DAFTAR ISI
BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang, 1.2 Landasan Hukum, 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2 Telaahan Renstra K/L 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Satpol PP Provinsi DKI Jakarta beserta 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.
1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, mencakup: • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008; • Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota; • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; •
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; • Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; • Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; • Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; • Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
1.3 Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup: • Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan; • Pedoman dalam menyusun Renja SKPD; • Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta2013-2017 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: Bab I
Pendahuluan; Mencakup: Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan. Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD; Mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Bab III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,Telaahan Rencana
Tata
Ruang
Wilayah,
Identifikasi
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan dan Penentuan
isu-isu Strategis. Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan; Mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;
Bab VII
Kaidah Pelaksanaan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Pada
dasarnya
keberadaan
Renstra
merupakan
manifestasi
dari
keinginan untuk membawa organisasi dari kondisi nyata yang ada saat ini menuju kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Demikian halnya dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, selaku unsur penunjang di bidang ketenteraman dan ketertiban, renstra yang dibangun ini ditujukan membawa kondisi ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada saat ini menuju kondisi ketenteraman dan ketertiban yang diharapkan di masa yang akan datang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta peranan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu keberhasilan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya
terletak pada keberhasilannya mendeskripsikan
kondisi-kondisi ketenteraman
dan
ketertiban
yang
ada saat ini dan juga
ditentukan oleh keberhasilan dalam memproyeksikan atau menetapkan kondisi-kondisi ketenteraman dan ketertiban yang diharapkan di masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 4 menyatakan bahwa tugas Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP terdapat pada pasal 5 dimana Satpol PP mempunyai tugas antara lain : • Penyusunan
program
dan
pelaksanaan
penegakkan
Perda,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; • Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah;
• Pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketenteraman masyarakat di daerah; • Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; • Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah,
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; •
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
• Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Berikut merupakan gambaran struktur organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP :
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA SATUAN
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAG UMUM
BIDANG OPERASI DAN PENEGAKAN HUKUM
BIDANG KETERTIBAN MASYARAKAT DAN SARANA KOTA
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TEMPAT USAHA
SUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKSI PENERTIBAN
SEKSI PELAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKSI PENGAWASAN TEMPAT USAHA
SEKSI KESIAGAAN
SEKSI PENYIDIKAN
SEKSI PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA KOTA
SEKSI PENGENDALIAN DAN INVENTARISASI TEMPAT USAHA
SEKSI PENGERAHAAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PROTOKOLER DAN KERJASAMA ANTAR APARAT
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SEKSI PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PENGEDALIAN TEMPAT USAHA
SEKSI KETERTIBAN FASILITAS UMUM KOTA
KASATGAS POL PP KECAMATAN
KASATGAS POL PP KELURAHAN
SEKSI PENGEMBANGAN
SEKSI PELATIHAN SATPOL PP DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SEKSI PEMBINAAN
KASATPOL PP KABUPATEN ADMINISTRASI
KASATPOL PP KOTA ADMINISTRASI
SEKSI OPERASI DAN PENEGAKAN HUKUM
SUBBAG KEUANGAN
SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PPNS SATPOL PP
SEKSI PENGAWASAN DAN OPERASI
SEKSI PEMBINAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
KASATGAS POL PP KECAMATAN
KASATGAS POL PP KELURAHAN
SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Upaya untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, tidak dipungkiri bahwasannya juga ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Selain itu, kelengkapan sarana danprasarana penunjang organisasi pada umumnya, khususnya
yang mendukung keberhasilan sumberdaya manusia dalam
menjalankan tugas dan fungsinya juga sangat diperlukan. Gambaran kedua aspek tersebut pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar dalam upaya Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan segala yang telah direncanakan termasuk kaitannya dalam pelaksanaan Renstra ini.
2.2
Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia Komposisi yang disajikan pada bagian ini meliputi komposisi pegawai menurut status, golongan, eselon, tingkat pendidikan, jenis jabatan, dan lokasi kerja. 2.2.1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Dalam rangka melaksanakan tugas pokok organisasi, Satpol PP didukung oleh sumberdaya manusia yang relatif besar secara kuantitasnya. Secara keseluruhan per tanggal 1 Mei 2013 jumlah pegawai yang mendukung organisasi Satpol PP ini mencapai 6.168 orang pegawai. Komposisi pegawai menurut statusnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. No
Status Kepegawaian
1
PNS
2
CPNS
3
PTT Jumlah
Komposisi Orang
%
4.081
66.16
62
1.01
2.025
32.83
6.168
100.00
Jika dilihat dari jumlah tersebut kurang lebih dua pertiga yang merupakan pegawai dengan status sebagai PNS/CPNS. Sedangkan
sisanya adalah tenaga PTT. 2.2.1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Secara
rinci,
komposisi
pegawai
menurut
golongan
kepangkatannya per tanggal 1 Mei 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini. No
Golongan
Komposisi Orang
%
1
Golongan I
524
8.49
2
Golongan II
3.256
52.79
3
Golongan III
346
5.61
4
Golongan IV
17
0.28
5
PTT
2.025
32.83
6.168
100.00
Jumlah
Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai yang berada di lingkungan kerja organisasi Satpol PP cenderung didominasi oleh kelompok pegawai golongan II.
2.2.1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Sebagaimana organisasi birokrasi atau pemerintah lainnya, struktur eselonering organisasi Satpol PP cenderung berbentuk piramida.
