FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL :

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH I. Fungsi Sekretariat Daerah : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. ASISTEN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI : 1. Bagian Pemerintahan Umum; 2. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan 3. Bagian Administrasi Pertanahan. 1.

Bagian Pemerintahan Umum A. Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan Pemerintah Daerah/Kecamatan /Nagari; 2. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kerjasama daerah dan administrasi pemerintahan umum; dan 3. pelaporan dan evaluasi kegiatan tata pemerintahan, kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari B. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan; 2. Sub Bagian Otonomi Kerjasama Pemerintah Daerah; dan 3. Sub Bagian Pemerintahan Nagari. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan pemerintahan; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Pemerintahan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengoordinasikan pelaksanaan tata pemerintahan Perangkat Daerah;

dengan seluruh Satuan Kerja

- 10 -

e. mengumpulkan bahan pelaksanaan kewenangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah; f.

mempersiapkan sambutan kepala daerah pada rapat – rapat daerah;

g. menyiapkan dan menyusun jawaban pemerintah atas pertanyaan DPRD; h. menyiapkan memori serah terima jabatan Kepala Daerah; i.

mengoordinasikan pelantikan dan serah terima Camat;

j.

menyusun dan melaksanakan pengolahan data base LPPD Kabupaten;

k. mempersiapkan rapat – rapat koordinasi bidang pemerintahan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah; l.

mengoordinasikan penentuan tapal batas wilayah administrasi pemerintahan;

m. pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan / atau pemerintah propinsi; n. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi harmonisasi hubungan antara kecamatan / nagari; o. melaksanakan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dan pengelolaan, pelaporan serta melakukan inventarisasi mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten; p. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengelolaan pengembangan wilayah kepemimpinan skala kabupaten; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan wilayah berpimpinan kabupaten; r.

melaksanakan inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten akibat bencana alam;

s. melaksanakan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukan; t.

mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif;

u. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD; v. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Pemerintahan Nagari mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pemerintahan Nagari berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, perencanaan perubahan batas nagari, perubahan atas nama pusat penyelenggaraan Nagari; f.

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis di bidang kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kecamatan dan nagari;

- 11 -

g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan Perangkat Nagari; h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan Perangkat Nagari; i.

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan Perangkat Nagari serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

j.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas Perangkat Nagari;

k. melakukan pemantauan terhadap perkembangan tugas Perangkat Nagari; l.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Tata Usaha Nagari, Administrasi Nagari, administrasi peralatan dan kekayaan nagari, register nagari, inventarisasi tanah-tanah nagari, bangunan nagari, badan usaha nagari, kekayaan nagari dan urusan administrasi lainnya di nagari;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian konflik antar nagari; n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan nagari; o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program di bidang pelimpahan sebagian kewenangan tugas pembantuan di nagari; p. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Otonomi Dan Kerjasama Pemerintah Daerah mempunyai tugas a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Otonomi dan Kerjasama Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Otonomi dan Kerjasama Pemerintah Daerah; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kerjasama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintah Daerah berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah; e. memfasilitasi dan menyiapkan bahan Rapat MUSPIDA di daerah; f. menyelenggarakan rapat koordinasi Pemerintah Daerah dan mempersiapkan bahan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi; g. mengumpulkan bahan dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi; h. memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan kewenangan i. j.

oleh Perangkat Daerah; memfasilitasi pertemuan perantau dengan pemerintah daerah; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perantau baik organisasi maupun perorangan yang terdapat didalam atau diluar negeri;

- 12 -

k. menyelenggarakan perubahan batas, nama dan/ atau pemindahan ibukota dalam l.

rangka penataan daerah; menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan monitoring urusan pemerintahan di

wilayah kabupaten; m. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan penataan batas administrasiinistratif daerah; n. mengoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan, penataan dan perubahan batas wilayah administrasi Daerah; o. menyelenggarakan pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah p. menyelenggarakan pembentukan kecamatan; q. menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan serta pengolahan data base penataaan dan otonomi khusus skala kabupaten; r.

menyelenggarakan pembinaan dan pengkajian penyelenggaran penataan daerah;

s. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program pelaksanaan kerjasama daerah dengan daerah lain dan Lembaga/Badan Luar Negeri; t.

melaksanakan penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK;

u. menyelenggarakan pembentukan Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah; v. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; w. penetapan kebijakan kabupaten dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga; x. pelaksanaan dan pelaporan kerjasama antar kabupaten; y. penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten; z. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia A. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan produk hukum daerah, penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pembinaan, pengawasan produk hukum nagari; 2. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi produk hukum dan pelaksanaan dokumentasi hukum; dan 3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua pejabat dan perangkat daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. B. Bagian Hukum dan HAM terdiri dari : 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 2. Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum; dan 3. Sub Bagian Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Nagari. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 13 -

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan peraturan perundangundangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perundang-undangan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. meneliti rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama Bupati, dan Instruksi Bupati; f.

melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka perumusan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

g. mempersiapkan dan mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD; h. mengoordinasikan tindak lanjut hasil fasilitasi, klarifikasi dan koreksi Peraturan Daerah dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; i.

mengirim produk hukum daerah ke Pemerintah Pusat dan Provinsi;

j.

mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

k. memantau

perkembangan hukum

dan

peraturan perundang-undangan

yang

menyangkut tugas Pemerintah Daerah; l.

melakukan penelitian, pengkajian, penelaahan

serta mengevaluasi penerapan

produk - produk hukum; m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum, HAM dan dokumentasi hukum dan menyiapkan bahan-bahan pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM Dan Dokumentasi Hukum berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan bahan konsultasi dan melakukan koordinasi dengan unit kerja/Instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan hukum dan HAM; e. mempelajari, menelaah dan meneliti gugatan perdata dan tata usaha negara yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pejabatnya; f.

mewakili Pemerintah Daerah sebagai subjek hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- 14 -

g. memberikan bantuan hukum dan HAM baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara perdata dan tata usaha negara; h. mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara; i.

menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;

j.

menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundangundangan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;

k. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; l.

melakukan pencatatan termasuk statistik di bidang peraturan perundang-undangan;

m. menyiapkan bahan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan pendistribusiannya; n. mengumpulkan, menghimpun dan menggandakan produk hukum daerah; o. melakukan penataaan, penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan dokumentasi hukum; p. mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; q. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan r.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan pembinaan pengawasan produk hukum nagari sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum nagari; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum nagari serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Nagari berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; f.

melaksanakan penelitian dan melakukan evaluasi serta fasilitasi produk hukum nagari;

g. melaksanakan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan produk hukum nagari; h. menyiapkan bahan penangguhan dan pembatalan produk hukum nagari; i.

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum nagari;

j.

membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 15 -

3. Bagian Administrasi Pertanahan A. Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah; 2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah. B. Bagian Administrasi Pertanahan terdiri dari: 1. Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan; 2. Sub Bagian Pendataan dan Penataan Urusan Tanah; dan 3. Sub Bagian Pengadaan Tanah; C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian masalah pertanahan; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelesaian masalah pertanahan; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menerima dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah garapan; f. mengumpulkan dan menghimpun sengketa-sengketa pertanahan; g. melaksanakan penelitian obyek dan subyek sengketa tanah garapan; h. melakukan upaya dan langkah – langkah pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan; i. melakukan konsultasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; j. memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa; k. melakukan inventarisasi sengketa tanah garapan; l. menyiapkan dan membuat konsep pembentukan tim pengawasan dan pengendalian sengketa tanah garapan; m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2. Sub Bagian Pendataan dan Penataan Urusan Tanah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendataan dan penataan tanah; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penataan tanah;

- 16 -

c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendataan dan penataan urusan tanah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pendataan dan Penataan Tanah berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. melaksanakan pendataan tanah-tanah milik daerah; f.

melaksanakan

inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan

tanaman pangan semusim; g. melaksanakan inventarisasi tanah milik daerah yang belum mempunyai sertipikat; h. mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan perolehan tanah untuk proses sertipikat; i.

menelaah bahan-bahan perolehan tanah untuk pensertipikatan pada Kantor Pertanahan;

j.

menyiapkan bahan-bahan untuk penerbitan sertipikat tanah milik daerah untuk diserahkan pada Kantor Pertanahan;

k. melakukan pendataan tanah erfach/negara di daerah; l.

menyiapkan konsep pemakaian atas tanah erfach/negara (hak pengelolaan atau hak pakai);

m. menyiapkan konsep pembentukan tim pendataan tanah milik daerah dan tanah erfach/negara; n. menyiapkan berita acara serah terima sertipikat dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Sub Bagian Pengadaan Tanah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengadaan tanah; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengadaan tanah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pengadaan Tanah berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah; e. menyusun rencana pengadaan tanah (penetapan lokasi) untuk pelaksanaan pembangunan; f. menyusun anggaran pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; g. menyiapkan konsep pembentukan panitia pengadaan tanah; h. menyiapkan konsep pembentukan tim penilai tanah; i. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- 17 -

j. k. l.

m.

n. o. p. q. r. s. t. u. v.

mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya; melaksanakan penaksiran dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah; mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian; melaksanakan pemberian ganti kerugian; melaksanakan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian; menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah; membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan; mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

II. Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 1. Bagian Pembangunan; 2. Bagian Perekonomian; dan 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 1. Bagian Pembangunan A. Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk 2.

teknis bina program; penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk

3.

teknis pengendalian pembangunan; dan penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan.

B. Bagian Pembangunan terdiri dari : 1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; 2. 3.

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Kegiatan; dan Sub Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.

- 18 -

C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan program pembangunan daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pembinaan program pembangunan daerah; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan administrasi pembangunan daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Pembangunan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f.

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;

g. melakukan koordinasi kegiatan bidang pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bantuan pembangunan daerah lainnya; h. melakukan pembinaan jasa konstruksi; i. j.

memberikan konsultasi dan koreksi kontrak; menganalisa kegiatan-kegiatan yang diswakelolakan;

k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan administrasi pembangunan daerah; l.

menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan program administrasi pembangunan daerah;

m. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program pembangunan daerah; n. menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang penunjukan pengelola kegiatan; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Kegiatan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian administrasi kegiatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian administrasi kegiatan; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengendalian administrasi kegiatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pengendalian Administrasi Kegiatan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 19 -

e. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang kegiatan; f. mengumpulkan, mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program kerja dan kegiatan pembangunan pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian administrasi kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana pembangunan lainnya; i. membantu kepanitiaan dalam proses penunjukan pelaksana kegiatan kepada pihak ketiga; j. melaksanakan tugas-tugas Tim PHO/FHO; k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan evaluasi monitoring dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang evaluasi, monitoring dan pelaporan; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sektor Kementerian Dalam Negeri dan dana pembangunan daerah lainnya; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah; h. melaksanakan pengecekan terhadap realisasi kegiatan; i. melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan; j. memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan; k. membuat laporan bulanan, tahunan untuk evaluasi/bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; l. memantau dan mengevaluasi program bantuan dari Provinsi dan Pemerintah; m. menyiapkan bahan/data dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah; n. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 20 -

2. Bagian Perekonomian A. Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian, pembinaan peningkatan dan pengembangan produksi daerah, kelembagaan dan teknologi pada sektor pertanian, pertambangan, penggalian, industri, listrik, gas dan air bersih serta lingkungan hidup; 2. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian, pembinaan dan pengembangan produksi daerah, kelembagaan dan teknologi pada sektor bangunan, perdagangan, keuangan bank dan non bank/koperasi, persewaan dan sektor jasa; dan 3. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian, pembinaan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. B. Bagian Perekonomian, terdiri dari : 2. Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer; 3. Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tertier; dan 4. Sub Bagian Bina Kelembagaan BUMN/BUMD/BUM Nagari. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan energi dan perindustrian, sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang produksi pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang produksi pertanian, perikanan, peternakan perkebunan, kehutanan, pertambangan energi dan industri; e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi daerah; f.

memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan konsep pembinaan rangka meningkatkan daya saing produk daerah dipasaran; h. menyiapkan konsep kerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pengkajian dan penerapan teknologi serta pengawasan standarisasi mutu hasil dan mutu olahan i.

produksi pertanian; memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, perikanan,

j.

peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan industri; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan


- 21 -

2. Sub Bagian Perekonomian Sekunder dan Tertier mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perekonomian sekunder dan tertier sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang perdagangan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, koperasi tenaga kerja dan lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perekonomian Sekunder Dan Tertier berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengoordinasikan dan melakukan perekonomian sekunder dan tertier;

monitoring

serta

evaluasi/pembinaan

e. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran f.

pelaksanaan tugas; memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata,

perhubungan, perkoperasian, lingkungan hidup serta pasar; g. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Bina Kelembagaan BUMN/Daerah/Nagari mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNA) sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan usaha daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bina Kelembagaan BUMN/Daerah/Nagari berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang pengembangan usaha serta peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNA); e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi f.

yang peduli lingkungan; memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang

tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha daerah; h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i.


- 22 -

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat A. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan mental; 2. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan sosial; dan 3. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi pendidikan, kesehatan. B. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Administrasi Bina Mental; 2. Sub Bagian Administrasi Bimbingan Bantuan Sosial; dan 3. Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Kesehatan. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Administrasi Bina Mental mempunyai tugas: a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bina

b.

mental sebagai pedoman dan landasan kerja; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

c.

bina mental; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang bina mental dan

d.

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Bina Mental dengan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

e.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan sarana peribadatan dan pendidikan agama (non formal) serta lembaga-

f.

lembaga keagamaan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman bantuan terhadap usaha masyarakat di

g.

bidang sarana peribadatan, pendidikan agama dan lembaga-lembaga keagamaan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang tata cara pembinaan dan pengembangan agama serta peningkatan kehidupan dan kerukunan beragama;

h.

menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dakwah-dakwah agama serta kegiatan keagamaan lainnya;

i. j.

mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dan luar sekolah; menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang

k.

pelaksanaan Ibadah Haji; menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bimbingan

l.

amil zakat; menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Ibadah Haji di bidang perjalanan, asrama dan urusan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan usaha-usaha dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji;

m.

melaksanakan pendistribusian dana insentif TPA/TPSA/MDA mubaligh dan penyuluh agama;

imam,

gharin,

Khatib,

guru

- 23 -

n.

melaksanakan penyusunan pelaksanaan kunjungan Tim Ramadhan;

o.

menyelenggarakan dan melaksanakan dengan instansi terkait kegiatan MTQ serta pengiriman kafilah MTQ kabupaten ke propinsi dan pelaksanaan MTQ tingkat

p.

kabupaten; mengoordinasikan pelaksanaan pendirian rumah ibadah sesuai dengan ketentuan yang

q.

berlaku; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

r.


2. Sub Bagian Administrasi Bimbingan Bantuan Sosial mempunyai tugas: a.

menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

b.

bidang bantuan sosial kerja sebagai pedoman dan landasan kerja; mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang

c.

berhubungan dengan bidang bantuan sosial; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

d.

bantuan sosial; menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang

e.

bantuan sosial dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Bimbingan Bantuan Sosial dengan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan

f.

Jangka Menengah Daerah; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

g.

bantuan sosial; melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang

h.

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; mengoordinasikan pelaksanaan bantuan sosial dengan instansi terkait agar

i.

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tepat dan cepat sesuai sasaran; memproses penetapan pagu dan biaya operasional Beras untuk keluarga miskin ( RASKIN ) untuk kecamatan dan nagari;

j. k.

melakukan evaluasi pelaksanaaan raskin dengan instansi terkait; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

l.


3. Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b.

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan kesehatan;

c.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, pemuda dan kesehatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Pendidikan Dan Kesehatan dengan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 24 -

e.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Sekolah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan kesehatan;

f.

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program dalam rangka pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;

g.

melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h.


i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

III. Asisten Administrasi terdiri dari : 1.

Bagian Umum;

2.

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan

3.

Bagian Hubungan Masyarakat

1.

Bagian Umum A. Bagian Umum mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang umum, tata usaha pimpinan, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan 2. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan di bidang umum, tata usaha pimpinan, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan B. Bagian Umum, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 3. Sub Bagian Keuangan. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas: a.

menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan umum dan tata usaha pimpinan pedoman dan landasan kerja;

b.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan kepustakaan pada Sekretariat Daerah;

c.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha pimpinan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

e.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang urusan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, pengelolaan kearsipan dan kepustakaan Sekretariat Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 25 -

f.

menyelenggarakan kegiatan tata usaha umum dengan menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan sasarannya;

g.

melaksanakan pengelolaan administrasi/ surat-menyurat pimpinan;

h.

menyelenggarakan kegiatan kearsipan dan kepustakaan meliputi menerima, mencatat, meneliti, memisahkan menurut jenisnya, menyimpan dan merawat pertinggal Naskah Dinas;

i.

meneliti, memisahkan dan menghitung arsip pasif yang akan diusulkan untuk dihapuskan;

j.

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kearsipan Sekretariat Daerah;

k.


l.


2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas : a.

menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perlengkapan dan aset sebagai pedoman dan landasan kerja;

b.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan kekayaan daerah dan pemeliharaan aktiva tetap;

c.

mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data barang inventaris daerah yang meliputi jenis, sifat, mutu, tipe, harga buku, tahun perolehan, sumber dana dan kondisi barang;

d.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

e.

melaksanakan kerjasama dan koordinasi teknis pengadaan barang;

f.

menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan, pemeliharaan barang milik Sekretariat Daerah;

g.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h.

mempersiapkan pengaturan mobilisasi sarana transportasi milik daerah;

i.

mempersiapkan pengaturan pendistribusian penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM);

j.

memantau realisasi penggunaan barang daerah dan meneliti secara fisik terhadap status barang inventaris serta perubahan status barang inventaris;

k.

mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan Kantor Sekretariat Daerah;

l.

menyiapkan, menginventarisasi dan melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

m.

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan rumah tangga serta mengupayakan tindak lanjutnya;

n.

Mempersiapkan tempat penyelenggaraan acara-acara daerah serta kebersihan dan keindahannya;

- 26 -

o. p. q. r. s. t.

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan perlengkapan dan mengupayakan tindak lanjutnya; melaksanakan pengadaan, penyimpanan perlengkapan, peralatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah; memelihara, mengelola dan melaporkan aset Sekretariat Daerah; menyiapkan dokumen nilai kekayaan Sekretariat Daerah yang dimiliki; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan keuangan Sekretariat Daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman urusan tata usaha keuangan pada Sekretariat Daerah; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja; f. menyelenggarakan anggaran belanja Sekretariat Daerah dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. menyusun anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah; h. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD, lembur, perjalanan dinas, transpor serta kesejahteraan PNSD; i. mengoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi; j. menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan; k. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan; l. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi A. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi : 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata laksana; 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepegawaian dan akuntabilitas; 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan; dan 4. Pelaksananaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- 27 -

B. Bagian Organisasi Dan Reformasi Birokrasi terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Laksana; 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas; dan 3. Sub Bagian Kelembagaan. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tata kerja dan prosedur kerja, sistem kerja dan metode kerja sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis tata kerja, mekanisme kerja, hubungan kerja, tata naskah dinas dan tata administrasi; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tata kerja, mekanisme koordinasi hubungan kerja, tata naskah dinas dan tata administrasi dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Laksana berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tata naskah dinas, tata administrasi, tata kerja, standar operasional prosedur berdasarkan fungsi dan uraian tugas satuan Kerja Perangkat Daerah; f.

menyusun pedoman dan petunjuk teknis standar kerja dan standar pelayanan umum;

g.

mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan standarisasi perlengkapan, sarana, prasarana dan tata naskah dinas;

h.

menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah;

i.

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan umum;

j.

menyiapkan

k.

pendayagunaan aparatur di daerah (Forkompanda); mengoordinir dan memfasilitasi Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD;

bahan

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

Forum

komunikasi

l.

mengoordinir dan memfasilitasi penilaian kinerja dan evaluasi kinerja Kabupaten Solok;

m.

mengoordinir dan memfasilitasi penyusunan Laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Prima (SPM) di Daerah;

n. o.

membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang akuntabilitas dan kepegawaian sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis di bidang akuntabilitas dan kepegawaian;

- 28 -

c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang akuntabilitas dan kepegawaian; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menyusun dan mengolah data kepegawaian Sekretariat Daerah; f.

menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian;

g. mengusulkan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah; h. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ ijin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah; i. j.

menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai; Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir, mutasi serta

pemberhentian pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah; k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan l.

Akuntabilitas Kinerja aparatur Pemerintah Daerah; melaksanakan penyusunan dan pengolahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dan Daerah; m. menyiapkan bahan dan melaksanakan test kompetensi aparatur; n. membuat pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas; o. menyusun bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan; dan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; 3. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan analisa jabatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis di bidang kelembagaan; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan serta menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan perangkat daerah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kelembagaan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa dan kajian serta evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan analisa jabatan; f. menyiapkan bahan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah; g. melaksanakan penyusunan analisa jabatan, beban kerja data jabatan sebagai bahan perencanaan kepegawaian, penyusunan organisasi dan penataan kepegawaian; h. melakukan koordinasi penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas satuan kerja perangkat daerah; i. menyusun rincian bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- 29 -

j. k. l.

3.

menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Hubungan Masyarakat A. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang protokoler, pemberitaan, dan pengolahan data elektronik 2. pelaporan dan evaluasi kegiatan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang protokoler, pemberitaan, dan pengolahan data elektronik. B. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Protokoler; 2. Sub Bagian Pemberitaan; dan 3. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Protokoler mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan keprotokolan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keprotokolan; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keprotokolan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Protokoler berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menyiapkan tertib acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya; f.

menyiapkan penyelenggaraan penerimaan tamu negara, tamu daerah dan tamu perwakilan negara sahabat;

g. mengatur persiapan rapat, pertemuan, resepsi, upacara dan menfasilitasi penyediaan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan keprotokolan; h. menfasilitasi pengaturan akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu negara dan tamu daerah; i. j.

menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan; melakukan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait dalam

penyiapan upacara dan mengatur keprotokolan; k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan perjalanan untuk mengetahui l.

permasalahan dan cara perbaikannya; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

dan pengelolaan keprotokolan serta

mengupayakan tindak lanjutnya; m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 30 -

2. Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberitaan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberitaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pemberitaan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengolah pendaftaran pers nasional, penerbitan dan peredaran pers asing; e. mengawasi pelaksanaan siaran dan penggunaan sarana dan prasarana media penyiaran radio dan televisi; f. mendokumentasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tentang Daerah atau yang diperlukan Daerah; g. melakukan kegiatan publikasi daerah dengan menggunakan media penerangan pemerintah dan publik; h. melakukan penerbitan atau penyiaran dalam rangka pemberian informasi/publikasi Daerah dan media center; i. memberikan pertimbangan dan kerjasama daerah dengan luar negeri di bidang penerangan; j. merumuskan kebijakan dalam membangun hubungan kemitraan dengan kerabat kerja pers serta lembaga publikasi masyarakat lainnya; k. mendorong tumbuh dan berkembangnya kemandirian pers yang bebas dan bertanggung jawab; l. mensosialisasikan berbagai kebijakan daerah dan program Pemerintah Daerah melalui penyuluhan kepada masyarakat, kelompok-kelompok media penerangan, pelajar, mahasiswa dan aparatur pemerintah di Daerah; m. mensosialisasikan berbagai Peraturan Daerah melalui leaflet, buklet dan sebagainya yang disebarluaskan kepada unit kerja dan masyarakat; n. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan penerangan melalui media elektronik; o. menyelenggarakan peningkatan tugas kehumasan daerah melalui wadah Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan melakukan kegiatan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, penyiaran dan pelayanan informasi; p. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Pengolahan Data Elektornik mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengolahan data elektornik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 31 -

4. melaksanakan pembangunan elektronik government (E Government); 5. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan E Goverment; 6. mendokumentasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, daerah dengan sistem data elektronik; 7. melakukan kegiatan publikasi daerah dengan menggunakan media E Goverment; 8. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

- 32 -

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD A. Fungsi Sekretariat DPRD : 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. B. Sekretariat DPRD terdiri dari : 5. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat; 6. Bagian Hukum dan Persidangan; dan 7. Bagian Anggaran. C. Fungsi Dan Uraian Tugas 1. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat A. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. penyusunan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal publikasi produk-produk hukum, kebijakan DPRD dan penghubung antara masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD; 2. penyiapan bahan telaahan yang berkaitan dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat; 3. pelayanan kepustakaan, dokumentasi, penerangan dan pers; dan 4. penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat B. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; dan 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, pengelolaan kearsipan dan kepustakaan Sekretariat DPRD sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman urusan tata usaha umum, perjalanan dinas, pengelolaan kearsipan dan kepustakaan pada Sekretariat DPRD; c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan rumah tangga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang urusan tata usaha umum, perjalanan dinas, pengelolaan kearsipan dan kepustakaan Sekretariat Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 33 -

f. melaksanakan pengelolaan administrasi/ surat-menyurat pimpinan; g. menyelenggarakan kegiatan kearsipan dan kepustakaan meliputi menerima, mencatat, meneliti, memisahkan menurut jenisnya, menyimpan dan merawat pertinggal Naskah Dinas; h. meneliti, memisahkan dan menghitung arsip pasif yang akan diusulkan untuk dihapuskan; i.

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kearsipan Sekretariat DPRD;

j.

menyiapkan bahan urusan keorganisasian, Sekretariat DPRD;

ketatalaksanaan di lingkungan

k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


2. Sub Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Humas dan Protokoler sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi, pers dan perpustakaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Humas dan Protokoler berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan program yang berhubungan dengan publikasi dan pers; e. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan sebagai petunjuk teknis di bidang pelaksanaan dokumentasi, kebijakan dan penerbitan pers; f.

melaksanakan, evaluasi dan pelaporan serta mendokumentasikan dan menginformasikan rapat dan persidangan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat

kelengkapan DPRD lainnya; g. mendokumentasikan seluruh proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD; h. menginformasikan dan meliput kegiatan anggota DPRD ke lapangan; i. j.

memfasilitasi jumpa pers Pimpinan DPRD; meliput penyelenggaraan penerimaan tamu anggota DPRD dari dalam kabupaten,

propinsi/luar propinsi; k. menfasilitasi penyediaan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan l.

keprotokolan; menfasilitasi pengaturan akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu negara

dan tamu Daerah dilingkup Sekretariat DPRD; m. menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan DPRD; n. melakukan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait dalam penyiapan acara sidang dan mengatur keprotokolan; o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan perjalanan untuk mengetahui permasalahan dan cara perbaikannya; p. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan humas dan keprotokolan serta mengupayakan tindak lanjutnya; q. mengelola data keanggotaan DPRD; r.

mengelola asuransi keanggotaan DPRD;

- 34 -

s. mengelola administrasi perjalanan dinas dan protokoler DPRD dan Sekretariat t.

DPRD; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga dan kepegawaian sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan kekayaan daerah dan pemeliharaan aktiva tetap dan pelayanan kepegawaian; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah; d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi teknis pengadaan barang Sekretariat DPRD; e. menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan, pemeliharaan barang milik Sekretariat DPRD; f. mempersiapkan pengaturan mobilisasi sarana transportasi milik Sekretariat DPRD; g. memantau realisasi penggunaan barang milik Sekretariat DPRD dan meneliti secara fisik terhadap status barang inventaris serta perubahan status barang inventaris; h. menyiapkan, menginventarisasi dan melaksanakan urusan rumah tangga DPRD; i.

melaksanakan pengadaan, penyimpanan perlengkapan, peralatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD;

j. memelihara, mengelola dan melaporkan aset Sekretariat DPRD; k. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian Sekretariat Daerah l.

memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;

m. memfasilitasi pengembangan sumber daya anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; n. menyiapkan kelengkapan bahan usulan kenaikan pangkat, penghargaan dan pensiun pegawai; o. memproses administrasi kepegawaian meliputi

pemberian Kenaikan Gaji Berkala,

Cuti, usulan tugas belajar dan ijin belajar, pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami dan kartu taspen; p. mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara; q. melaksanakan dan melaporkan kedisiplinan aparatur; r. memfasilitasi anggota DPRD dalam rangka penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan legislatif; s. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan t. 2.


Bagian Hukum dan Persidangan A. Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi : 1. pengoordinasian kegiatan persidangan, risalah, hukum dan perundang-undangan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dilingkungan Sekretariat DPRD;

- 35 -

2. pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang – undangan sesuai ketetntuan yang berlaku; 3. pelaksanaan dan perumusan rencana persidangan, risalah, hukum dan perundangundangan; 4. menghimpun dan mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan yang timbul untuk dibahas oleh Komisi, panitia dan alat kelengkapan lainnya untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD. B. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari : 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang Undangan. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan persidangan dan risalah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan persidangan dan risalah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Persidangan

dan Risalah berpedoman kepada

rencana strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun,

menganalisa

dan

mengarsipkan

risalah

persidangan

dan

mendistribusikan kepada pihak pihak yang dianggap perlu; e. menyusun jadwal, tertib acara dan persiapan pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD lainnya; f.

memfasilitasi

pemilihan,

pengusulan,

pengangkatan

dan

pemberhentian

Bupati/Wakil Bupati; g. memfasilitasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; h. memfasilitasi pemilihan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan lainnya; i.

memfasilitasi pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);

j.

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas;

k. menyusun pedoman dan mengoordinasikan program kerja alat kelengkapan DPRD; l.

memproses pengaduan dan laporan masyarakat kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti;

m. memfasilitasi proses penyelenggaraan penggantian antar waktu anggota DPRD; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 36 -

2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan proses pembuatan produk hukum daerah dan perundang-undangan kepada DPRD sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan proses pembuatan produk hukum daerah dan kegiatan advokasi kepada DPRD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah; e. menelaah dan mengevaluasi penerapan produk-produk hukum daerah serta memberikan bantuan advokasi kepada DPRD; f.

memfasilitasi pengkajian dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. menfasilitasi pengkajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati h. memfasilitasi pengkajian penyelenggaraan kebijakan daerah, penyusunan dan pelaksanaan kerjasama daerah dengan Daerah/Kabupaten/Kota/Propinsi lainnya serta penyusunan dan pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak internasional dan pihak ketiga; i.

memfasilitasi DPRD dalam pengawasan APBD terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

j.

memfasilitasi anggota DPRD dalam rangka penggunaan hak inisiatif;

k. memfasilitasi DPRD dalam melakukan koordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota lain di luar dan dalam propinsi di bidang kebijakan Pemerintah Daerah masingmasing; l.

menghimpun dan mengkordinasikan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan APBD serta kebijakan Bupati dan pertimbangan Bupati;

m. menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan program tentang pelaksanaan pengawasan di bidang pelaksanaan peraturan perundang-undangan; n. menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberitaan Peraturan Daerah dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; o. memfasilitasi penyusunan pendapat dan bahan pertimbangan DPRD kepada Pemerintah Daerah; p. menganalisa

kemungkinan

pengembangan

kerjasama

melalui

perjanjian

internasional; q. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan r.


- 37 -

3. Bagian Anggaran A. Bagian Anggaran mempunyai fungsi : 1. pengoordinasian kegiatan penyusunan anggaran DPRD dan penatausahaan Anggaran DPRD untuk memfasilitasi kelancaran tugas di lingkungan Sekretariat DPRD; 2. pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan anggaran DPRD sesuai ketentuan yang berlaku 3. pelaksanaan dan perumusan peyusunan anggaran DPRD dan penatausahaan anggaran DPRD 4. menghimpun dan mengklasifikasikan permasalahan yang timbul dalam hal keuangan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD. B. Bagian Anggaran terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Anggaran DPRD; dan 2. Sub Bagian Penatausahaan Anggaran DPRD. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Penyusunan Anggaran DPRD mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan anggaran sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Penyusunan Anggaran DPRD berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja; e. melakukan verifikasi laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; f.

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD dan DPRD;

g. mengoordinasikan penyusunan anggaran dengan unit kerja terkait; h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD i.

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

j.


