TUGAS POKOK, FUNGSI SKPD

BAB 2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

BAB

2

TUGAS POKOK, FUNGSI SKPD 2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, diatur berdasarkan PERDA No. 38 Tahun 2008, tentang struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Kepala Bidang Kebudayaan d. Kepala Bidang Kesenian e. Kepala Bidang Pemasaran wisata f. Kepala

Bidang

Pengelolaan

Obyek

dan

Sarana

Kepariwisataan. Bagian susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Rencana Strategi 2011 – 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

2- 1



2- 2


2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 2.2.1. Kepegawaian Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan

berjumlah

211 orang,

dan

berdasarkan status kepegawaian terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 157 Orang, Calon Pegawai Negeri Sipil berjumlah 54 orang, Tenaga Honor Lepas (THL) berjumlah 41 orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan baik dari SD, SMP, SMA, D3, S1 dan S2. Secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No. 1 2

Unit Kerja PNS CPNS

S2 14 -

S1 47 7

Total

14

54

Tingkat Pendidikan D3 SLTA 6 64 2 39 8

103

SLTP 16 6

SD 10 -

22

10

SLTP -

SD -

-

-

Jumlah 157 54 211

Tabel 2.3. Tenaga Honor Lepas No. 1

Unit Kerja THL

S2 -

S1 -

Total

-

-

Tingkat Pendidikan D3 SLTA 41

-

41


Jumlah 41

41

2- 3


2.3.

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD a. Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. b. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi: 1. Merumuskan

kebijakan

teknis

operasi

dibidang

Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Melaksanakan

kebijakan

operasional,

pemberian

bimbingan dan pembinaan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.4.

Sistem Prosedur Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)

2.4.1. Dinas Kebudayaan Kartanegara

dan

Pariwisata

Kabupaten

Kutai

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.


2- 4


b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

2.4.2. Tugas Kepala Dinas 1. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Kebudayan dan Pariwisata. 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati. 5. Merumuskan kegiatan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaiian dan urusan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Merumuskan

rencana

strategis

serta

kebijakan

operasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang meliputi

urusan

bidang

Kebudayaan,


Kesenian,

2- 5


Pemasaran Wisata, Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan. 7. Merumuskan

kebijakan

operasional

di

bidang

Kebudayaan, Kesenian, Pemasaran Wisata, Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan. 8. Merumuskan penyusunan

penyusunan laporan

penetapan

akuntabilitas

kinerja

kinerja

dan

instansi

pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 9. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis dan kebijakan

operasional

di

bidang

Kebudayaan

dan

Pariwisata, yang meliputi urusan bidang Kebudayaan, Kesenian, Pemasaran Wisata, Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan serta perumusan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 10. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. 2.4.3. Tugas Sekretaris 1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan. 2. Menyusun rencana kerja secretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. 4. Mengkonsultasikan seluruh kegiatan secretariat kepada Kepala Dinas. Rencana Strategi 2011 – 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

2- 6


5. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 6. Melaksanakan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Mengkonsultasikan setiap kegiatan kegiatan secretariat yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas. 8. Melaksanakan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Mengkoordinasikan,

menghimpun

dan

menyusun

rencana stategis serta kebijakan operasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi urusan bidang Kebudayaan, Kesenian, Pemasaran Wisata, Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan. 10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinarja instansi pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan pajak-Pajak Pribadi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 12. Mengkoordinasikan

laporan

rekapitulasi

daftar

hadir

bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kertanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. 13. Mengkoordinasikan

penyusunan

pertanggungjawaban

(LKPJ)

laporan Bupati,


keterangan Laporan

2- 7


Penyelenggara

Pemerintah

Daerah

(LPPD),

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BAPPEDA setiap akhir tahun. 14. Mengkoordinasikan sub-sub bagian yang melaksanakan urusan

umum,

kerumahtanggaan,

keuangan

dan

kepegawaiian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 15. Menyiapkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinarja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 16. Mengkoordinasikan

urusan

rumahtangga

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata. 17. Mengkoordinasikan

inventarisasi

dan

mempersiapkan

rencana penghapusan barang perlengkapan. 18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

secretariat

serta

mencari

alternatif

pemecahannnya. 19. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan

yang

berkaitan

dengan

urusan

kesekretariatan. 20. Melaksanakan

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

lainnya yang diberikan oleh atasan. 2.4.4. Tugas Kepala Sub Bagian Umum 1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan. 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.


2- 8


3. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 4. Mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Umum yang bersifat urgen kepada sekretaris. 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum serta mencari alternative pemecahannnya. 7. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Umum. 8. Melakukan

urusan

surat-menyurat,

kearsipan

dan

dokumentasi. 9. Melakukan urusan kerumahtanggaan kantor, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor serta kehumasan dan protocol. 10. Melakukan layanan administrasi. 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok kepada atasan. 12. Melakukan

urusan

pengadaan,

inventarisasi,

dan

penghapusan barang perlengkapan. 13. Melaksanakan layanan administrasidalanm lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 14. Menghimpun dokumen

dan

menyerahkan

pengadaan

barang

di

seluruh

saliunan

lingkungan


Dinas

2- 9


Kebudayaan dan Pariwisata secara sistematis kepada Kantor Pengelolaan Aset Daerah. 15. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sub Bagian Umum. 16. Melaksanakan

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.4.5. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan 1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan. 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 4. Mengkonsultasikan

seluruh

kegiatan

Sub

Bagian

Keuangan yang bersifat urgen kepada sekretaris. 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 6. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Keuangan. 7. Menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal

penganggaran,

penatausahaan,


akuntansi

dan

2- 10


pertanggungjawaban keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 8. Menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen

penganggaran,

penatausahaan,

akuntansi

dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 9. Menyiapkan bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan

pembinaan

kegiatan

penganggaran,

penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 10. Menyiapkan bahan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinarja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 11. Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usula rencana kegiatan dan anggaran. 12. Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan

anggaran

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata. 13. Membuat Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 14. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sub Bagian Keuangan. 15. Melaksanakan

dan

melaporkan

kegiatan

kedinasan

lainnya yang diberikan oleh atasan.


2- 11


2.4.6. Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan. 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Kepegawaian. 4. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian

Kepegawaiansebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas. 5. Mengkonsultasikan

setiap

kegiatan

Sub

Bagian

Kepegawaian yang bersifat urgen kepada sekretaris. 6. Menghimpun

bahan

dan

data

untuk

perumusan

kebijakan terkait dengan urusan kepegawaiian dan diklat. 7. Menyusun laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD dan Bagian OrganisasiSetdakab Kutai Kertanegara. 8. Menyampaikan data PNS yang telah mengikuti diklat penjenjangan structural dan diklat teknis / fungsional kepada BKD. 9. Mengusulkan pengangkatan CPNS menjadi PNS sesuai syarat

yang

ditentukan

dan

pengangkatan

dalam

jabatan structural untuk mengisi jabatan kosong serta SK jabatan/penetapan

PNS

di

lingkungan

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.


2- 12


10. Menginventarisasi

dan

menyiapkan

tenaga

analis

jabatan dalam rangka penyusunan uraian tugas jabatan structural dan non structural serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 11. Menyiapkan daftar hadir harian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 12. Menghimpun,

memproses

data

dan

pemberian penghargaaan, pension

mengusulkan

dan pemberian

sanksi bagi PNS. 13. Mengusulkan rencana cuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 14. Menyusun

daftar

urut

kepangkatan

dan

fasilitasi

pembuatan DP3 PNS. 15. Menghimpun,

mengusulkan

kelengkapan

administrasi

pembuatan asuransi kesehatan PNS, TASPEN, TAPERUM dan KARPEG. 16. Menyusun daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat,

gaji

berkala

serta

KP

4

pegawai

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata. 17. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sub Bagian Kepegawaian. 18. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


2- 13


2.4.7. Tugas Kepala Bidang Kebudayaan 1. Memimpin, membina,

merencanakan, mengendalikan

mengkoordinasikan,

dan

mengawasi

semua

kegiatan Bidang Kebudayaan. 2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Kebudayaan. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di Bidang Kebudayaan

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas. 4. Merumuskan

kebijakan

operasional

di

Bidang

Kebudayaan, yang meliputi urusan bidang Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Purbakala, Sejarah dan Nilai Tradisional,

Pengembangan

dan

Pembinaan

Permuseuman. 5. Mengkonsultasikan kegiatan urusan Bidang Kebudayaan yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas. 6. Merencanakan induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 7. Merencanakan

dan

melaksanakan

kebijakan

nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI Bidang Kebudayaan. 8. Merencanakan

dan

melaksanakan

kebijakan

nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai

kriteria

sistem

pemberian

penghargaan/anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa di Bidang Kebudayaan.