Hal ini terjadi karena Struktur Organisasi Satpol PP yang
dibangun. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai menurut eselon per tanggal 1 Mei 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini. No
Eselon
Komposisi Orang
%
1
Eselon 2a
1
0.92
2
Eselon 3a
11
10.09
3
Eselon 3b
1
0.92
4
Eselon 4a
96
88.07
109
100.00
Jumlah
2.2.1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dilihat dari tingkat pendidikannya, sumberdaya manusia yang terdapat dalam Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ini cenderung beragam. Keberagaman ini dapat dilihat dari setiap tingkat pendidikan cenderung diisi oleh beberapa pegawai. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai menurut pendidikan pada saat penerimaan dapat diihat pada tabel berikut ini. Komposisi
No
Pendidikan PNS
1
SD atau Sederajat
2
SMP atau Sederajat
3
SLTA atau Sederajat
4
Diploma atau Sederajat
5 6
Orang CPNS
PTT
% CPNS
PNS
PTT
21
2
23
0.51
3.23
1.14
392
5
45
9.61
8.06
2.22
3.427
55
1.897
83.97
88.71
93.68
26
0
33
0.64
0
1.63
S1 atau Sederajat
179
0
27
4.39
0
1.33
S2 atau Sederajat
36
0
0
0.88
0
0
4.081
62
2.025
100.00
100.00
100.00
Jumlah
Tabel
6.168
di
atas
merupakan
komposisi pegawai
PNS/CPNS
dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (diluar pegawai PTT) per tanggal 1 Mei 2013. Pada umumnya formasi pendidikan yang disyaratkan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada saat penerimaan pegawai yang terdapat di organisasi adalah SLTA atau sederajat, sehingga sebesar 88.79 persen dari seluruh pegawai memiliki pendidikan SLTA atau sederajat. Namun demikian, angka ini terus berubah sejalan dengan adanya Penyetaraan Ijazah (PI) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan di masa yang akan datang, komposisi tingkat pendidikan rendah dapat ditekan dan bahkan dihilangkan
dengan
meningkatkan
pendidikan
bersangkutan minimal setingkat SLTA atau sederajat.
pegawai
yang
2.2.1.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja Dilihat dari lokasi kerjanya, Satpol PP memiliki lokasi yang tersebar di tingkat Pusat (Provinsi) dan Wilayah. Tingkat Pusat pada bagian ini adalah setingkat dengan Dinas, sedangkan Wilayah setingkat dengan Suku Dinas. Sebagaimana wilayah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di tingkat wilayah, Satpol PP tersebar diberbagai wilayah, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara rinci, komposisi pegawai di setiap lokasi kerjanya disajikan pada tabel berikut ini. No
Komposisi
Lokasi
Orang
%
1
Pusat (Tingkat Provinsi)
874
14.17
2
Kota Adm Jakarta Pusat
932
15.11
3
Kota Adm Jakarta Utara
813
13.18
4
Kota Adm Jakarta Barat
1.013
16.42
5
Kota Adm Jakarta Selatan
1.135
18.40
6
Kota Adm Jakarta Timur
1.273
20.64
7
Kab Adm Pulau Seribu
128
2.08
6.168
100.00
Jumlah
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kekuatan pegawai yang dimiliki oleh Satpol PP tersebar di berbagai lima (5) wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi upaya gangguan atau penegakan hukum di bidang Ketenteraman dan Ketertiban di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2.2.2 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk menunjang jalannya aktivitas di lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta diperlukan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang ini diharapkan dapat memperlancar
sekaligus membantu terwujudnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi pada umumnya. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana penunjang yang terdapat dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel berikut ini (per Desember 2012). No
Sarana Parasarana
Jumlah
No
Sarana Parasarana
Jumlah
1.
Bus Toyota
6
40.
Minibus Toyota Kijang
6
2.
Bus Isuzu
6
41.
Minibus L300
3
3.
TruckBelalai
2
42.
Froklift Komatsu
1
4.
Truck 3/4 Modifikasi
60
43.
Froklift Nissan
1
5.
Truck Box Isuzu
10
44.
Senjata Api
88
6.
Truck Modifikasi
10
45.
HT
41
7.
Truck ELF
15
46.
64
8.
Truck Mitsubitshi
1
47.
9.
Truck Box SAR
1
48.
Laptop X-Ray Security Insection System Infokus
10. Truck Krio Truck Dapur 11. Lapangan Truck 3/4 Bak 12. terbuka 13. Truck Panggung
1
49.
Layar Proyektor
9
6
50.
Tenda Pleton
46
1
51.
Alat senam scuba
15
1
52.
Sepatu karet
15
14. Truck Telescofik
1
53.
Dapra bulat
6
15. Pickup Panther
218
54.
Dapra kapsul
6
16. Pickup Modifikasi
108
55.
Pelampung
510
17. Toyota Altis
1
56.
18. Toyota Kijang Derek
4
57.
19. Toyota Kijang Pickup
4
58.
Mesin Fax Rompi Anti senjata tajam Baju anti huru hara
20. Ambullance
1
59.
Tongkat Elektrik
300
21. Suzuki A 100
78
60.
Tameng Dakura
3.446
1 14
48 1.150 1.785
22. Yamaha YT
304
61.
