2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas ESDM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah.

Struktur

organisasi

ini

merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 1 Tahun

2002).

dimaksudkan

Perubahan untuk

organisasi

meningkatkan

perangkat

daerah

produktivitas

ini

organisasi,

mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan

fungsi-fungsi,

menghilangkan

tingkatan

dan

pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya

mineral

berdasarkan

asas

otonomi

daerah

dan

tugas

pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;

8 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

b. penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang energi dan sumber daya mineral; c. pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota; d. pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral; f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Geologi, Mineral dan Batubara 4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi 5. Bidang Ketenagalistrikan 6. Bidang Minyak dan Gas Bumi 7. Balai ESDM Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dalam gambar 2, komposisi jabatan struktural di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1


(satu) orang Esselon II, 9 (sembilan) orang esselon III, dan 24 (dua puluh empat) orang esselon IV, sampai dengan kondisi bulan Agustus 2013, masih ada 1 (satu) posisi jabatan Esselon IV yang belum terisi, yaitu di Seksi Pengawasan Air Tanah. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 (empai) Balai ESDM setingkat eselon III yaitu Balai ESDM Wilayah Solo, Balai ESDM Wilayah Serayu Utara, Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria dan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan. Sedangkan untuk

jabatan fungsional, sampai dengan kondisi bulan

Agustus 2013, jabatan tersebut belum terisi, karena belum adanya ketentuan dan petunjuk teknis yang mengatur jabatan fungsional di SKPD Dinas ESDM, selain tentunya terkait dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi dan kompoten untuk jabatan-jabatan fungsional bidang ESDM.


KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBBAG. KEUANGAN

KASUBBAG. PROGRAM

KABID. GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA

KABID. AIR TANAH DAN PANAS BUMI

KABID. KETENAGALISTRIK AN

KABID. MINYAK DAN GAS BUMI

KASI. PEMETAAN POTENSI DAN TEKNOLOGI

KASI. HIDROLOGI & PENYELIDIKAN PANAS BUMI

KASI. PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIK AN

KASI. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI & PENGUSAHAAN MIGAS

KASI. PEMBINAAN & KELAIKAN KETENAGALISTRIK AN

KASI. PENGAWASAN MIGAS

KASI. BINA PENGUSAHAAN MINERAL

KASI. EKSPLOITASI AIR TANAH DAN PANAS BUMI

KASI. K3L

KEPALA BALAI ESDM

KEPALA BALAI ESDM

KEPALA BALAI ESDM

KEPALA BALAI ESDM

WIL. SOLO

WIL. KENDENG MURIA

WIL. SERAYU SELATAN

WIL. SERAYU UTARA

KASUBBAG TU

KASUBBAG TU

KASUBBAG TU

KASUBBAG TU

KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN




KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN




Gambar 2. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (PERDA Nomor 6ahun 2008)


Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber

Daya

Mineral

Provinsi

Jawa

Tengah

per

unit

kerja,

sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 2.1.1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kepala

Dinas

memimpin

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas, membawahkan: a. Sekretariat; b. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara; c. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi; d. Bidang Ketenagalistrikan; e. Bidang Minyak Dan Gas Bumi; f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.1.2. Sekretariat Energi dan Sumber Daya Mineral: Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:


a. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; b. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; c. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian. Subbagian-subbagian

sebagaimana

dimaksud,

masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 1). Subbagian Program Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordinasian

penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas. 2). Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan


pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

pengkoordinasian

perumusan

kebijakan

penyelenggaraan

teknis

secara

terpadu,

pembinaan, pelayanan

administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas. 2.1.3. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di

bidang

pemetaan

potensi

dan

teknologi,

bina

pengusahaan mineral dan batubara, dan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di

bidang

kesehatan,

keselamatan

kerja

dan

lingkungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara, membawahkan: 1) Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi;


2) Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara; 3) Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara. 1) Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi Seksi

Pemetaan

melakukan

Potensi

penyiapan

Dan

bahan

Teknologi

mempunyai

tugas

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi, meliputi : a. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara lintas kabupaten/kota; b. Pengelolaan

data

dan

informasi

mineral,

batubara,

serta

pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi; c. Penetapan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi; d. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, pada wilayah provinsi; e. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi; f. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota; g. Penetapan

pengelolaan

lingkungan

geologi,

geologi

teknik,

kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota; h. Pengelolaan data dan inventarisasi informasi geologi pada wilayah provinsi terutama lintas kabupaten/kota. 2) Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara


Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelak-sanaan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara, meliputi : a. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; b. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; c. Pemberian

izin

badan

usaha

jasa

pertambangan

mineral,

batubara dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota; d. Pembinaan usaha produksi tambang, batubara, pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; e. Pembinaan

inspektur

tambang

serta

pembinaan

jabatan

fungsional provinsi; f. Pengelolaan

dan

pembinaan

pelaksanaan

izin

usaha

jasa

pertambangan mineral, batubara dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota. 3) Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, meliputi:


a. Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; b. Pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara

dalam

rangka

penanaman

modal

lintas

kabupaten/kota; c. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional; d. Pembinaan

dan

pengawasan

pengusahaan

KP

lintas

kabupaten/kota; e. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota; f. Pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

izin

usaha

pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota; g. Pengangkatan Inspektur Tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi; h. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 2.1.4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi Bidang

Air

Tanah

Dan

Panas

Bumi

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi, dan eksploitasi air tanah dan panas bumi.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi, membawahkan: 1) Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi; 2) Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi. 1) Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelaksanaan bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi, meliputi : a. Penyusunan

data

dan

informasi

usaha

panas

bumi

lintas

kabupaten/kota; b. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota; c. Pengelolaan data dan informasi panas bumi dan air tanah serta penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan air tanah di wilayah provinsi; d. Pelaksanaan inventarisasi panas bumi dan air tanah di wilayah provinsi jawa tengah; e. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;


f. Pembinaan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja,

lingkungan

konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha air tanah dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional. 2) Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelaksanaan bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi, meliputi: a. Pemberian

rekomendasi

teknis

untuk

izin

pengeboran,

izin

penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; b. Pemberian

izin

usaha

panas

bumi

pada

wilayah

lintas

kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; c. Pemberian izin badan usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota; d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; e. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota; f. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha

air

tanah

dan

panas

bumi,

pada

wilayah

lintas

kabupaten/kota atau yang berdampak regional;


g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota; h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas

kabupaten/kota

serta

panas

bumi

yang

berdampak

lingkungan langsung lintas kabupaten/kota. 2.1.5. Bidang Ketenagalistrikan Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; 2) Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan.


Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan. 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan ketenagalistrikan, meliputi : a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan; b. Penetapan

rencana

umum

ketenagalistrikan

daerah

(RUKD)

regional; c. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional; d. Pemberian

Izin

Usaha

Ketenagalistrikan

untuk

Kepentingan

Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota; e. Pemberian IUKS yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota; f. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrika; g. Pengembangan energi baru terbarukan. 3) Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan, meliputi : a. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi; b. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi;


c. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi; d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi; e. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan inspektur dan jabatan fungsional ketenagalistrikan provinsi. 2.1.6. Bidang Minyak dan Gas Bumi Bidang

Minyak

Dan

Gas

Bumi

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi, dan pengawasan minyak dan gas bumi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Minyak Dan Gas Bumi mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi; c.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Minyak Dan Gas Bumi, membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi; 2) Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Minyak Dan Gas Bumi. 1) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi


Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pelaksanaan

di

bidang

pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi, meliputi : a. Pelaksanaan inventarisasi migas pada wilayah provinsi; b. Pengelolaan

data

potensi

minyak

dan

gas

bumi

lintas

kabupaten/kota; c. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupen/kota; d. Pemberian

rekomendasi

kegiatan

eksplorasi

migas

lintas

kabupaten/kota; e. Pemberian

persetujuan

prinsip

kegiatan

migas

lintas

kabupaten/kota; f. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan g. Inventarisasi

pengembangan

teknologi

bahan

bakar

nabati

(biofuel); h. Pengelolaan data teknologi minyak dan gas; i. Sinkronisasi dan penyusunan program desa mandiri energi; j. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED); k. Penyusunan rencana pemberian bimbingan teknis; l. Memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi. 3) Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi. Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi, meliputi : 23 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

a. Pengawasan jumlah armada pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM; b. Pengawasan pencantuman nomor pelumas terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundangundangan; c. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi; d. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota; e. Penetapan HET LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan; f. Pemantauan dan kerjasama bidang minyak dan gas bumi; g. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga eceran dan penyaluran bahan bakar minyak; h. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi; i. Pengawasan

terhadap

kegiatan

usaha

perusahaan

jasa

penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan; j. Pengangkatan dan pembinaan Inspektur Migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi dan memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi. 2.1.7. Balai ESDM Wilayah Solo Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar,

Kota

Surakarta,

Kabupaten

Wonogiri,

Kabupaten


Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan

penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. d. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.1.8. Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten

Pati, Kabupaten Rembang,

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kota Semarang. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral.


Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan penyiapan bahan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. c. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.1.9. Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Melaksanakan

sebagian

kegiatan

teknis

operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan,

Kota

Tegal,

Kabupaten

Tegal,

Kabupaten

Brebes,

Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan

penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. d. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


2.1.10. Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan

penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. d. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.1.11. Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.


Tabel 2. 1. Distribusi Berdasarkan Status Pegawai No

STATUS

Jumlah

1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

141

2.

Tenaga Kontrak

35 Total

186

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013 Tabel 2.2. Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai No

Unit Kerja

Esselon

Jumlah

1.

Kepala Dinas

Eselon II/a

1

2.

Sekretaris

Eselon III/a

1

3.

Kepala Bidang

Eselon III/a

4

4.

Kepala Balai ESDM

Eselon III/a

4

5.

Kasubag/Kepala Seksi

Eselon IV/a

24

Total

34

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013

Berdasarkan status dan golongannya, pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 29

30 25

21

20

19

16

15 10 5

21

6

9

8

1

5

4

2

0

0

Golongan I/b

Golongan I/c

Golongan I/d

Golongan II/a

Golongan II/b

Golongan II/c

Golongan II/d

Golongan III/a

Golongan III/b

Golongan III/c

Golongan III/d

Golongan IV/a

Golongan IV/b

Golongan IV/ c

0


Gambar 2.2.


Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

SLTA/STM/S MK/MAN 29%

SLTP 5%

Strata 2 (S2) 20%

Strata 1 (S1) 40% Diploma III (D3) 6% Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013

Gambar 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tabel 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan No

Unit Kerja

Jumlah

1.

Golongan IV/ c

1

3.

Golongan IV/b

6

4.

Golongan IV/a

8

5.

Golongan III/d

21

6.

Golongan III/c

16

7.

Golongan III/b

21

8.

Golongan III/a

29

9.

Golongan II/d

2

10.

Golongan II/c

4

11.

Golongan II/b

9

12.

Golongan II/a

19

14.

Golongan I/d

0

15.

Golongan I/c

5 Total

141



Tabel 2.4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No

Unit Kerja

Jumlah

1.

Strata 2 (S2)

29

2.

Strata 1 (S1)

56

3.

Diploma III (D3)

4.

SLTA/STM/SMK/MAN

5.

SLTP

8 41 7 Total

141


Tabel 2.5. Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No

Unit Kerja

Jumlah

1.

SPAMEN / DIKLAT PIM II

1

2.

SPAMA / DIKLAT PIM III

8

3.

ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV Total

23

32


Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, antara lain : 1. Gedung Kantor Dinas (Pusat) di Semarang dan Balai ESDM di 4 lokasi, yaitu : Solo, Pati, Pekalongan dan Purworejo beserta perlengkapannya. 2. Rumah Dinas di Semarang 1 (satu) unit, Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1 (satu) unit, Balai ESDM Wilayah Solo 1 (satu) unit dan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1 (satu) unit. 3. Mobil Dinas sebanyak 11 Unit dan sepeda motor sebanyak 7 Unit.


4. Laboratorium Teknik 5. Bengkel Geologi 6. Alat Bor 7. GPS, Kompas dan peralatan teknis pendukung lainnya

Selain

sarana

gedung

perkantoran

dan

sarana

mobilitas

(kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer, perlengkapan-perlengkapan survey di bidang pertambangan dan energi, dan lain sebagainya. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008–2013 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.6. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2008-2013

No I

Program dan Indikator Kinerja Program Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1

Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang

II

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi Capaian Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

100

132

65

105

100

2013

Kinerja 2008 s/d 2013

Meningkat orang

176


678

No

Program dan Indikator Kinerja Program Meningkatnya perijinan usaha pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan, penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering Pembangunan 30 unit sumur bor

2


Realisasi Capaian


Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meningkat

30

Sumur

2

4

16

35

6

7

70

3

Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang

12

kelompok

0

4

2

3

4

6

19

4

Penerbitan 140 Ijin Usaha Pertambangan dan ijin usaha pertambangan Khusus pengangkutan/penjualan

140

IUP/SIPD

67

38

42

4

4

8

163

5

Pelaksanaan 12 kali pameran produk per tambangan

12

Kali

5

5

3

3

3

4

23

6

Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek

20

Jenis

5

5

5

4

5

0

24

250

Obyek

569

840

1.01 7

0

0

0

2426

77,19

RE

72,7

72,7 2

73,4 8

76,6 3

79,9 8

85,29

85,29

10

%

0

0,2

0,78

3,93

7,28

5,31

18,1

7 III

8

Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) Jateng dan optimalnyaPemanfaatan energi alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi Peningkatan Rasio elektrifikasi 10% (RE 67,19)

Meningkat

9

Pembangunan JTM 30 kms

30

Kms

6,35

0,65

1,77

4,12

9,81

9,528

32,228

10

Pembangunan JTR 20 kms

20

Kms

4,8

1,69

3,39

3,28

6,778

33,098

11

Pembangunan 8 unit PLTMH

8

Unit

2

1

2

2

13,1 5 2

1

10

12

1.400

Unit

490

69

96

708

228

2.865

3

Unit

1

0

0

1.27 4 0

3

2

6

14

Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS Pembangunan 3 unit PLTS komunal Identifikasi panas bumi di 5 WKP

5

WKP

0

1

2

1

1

1

6

15

Identifikasi potensi air di 9 lokasi

9

lokasi

0

0

0

3

3

3

9

16

Identifikasi gas rawa di 11 lokasi

11

Lokasi

3

3

3

3

3

4

19

17

Identifikasi biogas di 12 lokasi

12

Lokasi

0

3

3

10

20

11

47

18

Identifikasi biomassa di 3 lokasi

3

Lokasi

0

0

0

0

1

2

3

13


No

Program dan Indikator Kinerja Program


Realisasi Capaian


Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

2013

19

Identifikasi DME di 18 desa

18

Desa

0

17

13

6

13

13

62

20

Demplot gas rawa di 5 lokasi

5

Lokasi

1

1

1

1

2

1

7

21

Demplot biogas di 12 lokasi

12

Lokasi

0

8

8

8

20

11

55

22 4

Desa Berlistrik 100 % Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Tersedianya peta up date potensi rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektonik/tsunami, geologi tata lingkungan, Pemetaaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab./Kota

100

%

100

100

100

100

100

100

100

15

Kab/kota

3

3

3

3

3

0

15

Update peta rawan longsor di 21 Kab/ Kota Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab.

21

Kab/kota

6

14

7

0

0

0

27

4

Kab/kota

0

0

0

3

5

5

13

26

Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi

50

Lokasi

20

10

4

10

10

9

63

27

Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kab.

10

Kab/kota

0

0

0

1

4

6

11

23 24 25

Tersedia

Semua indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013. Sedangkan kinerja anggaran yang

dicapai Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, adalah sebagai berikut:


Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Anggaran pada Tahun ke- (Rp . juta)

Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Uraian

(1)

1 (2008)

2 (2009)

3 (2010)

4 (2011)

5 (2012)

1 (2008)

2 (2009)

3 (2010)

4 (2011)

5 (2012)

1 (2008)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

629,030

844,700

50,525

83,875

105,075

9,165

3.277.662

10.800.000

Rata-rata Pertumbuhan

2 (2009)

3 (2010)

4 (2011)

5 (2012)

Anggaran

Realisasi

(13)

(14)

(15)

(16)

(71)

(18)

88,1

116,5

126,3

167,8

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

714,200 -

725,200 -

40 -

BELANJA DAERAH

4.535,273

6.118,885

Belanja Tidak Langsung

4.535,273

6.118,885

6.749,717

8.085,402

8.170,219

4.180,184

5.349,112

6.552,280

- Belanja Pegawai

4.535,273

6.118,885

6.749,717

8.085,402

8.170,219

4.180,184

5.349,116

6.552,280

Belanja Langsung

24.065,027

20.946,580

- Belanja Pegawai

2.032,017

1.388,953

8.567,964

12.764,280

14.653,330

13.465,046

6.793,347

12.808,374

-Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

35.551,417

50 -

28.801,700 1.339,996

62.571,840

54.486,438 1.377,821 48.080,513 5.028,104

70.686,884

62.516,665 2.631,005 51.161,629 8.724,031

26.444,194

22.264,010 2.317,165 8.408,759 11.538,086

25.451,202

20.102,090 1.195,752 12.443,281 6.463,058

34.553,936

28.001,656 1.332,015 14.303,129 12.366,513

61.324,506

69.056,620

95,7

90,2

97,5

96,7

97,6

7.766,368

8.008,589

92,2

87,4

97,1

96,1

98,0

7.766,368

8.008,589

92,2

87,4

97,1

96,1

98,0

61.048,031

99,3

92,9

97,9

97,4

97,1

2.539,496

114,0

86,1

99,4

96,1

96,5

50.055,956

98,1

97,5

97,6

98,4

97,8

8.452,579

85,7

95,1

96,6

97,8

96,9

53.558,138 1.323,655 47.314,698 4.919,786

Total


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Adapun tantangan dalam pencapaian sasaran yang dihadapi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices dan belum tuntasnya permasalahan pertambangan tanpa izin. Penambangan

tanpa

ijin

menjadi

permasalahan

yang

masih

dihadapi Provinsi Jawa Tengah. Luas area penambangan liar di Jawa Tengah mencapai 43,67Ha, menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Karakter pertambangan tanpa ijin adalah sporadis dan bersifat setempat-tempat sehingga luas area tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan

penertiban

penambangan

liar,

dengan

persentase

luasan penambangan tanpa ijin yang ditertibkan mencapai sebesar 85 % pada Tahun 2012. Maraknya penambangan rakyat ilegal dan rendahnya tingkat pengetahuan pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas penambangan memerlukan adanya pengawasan intensif, pembinaan usaha penambangan dan sosialisasi alih fungsi profesi. Perkembangan penertiban area penambangan liar dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Penertiban Area Penambangan Liar di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 No

Uraian

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Luas area penambangan liar (ha)

NA

100

92,43

92,43

43,67

2.

Luas area pnambangan liar yang ditertibkan (ha) Persentase penertiban

NA

50

82,21

80,43

37,12

NA

50%

88,94%

87,02%

85%

3.

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018


2. Perlunya peningkatan nilai tambah bahan galian non logam dan logam. Potensi sumber daya mineral di Provinsi Jawa Tengah yaitu : a. Logam, antara lain Pasir Besi, Emas, Barit, Mangaan, Galena, Pirit, dan Tembaga; b. Non Logam, antara lain Pasir Kuarsa, Yodium, Belerang, Fosfat, Halit, Asbes, Talk, Mika, Oker, Ball Clay, Zeolit, Kaolin, eldspar,Bentonit,

Gipsum,

Dolomit,

Kalsit,

Oniks,

Rijang,

Kuarsit,Perlit, Clay dan Batu Gamping untuk semen; c. Batuan, antara lain

Tras, Toseki, Diatomae, Granodiorit,

Andesit, Gabro, Diorit Basalt,Trakhit, Leusit, Tanah liat, Tanah urug, Batukapur, Sirtu, Agat, Slate, Jasper, Pumice, Obsidian, Kayu dan Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; d. Batubara, antara lain Batu Bara Muda, Gambut dan Bitumen Padat.

Gambar 2.4. Peta Potensi Sumber Daya Mineral dan Non Logam


3. Masih perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana alam geologi Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang

memiliki

potensi bencana alam di seluruh kabupaten/kota dengan beberapa bencana alam, mulai dari angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa baik tektonik maupun vulkanik hingga banjir bandang. Potensi bencana alam gerakan tanah terdapat pada 27 kabupaten/kota di Jawa Tengah, tersebar di 280 kecamatan dan 2.024 desa (Sumber : Hasil pemetaan evaluasi kerentanan gerakan tanah di Jawa Tengah tahun 2010). Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan zona tumbukan lempeng termasuk daerah yang rentan terhadap gempa tektonik. Telah dilakukan pemetaan daerah rawan gempa tektonik di Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Magelang, Jepara, Rembang, Kudus, Pati, Boyolali, Kota Semarang dan Surakarta. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan

pula

kabupaten/kota Pekalongan,

pemetaan

daerah

yaitu

Kabupaten

di

Temanggung,

bencana

Wonosobo

vulkanik

Banjarnegara, (2013),

di

13

Batang,

Brebes,

Tegal,

Pemalang, Banyumas, Purbalingga (2012), Magelang, Klaten, dan Boyolali (2011). Usaha untuk mengurangi resiko atau korban dari bencana dilakukan dengan tindakan preventif yaitu mitigasi bencana. Mitigasi

bencana

alam

merupakan

basis

pembangunan

berkelanjutan bagi Indonesia yang memiliki potensi besar akan adanya bencana alam. Peran serta masyarakat menjadi faktor utama

dan

prioritas

dalam

mitigasi

bencana

ini.

Upaya

meningkatkan peran serta masyarakat ialah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mitigasi bencana alam. Upaya pencegahan resiko bencana alam geologi dilakukan melalui

kegiatan

sosialisasi

mitigasi,

simulasi

mitigasi

dan


pemasangan alat pantau pada lokasi rawan bencana geologi di Jawa Tengah. Sampai dengan Tahun 2013, sosialisasi mitigasi telah dilakukan pada 63 lokasi, dan telah terpasang 14 unit alat pantau pada lokasi rawan bencana geologi antara lain di Kabupaten Magelang,

Cilacap,

Karanganyar,

Brebes,

Wonosobo,

Batang,

Kudus. Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi dari Tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar: 3,57%; 5,63 %; 6,10%; 7,9% dan 9,91%.

Gambar 2.5. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Jawa Tengah


Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Tektonik Kabupaten Magelang

4. Perlunya upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah Pengelolaan air tanah di Jawa Tengah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT di Jawa Tengah sebanyak 31 CAT, terdiri dari 6 CAT dalam wilayah satu Kabupaten/Kota, 6 CAT

lintas

Provinsi

dan

19

CAT

lintas

Kabupaten/Kota

(kewenangan provinsi). Potensi air tanah bebas CAT lintas Provinsi sebesar 411,15 juta m3/tahun, CAT lintas Kabupaten/Kota sebesar 7.368,64 juta m3/tahun dan CAT dalam kabupaten sebesar 3.619 juta m3/tahun. Persentase kajian CAT pada Tahun 2011 sebesar 10,53% dan Tahun 2012 sebesar 42,11%. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah sulit air (rawan kekeringan) dan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan. Jumlah sumur bor yang masih aktif di Jawa Tengah tercatat ±4.259 sumur. 39 | RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

5. Ancaman degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya geologi (penurunan muka air tanah, berkurangnya daerah resapan, kegiatan penambangan). Permasalahan lingkungan pada hakekatnya akan muncul ketika

eksploitasi

sumberdaya mengabaikan

prinsip-prinsip

pengelolaan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan saat ini telah menjadi isu global dan menjadi perhatian para peneliti maupun para pengambil keputusan. Akibatnya terjadi penurunan muka air tanah khususnya pada daerah perkotaan di Jawa Tengah dimana industri dan perumahan berkembang pesat berkisar antara 0,01 – 1,07 m/tahun, penurunan muka tanah (amblesan tanah) pada daerah pesisir utara Jawa Tengah berkisar antara 1,1 – 15 cm/tahun, dengan penurunan terbesar terjadi di Kota Semarang, terjadi intrusi air laut (indikasi intrusi air laut terjadi pada daerah pantai utara Jawa Tengah). 6. Masih banyaknya

usaha pertambangan

rakyat yang tidak

melaksanakan reklamasi untuk pengembalian fungsi lahan pertambangan. Dalam rangka meningkatkan/mengembalikan fungsi lahan bekas pertambangan rakyat telah dilakukan reklamasi lahan bekas pertambangan pada Tahun 2011 seluas + 4 Ha, yaitu di : Ds. Lawangaji Kec. Kandeman Kab. Batang (2 Ha) dan Ds. Protomulyo Kec.

Kaliwungu

Selatan

Kab.

Kendal

(2

Ha).

Tahun

2012

direklamasi seluas 20,8 Ha di Kab. Boyolali ( Ds. Sumbung Kec. Cepogo) dan Kab. Klaten (Ds. Tlogowatu, Ds. Sidorejo, Ds. Tegalmulyo dan Ds. Dompel Kec. Kemalang). 7. Penurunan diperlukan

fungsi

daerah

optimalisasi

imbuhan informasi

air

tanah

higrogeologi

sehingga untuk

menunjang penataan ruang. Pengambilan air tanah yang semakin intensif harus memperhatikan

ketersediaannya

dalam

lapisan

batuan

dan


cekungan

air

tanah

(CAT).

Pengambilan

air

tanah

tanpa

memperhatikan kaidah-kaidah yang disarankan akan menimbulkan perubahan pada cekungan air tanah dan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti amblesan tanah (land subsidence) dan intrusi air laut. 8. Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan potensi panas bumi di Jawa Tengah Potensi panas bumi di Jawa Tengah secara hipotetik diperkirakan sebesar 1.686 MW atau 5,7 % dari seluruh cadangan Nasional sebesar 29.000 MW. Adapun yang sudah operasional di Dieng dengan total kapasitas sebesar 1 x 60 MW atau 5,1 % dari kapasitas total Nasional sebesar 1.189 MW. Tabel 2.9 Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah

1.

Banyugaram,Cilacap

Kapasitas Terpasang (MW) -

2.

Bumiayu,Banyumas

-

-

-

-

3.

BatuRaden,Banyumas

-

-

185

-

-

-

185

4.

Guci,Tegal

-

-

100

-

-

-

100

5.

-

-

92

-

-

-

92

6.

MangunanWanayasa, Banjarnegara Candradimuka,Wonosobo

-

-

-

-

-

25

25

7.

Dieng,Wonosobo

60

280

185

115

200

-

840

8.

Krakal,Kebumen

-

-

-

-

25

25

25

9.

Panulisan,Cilacap

-

-

-

-

25

25

25

10.

G.Ungaran

-

-

-

-

50

11.

G.UmbulTelomoyo,

-

-

-

-

92

-

92

12.

Kuwuk,Grobogan

-

-

-

-

-

25

25

13.

G.Lawu,Karanganyar

-

-

-

-

-

25

25

14.

Klepu,

-

-

-

-

-

25

25

Total

60

280

614

115

342

275

1,686

No

Lokasi

Cadangan(Mwe)

SumberDaya(MWe)

Proven

Probable

Possible

Hypothesis

Speculatives

Total (Mwe)

-

-

-

-

100

100

-

25

25

-

102

Sumber : RUPED Provinsi Jawa Tengah 2011


Gambar 2.7 Peta Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah 9. Masih banyak dusun belum berlistrik di Jawa Tengah Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan Tahun 2013, RE Jawa Tengah telah mencapai sebesar 85,29% telah melampaui target RPJMD

sebesar

77,19%.

Walaupun

demikian,

data

tersebut

menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 14,71% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik, antara lain terdapat di Kabupaten Pekalongan, Banjarnegara, Brebes, Rembang. Blora, Grobogan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.10


Tabel 2.10 Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Uraian Rasio elektrifikasi (%) Pembangunan jaringan tengangan menengah (JTM) Pembangunan jaringan tengangan rendah (JTR) (kms) Pembangunan PLTMH (unit) Pembangunan PLTS SHS (unit) Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit) Pembangunan Demplot Biogas

2008 72,7 26,35

2009 72,72 7

2010 73,48 8,77

2011 76,63 12,89

2012 79,98 22,7

4,8

6,49

9,88

13,16

26,32

2

3

5

7

9

490

559

655

1929

2637

1

2

3

4

6

0

8

16

24

44

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Rasio elektrifikasi diharapkan mampu meningkat seiring dengan pembangunan PLTU Batang 2 x 1.000 MW, yang rencana akan beroperasi pada tahun 2017. 10. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan Provinsi mengembangkan

Jawa

Tengah

potensi

energi

mulai setempat

tahun untuk

2009

telah

memenuhi

kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan sebagai pengganti bahan bakar minyak/fosil

untuk kebutuhan listrik maupun

sebagai bahan bakar. Sampai dengan tahun 2012 energi bauran di Jawa Tengah mencapai

4,42 %, melalui kegiatan pengembangan

energi baru terbarukan seperti biogas, biomass, dan bahan bakar nabati. Diharapkan sampai dengan akhir tahun Renstra capaian energi bauran mencapai 10,2%.


Selain itu beberapa peluang yang mendukung dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

Ketersediaan anggaran;



Ketersediaan sarana prasana kegiatan;



Potensi pengembangan energi baru terbarukan;



Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam

pendanaan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

ketenagalistrikan; 

Mendorong

penerapan

konsep

gedung/bangunan

ramah

lingkungan (green building) untuk menerapkan prinsip konservasi energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global; 

Mendorong upaya peningkatan ketahanan energi terutama dalam mengantisipasi tantangan dan kendala dalam memasok kebutuhan energi pada masa kini dan masa datang;



Mendukung penyediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.


2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Recommend Documents