Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Daerah terdiri dari 4 (empat) Asisten yaitu : a. Asisten Pemerintah yang terdiri dari : 1) Biro Pemerintahan 2) Biro Otonomi dan Kerja Sama 3) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri dari : 1) Biro Perekonomian 2) Biro Administrasi dan Pembangunan c. Asisten Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari : 1) Biro Kesejahteraan Rakyat 2) Biro Penghubung d. Asisten Administrasi dan Umum yang terdiri dari : 1) Biro Organisasi dan Tatalaksana 2) Biro Umum dan Perlengkapan 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro-Biro di Sekretariat Daerah tersebut, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan. Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan; b) penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Biro Otonomi dan Kerjasama mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerjasama. Biro Otonomi dan Kerjasama mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerjasama; b) penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerjasama; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang otonomi daerah; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundangundangan dan hak asasi manusia. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; b) penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundangundangan dan hak asasi manusia; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil,
eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan
perhubungan. Biro Perekonomian mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian,
industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha miliik daerah dan perhubungan; b) penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur Sumatera sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
daerah
di bidang pembinaan administrasi
pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b) penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemuda
dan
olahraga. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di
bidang
agama, pendidikan
dan
kebudayaan,
bantuan
kesehatan
masyarakat, sosial, tenaga dan transmigrasi, pemuda dan olahraga; b) penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemuda dan olahraga; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, soisal, tenaga kerja dan transmigrasi, pemuda dan olahraga; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Biro Penghubung mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah. Biro Penghubung mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonsia Indah; b) penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang organisasi kelembagaan, ketatalaksanaan,
analisa
dan
formasi
jabatan,
perpustakaan
serta
fasilitasi/pengawasan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten/Kota di bidang organisasi perangkat daerah. Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang organisasi, tatalaksana, aparatur setda, analisa jabatan dan perpustakaan; b) penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang organisasi, tatalaksana, aparatur setda, analisa jabatan dan perpustakaan;
c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang organisasi, tatalaksana, analisa jabatan dan perpustakaan; d) pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan Rancangan Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota; e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang umum, rumah tangga, sandi telekomunikasi,
analisa
kebutuhan
dan
pengadaan,
pemeliharaan
dan
administrasi keuangan. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan, rumah tangga, sandi telekomunikasi, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan; b) penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan adminitrasi perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan, rumah tangga, sandi telekomunikasi, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang umum, rumah tangga dan sandi telekomunikasi, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan; dan d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol; b) penyiapan bahan penyelenggaran pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol; c) penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