Helm Dakura
3.446
23. Suzuki GS 250
8
62.
Baju Pelindung
1.561
24. Suzuki 125 Trail Sepeda Mtr Mega 25. Pro 26. Kapal Tunda
80
63.
Net Gun
150
102
64.
Technical Button
425
1
65.
1
27. Perahu Karet
315
66.
28. Kapal Kayu
1
67.
X-Ray Multi Function Elektrik Shock Scanner
1.000 3
No
Sarana Parasarana
Jumlah
No
1
68.
Handy Cam
13
305
69.
Camera Digital
10
Komando Jenis SUV Gudang Satpol PP Cakung Gudang Satpol PP JakBar Gudang Satpol PP JakTim Gudang Satpol PP JakSel Shovel
3
29.
Kapal Cepat
30.
Motor Tempel
31.
Mobil Commander
1
70.
32.
Mobil Pickup KIA
252
71.
33.
Mobil Box Modifikasi
64
72.
34.
Mobil Public Addres
1
73.
35.
Mobil Escape
13
74.
36.
Mobil Komado
2
75.
37.
Mobil Rescue truck
4
76.
38.
Komando Mini bus
11
77.
39.
Micro Toyota Kijang Dnya
17
Sarana Parasarana
Minibus Soundsystem Mobil Layanan UUG Keliling
Jumlah
11 157 1 3 1 1 6
Dari sarana dan prasarana yang disajikan pada tabel di atas, secara keseluruhan sarana dan prasarana tersebut tersebar di berbagai unit kerja dan wilayah. 2.3
Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi 2.3.1.1
Tertib Tempat Usaha di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam upaya Peraturan terhadap keberadaan tempat-tempat usaha termasuk didalamnya tempat-tempat usaha hiburan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP memberikan Izin Undangundang Gangguan. Sebagai salah satu alat kontrol Pengendalian dan Pengawasan hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga serta memelihara kondisi tenteram dan tertib sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undangundang Gangguan. Pemberian Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan mempunyai fungsi antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha,
memberikan kepastian dan perolehan tempat usaha dan mewujudkan tertib tempat usaha sesuai dengan RT/RW, disamping hal-hal tersebut izin undang-undang gangguan juga berkontribusi dalam PAD melalui penerimaan retribusi daerah yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam target penerimaan. Mengingat
fungsi
dan
keberadaannya,
izin
undang-unang
gangguan sangatlah memegang peran yang sangat penting maka, Satpol PP melalui bidang Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha (PPTU) melaksanakan langsung kepada masyarakat yang outputnya dapat mengoptimalkan pelayanan di satu sisi dan sasaran retribusi di sisi lain sehingga semua pihak dapat melaksanakan segala aktifitas tanpa harus terganggu oleh aktifitas lain. Berkaitan dengan rencana strategi lima tahun mendatang Bidang Pengendalian
dan
Pengawasan
Tempat
Usaha
(PPTU)
telah
menetapkan langkah-langkah strategis melalui peningkatan target pelayanan dan peningkatan target penerimaan retribusi sehingga upaya
menciptakan
kondisi
tersebut dapat terlaksana
dan
pembangunan fisik dapat berjalan karena ditunjang PAD yang meningkat melalui pemasukan retribusi, kedua hal tersebut bisa tercapai apabila didukung oleh : 1. Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang dan tugasnya masing-masing; 2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Peraturan Gubernur sebagai sarana regulasi; 3. Sistem Komputerisasi dengan jaringan online; 4. Penyerderhanaan persyaratan; 5. Optimalisasi kegiatan pendataan dan penyuluhan.
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Target
Fungsi SKPD
SPM
Target
Target Renstra SKPD Tahun ke-
(2)
Rasio Capaian pada Tahun ke(=capaian/target x 100%)
Target IKU Indikator Lainnya 2010
(1)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(3)
(4)
masyarakat tingkat RW
100%
100%
Jumlah ijin usaha masyarakat (UUG)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
-
44 RW
124 RW
95 RW
34 RW
124 RW
95 RW
77,27%
100%
100%
2.000 izin
2.000 izin
2.000 izin
3.824 izin
2.973 izin 4.265 izin
191,2%
148,65%
213,25%
100%
100%
88,89%
118,14%
178,2%
Jumlah peserta pelatihan pemolisian 1 2
3
Prosentase 6 titik lokasi bebas PMKS
-
-
Jumlah gubuk liar yang dapat 4
ditertibkan
-
Jumlah kelompok siskamling yang 5
aktif Jumlah SDM yang memiliki
6
kemampuan tingkat dasar Pol PP
80%
1.064
85%
844
90%
1.147
80%
1.257
85%
1.504
80%
776
gubuk liar
gubuk liar
gubuk liar
gubuk liar
gubuk liar
gubuk liar
44 kel
44 kel
44 kel
44 kel
43 kel
44 kel
375 orang
400 orang
400 orang
375 orang
67,65%
100%
97,72%
100%
100%
56,25%
112,5%
225 orang 450 orang
2.3.2 Anggaran dan Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.3. Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Anggaran pada Tahun keUraian (1)
Belanja Langsung
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
222.913.206.023
252.223.154.175
218.133.675.500
320.327.184.690
150.781.962.612,0
35.504.504.961
105.374.948.224
221.562.484.582
285.396.462.081
364.909.041.619,5
258.417.710.984
357.598.102.399
439.696.160.082
605.723.646.771
515.691.004.231,5
Belanja Tidak Langsung Total
Realisasi Anggaran pada Tahun keUraian (1)
Belanja Langsung
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
183.534.263.700
217.284.463.507
196.614.350.764
244.118.990.413
77.830.932.890
32.240.986.051
79.887.569.251
211.211.680.771
270.773.158.375
329.869.820.878
215.775.249.751
297.172.032.758
407.826.031.535
514.892.148.788
407.700.753.768
Belanja Tidak Langsung Total
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun keUraian (1)
Belanja Langsung
(2008) (12)
(2009) (13)
(2010) (14)
(2011) (15)
Rata-rata Pertumbuhan
(2012) (16)
Anggaran (17)
Realisasi (18)
82,33%
86,15%
90,13%
76,21%
51,62%
(1,61)%
17.38%
90,80%
75,81%
95,33%
94,87%
90,39%
90,53%
90.54%
83,49%
83,10%
92.75%
85%
79,06%
21,05%
30,50%
Belanja Tidak Langsung Total
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1 Tantangan 1.
Perlunya penyesuaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. 3.
Perlunya penyempurnaan sistem perencanaan program dan kegiatan; Masih terbatasnya perencanaan masih perlu disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan kota yang semakin kompleks;
4.
Belum semua lini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang
melakukan
analisis
dan
kajian
secara
mendalam
untuk
menetapkan target kegiatan secara berkala; 5.
Belum
terpenuhinya
standarisasi
dan
kompetensi
SDM
antara
kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 6.
Fungsi pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) belum optimal.
2.4.2 Peluang 1.
Secara kuantitas Satpol PP memiliki SDM pegawai yang cukup dan tersebar di seluruh Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah;
2.
Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dapat mendukung aktifitas sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tugas pokok dan kewajiban yang di emban oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai penegak Peraturan Daerah didukung oleh anggaran yang ada sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten kepulauan Seribu. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini. 3.1
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017, maka visi
dan misi dalam RPJMD adalah: Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih: Jakarta Baru, Kota Modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih: 1.
Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah.
2.
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas darimasalahmasalah menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3.
Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
4.
Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, maka Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur
dan
Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Jakarta Baru, Kota Modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki manusia yang berkebudayaan dan dengan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Misi dan Program No
Faktor
Gubernur dan
Permasalahan Pelayanan
Wakil Gubernur
SKPD
Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
terpilih (1)
1
(2)
Misi 4 :
a. Masih relatif tingginya
a. Keragaman sosial
a. Adanya kebutuhan
Membangun
konflik dan ketegangan
dan budaya
dan keinginan
budaya
sosial biasanya terjadi
masyarakat Jakarta
bersama untuk
masyarakat
akibat fanatisme
dapat menjadi
meningkatkan
perkotaan yang
berlebihan dari suatu
faktor pendorong
ketertiban umum,
toleran, tetapi juga
kelompok masyarakat.
terjadinya konflik
ketenteraman dan
sosial
perlindungan
sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota
b. tindakan-tindakan anarkis sebagian
masyarakat. b. pemahaman dan
masyarakat dalam
implementasi
menyampaikan
demokrasi
paradigma pimpinan
tuntutan/unjuk rasa/ dll)
sebagian
baru dalam
yang sangat
masyarakat yang
penyelenggaraan
meresahkan dan
tidak komprehensif,
ketertiban umum,
mengganggu ketertiban
yang menjurus
ketenteraman dan
umum dan ketenteraman
pada kebebasan
perlindungan
b. Perubahan
Visi: Jakarta Baru, Kota Modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki manusia yang berkebudayaan dan dengan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Misi dan Program No
Faktor
Gubernur dan
Permasalahan Pelayanan
Wakil Gubernur
SKPD
Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
terpilih (1)
(2)
masyakarat.
tak terkendali.
masyarakat dengan mengedepankan
c. Belum optimalnya
c. Perspektif negatif
sinergitas antara
terhadap peran
persuasif terhadap
pemerintah, dunia usaha
Aparat Satpol PP
obyek sasaran
dan masyarakat untuk
dalam bidang
mewujudkan Jakarta
ketertiban umum,
yang tertib dan tenteram.
ketenteraman dan
Satpol PP yang siap
perlindungan
siaga menjalankan
masyarakat.
perannya dalam
d. Kurangnya peran serta masyarakat dalam
c. Tersedianya SDM
ketertiban umum,
penyelenggaraan
3.2
pendekatan
d. Sikap individualistik
ketenteraman dan
ketertiban umum ,
yang umumnya
perlindungan
ketenteraman dan
muncul dalam
masyarakat.