2. Sub Bagian Penatausahaan Anggaran DPRD a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penatausahaan anggaran DPRD sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan penatausahaan anggaran DPRD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Penatausahaan Anggaran DPRD berpedoman kepada rencana strategis Sekretariat DPRD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan pengelolaan sistem akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;

- 38 -

e. menyajikan informasi keuangan dan evaluasi tentang pelaksanaan anggaran DPRD yang sedang berjalan berkaitan dengan jenis dan jumlah uang yang telah dibelanjakan yang dihimpun setiap tiga bulan untuk dijadikan bahan rapat panitia f.

anggaran; menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD

Sekretariat DPRD; g. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas, transpor serta kesejahteraan PNSD dan Pegawai Honor, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD; h. mengoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi; i.

menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;

j.

melakukan pembinaan terhadap Bendahara dan perbendaharaan;

k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran; l.

menyelenggarakan pengujian tagihan, permintaan pembayaran dan administrasi perbendaharaan;

m. mengawasi pembukuan anggaran penerimaan dan anggaran belanja; n. pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Sekretariat DPRD; o. menyelesaikan masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Sekretariat DPRD; p. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



EDRIZAL

- 39 -

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH I. Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2. Penyelenggaraan ketatausahaan; Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. mengoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan serta anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; f.

menyelenggarakan anggaran belanja Inspektorat dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Inspektorat Daerah; i.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset;

j.

menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

k. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


- 40 -

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan, sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi; e. mengoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang pengawasan; f.

mengumpulkan data dan bahan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

g. mengevaluasi, memonitor dan menganalisa pengkajian dan pengolahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; h. menyusun/menghimpun Laporan berkala kegiatan pengawasan; i.

mengolah data dan analisa laporan hasil pemeriksaan;

j.

melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;

k. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Inspektorat Daerah; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis

yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan

kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c.

menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi dan Umum berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f.

melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;

g.

menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;

h.

mengelola administrasi kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti ,Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;

- 41 -

i.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Inspektorat Daerah;

j.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k.

menyiapkan, meneliti dan memproses menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish);

l.

menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur;

m. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; n. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Inspektur Pembantu Wilayah I A. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi : 1. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I; 2. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 3. pengoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah; dan 4. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; B. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pada wilayah I sebagai pedoman dan landasan kerja ; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada Wilayah I serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, reviu, pengujian, pengusutan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 5. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada Wilayah I; 6. melaksanakan koordinasi

dengan pemeriksa terkait

dalam melaksanakan kegiatan

pemeriksaan; 7. menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I; 8. mengoordinir dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada wilayah I; 9. mengoordinir dan menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 10. melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada wilayah kerjanya; 11. melaksanakan penyimpanan data, bahan dan berkas kerja di wilayahnya menurut ketentuan yang berlaku; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 42 -

III. Inspektur Pembantu Wilayah II A. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi: 1. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II; 2. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan wilayah II sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. pengoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan 4. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pada wilayah II sebagai pedoman dan landasan kerja ; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada Wilayah II serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan

anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Inspektur Pembantu Wilayah II berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, reviu, pengujian, pengusutan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 5. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada Wilayah II; 6. melaksanakan koordinasi dengan pemeriksa terkait dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan; 7. menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II; 8. mengoordinir dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada wilayah II; 9. mengoordinir dan menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 10. melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada wilayah kerjanya; 11. melaksanakan penyimpanan data, bahan dan berkas kerja di wilayahnya menurut ketentuan yang berlaku; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV. Inspektur Pembantu Wilayah III A. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi : 1. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah III; 2. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan wilayah III sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. pengoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah; dan

- 43 -

4. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pada wilayah III sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada Wilayah III serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, reviu, pengujian, pengusutan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 5. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada Wilayah III; 6. melaksanakan koordinasi pemeriksaan;

dengan pemeriksa terkait

dalam melaksanakan kegiatan

7. menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III; 8. mengoordinir dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada wilayah III; 9. mengoordinir dan menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 10. melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada wilayah kerjanya; 11. melaksanakan penyimpanan data, bahan dan berkas kerja di wilayahnya menurut ketentuan yang berlaku; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. V. Inspektur Pembantu Wilayah IV A. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi: 1. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah IV; 2. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan wilayah IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. pengoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah; dan 4. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pada Wilayah IV sebagai pedoman dan landasan kerja ; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada Wilayah IV serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 44 -

3. menyusun rencana, program kerja dan

anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Inspektur Pembantu Wilayah IV berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten dan Rencana Pembagunanan Jangka Menengah Daerah; 4. melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, reviu, pengujian, pengusutan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 5. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada Wilayah IV; 6. melaksanakan koordinasi dengan pemeriksa terkait dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan; 7. menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV; 8. mengoordinir dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada wilayah IV; 9. mengoordinir dan menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 10. melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada wilayah kerjanya; 11. melaksanakan penyimpanan data, bahan dan berkas kerja di wilayahnya menurut ketentuan yang berlaku; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 13. melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 45 -

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL :

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

I. Sekretariat A. Sekretariat Mempunyai Fungsi : a. Penyusunan program. Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. b. Penyelenggaraan ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan. Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari ; 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kegiatan dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

berpedoman kepada

rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Badan; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Badan; f.

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;

g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat

laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Badan; i.

melaksanakan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Badan ;

j.

menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan l.


- 46 -

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Badan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Badan; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f.

menyelenggarakan anggaran belanja Badan dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Badan; i. j.

melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Badan; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Badan; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 47 -

II. Bidang Ekonomi A.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi 1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; 2. pengkajian dan penyusunan RPJPD, dan RPJMD dan RKPD bidang ekonomi; 3. pengoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Kabupaten bidang ekonomi; 4. penyusunan APBD bersama TAPD bidang ekonomi; 5. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW bidang ekonomi; 6. pengoordinasian kerja sama dengan antar Kabupaten/dan dalam Kabupaten bidang ekonomi; 7. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik regional maupun nasional bidang ekonomi; 8. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang ekonomi; dan 9. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di bidang pembangunan ekonomi.

B.

Bidang Ekonomi terdiri dari 1. Sub Bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam.

C.

Uraian Tugas 1. Sub Bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

Investasi

dan

Pengembangan Dunia Usaha serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha berpedoman kepada Rencana Strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mensinkronkan usulan perencanaan SKPD, yaitu di bidang koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdangangan dan UMKM, investasi dan penanaman modal dengan Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal (KP3M) pemberdayaan masyarakat dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi , kebudayaan pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemuda dan olah raga dengan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga,

pertambangan dan energi dengan Dinas Pertambangan dan Energi; e. mengoordinasikan perencanan dan memfasilitasi

investasi dan kerjasama di bidang

kebudayaan pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pertambangan dan energi dengan Dinas Pertambangan dan Energi dan dengan instansi terkait sesuai dengan visi, misi dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah pembangunan Kabupaten Solok;

- 48 -

f.

mengoordinasikan,

menyelaraskan

dan

memadukan

kegiatan

perencanaan

pembangunan sektor, koperasi, UMKM, industri dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pertambangan dan energi, investasi dan penanaman modal dengan Dinas / Instansi terkait; g. mempersiapkan perencanaan umum program sektor koperasi, UMKM, industri dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pertambangan dan energi, investasi dan penanaman modal; h. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan koperasi, UMKM, industri dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pertambangan dan energi, investasi dan penanaman modal dengan Dinas/ Instansi terkait; i.

melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor koperasi, UMKM, industri dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olah raga, pertambangan dan energi, investasi dan penanaman modal serta pembahasan hasil;

j.

mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan koperasi, UMKM, industri dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pertambangan dan energi, investasi dan penanaman modal;

k. melakukan pembahasan kerjasama antar daerah tentang koperasi, UMKM, industri dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olah raga, pertambangan dan energi dan investasi dan penanaman modal ; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data

dan

informasi

serta

bahan-bahan

lainnya

yang

berhubungan

dengan

Pengembangan Sumber Daya sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Sumber Daya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mensinkronkan usulan perencanaan SKPD, yaitu di bidang kehutanan dan perkebunan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, bidang pertanian, peternakan dan perikanan dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, bidang pertambangan, geologi dan energi dengan Dinas Pertambangan dan Energi, bidang ketahanan pangan dengan Kantor Ketahanan Pangan, bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan; e. mengoordinasikan usulan perencanaan dan memfasilitasi kerjasama pengembangan sumber daya alam dengan sektor terkait sesuai visi, misi dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah pembangunan Kabupaten Solok;

- 49 -

f.

g. h. i. j. k. l. m. n.

mengoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam; melaksanakan evaluasi program-program pada Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam; mempersiapkan perencanaan umum program sektor Pengembangan Sumber Daya Alam sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor sumber daya alam; melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor sumber daya alam serta pembahasan hasilnya; mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan sektor pengembangan sumber daya alam; melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang Pengembangan Sumber Daya Alam; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya A. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2. pengkajian dan penyusunan RPJPD, dan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 3. pengoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 4. penyusunan APBD bersama TAPD bidang ekonomi; 5. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 6. pengoordinasian kerja sama dengan antar Kabupaten/dan dalam Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 7. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik regional maupun nasional Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 8. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 9. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di bidang pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; B. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan 2. Sub Bidang Sosial Budaya. C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan umum, aparatur, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa, penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 50 -

b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pemerintahan umum, aparatur, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa, penanggulangan bencana serta kerjasama antar daerah; d. mengoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pemerintahan umum, aparatur, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa dan penangulangan bencana; e. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di bidang Pemerintahan; f. mempersiapkan perencanaan umum program sektor pemerintahan umum, aparatur, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa, penangulangan bencana serta kerjasama antar daerah sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; g. melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor pemerintahan umum, aparatur, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa, penangulangan bencana dan pembahasan hasilnya; h. melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang pemerintahan umum, aparatur, pelayanan umum, kependudukan, catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa, penangulangan bencana; i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemiskinan/ketertinggalan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemiskinan/ketertinggalan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sosial Budaya berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemiskinan/ketertinggalan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan; e. mengoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemiskinan/ketertinggalan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan; f. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program pada Sub Bidang Sosial Budaya; dan g. mempersiapkan perencanaan umum program sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemiskinan/ketertinggalan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;

- 51 -

IV. Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah A. Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1. pengoordinasian perwujudan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah; 2. pengoordinasian pengkajian perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; 3. pengoordinasian pengkajian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta data dan statistik daerah; 4. pengoordinasian Penyusunan KUA/PPAS APBD bersama TAPD; 5. perumusan kebijakan dan rencana strategis untuk perencanaan pembangunan daerah; dan 6. pengoordinasian pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. B. Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan; dan 2.

Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah

C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Statistik dan Litbang mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan statistik, penelitian dan pengembangan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan statistik, penelitian dan pengembangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan bidang satististik, penelitian dan pengembangan; e. mengumpulkan, menganalisa data statistik, penelitian dan pengembangan; f.

penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala daerah;

g. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan skala daerah; h. melakukan pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah; i.

memberi dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala Daerah, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi;

j.

mempersiapkan bahan-bahan untuk mendokumentasikan hasil pembangunan;



2. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah mempunyai tugas : a. menghimpun, mengolah dan memahami peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang penyusunan perencanaan daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan perencanaan daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 52 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Daerah berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mempersiapkan dan mengolah bahan serta penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS; e. mengoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah; f.

melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di bidang perencanaan daerah;

g. mempersiapkan perencanaan umum program penyusunan perencanaan daerah sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; h. melakukan monitoring pelaksanaan program penyusunan perencanaan daerah; i.

melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang penyusunan perencanaan daerah;

j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. V. Bidang Sumber Daya dan Prasarana A. Bidang Sumber Daya dan Prasarana mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 2. pengkajian dan penyusunan RPJPD, dan RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 3. pengoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Kabupaten Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 4. penyusunan APBD bersama TAPD Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 5. pennyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan RTRW Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 6. pengoordinasian kerja sama antar Kabupaten/dan dalam Kabupaten Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 7. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis baik regional maupun nasional Bidang Sumber Daya dan Prasarana ; 8. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya dan Prasarana; 9. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di bidang pembangunan Bidang Sumber Daya dan Prasarana. B. Bidang Sumber Daya dan Prasarana terdiri dari : 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika. C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah, sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 53 -

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bidang tata ruang dan pengembangan wilayah berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program tata ruang dan pengembangan wilayah; e. mengoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah,; f.

melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;

g. mempersiapkan perencanaan umum program sektor tata ruang dan pengembangan wilayah, sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; h. melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor tata ruang dan pengembangan wilayah dan pembahasan hasilnya; i.

melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang tata ruang dan pengembangan wilayah;

j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Pengembangan, Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan transportasi, sumber daya air dan informatika sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan, transportasi, sumber daya air dan informatika, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bidang Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika berpedoman kepada rencana strategis BAPPEDA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pengembangan, transportasi, sumber daya air dan informatika; e. mengoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika; f.

melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika;

g. mempersiapkan perencanaan umum program sektor Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika, sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan; h. melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor tata ruang dan pengembangan wilayah dan pembahasan hasilnya;

- 54 -

i.

melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang Pengembangan Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika;

j.





EDRIZAL

- 55 -

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH I.

Sekretariat A. Sekretariat Mempunyai Fungsi : 1. 2.

3.

Penyusunan program. Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran Penyelenggaraan ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan.

B. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. C. Uraian Tugas 1.

Sub Bagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kegiatan dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Badan; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Badan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Badan; i. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan; j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Badan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 56 -

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a.

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk

b.

teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta

c.

menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. e.

melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Badan; meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara;

f.


g. h.

melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Badan;

i. j.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut

k.

laporan hasil pemeriksaan; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

l.


3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a.

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;

b.

c.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. e.

menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;

f.

melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan

g.

serta keprotokoleran; menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;

h.

mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;

i. j.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Badan; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k.

menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;

l.

menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish);

m.

menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur;

- 57 -

II.

n.

menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian

o.

lingkungan dan keamanan kantor; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan

p.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Pengembangan, Kepangkatan dan Mutasi A. Bidang Pengembangan, Kepangkatan dan Mutasi mempunyai fungsi : 1. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengembangan pegawai fungsional, pegawai struktural dan nonstruktural serta kepangkatan dan mutasi; 2. pengoordinasian kebijakan teknis pengembangan kepangkatan pegawai fungsional, pegawai struktural dan nonstruktural dan penginventarisasian masalah dan merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahannya; 3. pelaksanaan kebijakan pengembangan, kepangkatan dan mutasi PNS; dan 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai urusan dan kewenangannya. B. Bidang Pengembangan, Kepangkatan dan Mutasi terdiri dari 1.

Sub Bidang Pengembangan Pegawai Fungsional;

2.

Sub Bidang Pengembangan Pegawai Struktural dan Non Struktural; dan

3.

Sub Bidang Kepangkatan.

C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Pengembangan Pegawai Fungsional mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan pegawai fungsional sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan mutasi pegawai serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang pengembangan pegawai fungsional berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi managemen pengembangan pegawai fungsional; e. mendistribusikan dan memberikan bimbingan teknis dalam hal mutasi pegawai fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah; f. melakukan proses pengelolaan mutasi pindah tugas pegawai fungsional antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar (dari dan ke) Pemerintah Daerah dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat; g. menyiapkan bahan rapat Baperjakat tentang mutasi, promosi dan demosi jabatan pegawai fungsional ; h. memproses alih status pegawai fungsional; i. melakukan penyusunan rencana promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil dan menyiapkan bahan-bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk jabatan fungsional; j. menyiapkan kelengkapan administrasi pelantikan pejabat dalam jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah serta memfasilitasi proses pelantikan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. menyelesaikan administrasi pasca pelantikan pejabat dalam jabatan fungsional;

- 58 -

l. m.

n. o. p.

melakukan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan/atau dari jabatan fungsional; membuat pedoman/ peraturan tentang standar bantuan dan persyaratan pemberian bantuan pendidikan (SPP, bantuan Penelitian dan wisuda ) pegawai fungsional yang mengikuti tugas dan ijin belajar; memproses usulan permohonan bantuan pendidikan bagi pegawai fungsional yang melaksanakan tugas dan ijin belajar; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai Struktural dan Nonstruktural mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Pegawai Struktural dan Nonstruktural sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Pegawai Struktural dan Nonstruktural serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di Sub Bidang Pengembangan Pegawai Struktural dan Non Struktural berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi managemen mutasi pegawai struktural dan nonstruktural; e. mendistribusikan dan memberikan bimbingan teknis dalam hal pengembangan pegawai struktural dan nonstruktural di lingkungan Pemerintah Daerah; f. melakukan proses pengelolaan mutasi pindah tugas pegawai struktural dan nonstruktural antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar (dari dan ke) Pemerintah Daerah dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat; g. menyiapkan bahan rapat baperjakat tentang mutasi, promosi dan demosi jabatan pegawai struktural dan nonstruktural; h. memproses alih status pegawai struktural dan nonstruktural; i. melakukan penyusunan rencana promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil dan menyiapkan bahan-bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk jabatan Struktural; j. menyiapkan kelengkapan administrasi pelantikan pejabat dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah serta memfasilitasi proses pelantikan pejabat nonstruktural lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. menyelesaikan administrasi pasca pelantikan pejabat dalam jabatan struktural; l. melakukan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan/atau dari jabatan struktural; m. membuat pedoman/ peraturan tentang standar bantuan dan persyaratan pemberian bantuan pendidikan (SPP, bantuan Penelitian dan wisuda) pegawai struktural dan nonstruktural yang mengikuti tugas dan ijin belajar; n. mmproses usulan permohonan bantuan pendidikan bagi pegawai strukural dan nonstruktural yang melaksanakan tugas dan ijin belajar; o. menerima pendaftaran calon mahasiswa Ikatan Dinas; p. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 59 -

3. Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kepangkatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kenaikan pangkat PNS serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang Kepangkatan berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi managemen kenaikan pangkat pegawai fungsional dan struktural; e. mendistribusikan dan memberikan bimbingan teknis dalam hal kenaikan pangkat PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah; f.

melakukan penyusunan rencana kenaikan pangkat dan menyiapkan bahan-bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk kenaikan pangkat

pegawai fungsional dan struktural; g. melakukan proses pengelolaan kenaikan pangkat pegawai fungsional dan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengusulkan nota persetujuan ke BKN; h. memproses kenaikan pangkat pegawai fungsional dan struktural setelah mendapatkan nota persetujuan dari BKN; i.

menyiapkan bahan rapat baperjakat tentang kenaikan pangkat pegawai fungsional dan struktural;

j. menyelesaikan administrasi pasca kenaikan pangkat PNS; k. menginventarisasi dan mengusulkan PNSD yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian l.

Penyesuaian Ijazah; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III.

Bidang Data, Informasi Dan Pengadaan A. Bidang Data, Informasi dan Pengadaan Mempunyai Fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengolahan data, informasi dan pengadaan pegawai; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Data, Informasi, dan Pengadaan; dan 3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Data, Informasi, dan Pengadaan. B. Bidang Data, Informasi Dan Pengadaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai; dan 2. Sub Bidang Formasi dan Pensiun. C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan data dan informasi PNSD sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 60 -

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan data dan informasi PNSD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang Data dan Informasi berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data PNSD secara berkala; e. mengumpulkan bahan dan mengolah data kepegawaian PNSD untuk dijadikan f.

Informasi Kepegawaian PNSD; menyiapkan data PNSD yang akan menduduki jabatan;

g. membuat Bezetting Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; h. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah ; i. membuat formulir isian pegawai untuk data base kepegawaian PNSD; j. melakukan pendataan PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah; k. melakukan pengelolaan arsip PNSD; l. melaksanakan pemusnahan arsip PNSD yang bersifat in-aktif; m. melaksanakan pemutakhiran arsip PNSD; n. membuat formulir daftar pertelaan arsip PNSD secara berkala; o. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang kelengkapan arsip PNSD secara berkala; p. menginventarisasi data-data PNSD yang akan memasuki batas usia pensiun dan menyiapkan bahan untuk pemberian bantuan; q. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Formasi dan Pensiun Pegawai : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan formasi dan pensiun pegawai sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan formasi

dan pensiun

pegawai serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang formasi dan pensiun Pegawai berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi managemen Pengadaan, dan Pensiun Pegawai; e. melakukan pendataan dan penyusunan formasi untuk perencanaan pengadaan pegawai; f. mendistribusikan dan memberikan bimbingan teknis dalam hal formasi dan Pensiun Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan pegawai sampai dengan terbitnya keputusan pejabat yang berwenang dalam rangka pengangkatan pegawai; h. melakukan proses peningkatan status dari Calon PNSD (80%) menjadi PNSD (100%); i.

menyiapkan dan melaksanakan sumpah janji PNSD;

j.

mengumpulkan bahan dan memproses pensiun pegawai;

k. melaksanakan tertib administrasi pemberhentian pegawai termasuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) sampai dengan penerbitan keputusan pejabat yang berwenang; l.

menginventarisasi PNSD yang akan memasuki batas usia pensiun minimal 6 (enam) bulan sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun;

m. memproses dan membuat SK pensiun bagi PNS yang telah memasuki usia pensiun;

- 61 -

n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV.

Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Dan Disiplin A.

Bidang Pembinaan, Kesejahtaeraan Dan Disiplin mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan disiplin; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan konseling, motivasi dan kesejahteraan; dan 3. pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang konseling, motivasi dan kesejahteraan.

B.

bidang pembinaan, kesejahtaeraan dan disiplin terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin; dan 2. Sub Bidang Konseling, Motivasi dan Kesejahteraan

C.

Uraian Tugas b. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan disiplin sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan disiplin serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang Pembinaan dan Disiplin berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan pembinaan pegawai kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah; e. memproses penyelesaian kasus izin perkawinan/perceraian bagi PNSD di lingkungan f.

Pemerintah Daerah sampai dengan terbitnya keputusan pejabat yang berwenang; merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang pembinaan PNSD sesuai dengan

ketentuan; g. menyiapkan bahan untuk memproses PNSD/CPNSD dan pegawai honor yang melakukan pelanggaran disiplin serta mengajukan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah tentang hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNSD dan pegawai honor dimaksud; h. memproses penerbitan keputusan pejabat yang berwenang tentang hukuman disiplin bagi i.

PNSD/CPNSD yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan; menyiapkan bahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

j.

akan dipergunakan dalam rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); merumuskan kebijakan teknis pendelegasian wewenang tentang proses hukuman disiplin

kepada PNSD dan pegawai honor; k. menyusun aturan tentang tata tertib pakaian dinas dan kelengkapan PNSD dan pekerja l.

lainnya; memproses PNSD yang ikut aktif dalam kepartaian;

m. mempersiapkan bahan PNSD yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN); n. memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- 62 -

o. melaksanakan rekap absensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); p. menyelenggarakan dan koordinasi pelaksanaan upacara bulanan setiap tanggal 17 dan apel gabungan; q. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Sub Bidang Konseling, Motivasi dan Kesejahteraan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan konseling, motivasi dan kesejahteraaan pegawai sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang konseling, motivasi dan kesejahteraaan pegawai berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengusulkan PNSD untuk menerima penghargaan dan tanda jasa; e. memproses pengusulan pegawai teladan serta mengajukan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah tentang pegawai yang akan ditetapkan sebagai pegawai teladan; f.

mengusulkan PNSD untuk pengurusan Kartu Peserta Taspen, Kartu Isteri dan Kartu Suami dan lain-lain;

g. mengusulkan PNSD untuk mendapatkan Bapetarum, ASKES dan NPWP; h. menyiapkan kebijakan pemberian insentif, bantuan bagi PNS dan tunjangan kesejahteraan lainnya; i.

menyusun kebijakan mengenai pakaian dinas dan kelengkapan lainnya untuk PNSD dan Pegawai honor;

j.

memproses, melakukan pelayanan administrasi, serta mengajukan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah tentang penerbitan izin cuti besar, cuti diluar tanggungan negara , cuti alasan penting dan cuti tahunan bagi PNS

k. menyiapkan bahan rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) untuk pengusulan Satya Lencana Karya Satya dan PNSD teladan; l.

memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada PNS yang mengalami masalah dalam melaksanakan tugas kedinasan;

m. memproses surat izin studi banding PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ke luar daerah; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. V.

Bidang Pendidikan Dan Pelatihan A.

Bidang Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan formal dan struktural dan teknis fungsioanl; dan 2. pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, formal, struktural, teknis dan fungsional.

- 63 -

B.

Bidang Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Struktural dan Aparatur Nagari; dan 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

C.

Uraian Tugas 1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Struktural dan Aparatur Nagari mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan struktural dan aparatur nagari sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pendidikan Pelatihan Struktural dan Aparatur Nagari serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang Pendidikan Pelatihan Struktural dan Aparatur Nagari berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan analisis Kebutuhan Diklat Formal dan Kepemimpinan; e. membuat proposal pelaksanaan Diklat Pra Jabatan dan DIKLAT Kepemimpinan dan f.

Diklat aparatur nagari; melaksanakan koordinasi dengan Badan Diklat dan pihak penyelenggara diklat

lainnya dalam hal pelaksanaan DIKLAT; g. menyiapkan administrasi pelaksanaan DIKLAT Pra Jabatan dan Penjenjangan; h. membuat laporan akhir pelaksanaan Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan dan aparatur nagari i.

menyiapkan kelengkapan administrasi Kepemimpinan II, III dan IV;

untuk

pengiriman

peserta

DIKLAT

j. menyiapkan kelengkapan administrasi CPNSD yang mengikuti Latihan Pra Jabatan; k. mengevaluasi pelaksanaan DIKLAT Struktural/ Kepemimpinan dan DIKLAT l.

aparatur nagari; mengoordinir pelaksanaan dan pengiriman peserta DIKLAT Kepemimpinan pada

seluruh unit kerja perangkat daerah; m. menginventarisasi PNSD yang akan mengikuti tes DIKLAT Kepemimpinan; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional berpedoman kepada rencana strategis BKD dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan analisis Kebutuhan DIKLAT Teknis dan Fungsional; e. membuat proposal pelaksanaan DIKLAT Fungsional dan Teknis;

- 64 -

f.

melaksanakan koordinasi dengan Badan Diklat dan pihak penyelenggara diklat

lainnya dalam hal pelaksanaan diklat; g. menyiapkan administrasi pelaksanaan DIKLAT Fungsional dan Teknis; h. membuat laporan akhir pelaksanaan DIKLAT Fungsional dan Teknis; i. menyiapkan kelengkapan administrasi PNSD yang mengikuti Trainning of Trainer j.

(TOT)/ DIKLAT Teknis Fungsional yang dilaksanakan oleh BKD; mengevaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional dan Teknis;

k. mengoordinir pelaksanaan diklat dan pengiriman peserta diklat Fungsional dan Teknis pada seluruh unit kerja perangkat daerah; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 65 -

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL :

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I.

Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program. Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. 2. Penyelenggaraan ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan. Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kegiatan dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Badan; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup f.

Badan; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;

g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Badan; i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan j.

pembangunan Badan ; menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;

- 66 -

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l.

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

dengan

keuangan

serta

c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Badan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset badan; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; f.

menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan badan; i. j.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan



5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Badan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f.


g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Badan;

j.


k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;

- 67 -

l.


m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi A. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi : a.

penyusunan, penetapan dan penyeleksian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan KB dan Kesehatan Reproduksi, meliputi: Jaminan dan pelayanan KB, Penanggulangan masalah kesehatan Reprodusi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;

b.

pengendalian pelaksanaan kebijakan KB dan Kesehatan Reproduksi, meliputi: Jaminan dan pelayanan KB, Penanggulangan masalah kesehatan Reprodusi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; dan

c.

evaluasi pelaksanaan kebijakan KB dan Kesehatan Reproduksi, meliputi: Jaminan dan pelayanan KB, Penanggulangan masalah kesehatan Reprodusi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja.

B. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Terdiri Dari : 1.

Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi; dan

2.

Sub Bidang Remaja dan Hak-hak Reproduksi.

C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kontrasepsi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan kontrasepsi; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bidang pelayanan kontrasepsi berpedoman kepada rencana strategis Badan KBPP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi; e. melaksanakan kegiatan pelayanan KB bagi keluarga miskin; f. melaksanakan kegiatan terpadu Bulan Bhakti Petugas lini lapangan (UPT BKPPP, PLKB, PKB, PPKBN, PPKBJ), IBI, Bhayangkara, Bulan Bhakti TMKK dan kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan; g. melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT BKBPP dan PKB; h. melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan partisipasi pria dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana, Posyandu, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- 68 -

i.

melakukan kegiatan teknis operasional peningkatan pembinaan kesehatan Ibu, bayi, anak dan remaja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana,

j.

Posyandu, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya; melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

k. melaksanakan pengembangan program Keluarga Berencana di perusahaan; l. melaksanakan pengelolaan administrasi dan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke kecamatan; m. melakukan konseling dan pengayoman terhadap calon peserta Keluarga Berencana baru dan peserta Keluarga Berencana aktif; n. melaksanakan pembinaan dan pencatatan, pelaporan ke UPT dan PKB; o. melaksanakan evaluasi hasil pencapaian peserta KB baru; p. menginvetarisasi persediaan alat alat kontrasepsi untuk kabupaten dan kecamatan; q. melakukan pengawasan dan pengendalian alat – alat kontrasepsi di kabupaten dan r.

kecamatan; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Remaja dan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan remaja dan hak hak reproduksi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Remaja dan Hak – hak Reproduksi; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Remaja dan Hak – hak Reproduksi berpedoman kepada rencana strategis Badan KBPP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan di bidang remaja dan hak-hak reproduksi; e. mempersiapkan konsep program dan rencana kegiatan pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; f.

mempersiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;

g. melakukan kegiatan teknis operasional pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan kesehatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); h. mempersiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi tekhnis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi; i.

mengembangkan/melembagakan

program

kesehatan

reproduksi

remaja

dan

perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kerja, pusat informasi dan konseling remaja dan wadah pembinaan remaja lainnya; j.

melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR);

- 69 -

k. mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur kesehatan l.

remaja dan hak-hak reproduksi; mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program kesehatan remaja

dan hak – hak reproduksi; m. mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan teknis operasional keluarga berencana dan keluarga sejahtera; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III.

Bidang Pemberdayaan Keluarga/ Keluarga Sejahtera A.

Bidang Pemberdayaan Keluarga/Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : 1. Penyusunan, penetapan dan penyeleksian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi: pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi : pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; 3. Evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi: pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga.

B.

Bidang Pemberdayaan Keluarga / KS terdiri dari : 1. Sub Bidang KIE dan Pembinaan Institusi; dan 2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

C.

Uraian Tugas 1. Sub Bidang KIE Dan Pembinaan Institusi mempunyai fungsi : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang KIE dan Pembinaan Institusi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan KIE dan pembinaan institusi serta menyiapkan bahan – bahan pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bidang pelayanan kontrasepsi berpedoman kepada rencana strategis Badan KBPP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan KIE dan pembinaan institusi; e. melaksanakan kegiatan jambore saka kencana, kader PKK IMP dan PLKB; f.

melaksanakan pembinaan institusi masyarakat di kecamatan dan nagari bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana, Posyandu, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

g. melakukan kegiatan teknis operasional peningkatan pembinaan kegiatan kader – kader PKK, Kader KB, PLKB, Generasi Muda, anak remaja di kecamatan bekerjasama dengan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya; h. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi informasi edukasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- 70 -

i.

memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;

j. k.

l. m. n.

o. p. q. r. s.

melakukan pengembangan materi promosi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; mengelola dan mengembangkan teknologi sistem informasi kependudukan dan keluarga (Siduga) sesuai dengan kebutuhan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera di wilayah kabupaten; menghimpun dan mendokumentasikan penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; melakukan pembinaan kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat di nagari dan kecamatan serta Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat lainnya yang bergerak dalam program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pembinaan institusi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan instansi teknis terkait; melaksanakan kegiatan pendataan institusi dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan institusi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; melakukan pembinaan, penilaian dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada peserta dan pengelola/pelaksana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga serta menyiapkan bahan – bahan pemecahan masalah; b. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang ketahanan dan dan pemberdayaan keluarga; d. menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga; e. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan ketahanan dan dan pemberdayaan keluarga; f. menyelenggarakan koordinasi ketahanan dan dan pemberdayaan keluarga; g. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga seperti managemen kelompok, teknologi produk dan pemasaran produk; h. mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur pemasaran bagi produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga (kelompok kegiatan bina keluarga);

- 71 -

i.

mengembangkan kemitrausahaan, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;

j.

mempersiapkan bahan evaluasi pengendalian program pemberdayaan keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. IV.

Bidang Pemberdayaan Perempuan A. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan, penetapan dan penyeleksian kreteria kelayakan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan gender; 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan gender; 3. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan gender. B. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan b. Sub Bidang Peningkatan Keterampilan Dan Kesetaraan Gender. C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak serta menyiapkan bahan – bahan pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan anak berpedoman kepada rencana strategis Badan KBPP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; e. membina, memfasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi vertikal dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak; f.

merumuskan kebijakan teknis tentang perlindungan perempuan dan anak;

g. melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; h. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan dengan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;

- 72 -

i. j. k. l. m. n. o. p.

memfasilitasi terbentuknya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak; memfasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak; mempersiapkan bahan pelaksanaan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dan anak; melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pemberdayaan perempuan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dan anak; melaksanakan perlindungan dan kesejahteraan anak (anak yang terekspolitasi dan terlantar; memfasilitasi kegiatan pembinaan terhadap perempuan dan anak-anak korban bencana; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Peningkatan Keterampilan dan Kesetaraan Gender mempunyai Tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Peningkatan Keterampilan dan Kesetaraan Gender c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bidang peningkatan keterampilan dan kesetaraan gender berpedoman kepada rencana strategis Badan KBPP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan penyusunan program dan melaksanakan peningkatan keterampilan dan kesetaraan gender; e. memfasilitasi dan mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan kesetaraan gender; f. melakukan pembinaan, memfasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi vertikal dalam pelaksanaan peningkatan keterampilan dan kesetaraan perempuan; g. merumuskan kebijakan teknis tentang peningkatan keterampilan pengarusutamaan gender; h. melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan gender; i. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan dengan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan kesetaraan gender; j. melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan peningkatan keterampilan dan kesetaraan gender; k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

- 73 -

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT I. Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program. Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. 2. Penyelenggaraan ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan. Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. C. Uraian Tugas 1. Subbag Perencanaan, Monev dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Badan; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Badan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Badan; i.

melaksanakan pengawasan pembangunan Badan ;

dan

evaluasi

administrasi

pelaksanaan

kegiatan

j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l.


- 74 -

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Badan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Badan; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; f.


g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Badan; i. j.

melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan



3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Badan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Badan; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

- 75 -

o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi A. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partsipasi mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penguatan kelembagaan; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan partisipasi masyarakat; dan 3. pelaporan dan evaluasi kegiatan program penguatan kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat. B. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan 2. Sub Bdang Pengembangan Partisipasi Masyarakat C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penguatan Kelembagaan berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan program bidang penguatan kelembagaan; e. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengolahan, pelaporan dan penyusunan profil nagari; f.

memfasilitasi penguatan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;

g. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan penguatan dan penataan lembaga masyarakat, pendayagunaan potensi sumber daya alam serta sumber daya masyarakat lainnya; h. mengoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian lomba nagari; i.

