Pendataan masyarakat;



Inventarisasi dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (bahan makanan, bahan sandang, kamp penampungan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang lainnya);



Menetapkan daerah atau lokasi evakuasi;



Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;



Memindahkan atau mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang telah ditetapkan.

Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan


25

No.

Capaian Kinerja

Indiktor Kinerja

Tahun 2010 s/d 2013

1.

Pencegahan Bencana

Mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa

2.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana

Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana.

Layanan Tanggap Darurat Bencana Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan prasarana dan sarana. ( Definisi dari Perka BNPB No.9 tahun 2008) Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain: waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat. Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu : melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang meliputi : 1.

Penilaian kebutuhan (needs assessment) dan, Penilaian kerusakan /kerugian (damage and losses assessment)


26

Penilaian kebutuhan (needs assessment) menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencanan meliputi : SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih serta sanitasi; dan Penilaian kerusakan /kerugian (damage and losses assessment) pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana). 2.

Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Tanggap Darurat Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana

No.

Indiktor Kinerja

1.

Penanganan Keadaan Darurat Bencana

2.

Penanganan logistik

3.

Penanganan Korban Pengungsi

Capaian Kinerja Tahun 2010 s/d 2013 Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana (makan dan minum) Perlindungan kepada korban bencana

Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010). Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

27

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.(Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010) Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukakan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan social psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan public (Pasal 56, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan : a.

Pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b.

Pembangunan kembali sarana social masyarakat;

c.

Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d.

Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

e.

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

f.

Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya;

g.

Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

h.

peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian / Kerusakan (Damage and Loss assessment/DLA) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian kebutuhan (post disaster need Assessment/PDNA) yang menggunakan informasi dari DLA serta memasukkan unsur- unsur pengurangan resiko


28

bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sejak dari awal.


29

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tingkat capaian Kinerja pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana No.

Capaian Kinerja

Indiktor Kinerja

1.

Penanganan Rehabilitasi

2.

Penanganan Rekonstruksi

Tahun 2010 s/d 2013 Perbaikan kerusakan fisik, non fisik agar dapat berfungsi kembali. Pembangunan total terhadap segala kerusakan

Layanan Kesehatan Korban Bencana Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk : 1.

Pelayanan kesehatan umum meliputi : a. Pelayanan kesehatan dasar. b. Pelayanan kesehatan klinis.

2.

Pengendalian penyakit menular meliputi : a. Pencegahan Umum b. Pencegahan Campak c. Diagnosis dan Pengelolaan Kasus d. Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa e. Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap f. HIV/AIDS (Perka BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Tata cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan)

Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat korban bencana. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya: Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

30

a. Membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka; b. Membantu perawatan korban bencana yang meninggal; c.

Menyediakan obat-obatan;

d. Menyediakan peralatan kesehatan; e. Menyediakan tenaga medis dan paramedis, dan f.

Merujuk ke rumah sakit terdekat. (Pasal 69, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Layanan Kesehatan bagi korban bencana dilaksanakan oleh UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

kepada

masyarakat.

Berdasarkan

SK

Nomor

658/KPTS/BPBD/2010 tertanggal 28 September 2010 sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan UPTB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari kurun tahun 2011 – 2013, UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan telah melakukan pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai berikut: Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


31

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan No. 1.

a.

Indiktor Kinerja Pelayanan Kesehatan

Capaian Kinerja Tahun 2010 s/d 2013 Pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana (kesehatan)

Layanan Pusdalops PB Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Pemantauan kondisi alam dan aktivitas

terhadap potensi bencana

pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya

Pusat

(Pusdalops

PB)

Pengendalian yang

Operasi

mampu

Penanggulangan

mengelola

Bencana

informasi

hingga

menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip : cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel. Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pusat pengendalian operasional (Pusdalops) PB, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


32

Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB

No. 1.

Capaian Kinerja

Indiktor Kinerja Pelayanan data dan informasi bencana

Tahun 2010 s/d 2013 Pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan up to date tentang bencana.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui: (1). Peningkatan

dan

pengembangan

kepemimpinan

sesuai

dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007; (2). Peningkatan bencana

akuntabilitasi

dalam

rangka

pelaksanaan mendukung

penanggulangan

pelaksanaan

tata

pemerintahan yang baik; (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

33

terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya

tumpang

tindih

terhadap

fungsi

dan

peran

kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5) Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Kejadian Bencana Kabupaten/Kota Se - Sumatera Selatan setiap tahunnya terjadi peningkatan, data kejadian bencana dari Tahun 2010 s.d 2013 dapat dilihat dalam bentuk diagram dan tabel sebagai berikut :

Gambar 2.2 Grafik Kejadian Bencana Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010


34




35



36

Tabel 2.8 Data Kejadian Bencana dalam Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan Januari s.d Desember 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kabupaten/ Kota Palembang Kota Pagar Pagar Kab. Prabumulih Kota Lubuk linggau Kab. Ogan Ilir Kab. OKI kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Empat Lawang Kab. Musi Rawas Kab. MUBA Kab. Banyuasin Kab. OKU kab. OKU Selatan Kab. OKU Timur Jumlah