perlindungan
masyarakat
masyarakat
perkotaan
Telaahan Renstra K/L
Berikut merupakan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri : Visi: Terwujudnya desentralistik,
sistem
politik
pembangunan
yang
demokratis,
daerah
yang
pemerintahan berkelanjutan,
keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung
yang serta
sumber
daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi: 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan satuan polisi pamong praja adalah : 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga. Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sasaran Jangka No
Menengah Renstra K/L
(1)
1
Sebagai Faktor
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
Penghambat
(3)
(4)
Pendorong (5)
meningkatnya
Kurangnya kualitas
Masih kuatnya
Adanya dorongan dari
kualitas
kelembagaan dan
citra negatif di
pimpinan baru
kelembagaan
pedoman bagi aparat
masyarakat
tentang visi baru
dan aparat
Satpol PP dan
tentang perilaku
Satpol PP dan
Satpol PP dan
Satlinmas dalam
kasar lembaga dan
Satlinmas yaitu “tegas
Satlinmas
melaksanakan
aparat Satpol PP
tidak harus kasar”
“rekayasa
dalam
sosial”penegakkan
menegakkan
Sasaran Jangka No
Menengah
Pelayanan SKPD
Renstra K/L (1)
Sebagai Faktor
Permasalahan
(2)
Penghambat
(3)
Pendorong
(4)
Perda dari sebuah
(5)
ketentuan Perda
ketentuan hukum yang memaksamenjadi kesadaran perilaku social
3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Berikut visi dan misi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 : Visi: Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Misi: 1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi; 2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia; 3. Mengembangkan budaya perkotaan; 4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana; 5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; serta 6. Menyerasikan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.
Adapun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan satuan polisi pamong praja, antara lain : Kebijakan: Perwujudan budaya kota yang tertata dan terkendali Strategi : 1. Mengurangi
dan
menertibkan
penyalahgunaan
ruang
publik
mengembalikan pada fungsi yang telah ditetapkan; 2. Menyediakan prasarana dan sarana untuk mendisiplinkan masyarakat;
dan
3. Meningkatkan pengawasan terhadap disiplin masyarakat.
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata No
Sebagai Faktor
Ruang Wilayah
Permasalahan
terkait Tugas dan
Pelayanan SKPD
Penghambat
(3)
(4)
Pendorong
Fungsi SKPD (1)
1
(2)
(5)
Mengurangi dan
Tidak dilakukannya
Seringkali
Tersedianya SDM
menertibkan
penjagaan dan
masyarakat tidak
Satpol PP yang siap
penyalahgunaan
pengawasan yang
mau bekerja sama
siaga menjalankan
ruang publik dan
intensif dan
dengan petugas
perannya dalam
mengembalikan
berkelanjutan disekitar
Satpol PP Provinsi
ketertiban umum,
pada fungsi yang
Wilayah DKI Jakarta
DKI Jakarta
ketenteraman dan
telah ditetapkan
yang telah ditertibkan
sehingga
perlindungan
terkadang
masyarakat
kekerasan tidak dapat dihindari 2
Menyediakan
Kurangnya sarana dan
Kurangnya
Sebagai pendorong
prasarana dan
prasarana pendukung
anggaran yang
bagi masyarakat
sarana untuk
dialokasikan untuk
untuk turut serta
mendisiplinkan
mendukung
dalam menjaga dan
masyarakat
kegiatan ini
memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
3
Meningkatkan
Perspektif negatif
Kurangnya peran
Adanya kebutuhan
pengawasan
terhadap peran Aparat
serta masyarakat
dan keinginan
terhadap disiplin
Satpol PP dalam
dalam
bersama untuk
masyarakat
bidang ketertiban
penyelenggaraan
meningkatkan
umum, ketenteraman
ketertiban umum ,
ketertiban umum,
dan perlindungan
ketenteraman dan
ketenteraman dan
masyarakat
perlindungan
perlindungan
masyarakat
masyarakat
3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi DKI 2025, Kajian terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Capaian/
Standar Yang
Kondisi
Aspek Kajian
Digunakan
Saat Ini
(1) Penegakan
Internal
Pelayanan SKPD
Eksternal
(Kewenangan
(Diluar Kewenangan
SKPD)
SKPD)
(3) Standar
(4) Laporan yang
Jumlah
(6) Kurang tertibnya
Pelayanan
ditindaklanjuti
pengaduan/laporan
administrasi
dari masyarakat yang
dalam hal
Kepala Daerah di
masuk melalui media
pencatatan,
Kabupaten/Kota
elektronik
pelaporan dan
Peraturan dan
(2) 42,45%
Permasalahan
Faktor Yang Mempengaruhi
Daerah Peraturan
(5)
Minimal
tindak lanjut pengaduan masyarakat
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis
Identifikasi isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dari
sudut
pandang
faktor-faktor
internal
dan
eksternal
organisasi
-
berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya - faktor internal organisasi
meliputi
sarana/prasarana,
unsur-unsur organisasi
sumber dan
daya
manusia,
manajemen,
serta
anggaran, perangkat
hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahunan, teknologi dan lingkungan.
a. Faktor Internal Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut : Faktor Sumber Daya
Uraian -
Manusia
Kurangnya jumlah pegawai Penyidik Pegawai
Isu -
Negeri Sipil (PPNS) -
Belum optimalnya fungsi pegawai Penyidik
SDM -
Peningkatan kuantitas SDM
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) -
Peningkatan kualitas
Tidak meratanya pembagian jumlah aparat antar kelurahan/kecamatan
-
Kurangnya jumlah aparat Satpol PP karena jumlah permintaan BKO SKPD lain yang meningkat
Sarana/Prasarana
-
Tidak dilakukannya penjagaan dan
-
Peningkatan
pengawasan yang intensif dan berkelanjutan
kuantitas
disekitar Wilayah DKI Jakarta yang telah
sarana/prasarana
ditertibkan, sehingga pelanggaran kembali bermunculan seperti hunian liar
-
Peningkaatan kualitas sarana/prasarana
Organisasi dan
-
manajemen
Kurang tertibnya administrasi terhadap hasil
Peningkatan kapasitas
kegiatan
Organisasi dan Manajemen Satpol PP
-
Pelanggar Peraturan Daerah yang telah
Penegakan
hukum/peraturan
melewati proses sidang yustisi dan dikenakan
hukum/peraturan
perundang-
hukuman denda, tetapi tidak sanggup untuk
perundang-undangan
undangan
membayar denda yang ditetapkan tersebut.
Perangkat
Sedangkan, pengganti denda adalah kurungan dimana Pemerintah Daerah belum memiliki rumah tahanan untuk mereka serta keterbatasan anggaran (untuk biaya akomodasi) apabila harus menitipkan mereka pada pihak Kepolisian
b. Faktor Eksternal Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut : Faktor Sosial
Uraian -
Isu
Masih adanya perspektif negatif terhadap
Peningkatan penyadaran
peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam
masyarakat tentang
menyelenggarakan ketertiban umum,
penanganan ketertiban dan
ketenteraman dan perlindungan
ketenteraman serta
masyarakat serta menegakkan peraturan
penanggulangan bencana
daerah dan peraturan gubernur -
Masih relative rendahnya minat masyarakat untuk turut berpartisipasi terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
-
Proses penertiban tidak mendapatkan dukungan dari warga/masyarakat sekitar sehingga menyulitkan pelaksanaan proses penertiban
Ilmu
-
Pengetahuan dan
Tingkat pertumbuhan ilmu pengetahuan
Pemeliharaan Teknologi
dan teknologi yang tinggi
Sarana dan Prasarana Penunjang
teknologi Ekonomi
-
Urbanisasi penduduk yang tanpa memiliki
Pemerataan perekonomian di
tempat tinggal yang jelas disertai tidak
seluruh wilayah sehingga
adanya lapangan pekerjaan serta tindak
tingkat urbanisasi dapat ditekan
lanjut hasil operasi yang tidak tuntas menyebabkan munculnya kembali penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hasil razia kejalanan Politik/Organisasi
-
lain
Belum optimalnya koordinasi dengan
Peningkatan koordinasi dengan
instansi terkait yang berhubungan dengan
instansi terkait
pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman serta penanggulangan bencana -
ketidakmampuan panti-panti sosial untuk menampung hasil operasi Penyandang
Faktor
Uraian Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan adanya resistensi/perlawanan dari para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ketika dilakukan operasi penertiban -
Terjadinya kegiatan Demo/unjuk rasa/orasi yang dilakukan oleh masyarakat/LSM/Buruh dan lain-lain dengan tingkat volume yang pada saat ini semakin meningkat sehingga mengakibatkan kurang tenteram, tertib dan nyaman bagi pengguna jalan
Isu
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEG DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Untuk menjamin keselarasan setiap komponen dalam renstra ini, bagian berikut disajikan berbagai uraian dan penjelasan terkait dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penunjang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu mewujudkan visi dan misi gubernur terpilih. Dalam Visi Gubernur terpilih tersirat bahwa pluralitas dan heterogenitas masyarakat DKI Jakarta bukanlah penghambat untuk mewujudkan Kota Jakarta yang nyaman dan sejahtera. Kenyamanan dan kesejahteraan ini juga tentunya harus ditunjang oleh kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat Ibukota Jakarta.Oleh karena itu, berbagai upaya di bidang ketenteraman dan ketertiban hendaknya mampu mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan tentunya dengan tetap mempertimbangkan aspek keragaman dan heterogenitas masyarakat yang ada di lingkungan Ibukota Jakarta. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya prinsip-prinsip good governance di bidang ketenteraman dan ketertiban. Di sisi lain, misi gubernur terpilih juga mengisyaratkan perlunya Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selaku unsur penunjang bidang ketenteraman dan ketertiban untuk turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui upaya-upaya strategis bidang ketenteraman dan ketertiban. Upaya-upaya strategis yang dimaksud adalah mampu menciptakan kondisi organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang dapat bekerja sesuai
prinsip-prinsip
good governance,
yaitu
transparancy,
responsibility,
accountability dan fairness serta memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat dan senantiasa meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 dan RKPD melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas dan pelaksanaan tugas lainnya dari Gubernur.
Kualitas
rencana pembangunan tersebut dapat dinilai dari : • tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur; • integrasi, sinkronisasi dan sinergi atar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah dan antara pusat-daerah; • keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; serta • integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Keseluruhan hal tersebut diatas harus dipenuhi oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta agar mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, visi dan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebagai organisasi yang modern, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki visi dan misi yang jelas dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Visi dan misi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :
Visi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta: Mewujudkan Jakarta Baru yang tertib dan tenteram dengan berorientasi pada pelayanan publik
Untuk mencapai visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sebagai langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang dirumuskan dalam misi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut: Misi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta: 1.
Menjaga serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2.
Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, prasarana dan sarana serta kemampuan aparatur dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu terdapat 3 (tiga) misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai visi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang dikelola dengan baik, dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.2 Tujuan Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 1. Terimplementasinya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 3. Terwujudnya
kelembagaan
yang
efektif
dan
efisien
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP. 5. Terbentuknya
aparat
Satpol
PP
yang
profesional dan handal
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan dapat terwujud jika ditunjang dengan adanya koordinasi program serta dukungan sumber daya dan sarana prasarana yang memadai.
4.2.3 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan diatas serta untuk menjaga kualitas maka ditetapkan sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: 1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terimplementasinya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”adalah: a. Menurunnya
tingkat
pelanggaran
Peraturan
Daerah
dan
Keputusan Kepala Daerah. b. Meningkatnya
penanganan
dan
penyelesaian
pengaduan
pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
c.
Terjalinnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Sasaran dari tujuan kedua: “Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat” adalah: a. Meningkatnya
pengetahuan,
kesadaran
dan
keterlibatan
masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. Meningkatnya
koordinasi
antara
pemerintah
daerah
dan
masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi” adalah: a. Meningkatnya keselarasan kebijakan, pembiayaan, kelembagaan, operasional dan perencanaan internal Satpol PP. 4. Sasaran dari tujuan keempat: “Tersedianya prasarana dan sarana yang mampu meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP” adalah: a. Meningkatnya kesiapan Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP dalam kondisi prima. b. Meningkatnya kesiapan Alat Keamanan Satpol PP dalam kondisi prima. c. Meningkatnya rasio Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP. d. Meningkatnya rasio Alat Keamanan Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP. e. Tersedianya fasilitas barak bagi aparat operasional Satpol PP. 5. Sasaran dari tujuan kelima: “Terbentuknya aparat Satpol PP yang profesional dan handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya” adalah: a. Meningkatnya jumlah aparat Satpol PP yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar.
b. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian gubuk/bangunan liar. c. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian media informasi (reklame, spanduk, baliho, umbulumbul ,dan sejenisnya). d. Meningkatnya kemampuan
aparat Satpol PP dalam bidang
pengendalian PKL. e. Meningkatnya kemampuan
aparat Satpol PP dalam bidang
pengendalian PMKS. f. Meningkatnya kemampuan
aparat Satpol PP dalam bidang
pengendalian Tempat Usaha. Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terimplementasinya
1.
Menurunnya
tingkat
Peraturan Daerah dan
Peraturan
Daerah
Keputusan Kepala Daerah
Kepala Daerah 2. Meningkatnya
Keputusan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman,
penanganan
penyelesaian Peraturan
dan
pelanggaran Tingkat penyelesaian
pengaduan
Daerah
dan
dan
pelanggaran Keputusan
Kepala Daerah 3.
Terjalinnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Keindahan) di Kabupaten/Kota
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
60%
65%
70%
75%
80%
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
2
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
1.
2.
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
247 RW
383 RW
519 RW
655 RW
791 RW
Jumlah pos kamling yang
176 pos
220 pos
264 pos
308 pos
352 pos
aktif
kamling
kamling
kamling
kamling
kamling
55%
60%
Meningkatnya pengetahuan, kesadaran
Jumlah masyarakat yang
dan keterlibatan masyarakat dalam
memiliki kemampuan
memelihara ketertiban umum dan
menjaga ketenteraman
ketenteraman masyarakat
dan ketertiban umum di
Meningkatnya koordinasi antara
lingkungan sekitar
pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
ketenteraman masyarakat
Cakupan petugas
45%
50%
Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota 3
Terwujudnya kelembagaan
Meningkatnya keselarasan kebijakan,
yang efektif dan efisien
pembiayaan, kelembagaan, operasional dan
dalam melaksanakan tugas
perencanaan internal Satpol PP
pokok dan fungsi 4
Tersedianya prasarana dan
Meningkatnya kesiapan Kendaraan
Berfungsinya prasarana
sarana yang mampu
Dinas Operasional Satpol PP dalam
meningkatkan
kondisi prima
profesionalisme aparat
1.
2.
Meningkatnya kesiapan Alat Keamanan
Perencan
Perenca
Pembang
dan sarana penunjang
aan dan
naan
unan
operasional Satpol PP
Penentua
Teknis
Barak
n Lokasi
65%
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
Satpol PP
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
450
450
450
450
aparat
aparat
aparat
aparat
Satpol PP dalam kondisi prima 3.
Meningkatnya rasio Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP
4.
Meningkatnya rasio Alat Keamanan Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP
5.
Tersedianya fasilitas barak bagi aparat operasional Satpol PP
5
Meningkatnya jumlah aparat Satpol PP
Jumlah aparat yang
PP yang profesional dan
yang memiliki kemampuan Pol PP
memiliki kemampuan Pol
handal dalam melaksanakan
tingkat dasar
PP tingkat dasar
Terbentuknya aparat Satpol
tugas pokok dan fungsinya
1.
2.
Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian gubuk/bangunan liar
3.
Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian media informasi (reklame, spanduk, baliho, umbul-umbul ,dan sejenisnya)
4.
Meningkatnya kemampuan aparat Satpol
450 aparat
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
PP dalam bidang pengendalian PKL 5.
Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian PMKS
6.
Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian Tempat Usaha
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi Strategi yang diambil oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta antara lain : 1.
Meningkatkan
peningkatan
intensitas
patroli,
pengawasan,
dan
koordinasi dengan instansi samping dan instansi terkait; (terpadu dan berkelanjutan); 2.
Menggerakkan potensi masyarakat kota dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3.
Mengkaji standar kebutuhan SDM Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
4.
Melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan asset Satpol PP;
5.
Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja SDM.
4.3.2 Kebijakan Kebijakan yang diambil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, yaitu : 1.
Penetapan pola patroli, pengawasan dan koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang ada;
2.
Penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai mitra Satpol PP;
3.
Penyusunan peta kebutuhan SDM untuk seluruh lini di Jajaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
4.
Penyusunan standar kebutuhan prasarana dan sarana pendukung operasional Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
5.
Pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang berjenjang dan berkelanjutan.
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada
tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI
: Mewujudkan Jakarta Baru yang tertib dan tenteram dengan berorientasi pada pelayanan publik
MISI I
: Menjaga serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Tujuan
Terimplementasinya
Sasaran 1. Menurunnya tingkat
Strategi Meningkatkan
Kebijakan Penetapan pola patroli,
Peraturan Daerah dan
pelanggaran Peraturan
peningkatan intensitas
pengawasan dan
Keputusan Kepala
Daerah dan Keputusan
patroli, pengawasan,
koordinasi yang
Daerah
Kepala Daerah
dan koordinasi dengan
disesuaikan dengan
instansi samping dan
kebutuhan wilayah yang
penanganan dan
instansi terkait;
ada
penyelesaian
(terpadu dan
pengaduan
berkelanjutan)
2. Meningkatnya
pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 3. Terjalinnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
MISI II
: Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat Tujuan
Sasaran
Meningkatnya
1. Meningkatnya
Menggerakkan potensi
Penyuluhan,
kemampuan
pengetahuan,
masyarakat kota dalam
dan
masyarakat dalam
kesadaran dan
rangka pemeliharaan
meningkatkan kesadaran
memelihara ketertiban
keterlibatan
ketertiban umum dan
masyarakat
umum dan
masyarakat dalam
ketenteraman
mitra Satpol PP
ketenteraman
memelihara ketertiban
masyarakat
masyarakat
umum dan ketenteraman masyarakat 2. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam
Strategi
Kebijakan pelatihan
pembinaan
untuk
sebagai
memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat MISI III : Meningkatkan kapasitas kelembagaan, prasarana dan sarana serta kemampuan aparatur dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Terwujudnya
Meningkatnya keselarasan
Mengkaji standar
Penyusunan
peta
kelembagaan yang
kebijakan, pembiayaan,
kebutuhan SDM Satpol
kebutuhan
efektif dan efisien
kelembagaan, operasional
PP Provinsi DKI Jakarta
seluruh
dalam melaksanakan
dan perencanaan internal
Satpol PP Provinsi DKI
tugas pokok dan
Satpol PP
Jakarta
SDM
lini
di
untuk Jajaran
fungsi
Tersedianya
1. Meningkatnya kesiapan
Melaksanakan
Penyusunan
standar
prasarana dan sarana
Kendaraan Dinas
pengadaan barang/jasa
kebutuhan prasarana dan
yang mampu
Operasional Satpol PP
dan pemeliharaan asset
sarana
meningkatkan
dalam kondisi prima
Satpol PP
operasional
profesionalisme aparat Satpol PP
pendukung Satpol
PP
Provinsi DKI Jakarta
2. Meningkatnya kesiapan Alat Keamanan Satpol PP dalam kondisi prima 3. Meningkatnya rasio Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP 4. Meningkatnya rasio Alat Keamanan Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP 5. Tersedianya fasilitas barak bagi aparat operasional Satpol PP
Terbentuknya aparat
1. Meningkatnya jumlah
Memberikan pendidikan,
Pengembangan
Satpol PP yang
aparat Satpol PP yang
pelatihan, pembinaan
pendidikan dan pelatihan
profesional dan
memiliki kemampuan
dan evaluasi kinerja SDM
SDM Satpol PP Provinsi
handal dalam
Pol PP tingkat dasar
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatnya kemampuan aparat
DKI Jakarta yang berjenjang dan berkelanjutan
Satpol PP dalam bidang pengendalian gubuk/bangunan liar 3. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian media informasi (reklame, spanduk, baliho, umbulumbul ,dan sejenisnya) 4. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian PKL 5. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian PMKS 6. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian Tempat Usaha
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1.
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untukmasukan,
proses,
keluaran,
hasil,
dan/atau
dampak
yang
menggambarkantingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran SKPD
No.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2011/2012
2013
2014
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
55%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
65%
Jumlah aparat yang
1.625
450
450
450
450
450
2.875 aparat
memiliki kemampuan
aparat
aparat
aparat
aparat
aparat
aparat
131 pos
176
220
264
308
352
352 pos kamling aktif
247
383
519
655
791
791 RW / 31.640 orang
(1) 1
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(2) Tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
2
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota
3
Pol PP tingkat dasar 4
Jumlah poskamling yang aktif
5
Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki
kamling aktif 111 RW / 4.440 orang
No.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2011/2012
2013
2014
2015
2016
2017
0 barak
-
Perenc
Perenc
Pemba
Pemba
anaan
anaan
ngunan
ngunan
dan
Teknis
Barak
Barak
kemampuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar 6
Berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional Satpol PP
Penent uan Lokasi
Pembangunan Barak
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang merupakan rencana tahunan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selama periode lima tahun, 2013-2017 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur ,serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat provinsi DKI Jakarta.
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA
KUKUH HADI SANTOSA NIP 195802271983111001