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan lomba nagari;

j.

memfasilitasi pelaksanaan kemah bhakti mahasiswa dan kuliah kerja nyata;

k. mengoordinir pemanfaatan dana hibah oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari; l.

memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) nagari;

m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan partisipasi masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 76 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan program bidang pengembangan partisipasi; e. mengoordinir pelaksanaan gotong royong masyarakat; f.

memfasilitasi kegiatan bulan bhakti gotong royong;

g. melaksanakan pelatihan pengembangan partisipasi masyarakat; h. melakukan pengembangan dan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; i.

meningkatkan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan nagari;

j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat A. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan; dan 3. pelaporan dan evaluasi kegiatan program pengembangan usaha ekonomi keluarga dan Pokmas dan penanggulangan kemiskinan. B. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan. . C. Uraian Tugas 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Pokmas mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisiasi permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan program di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat; e. memfasilitasi pelaksanaan gerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

(PKK),

peningkatan kesejahteraan sosial; f.

memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam untuk menunjang pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan usaha pertanian, agrobisnis, perkreditan dan simpan pinjam, pemasaran produksi;

- 77 -

h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i.


2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penanggulangan Kemiskinan berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan; e. mengoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan; f. menggerakkan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan penaggulangan kemiskinan; h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV. Bidang Pemberdayaan Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna Dan Sumber Daya Nagari A. Bidang Pemberdayaan Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna dan Sumber Daya Nagari mempunyai tugas : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengkajian dan kerjasama teknologi tepat guna; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemanfaatan sumber daya nagari; dan 3. pelaporan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan kerjasama teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya nagari. B. Bidang Pemberdayaan Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna Dan Sumber Daya Nagari terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna; dan 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Nagari; C.

URAIAN TUGAS 1. Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengkajian dan kerjasama teknologi tepat guna serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengkajian dan Kerjasama TTG berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 78 -

d. mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan TTG; e. merumuskan kebijakan untuk menggali potensi pengembangan TTG; f.

mempersiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan uji coba TTG dan teknologi lokal dalam pengembangan ekonomi masyarakat;

g. melakukan inventarisasi dan pendataan jenis usaha, teknologi dan pemasaran produksi usaha masyarakat; h. menyusun konsep program pengembangan usaha jasa dan industri rumah tangga melalui pemanfaatan teknologi sederhana; i.

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan teknologi lokal;

j.


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Nagari mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya nagari sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya nagari serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Nagari berpedoman kepada rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan kebijakan, memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; e. mempersiapkan program, pembinaan penyusunan laporan kualitas sumber daya alam dan permukiman wilayah nagari; f.

memfasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;

g. memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan milik nagari; h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM


EDRIZAL

- 79 -

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN I.

Fungsi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan: A. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan; B. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan; C. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan; dan D. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.

Uraian Tugas : A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan data statistik kantor; 5. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Kantor; 6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor; 7. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikankan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor; 10. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Kantor; 11. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; 12. menyelenggarakan anggaran belanja Kantor dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 13. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 14. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor; 15. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; 16. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 18. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;

- 80 -

19. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 20. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Kantor; 23. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); 26. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 28. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 29. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya B. Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan analisis dampak lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan analisis dampak lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Analisis Dampak Lingkungan berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan; 5. mempersiapkan bahan pembentukan dan pengembangan produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup; 6. mempersiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program pengendalian dampak lingkungan; 7. menyelenggarakan program pengembangan dan penyebarluasan informasi lingkungan; 8. mempersiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknis AMDAL Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 9. melaksanakan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, kerusakan lahan, pencemaran air dan tanah serta pencemaran udara; 10. melaksanakan pengawasan dan pembinaan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup ; 11. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan program analisis dan penetapan kawasan bencana serta kawasan berisiko menimbulkan bencana lingkungan;

- 81 -

12. menyusun rancangan regulasi di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapannya; 13. menginventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 14. menyelenggarakan pemberian izin pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas, izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha; 15. melaksanakan penilaian dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL; 16. melaksanakan penetapan kriteria AMDAL, UKL/UPL dan SPPL; 17. melakukan pelayanan administrasi dan verifikasi lapangan dalam proses penerbitan izin lingkungan, izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan izin pembuangan limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan rekomendasi perizinan di bidang lingkungan hidup berpedoman kepada hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 18. menyusun konsep kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup; 19. memfasilitasi pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup; 20. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UKL/UPL/SPPL serta analisa pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan sumber daya alam; 21. melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap kemungkinan dampak yang akan terjadi pada suatu kawasan tertentu; 22. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan dan penanggulangan lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menganalisa data sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai bahan penetapan mekanisme pelaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 5. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penanggulangan dampak lingkungan; 6. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan operasional pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pemulihan dampak pencemaran limbah B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; 7. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam keputusan izin, AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;

- 82 -

8. melakukan pengkajian dalam rangka penetapan pengaturan pengelolaan kualitas air, penetapan klasifikasi mutu air skala Kabupaten dan pengendalian pencemaran air pada sumber air; 9. melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup pada lingkungan air, tanah, udara ambien di luar ruangan dan di dalam ruangan serta emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak; 10. mengoordinasikan dan melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama; 11. melakukan pengujian terhadap kebenaran laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari pemrakarsa usaha/kegiatan dan kantor teknis terkait; 12. mempersiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian limbah kabupaten; 13. menginventarisasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan dan pengujian limbah untuk menyusun identifikasi limbah dan pemecahan masalahnya; 14. menginventarisasi dan menganalisis data hasil pemantauan kualitas lingkungan dalam proses penetapan status mutu air pada sumber air, kualitas udara dan kondisi tanah; 15. melaksanakan dan mengawasi serta mengendalikan seluruh kegiatan laboratorium lingkungan; 16. melaksanakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem; 17. melaksanakan pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; 18. melaksanakan penyusunan data dan informasi lingkungan hidup Kabupaten Solok berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Menuju Indonesia Hijau (MIH); 19. melakukan

pembinaan

dan

peningkatan

partisipasi

masyarakat,

lembaga

non

pemerintah/swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup; 20. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Seksi Kebersihan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kebersihan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kebersihan berpedoman kepada rencana strategis Kantor pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; 4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat; 5. mengawasi dan mengendalikan kebersihan ibukota kabupaten /pusat daerah; 6. mengendalikan dan mengawasi kegiatan transportasi persampahan dari TPS ke TPA; 7. melaksanakan pengelolaan dan penataan TPS dan TPA; 8. melaksanakan pengelolaan sampah dalam Daerah; 9. menyelesaikan konflik dalam kegiatan pengelolaan persampahan; 10. melaksanakan pemilahan sampah basah dan kering, sampah organik dan anorganik;

- 83 -

11. melakukan pengkajian dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sampah basah dan kering, sampah organik dan anorganik; 12. menjaga dan mengawasi penimbunan sampah di sekitar sungai dan danau; 13. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM


EDRIZAL

- 84 -

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I.

Fungsi : A. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; B. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; C. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan D. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.

Uraian Tugas A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan data statistik kantor; 5. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Kantor; 6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kantor; 7. mengumpulkan, menghimpun, mengkoorkantorikan dan membuat

laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan; 8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan kantor; 10. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset kantor; 11. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; 12. menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 13. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 14. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor; 15. melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; 16. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan ; 17. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 18. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ;

- 85 -

19. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 20. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21. mengelola administrasi kepegawaian meliputi menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Kantor; 23. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward)

dan pemberian hukuman

disiplin (punish); 26. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 28. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 29. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya B. Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesatuan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesatuan Bangsa berpedoman kepada rencana strategis Kesbangpol dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa; 5. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang ketahanan bangsa dan ekonomi; 6. melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara; 7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan organisasi kemasyarakatan; 8. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, perilaku masyarakat, ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perekonomian di daerah; 9. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang kesatuan bangsa;

- 86 -

10. melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kabupaten Solok; 11. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis Kesbangpol dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 5. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 6. menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya; 7. melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait; 8. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 9. mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku; 10. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif; 11. mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah; 12. melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah; 13. mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang; 14. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu

dan

instansi

terkait

lainnya

dalam

rangka

memfasilitasi

keberhasilan

penyelenggaraan Pemilu; 15. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat; 16. menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);

- 87 -

17. memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada; 18. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Seksi Politik mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan politik sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan politik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Politik berpedoman kepada rencana strategis Kesbangpol Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten; 5. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dan suprastruktur; 6. memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di daerah; 7. memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik; 8. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan inplementasi politik, kelembagaan kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada skala kabupaten; 9. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada skala kabupaten; 10. pengawasan penyelenggaraan pemerintah bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada skala kabupaten; 11. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

- 88 -

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN I. Fungsi : A. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan; B.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan;

C.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan; dan

D.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Uraian Tugas A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis Kantor Arsip, Dokumentasi Dan Perpustakaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan data statistik kantor; 5. menghimpun, mengoordinasikankan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Kantor; 6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor; 7. mengumpulkan,

menghimpun,

mengoordinasikan

dan

membuat

laporan

kemajuan

pelaksanaan kegiatan; 8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor; 10. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Kantor; 11. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; 12. menyelenggarakan anggaran belanja Kantor dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 13. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 14. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor; 15. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; 16. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang;

- 89 -

18. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; 19. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 20. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Kantor; 23. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); 26. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 28. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 29. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya B. Seksi Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan kearsipan; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Kearsipan berpedoman kepada rencana strategis Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan sistem, sarana dan prasarana kearsipan Daerah; 5. melakukan pembinaan dan penyuluhan kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 6. mengoordinir pengendalian dan pengawasan arsip pada Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pembinaan bersama kelapangan; 7. mengadakan arsip dan dokumentasi Micro Film, Audio Visual pada kegiatan perangkat daerah, penyimpanan dan perawatannya; menyelenggarakan program pengelolaan arsip in aktif dan arsip statis; 8. melakukan penilaian dan akuisisi arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pendidikan organisasi massa, organisasi politik, organisasi

profesi, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Badan usaha swasta, arsip perorangan dan organisasi lain tingkat kabupaten sepanjang tidak bertentangan dengan organisasi induknya; 9. melakukan kerja sama di bidang kearsipan dengan instansi/lembaga di dalam maupun diluar daerah/luar negeri;

- 90 -

10. melaksanakan penerimaan arsip in aktif dan arsip statis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 11. mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan dan mengelola arsip in aktif dan arsip statis; 12. melakukan penyimpanan, perawatan, pengawetan dan restorasi penjilidan arsip; 13. menyelenggarakan penelitian keberadaan arsip in aktif dan arsip statis; 14. melakukan penilaian arsip dalam rangka penyusutan dan pemusnahan arsip; 15. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok arsiparis; 16. melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga lainnya; 17. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas. C. Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perpustakaan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan kearsipan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Perpustakaan berpedoman kepada rencana strategis Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengadministrasikan buku-buku di perpustakaan; 5. melakukan pelayanan pada pengunjung dan peminjam; 6. melakukan pelayanan Warung Informasi Teknologi (WARINTEK); 7. melestarikan sarana, prasarana dan koleksi pustaka; 8. menjalin kerjasama dengan kepustakaan dalam dan luar daerah; 9. melakukan pembinaan terhadap perpustakaan di sekolah-sekolah dan di masyarakat; 10. mengoordinasikan pelaksanaan pustaka keliling; 11. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya ; 3. menyusun rencana, program dan anggaran berbasis kinerja kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya berpedoman kepada rencana strategis Kantor Arsip, dan Dokumentasi dan Perpustakaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. melakukan pengkajian, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kearsipan (arsiparis);

- 91 -

5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, pemerintahan nagari dan lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan mutu aparatur pengelola arsip dan perpustakaan pada masing masing unit kerja 6. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan jaringan informasi arsip statis di daerah dan luar daerah/luar negeri; 7. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis kearsipan dan perpustakaan kepada pengelola arsip dan perpustakaan SKPD, pemerintahan nagari dan lembaga lainnya; 8. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten / kota, propinsi dan arsip/perpustakaan nasional untuk peningkatan mutu dan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan; 9. melaksanakan pengkajian pengembangan sarana dan prasarana sumber daya manusia pengelola kearsipan dan perpustakaan; 10. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



EDRIZAL

- 92 -

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL :

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN

I. Fungsi: A. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; B. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan; C. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan D. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Uraian tugas : A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan

serta menyiapkan bahan untuk

pemecahan masalah; 3. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan data statistik kantor; 5. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Kantor; 6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor; 7. mengumpulkan,

menghimpun,

mengoordinasikan

dan membuat

laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan; 8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor; 10. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Kantor; 11. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; 12. menyelenggarakan anggaran belanja Kantor dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 13. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 14. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor; 15. melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; 16. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang;

- 93 -

18. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; 19. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 20. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Kantor; 23. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward)


disiplin (punish); 26. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 28. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 29. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya B. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas: 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berpedoman kepada rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; 4. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dampak ketahanan pangan; 5. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap keragaman pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau penanggulangannya; 6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan keragaman , distribusi dan konsumsi pangan; 7. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat terkait terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring keragaman dan konsumsi pangan ditingkat rumah tangga dan regional; 8. melaksanakan upaya peningkatan pola konsumsi aman, beragam, bergizi dan berimbang ditingkat rumah tangga dan regional; 9. melaksanakan diversifikasi pola konsumsi pangan berdasarkan pemanfaatan sumber bahan pangan lokal;

- 94 -

10. melakukan upaya mendorong masyarakat memanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; 11. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C. Seksi Ketersediaan, Distribusi Harga dan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketersediaan, Distribusi Harga dan Kelembagaan Pangan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketersediaan, Distribusi Harga dan Kelembagaan Pangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketersediaan, Distribusi Harga dan Kelembagaan Pangan berpedoman kepada rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengembangkan dan memfasilitasi lembaga ketahanan pangan yang ada di masyarakat; 5. menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan; 6. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelembagaan bisnis dan kemitrausahaan di bidang pangan; 7. melaksanakan peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan kepada masyarakat; 8. melakukan upaya peningkatan stabilitas harga pangan; 9. melakukan upaya peningkatan kemampuan kelembagaan distribusi dan pemasaran pangan; 10. melakukan upaya peningkatan ketersediaan bahan pangan; 11. melaksukan upaya peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 12. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, harga dan kelembagaan pangan; 13. melaksanakan administrasi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketahanan Pangan; 14. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Seksi Kewaspadaan dan Keamanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kewaspadaan dan keamanan pangan dan gizi sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Kewaspadaan dan Keamanan Pangan Dan Gizi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kewaspadaan dan Keamanan Pangan Dan Gizi berpedoman kepada rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dampak ketahanan pangan;

- 95 -

5. melaksanakan perencanaan, mengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau penanggulangannya; 6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan; 7. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat terkait terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dan regional; 8. melaksanakan pengembangan sistem deteksi dini dan peringatan dini bencana hama, penyakit, kekeringan, banjir dan bencana alam; 9. melaksanakan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan dan pengembangan sistem penanggulangan darurat kerawanan pangan; 10. membina masyarakat dalam diversifikasi pangan; 11. meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan bencana dan keluarga berencana 12. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar dan olahan 13. melakukan upaya peningkatan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan 14. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 96 -

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL I. Fungsi: 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Uraian Tugas : A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan data statistik kantor; 5. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Kantor; 6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor; 7. mengumpulkan, menghimpun, mengkoorkantorikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor; 10. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Kantor; 11. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; 12. menyelenggarakan anggaran belanja Kantor dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 13. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 14. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor; 15. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; 16. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 18. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;

- 97 -

19. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan kantor, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 20. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Kantor; 23. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun ,Cuti ,Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward)


disiplin (punish); 26. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 28. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 29. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya B. Seksi Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan pendataan dan verifikasi sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan verifikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendataan dan Verifikasi berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyusun rencana kegiatan pelayanan perizinan, jenis-jenis pelayanan perizinan, prosedur, mekanisme dan persyaratannya; 5. melaksanakan pendataan dan verifikasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan; 6. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya; 7. mengoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan; 8. memelihara data pelayanan perizinan, data pendukung pelayanan perizinan dan berkasberkas persyaratan perizinan; 9. memelihara data pelayanan non perizinan, data pendukung pelayanan non perizinan dan berkas-berkas persyaratan non perizinan dan beberapa perizinan tertentu; 10. menyusun rencana kegiatan pelayanan non perizinan, jenis-jenis pelayanan non perizinan, prosedur, mekanisme dan persyaratannya dan beberapa perizinan tertentu; 11. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan dan beberapa perizinan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya; 12. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- 98 -

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C. Seksi Investasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan investasi dan penanaman modal sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Investasi Dan Penanaman Modal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Investasi dan Penanaman Modal berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. melaksanakan penyusunan peta investasi daerah; 5. mengidentifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar; 6. menyiapkan bahan untuk pengusulan bidang usaha yang menjadi prioritas; 7. memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha daerah, nasional dan internasional di bidang penanaman modal didaerah; 8. melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun keluar negeri; 9. memberikan rekomendasi pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal; 10. melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah propvinsi dan pusat; 11. melaksanakan pengkajian dan pembangunan sistem informasi penanaman modal di daerah; 12. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan dan sistem informasi penanaman modal kepada pelaku dunia usaha dan aparatur; 13. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di daerah; 14. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penamanan modal di daerah; 15. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Seksi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan dan pengaduan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan pengaduan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. melaksanakan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis non perizinan; 5. melaksanakan penetapan SKRD dan memproses surat keputusan 6. memproses penyelesaian dokumen non perizinan

- 99 -

7. mengevaluasi perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan; 8. mengembangkan alat bantu program aplikasi (sistem) pelayanan terpadu; 9. mengawasi dan mengevaluasi jalan dan pengembangan program aplikasi terpadu; 10. menyusun dan memelihara database perizinan dan non perizinan; 11. mengoordinasikan dan menindaklanjuti pengaduan dengan tim teknis terkait; 12. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan; 13. melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelayanan perizinan dan/atau non perizinan terpadu kepada masyarakat; 14. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 100 -

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : TANGGAL :

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA I. Bagian Tata Usaha A. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program. Dalam penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. 2. Penyelenggaraan ketatausahaan. Dalam penyusunan anggaran ketataushaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan. Dalam urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan. B.

Bagian Tata Usaha terdiri dari ; 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.

C.

Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisiasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Rumah Sakit; e. menghimpun ,mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Rumah Sakit; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Rumah Sakit; i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit; j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Rumah Sakit Umum Daerah;

- 101 -

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Rumah Sakit Umum Daerah; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Rumah Sakit Umum Daerah; i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; j. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan ; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang Rumah Sakit Umum Daerah; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis Rumah Sakit, inventaris dan kepustakaan; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

- 102 -

k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish) m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan Rumah Sakit; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Bidang Penunjang A. Bidang Penunjang mempunyai fungsi : 1. Bidang Penunjang merupakan unsur pendukung tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. 2. Bidang penunjang mempunyai bidang tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit dalam Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik 3. Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada huruf (2)

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pelayananan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik; c. pembinaan dan pelaksanaan Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Bidang Penunjang terdiri dari : 1. Seksi Penunjang Medis; 2. Seksi Penunjang Non Medis; dan 3. Seksi Logistik Rumah sakit C. Uraian Tugas 2. Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penunjang medis sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penunjang medis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penunjang Medis berpedoman kepada rencana strategis RSUD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Pelayanan spesialis Penunjang Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik;

- 103 -

e. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan Pelayanan spesialis Penunjang Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik; f.

menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Penunjang Medis sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis Pelayanan Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik;

g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi ; h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik; i.

melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Pelayanan Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik dengan unit kerja /instalasi terkait;

j.

mengoordinir pelaksanaan kegiatan Pelayanan spesialis Penunjang Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik yang telah ditetapkan ;

k. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan Pelayanan spesialis Penunjang Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik menurut ketentuan yang berlaku; l.

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan spesialis Penunjang Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik yang telah ditetapkan;

m. mempertanggungjawabkan kegiatan Pelayanan spesialis Penunjang Radiologi, Patologi klinik, Anestesiologi dan Rehabilitasi Medik yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; n. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; o. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan; 3. Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penunjang non medis sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penunjang non medis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penunjang Non Medis berpedoman kepada rencana strategis RSUD Arosuka dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilasi Instrumen dan Rekam Medik; e. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilasi Instrumen dan Rekam Medik; f.

menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Penunjang Non Medis sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik; menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik;

g. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik;

- 104 -

h. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik dengan unit kerja /instalasi terkait; i.

mengoordinir pelaksanaan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik yang telah ditetapkan ;

j.

melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik menurut ketentuan yang berlaku;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik yang telah ditetapkan; l.

mempertanggungjawabkan kegiatan Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, sterilasi Instrumen dan Rekam Medik yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; n. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan; 4. Seksi Logistik Rumah Sakit mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik rumah sakit sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik Rumah Sakit berpedoman kepada rencana strategis RSUD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Pelayanan Laundry / linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih; e. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan Pelayanan Laundry / linen,jasa boga/dapur, teknik

dan

pemeliharaan

fasilitas,pengelolaan

limbah,

Gudang,

Ambulance,

Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih; f.

menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Logistik Rumah sakit sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis Pelayanan Laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih;

g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan Laundry / linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih; menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan Laundry / linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih;

- 105 -

h. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Pelayanan Laundry/linen,

jasa

boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih dengan unit kerja /instalasi terkait; i.

mengoordinir pelaksanaan kegiatan Pelayanan Laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih yang telah ditetapkan ;

j.

melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan Pelayanan Laundry / linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih menurut ketentuan yang berlaku;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelayanan Laundry / linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih yang telah ditetapkan; l.

mempertanggung jawabkan kegiatan Pelayanan Laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenasah, Pemadam Kebakaran , Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air bersih yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan n. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan; III. Bidang Pelayanan A. Bidang Pelayanan mempunyai fungsi: 1. mengoordinir pelayanan di RSUD Arosuka antara lain : a. pelayanan medik umum; b. pelayanan gawat darurat (24 jam dan 7 hari seminggu); c. pelayanan medik spesialis dasar; d. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut; dan e. pelayanan keperawatan dan kebidanan; 2. monitoring dan evaluasi jalannya SOP Pelayanan Medis a. pelayanan medik umum; b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan medik spesialis dasar; d. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut; dan e. pelayanan keperawatan dan kebidanan; 3. menyusun dan menetapkan SOP Pelayanan di RSUD Arosuka; 4. menetapkan dan mengawasi jalannya indikator pelayanan medis dan jaga mutu RSUD Arosuka; 5. menyusun dan menetapkan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia berdasarkan Need Assesment yang dilakukan oleh RSUD Arosuka; 6. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama RSUD Arosuka dengan dokter spesialis kontrak dan spesialis refferal; 7. mengoordinir dan mengevalusi kerjasama RSUD Arosuka dengan mitra kerja seperti PT Askes, PT Jamsostek dan lainnya; 8. melaksanakan pengembangan dan penelitian klinik terapan di RSUD Arosuka;

- 106 -

9. melaksanakan upaya peningkatan pelayanan medis serta promosi dan pemasaran sosial RSUD Arosuka; 10. melaksanakan pengukuran kinerja tahunan RSUD Arosuka; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; B. Bidang Pelayanan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Medis; 2. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 3. Seksi Peningkatan Mutu dan SDM; C. Uraian Tugas : 1. Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medis sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Medis berpedoman kepada rencana strategis RSUD Arosuka dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan ketatausahaan yang dibutuhkan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis pada RSUD Arosuka; e. menyusun petunjuk teknis pelayanan medis (SOP) sesuai sumber daya RSUD Arosuka f.

untuk dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis pada RSUD Arosuka; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan medis pada

RSUD Arosuka; g. memfasilitasi pembuatan perjanjian kerjasama antara RSUD Arosuka dengan dokter spesialis kontrak dan dokter spesialis refferal; h. memfasilitasi dan merancang perjanjian kerjasama dengan mitra kerja RSUD Arosuka i.

antara lain : PT Askes, PT Jamsostek dan lain-lain; memfasilitasi dan merancang perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan pelayanan

j.

kesehatan bagi pasien Jamkesmas dan Jamkesda; memfasilitasi dan menindaklanjuti rekomendasi Komite Medis RSUD Arosuka;

k. menyusun alur tugas pelayanan medis di RSUD Arosuka; l. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan pelayanan medis dan berkoordinasi dengan Rekam Medik pada RSUD Arosuka; m. memfasilitasi pelaksanaan penilaian jabatan fungsional dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis serta jabatan lainnya; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 2. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 107 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Keperawatan berpedoman kepada rencana strategis RSUD Arosuka dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah: d. menyusun SOP Keperawatan dan Kebidanan yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia di RSUD Arosuka; e. memberdayakan tenaga keperawatan dan kebidanan bekerja sesuai dengan SOP yang ada; f. menyusun alur tugas keperawatan di RSUD Arosuka; g. melaksanakan monotoring dan evaluasi terhadap pelayanan keperawatan pada RSUD Arosuka dengan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan; h. memfasilitasi laporan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan dengan berkoordinasi dengan Rekam Medik pada RSUD Arosuka; i.

memfasilitasi pelaksanaan penilaian jabatan fungsional bagi perawat dan bidan di RSUD Arosuka;

j. memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja RSUD Arosuka; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 3. Seksi Peningkatan Mutu dan SDM mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan SDM sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Peningkatan Mutu dan SDM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Peningkatan Mutu dan SDM berpedoman kepada rencana strategis RSUD Arosuka dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada RSUD Arosuka; e. memfasilitasi pelaksanaan upaya peningkatan SDM tenaga kesehatan pada RSUD Arosuka seperti Pelatihan dan Bimtek f. memanfaatan pelaksanaan SOP dan sistem informasi manajemen Rumah Sakit ( SIM RS ) pada RSUD Arosuka. g. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Umum Arosuka h. mengawasi pemanfaatan Hospital by Laws dan Medical Staff by Laws. i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

- 108 -

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SOLOK I.

Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program. Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. 2. Penyelenggaraan ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan. Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i.

melaksanakan pengawasan pembangunan Dinas;

dan

evaluasi

administrasi

pelaksanaan

kegiatan

j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan l.


- 109 -

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan

serta

menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis DPPKA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas; i. melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; j.

menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan i.

Bezetting Pegawai; melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas;

j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, l.

tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman

disiplin (punish); m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur;

- 110 -

n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II.

Bidang Penyusunan Anggaran Daerah A. Fungsi Bidang Penyusunan Anggaran Daerah : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang Informasi keuangan daerah; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penyusunan anggaran daerah; dan 3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pengembangan keuangan daerah. B

Bidang Penyusunan Anggaran Daerah terdiri dari : a. Seksi Informasi Keuangan Daerah; b. Seksi Penyusunan Anggaran Daerah; dan

C.

c. Seksi Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah Uraian Tugas 1. Seksi Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan akuntansi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Informasi Keuangan Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan pembinaan sistem informasi keuangan daerah e. menyajikan informasi keuangan daerah; f.

menyiapkan penyampaian laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i.


2. Seksi Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata cara penyusunan anggaran daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penyusunan Anggaran Daerah yang sah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang

- 111 -

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f.

(APBD) berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja; mengajukan dan menyiapkan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. menyiapkan pengesahan dokumen anggaran satuan kerja dan anggaran kas perubahan dokumen anggaran satuan kerja dan anggaran kas; h. menyiapkan konsep surat keputusan dalam rangka pelaksanaan Anggaran i.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); menyiapkan petunjuk teknis perumusan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

j.

Belanja Daerah (APBD); menyiapkan dan merumuskan Standar Satuan Harga (SSH);

k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); l.

melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan pengelolaan keuangan daerah serta mensosialisasikannya;

m. menyiapkan konsep sistem pengendalian terhadap pengeluaran daerah; n. menyiapkan program pelatihan dan penyegaran untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan belanja daerah; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3. Seksi Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata cara penyusunan anggaran daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah yang sah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. melakukan koordinasi terhadap studi kelayakan investasi yang mengakibatkan beban pengeluaran daerah; f.

melakukan pengkajian terhadap seluruh perundang-undangan di bidang penerimaan dan pengeluaran daerah;

g. mengkaji dan menganalisa pemberian sumbangan pihak ketiga dan pinjaman daerah; h. menyiapkan dan merumuskan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar i.

pelayanan minimal dan standar analisis biaya; melakukan pengkajian terhadap prosedur administrasi penerimaan dan pengeluaran

j.

daerah guna pengendalian keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melakukan pengumpulan, pendataan, pengkajian, analisa pinjaman dan pengolahan

- 112 -

sumber-sumber keuangan daerah serta investasi daerah; k. melakukan penelitian prosedur keuangan daerah; l. merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah; m. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bintek) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah; n. menginventarisasi dan melakukan pengkajian potensi terhadap pengeluaran daerah; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah A. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pengelolaan pajak daerah dan bagi hasil; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain; dan 3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang optimalisasi dan diversifikasi daerah. B

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah dan Bagi Hasil; b. Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain; dan c. Seksi Optimalisasi dan Diversifikasi Pendapatan Daerah. C

Uraian Tugas 1. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Bagi Hasil sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan pendaftaran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Pajak Daerah dan Bagi Hasil berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah; e. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi kartu pengenal Nomor Pokok Wajib f.

Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD); menyimpan arsip pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan

pajak daerah dan bagi hasil; g. melaksanakan penelitian dan pengawasan penerimaan dan pendapatan asli daerah yang belum disetorkan ke kas daerah; h. melakukan pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, menyiapkan bahani.

bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; mengoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan;

- 113 -

j.

meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

k. melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta mensosialisasikannya bekerjasama dengan unit l.

kerja terkait; menyiapkan konsep sistem pengendalian dan penyederhanaan prosedur administrasi penerimaan pendapatan daerah guna pengendalian keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. melaksanakan program pemberian penghargaan (insentif) terhadap ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah; n. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan pajak pusat dan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); o. melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat pada kesadaran membayar PBB tepat waktu; p. menggali potensi di bidang penerimaan pajak sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); q. melakukan pengkajian untuk menghitung besarnya potensi riel dan proyeksi r.

estimasi pendapatan asli daerah; mengkaji dan mengevaluasi sumber-sumber pendapatan daerah dan sumber-sumber

pendapatan daerah lainnya untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah; s. menginventarisasi potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah untuk ditingkatkan dan t.

dikembangkan; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain – Lain a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penetapan dan pembukuan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain -lain serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain -lain berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. melaksanakan penghitungan dan rekomendasi penetapan besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah; f.

melaksanakan peninjauan kembali besarnya pajak dan retribusi daerah atas adanya keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

g. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan retribusi asli daerah lainya; h. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah; i.

menerbitkan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan

- 114 -

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD); j.

menerima dan melayani surat ketetapan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;

k. menyiapkan keputusan dan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; l.

meneliti anggaran penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

m. memfasilitasi setiap pengaduan dan permasalahan PBB dari masyarakat; n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyampaian dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); o. menyelenggarakan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kelurahan melalui Kecamatan; p. menyerahkan Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada wajib pajak serta menerima isian Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari wajib pajak melalui Kecamatan q. membantu penyelesaian menyangkut pengurangan, keringanan, keberatan dan kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); r.

menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

s. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah; t.

menyiapkan keputusan dan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak;

u. melaksanakan penghitungan besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah; v. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.

Seksi Optimalisasi dan Diversifikasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penagihan sebagai pedoman dan landasan kerja; b.

c.

d. e. f. g.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Optimalisasi Dan Diversifikasi pendapatan Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Optimalisasi Dan Diversifikasi Pendapatan Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; menyelenggarakan koordinasi dalam penertiban penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan unit pengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah; mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya; mencatat penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi serta menghitung tunggakannya;

- 115 -

h.

menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan; i. melakukan penagihan pajak daerah dan dan mengoordinir pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan perusahaan daerah; j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah; k. membantu kelancaran proses penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga; l. membantu penyelesaian permasalahan pemungutan pajak derah, retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); m. melakukan pengawasan teknis administrasi di bidang pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain-lain penerimaan yang sah; n. menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan pajak; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya untuk pengembangan penerimaan pendapatan daerah q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya IV.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah A. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi aset daerah; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang inventarisasi dan penghapusan aset; dan 3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendayagunaan aset daerah. B

Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari : 1. Seksi Akuntansi Aset Daerah; 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset Daerah; dan 3. Seksi Pendayagunaan Aset Daerah.

C

Uraian Tugas 1. Seksi Akuntansi Aset Daerah a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan akuntansi aset sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan aset serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Akuntansi

Aset Daerah berpedoman kepada rencana

strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pencatatan semua hasil penerimaan aset yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah propinsi atau dari pihak lain yang sah dalam Daftar Barang Milik Daerah; e. melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan stock atau sisa barang

- 116 -

f. menyusun rekapitulasi laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); g. mengoordinasikan dan menyusun rekapitulasi Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) pada setiap semesteran da tahunan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); h. menerima, menghimpun dan merekapitulasi seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); i.


j.