Kebakaran

Banjir

11 2 2 1 2 5 1 1 1 26

2 1 1 2 1 4 2 2 2 3 2 3 25

Puting Beliung 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 15


Tanah Longsor 3 1 1 1 6

37

Banjir Bandang 4 1 3 1 9

Kecelakaan Kapal 0

Lain lain

Jumlah

1 1 1 3

14 12 1 0 4 4 4 9 13 3 4 7 2 2 5 84



Kebakaran

Banjir

20 9 1 1 4 6 2 9 9 1 3 1 2 4 72

1 1 1 1 1 1 6

Puting Beliung 1 2 1 5 2 1 1 2 15


Tanah Longsor 2 1 1 3 7

38

Banjir Bandang 1 1

Kecelakaan Kapal 1 1

Lain lain

Jumlah

1 1 2

21 15 2 1 7 11 4 13 13 3 3 4 2 5 104



Kebakaran

Banjir

25 20 7 5 1 11 6 11 4 1 8 4 3 1 107

3 2 1 3 3 2 4 2 4 3 2 29

Puting Beliung 11 1 2 3 4 1 4 8 34


Tanah Longsor 5 1 1 4 5 4 1 21

39

Banjir Bandang 3 2 5

Kecelakaan Kapal 1 1 1 3

Lain lain

Jumlah

199

28 39 11 2 10 5 21 20 18 6 6 15 4 3 11 199

Tabel 2.11 Data Kejadian Bencana dalam Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan Januari s.d Desember 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kabupaten/ Kota Palembang Kota Pagar Pagar Kab. Prabumulih Kota Lubuk linggau Kab. Ogan Ilir Kab. OKI kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Empat Lawang Kab. Musi Rawas Kab. MUBA Kab. Banyuasin Kab. OKU kab. OKU Selatan Kab. OKU Timur Kab. Muratara Kab. Pali Jumlah

Kebakaran

Banjir

26 10 5 0 4 1 9 8 8 8 8 3 5 7 4 0 1 107

2 0 1 0 3 6 5 3 0 3 2 5 4 3 4 1 2 44

Puting Beliung 2 5 1 0 2 4 3 2 0 1 0 6 0 3 2 0 0 31


Tanah Longsor 0 9 0 1 1 2 1 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 25

40

Banjir Bandang 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6

Kecelakaan Kapal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Lain lain 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Jumlah 32 27 8 1 10 14 18 16 12 12 12 15 11 17 10 1 3 219

Tabel 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 -2013 NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

1.

(2)

Jumlah masyarakat siaga bencana/Sosialisasi

Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya 2009

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

-

100 org

50 org

-

1 dok

-

1 dok

-

20 org

20 org

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

-

-

-

-

100 org

100 org

100 org 100 org

100 org 150 org

2009 2010 2011 2012 2013 (16)

1 dok

-

100 % 0 % 100 % 0 %

50 org

240 org

-

0%

-

-

-

-

1 dok

1 dok

3.

Jumlah aparatur dan masyarakat yang dilatih dalam Penanganan Kedaruratan bencana

-

-

-

-

50 org

50 org 100 org 100 org

4.

Jumlah desa tangguh yang dibentuk

-

-

-

-

-

-

1 desa

1 desa

-

-

-

-

1 desa

-

-

5.

Jumlah Apel Kesiapsiagaan Bencana

-

-

-

-

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

-

-

1 kali

-

2 kali

-

0%

6.

Jumlah Kaji Cepat Dampak Bencana (pendataan dan pemberian bantuan saat terjadi bencana)

-

-

-

-

10 kab/kota

-

-

10 kab/kota

-

12 kab/kota

7.

Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana

-

-

-

-

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

-

-

1 kali

2 kali

8.

Jumlah peralatan dasar penanganan bencana

-

-

-

-

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

-

-

9.

Jumlah Inventarisasi dan verifikasi kerusakan pasca bencana

-

-

-

-

10 kab/kota

11 12 12 kab/kota kab/kota kab/kota

-

-

-

10

Jumlah Inventarisasi potensi wirausaha bagi korban bencana

-

-

-

-

10 kab/kota


-

-

-

-

11.

Jumlah Integrasi pelayanan kesehatan Penanggulangan bencana

proses pembentukan UPTB. Trauma Center

4 kali

4 kali

4 kali

-

-

-

40 % 50 % 100 % 0%

100 %

50 % 0 %

100 %

-

0 % 100% 0 %

100 %

2 kali

-

0%

-

1 pkt

-

-

0%

0%

100 %

-

6 kab/kota

-

0%

0%

0%

50%

5 6 kab/kota kab/kota

-

0%

0%

42% 50%

-

0%

0%

100% 0 %

4 kali

-

-

50% 100% 100 %

Pada Tabel 2.13 berikut Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009-2013


41

(20)

-

Jumlah Peta Rawan Bencana

-

(19)

100 % 50 % 100% 100 %

2.


(18)

-

Kebencanaan 1 dok

(17)

2.3

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Sebagaimana telah menjadi kebijakan secara nasional sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis BNPB, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Begitu pula dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, secara hierarki tak dapat lepas dari perencanaan yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah pusat mengingat pola penanggulangan bencana biasanya dilakukan secara terstruktur dengan rantai komando yang tegas dan pasti mengingat banyaknya pihak-pihak yang terkait di lapangan. Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui: (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;


42

(2). Peningkatan akuntabilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan

bencana

dalam

memenuhi

standar

minimal

pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi

Sumatera

Selatan

dituntut

untuk

terus

mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5)

Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan

kepada

peran

fasilitasi

bagi

seluruh

pemangku

kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.


43

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents