Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH 2.1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup dalam era Otonomi Daerah dengan kendala koordinasi yang sering belum dapat dijalankan secara baik, maka Institusi Lingkungan Hidup di Provinsi Kabupaten/Kota pada era Otonomi
Daerah
telah
dan
bersepakat serta
menetapkan penanganan permasalahan lingkungan berbasis ekosistem DAS dengan melibatkan seluruh Stakeholders termasuk perwakilan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangannya
di
lapangan.
Proses
dan
mekanisme
pengambilan
keputusan dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan sejumlah kegiatan pada tiap DAS dijalankan melalui forum yang terus disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Bab II, Pasal 2 dan 3 , maka Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1)
Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan daerah di bidang lingkungan hidup.
2)
Fungsi Pokok Badan Lingkungan Hidup meliputi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup; c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas dan pengamanan lingkungan hidup, pengkajian dampak dan
pengembangan
teknologi
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
lingkungan
hidup,
pengendalian 13
pencemaran
lingkungan
hidup,
pengendalian
kerusakan
dan
konservasi lingkungan hidup lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan
Hidup
Provinsi
Jawa
Tengah,
Struktur
organisasi
Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1)
Kepala Badan Lingkungan Hidup
2)
Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
3)
a.
Sub Bagian Program
b.
Sub Bagian Keuangan
c.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Lingkungan Hidup b. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup
4)
Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a. Sub Bidang Pengakajian Dampak Lingkungan Hidup b. Sub Bidang Pengembangan Sarana Teknis dan Teknologi Lingkungan Hidup
5)
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.
Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut
b.
Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
14
6)
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu : a.
Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup
b.
Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Pesisir dan Laut Lingkungan Hidup
7)
Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) dengan susunan organisasi sebagai berikut : a.
Kepala Balai
b.
Seksi Pengujian dan Analisis Air
c.
Seksi Pengujian dan Analisis Udara, Biologi dan Tanah
d.
Sub Bagian Tata Usaha Gambar 2.1 Struktur Organisasi BLH Provinsi Jawa Tengah
KEPALA SEKRETARIAT
SUB BAG PROGRAM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENGAKAJIAN DAMPAK DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN LAUT
SUBBIDANG PENGEMBANGAN SARANA TEKNIS DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA, LIMBAH PADAT DAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN
SUB BAG KEUANGAN
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN KONSERVASI PESISIR DAN LAUT
UPT
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
15
Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Badan Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.
Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. a.
Subbagian Program Mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup b.
Subbagian Keuangan Mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup. c.
Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian,
hukum,
humas,
organisasi
dan
tatalaksana,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
16
2.
Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengamanan Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup dan pengamanan lingkungan lingkungan hidup. a.
Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Lingkungan Hidup. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup, meliputi : penetapan kurikulum/materi ajar tambahan dan pengembangan pembelajaran di bidang
lingkungan
hidup
sesuai
dengan
karakteristik
dan
permasalahaan Provinsi, penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi, koordinasi perencanaan
konservasi
keanekaragaman
hayati,
dalam
koordinasi
pengelolaan kualitas air skala provinsi, pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil
bidang
internasional
di
pelaksanaan
dan
internasional
lingkungan
pada
bidang
pengendalian
pemantauan
skala
penaatan
dampak atas
perjanjian lingkungan, perjanjian
di bidang pengendalian dampak lingkungan skala
provinsi, penyelenggaraan bimbingan teknis hidup
provinsi,
di bidang lingkungan
sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi,
pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup. b.
Subbidang Pengamanan Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengamanan
lingkungan hidup, meliputi : penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
17
terduga lainnya skala provinsi, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan skala Provinsi, pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air
skala
provinsi,
pencemaran
pengawasan
pesisir dan
pelaksanaan
laut, pengawasan
pengendalian
atas
pengendalian
kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi, pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan
terjadinya
pencemaran
udara
skala
provinsi,
pengawasan baku mutu emisi udara sumber bergerak dan tidak bergerak, pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 skala provinsi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik. 3.
Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan hidup, dan pengembangan sarana teknis dan teknologi lingkungan. a.
Sub bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan hidup, meliputi : penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
yang mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan hidup di Provinsi sesuai standar, norma, prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian
AMDAL
di
Kabupaten/Kota,
pengawasan
terhadap
pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota
dalam
wilayah
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Provinsi,
pembinaan
terhadap
18
pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi jenis kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah Provinsi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi. b.
Subbidang Pengembangan Sarana Teknis dan Teknologi Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan Sarana Teknis dan Teknologi Lingkungan Hidup, meliputi : pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang lingkungan,
pembinaan
dan
pengawasan
manajemen lingkungan, ekolabel,
penerapan
sistem
produksi bersih dan teknologi
berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi bersih dan konsumsi yang berkelanjutan Laboratorium
pada skala Provinsi, penunjukkan
lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi
untuk melakukan analisis lingkungan, pembinaan Laboratorium lingkungan, penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang
bersifat linbtas Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penetapan baku mutu udara ambien Nasional, penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala Provinsi, penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari Pemerintah, penatapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udar ambien Nasional, penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emis gas buang
kendaraan bermotor alam dan
penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan
bermotor lama
skala Provinsi, penetapan baku mutu air laut skala Provinsi, penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala Provinsi, penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkunga hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
19
skala Provinsi yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau
lahan, penetapan kriteria Provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah Provinsi
untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan
tanaman serta pertambangan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah Nasional, dan pembinaan dan pengawasan instrumen ekonomi
yang bersifat
penerapan
lintas Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis , pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air dan laut, pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun (B3). a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut Mempunyai tugas, melaukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengendalian
pencemaran air dan laut, meliputi : koordinasi pengelolaan kualitas air skala Provinsi, penetapan kelas air pada sumber air skala Provinsi, koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala Provinsi, penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Provinsi, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Provinsi, pengaturan pengendalian pencemaran wilayah
pesisir
dan
laut
skala
Provinsi,
dan
penaggulangan
pencemaran lingkungan akibat bencana skala Provinsi. b.
Subbidang Pengendalian Perncemaran Udara, Limbah Padat dan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengendalian
pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun, meliputi
:
pelaksanaan
koordinasi
operasional
pengendalian
pencemaran udara skala Provinsi, koordinasi dan pelaksanaan pemantauan
kualitas
udara
skala
Provinsi,
pembinaan
dan
pengawasan baku mutu emisi udara sumber bergerak dan tidak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
20
bergerak,
pemantauan
kualitas
udara
dalam
ruangan,
penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana skala Provinsi, penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Provinsi, pemantauan dampak deposisi asam skala Provinsi, pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan kebakaran hutan dan/ atau lahan yang dampaknya skala Provinsi, pengawasan atas pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan kebakaran hutan dan/ atau berdampak atau diperkirakan dapat berdampak
lahan yang skala Provinsi,
pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Provinsi, izin pemngumupulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas Kab/ Kota), rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi, pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala
Provinsi
dan
pengawasan
pelaksanan
pemulihan
akibat
pencemaran limbah B3 pada skala Provinsi 5.
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan konservasi pesisir dan laut serta pengendalian kerusakan dan konservasi sumberdaya alam a.
Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Pesisir dan Laut Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengendalian
kerusakan dan konservasi pesisir dan laut, meliputi : pemantauan kualitas
lingkungan
wilayah
pesisir
dan
laut
skala
Provinsi,
pengaturan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Provinsi, penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala Provinsi, koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
skala
Provinsi,
penetapan
dan
pelaksanaankebijakan
konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala
Provinsi,
penetapan
dan
pelaksanaan
pengendalian
kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi, pemantauan dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
21
pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekargaman hayati skala Provinsi dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala Provinsi. b.
Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumberdaya Alam Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengendalian
kerusakan dan konervasi sumberdaya alam, meliputi : koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan skala Provinsi pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan yang dampaknya skala Provinsi, pengawasan akan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak
skala Provinsi, pengaturan
pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomasa skala Provinsi, penaggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana lingkungan skala Provinsi, penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan, koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman
hayati
skala
Provinsi,
penetapan
dan
pelaksanaankebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Provinsi, penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi, pemantauan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala
Provinsi,
penyelesaian
konflik
dalam
pemanfaatan
keanekargaman hayati skala Provinsi. 6.
Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang pengujian dan laboratorium lingkungan hidup.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
22
Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan analisis air, udara, biologi, dan tanah ; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan analisis air, udara, biologi, dan tanah; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian dan analisis air, udara, biologi, dan tanah ; d. Pengelolaan ketatausahaan ; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2
SUMBERDAYA TENGAH
BADAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROVINSI
JAWA
2.2.1 Susunan Kepegawaian Sebagai pelaksanaan
unsur
tugas
yang
pokok
sangat dan
penting
fungsi
dalam
yang
menunjang
dimilikinya,
Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Tabel II.1 Distribusi Berdasarkan Status Pegawai No
STATUS
Jumlah
1.
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
90
2.
Tenaga Kontrak
19 Total
110
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Tabel II.2 Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai No
1.
Unit Kerja
Kepala Dinas
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Esselon
Jumlah
Eselon II/a
1
23
No
Unit Kerja
Esselon
Jumlah
2.
Sekretaris
Eselon III/a
1
3.
Kepala Bidang
Eselon III/a
4
4.
Kepala BPL2H BLH
Eselon III/a
1
5.
Kasubag/Kepala Seksi
Eselon IV/a
14
Total
21
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Berdasarkan
status
dan
golongannya,
pegawai
Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : Grafik 2.1 Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai 45 40 35 30 25
Prosentase
20
Jumlah
15 10 5
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
0
Catatan : tabel diberi angkanya/nilainya Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Grafik 2.2 Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
24
SD 1%
SLTP 6%
Strata-2 (S2) 20%
SLTA 18%
D3 16%
Strata-1 (S1)38%
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
2.2.2 Perlengkapan Sarana
prasarana
fisik
yang
mendukung
kinerja
Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, antara lain seperti tabel di bawah ini: Tabel II.3 Sarana Prasana Fisik No
NAMA BARANG
JUMLAH
SATUAN
1
Alat-alat besar
8
Unit
2
Alat-alat angkutan
16
Unit
3
Alat-alat bengkel dan alat ukur
59
Unit
4
Alat-alat kantor dan rumah tangga
1677
Unit
5
Alat-alat studio dan komunikasi
38
Unit
6
Alat-alat laboraturium
907
Unit
7
Gefung dan bangunan/ bangunan air kotor/IPAL
3
Unit
8
Buku dan Perpustakaan
650
Unit
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer, perlengkapan-perlengkapan survey di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
25
2.3
KINERJA PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan
aspirasi
masyarakat,
usulan
Instansi
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/Kota dan usulan masyarakat. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan kelayakan lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin Pengumpulan Limbah B3 yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Pelayanan
yang
lain
berupa
fasilitasi
pembuatan
percontohan
pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil, fasilitasi percontohan pengelolaan sampah Rumah Tangga pelaksanaan pengujian sampel lingkungan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (Balai Pengujian Laboaratorium Lingkungan Hidup) dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk penyediaan buku perpustakaan, informasi melalui website, penerbitan
buku Status Lingkungan Hidup Daerah, Statistik
Lingkungan dan warta lingkungan serta menerima pengaduan terjadinya kasus/sengketa lingkungan maupun penanganan melalui mediasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota,
maka Pemerintah Provinsi
menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup mencakup : 1). Pelayanan informasi status mutu air; 2). Pelayanan informasi status mutu udara ambien, dan 3). Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. Kinerja pelayanan yang dicapai Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
26
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008–2013 dan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
27
Tabel II.4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH PROVINSI JAWA TENGAH NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1.
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan thd sumber pencemaran 10 klaster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 50 obyek domestik
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan PP yang Berlaku
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.
Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/ atau kegiatan
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.
Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
28
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
5.
Meningkatnya fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan sebesar 5% dari luasan 222.759 Ha di 31 Kab/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah Daerah
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha per tahun
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.
Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8.
Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil serta terpeliharanya sumberdaya alam
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
29
NO
(1)
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
9.
Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20% di 10 daerah
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10.
Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkugan pada 6 DAS/Sub DAS Jawa Tengah
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 sub DAS Jawa Tengah
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13
Terbentuknya Ekosistem mangrove seluas 200 Ha
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14
Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15
Terfasilitasinya pelaksanaan program Adiwiyata
-
-
-
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
30
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
16
Terbangunnya basis data informasi sumberdaya alam dan lingkungan yang memadai serta mudah diakses oleh masyarakat, swasta dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17
Informasi Status Mutu air
v
33,33%
50%
100%
100%
18
Informasi Status Mutu Udara Ambien
v
71,43%
85,71%
100%
100%
19
Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
v
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
100%
31
Tabel II.5 Anggaran dan Realisasi
No 1
2
Jenis Dana
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja Tidak Langsung
4.717.330.000
5.050.711.000
5.747.808.000
6.120.132.000
7.044.661.000
a
4.717.330.000
5.050.711.000
5.747.808.000
6.120.132.000
7.044.661.000
16.758.639.000
18.338.703.000
18.009.743.000
27.113.956.000
38.078.481.000
1.678.763.000
1.174.124.000
1.119.800.000
2.435.855.000
3.396.950.000
11.329.312.000
13.022.712.000
15.086.568.000
22.055.077.000
30.072.846.000
3.750.564.000
4.141.867.000
1.803.375.000
2.623.024.000
4.608.685.000
21.475.969.000
23.389.414.000
23.757.551.000
33.234.088.000
45.123.142.000
Belanja Pegawai
Belanja Langsung a
Belanja Pegawai
b
Belanja Barang dan Jasa
c
Belanja Modal TOTAL
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
32
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi : Tantangan : 1)
Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang lingkungan hidup
2)
Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan
lingkungan
hidup 3)
Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
4)
Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
5)
Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup
6)
Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, menengah/besar, pertanian,
domestik, rumah sakit,
hotel, transportasi maupun kegiatan lainnya 7)
Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah untuk produksi biomasa, telah menurunkan daya dukung lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
8)
Luasnya kerusakan kawasan lindung dan cadangan sumber daya alam karena
pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya mengancam
ketersediaan sumber-sumber mata air 9)
Kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta kerusakan hutan mangrove akibat abrasi dan akresi
10) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium lingkungan Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
33
Peluang 1)
Ketersediaan anggaran
2)
Ketersediaan sarana prasana kegiatan
3)
Kepedulian keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibillity (CSR).
4)
Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan semakin meningkat
5)
Dukungan SDM dan alat laboratorium yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan laboratorium lingkungan hidup yang semakin membaik dalam pelayanan.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
34