2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset Daerah

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan inventarisasi dan penghapusan aset daerah sebagai pedoman dan landasan kerja;

b.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan inventarisasi dan penghapusan aset daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d.

mengelola pelaksanaan pengamanan barang milik daerah baik pengamanan secara fisik, pengamanan administrasiinistratif maupun pengamanan tindakan hukum;

e.

mengelola pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah berpedoman kepada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB);

f.

melakukan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dapat menggunakan jasa penilaian exsternal (appraisal);

g.

memproses pelepasan atas penjualan barang milik daerah;

h.

merencanakan dan mengelola tukar menukar barang milik daerah baik tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati, sesuai peraturan yang berlaku;

i.

mengoordinasikan pencatatan dan pemasangan label atau tanda kepemilikan barang milik daerah;

j. k.

menyelesaikan/memproses bukti kepemilikan barang milik daerah; menyelesaikan proses penyelesaian barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain;

l.

menfasilitasi kegiatan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah yang dapat menggunakan jasa penilai eksternal;

m.

memproses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah baik barang tidak bergerak maupun barang inventaris lainnya;

n.

merencanakan dan mengelola pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah yang meliputi pejualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah;

- 117 -

o.

memproses penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, rumah dinas daerah, barang inventaris, barang bekas dan bongkaran;

p.

merencanakan dan mengelola pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi atau dijual maupun tukar menukar (ruilslag/tukar guling);

q.

merencanakan dan mengelola hibah barang milik daerah baik yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan baik yang direncanakan sejak awal maupun tidak direncanakan sejak awal;

r.

merencanakan dan mengelola penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah;

s.

mengawasi dan memantau penggunaan kendaraan perorangan dinas bagi para pejabat eselon, pimpinan dan anggota DPRD;

t. u.

melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap semua barang milik daerah;

v.

memproses penyelesaian masalah tuntutan dan pembebanan ganti rugi dan memproses pemberian sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana bagi semua pihak

merencanakan, melakukan pengkajian dan mengelola pembiayaan dalam pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien;

yang mengakibatkan kerugian daerah untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah;

w. x.

membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pendayagunaan Aset Daerah a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan aset serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendayagunaan Aset Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menginventarisasi aset milik daerah; e. menyusun sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah; f. merumuskan kebijakan pejabat pengelola barang milik daerah; g. mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah dengan seluruh SKPD; h. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah berpedoman kepada standar harga dan standarisasi sarana dan i.

prasarana kerja pemerintah daerah; meneliti Berita Acara Serah Terima Barang beserta dokumen pendukung dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak ketiga;

- 118 -

j.

menerima dan mendokumentasikan Berita Acara Serah Terima Barang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak ketiga;

k. mengoordinasikan pencatatan semua hasil penerimaan aset yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah propinsi atau dari pihak lain yang sah dalam l.

Daftar Barang Milik Daerah; memproses penetapan penyimpan barang dilingkungan pemerintah kabupaten

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; m. mengoordinasikan dan menyusun rekapitulasi laporan stock atau sisa barang; n. memproses penetapan status penggunaan barang milik daerah; o. memproses penetapan penyerahan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi, tanah dan/ atau bangunan, kendaraan dan barang inventaris lainnya sesuai dengan standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan hasil audit atas pengguna tanah dan/atau bangunan; p. memproses pemberian sanksi bagi pengguna barang daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunanyang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan; q. menetapkan standarisasi penggunaan kendaraan perorangan dinas bagi para pejabat r.

eselon, pimpinan dan anggota DPRD; melakukan pendaftaran dan pencatatan inventarisasi barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); s. menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah, bangunan dan/atau kendaraan; t.

menfasilitasi kegiatan penilaian barang milik daerah yang melibatkan lembaga independen bersetifikat di bidang penilaian aset (apraisal);

u. melaksanakan inventarisasi berupa sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun bekerjasama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan yayasan milik daerah; v. menerima, menghimpun dan merekapitulasi seluruh laporan mutasi barang semesteran dan tahunan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); w. memproses persetujuan pemanfaatan barang milik daerah (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) baik yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun yang tidak menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); x. memproses kerjasama asuransi dengan lembaga asuransi yang ditunjuk; y. memproses pelaksanaan klaim perbaikan dan/ atau pembiayaan kepada asuransi yang ditunjuk dalam hal terjadinya kecelakaan dan/ atau bencana terhadap barang milik daerah yang diasuransikan; z. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. V.

Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah A. Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pelaksanaan dan perbendaharaan keuangan daerah; 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi dan akuntabilitas keuangan daerah; dan

- 119 -

3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pengawasan dan pembinaan keuangan daerah. B

Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah terdiri dari : 1. Seksi Pelaksanaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah 2. Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah 3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah

C

Uraian Tugas 1. Seksi Pelaksanaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan dan perbendaharaan keuangan daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan; c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data perbendaharaan; d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pelaksanaan dan Perbendaharaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f.

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sah;

g. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD); h. memonitoring teknis pelaksanaan lapangan seluruh perundang-undangan di bidang pengeluaran; i. j.

menyiapkan konsep sistem pengendalian terhadap pengeluaran daerah; melakukan pembinaan penganggaran terhadap Pejabat Pengelola Keuangan daerah

khususnya Bendahara beserta Pembantu Bendahara; k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


2. Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan verifikasi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan verifikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. memverifikasi anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); f. menyajikan informasi keuangan daerah;

- 120 -

g. melakukan pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah; h. menyiapkan penyampaian laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; i. melaksanakan pembinaan entitas pelaporan dan entitas akuntansi; j. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah; k. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; l. menyiapkan rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyampaikannnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; m. menyiapkan Penyusunan Statistik Keuangan Daerah (struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta kode rekeningnya yang dimiliki daerah; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan keuangan daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan keuangan daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan /penelitian pertanggungjawaban penggunaan anggaran; f. menyiapkan konsep penyederhanaan prosedur administrasi belanja daerah guna pengendalian keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melakukan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; h. memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan tata cara pembukuan, tanda tangan, nama, jabatan yang mengurus dan menerima uang serta menyiapkan pengesahannya; i. mengevaluasi dan meneliti laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah j.

(SKPD); menyelenggarakan pembinaan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan daerah

(laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah serta Aliran Arus Kas); k. menghimpun, mengklarifikasi, mencatat dan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); l.

melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan penataausahaan keuangan daerah

m. mengevaluasi dan meneliti laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- 121 -

n. melakukan pencatatan, penggolongan, penafsiran dan analisa, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD); o. melaksanakan pembinaan entitas pelaporan dan entitas akuntansi; p. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah; q. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang r.

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan Penyusunan Statistik Keuangan Daerah (struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta kode rekeningnya yang dimiliki daerah;

s. menyelenggarakan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah; t. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



EDRIZAL

- 122 -

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SOLOK I

Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2.

3.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan,akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan

B Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi; e. mengoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; f.

mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan kependuduan dan pencatatan sipil pada masing-masing Bidang;

g. mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; h. menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan dinas;

- 123 -

i.

mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;

j.

melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;

kegiatan

k. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pembangunan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;

pembangunan pelaksanaan

Dinas kegiatan

l. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas; m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; n. menyusun instrumen monitor pelaksanaan rencana dan program; o. menyajikan Data Pendidikan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan; p. memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pemberian beasiswa dan subsidi lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); q. menyusun laporan pelaksanaan beasiswa; r. memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan guru bantu sementara; s. mengumpulkan, menyusun, meneliti, mengolah, mengoordinasikan dan menyajikan laporan dari masing-masing Bidang, Bagian Tata Usaha, UPTD dan sekolah-sekolah; t. 2.


Sub Bagian Keuangan a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang

berhubungan

dengan

keuangan

serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja; e. membantu meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara di lingkungan f.

ketatausahaan; menyelenggarakan anggaran belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

g. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan Pegawai honor, lembur, perjalanan dinas, transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor; h. mengoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi; i. j.

menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan


- 124 -

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; e. menyiapkan bahan-bahan untuk penilaian angka kredit tenaga fungsional; f. menyiapkan kelengkapan bahan usulan kenaikan pangkat, dan pensiun PNSD; g. menyiapkan program pelatihan dan penyegaran untuk peningkatan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; h. memproses pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

menyiapkan kelengkapan bahan usulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;

j. menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD; k. mengoordinir dan menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti tugas l.

belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; mengoordinir dan menyiapkan bahan yang ditempatkan dan akan pindah;

m. mengoordinasikan administrasi PNSD pada UPTD Sekolah yang ditempatkan dan akan pindah dengan bidang terkait pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; n. melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan apel; o. menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD; p. memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional; q. menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/ pemberian tanda kehormatan PNSD; r. mengoordinir dan menyiapkan bahan sertifikasi guru; s. menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala; t.

melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta

keprotokoleran; u. menyusun dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; v. melaksanakan pengelolaan administrasi aset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; w. menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; x. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; y. menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;

- 125 -

z. mengusulkan Bendahara dan Pembantu Bendahara; aa. membuat laporan mutasi barang; bb. mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Goverment dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; ö. mengadakan dan menggandakan buku Induk dan rapor pada TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK; aa. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi, tatalaksana dan kehumasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; bb. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang pendidikan cc. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Pembinaan TK dan SD A Bidang Pembinaan TK dan SD mempunyai fungsi : 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan kurikulum TK dan SD; 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan ketenagaan TK dan SD; dan 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana TK dan SD. B.

Bidang Pembinaan TK dan SD terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum; 2. 3.

C

Seksi Tenaga Kependidikan; dan Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan.

URAIAN TUGAS 1. Seksi Kurikulum mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum TK dan SD sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum TK dan SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum TK dan SD berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat TK, SD dan SDLB;

e. menyusun program penyempurnaan kurikulum muatan lokal SD dan SDLB; f. menyusun program dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum SD dan SDLB;

g. h. i. j. k. l.

memantau dan merekap pencapaian target kurikulum dan daya serap SD dan SDLB; menyusun kalender pendidikan TK, SD dan SDLB; penyusunan petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir SD dan SDLB; menyusun program ujian semester SD dan SDLB; menyusun Standar Pelayanan Minimal TK, SD dan SDLB; menyusun program, melaksanakan, memfasilitasi dan membuat laporan hasil lomba pada TK, SD dan SDLB yang meliputi Guru dan Siswa;

- 126 -

m. merekap dan menganalisis Nilai Murni Ujian

Semester SD dan SDLB untuk

kepentingan penyusunan program pelatihan guru SD dan SDLB;

n. menyusun program, melaksanakan dan memantau pelaksanaan Ujian Akhir SD dan SDLB;

o. merekap, menganalisis dan menyusun laporan penyelenggaraan Nilai Ujian Akhir Sekolah (NUAS) SD dan SDLB;

p. menganalisis Program Analisis Soal Semester I dan II SD dan SDLB; q. membuat Bank Soal Ujian Semester SD dan SDLB; r. melaksanakan akreditasi TK, SD dan SDLB; s. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Tenaga Kependidikan

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. menyusun program, melaksanakan penilaian dan membuat laporan hasil Penilaian Kinerja Kepala TK, SD dan SDLB;

e. menyiapkan guru untuk dibina di bidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); f. membimbing guru membuat naskah ujian semester SD dan SDLB; g. menyusun program, membuat rekapitulasi kebutuhan (kelebihan/kekurangan) Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK, SD dan SDLB;

h. menyusun program dan mengusulkan mutasi/reposisi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK, SD dan SDLB;

i.

menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan pelatihan Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK, SD dan SDLB;

j.

menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan rekrutmen /seleksi calon Kepala TK, SD dan SDLB bekerjasama dengan unsur pengawas sekolah;

k. memproses/melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga teknis pada jenjang TK, SD dan SDLB yang melanggar ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;

l.

melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelola perpustakaan dan koperasi TK, SD dan SDLB;

m. menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada TK, SD dan SDLB; n. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 127 -

3.

Seksi Manejemen dan Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan manajemen, sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi manajemen dan Sarana

Prasarana berpedoman kepada

rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. membuat rekapitulasi kelebihan dan kekurangan buku SD dan SDLB; e. menyusun program kebutuhan, membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian buku pada SD dan SDLB; f. mendistribusikan buku paket, perpustakaan dan STTB pada TK, SD dan SDLB; g. menyusun program kebutuhan (kelebihan/kekurangan), membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian alat peraga TK, SD dan SDLB; h. menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui Komite Sekolah; i.

melaksanakan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi TK, SD dan SDLB;

j.

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

k. menyusun program penerimaan dan pengawasan; l.

menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan rehabilitasi gedung TK, SD dan SDLB;

m. menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan pengadaan ruang kelas baru (RKB) untuk TK, SD dan SDLB; n. melaksanakan inventaris dan menata tanah, gedung, rumah dinas dan alat pendidikan lainnya pada TK, SD dan SDLB; o. menyusun program permintaan kendaraan dinas untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas pada TK, SD dan SDLB; p. menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan sekolah TK, SD dan SDLB swasta; q. memberikan data ke Bagian Tata Usaha dan mendistribusikan buku Induk dan rapor pada TK, SD dan SDLB; r. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III. Bidang Pembinaan SMP A.

Bidang Pembinaan mempunyai fungsi : 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan kurikulum SMP 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan ketenagaan SMP 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana SMP

- 128 -

B.

Bidang Pembinaan SMP terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum; 2. Seksi Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan.

C.

Uraian Tugas 1.

Seksi Kurikulum mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum SMP sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kurikulum SMP serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum SMP berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum, Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SMP;

e. mengembangkan kurikulum, metode mengajar, Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal);

f. memfasilitasi pelaksanaan berbagai program dalam rangka pembelajaran di SMP: g. menyiapkan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan kalender pendidikan SMP;

h. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP;

i.

mendistribusikan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar di SMP;

j. mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi kurikulum di SMP; k. menyusun petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir SMP; l. merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan membuat laporan evaluasi belajar yang meliputi ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian akhir sekolah/ujian nasional di SMP;

m. mengawasi pendistribusian Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SMP; n. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis operasional sekolah negeri/swasta tingkat SMP;

o. mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat SMP;

p. q. r. s. t. u.

menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada SMP; mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum di SMP; mengumpulkan dan mengolah data siswa serta mutasi pada sekolah tingkat SMP; melaksanakan pengadaan dan penggandaan Naskah Soal Ujian Akhir Tingkat SMP; melaksanakan pendistribusian soal ujian akhir Tingkat SMP; memberi masukan kepada Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan dalam hal pengadaan buku perpustakaan, buku Induk, buku rapor dan STTB Tingkat SMP;

- 129 -

v. memfasilitasi akreditasi SMP; w. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Tenaga Kependidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Tenaga Kependidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis berdasarkan rencana pengembangan sekolah tingkat SMP;

e. menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP;

f. menyiapkan rencana penempatan dan mutasi tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP;

g. menyiapkan usulan izin belajar dan tugas belajar bagi tenaga guru pada tingkat SMP; h. mengumpulkan dan mengolah data keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP;

i. menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat SMP; j. menyiapkan bahan usulan pengangkatan calon Kepala Sekolah pada sekolah Tingkat SMP;

k. menyelenggarakan program usulan pemberian penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga teknis yang berprestasi pada sekolah tingkat SMP;

l. mengoordinasikan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);

m. menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan sekolah SMP swasta; n. menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada SMP; o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga pengelola perpustakaan dan koperasi pada SMP;

p. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan manajemen dan sarana prasarana pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan manajemen, sarana dan prasarana pendidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Manajemen Dan Sarana Prasarana Pendidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 130 -

d. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; e. mengumpulkan dan mengolah data untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; f. menyiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; g. menyiapkan data dan mendistribusikan buku, rapor, buku Induk, STTB ke sekolah tingkat SMP; h. mempersiapkan usulan pengadaan dan rehabilitasi sarana pendidikan pada sekolah tingkat SMP; i.

menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan

j.

prasarana pendidikan pada sekolah tingkat SMP; menyiapkan bahan usulan pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru (USB)

sekolah tingkat SMP; k. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana l.

pendidikan tingkat SMP; merencanakan dan mengadakan buku pokok sesuai dengan kebutuhan pada sekolah

tingkat SMP; m. mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan, dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; n. mendistribusikan pedoman pemberdayaan

masyarakat

untuk

mensukseskan

penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP; o. menyusun usulan kebijakan dan penetapan penyelenggaraan penerimaan siswa baru pada pendidikan tingkat SMP; p. melakukan pembinaan dan menyusun pedoman penyelenggaraan penerimaan siswa baru; q. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan penerimaan siswa baru; r. menginventarisasi penggunaan tanah, gedung dan rumah dinas pada sekolah tingkat SMP; s. melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi sekolah pada tingkat SMP; t. melaksanakan pengadaan buku perpustakaan pada tingkat SMP; u. memberikan rekomendasi operasional pendirian sekolah baru SMP Swasta; v. memfasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di tingkat SMP; w. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV. Bidang Pembinaan SLTA A. Bidang Pembinaan mempunyai fungsi : 1. Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum SLTA; 2. Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan Pendidikan SLTA; dan 3. Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana SLTA. B.

Bidang Pembinaan SLTA terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Kerjasama Perguruan Tinggi; 2. Seksi Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan.

- 131 -

C.

Uraian Tugas 1.

Seksi Kurikulum dan Kerjasama Perguruan Tinggi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum SLTA sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kurikulum SLTA serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum, Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTA; e. mengembangkan kurikulum, metode mengajar, Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTA yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal); f. memfasilitasi pelaksanaan berbagai program dalam rangka pembelajaran di SLTA: g. menyiapkan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan kalender pendidikan SLTA ; h. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar di i.

sekolah tingkat SLTA; mendistribusikan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi

j.

belajar di SLTA; mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi di SLTA;

k. menyusun petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir SLTA; l. merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan membuat laporan evaluasi belajar yang meliputi ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian akhir sekolah/ujian nasional di SLTA; m. mengawasi pendistribusian Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTA; n. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis operasional sekolah negeri/swasta tingkat SLTA; o. mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat SLTA; p. menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada SLTA; q. mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum di SLTA; r. mengumpulkan dan mengolah data siswa serta mutasi pada sekolah tingkat SLTA; s. mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta t.

bimbingan karir pada SLTA; melaksanakan pengadaan dan penggandaan Naskah Soal Ujian Akhir Tingkat SLTA;

u. melaksanakan pendistribusian soal ujian akhir Tingkat SLTA; v. memberi masukan kepada Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan dalam hal pengadaan buku perpustakaan, buku Induk, buku rapor dan STTB Tingkat SLTA; w. memfasilitasi akreditasi SLTA; x. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 132 -

2.

Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Tenaga Kependidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Tenaga Kependidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis berdasarkan rencana pengembangan sekolah tingkat SLTA; e. menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SLTA; f. menyiapkan rencana penempatan dan mutasi tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SLTA; g. menyiapkan usulan izin belajar dan tugas belajar bagi tenaga guru pada tingkat SLTA; h. mengumpulkan dan mengolah data keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SLTA; i. menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat SLTA; j. menyiapkan bahan usulan pengangkatan calon Kepala Sekolah pada sekolah Tingkat SLTA; k. menyelenggarakan program usulan pemberian penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga teknis yang berprestasi pada sekolah tingkat SLTA; l. mengoordinasikan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS); m. menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan sekolah SLTA swasta; n. menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada SLTA; o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga pengelola perpustakaan dan koperasi pada SLTA; p. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.

Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan manajemen dan sarana prasarana pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan manajemen dan sarana dan prasarana pendidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi manajemen dan sarana dan prasarana pendidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTA; e. mengumpulkan dan mengolah data untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan f.

tingkat SLTA; menyiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTA;

- 133 -

g. menyiapkan data dan mendistribusikan buku, rapor, buku Induk, STTB ke sekolah tingkat SLTA; h. mempersiapkan usulan pengadaan dan rehabilitasi sarana pendidikan pada sekolah tingkat SLTA; i. menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah tingkat SLTA; j. menyiapkan bahan usulan pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru (USB) sekolah tingkat SLTA; k. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTA; l. merencanakan dan mengadakan buku pokok sesuai dengan kebutuhan pada sekolah tingkat SLTA; m. mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan, dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTA; n. mendistribusikan pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan di tingkat SLTA; o. menyusun usulan kebijakan dan penetapan penyelenggaraan penerimaan siswa baru pada pendidikan tingkat SLTA; p. melakukan pembinaan dan menyusun pedoman penyelenggaraan penerimaan siswa baru; q. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan penerimaan siswa baru; r. menginventarisasi penggunaan tanah, gedung dan rumah dinas pada sekolah tingkat SLTA; s. melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi sekolah pada tingkat SLTA; t. melaksanakan pengadaan buku perpustakaan pada tingkat SLTA; u. memberikan rekomendasi operasional pendirian sekolah baru SLTA Swasta; v. memfasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di tingkat SLTA; w. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. V.

Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal A.

Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi : 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan kesetaraan; dan 3. Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal.

B.

Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan; dan 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal.

C.

Uraian Tugas 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan PAUD sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan PAUD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 134 -

c.

d. e. f. g. h. i. j. k. l. 2

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; melakukan pendataan sasaran Program PAUD ; membentuk dan menumbuhkan Lembaga PAUD di tingkat Nagari; mengembangkan dan menyebarkan Kurikulum Nasional Program PAUD; mengoordinir program Pendidikan Luar Sekolah dengan masyarakat, Lembaga PAUD dan Penyelenggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS); melatih program PAUD kepada Pendidik, Pengasuh, Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (PLS); memfasilitasi pelaksanaan lomba-lomba PAUD; melakukan bimbingan teknis dan akreditasi pada lembaga PAUD membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan b.

pendidikan masyarakat dan kesetaraan sebagai pedoman dan landasan kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat

c.

dan kesetaraan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana

d.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; menyusun Kalender Pembinaan Pendidikan non formal;

e.

melakukan Pendataan sasaran Program Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan

f.

Paket C; menyusun Rencana Pembinaan Kelompok Belajar Paket A, Peket B dan Paket C;

g. h.

menyusun Kalender Kegiatan belajar Paket A, Peket B dan Paket C; melaksanakan Ujian Nasional (UNAS) Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan

i.

Paket C; melakukan pendataan sasaran program / Kejar Usaha;

j. k.

mengindentifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat; menumbuhkan dan membentuk kelompok Belajar baru untuk melaksanakan program

l.

Kejar Usaha; menumbuhkan dan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di

m.

tingkat Nagari; melatih Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

n.

melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

o. p.

menumbuhkan Taman Bacaan Masyarakat (Pustaka Nagari) di tingkat Nagari; mengembangkan sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat;

q. r.

melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat; melatih Pengelola Taman Bacaan Masyarakat;

s.

melakukan bimbingan teknis dan pemberian perizinan/akreditasi kursus;

- 135 -

t.

menyusun petunjuk teknis dan menyebarluaskan kurikulum nasional Kursus;

u. v.

mengembangkan kurikulum lokal kursus; mendistribusikan jadwal ujian Nasional Kursus Pendidikan Luar Sekolah;

w. x.

melaksanakan Ujian Nasional dan Lokal Kursus; memberikan bimbingan teknis terhadap kelembagaan kursus Pendidikan Luar

y.

Sekolah; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan luar sekolah;

z. aa.

memberdayakan perempuan melalui peningkatan pendidikan luar sekolah; memfasilitasi keluaran pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha;

bb. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan cc. 3.

tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis berdasarkan rencana pengembangan sekolah PAUD; e. menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan tenaga teknis f.

pada sekolah tingkat PAUD; mengumpulkan dan mengolah data keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada

sekolah tingkat PAUD; g. menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat PAUD; h. menyelenggarakan program usulan pemberian penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga teknis yang berprestasi pada sekolah tingkat PAUD; i. j.

menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan PAUD; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. l. VI. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga A. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : 1. penyelenggaran Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 2. pendidikan dan Pelatihan keolahragaan; 3. 4.

pengembangan IPTEK keolahragaan; pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;

5. 6.

pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

7. 8.

pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; pelatihan dan pendidikan keolahragaan;

9.

pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;

- 136 -

10. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; 11. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan; 12. pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas kemitraan dan kewirausahaan; 13. pengembangan iptek dan imtaq; 14. pengaturan sistem penganugerahan prestasi pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; 15. pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; 16. pengaturan pengawasan terhadap pelaksaan norma dan standar di bidang kepemudaan; 17. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan; 18. pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kabupaten; 19. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; 20. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan; 21. pembinaan, penyusunan pemberian pedoman pemerintahan di bidang kepemudaan; dan

dan standar

pelaksanaan

urusan

22. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. B.

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : 1. Seksi Kepemudaan; 2. Seksi Olah Raga Prestasi; dan 3. Seksi Olah Raga Masyarakat.

C.

Uraian Tugas 1.

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kepemudaan sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kepemudaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kepemudaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;

d. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pembangunan dan manajemen, wawasan dan kreatifitas di bidang kepemudaan skala daerah;

e. menyusun kebijakan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral di bidang kepemudaan skala daerah;

f. melakukan pendataan, pemetaan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan organisasi pemuda;

g. melaksanakan seleksi dan pembinaan peserta program pertukaran pemuda; h. menyusun kalender pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemuda; i. menyusun kebijakan kemitraan dan kewirausahaan di bidang kepemudaan berskala daerah;

j.

menyusun kebijakan dan menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketakwaan (IMTAQ) serta jaringan dan sistem informasi kepemudaan berskala daerah;

k.

menyusun kebijakan dan menyelenggarakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan serta pengaturan sistem penganugerahan prestasi di bidang kepemudaan berskala daerah;

- 137 -

l.

mendistribusikan pedoman dan melakukan seleksi Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Bakti Sosial Kepemudaan;

m. melakukan pembinaan organisasi dan kegiatan Praja Muda Kirana (Pramuka); n. melakukan pembinaan organisasi dan kegiatan sarjana penggerak pembangunan nasional;

o. p. q.

melakukan pembinaan pada kelompok usaha pemuda produktif;

r. s.

menfasilitasi kegiatan bakti pemuda dan kegiatan jambore pemuda;

t. u.

melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi lembaga kepemudaan;

v.

melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam bidang kepemudaan seperti Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan organisasi kemasyarakatan pemuda;

menfasilitasi kegiatan pemuda pelopor; menfasilitasi pertukaran antar pemuda baik antar daerah, provinsi, maupun antar negara; melakukan pembinaan kepada penghijauan dan konservasi alam;

kepeloporan

pemuda

dalam

melaksanakan

melakukan pembinaan dalam penumbuhan minat dan semangat kewirausahaan dikalangan generasi muda;

w. menyusun dan menyebarluaskan petunjuk teknis kepemudaan; x. menginventarisasi, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi sarana dan prasarana pembinaan pemuda;

y.

melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat daerah meliputi Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat Daerah;

z.

melaksanakan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional; aa. mengoordinasikan pemilihan peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; bb. melakukan pendataan dan pemetaan sarana dan prasarana kepemudaan di sekolah dan masyarakat; cc. mengelola sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan di bidang kepemudaan; dd. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keolahragaan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan olah raga prestasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Olah Raga Prestasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan pendataan, pemetaan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bidang olahraga prestasi; e. melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam bidang keolahragaan

- 138 -

seperti Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan Top Organisasi di Daerah; f.

menyusun penetapan kebijakan penyelenggaraan dan fasilitasi pekan dan kejuaraan olah raga tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional;

g. menyusun penetapan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, kerjasama dan informasi keolahragaan berskala daerah; h. menyusun kebijakan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat, pembangunan olah raga, manajemen olah raga, jaringan dan sistem i.

informasi keolahragaan; melaksanakan pembinaan dan pelatihan keolahragaan;

j.

menyebarluaskan peraturan di bidang pembinaan keolahragaan;

k. menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembina olahraga; l. mengikuti kegiatan event olahraga pelajar bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; m. melaksanakan persiapan mengikuti event-event olah raga prestasi baik tingkat Daerah, Propinsi maupun Nasional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait; n. mengadakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam bidang pembinaan keolahragaan; o. memberikan rekomendasi izin terhadap klub dan sanggar olahraga; p. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang sarana dan prasarana keolahragaan antara lain; 1) Izin dan pengawasan usaha Gelanggang Olahraga 2) Izin dan pengawasan usaha Pusat Kesehatan (Health Centre) dan 3) Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Centre) q. menginventarisasi, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi sarana dan r.

prasarana pembinaan keolahragaan; melakukan pendataan dan pemetaan sarana dan prasarana keolahragaan di sekolah dan

masyarakat; s. mengelola sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan di bidang keolahragaan; t. melaksanakan event-event dalam rangka mendorong pengembangan olah raga; u. memfasilitasi pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi kelohragaan sesuai ketentuan yang berlaku; v. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3

Seksi Olah Raga Masyarakat a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keolahragaan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan olah raga prestasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Olah Raga Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan pendataan, pemetaan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bidang olahraga Masayarakat; e. melakukan pendataan jenis olahraga tradisi;

- 139 -

f.

mengoordinir dan mengadakan olahraga massal seperti gerak jalan santai, jantung

sehat dan lain-lain pada momen hari besar nasional serta olahraga rekreasi lainnya; g. melaksanakan persiapan mengikuti event-event olah raga prestasi dan tradisi baik tingkat Daerah, Propinsi maupun Nasional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait; h. mengadakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam bidang pembinaan keolahragaan; i.

menumbuhkan dan membina organisasi dan kegiatan keolahragaan tingkat Nagari dan Kecamatan;

j.

melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan

kebugaran jasmani masyarakat; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


VII Kelompok Jabatan Fungsional A. Pengawas Sekolah Pratama dan Pengawas Sekolah Muda 1.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, datan dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan sekolah sebagai pedoman dan landasan kerja;

2.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan sekolah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3.

menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional Pengawas Sekolah Pratama dan Pengawas Sekolah Muda berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

4.

menyusun program catur wulan pengawas sekolah yang menjadi tanggung jawab pengawas sekolah masing-masing;

5.

melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru;

6.

mengumpulkan dan mengolah data sumber

daya pendidikan, proses

belajar

mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa; 7.

melaksanakan

analisis

sederhana

hasil

belajar/bimbingan

siswa

dengan

cara

memperhitungkan beberapa faktor sumber daya pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar/bimbingan siswa; 8.

memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan guru;

9.

membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah;

10. menyusun laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah; 11. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya; 12. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya B.

Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama

1.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan sekolah sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 140 -

2.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan sekolah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3.

menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

4. 5. 6. 7.

membina pelaksanaan pengelolaan sekolah; memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah swasta; melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah pendidikan dalam bidang sekolah; melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru;

8.

mengumpulkan dan mengolah data sumber

daya pendidikan, proses

belajar

mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa;

9.

melaksanakan

analisis

komprehensif

hasil

belajar/bimbingan

siswa

dengan

memperhitungkan faktor sumber daya pendidikan;

10. memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/bimbingan siswa;

11. memberikan

contoh

pelaksanaan

tugas

guru

dalam

melaksanakan

proses

belajar/bimbingan siswa;

12. memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada pimpinan instansi terkait;

13. 14. 15. 16. 17. 18.

menyusun laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah; melaksanakan evaluasi pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya; memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru; memantau dan membimbing pelaksanaan Ujian Nasional; memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah; melaksanakan evaluasi hasil pengawasan permata pelajaran/bimbingan siswa dari seluruh sekolah;

19. menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan sekolah; 20. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C.

Penilik Pendidikan

1.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penilik pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja;

2.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penilik pendidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3.

menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

4.

mengindentifikasi hasil penilikan program pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pemuda, olah raga tahun yang lalu;

5.

mengolah data hasil identifikasi penilikan pendidikan masyarakat PAUD, pemuda dan olah raga;

- 141 -

6. 7.

menganalisis data hasil identifikasi; membuat instrumen identifikasi penyelenggaraan program kerja penilik dalam rangka mengidentifikasi penyelenggaraan program penilik pendidikan luar sekolah untuk satu tahun kedepan;

8.

menyusun kisi-kisi identifikasi dalam rangka mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;

9.

mengumpulkan data di bidang sumber daya pendidikan luar sekolah, PAUD, pemuda dan olah raga;

10. mengolah data hasil penilikan Pendidikan Luar Sekolah, PAUD, pemuda dan olah raga di bidang pembelajaran, pelatihan dan bimbingan;

11. memberi contoh/bimbingan kepada sumber belajar tentang proses belajar mengajar yang baik di bidang pembelajaran;

12. melakukan uji coba instrumen penilaian pelaksanaan program di bidang pelatihan, bidang bimbingan, bidang pembelajaran, bidang analisis dan penilaian serta pelaksanaan program pelatihan;

13. melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah, PAUD, pemuda dan olah raga; 14. melakukan monitoring/pembinaan terhadap Pendidikan Luar Sekolah, PAUD, pemuda dan olah raga;

15. menyusun kisi-kisi penilaian pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, PAUD, pemuda dan olah raga;

16. membuat instrumen penilaian pelaksanaan program di bidang pelatihan, bimbingan dan pembelajaran;

17. membuat kisi-kisi penilaian di bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan;

18. melaksanakan tugas-tugas kepenilikan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

19. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



EDRIZAL

- 142 -

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK I

Sekretariat A.

Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2.

3.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan

B

Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3.

C


Uraian Tugas : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan b.

sebagai pedoman kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring,

c.

evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

d.

Daerah; menyiapkan data statistik Dinas;

e.

menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas;

f. g.

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan

h.

pelaksanaan kegiatan; melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas;

i.

melaksanakan

j.

pembangunan Dinas ; menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Daerah;

k. l.

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

pengawasan

dan

evaluasi

administrasi

pelaksanaan

kegiatan

- 143 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset j.


k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. 3.


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f.


serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. j.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l.

menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish)

- 144 -

m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II.

Bidang Pelayanan Kesehatan A. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas 2.

Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/ spesialistik, dan sistem rujukan

3.

Penyelenggaraan upaya kesehatan khusus Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan khusus meliputi: kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut.

B

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan; 2. 3.

C

Seksi Gizi; dan Seksi Kesehatan Keluarga.

Uraian Tugas : 1.

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d.

memonitor kegiatan Rumah Sakit, Puskesmas serta melakukan pembinaan dan pengawasan proses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku;

e.

menyiapkan dan mendistribusikan buku standar pelayanan kesehatan dasar; dan rujukan yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi;

f.

melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan swasta;

g.

melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan gigi, kesehatan indera, kesehatan olah raga, perawatan

kesehatan masyarakat,

kesehatan jiwa dan kesehatan institusi; h.

menganalisasi dan mengusulkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;

i.

membina peningkatan program Jaga Mutu Pelayanan Kesehatan/Quality Assurance (QA) di Puskesmas;

j.

melaksanakan pengelolaan laporan dan data pelayanan kesehatan dasar, kesehatan gigi, kesehatan indera, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan jiwa dan kesehatan institusi;

kesehatan masyarakat,

- 145 -

k.

melaksanakan pemantauan dan pembinaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan gigi, kesehatan indera, kesehatan olah raga, perawatan

kesehatan

masyarakat, kesehatan jiwa dan kesehatan institusi; l.

menyediakan data yang berkaitan dengan program kesehatan dasar untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas.

m.

menyediakan dan menganalisa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program kesehatan dasar;

n.

melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program yang berkaitan dengan program kesehatan dasar dalam rangka pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif;

2.

o.


p.


Seksi Gizi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis,data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan gizi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan gizi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana,program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Gizi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan pendataan status gizi masyarakat; e. menyusun dan melaksanakan program pengembangan perbaikan gizi; f.

menyediakan dan menganalisasi data serta menyusun kegiatan dalam rangka peningkatan strata Posyandu:

g. memberikan pembinaan dan keterampilan kepada petugas lapangan di bidang program perbaikan gizi bersama-sama petugas Puskesmas; h. melakukan integrasi dengan institusi kesehatan, non kesehatan dan pemerintah dalam mengembangkan program perbaikan gizi; i.

memasyarakatkan

dan

mengembangkan

informasi

Keluarga

Sadar

Gizi

(KADARZI); j.

menganalisasi dan mengsusulankan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan program gizi;

k. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program gizi dan posyandu; l.

menyediakan data yang berkaitan dengan program gizi untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas;

m. menyediakan dan menganalisasa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program gizi; n. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program yang berkaitan dengan program gizi dalam rangka pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 146 -

3.

Seksi Kesehatan Keluarga a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, atau dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan keluarga sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan keluarga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Keluarga berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun rencana dan melaksanakan usaha pengembangan program Kesehatan Keluarga (Kesga) yang meliputi Kesehatan Ibu, Balita, anak, remaja dan lansia; e. menyiapkan dan mendistribusikan buku standar pelayanan kesehatan keluarga yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi; f. mengembangkan kelas ibu dan kelas ibu balita diseluruh puskesmas g. menyelenggarakan koordinasi pelayanan Keluarga Berencana dengan instansi terkait; h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Bulan Bhakti Keluarga BerencanaKesehatan (KB-KES), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK), P2WKSS, Jambore PKK dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; i. menganalisa dan mengusulkan kebutuhan pelatihan penanganan asfiksia bayi baru lahir, asuhan berat badan lahir rendah, standar pelayanan kebidanan, deteksi dini tumbuh kembang balita dan pelatihan sejenis lainnya j. melaksanakan monitoring dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi yang terintegrasi dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). k. menyediakan data yang berkaitan dengan kesehatan keluarga untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas. l. menyediakan dan menganalisa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. m. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dalam rangka pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif. n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

III. Bidang Kesehatan Masyarakat A.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Pengendalian dan pemberantasan penyakit Dalam penyelenggaraan pngendalian dan pemberantasan penyakit meliputi survailans, epidimiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra. 2. Pengendalian wabah dan bencana Dalam penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan 3. Penyelenggaran penyehatan lingkungan Dalam penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi: penyehatan lingkungan, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta penanganan limbah.

- 147 -

B

C

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1.

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

2.

Seksi Wabah dan Bencana; dan

3.

Seksi Kesehatan Lingkungan.

Uraian Tugas : 1.

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, atau dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian dan pemberantasan penyakit sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan keluarga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun rencana dan melaksanakan usaha pengembangan program Kesehatan Keluarga (Kesga) yang meliputi Kesehatan Ibu, Balita, anak, remaja dan lansia; e. menyiapkan dan mendistribusikan buku standar pelayanan kesehatan keluarga yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi; f.

mengembangkan kelas ibu dan kelas ibu balita diseluruh puskesmas

g. menyelenggarakan koordinasi pelayanan Keluarga Berencana dengan instansi terkait; h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Bulan Bhakti Keluarga BerencanaKesehatan (KB-KES), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK), P2WKSS, Jambore PKK dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan i.

menganalisa dan mengusulkan kebutuhan pelatihan penanganan asfiksia bayi baru lahir, asuhan berat badan lahir rendah, standar pelayanan kebidanan, deteksi dini tumbuh kembang balita dan pelatihan sejenis lainnya

j.

melaksanakan monitoring dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi yang terintegrasi dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

k. menyediakan data yang berkaitan dengan kesehatan keluarga untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas. l.

menyediakan dan menganalisa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan kesehatan keluarga.

m. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dalam rangka pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif. n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 148 -

2.

Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian dan pemberantasan penyakit sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan wabah dan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Wabah dan Bencana berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan bimbingan teknis dalam rangka penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa: e. melakukan penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa secara terpadu bersama instansi terkait dan lembaga lainnya; f.

menyusun draft Rencana Kontingensi Penanggulangan Wabah sesuai dengan jenis wabah;

g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa laporan dari masing-masing program serta mengonsultasikannya dengan instansi kesehatan ditingkat provinsi dan pusat; h. meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) serta pemantauan survailance pengamatan penyakit menular dan tidak menular, keracunan, kekurangan gizi dan pemetaan masalah kesehatan masyarakat daerah yang potensial terkena wabah dan risiko bencana; i.

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan bencana;

j.

memonitor kegiatan rumah sakit, puskesmas serta melakukan pembinaan dan pengawasan perkembangan mutu penyelenggaraan program wabah dan bencana;

k. menyediakan data yang berkaitan dengan program wabah dan bencana untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas; l.

menyediakan dan menganalisasa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program wabah dan bencana;

m. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program yang berkaitan dengan program wabah dan bencana dalam rangka pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.

Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Kesehatan lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Lingkungan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 149 -

d. melakukan pemeriksaan ke rumah makan, restoran, jasa boga dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk dikeluarkan rekomendasi kesehatannya; e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat penjualan dan pengolahan makanan dan minuman; f. melakukan bimbingan teknis ke sarana layanan kesehatan di bidang penyehatan lingkungan; g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sarana Air Bersih (SAB) agar masyarakat memperoleh air bersih yang memenuhi syarat kesehatan; h. melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyahatan air dan penyehatan lingkungan; i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan sumber penyakit berbasis lingkungan; j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat penjualan dan penyimpanan pestisida serta dampak pemakaian pestisida; k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Sarana Pembuangan Limbah rumah tangga, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman; l. melakukan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan lingkungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait; m. melakukan pembinaan dan penilaian kinerja puskesmas sesuai dengan bidang masing-masing; n. melakukan pemetaan kondisi keluarga menurut keetrsediaan air bersih/minum dan sarana sanitasi; o. menyediakan data yang berkaitan dengan program kesehatan lingkungan untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas; p. menyediakan dan menganalisa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program kesehatan lingkungan; q. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program yang berkaitan dengan program kesehatan lingkungan dalam rangka pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif; r. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan A.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : 1. perencanaan dan pendayagunaan. 2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 3.

4.

penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Dalam Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi meliputi: registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis/ tradisional terlatih penyelenggaraan pengadaan jaminan kesehatan Dalam Penyelenggaraan pengadaan jaminan kesehatan meliputi: kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.

5.

6.

pelayanan sarana dan pelayanan kesehatan Dalam Pelayanan sarana dan pelayanan kesehatan meliputi: monitoring dan evaluasi, registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan penyelenggaraan kefarmasian Dalam Penyelenggaraan kefarmasian meliputi: obat, makanan dan minuman, NAPZA dan alat-alat kesehatan

- 150 -

B

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat; 2. 3.

C

Seksi Ketenagaan; dan Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

Uraian Tugas : 1.

Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan jaminan kesehatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Jaminan Kesehatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun rencana dan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA); e. melaksanakan pengembangan Jaminan Kesehatan dan pembiayaan kesehatan f.

lainnya; melaksanakan pengembangan mitra kerja program jaminan kesehatan dengan pihak

ketiga; g. melakukan pendataan/pemetaan peserta Jaminan Kesehatan; h. melakukan bimbingan pengawasan pengendalian Jaminan Kesehatan dan biaya kesehatan lainnya; i. j.

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan; melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan kelanjutan Jaminan Kesehatan;

k. melakukan koordinasi dan kerjasama pelayanan Jaminan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi; l.

menyediakan data yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas;

m. menyediakan dan menganalisasa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan; n. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencapaian dan pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif; o. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan; p. melakukan koordinasi dan kerjasama pelayanan Jaminan Kesehatan dengan lembaga lain dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan; q. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.

Seksi Ketenagaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 151 -

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketenagaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketenagaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penyusunan kebutuhan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal dan non formal; e. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan tenaga kesehatan; f.

memberikan rekomendasi pengiriman tenaga medis dan non medis untuk mengikuti

pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis di bidang kesehatan; g. melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan masyarakat yang terdapat di Posyandu dan balai kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dan yang sejenisnya; h. melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan/bimbingan teknis dan yang sejenisnya; i.

menyusun pemetaan /pendataan tenaga medis dan nonmedis yang telah mengikuti pendidikan formal dan non formal;

j. melakukan pembinaan dan pengembangan dana sehat; k. melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Puskesmas sesuai dengan bidang l.

masing-masing; menyediakan data yang berkaitan dengan program ketenagaan untuk bahan

penyusunan profil dan laporan dinas; m. menyediakan dan menganalisa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program ketenagaan; n. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta penilaian penyelenggaraan program yang berkaitan dengan upaya pencapaian dan pengembangan Nagari/Jorong Siaga Aktif; o. menyiapkan bahan – bahan akreditasi, puskesmas dan rumah sakit; p. melaksanakan lomba penilaian dokter, paramedis dan bidan desa teladan serta penilaian Puskesmas berprestasi setiap tahunnya; q. melaksanakan Sertifikasi Puskesmas; r. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.

Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kefarmasian dan sarana kesehatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kefarmasian dan sarana kesehatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi kefarmasian dan sarana kesehatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan kebutuhan obat, bahan habis pakai dan reagen Puskesmas, Puskesmas Pembantu;

- 152 -

e. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap mutu dan keamanan obat, pengobatan tradisional, Pangan Industri Rumah Tangga makanan dan minuman kemasan dan kosmetik; f.

(P-IRT),

melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan perizinan apotik, toko obat, rumah sakit, izin praktek medis dan paramedis, izin klinik, izin optikal, izin tukang gigi, pengobatan tradisional, Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan toko kosmetik;

g. memonitor kegiatan Rumah Sakit, Puskesmas serta melakukan pembinaan dan pengawasan perkembangan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang masingmasing; h. membina dan menilai kinerja puskesmas sesuai dengan bidang masing-masing; i. menyediakan data yang berkaitan dengan program kefarmasian dan sarana kesehatan j.

untuk bahan penyusunan profil dan laporan dinas; menyediakan dan menganalisa data pencapaian SPM yang berkaitan dengan program

kefarmasian dan sarana kesehatan; k. mengadakan sarana / prasarana penyuluhan kesehatan dan media promosi kesehatan; l.

melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan program kefarmasian dan sarana kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencapaian dan pengembangan

Nagari/Jorong Siaga Aktif; m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 153 -

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL :

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK

I

Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2.

3.


B

SEKRETARIAT TERDIRI DARI : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3.

C


URAIAN TUGAS: a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan b.

sebagai pedoman kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring,

c.

evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan

d.

Jangka Menengah Daerah; menyiapkan data statistik Dinas;

e.

menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas;

f. g.

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

h. i.

melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan

j.

pembangunan Dinas; menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

- 154 -

k.

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

l.


2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas; i. melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset ; j. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan b.

kepegawaian sebagai pedoman kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan

c.

masalah; menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. e.

menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ;

f.


g.

serta keprotokoleran; menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;

h.


i. j.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k.

menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;

- 155 -

II.

l.

menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman

m.

disiplin (punish); menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur;

n.

menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

o.


p.


Bidang Pengusahaan Hutan A.

Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang tata guna hutan,

3.

perlindungan dan pengamanan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan; menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang tata guna hutan, perlindungan dan

4.

pengamanan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan; menyelenggarakan fasilitasi pengembangan tata guna hutan, perlindungan dan

5.

pengamanan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan; menyelenggarakan koordinasi tata guna hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan;

6. 7.

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan tata guna hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan

B

Bidang Pengusahaan Hutan terdiri dari : 1. Seksi Tata Guna Hutan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan; dan 2.

C

Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

Uraian Tugas 1.

Seksi Tata Guna Hutan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata guna hutan, perlindungan dan pengamanan hutan sebagai pedoman dan landasan b.

kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tata guna hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Tata Guna Hutan, Perlindungan Dan Pengamanan Hutan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan ;

e.

menginventarisasi data kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha hasil hutan kayu dan bukan kayu secara berkala

f.

melaksanakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS di wilayah daerah

- 156 -

g.

melaksanakan pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung,

h.

kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru melaksanakan penetapan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan

i.

pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru melaksanakan pengusulan ke pemerintah propinsi untuk kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan

j.

melaksanakan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan staus dari lahan milik menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan

2.

k.

membuat rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan

l.

melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru

m.

menyusun rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang kesatuan pengelolaan kawasan hutan konservasi

n.

menyusuan rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru

o.

melaksanakan penataan blok ( zonasi ) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru

p. q.

memfasilitasi proses penyidikan oleh pihak terkait melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan Seksi Produksi Tanaman,

r.

Perlindungan Tanaman dan Mekanisasi Pertanian; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

s.


Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan sebagai pedoman dan landasan kerja; b.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan produksi dan peredaran hasil hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d.

menyiapkan bahan – bahan dan pertimbangan teknis dalam pemberian dan perpanjangan izin;

e.

memberikan rekomendasi teknis perizinan pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;

f.

meneliti dan memeriksa kelengkapan bahan perizinan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan bidang kehutanan lainnya;

g.

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu ;

h.

melakukan pendataan terhadap industri kehutanan kayu dan bukan kayu;

- 157 -

i.

menyiapkan bahan administrasi PUHH serta menyiapkan usulan tenaga teknis

j.

bidang produksi dan hasil hutan (ganis dan Wasganis), P2 SKAU; melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan (PSDH, DR) dan retribusi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemegang izin;

k. melakukan pembinaan terhadap ganis dan wasganis PHPL serta P2 SKAU; l. melaksanakan pemeriksaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemegang IUIPHHK meliputi PUHH IUIPHHK, realisasi pemenuhan bahan baku industri, pasokan bahan baku kayu , jenis dan asal bahan baku; m. melaksanakan pemeriksaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemegang bersama instansi terkait terhadap pemegang IPHHBK meliputi PUHH, PUHH IPHHBK, realisasi produksi dan pemasaran, asal bahan baku dari sumber yang sah dan izin yang sah; n. melakukan pembinaan terhadap P2SKAU meliputi PUHH SKAU, produksi dan pemasaran dan asal kayu; o. melakukan pembinaan terhadap pemegang izin sah lainnya; p. melakukan pengukuran terhadap kayu hasil temuan dan sitaan; q. menyiapkan bahan – bahan dan persyaratan lainnya dalam pelaksanaan lelang kayu r.

temuan, sitaan dan rampasan; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III.

Bidang Konservasi Kawasan Hutan dan Lahan A.

B

Bidang Konservasi Kawasan Hutan dan Lahan mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang rehabilitasi kawasan

3.

hutan dan lahan dan konservasi sumberdaya hutan dan perhutanan sosial; menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang rehabilitasi kawasan hutan dan

4.

lahan dan konservasi sumberdaya hutan dan perhutanan sosial; menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dan konservasi

5.

sumberdaya hutan dan perhutanan sosial; menyelenggarakan koordinasi rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dan konservasi

6.

sumberdaya hutan dan perhutanan sosial; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dan konservasi sumberdaya hutan dan perhutanan sosial; dan

8.

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Konservasi Kawasan Hutan dan Lahan terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan; dan 2.

Seksi Konservasi Sumberdaya Hutan dan Perhutanan Sosial.

- 158 -

C

Uraian Tugas 1.

Seksi Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi dan kawasan hutan dan lahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan Dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menetapkan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan di daerah; e. menyusun rencana pengelolaan dan penyelenggaran DAS; f. melaksanakan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar/ kawasan hutan didaerah; g. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.

Seksi Konservasi Sumberdaya Hutan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan konservasi sumberdaya hutan dan perhutanan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya hutan dan perhutanan sosial serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Konservasi Sumberdaya Hutan dan Perhutanan Sosial berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan, melaksanakan reklamasi hutan pada areal bencana alam didaerah; e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha kemitraan masyarakat setempat didalam dan disekitar kawasan hutan; f.

menyusun rencana pembinaan dan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha hutan

g. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan dan pengamanan hutan kota h. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta mengusulkan areal sumber daya genetik i.

melaksanakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan

j.

melaksanakan pembinaan penggunaan benih / bibit tanaman kehutanan;

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


- 159 -

IV.

Bidang Perkebunan A.

Bidang Perkebunan mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang produksi dan usaha tani

3.

perkebunan, tata guna lahan dan pengembangan perkebunan; menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang produksi dan usaha tani

4.

perkebunan, tata guna lahan dan pengembangan perkebunan; menyelenggarakan fasilitasi produksi dan usaha tani perkebunan, tata guna lahan dan

5.

pengembangan perkebunan; menyelenggarakan koordinasi produksi dan usaha tani perkebunan, tata guna lahan dan

6.

pengembangan perkebunan; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi produksi dan usaha tani perkebunan, tata guna lahan dan pengembangan perkebunan; dan

8.

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

B

Bidang Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Produksi dan Usaha Tani Perkebunan; dan 2. Seksi Tata Guna Lahan dan Pengembangan Perkebunan

C

Uraian Tugas: 1. Seksi Produksi dan Usaha Tani Perkebunan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi dan usaha tani perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan produksi dan usaha tani perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Produksi dan Usaha Tani Perkebunan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di daerah serta pengembangannya; e. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat perkebunan; f.

melaksanakan bimbingan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan di daerah;

g. melaksanakan studi amdal / UKL-UPL di bidang perkebunan di daerah; h. melaksanakan penetapan / pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan di daerah; i.

melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di daerah;

j. melaksanakan bimbinan peningkatan hasil mutu perkebunan; k. melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan ( losis ) hasil perkebunan di daerah; l.

melaksanakan bimbingan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil didaerah;

m. melaksanakan bimbingan pemasaran hasil perkebunan didaerah; n. melaksanakan promosi komoditas perkebunan di daerah;

- 160 -

o. mendistribusikan dan menyebarluaskan informasi pasar di daerah; p. melaksanakan pengawasan harga komoditas perkebunan di daerah; q. mengumpulkan dan mengolah data statistik produksi; r.

melaksanakan pengembangan sarana usaha, sarana fisik penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan di daerah;

s. melaksanakan sistem informasi perkebunan di daerah; t. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

V.

Seksi Tata Guna Lahan dan Pengembangan Perkebunan a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata guna lahan dan pengembangan perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tata guna dan pengembangan perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Tata Guna Lahan dan Pengembangan Perkebunan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan dan melaksanakan penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan di daerah; e. membuat peta dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan di daerah; f. melaksanakan penetapan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan di daerah; g. melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu di daerah; h. melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan di daerah; i. melaksanakan penerapan sentra komoditas perkebunan daerah; j. menetapkan sasaran areal tanam di daerah; k. merencanakan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan; l. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan sumber sumber pembiayaan kredit perkebunan; m. membuat rencana usaha perkebunan; n. melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro nagari; o. melaksanakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di daerah; p. memberikan rekomendasi pemberian izin usaha perkebunan di daerah; q. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di daerah; r. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman A. Bidang Perlindungan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang pengawasan benih dan obat-obatan, pengendalian hama terpadu;

3.

menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang pengawasan benih dan obatobatan, pengendalian hama terpadu;

- 161 -

4.

menyelenggarakan fasilitasi pengawasan benih dan obat-obatan, pengendalian hama

5.

terpadu; menyelenggarakan koordinasi pengawasan benih dan obat-obatan, pengendalian hama

6.

terpadu; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan benih dan obat-obatan, pengendalian hama terpadu; dan

8.

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

B

Bidang Perlindungan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan Benih dan Obat - Obatan; 2. Seksi Pengendalian Hama Terpadu ( PHT )

C

Uraian Tugas: 1.

Seksi Pengawasan Benih Dan Obat – Obatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan benih dan obat - obatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan benih dan obat – obatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Benih dan Obat - Obatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran serta penggunaan pupuk dan pestisida/obat-obatan; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih / bibit tanaman kehutanan dan perkebunan; f.

melaksanakan perbanyakan dan penyebarluasan mata tempel dan benih / bibit tanaman kehutanan dan perkebunan;

g. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 1.

Seksi Pengendalian Hama Terpadu ( PHT ) a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengendalian Hama Terpadu ( PHT ) sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengendalian Hama Terpadu serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Hama Terpadu berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kehutanan Dan Perkebunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan pengamatan, pemetaan pengendalian dan analisis dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); e. melaksanakan penyebaran informasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/ fenomena iklim di daerah;

- 162 -

f.

melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber

OPT / fenomena iklim daerah; g. melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman didaerah; h. melaksanakan penanggulangan Hama dan penyakit menular tanaman serta i. j.

penanganan gangguan usaha perkebunan didaerah; penyusunan laporan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



EDRIZAL

- 163 -

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UMKM KABUPATEN SOLOK

I

Sekretariat A.

Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program 2.

Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.

3.

Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan

perlengkapan

meliputi

urusan

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan B

Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. 3.

C

Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas 1.

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi Perindustrian Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Perdagangan dan UMKM dan Rencana

d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun ,mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup f.

Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;


laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i.

melaksanakan pengawasan pembangunan Dinas;

dan

evaluasi

administrasi

pelaksanaan

kegiatan

- 164 -

j.

menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.

Sub Bagian Keuangan a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan

serta

menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f.


g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang ; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas; i. j.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. 3


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;

- 165 -

l.


m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II.

Bidang Koperasi A. Bidang Koperasi mempunyai fungsi : 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dan Perdagangan di bidang Koperasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan LKM, pembinaan usaha Koperasi dan LKM, pengembangan kemitraan koperasi dan LKM;

3.

menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang pembinaan kelembagaan dan pengawasan kopersasi dan LKM, pembinaan usaha koperasi dan lkm, pengembangan kemitraan koperasi dan LKM;

4.

menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pembinaan kelembagaan dan pengawasan kopersasi dan LKM, pembinaan usaha Koperasi dan LKM, pengembangan kemitraan koperasi dan LKM;

5.

menyelenggarakan koordinasi pembinaan kelembagaan dan pengawasan kopersasi dan LKM, pembinaan usaha Koperasi dan LKM, pengembangan kemitraan Koperasi dan LKM;

6.

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan LKM, pembinaan usaha koperasi dan LKM, pengembangan kemitraan koperasi dan LKM; dan

8. B

C


Bidang Koperasi terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan LKM; 2.

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM; dan

3.

Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM.

Uraian Tugas : 1.

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan LKM mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan LKM sebagai pedoman dan landasan kerja b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan Kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan LKM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 166 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan LKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan bantuan penguatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi; e. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang koperasi; f. melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan koperasi di bidang kelembagaan koperasi; g. melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang berpola syariah; h. mengoordinasikan keterpaduan program dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan koperasi; i. memberi perlindungan dan kemudahan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah oleh koperasi; j. melaksanakan penilaian terhadap koperasi berprestasi; k. melaksanakan penilaian klasifikasi koperasi dan kesehatan usaha simpan pinjam koperasi; l. melaksanakan kebijakan teknis dan mengalokasikan fasilitas pembiayaan koperasi antara lain melalui Bank, lembaga keuangan non Bank dan lembaga keuangan lainnya; m. memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional; n. menetapkan koperasi berprestasi melalui sistem penilaian klasifikasi koperasi dan kesehatan usaha simpan pinjam koperasi; o. memfasilitasi pembentukan koperasi wanita dan koperasi yang tergabung dalam kelompok usaha bersama pra koperasi; p. melaksanakan penyuluhan pada kelompok pra koperasi dalam rangka penumbuhan koperasi; q. memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh gerakan koperasi; r. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem akuntansi di koperasi; s. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam setiap pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan; t. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 167 -

d. memantau penerapan perjanjian dan / atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi; e. melaksanakan pembinaan di bidang pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta f.

pengembangan SDM koperasi; mengoordinasikan keterpaduan program dengan instansi terkait dalam rangka

pemberdayaan usaha koperasi; g. memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional; h. mempromosikan produk kegiatan usaha koperasi dan / atau usaha anggota koperasi; i.

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan koperasi

j.

di bidang usaha koperasi; melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan koperasi di bidang usaha

koperasi; k. melaksanakan kebijakan teknis dan mengalokasikan fasilitas pembiayaan koperasi melalui bank milik koperasi, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya; l.

memfasilitasi kemitraan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya melalui kegiatan pameran maupun sistem jaringan informasi;

m. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang berpola syariah; n. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam setiap pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.

Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM. a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM dan Menengah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam pengembangan kemitraan koperasi dan LKM melalui kelompok; e. memfasilitasi pembentukan, pelaksanaan dan pengembangan institusi dan sistem jaringan informasi bisnis melalui koperasi dan LKM dan lembaga pengembangan bisnis; f.

memfasilitasi kemitrausahaan antar kelompok LKM dan kelompok LKM dengan badan usaha lainnya melalui kegiatan promosi produk di kalangan kelompok LKM maupun dengan mengikuti promosi dagang dan temu usaha pada tingkat regional dan

nasional; g. melaksanakan

bimbingan

dalam

rangka

penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan kelompok LKM di bidang pembiayaan dan inkubator bisnis melalui kelompok dan lembaga pengembangan bisnis;

- 168 -

h. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengalokasian pembiayaan koperasi dan LKM, bank, lembaga keuangan non Bank, program pembiayaan non bank dan lembaga keuangan lainnya; i.

melaksanakan pemantauan dan koordinasi pengelolaan/penggunaan dana dan fasilitas pemerintah bagi koperasi dan LKM;

j.

melakukan bimbingan di bidang permodalan dan kemitraan usaha kecil dan menengah;

k. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan; l.


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah A. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UMKM di bidang Koperasi dan Rencana Pembangunan Jangka

B

2.

Menengah Daerah; menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang pembinaan dan penataan

3.

iklim usaha UMKM, pembinaan dan pengembangan SDM UMKM; menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang pembinaan dan penataan iklim

4.

usaha UMKM, pembinaan dan pengembangan SDM UMKM; menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan penataan iklim usaha UMKM, pembinaan dan

5.

pengembangan SDM UMKM; menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan penataan iklim usaha UMKM, pembinaan

6.

dan pengembangan SDM UMKM; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan penataan iklim usaha UMKM, pembinaan dan pengembangan SDM UMKM; dan

8.


Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM; 2. 3.

C

Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM; dan Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UMKM.

Uraian Tugas : 1.

Seksi Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 169 -

d. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM;

e. menyusun, memvalidasi dan memperbaharui data base pengusaha mikro, kecil, menengah, besar dan mitra usaha dalam rangka persiapan pelaksanaan program dan kegiatan;

f. memfasilitasi pembentukan, pelaksanaan dan pengembangan institusi dan sistem jaringan informasi bisnis melalui kelompok UMKM dan lembaga pengembangan bisnis;

g. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional program dan bantuan penguatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan UMKM melalui kelompok;

h. melaksanakan

bimbingan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelompok UMKM di bidang kelembagaan dan jaringan pemasaran ;

i. mengoordinasikan keterpaduan program dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan UMKM;

j. meningkatkan kemampuan daya saing produk UMKM dengan cara peningkatan kualitas, sarana prasarana, penelitian terbatas dan penumbuhan pencitraan produk melalui penetapan standar proses produksi, inovasi produk, pelabelan, barcode sampai kepada disain kemasan yang menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

k. memfasilitasi kemitrausahaan antar kelompok UMKM dan antar kelompok UMKM dengan badan usaha lainnya melalui kegiatan promosi produk di kalangan kelompok UMKM maupun dengan mengikuti promosi dagang dan temu usaha pada tingkat regional dan nasional;

l. memfasilitasi pembentukan asosiasi pelaku UMKM; m. menilai dan menetapkan anggota UMKM berprestasi; n. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan;

o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

Pembinaan

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UMKM di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, lokakarya, kunjungan lapangan dan lainnya; e. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam setiap pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan; f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 170 -

3.

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UMKM a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UMKM sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UMKM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UMKM berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam pengembangan kemitraan dan jaringan UMKM melalui kelompok; e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional program dan bantuan f.

perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan UMKM ; melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan

dan

pengembangan kelompok UMKM di bidang pembiayaan dan inkubator bisnis; g. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengalokasian pembiayaan UMKM melalui koperasi, bank, lembaga keuangan non Bank, program pembiayaan non bank dan lembaga keuangan lainnya; h. melaksanakan pemantauan dan koordinasi pengelolaan/penggunaan dana dan fasilitas pemerintah bagi UMKM; i.

melakukan bimbingan di bidang permodalan dan kemitraan usaha kecil dan menengah;

j.

mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan;

k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya IV. Bidang Perindustrian A.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM di bidang Koperasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.

3.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang pembinaan industri kerajinan pangan dan kerajinan, pembinaan industri kimia, bahan bangunan dan logam, pengawasan mutu dan perlindungan usaha industri; menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang pembinaan industri kerajinan pangan dan kerajinan, pembinaan industri kimia, bahan bangunan dan logam, pengawasan mutu dan perlindungan usaha industri;

4.

menyelenggarakan fasilitas pembinaan industri kerajinan pangan dan kerajinan, pembinaan industri kimia, bahan bangunan dan logam, pengawasan mutu dan perlindungan usaha industri;

5.

pangan dan kerajinan, pembinaan industri kimia, bahan bangunan dan logam, pengawasan mutu dan perlindungan usaha industri;

6. 7.

menyelenggarakan koordinasi pembinaan industri kerajinan; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 171 -

8.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan industri kerajinan pangan dan kerajinan, pembinaan industri kimia, bahan bangunan dan logam, pengawasan mutu dan perlindungan usaha industri; dan

9. B

Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan; 2. 3.

C


Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam; dan Seksi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri.

Uraian Tugas : 1. Seksi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kemampuan pengusaha kecil di bidang usaha Industri pangan dan kerajinan; e. menyiapkan bahan pembinaan melalui pengumpulan data, pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka menciptakan iklim usaha industri kecil di bidang Industri pangan dan kerajinan; f.

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin yang meliputi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri di bidang industri pangan dan kerajinan;

g. melaksanakan dan memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil industri pangan dan kerajinan; h. memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri pangan dan kerajinan dalam peningkatan dan pengembangan usaha; i.

menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan usaha industri pangan dan kerajinan;

j.

melakukan penyusunan rencana program pembangunan industri sesuai dengan program Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap usaha industri pangan dan kerajinan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, lingkungan dan moral;

k. melakukan penyusunan potensi/profil industri pangan dan kerajinan; l.

mendorong pemakaian Teknologi Tepat Guna (TTG) dan penyelenggaraan kemitraan industri pangan dan industri dengan sektor ekonomi lainnya;

m. menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di bidang Industri pangan dan kerajinan; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 172 -

2.

Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kemampuan pengusaha kecil di bidang usaha Industri kimia, bahan bangunan dan logam; e. menyiapkan bahan pembinaan melalui pengumpulan data, pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka menciptakan iklim usaha industri kecil di bidang Industri kimia, bahan bangunan dan logam; f.

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin yang meliputi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri di bidang industri kimia, bahan

bangunan dan logam; g. melaksanakan dan memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil industri kimia, bahan bangunan dan logam; h. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam, i.

mesin, elektronika dan aneka sebagai pedoman dan landasan kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan

dan

pengembangan industri kimia, industri, bahan bangunan, industri serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; j.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

k. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kemampuan pengusaha kecil di bidang usaha Industri kimia, bahan bangunan dan l.

industri logam; menyiapkan bahan pembinaan melalui pengumpulan data, pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka menciptakan iklim usaha industri kecil di bidang Industri kimia, bahan bangunan dan industri logam;

m. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin yang meliputi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam; n. melaksanakan dan memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil industri industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam; o. memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri-industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam dalam peningkatan dan pengembangan usaha;

- 173 -

p. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan usaha industriindustri kimia, agro, hasil hutan, industri logam; q. melakukan penyusunan rencana program pembangunan industri sesuai dengan program Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap usaha industri-industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan r.

umum, lingkungan dan moral; melakukan penyusunan potensi/profil industri-industri kimia, agro, hasil hutan,

industri logam; s. mendorong pemakaian Teknologi Tepat Guna (TTG) dan penyelenggaraan kemitraan industri kecil dan menengah bidang usaha industri-industri kimia, agro, hasil hutan, t.

industri logam dengan sektor ekonomi lainnya; menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan pencegahan pencemaran

lingkungan di bidang industri-industri kimia, agro, hasil hutan, industri logam; u. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3.

Seksi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri yang berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengawasan Mutu dan perlindungan Usaha Industri sebagai pedoman dan landasan kerja; c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya kepada pelaku industri dan pembina industri di daerah; d. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaku industri dan aparatur pembina industri; e. menyusun program kerja sama antar daerah di bidang standarisasi daerah; f. menerapkan standarisasi SDM industri dan pembina industri; g. memantau pelaksanaan standarisasi daerah; h. memfasilitasi perolehan SNI terhadap usaha industri di daerah; i. menyelenggarakan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan j.

yang diakibatkan industri daerah; mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait dalam pengawasan mutu dan

perlindungan industri; k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. V.


Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen A. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan usaha 2.

perdagangan dan jasa; penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan kemetrologian dan perlindungan konsumen;

3.

dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program promosi dan pemasaran

- 174 -

B

Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa; 2. 3.

C

Seksi Promosi dan Pemasaran; dan Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.

Uraian Tugas : a.

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun bahan pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis dalam usaha perdagangan; e. melakukan pembinaan/bimbingan dalam rangka peningkatan peranan pedagang f.

golongan ekonomi lemah; melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Hinder Ordonantie (HO) skala tertentu sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala lokal;

g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi; i.

melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengeluaran izin di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM;

j. memonitor dan mengawasi perdagangan minuman beralkohol, dan Bahan Berbahaya; k. Pembinaan dan pengawasan peningkatan produksi dalam negeri skala daerah; l. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala daerah; m. memberi rekomendasi izin usaha pasar modern dengan luas bangunan sampai dengan 2.000 m2; n. mengembangkan peranan asosiasi perdagangan di bidang perdagangan; o. mengembangkan peranan lembaga-lembaga perdagangan; p. memberi dan mengawasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal; q. mengupayakan pengembangan sarana pemasaran; r. melakukan pembinaan perdagangan yang bernuansa islami; s. menyediakan brosur, pamflet dan selebaran-selebaran tentang perdagangan yang bernuansa islami; t.

melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi terhadap izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas sampai dengan 2.500 m2;

u. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasuskasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

- 175 -

v. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara dan pelaku pasar lelang; w. menyajikan Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan; x. melakukan upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; y. melakukan kerjasama perdagangan hasil industri dengan luar daerah/luar negeri; z. menyelenggarakan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di bidang usaha perdagangan; aa. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Promosi dan Pemasaran

a. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan promosi dan pemasaran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Promosi dan Pemasaran berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;

c. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan promosi dan pemasaran produk industri dan kerajinan Daerah;

d. melakukan pengembangan ekspor Daerah dan upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

e. mengevaluasi kegiatan promosi dan pemasaran serta ekspor daerah; f. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.

Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,

petunjuk

teknis, data dan informasi serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, distribusi dan perlindungan konsumen sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kemetrologian perlindungan konsumen serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen berpedoman kepada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun bahan pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis kemetrologian dan perlindungan konsumen; e. melakukan pembinaan/bimbingan sarana kemetrologian dan perlindungan konsumen; f. memantau distribusi harga bahan pokok, penting dan strategis; g. menyediakan informasi harga melalui papan informasi harga; h. menyediakan informasi pasar (aspek harga dan non harga); i.

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin pelaksanaan Surat Keterangan Asal barang (SKA);

j.

mendorong usaha peningkatan ekspor daerah, memantau serta mengendalikan barangbarang impor;

k. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian izin Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPK-SM);

- 176 -

l.

mengoordinasikan penyuluhan Tertib Ukur Kemetrologian;

m. mengumpulkan dan mengolah data alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengoordinasian data yang berkaitan dengan kemetrologian; n. mengawasi barang yang beredar di pasaran; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 177 -

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI I

Sekretariat A.

Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. 2.

3.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan.

B

Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. 3.

C

Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

URAIAN TUGAS: 1.

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat pelaksanaan kegiatan;

laporan kemajuan

h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan

kegiatan

pembangunan Dinas; j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- 178 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas; i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; j. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish) m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

- 179 -

o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II.

Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial A. Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1. penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

B

2.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang Rehabilitasi dan penanggulangan masalah sosial dan bantuan sosial;

3.

penyelenggaraan pengkajian program kerja di bidang Rehabilitasi dan penanggulangan masalah sosial dan bantuan sosial;

4.

penyelenggaraan fasilitas pengembangan, jaminan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan saran kesehatan;

5.

penyelenggaraan koordinasi Rehabilitasi dan penanggulangan masalah sosial dan bantuan sosial;

6. 7.

penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan penanggulangan

8.

masalah sosial dan bantuan sosial; dan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terdiri dari : 1. Seksi Rehablitasi dan Penanggulangan Masalah Sosial; dan 2.

C

Seksi Bantuan Sosial.

Uraian Tugas 1. Seksi Rehabilitasi dan Penanggulangan Masalah Sosial mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan

dengan

rehabilitasi

penanggulangan masalah sosial serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan Masalah Sosial berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pendataan dan identifikasi penyandang cacat; e. melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penderita cacat; f. menyalurkan penderita cacat ke tempat rehabilitasi; g. melaksanakan pembinaan terhadap penyandang cacat fisik meliputi netra, tubuh, rungu, wicara dan Retardasi Mental (RM); h. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga sosial penyandang cacat; i. melaksanakan pendampingan sosial bagi Penyandang Cacat Berat (PACA BERAT); j. melaksanakan home visit terhadap penyandang cacat; k. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat; l.

melaksanakan bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Penyandang Cacat (KUBE-PACA);

m. melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap penyandang cacat;

- 180 -

n. melakukan verifikasi data lanjut usia calon penerima pelayanan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU); o. menyelenggarakan kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP); p. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap Petugas Sosial Masyrakat (PSM) pendamping program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU); q. membuat laporan bulanan, semester dan tahunan; r. melaksanakan administrasi rehabilitasi anak nakal dan korban narkotika; s. melaksanakan pembinaan terhadap eks klien Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN); t. melakukan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial bekas anak nakal dan korban narkotika; u. melakukan pemulihan dan kesejahteraan sosial; v. melaksanakan rehabilitasi tuna sosial; w. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan terhadap tuna sosial; x. mengadakan razia tuna sosial bersama dengan unit terkait; y. melakukan pembinaan terhadap eks klien tuna sosial; z. membantu pelayanan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran; aa. mengoordinasikan penanganan orang tidak waras dengan instansi terkait; bb. menyelenggarakan kegiatan Loka Bina Karya (LBK); cc. menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM); dd. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 2.

Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bantuan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bantuan sosial serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Bantuan Sosial berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. memproses pemberian rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang untuk kepentingan sosial; e. menyusun kebijakan teknis dan standarisasi prosedur dan persyaratan perizinan serta tata cara teknis pendayagunaan sumber dana sosial; f.

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pendayagunaan sumbersumber dana sosial;

g. memfasilitasi pendataan korban bencana alam dan bencana sosial; h. melaksanakan pemberian bantuan terhadap korban bencana; i.

memfasilitasi pemberian bantuan tanggap darurat untuk korban bencana alam dan bencana sosial;

j.

melaksanakan resosialisasi dan rujukan melalui upaya normalisasi kehidupan sosial

ekonomi dan budaya para korban bencana alam dan bencana sosial; k. memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia siaga bencana yang memadai; l.

meningkatkan kepedulian masyarakat penanggulangan korban bencana;

dan

lembaga

sosial

lainnya

dalam

- 181 -

m. melakukan rehabilitasi sosial melalui pemberian bantuan bahan rumah bagi rumah tak layak huni; n. memberikan

modal

usaha

ekonomi

produktif

pada

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS); o. memberikan bantuan sosial bagi orang terlantar dalam perjalanan; p. memonitor dan mengevaluasi perkembangan bantuan jaminan kesejahteraan sosial; q. memberi bantuan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat ganda, jompo terlantar dan tenaga-tenaga musiman; r.

membantu tugas-tugas mendadak dan darurat (emergensi) dalam program bantuan pelayanan sosial;

s. memberikan bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Keluarga Bersama Ekonomi Keluarga Muda Mandiri (KUBE-KMM); t.

memberikan bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Keluarga Bersama Ekonomi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (KUBE-WRSE);

u. memberikan bimbingan dan penyuluhan peningkatan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Keluarga Bersama Ekonomi Fakir Miskin (KUBE-FM); v. melaksanakan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE); w. melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM); x. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya III. Bidang Transmigrasi dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja A. Bidang Transmigrasi dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 1. penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.

penyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang pelatihan dan penempatan

3.

tenaga kerja; penyelenggaraan pengkajian program kerja di bidang pelatihan dan penempatan tenaga

4.

kerja; penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja;

5. 6.

penyelenggaraan koordinasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja; penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

7.

penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

B

Bidang Transmigrasi dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Tenaga Kerja; dan 2. Seksi Transmigrasi.

C

Uraian Tugas 1.

Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelatihan dan penempatan tenaga kerja sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 182 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. melaksanakan pembinaan/pengawasan terhadap diselenggarakan Lembaga Latihan Swasta (LLS);

pelaksanaan

pelatihan

yang

e. melaksanakan pelaksanaan pelatihan oleh Balai Latihan Kerja, Usaha Kecil Menengah maupun Mobil Trainning Unit; f. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga latihan swasta mengenai pelaksanaan pelatihan tenaga kerja; g. menyiapkan standarisasi test kualifikasi serta perizinan Lembaga Latihan Swasta (LLS); h. melaksanakan penyaluran lulusan pelatihan di LLK-UKM dan Lembaga Latihan Swasta (LLS); i. menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan produktivitas Lembaga Latihan Swasta (LLS), yang mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi, dan fasilitas pelatihan yang dimiliki; j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja; k. menyusun data, jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pencari kerja di Daerah menurut sektor lapangan usaha; l. melakukan pendataan perusahaan dalam rangka menyusun perencanaan ketenagakerjaan; m. menyusun rencana kebutuhan pelatihan menurut sektor; n. menyusun perencanaan tenaga kerja daerah, perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan; o. menyusun perencanaan sistem informasi ketenagakerjaan; p. melakukan pelayanan/pengarahan kepada pencari kerja melalui pasar kerja/bursa kerja serta informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada; q. menyiapkan tenaga kerja, mengawasi serta mengevaluasi hasil kerja fisik kegiatan padat karya produktif; r. mengumpulkan dan mengolah data pencari kerja dan lowongan pekerjaan untuk laporan Informasi Pasar Kerja (IPK); s. memberikan izin operasional perusahaan jasa pekerja/buruh dalam negeri; t. memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) agar tercipta pengembangan potensi wilayah dan kesempatan kerja; u. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pemberian rekomendasi pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); v. melaksanakan pembinaan terhadap Tenaga Kerja Produktif Mandiri Profesional (TKPMP), Tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT) agar mampu meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya; w. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan terhadap tenaga kerja di perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas x. Melaksanakan bimbingan terhadap pelaksanaan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); y. Memberikan rekomendasi pembuatan paspor TKI ke kantor Imigrasi dan pembatasan penggunaan Tenaga Kerja; z. Memberikan pelayanan Kartu Angkatan Kerja (AK I s.d. AK V) terhadap Pencari Kerja;

- 183 -

aa. Melaksanakan Bimbingan Analisa Jabatan pada Perusahaan, baik Perusahaan Swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah; bb. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan transmigrasi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan transmigrasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Transmigrasi berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan survey dan pemetaan wilayah kecamatan/nagari yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai daerah transmigrasi; e. mengusulkan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala daerah; f. melakukan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala daerah; g. melaksanakan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala daerah; h. melakukan penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala daerah; i. menyediaakan data untuk penyusunan rencana teknis untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala daerah; j. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah; k. melaksanakan pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala daerah; l. melaksanakan penjajakan kerjasama dengan daerah lain; m. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi skala daerah; n. melaksanakan penetapan status calon transmigrasi skala daerah berdasarkan kriteria pemerintah; o. melaksanakan peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigrasi skala daerah; p. melaksanakan penampungan calon transmigrasi skala daerah; q. menyiapkan bahan penyerahan surat tanah dan administrasi lainnya dalam pelaksanaan transmigrasi; r. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan transmigrasi; s. melaksanakan pemindahan penduduk dan menetapkan biaya minimal hidup selama lahan transmigrasi belum menghasilkan; t. memfasilitasi pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah dilokasi transmigrasi; u. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 184 -

IV. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas : A.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 1. penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan 2.

Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; penyiapan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang peningkatan pengawasan

3.

dan perlindungan tenaga kerja, dan industrial dan syarat kerja; penyelenggaraan pengkajian program kerja di bidang peningkatan pengawasan dan

4.

perlindungan tenaga kerja, dan industrial dan syarat kerja; penyelenggaraan fasilitasi pengembangan peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, dan industrial syarat kerja;

5.

penyelenggaraan koordinasi peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, industrial dan syarat kerja;

6. 7.

penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan peningkatan pengawasan dan

8.

perlindungan tenaga kerja, industrial dan syarat kerja; dan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

B.

Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Industrial dan Syarat-syarat Kerja; dan 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

C.

Uraian Tugas 1.

Seksi Industrial dan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan tenaga kerja sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan industrial, syarat kerja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; d. melaksanakan pembinaan, SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan; e. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial; f.

melaksanakan pembinaan kepada organisasi pekerja dan pengusaha dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang sampai tingkat unit kerja di perusahaan;

g. melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan; h. melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan serta pelaku hubungan industrial; i.

melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;

j.

melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), mogok kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara perusahaan dan pekerja;

- 185 -

k. menyusun dan mengusulkan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsilator, arbiter di wilayah kabupaten; l.

menyusun dan menetapkan upah minimun;

m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan terhadap tenaga kerja diperusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas; e. melaksanakan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan f. mengawasi waktu kerja lembur dan upah kerja lembur di perusahaan-perusahaan; g. melaksanakan koordinasi fungsional jaminan sosial tenaga kerja secara berkala; h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerja; i. j.

melaksanakan monitoring terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku; melaksanakan penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruih atas rekomendasi provinsi;

k. melaksanakan penelitian terhadap persyaratan dan pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan permohonan izin kerja malam bagi pekerja wanita; l.

melayani pendaftaran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

m. melakukan penelitian terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); n. melakukan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi izin bagi perusahaan pemakai pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat angkut, instalasi, mesin produksi, tower dan penangkal petir; o. memberikan rekomendasi berkas-berkas kecelakaan kerja berdasarkan laporan pengusaha dan pekerja; p. menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga ketenagakerjaan q. menerima wajib lapor perusahaan pemakai tenaga kerja; r.

memberikan rekomendasi izin perusahaan pengelola makanan bagi tenaga kerja, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dan rekomendasi izin kerja malam bagi

wanita; s. melaksanakan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/ buruh; t. melaksanakan bimbingan aplikasi keanggotaan SP/ SB u. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 186 -

V.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Lembaga Sosial mempunyai tugas : A. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Lembaga Sosial mempunyai fungsi : 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis bidang penyuluhan dan bimbingan sosial dan pemberdayaan lembaga sosial;

3.

menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial dan pemberdayaan lembaga sosial;

4.

menyelenggarakan fasilitasi pengembangan penyuluhan dan bimbingan sosial dan pemberdayaan lembaga sosial;

5.

menyelenggarakan koordinasi penyuluhan dan bimbingan sosial dan pemberdayaan lembaga sosial;

6.

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial dan pemberdayaan lembaga sosial; dan

8. B

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Lembaga Sosial terdiri dari: 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan 2.

C


Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial.

Uraian Tugas : 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyuluhan dan bimbingan sosial serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penyuluhan Dan Bimbingan Sosial berpedoman kepada rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mendata pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. mendata organisasi sosial; f.

melakukan antisipasi bimbingan pengendalian usaha pengumpulan dana dan sumbangan sosial;

g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; h. melakukan bimbingan kepengurusan dan kegiatan-kegiatan pelayanan organisasi sosial; i.

mempersiapkan bahan-bahan pedoman dan pelaksanaan bimbingan organisasi sosial;

j.

melakukan supervisi dan evaluasi organisasi sosial di lapangan;

k. memfasilitasi pendistribusian zakat bersama Badan Amil Zakat (BAZ); l.

menyelenggarakan kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS);

m. menyelenggarakan dan mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS);

- 187 -

n. melaksanakan bimbingan sosial bagi penerima bantuan KUBE fakir Miskin dan Program keluarga harapan o. menyusun program pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA); p. melakukan pembinaan terhadap organisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA); q. memfasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI); r.


s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lembaga sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan lembaga sosial serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial berpedoman kepada Rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. melaksanakan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan lembaga sosial lainnya dalam pembinaan usaha kesejahteraan sosial; f.

mengidentifikasi dan menyalurkan lanjut usia dan anak terlantar ke panti dan masyarakat;

g. menyeleksi dan menyalurkan anak putus sekolah untuk mengikuti bimbingan dan latihan keterampilan; h. memberikan bimbingan dan bantuan usaha ekonomi produktif bagi anak jalanan; i.

melakukan pembinaan terhadap tempat penitipan anak dan taman bermain;

j.

menyalurkan lanjut usia terlantar, anak terlantar, anak putus sekolah untuk mengikuti bimbingan latihan keterampilan di luar panti;

k. memfasilitasi pembentukan komisi lanjut usia; l.

meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat serta dunia usaha bagi kesejahteraan sosial;

m. mengadakan penyuluhan sosial tentang kebutuhan, permasalahan dan potensi kesejaahteraan sosial serta pengenalan tentang Karang Taruna kepada masyarakat dalam satu Kelurahan; n. menfasilitasi pertemuan motivasi anggota Karang Taruna dalam rangka mendorong peningkatan minat, kesetiaan tekad pemuda, tokoh masyarakat dan generasi muda untuk berpartisipasi dalam usaha / kegiatan Karang Taruna; o. memberikan bantuan paket sarana keterampilan berupa bahan dan peralatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan program dan kegiatan Karang Taruna; p. mengadakan pembinaan terhadap forum komunikasi karang taruna tingkat kecamatan dan daerah; q. memberikan informasi tentang pemberian penghargaan dan perintis kemerdekaan; r.

mengusulkan

Keluarga

Pahlawan /

Perintis

Kemerdekaan calon penerima

penghargaan atau tunjangan; s. melaksanakan pemugaran terhadap Taman Makam Pahlawan (TMP);

- 188 -

t.

melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);

u. melaksanakan pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan; v. mempersiapkan dan menginformasikan tata cara/ tata tertib penyelenggaraan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP); w. menyusun rumusan hasil kegiatan pendataan masalah kesejahteraan sosial; x. menyusun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); y. menghimpun dan menyimpan data serta memelihara dokumentasi pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial; z. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;



EDRIZAL

- 189 -

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM I

Sekretariat A.


3.


B


C


Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas; j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 190 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan

serta

menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f.


g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas i. j.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. 3.


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

- 191 -

o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Bina Marga A. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : 1. penyusunan perencanaan di bidang kebinamargaan; 2. perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jambatan; 3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan; 4. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan; dan 5. pemberian rekomendasi teknis prasarana jalan dan jembatan; B.

Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

C

Uraian Tugas : 1.

Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan prasarana jalan dan jembatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; d. melaksanakan survey lapangan terhadap rencana jalan dan jembatan; e. melaksanakan penyusunan Spesifikasi teknis f.

membuat Detail Enginering Design /perencanaan teknis konstruksi kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan dan Jembatan

g. memantau pekerjaan rekanan, memberi petunjuk dan pembinaan dilapangan; h. melaksanakan kegiatan pembangunan /peningkatan jalan dan jembatan; i. j.

memproses pemberian rekomendasi teknis izin terhadap pemanfaatan jalan utilitas; membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk rencana jalan dan jembatan;

k. melaksanakan pemutakhiran Database jalan dan jembatan; l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 192 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengoordinasikan program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan ke Propinsi dan Pusat; e. membuat Detail Enginering Design /perencanaan teknis konstruksi kegiatan Seksi f.

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; melaksanakan penelitian dan pengkajian tentang penempatan utilitas jalan dan jembatan;

g. melakukan pemeliharaan, terhadap jalan dan jembatan sesuai kebutuhan; h. melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pemanfaatan jalan kepada masyarakat; i.

membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;

j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III Bidang Cipta Karya A.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : 1. penyusunan perencanaan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan; 2. perumusan kebijakan teknis bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan; 3. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan; 4. penyelenggaraan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan; dan 5. pengendalian dan evaluasi program kegiatan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan.

B

Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan; dan 2.

C

Seksi Perumahan dan Pemukiman

Uraian Tugas 1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pembangunan dan menganalisis pembangunan di bidang keciptakaryaan;

hasil

pelaksanaan

kegiatan

- 193 -

e. menyusun konsep perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyuluhan Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan; f.

melaksanakan koordinasi dalam pengaturan dan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan baik dengan bidang tata ruang dan pengembangan kawasan maupun

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; g. melakukan pemantauan evaluasi perkembangan sarana di bidang teknik prasarana lingkungan yang meliputi Kampung Improvement Program (KIP)/perbaikan kampung, perbaikan lingkungan pasar dan trotoar; h. melaksanakan pembangunan prasarana lingkungan; i. j.

melaksanakan penyuluhan prasarana lingkungan; melakukan pembangunan dan rehab berat saluran primer dan skunder;

k. melaksanakan normalisasi drainase l. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemukiman serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

perumahan

dan

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perumahan dan Pemukiman berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. membuat konsep perencanaan perumahan dan pemukiman, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan perumahan dan pemukiman; e. memberikan rekomendasi teknis perizinan terhadap site plan rencana pembangunan perumahan; f.

melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program perumahan dan pemukiman;

g. melaksanakan pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman serta penyuluhan perumahan dan pemukiman; h. pembuatan Database perumahan dan prasarana pemukiman berupa drainase dan jalan akses perumahan; i. j.


IV. Bidang Sumber Daya Air A.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : 1. penyusunan perencanaan bidang sumber daya air; 2. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air; 3. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang sumber daya air; 4. penyelenggaraan bidang sumber daya air; dan 5. pengendalian dan Evaluasi bidang Sumber Daya Air.

- 194 -

B

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 1. Seksi Irigasi; dan 2. Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

C

Uraian Tugas 1.

Seksi Irigasi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan irigasi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan irigasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi irigasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi untuk mengetahui tingkat pelayanan pembagian air secara tepat guna; e. menyusun rancangan usulan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna air irigasi; f.

melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pemeliharaaan irigasi kepada masyarakat agar jaringan yang dibangun dapat terpelihara dengan baik;

g. melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h. memproses pemberian rekomendasi teknis izin di bidang pengairan; i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan j.

pengairan agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan; melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam

pembangunan irigasi; k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. 2.


Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengairan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan penatagunaan dan pengelolaan sumber daya air untuk mengetahui tingkat penatagunaan dan pengelolaan sumber daya air secara tepat guna; e. menyusun rencana kegiatan operasi jaringan Irigasi, pengelolaan sungai, embung, danau dan sumber air lainnya; f.

menyusun rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sungai, embung, danau dan sumber air lainnya;

- 195 -

g. menyusun rencana kegiatan survey, design pembangunan dan pemeliharaan sungai, embung dan sumber air lainnya; h. membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk kegiatan operasional irigasi, sungai, danau, embung dan sumber air lainnya; i. menyiapkan bahan dalam operasional irigasi, sungai, danau, embung dan sumber air lainnya; j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan pengairan agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan; k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. V.

Bidang Pengembangan Kawasan A. Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi : 1. penyusunan perencanaan bidang pengembangan kawasan; 2. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan; 3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pengembangan kawasan; 4. penyelenggaraan bidang pengembangan kawasan; dan 5. pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan kawasan. B

Bidang Pengembangan Kawasan terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan; dan 2.

C

Seksi Pegembangan Kawasan Nagari.

Uraian tugas 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan keciptakaryaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kawasan Perkotaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan perkotaan terhadap dampak lingkungan; e. menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk/standard yang dikeluarkan Pemerintah; f. melaksanakan monitoring terhadap aplikasi perencanaan dilapangan dan melakukan evaluasi; g. membuat program dan perencanaan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan perkotaan berupa pertamanan, air bersih, Sanitasi dan drainase di Kawasan perkotaan; h. melakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan taman, air bersih, sanitasi dan drainase dikawasan perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku; i. melakukan pendataan ulang akan pelayanan air bersih, sanitasi, drainase perkotaan di kawasan perkotaan; j. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pelaksana Pengawasan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 196 -

2.

Seksi Pengembangan Kawasan Nagari mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan Nagari sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan keciptakaryaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kawasan Nagari

berpedoman kepada rencana

strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan nagari

terhadap dampak

lingkungan ; e. menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan nagari

dan menyesuaikan

dengan petunjuk-petunjuk/standard yang dikeluarkan Pemerintah; f. memeriksa usulan perencanaan pengembangan kawasan nagari

yang disampaikan

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; g. melaksanakan monitoring terhadap aplikasi perencanaan dilapangan dan melakukan evaluasi; h. membuat program dan perencanaan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan nagari berupa air bersih, Sanitasi dan drainase di Kawasan Nagari; i. melakukan Monitoring terhadap kegiatan Air bersih, Sanitasi dan drainase sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. melakukan pendataan ulang pelayanan air bersih, sanitasi, drainase perkotaan

di

kawasan nagari k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. VI. Bidang Tata Ruang A. Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : 1. penyusunan perencanaan bidang tata ruang;

2. 3. 4. 5.

perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang; pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang; penyelenggaraan bidang tata ruang; dan pengendalian dan evaluasi bidang tata ruang.

B

Bidang Tata Ruang terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang; dan 2. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum.

C

Uraian Tugas 1.

Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata ruang sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 197 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data fisik untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan Daerah secara mikro; e. menyusun rencana teknis perkembangan pemanfaatan ruang ibukota kabupaten dan kecamatan dalam bentuk kawasan khusus dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), master plan kawasan khusus dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kecamatan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); f. membuat usulan perencanaan dan pengembangan kota sebagai bahan untuk menyusun program-program pembangunan berikutnya; g. memberi rekomendasi peruntukan lahan terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan dikeluarkan; h. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan dan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.

Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU ) mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata bangunan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan LPJU serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana,program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi LPJU berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum; d. melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk penempatan pemasangan penerangan jalan; e. melaksanakan program pemasangan baru, pengawasan dan pengendalian penerangan jalan; f. melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan tiang dan lampu dalam rangka penerangan jalan; g. membuat rancangan penempatan dan pemanfaatan lampu jalan; h. melaksanakan survey kelapangan dalam pemasangan jaringan baru lampu jalan; i. memproses rekomendasi teknis penerbitan izin pemasangan jaringan baru lampu jalan; j. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perencanaan dan pemasangan jaringan lampu jalan; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM


EDRIZAL

- 198 -

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA I

Sekretariat A.

Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2.

3.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

B


C


Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Periwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; pengawasan

dan

evaluasi

administrasi

pelaksanaan

i.

melaksanakan

j.


kegiatan

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 199 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja;

b. menginventarisasi

permasalahan yang berhubungan menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

dengan

keuangan

serta

c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Periwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

g. h. i. j.

melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas; melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian masalah;

serta menyiapkan bahan untuk pemecahan

c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Periwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f.


keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. j.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas; menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, l.

izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman


- 200 -

n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Pengembangan Pariwisata A.

Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan dan objek wisata; 2. penetapan dan pedoman partisipasi pengembangan kawasan objek wisata dan wisata minat khusus; 3. penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan/even wisata minat khusus; dan 4. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan wisata minat khusus.

B

Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata; dan 2. Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus.

C

Uraian Tugas: 1.

Seksi Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pengembangan Kawasan Dan Objek Wisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. membuat rencana pembangunan dan pengembangan kawasan dan objek wisata, e. menyusun rencana pengembangan, pembangunan objek dan daya tarik wisata; f. menyelenggarakan pembinaan dan dalam rangka pengembangan objek wisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; g. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan objek wisata; h. melaksanakan inventarisasi dan perintisan potensi objek dan kawasan wisata yang potensial; i. j.

melaksanakan pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; membina dan mengembangkan setiap usaha di bidang pengelolaan objek wisata;

k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan objek dan daya tarik wisata; l.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;

m. menyusun rencana dan merekomendasikan pengembangan, pembangunan sarana dan prasarana wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan, restoran dan travel biro; n. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;

- 201 -

o. merencanakan dan mengoordinir sumber-sumber pendapatan dari objek, sarana dan prasarana wisata yang meliputi pemungutan dan penyetoran retribusi objek wisata; p. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata; q. menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dari pengusahaan objek, sarana dan prasarana wisata; r. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

III

Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengembangan Wisata Minat Khusus sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pengembangan kawasan wisata minat khusus serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. membuat rencana pembangunan dan pengembangan kawasan wisata minat khusus, e. menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengembangan wisata minat khusus sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; f. menyelenggarakan kegiatan/event wisata minat khusus seperti paralayang, buru babi, tea walk, off road, motor cross dan event minat khusus lainnya g. melaksanakan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan event wisata minat khusus; h. melaksanakan inventarisasi dan perintisan potensi objek wisata minat khusus yang potensial; i. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan objek wisata minat khusus; j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap wisata minat khusus; k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan wisata minat khusus; l. menyusun rencana dan merekomendasikan pengembangan, pembangunan sarana dan prasarana wisata, minat khusus m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Promosi dan Kerjasama Kepariwisataan A.

Bidang Promosi dan Kerjasama Kepariwisataan mempunyai fungsi : 1. penetapan dan pedoman partisipasasi dan penyelenggaraan pameran/even budaya skala kabupaten; 2. penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima group widya wisata; 3. peserta/penyelenggara pameran/even, road show berkerjasama dengan pemerintah/provinsi; 4. pembentukan perwakilan kantor pariwisata didalam negeri skala kabupaten; 5. pelaksanaan even promosi diluar negeri dengan koordinasi pemerintah/propinsi; dan 6. pengadaan promosi skala kabupaten.

- 202 -

B

Bidang Promosi dan Kerjasama Kepariwisataan terdiri dari : 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata; dan 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Wisata

C

Uraian Tugas: 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan promosi dan kerjasama pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan promosi dan kerjasama wisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan pembuatan bahan-bahan promosi objek, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya dan kegiatan wisata lainnya; e. menyelenggarakan promosi daerah di bidang pariwisata di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta; f. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam mengadakan dan memajukan sarana promosi dan kegiatan wisata; g. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan promosi dan kegiatan wisata; h. menyelenggarakan kegiatan distribusi bahan-bahan promosi wisata; i. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan distribusi promosi wisata dan kerjasama wisata; j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang pengusahaan objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya; k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang promosi kepariwisataan; l. menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dari pengusahaan objek, sarana dan prasarana wisata; m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Wisata mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyuluhan dan pembinaan pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan penyuluhan dan pembinaan pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penyuluhan Dan Pembinaan Wisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; d. melakukan kerjasama penyuluhan dan pembinaan pariwisata dengan daerah lain dan luar negeri; e. menyelenggarakan kegiatan pembuatan bahan-bahan penyuluhan di bidang pariwisata;

- 203 -

f.

menyelenggarakan usaha-usaha kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta

dalam mengadakan dan memajukan penyuluhan dan pembinaan pariwisata; g. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pariwisata; h. menyelenggarakan distribusi bahan-bahan penyuluhan dan pembinaan pariwisata; i. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pariwisata; j.

menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan wisata, seni, dan budaya dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata;

k. menyelenggarakan pembinaan pemandu wisata; l. melaksanakan sertifikasi dan rekomendasi pemberian izin operasi pramuwisata; m. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan wisata, serta pemandu wisata; n. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang pengusahaan objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya; o. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang promosi dan penyuluhan wisata: p. memberikan rekomendasi teknis izin dan pengawasan usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; q. memberikan rekomendasi teknis izin dan pengawasan usaha angkutan wisata; r. memberikan rekomendasi teknis izin dan pengawasan usaha jasa konversi, perjalanan intensif dan pameran; s. memberikan rekomendasi teknis izin dan pengawasan usaha jasa informasi t.

pariwisata; memberikan rekomendasi teknis izin dan pengawasan usaha pramuwisata;

u. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV

Bidang Kebudayaan A.

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : 1. penerbitan Rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten; 2. penetapan kriteria dan prodesur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten; 3. pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten; 4. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian yang berskala kabupaten; 5. pemberian izin usaha terhadap pembuatan film tim asing skala kabupaten; 6. pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, peredaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD/DVD) pertunjukan film, pertunjukan film keliling, penayangan film dan tempat hiburan; 7. pengawasan dan pendataan dan perekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan perjualan rekaman video skala Kabupaten; 8. penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten; 9. pelaksanaan pedoman nilai-nilai pemahaman sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten; 10.penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/Situs skala kabupaten;

- 204 -

11.penetapan BCB/Situs skala daerah; 12.penerapan pedoman penelitian arkeologi; dan 13.penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah. B

Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Pelestarian Kesenian Budaya dan Tradisi Daerah; dan 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

C

Uraian Tugas: 1. Seksi Pembinaan Pelestrian Kesenian Budaya dan Tradisi Daerah mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pelestarian kesenian budaya dan tradisi daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan Pelestarian Kesenian Budaya dan Tradisi Derah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Pelestarian Kesenian Budaya dan Tradisi Daerah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun kebijakan teknis di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian skala kabupaten; e. melaksanakan pengembangan seni dan budaya melalui kegiatan pembinaan dan pelestarian terhadap sanggar-sanggar, organisasi dan pelaku seni dan budaya; f. melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya; g. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan seni dan budaya daerah; h. melakukan pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film meliputi Video Compect Disk (VCD) dan Digital Video Disk (DVD), pertunjukan film (bioskop, pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan; i. melakukan pengawasan peredaran film dan rekaman Video/ Video Compect Disk (VCD) / Laser Compect Disk (LCD) /CD ROM dan media center; j. merencanakan dan mengoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang seni budaya; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sejarah dan purbakala sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan atraksi seni dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Sejarah Dan Purbakala berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 205 -

d. mengusulkan karya industri budaya dan seni untuk dipatenkan; e. melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai sejarah budaya termasuk nilai sejarah spritual; f. melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan benda cagar budaya; g. menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan benda cagar budaya; h. mendayagunakan informasi untuk perencanaan program sejarah dan budaya; i. mendayagunakan teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan daerah; j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kegiatan sejarah dan benda cagar budaya; k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah daerah; l. menanamkan nilai-nilai sejarah, budaya daerah dan budaya nasional; m. melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi; n. melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait di Daerah; o. memfasilitasi penelitian bahasa dan sastra Indonesia di Daerah; p. memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Daerah; q. memberikan penghargaan bidang sastra dan bahasa di daerah; r. melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan; s. memberikan penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu; t. meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing; u. melaksanakan penggalian, penelitian, dan pengayaan seni bekerja sama dengan instansi terkait; v. melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah; w. menghimpun, menyusun dan membuat data tentang sejarah lokal dan benda cagar budaya; x. melaksanakan peraturan kepurbakalaan dalam rangka pelestarian; y. melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya; z. melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya bekerja sama dengan instansi terkait; aa. melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Daerah; bb. melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Daerah; cc. melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam pemanfaatan benda cagar budaya bekerja sama dengan instansi terkait; dd. mengeluarkan izin membawa benda cagar budaya dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi; ee. menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik; ff. melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya; gg. melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya; hh. melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam kabupaten; ii. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan dan pengelolaan bahasa, sastra, sejarah, dan benda cagar budaya daerah; jj. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 206 -

IV

Bidang Pertamanan A. Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : 1. penyusunan perencanaan bidang penataan dan pemeliharaan pertamanan; 2. perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan pemeliharaan pertamanan; 3. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas bidang penataan dan pemeliharaan pertamanan; 4. penyelenggaraan bidang penataan dan pemeliharaan pertamanan; dan 5. pengendalian dan Evaluasi bidang Penataan dan Pemeliharaan Pertamanan. B

Bidang Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Penataan Pertamanan; dan 2.

C

Seksi Pemeliharaan Pertamanan.

Uraian Tugas 1. Seksi Perencanaan Penataan Pertamanan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan penataan pertamanan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penataan pertamanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi perencanaan penataan pertamanan berpedoman kepada rencana strategis Dinas kebudayaan dan pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun rencana penataan taman dalam Daerah dan sarana pendukungnya; e. menyusun rencana untuk pembangunan taman, jalur hijau, dan monumen di kawasan objek wisata dan perkantoran; f. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap iklan, spanduk dan sejenisnya yang merusak keindahan taman; g. melakukan upaya mendorong masyarakat di kecamatan dan nagari untuk membuat taman–taman nagari; h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pemeliharaan Pertamanan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pemeliharaan Pertamanan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pemeliharaan Pertamanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemeliharaan Pertamanan berpedoman kepada rencana strategis Dinas kebudayaan dan pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun rencana Pemeliharaan Pertamanan dalam Daerah dan sarana pendukungnya e. menyusun rencana untuk pemeliharaan taman, jalur hijau, dan monumen dikawasan dan objek wisata dan perkantoran;

- 207 -

f.

melakukan pengawasan dan penertiban terhadap iklan, spanduk dan sejenisnya yang

merusak keindahan taman; g. melakukan penggantian terhadap tanaman hias, pohon pelindung, sarana dan prasarana taman lainnya yang telah rusak; h. melakukan upaya mendorong masyarakat untuk ikut memelihara taman, jalur hijau, i. j.

monumen dan sejenisnya; melakukan pemeliharan sarana dan prsarana taman makam pahlawan; melakukan pengawasan dan pengendalian penempatan pemakaman umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;





EDRIZAL

- 208 -

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI I

Sekretariat A.


3.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan

B


C

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas: 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i.

melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

j.

Dinas; menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- 209 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset j. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish) m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

- 210 -

o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Pertambangan A. Bidang Pertambangan mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.

penyusunan rancangan peraturan daerah bidang pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;

3.

pengelolaan data dan informasi usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada lintas kecamatan serta pengelolaan sistem informasi geologi (sig) wilayah kerja pertambangan diwilayah kabupaten;

4.

pemberian bahan usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi serta izin badan usaha jasa pertambangan pada lintas kecamatan;

5.

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan pada lintas kecamatan;

6. 7.

pembinaan dan pengawasan pengusahaan kuasa pertambangan; dan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan pada lintas kecamatan.

B

Bidang Pertambangan terdiri dari : 1. Seksi Pemetaan Potensi Sumberdaya Mineral dan Air Tanah; 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Air Tanah; dan 3.

C

Seksi Pembinaan Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan.

Uraian tugas: 1. Seksi Pemetaan Potensi Sumberdaya Mineral Dan Air Tanah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemetaan potensi sumberdaya mineral dan air tanah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemetaan potensi sumberdaya mineral dan air tanah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemetaan Potensi Sumberdaya Mineral Dan Air Tanah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pemetaan potensi sumberdaya mineral, batu bara, panas bumi, air tanah dan mata mata air; e. melaksanakan inventarisasi sebaran cekungan air tanah dan geometri aquifer; f. melaksanakan inventarisasi kawasan imbuh ( recharge area ) dan geometri aquifer; g. melaksanakan inventarisasi potensi air tanah dan mata air serta inventarisasi pengambilan air tanah dan mata air; h. melaksanakan pemetaan terhadap kelayakan teknis pengambilan air tanah, mata air dan i.

penurapan serta rencana pemboran air tanah; melaksanakan kajian batasan terhadap pemanfaatan debit air yang diperbolehkan;

- 211 -

j. k. l. m. n. o. p. 2.

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi sumur eksplorasi dan sumur produksi air tanah; melaksanakan pemetaan terhadap pemboran sumur eksplorasi dan sumur produksi; menyusun rancangan produk hukum yang berkaitan dengan proses perizinan dan restribusi pertambangan mineral, batu bara, air tanah serta mata air; menyusun rancangan produk hukum yang berkaitan dengan tambang rakyat menyiapkan rekapitulasi peta izin pertambangan mineral, batu bara, air tanah dan mata air; membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya mineral dan air tanah sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya mineral dan air tanah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Air Tanah berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengelola data dan informasi usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada lintas Kecamatan serta pengelolaan Sistem Informasi Geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan diwilayah Kabupaten e. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan perizinan di bidang pertambangan mineral, batubara dan air tanah serta mata air; f. memproses permohonan perpanjangan IUP eksplorasi dan IUP operasi produk g. memproses permohonan dan perpanjangan izin penurapan dan pengambilan mata air dan air tanah h. memproses pembatalan izin pertambangan air tanah dan mata air i. memproses permohonan rekomendasi Surat Keterangan Asal barang (SKAB); j. melakukan pendataan terhadap produksi pertambangan mineral dan batu bara k. melakukan pendataan pemakaian atau pengambilan air tanah dan mata air l. menginventarisasi dan menindaklanjuti pemenuhan kewajiban pemegang IUP dalam pembayaran iuran tetap dan royalti mineral dan batu bara yang merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) m. melaksanakan pengelolaan produksi dan pemungutan pajak bahan galian batuan dan bukan logam n. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan peningkatan mutu atau kualitas produksi mineral dan batu bara o. memberikan informasi teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi dan peningkatan mutu produksi mineral dan batu bara p. melaksanakan pembaharuan data perkembangan perizinan pertambangan mineral, batu bara dan air tanah serta data produksi q. melaksanakan pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batu bara r. menyusun data produksi mineral dan batu bara serta pemanfaatan air tanah dan mata air; s. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- 212 -

3.

Seksi Pembinaan Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pengusahaan pertambangan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pengusahaan hutan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi pembinaan, pengawasan dan pengusahaan pertambangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap aktifitas eksplorasi maupun operasi produksi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ( K3 ) serta memberikan saran teknis kepada pemegang IUP e. melaksanakan evaluasi kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP produksi f.

melaksanakan evaluasi terhadap laporan triwulan dan tahunan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi

g. memproses dan mengevaluasi permohonan Kepala Teknik Tambang yang diajukan oleh pemegang IUP h. mengevaluasi masa berlaku IUP i. mengevaluasi laporan teknis yang menjadi persyaratan untuk permohonan dan j.

perpanjangan eksplorasi dan operasi produksi melaksanakan laporan rencana reklamasi dan penutupan tambang

k. memproses permohonan penggunaan bahan peledak l. membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan pada lintas kecamatan m. melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kuasa Pertambangan n. melaksanakan Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan pada lintas kecamatan o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III Bidang Geologi A. Bidang Geologi mempunyai fungsi : 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. penyusunan rancangan peraturan pengelolaan air tanah; 3. inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas, air tanah, kawasan karst dan kawasan lindung geologi serta inventarisasi kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten; 4. penyiapan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi serta penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan rawan bencana pada lintas kecamatan; 5. penyusunan rencana pengelolaan air tanah, serta penyediaan dan pemeliharaan sumur pantau air tanah sesuai kewenangannya;

- 213 -

6. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada lintas kecamatan; 7. pengelolaaan data dan informasi geologi dan cekungan air tanah pada wilayah kabupaten dan informasi bencana geologi pada lintas kecamatan; 8. penyiapan penetapan wilayah konservasi air tanah dan nilai perolehan air tanah dalam cekungan air tanah pada lintas kecamatan; 9. penyiapan penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara di wilayah kabupaten; 10. pemberian bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, penggalian dan penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kecamatan. B

Bidang Geologi terdiri dari : 1. Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi; 2. Seksi Mitigasi Bencana Geologi; dan 3. Seksi Data dan Informasi Geologi.

C

Uraian Tugas: 1. Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan geologi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan geologi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan Dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas, air tanah, kawasan karst dan kawasan lindung geologi serta inventarisasi kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten e. melaksanakan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi serta penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasanrawan bencana pada lintas kecamatan f.

membuat rencana pengelolaan air tanah, serta penyediaan dan pemeliharaan sumur pantau air tanah sesuai kewenangannya

g. melaksanakan perencanaan tata ruang berbasis geologi konservasi geologi di wilayah pertambangan, wilayah pertambangan umum dan wilayah pertambangan rakyat h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan geologi di wilayah pertambangan i. j.

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan mitigasi bencana geologi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan mitigasi bencana geologi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 214 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Mitigiasi Bencana Geologi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan Dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan mitigasi bencana geologi; e. melaksanakan pengamatan aktifitas gunung api berkoordinasi dengan pos pengamatan gunung api; f. melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan gerakan tanah; g. melaksanakan pemetaan zona kerentanan rawan bencana alam dan gerakan tanah; h. melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan gempa bumi; i. melaksanakan identifikasi dan pemetaan secara aktif; j. melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan tentang mitigasi bencana geologi; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Data dan Informasi Geologi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan data dan informasi geologi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan data dan informasi geologi c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Data Dan Informasi Geologi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pemetaan sistemik dan tematik komoditas tambang untuk penyusunan sumber daya geologi; e. melaksanakan pengoperasionalan sistem informasi geografi untuk pemetaan WUP, WIUP, WPR dan air tanah dalam rangka penerbitan izin usaha pertambangan dan penggunaan air tanah; f. menyiapkan, menyusun data dan informasi potensi sebaran batu bara, mineral, panas bumi, minyak dan gas bumi; g. melaksanakan identifikasi dan pemetaan sesar aktif; h. melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan tentang mitigasi bencana geologi i. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya IV. Bidang Energi A.

Bidang Energi mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Pertambangan Dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Penghitungan produksi dan realisasi lifting migasi bersama pemerintah; 3. pemberian bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja KKS untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada lintas kecamatan; 4. inventarisasi jumlah badan usaha, serta pengawasan jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM pada kegiatan hilir migas yang beroperasi pada daerah Kabupaten; 5. penyiapan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis mnyak tanah pada tingkat pangkalan, konsumen rumah tangga dan usaha kecil; 6. pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di wilayah Kabupaten;

- 215 -

7. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM dan elpiji tabung 3 kg dari agen dan pangkalan sampai konsumen di wilayah kabupaten; 8. pemantauan dan inventarisasi penyediaan dan penyaluran serta analisis dan evaluasi kebutuhan BBM dan elpiji tabung 3 kg pada lintas kecamatan; 9. pemberian bahan rekomendasi pendirian gudang peledak di daerah operasi migas; 10. pengawasan kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas bidang tetentu yang berdomisili di wilayah kabupaten; 11. Pemberian bahan izin usaha ketenagalistrikan untuk umum (IUKU) maupun bahan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya pada lintas kecamatan dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional (JTN); 12. penyiapan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk pemegang IUKU yang dikeluarkan oleh pemda Kabupaten 13. Pemberian bahan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listri oleh pemedang IUKS kepada pemedang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemda kabupaten 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh pemda kabupaten 15. koordinasi dan penyediaan listrik perdesaan pada wilayah Kabupaten B

Bidang Energi terdiri dari : 1. Seksi Ketenagalistrikan; 2. Seksi Tata Niaga Pengusaahaan Minyak dan Gas; dan 3. Seksi Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas.

C

Uraian Tugas: a. Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kelistrikan sebagai pedoman dan landasan kerja; b.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kelistrikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketenagalistrikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas

d.

Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; menyiapkan bahan dan data pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan

e.

umum ( IUKU ) yang sarana dan energi listriknya dalam kabupaten; menyiapkan bahan dan data pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang izin

f.

usaha ketenagalistrikan skala kabupaten; menyiapkan bahan dan data pemberian izin usaha kelistrikan untuk kepentingan sendiri

g.

dalam kabupaten; menyiapkan bahan dan data pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada pemegang izin usaha;

h.

menyiapkan bahan dan data pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik Badan

i.

Usaha dalam negeri yang mayoritasnya sahamnya dimiliki oleh penanam modal; menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyediaan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik bersumber energi baru dan terbarukan memanfaatkan sumber potensi air, panas bumi, matahari, angin dan sumber lainya;

- 216 -

j.

menyiapkan bahan dan data kepada investor dalam penyediaan kelistrikan;

k. l.

menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelelangan panas bumi; melaksanakan bahan dan data dalam rangka penyediaan listrik pedesaan;

m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Tata Niaga Pengusaahaan Minyak dan Gas

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tata Niaga pengusahaan Minyak Dan Gas sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tata niaga pengusahaan minyak dan gas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Tata Niaga Pengusahaan Minyak dan Gas berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. menyiapkan bahan dan data perhitungan produksi dan lifting minyak bumi dan gas serta ketenagalistrikan;

e. menyiapkan bahan dan data pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerjasama diluar kegiatan migas dalam wilayah kabupaten;

f. memberikan rekomendasi pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor gas; g. menyiapkan bahan dan data pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;

h. menyiapkan bahan dan data izin lokasi pendirian SPBU, depot lokal, pelumas bekas dan gas;

i.

menyiapkan bahan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka usaha migas didaerah operasi daratan dan didaerah operasi wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi

j. menyiapkan bahan dan data dalam pengelolaan peredaran gas; k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan distribusi minyak dan gas sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan distribusi minyak dan gas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Distribusi Minyak dan gas berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. melaksanakan pengendalian pendistribusian tata niaga bahan bakar minyak serta kelistrikan dan pangkalan sampai konsumen akhir dalam wilayah kabupaten;

e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM

- 217 -

f. melaksanakan evaluasi dan analisa kebutuhan BBM didaerah g. memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan gas serta SPBU

h. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 218 -

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I

Sekretariat A.


3.


B

Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan:; dan 3.

C


URAIAN TUGAS: 1.

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup f.

Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;

g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat pelaksanaan kegiatan;

laporan kemajuan

h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan j.

kegiatan


k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 219 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

serta

c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f.


g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas i. j.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. 3.


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f.


keprotokoleran; g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i. j.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas l.

belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman


- 220 -

n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Angkutan dan Perizinan A. Bidang Angkutan dan Perizinan mempunyai fungsi: 1. penyusun bahan kebijakan teknis bidang angkutan darat dan manajemen rekaya lalulintas; 2. pelaksanaan pembinaan angkutan orang dalam dan luar trayek; 3.

pelaksanaan pembinaan angkutan barang;

4. 5.

pelaksanaan pengaturan sirkulasi lalu lintas di jalan; Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perambuan dan marka jalan;

6. 7.

pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pemasangan prasarana lalu lintas; pelaksanaan teknis bidang pembangunan, pengadaan, pemeliharaan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, penutupan terobosan/bukaan maupun putaran lalu lintas, dan pemisah jalur;

B

8. 9.

pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung; pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;

10.

pelaksanaan kegiatan evaluasi analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;

11. 12.

pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan; pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan; dan

13.

pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pemasangan prasarana lalu lintas.

Bidang Angkutan dan Perizinan terdiri dari : 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan 2. Seksi Angkutan.

C

Uraian Tugas: 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan usaha-usaha pengembangan program manajemen dan rekayasa lalu lintas; e. melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan daerah, propinsi dan nasional; f. melakukan penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; g. melaksanakan penetapan standar batas maksimal muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di jalan;

- 221 -

h. menyusun kajian kebutuhan perlengkapan jalan yang meliputi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, traffic light, alat pengendali kecepatan kendaraan, pagar pengaman ( guardral ), cermin tikungan, pulau-pulau lalu lintas, pita penggaduh serta Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ); i. melaksanakan perencanaan, penempatan, pemeliharaan tanda-tanda lalu lintas jalan meliputi rambu-rambu, marka jalan, alat pengatur lalu lintas (traffic light) dan warning light serta tanda-tanda pengaman lalu lintas jalan; j. melakukan pengaturan penentuan lokasi-lokasi penempatan tanda-tanda lalu lintas jalan; k. melakukan monitoring dan inventarisasi kinerja terhadap perlengkapan jalan yang terpasang / telah ada; l. melakukan survey-survey lalu lintas sesuai dengan ketentuan; m. melakukan Analisa Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN) terhadap perencanaan pembangunan yang bersifat fasilitas umum; n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Angkutan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan angkutan b.

orang sebagai pedoman dan landasan kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan angkutan orang serta

c.

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Angkutan berpedoman berdasarkan kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d.

melakukan proses pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada dalam daerah;

e.

melakukan proses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangan;

f.

melakukan proses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang pada jaringan trayek tetap dan teratur pada rute angkutan perbatasan terhadap kendaraan yang berdomisili dalam daerah;

g.

memproses pemberian rekomendasi izin trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) bagi pengusaha bis umum yang mempunyai asal/tujuan trayek ke daerah;

h.

memproses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor meliputi bendi dan sejenisnya;

i.

Memproses pengadaan, peremajaan angkutan dalam kota dan/atau angkutan perbatasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

j.

melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada dalam daerah;

k.

melakukan proses penetapan tarif Angkutan Penumpang Umum pada setiap jaringan trayek dalam daerah berdasarkan Biaya Operasi Kendaraan (BOK)

l.

melakukan pembinaan terhadap usaha Angkutan kepada pengusaha pengemudi angkutan penumpang umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek;

m. menyusun kajian keseimbangan supply – demand angkutan umum berdasarkan jaringan lintas yang ada dalam daerah;

- 222 -

n.

melakukan monitoring dan mengkaji kinerja penyelenggaraan angkutan penumpang

o.

umum dalam trayek tetap dan teratur serta tidak dalam jaringan trayek; melakukan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan angkutan barang yang berada

p.

di dalam daerah; mengoordinir semua sumber-sumber pendapatan yang berada pada Seksi Angkutan;

q. r.

memproses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha angkutan barang; melaksanakan proses pemberian kartu kontrol atas usaha angkutan kepada setiap

s.

angkutan barang sebagai turunan dari izin penyelenggaraan usaha angkutan barang; memproses pemberian rekomendasi izin dispensasi angkutan barang yang beroperasi diluar penetapan lintasan angkutan barang yang ditetapkan;

t.

memonitor dan mengkaji kinerja penyelenggaraan angkutan barang dengan mempergunakan mobil barang;

u. v.


III. Bidang Pengendalian dan Operasional A.

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi: 1. penyusun bahan kebijakan teknis pengendalian operasional; 2. pelaksanaan upaya keselamatan dan upaya teknik sarana; 3. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan; 4. pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; 5. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengadaan, penyempurnaan, dan pemeliharaan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, fasilitas pendukung dan lokasi penyeberangan orang; 6. pelaksaan pengawasan teknis, pengadaan/pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan lampu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali, pengamanan pemakai jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta prasarana lalu lintas lainnya; 7. pelaksanan pengendalian lokasi parkir dan pembangunan fasilitas penunjang parkir di badan jalan; dan 8. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas;

B

Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari : 1. Seksi Penanggulangan Kecelakaan, Operasional dan Ketertiban Lalu Lintas; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan.

C

Uraian Tugas: 1. Seksi Penanggulangan Kecelakaan, Operasional dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan teknik kendaraan dan akreditasi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan teknik kendaraan dan akreditasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c.

menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penanggulangan Kecelakaan, Operasional, dan Ketertiban Lalulintas berpedoman kepada rencana strategis Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 223 -

d. merencanakan dan menyiapkan bahan pengendalian kelaikan kendaraan bermotor; e. melakukan pemantauan bimbingan teknis dan operasional terhadap pengoperasian kendaraan bermotor; f.

melakukan analisis penilaian terhadap pengoperasian kendaraan bermotor serta proses pemberian rekomendasi terhadap perubahan jenis kendaran bermotor;

g. melakukan evaluasi hasil kelaikan kendaraan; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perbengkelan, karoseri, kendaraan bermotor dan angkutan tradisional; i.

memproses pemberian surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor;

j.

melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pengujian kendaraan bermotor;

k. melakukan analisa daerah rawan kecelakaan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam daerah; l.

menetapkan kecepatan maksimal kendaraan dan larangan menggunakan jalan sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas;

m. melaksanakan penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu untuk kelancaran lalu lintas dan angkutan; n. melaksanakan penetapan jalan tertentu yang melarang pengemudi kendaraan bermotor memberi tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu sesuai dengan peraturan lalu lintas; o. melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor di jalan daerah dan propinsi serta nasional yang berada di wilayah daerah dan/atau dengan instansi terkait; p. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis laik jalan serta perizinan Angkutan Orang dan/atau Barang; q. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor pada ruas-ruas jalan tertentu dengan mempergunakan alat penimbangan portabel; r. menfasilitasi penindakan pelanggaran lalu lintas Angkutan Jalan menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan dan perizinan Angkutan Orang dan/atau Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; s. menyediakan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan; t.

melakukan pengkajian terhadap keselamatan jalan;

u. menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi lalu lintas dengan angkutan jalan; v. melakukan bimbingan keselamatan terhadap pengendara kendaraan di jalan; w. melakukan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan; x. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan; y. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana perhubungan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Sarana dan Prasarana Perhubungan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 224 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan program pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan di dalam daerah; e. melakukan bimbingan penggunaan pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan f.

dalam daerah; mengoordinir dan mengawasi semua sumber-sumber pendapatan terminal dan perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah;

g. melaksanakan pemeliharaan fisik terminal dan parkir yang telah disediakan; h. melakukan penunjukan lokasi-lokasi dan penetapan pedoman pengelolaan parkir i.

kendaraan bermotor dan tidak bermotor; melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir melalui juru parkir yang telah

j.

ditunjuk; melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemeliharaan kebersihan dan

lingkungan terminal dan perparkiran; k. mempersiapkan proses pengesahan rancang bangun terminal transportasi jalan; l.

menyiapkan pengadaan penempatan pemeliharaan tanda-tanda lalu lintas dan papan informasi dalam kawasan terminal dan perparkiran;

m. mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan parkir kendaraan dengan instansi terkait; n. menyusun program pembangunan terminal, angkutan orang dan barang; o. merencanakan pembangunan halte bus di sepanjang jaringan angkutan umum dalam kota; p. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran di dalam daerah; q. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di jalan raya;

tempat

pembangunan,

r. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV. Bidang Komunikasi dan Informatika A.

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 1. penyelenggaraan pelaksanaan pos di pedesaan; 2. pemberian rekomendasi dan izin untuk pendirian jasa titipan; 3. pemberian izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio; 4. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wire line (end to end ) cakupan kabupaten; 5. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; 6. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; 7. pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

- 225 -

8. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; 9. pemberian rekomendasi izin ordonasi gangguan (HO), instalasi penangkal petir, dan instalasi genset dan rekomendasi izin usaha perdagangan perangkat alat komunikasi; 10. pengendalian dan penertiban terhadap pelangaran standarisasi pos dan telekominikasi; 11. melaksanakan pelayanan informasi publik; 12. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 13. pelaksanaan penyediaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 14. pelaksanaan penyebaran informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat baik langsung kepada masyarakat maupun malalui media komunikasi; 15. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; 16. pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik; 17. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. B

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Komunikasi dan Informatika; 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan 3.

C

Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Uraian Tugas: 1. Seksi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Komunikasi dan Informatika serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Komunikasi dan Informatika berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun rencana dan program di bidang pengelolaan data elektronik e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan radio; f. melaksanakan pemeliharaan dan pengevaluasian jaringan komunikasi data g. memproses pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; h. memproses pemberian izin lrekomendasi lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; i. melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan, penerapan dan alih teknologi Komunikasi dan informatika skala daerah ; j. melaksanakan bimbingan, pelayanan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

- 226 -

k. melaksanakan diseminasi informasi nasional serta koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten; l. menyiapkan penyajian informasi media audio visual yang berbasis teknologi informasi m. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengolahan dan pengembangan sistem teknologi informasi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengolahan dan pengembangan Pos dan Telekomunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Seksi Pos dan Telekomunikasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan; e. memproses pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen; f. memproses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah Daerah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; g. memproses pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan daerah; h. memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; i.

memproses pemberian rekomendasi izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

j.

melaksanakan pembangunan telekomunikasi perdesaan;

k. memproses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung internet, warung seluler atau sejenisnya; l.

memproses pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;

m. memproses pemberian izin penjualan alat dan kelengkapan telekomunikasi; n. memproses rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; o. memproses pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu daerah; p. memproses pemberian rekomendasi izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) dan pemberian rekomendasi izin instalasi penangkal petir dan pemberian izin instalasi genset; q. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan EGoverment di Daerah; r. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 227 -

3.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengolahan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi pengawasan dan pengendalian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan e. melakukan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya daerah f. melakukan penertiban jasa titipan untuk kantor agen g. melakukan pengawasan/pengendalian terhadap

penyelenggaraan

warung

telekomunikasi, warung internet, warung seluler atau sejenisnya; h. melakukan penertiban terhadap kantor cabang jasa titipan, warung internet atau yang sejenis serta penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i. j.

membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya



EDRIZAL

- 228 -

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I

Sekretariat A.

Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2.

3.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyusunan anggaran

ketatausahaan

meliputi:

urusan

rumah

tangga,

kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan

B


C


URAIAN TUGAS: 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f.

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;


laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i.

melaksanakan

pengawasan

dan

evaluasi

administrasi

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan Dinas; j.

menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;



- 229 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan

serta

menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas; i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset; j.

menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f.

merencanakan dan melaksanakan pengadaan blanko Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Blanko Akta Catatan Sipil, Formulir Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting g. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; h. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; i. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan j.

Bezetting Pegawai; melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas

k. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; l. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;

- 230 -

m. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); n. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; o. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; p. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Pendaftaran Penduduk A.

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis di bidang penerbitan administrasi penduduk, perkembangan dan mutasi penduduk; 3. menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang penerbitan administrasi penduduk, perkembangan dan mutasi penduduk; 4. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan penerbitan administrasi penduduk, perkembangan dan mutasi penduduk; 5. menyelenggarakan koordinasi penerbitan administrasi penduduk, perkembangan dan mutasi penduduk; 6. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerbitan administrasi penduduk, perkembangan dan mutasi penduduk; dan 7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

B

Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 1. Seksi Penerbitan Administrasi Penduduk; dan 2. Seksi Perkembangan dan Mutasi Penduduk.

C

Uraian Tugas 1. Seksi Penerbitan Administrasi Penduduk mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan identitas penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan identitas penduduk serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penerbitan Administrasi Penduduk berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mobilitas penduduk; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk;

g. menyeragamkan sistem penomoran Nomor Induk Kependudukan (NIK); h. menyelenggarakan analisa data kependudukan; i. menginventarisasi penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke

- 231 -

Kecamatan dan ke Nagari;

j.

melaksanakan

dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan identitas

kependudukan dan pelaksanaan pendaftaran dan perpindahan penduduk;

k. mendistribusikan blanko Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan buku administrasi kependudukan ke Kecamatan dan Nagari;

l.

melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada daerah;

m. menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka administrasi kependudukan;

n. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dan pengawasan hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran;

o. p. q. r. s.

melaksanakan sosialisasi di bidang pendaftaran penduduk; membuat Laporan Kependudukan; melaksanakan monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Perkembangan dan Mutasi Penduduk mempunyai tugas : a. petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan dan mutasi penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan dan mutasi penduduk serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perkembangan dan Mutasi Penduduk berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan pendaftaran perpindahan penduduk inter dan intra daerah, perpindahan penduduk antar negara, pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan administrasi kependudukan; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mobilitas penduduk; f.

menganalisis dan melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran

penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; g. menganalisa dan menginventarisasi data kependudukan; h. membuat laporan mutasi penduduk; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penduduk rentan administrasi kependudukan; j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III. Bidang Pencatatan Sipil A.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis di bidang kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan anak dan perceraian;

- 232 -

3. menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan anak dan perceraian; 4. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan anak dan perceraian; 5. menyelenggarakan koordinasi kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan anak dan perceraian; 6. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan anak dan perceraian; dan 7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. B

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 2.

C

Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak dan Perceraian

Uraian Tugas: 1.

Seksi Kelahiran dan kematian mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pendaftaran catatan sipil sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pendaftaran catatan sipil serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kelahiran dan Kematian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melakukan sosialisasi di bidang kelahiran dan kematian; e. melaksanakan pelayanan langsung pembuatan akta kelahiran dan kematian ; f. membuat catatan pada register akta kelahiran untuk pengangkatan anak, pengesahan, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; g. menerbitkan surat keterangan pencatatan sipil pada saat/sebagian negara dalam keadaan bencana; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program catatan sipil; i. mengoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang catatan sipil; j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.

Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak dan Perceraian mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencatatan sipil sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pencatatan sipil serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencatatan Sipil berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan pencatatan buku register dan penerbitan akta dan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengakuan anak, akta perceraian dan dokumen pencatatan lainnya;

- 233 -

e. melaksanakan pengelolaan arsip vital catatan sipil; f.

g.

h. i. j. k. l. m. n. o.

melaksanakan pencatatan dan penerbitan akta dan kutipan akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan dan kutipan akta pengesahan anak serta akta pengangkatan anak (adopsi); melaksanakan pencatatan pada kutipan akta kelahiran untuk pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahahan status kewarganegaraan dan pada kutipan akta perkawinan untuk pengesahan anak; membuat catatan pada register akta kelahiran untuk pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; membuat pencatatan pembatalan akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan akta; mengevaluasi penduduk yang telah mempunyai akta kelahiran dan kematian serta akta perkawinan bagi non muslim; mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak untuk pengangkatan anak WNA; melaksanakan pelayanan, pencatatan dan pengawasan kewarganegaraan asing serta pencatatan peristiwa penting lainnya; dan menerbitkan surat keterangan pencatatan sipil pada saat / sebagian negara dalam keadaan bencana; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Data dan Informasi Kependudukan A. Bidang Data dan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi: 1. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis di bidang pengelolaan data penduduk dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk; 3. menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang pengelolaan data penduduk dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk; 4. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pengelolaan data penduduk dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk; 5. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data penduduk dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk; 6. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan data penduduk dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk; dan 7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. B

Bidang Data dan Informasi Kependudukan terdiri dari : 1. Seksi Pengelolaan Data Penduduk; dan 2.

C

Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk.

Uraian Tugas 1. Seksi Pengelolaan Data Penduduk mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan informasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi kependudukan dan pencatatan sipil serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- 234 -

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Informasi Kependudukan dan Pencatatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun kebijakan perencanaan kependudukan skala Daerah; e. penyerasian dan penyelarasan kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten dan antar daerah; f.

meyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;

g. menyusun indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Daerah; h. mengoordinasikan dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran; i.

melakukan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik;

j.

mendayagunakan data/informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Daerah;

k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah; l.

melakukan pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk; n. melaksanakan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; o. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan sistem informasi dan administrasi penduduk sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sistem informasi dan administrasi penduduk serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Dan Administrasi Penduduk berpedoman kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyelenggarakan perekaman data penduduk e. menyediakan data penduduk (mikro) dan data agregat (makro) penduduk melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); f.

melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) maupun pusat data kependudukan di propinsi dan nasional;

- 235 -

g. membangun,

memelihara,

memutakhirkan

dan

mendayagunakan

database

kependudukan melalui SIAK; h. menyelenggarakan pengelolaan arsip vital kependudukan meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian; i.

melaksanakan pengelolaan statistik yang berhubungan dengan peristiwa penting yang meliputi lahir, mati, kawin dan cerai maupun peristiwa kependudukan yang meliputi perubahan nama, alamat dan migrasi;

j.





EDRIZAL

- 236 -

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN I.

Sekretariat A.

Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program Dalam penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2. Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan

B


C


Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Dinas; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Dinas; f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Dinas; i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas; j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 237 -

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

serta

c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis Dinas; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f.

menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan dinas i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset j.


k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l. 3.


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas; 4. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 5. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; 6. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 7. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 8. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 9. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas 10. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 11. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 12. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish) 13. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 14. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

- 238 -

15. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura A. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: 1. penyusunan program kerja di bidang tanaman dan hortikultura; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman dan hortikultura; 3. penyiapan bahan perumusan koordinasi,fasilitasi dan pembinaan di bidang tanaman dan hortikultura; 4. penyelengaraan pengelolaan di bidang tanaman dan hortikultura; 5. pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan petani tanaman dan hortikultura; 6. pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan petani tanaman dan hortikultura; 7. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman dan hortikultura. B

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan 3. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.

C

Uraian Tugas 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi, perlindungan tanaman dan mekanisasi pertanian sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan produksi, perlindungan tanaman dan mekanisasi pertanian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian; d. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi dampak teknologi produksi pertanian tanaman pangan dan mekanisasi pertanian; e. melaksanakan pengkajian, pembinaan, penerapan dan evaluasi teknologi produksi anjuran sesuai dengan tipe ekologi lahan; f. pemanfaatan lahan pembibitan dan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; g. membuat rencana pengembangan benih dan rencana kebutuhan benih dan pupuk serta memberikan rekomendasi di bidang perbenihan/ pembibitan dan pemupukan; h. mengumpulkan dan mengolah data Statistik Pertanian dan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan; i. merencanakan dan melaksanakan program Peningkatan Mutu Intensifikasi; j. menyiapkan dan mengolah ramalan produksi Tanaman Pangan; k. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengembangan usaha Pertanian Tanaman Pangan dalam mengolah dan menggali sumber daya potensi pendapatan asli daerah; l. memproses pemberian rekomendasi dan perizinan usaha budidaya pertanian tanaman pangan; m. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan Seksi Produksi Tanaman, Perlindungan Tanaman dan Mekanisasi Pertanian;

- 239 -

n. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian Perikanan Dan Peternakan; d. menyiapkan bahan pembinaan pengamatan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bimbingan terhadap pengecer dan penggunaan pestisida; e. melaksanakan penyebaran informasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyusunan laporan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan koordinasi pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); f. membimbing, mengamati dan melaksanakan pembinaan perlindungan tanaman, menyelenggarakan usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam usaha pengendalian hama dan penyakit tanaman; g. menyelenggarakan dan memonitor usaha-usaha peningkatan pengetahuan petugas dalam pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); h. menyelenggarakan program pengendalian hama dan pencegahan pencemaran lingkungan di bidang Tanaman Pangan i. menyiapkan petunjuk pembinaan pengadaan peredaran dan penggunaan benih dan pupuk; j. menyelenggarakan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman; k. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi dampak teknologi perlindungan tanaman dan mekanisasi pertanian; l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi Dan Pengembangan Lahan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan konservasi dan tataguna air serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi Dan Pengembangan Lahan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan pengkajian dan evaluasi dampak konservasi lahan; e. memberikan bimbingan dalam usaha rehabilitasi dan pengembangan lahan pertanian, pencegahan erosi dan pengelolaan lahan;

- 240 -

f.

melakukan pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemanfaatan Rehabilitasi dan

pelestarian sumber daya lahan dan inventarisasi lahan pertanian; g. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas di bidang pengamatan sumber daya lahan; h. melakukan inventarisasi dan analisa data dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan i.

dan sumber daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; menyiapkan bahan pembinaan, penggunaan, pemanfaatan, pengembangan lahan dan

j.

sumber daya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; menyiapkan rencana pengembangan areal pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk dikembangkan sesuai program Pemerintah serta melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaannya; k. melaksanakan pengkajian dan pembinaan pemanfaatan pengembangan lahan; l. menyusun data di bidang sarana dan prasarana irigasi ditingkat usaha tani; m. membantu petani dalam perencanaan dan pembuatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait; n. melaksanakan survey pemetaan konservasi lahan bekerjasama dengan instansi terkait; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. III.

Bidang Usaha Tani A.

B

Bidang Usaha Tani mempunyai fungsi: 1. penyusunan program kerja di bidang bidang bina usaha tani; 2. 3.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bidang bina usaha tani; penyiapan bahan perumusan koordinasi,fasilitasi dan pembinaan bidang bina usaha tani;

4. 5.

penyelengaraan pengelolaan di bidang bina usaha tani; pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan usaha petani;

6. 7.

pendayagunaan dan pengembangan usaha kelembagaan petani; dan penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Bina Usaha Tani.

Bidang Usaha Tani terdiri dari : 1. Seksi Sarana Produksi Padi; 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan; dan 3. Seksi Pasca Panen dan Informasi Harga

C

Uraian Tugas 1. Seksi Sarana Produksi Padi mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sarana produksi padi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sarana produksi padi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana Produksi Padi berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi dampak Produksi Padi;

- 241 -

e. melaksanakan penerapan teknologi dan evaluasi dampak produksi padi; f. melaksanakan bimbingan pembenihan, identifikasi kelayakan sumber benih, mutu benih serta pengembangannya; g. melaksanakan penyiapan lokasi atau wilayah penyebaran pengembangan tanaman padi; h. menyiapkan lokasi atau wilayah redistribusi padi; i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap peredaran pupuk; j. melaksanakan identifikasi dan memantau pemanfaatan produksi padi; k. melakukan bimbingan usaha dan pengawasan mutu hasil padi; l. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengembangan usaha produksi padi dalam mengolah dan menggali sumber daya potensi pendapatan asli daerah; m. melaksanakan pembinaan kepada petani dengan berorientasi pengembangan Agribisnis (wira usaha pertanian); n. menyiapkan petunjuk pembinaan pengadaan, peredaran dan penggunaan benih, pestisida dan pupuk; o. mengumpulkan data dan bahan pembinaan penyebaran prototype alat dan mesin pertanian; p. melaksanakan percobaan dan bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian;mengidentifikasi penggunaan alat dan mesin pertanian secara teknis dan ekonomis; q. membina pengrajin alat dan mesin pertanian; r. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bina Usaha dan Permodalan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bina Usaha dan Permodalan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Bina Usaha dan Permodalan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikulutura; e. melaksanakan pembinaan kepada para petani dan pelaku usaha di bidang tanaman pangan dan hortukultura f. merencanakan, melaksanakan pembinaan usaha dan permodalan pertanian; g. melaksanakan bimbingan usaha, pengolahan dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikulutura; h. melakukan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikulutura; i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi dampak Pasca Panen dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikulutura; j. menyusun serta menyiapkan dan memberi informasi dan persyaratan prosedur rekomendasi usaha agribisnis dan perizinan di bidang pertanian; k. melakukan bimbingan usaha dan pengawasan mutu hasil pertanian;

- 242 -

l. m. n. o. p.

menyiapkan analisa usaha berbagai komoditi pertanian; melaksanakan bimbingan usaha, pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian; memproses pemberian rekomendasi dalam perizinan usaha pertanian; menyiapkan analisa usaha berbagai komoditi hasil Pertanian Tanaman Pangan; mengumpulkan data yang berhubungan dengan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan; q. membina kios sarana produksi Tanaman Pangan; r. mengembangkan agribisnis dengan melakukan survey pemasaran produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan serta melakukan pembinaan kepada kelembagaan pemasaran; s. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 3. Seksi Pasca Panen dan Informasi Harga a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pasca Panen Dan Informasi harga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pasca Panen dan Informasi Harga berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi pasca panen; e. melakukan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; f. mengumpulkan, menyiapkan dan penyajian informasi pasar melalui papan informasi harga hasil Pertanian Tanaman Pangan g. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang grading dan standarisasi hasil Pertanian Tanaman Pangan; h. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, menyajikan informasi pasar tentang hasil pertanian; i. melaksanakan bimbingan usaha, pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan; j. mengumpulkan data, menyusun bahan pembinaan dan melakukan penerapan teknologi pasca panen produksi hasil Pertanian Tanaman Pangan; k. melakukan perhitungan kehilangan hasil (losis) produksi Pertanian Tanaman Pangan berkaitan dengan teknologi panen dan pasca panen; l. mengumpulkan dan mengolah data statistik produksi padi; m. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV

Bidang Perikanan A. Bidang Perikanan mempunyai fungsi: 1. penyusunan program kerja di bidang perikanan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan; 3. 4.

penyiapan bahan perumusan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perikanan; pelaksanaan pelayanan di bidang perikanan;

- 243 -

5. 6. 7. 8. B

Bidang Perikanan terdiri dari : 1. Seksi Budidaya Perikanan; 2. 3.

C

penyelengaraan pengelolaan di bidang perikanan; pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan pembudidaya perikanan; pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya perikanan; dan penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perikanan;

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan; dan Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Uraian Tugas 1.

Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dana bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan budi daya perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan budidaya Hasil Perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Budidaya Perikanan berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. pelaksanaan kebijakan 1) pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 2) mutu benih dan produk benih ikan; 3) pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar; 4) pengelolaan, penggunaan sarana dan prasarana pembudidyaan ikan; 5) pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan; 6) keramba jaring apung di perairan umum; 7) akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan; dan 8) pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. e. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan f. pelaksanaan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan g. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi; h. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM i. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempumyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Perikanan berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 244 -

d. melakukan Pengawasan terhadap : 1) pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan; 2) pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan umum; 3) pembenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit; 4) pengadaan,penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, residu antibiotika dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta pakan ikan; 5) mutu benih dan induk , pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; 6) Pemanfaatan sumberdaya ikan dan perlindungan sumberdaya ikan; 7) pembuatan alat penangkap ikan; 8) reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam; 9) alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan 10) perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. e. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan; f. pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemafaatan sumberdaya perairan; g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan perairan; h. dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan i. 3.

diperairan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Usaha dan Pemasaran hasil Perikanan berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha dan pemasaran ikan; e. melaksanakan pembinaan pengolahan hasil produksi perikanan; f. melaksanakan bimbingan usaha, pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan; g. melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi dampak Pasca Panen dan pemasaran hasil perikanan; i.

mengumpulkan data, menyusun bahan pembinaan dan melakukan penerapan teknologi pasca panen produksi hasil perikanan;

j.

menyusun serta menyiapkan dan memberi informasi dan persyaratan prosedur rekomendasi usaha agribisnis dan perizinan perikanan;

k. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, menyajikan informasi pasar tentang hasil perikanan; l.

mengumpulkan, menyiapkan dan penyajian informasi pasar melalui papan informasi harga hasil perikanan;

- 245 -

m. mengembangkan agribisnis dengan melakukan survey pemasaran produksi hasil perikanan serta melakukan pembinaan kepada kelembagaan pemasaran; n. mengoordinasikan sistem permodalan, promosi dan investasi dan pengembangan usaha di bidang perikanan; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya IV

Bidang Peternakan A.

Bidang Peternakan mempunyai fungsi: 1. penyusunan program kerja di bidang peternakan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan; 3. penyiapan bahan perumusan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di peternakan; 4. pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan; 5. penyelengaraan pengelolaan di bidang peternakan; 6. pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan petani peternak; 7. pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan petani peternak; dan 8. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang peternakan;

B

Bidang Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Produksi Ternak; 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 3.

C

Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Uraian Tugas 1. Seksi Produksi Ternak mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan reproduksi dan produktivitas ternak sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan peningkatan reproduksi dan produktivitas ternak serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Produksi Ternak dengan berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi untuk peningkatan peningkatan reproduksi dan produktivitas ternak; e. penyiapan bahan penyusunan dan pengawasan peternakan di daerah; f. penyiapan bahan penyusunan peta potensi peternakan di daerah; g. bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat; h. pengembangan lahan hijauan makanan ternak; i. j.

penyiapan bahan penyusunan padang pengembalaan; bimbingan seleksi ternak bibit di daerah;

k. bimbingan standar perbibitan dan plasma nutfah di daerah; l. bimbingan registrasi / pencatatan ternak bibit di daerah; m. bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak; n. bimbingan produksi mani beku lokal untuk daerah; o. bimbingan penerapan standar – standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi tenaga kerja, mutu dan metode di daerah; p. bimbingan peredaran mutu bibit di daerah;

- 246 -

q. pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan di daerah; r. bimbingan kastrasi ternak non bibit di daerah; s. bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta t.

pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah di daerah; bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta

pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah di daerah; u. bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta di daerah; v. bimbingan perizinan produksi ternak bibit di daerah; w. bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek di daerah; x. bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) di daerah; y. bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri di daerah; z. bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul di daerah; aa. bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi di daerah; bb. bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan di daerah; cc. bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak di daerah; dd. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman dan landasan kerja; b.

c.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berpedoman kepada rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. e.

penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di daerah; pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit

f.

hewan menular di daerah; pencegahan penyakit hewan menular di daerah;

g. h.

penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di daerah; pengaturan dan pengawasan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari

i.

Indonesia antar provinsi di daerah; Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit,

j.

bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya; pelaksanaan pelayanan medik / paramedik veteriner di daerah;

k.

pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular / non menular, penyakit individual,

l.

penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi; pemberian izin usaha RPH / RPU;

m. n.

bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan; sertifikasi kesehatan hewan yang keluar / masuk daerah;

- 247 -

o.

pemberian izin rumah sakit hewan / pasar hewan;

p. q.

pemberian izin praktek dokter hewan; pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat

r.

hewan, poultry shop dan pet shop di daerah; pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;

s.

pemberian surat keterangan asal / kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;

t. u.

pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di daerah; bimbingan pelaksanaan penerapan NKV di daerah;

v.

bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit

w.

hewan dan pelayanan Kesehatan Hewan; pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari / ke daerah;

x.

bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan ( Puskeswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);

y.

bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;

z. bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan; aa. bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar; bb. bimbingan dan pengawasan pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu; cc. bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil); dd. bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); ee. ff.

bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan; bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit indiviual / menular yang

mewabah; gg. bimbingan pelaksanaan penutupan pada penyakit hewan menular yang mewabah; hh. bimbingan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan; ii.

bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;

jj. bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis; kk. bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non ll.

pangan; penerapan kebijakan dan pedoman Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat

Veteriner dan kesejahteraan hewan di daerah; mm. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH); nn. monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV); oo. pengawasan lalu lintas produk ternak dari / ke daerah; pp. bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;

- 248 -

qq. bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan rr.

Kesehatan Hewan di daerah; pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di daerah;

ss. tt.

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan Kesehatan Hewan,

Kesehatan Masyarakat Veteriner serta kesejahteraan hewan; uu. pengawasan urusan kesejahteraan hewan; vv. bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah; ww. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan xx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan pemasaran hasil peternakan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan /kredit program peternakan; d. bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis di daerah; e. bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro nagari di daerah; f. bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan program kredit di daerah; g. bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan di daerah; h. bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan i. j.

hasil bahan asal hewan di daerah; bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di daerah; bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di daerah;

k. promosi komoditas peternakan di daerah; l. bimbingan analisis usaha peternakan dan pemasaran hasil peternakan di daerah; m. bimbingan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama peternakan di daerah; n. bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran; o. pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan; p. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; q. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan; r. bimbingan dan pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL di bidang peternakan; s. bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan; t. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;

- 249 -

u. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan serta kemasan hasil peternakan; v. bimbingan pemasaran hasil peternakan; w. penyebarluasan informasi pasar ternak; x. penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan; y. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan; z. pemberian izin usaha budidaya peternakan di daerah; aa. bimbingan penerapan sistem informasi pasar komoditi peternakan; bb. bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh; cc. bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi dan calon penggaduh; dd. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di daerah; ee. pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak; ff. bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak; gg. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di daerah; hh. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



EDRIZAL

- 250 -

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SOLOK I. Fungsi A. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; B. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati ; C. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; D. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; E. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/ atau aparatur lainnya; F. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan G. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; II. Uraian Tugas A.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian tata usaha berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. menyiapkan data statistik kantor; 5. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup Kantor; 6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor; laporan kemajuan 7. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat pelaksanaan kegiatan; 8. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor ; 10. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Kantor 11. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; 12. menyelenggarakan anggaran belanja Kantor dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; 13. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang 14. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor 15. melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset;

- 251 -

16. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 18. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; 19. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; 20. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22. melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Kantor; 23. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); 26. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 28. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 29. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. B.

Seksi Penyidikan dan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyidikan dan pembinaan PPNS sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Penyidikan dan pembinaan PPNS serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS berpedoman kepada rencana strategis SATPOL PP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4. menyusun rencana penyidikan dan pembinaan PPNS;

Daerah ;

5. menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan; 6. meminta bahan-bahan tentang kelengkapan proses penyidikan kepada instansi terkait; 7. melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku; 8. melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 9. menindaklanjuti hasil temuan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan PPNS; 11. melakukan koordinasi pengawasan dalam rangka pembinaan terhadap PPNS; 12. melanjutkan hasil penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum/Pengadilan Negeri melalui Kepolisian; 13. melakukan koordinasi dengan aparat hukum lainnya;

- 252 -

14. melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; 15. memanggil dan memeriksa pelanggar Peraturan Daerah; 16. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Petugas Keamanan Dalam (PKD); 17. mengoordinasikan kegiatan Penyidikan dan Penindakan dengan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan selaku Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kecamatan; 18. menyusun arsip/berkas-berkas pelanggaran dalam suatu administrasi yang aman; 19. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C.

Seksi Operasi mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan operasi sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan operasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Operasi berpedoman kepada rencana strategis SATPOL PP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. melaksanakan operasi penertiban Peraturan Daerah; 5. menyusun program penertiban dan melaksanakan operasi penertiban pedagang kaki lima dan gangguan trantib lainnya; 6. menyusun program dan melaksanakan penertiban anak sekolah yang berada di tempat-tempat perjudian, playstation, Warung Internet (warnet), taman bacaan yang berseragam sekolah pada jam sekolah; 7. melakukan penertiban tumpukan bangunan/bahan bangunan di jalan umum; 8. melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan orang gila; 9. menyusun program penertiban bangunan liar, penjualan minuman keras, Wanita Tuna Susila (WTS) dan pembawa senjata tajam; 10. menertibkan tempat penyewaan playstation dari perjudian dan anak-anak sekolah yang berseragam sekolah; 11. menertibkan pengunjung taman bacaan dari anak-anak/pelajar yang berseragam sekolah di dalam jam sekolah; 12. menertibkan pemasangan spanduk dan reklame yang mengganggu keindahan; 13. menertibkan warung-warung kelambu pada bulan Ramadhan; 14. menertibkan penjualan karcis/tiket pada kegiatan keramaian yang tidak sesuai dengan ketentuan; 15. menyusun program dan melaksanakan penertiban Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan; 16. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemakaian aset-aset daerah baik yang bergerak atau tidak bergerak; 17. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi) sesuai ketentuan yang berlaku; 18. melaksanakan patroli pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta ketertiban umum wilayah; 19. melaksanakan pembinaan dan penertiban premanisme dan kenakalan remaja;

- 253 -

20. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 21. menyusun personil dan melaksanakan pengamanan terhadap tamu Pemerintah Daerah ; 22. menyusun dan menyiapkan petunjuk dan pedoman operasi serta pengawalan; 23. menyiapkan langkah-langkah antisipasi pengamanan terhadap unjuk rasa, huru-hara, perkelahian dan acara keramaian serta kegiatan pemerintah; 24. memonitor dan melaksanakan penindakan terhadap warung, toko, rumah makan yang menjual minuman keras; 25. membantu instansi lain dalam kegiatan operasi terpadu terhadap penegakan disiplin pegawai dan kegiatan operasi lainnya; 26. menyusun program dan melaksanakan penertiban dan operasi secara terpadu terhadap penyakit masyarakat; 27. melaksanakan penertiban dan operasi terhadap hotel-hotel, penginapan dan objek wisata dari perbuatan maksiat; 28. melaksanakan tugas pengamanan pejabat negara Kabupaten Solok sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 29. menyusun rencana dan melaksanakan penertiban dan operasi secara terpadu terhadap bangunan liar yang melanggar ketentuan yang berlaku; 30. melaksanakan dan mengoordinasikan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA); 31. menyiapkan petunjuk pelaksanaan terhadap pengawalan Bupati; 32. mengoordinasikan semua kegiatan operasi dengan instansi lain; 33. melaksanakan penertiban dan operasi secara terpadu terhadap pelanggar Peraturan Daerah; 34. melaksanakan penertiban dan operasi terhadap peredaran film dan kepemilikan senjata tajam serta Video Compect Disk (VCD) dan Digital Video Disk (DVD) yang berbau porno; 35. melaksanakan pengawasan, operasi dan razia terhadap siswa yang menimbulkan kerawanan trantib di dalam dan di luar jam sekolah; 36. memonitor kasus-kasus penyakit masyarakat dan upaya tindak lanjut; 37. mengoordinasikan kegiatan Operasi dengan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan selaku Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kecamatan; 38. menyusun pelaksanaan dan pengawasan apel dan piket intern Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; 39. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 40. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D.

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi

Pembinaan dan Penyuluhan

berpedoman kepada rencana strategis

SATPOL PP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

4. melaksanakan tugas administrasi Ketenteraman dan ketertiban umum; 5. menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan tertib reklame, Surat Izin

- 254 -

Tempat Usaha (SITU) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

6. menyusun program pembinaan dan penyuluhan

terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3);

7. menyusun program pembinaan dan penyuluhan secara terpadu terhadap peredaran film dan rental Video Compect Disk (VCD) dan Digital Video Disk (DVD) yang berbau porno;

8. menyusun program pembinaan dan penyuluhan terhadap anak sekolah yang berada di tempattempat perjudian, playstation, taman bacaan yang berseragam sekolah pada jam sekolah;

9. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap berbagai jenis penyakit masyarakat; 10. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap petugas poskamling; 11. melakukan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis dan orang gila; 12. menyusun program pembinaan dan penyuluhan bangunan liar, penjualan minuman keras, Wanita Tuna Susila (WTS) dan pembawa senjata tajam;

13. melakukan pembinaan dan penyuluhan di tempat penyewaan playstation dari perjudian dan anak-anak sekolah yang berseragam sekolah;

14. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengunjung taman bacaan dari anakanak/pelajar yang berseragam sekolah di dalam jam sekolah;

15. melakukan penertiban pemasangan spanduk dan reklame yang mengganggu keindahan ; 16. mengoordinasikan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dengan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan selaku Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan;

17. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. E.

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis SATPOL PP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat; 5. menyusun program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan; 6. menginventarisasi permasalahan daerah rawan gangguan Ketenteraman dan ketertiban; 7. menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama tokoh masyarakat; 8. menyiapkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat; 9. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dengan instansi terkait; 10. merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional; 11. mengumpulkan dan mengolah data mengenai perkembangan serta permasalahan dalam rangka pendistribusian kebutuhan dasar dan bahan pokok ke masyarakat; 12. memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka

- 255 -

penanggulangan daerah rawan konflik Ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 13. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan oganisasi massa terkait di bidang perlindungan masyarakat; 14. memonitor pelaksanaan kegiatan poskamling; 15. mengoordinasikan kegiatan Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum Kecamatan selaku Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kecamatan; 16. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 256 -

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KECAMATAN KABUPATEN SOLOK I

Fungsi A. Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program 2.

Dalam penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.

3.

Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan

II

Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

III

Uraian Tugas A. Sekretariat 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan berpedoman kepada rencana strategis kecamatan; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset kecamatan; e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kecamatan i. melaksanakan verifikasi , akuntansi keuangan dan aset j. menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kantor; l. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; m. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; n. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kecamatan;

- 257 -

o. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; p. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan b.

kepegawaian sebagai pedoman kerja; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

c.

menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis kantor;

d. e.

menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ;

f.


g.

keprotokoleran; menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;

h.


i. j.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada kecamatan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

k.

menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar,

l.

izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman

disiplin (punish) m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur;

B

n.

menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

o. p.

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,

petunjuk teknis,

data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan; 5. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan hukum;

- 258 -

7. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengumpulan data dan pemberian rekomendasi penyusunan risalah tanah; 8. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik; 9. melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah; 10. melakukan proses administrasi Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) 11. merekomendasikan pelaksanaan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), pendataan keluarga, register jumlah penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. mengoordinasikan pendataan kader generasi muda untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS); 13. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, sosial, kesehatan dan keagamaan di Kecamatan dengan unit kerja/instansi terkait; 14. mengoordinasikan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial; 15. memfasilitasi pemberian bantuan kepada masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan; 16. mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan kelompok sosial masyarakat; 17. mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan kelompok usaha bersama; 18. mengoordinasikan pelaksanaan program ketenagakerjaan; 19. melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi Kartu Sehat, Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik; 20. mengoordinasikan penumbuh kembangan lembaga sosial kemasyarakatan; 21. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan unit kerja/instansi terkait; 22. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. C.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum; 3. menyusun rencana, program kerja dan menyusun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengoordinasikan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; 5. memantau setiap kegiatan masyarakat yang bersifat hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta kegiatan-kegiatan yang menjurus pada perbedaan unsur Suku, Ras, Agama, Antar Golongan (SARA) baik organisasi partai politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban di Kecamatan serta pelanggaran Peraturan Daerah; 6. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan, pembuangan air limbah dan pengaliran drainase daerah permukiman;

- 259 -

7. melakukan pembinaan tertib lingkungan; 8. mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan dengan unit kerja/instansi terkait; 9. memberikan rekomendasi perizinan telekomunikasi dan jaringan;

dan

pembangunan

di

bidang

komunikasi,

10. memberikan rekomendasi izin dan pembangunan terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); 11. memberikan rekomendasi izin pendirian kantor agen jasa titipan; 12. menyelenggarakan sebagian tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan Masyarakat di lingkungan di lingkungan kecamatan dalam bentuk koordinasi dan pelaporan kepada instansi terkait; 13. mengoordinasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA); 14. mengoordinasikan pengawasan dan penertiban bangunan diwilayah kecamatan; 15. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. D.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan dan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas : 1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pendapatan dan ekonomi pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pendapatan dan ekonomi pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan Dan Ekonomi Pembangunan berpedoman kepada rencana strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 5. mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendapatan dan ekonomi pembangunan 6. melakukan proses administrasi pemberian dan/atau rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 7. melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi izin usaha; 8. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Kecamatan berprestasi; 9. mengoordinasikan penyusunan profil Kecamatan; 10. mengoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan; 11. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan; 12. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan urusan pembangunan di Kecamatan; 13. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan; 14. melaksanakan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan dengan Kecamatan; 15. memantau, mengawasi dan mengoordinasikan dana bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di Kecamatan; 16. mengoordinasikan pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;

- 260 -

17. 18. 19. 20. 21.

mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi terkait; mengoordinasikan penumbuhkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda, olah raga, sosial dan kesehatan ; membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



EDRIZAL

- 261 -

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL

:

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK

I. Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran 2. Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian C. Uraian Tugas 1. Subbag Perencanaan, Monev dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyiapkan data statistik Badan; e. menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup f.

Badan; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;


laporan kemajuan

pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Badan;

- 262 -

i.

melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Badan ;

j.

menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;



2. Subbag Keuangan mempunyai tugas a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Badan e. meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara ; f.

menyelenggarakan anggaran belanja badan dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;

g. melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang h. menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Badan i.

melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset

j.

menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut

laporan

hasil pemeriksaan k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.


3. Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis

yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan

kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan ; f.


g. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; i.

melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Badan;

j.


- 263 -

k. menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; l.

menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish)

m. menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; n. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; o. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan A. Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana; 2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana; 3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;dan 4. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana. B. Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan; dan 2. Seksi Kesiapsiagaan. C. Uraian Tugas 1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; e. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, f.

provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana di Daerah ; g. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ; h. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; i.

menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: 1) perencanaan penanggulangan bencana; 2) pengurangan resiko bencana; 3) pencegahan;

- 264 -

4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 5) persyaratan analisis resiko bencana; 6) penegakan rencana tata ruang; 7) pendidikan dan pelatihan; dan 8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. j.

menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi: 1) pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 2) pemahaman tentang kerentanan masyarakat; 3) analisis kemungkinan dampak bencana; 4) pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; 5) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan 6) alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

k. meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;

l.

1) pengenalan dan pemantauan resiko bencana; 2) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; 3) pengembangan budaya sadar bencana; 4) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan 5) penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana; n. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana; o. melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi: 1) identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; 2) kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; 3) pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; 4) pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan 5) penguatan ketahanan sosial masyarakat. p. meninjau dan mengoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan; q. melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana; r.

melakukan dan mengoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;

- 265 -

t.

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan

penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi; u. menyusun dan mengoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya; v. memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); w. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana ; x. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; y. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; e. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui: 1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 2) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; 3) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 4) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; 5) penyiapan lokasi evakuasi; 6) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. f.

melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui: 1) pengamatan gejala bencana; 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana; 3) pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; 4) penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

5) pengambilan tindakan oleh masyarakat. g. menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;

- 266 -

h. mengoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat; i.

melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui: 1) pelaksanaan penataan tata ruang; 2) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan 3) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;

j.

melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

k. menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan,dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi; l.

menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;

m. menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; n. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; o. menginventarisasi permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana; p. menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana; q. melakukan pembinaan, pengawasan dan mengoordinir anggota Search And Rescue (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian); r.

mengoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;

s. mengoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; t.

menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun nagari;

u. merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah; v. menyusun dan mengoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya; w. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap

sebulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; x. penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat; y. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 267 -

III. Bidang Kedaruratan dan Logistik A. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik; 3. komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; 4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik; dan 5. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. B. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 1. Seksi Kedaruratan; dan 2. Seksi Logistik C. Uraian tugas 1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; f. menginventarisasi para pengungsi; g. menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi; h. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; j. menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; 2) penentuan status keadaan darurat bencana; 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4) pemenuhan kebutuhan dasar; 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. k. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi: 1) cakupan lokasi bencana; 2) jumlah korban; 3) kerusakan prasarana dan sarana; 4) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 5) kemampuan sumber daya alam maupun buatan

- 268 -

l.

m.

n. o.

p.

q.

r.

s. t. u. v. w. x. y.

menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi: 1) pengerahan sumber daya manusia; 2) pengerahan peralatan; 3) pengerahan logistik; 4) imigrasi, cukai, dan karantina; 5) perizinan; 6) pengadaan barang/jasa; 7) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; 8) penyelamatan; dan 9) komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: 1) pencarian dan penyelamatan korban; 2) pertolongan darurat; dan/atau 3) evakuasi korban. menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan; menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya; mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan: 1) kebutuhan air bersih dan sanitasi; 2) pangan; 3) sandang; 4) pelayanan kesehatan; 5) pelayanan psikososial; dan 6) penampungan dan tempat hunian. melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar; memberikan perlindungan prioritas terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas: 1) bayi, balita, dan anak-anak; 2) ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3) penyandang cacat; dan 4) orang lanjut usia. memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; menyiapkan dan mengoperasionalkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS); melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penangan pengungsi; mengoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi; merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah; menyusun dan mengoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- 269 -

z. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan aa. maksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Logistik mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik; e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik; f. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik; g. melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah; h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; i. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; j. mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional; k. menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logislik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana. m. menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana; n. meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya; o. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik; p. menyusun dan mengoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; q. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; r. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. IV. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi A. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; 2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana; 3. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan 4. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

- 270 -

B. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: 1. Seksi Rehabilitasi; dan 2. Seksi Rekonstruksi. C. Uraian Tugas 1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana; g. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan: 1) perbaikan lingkungan daerah bencana; 2) perbaikan prasarana dan sarana umum; 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 4) pemulihan sosial psikologis; 5) pelayanan kesehatan; 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; 7) pemulihan sosial ekonomi budaya; 8) pemulihan keamanan dan ketertiban; 9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan 10) pemulihan fungsi pelayanan publik. h. menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; i. melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan: 1) pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; 2) kondisi sosial; 3) adat istiadat; 4) budaya; dan 5) ekonomi. j. melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung; k. melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana; l. melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;

- 271 -

m. menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait; n. menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat: 1) data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana; 2) data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana,dan perkiraan kerugian; 3) potensi sumber daya yang ada di daerah bencana; 4) peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas; 5) rencana program dan kegiatan; 6) gambar desain; 7) rencana anggaran; 8) jadwal kegiatan; dan 9) pedoman rehabilitasi. o. melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup; 1) perbaikan infrastuktur; dan 2) fasilitas sosial dan fasilitas umum. p. menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan; 1) persyaratan keselamatan; 2) persyaratan sistem sanitasi; 3) persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan 4) persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air. q. melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah; r. menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD; s. menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; t. melaksanakan dan mengoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait; u. melakukan dan mengoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa; 1) bantuan konseling dan konsultasi keluarga 2) pendampingan pemulihan trauma; dan 3) pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

- 272 -

v. melakukan dan mengoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD yang dilakukan melalui upaya-upaya : 1) membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka; 2) membantu perawatan korban bencana yang meninggal; 3) menyediakan obat-obatan; 4) menyediakan peralatan kesehatan; 5) menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan 6) merujuk ke rumah sakit terdekat. w. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; x. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan; y. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: 1) layanan advokasi dan konseling 2) bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan 3) pelatihan. z. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya: 1) mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan 3) koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban. a.a Melaksanakan dan mengkooodinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya: 1). mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya; 4) penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan; 5) konsolidasi para petugas pemerintahan; 6) pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan 7) pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait. b.b melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya : 1) rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik; 2) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan 3) pengaturan kembali fungsi pelayanan publik. cc. memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja; dd. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; ee. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; ff. mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya; gg. menyusun dan mengoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

- 273 -

hh. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; ii. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rekonstruksi; e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana di bidang rekonstruksi; f.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan rekonstruksi akibat bencana;

g. menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara; h. menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 7) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. i.

menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;

j.

melaksanakan dan mengoordinasikann kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat; 1) rencana struktur ruang wilayah; 2) rencana pola ruang wilayah; 3) penetapan kawasan; 4) arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan 5) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

- 274 -

k. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana; l. menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan: 1) rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional; 2) rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk; 3) rencana kerja dan anggaran; 4) dokumen pelaksanaan; 5) dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan 6) dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan m. melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan; n. menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi; 1) rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa; 2) dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 3) rencana kerja; 4) dokumen kerjasama dengan pihak lain; 5) dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan 6) ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. o. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana; p. melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara: 1) menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana; 2) mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana; 3) penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; 4) mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana; 5) melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan. q. melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan: 1) mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan; 2) menyesuaikan dengan tata ruang; 3) memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah; 4) memperhatikan kearifan lokal; dan 5) menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

- 275 -

r.

melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya: 1) melakukan kampanye peduli bencana; 2) mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan 3) mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi

bencana. s. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya: 1) pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana; 2) pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan 3) mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif. t.

melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya: 1) penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan 2) pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

u. melakukan pemantauan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; v. menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD; w. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana; x. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; y. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; z. mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana; aa. menyusun dan mengoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; bb. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BUPATI SOLOK, dto SYAMSU RAHIM


EDRIZAL

- 276 -

��

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH

Recommend Documents