2- 14


9. Menyiapkan

rencana

pelaksanaan

kebijakan

nasional/provinsi mengenai kerjasama luar negeri di Bidang Kebudayaan skala kabupaten. 10. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kebudayaan yang meliputi Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Purbakala, Sejarah dan Nilai Tradisional, Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Mengkoordinasikan

para

Kepala

Seksi

agar

terjalin

kerjasama yang baik. 12. Mengatur dan mendistribusikan tugas, memberikan arah dan

petunjuk,

serta

memeriksa

hasil

pelaksanaan

kegiatan para Kepala Seksi agar Bidang Kebudayaan dapat terlaksana. 13. Menyusun pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan museum dan pemanfaatan benda cagar budaya. 14. Melaksanakan

pengembangan

jaringan

informasi

kebudayaan. 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Bidang Kebudayaan. 16. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. Dalam struktur organisasi dinas Kebudayaan dan Pariwisata masingmasing bidang membawahi beberapa kepala seksi diantaranya sebagai berikut:


2- 15


a) Tugas Kepala Seksi Perlindungan dan Pembinaan Purbakala 1) Memimpin,

merencanakan,

membina, kegiatan

mengendalikan staff

Seksi

dan

mengkoordinasikan, mengawasi

Perlindungan

dan

semua

Pembinaan

Peninggalan Purbakala. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan

Perlindungan

dan

pembinaan

Peninggalan

Purbakala. 3) Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pokok

urusan

Perlindungan dan pembinaan Peninggalan Purbakala sebagai

bahan

informasi dan pertanggungjawaban

kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Perlindungan dan pembinaan Peninggalan Purbakala yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional “Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage” skala kabupaten. 6) Menyiapkan bahan penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB) situs skala kabupaten. 7) Menyiapkan bahan penetapan Benda Cagar Budaya (BCB) situs skala kabupaten.


2- 16


8) Menyiapkan

bahan

penyelenggaraan

dan

penerapan

kebijakan

pengelolaan

museum

di

Kabupaten Kutai Kertanegara. 9) Menyiapkan bahan penerapan pedoman penelitian arkeologi. 10) Menyiapkan bahan penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. 11) Menyiapkan

bahan

penerapan

pedoman

hasil

pengangkayan peninggalan bawah air skala kabupaten. 12) Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan pembinaan Peninggalan Purbakala. 13) Menyiapkan bahanpenerbitan Surat Keterangan Pinjam Pakai (Non Komersiil) mobilisasi Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Kabupaten Kutai Kertanegara. 14) Menyiapkan

bahan

koordinasi

penanganan,

perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya / situs warisan budaya dunia. 15) Melaksanakan registrasi Benda Cagar Budaya/situs dan kawasannnya. 16) Menyiapkan bahan usulan penetapan Benda Cagar Budaya/situs skala kabupaten. 17) Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan benda cagar budaya/ situs (seperti penelitian, survey dan ekskavasi arkeologi). 18) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran

serta

masyarakat

dalam


perlindungan,

2- 17


pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya/ situs. 19) Menyiapkan bahan penerbitan izin pelaksanaan survey dan pengangkatan benda cagar budaya/ situs bawah air di perairan umum atas rekomendasi pemerintah (Pelayanan Terpadu). 20) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Purbakala. 21) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. b) Tugas Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional 1) Memimpin, membina,


dan


semua

kegiatan staff Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional. 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan

bahan

dan

pelaksanaan

kebijakan

nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di

bidang

penanaman

nilai-nilai

tradisi

pembinaan

karakter dan pekerti bangsa.


2- 18


6) Menyiapkan

bahan

dan

pelaksanaan

kebijakan

nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan

lembaga

adat skala

kabupaten. 7) Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

peningkatan

kemitraan dengan berbagai pihak terkait termasuk lembaga adat dan masyarakat. 8) Menyiapkan

bahan

fasilitas

advokasi

lembaga

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 9) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional. 10) Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi sejarah lokal. 11) Mengusulkan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal. 12) Melaksanakan kongres sejarah, lawatan sejarah lokal dan musyawaraj kerja daerah/lokal. 13) Melaksanakan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional. 14) Melaksanakan pemetaan, pengkajian dan penulisan sejarah dan kebudayaan daerah. 15) Melaksanakan inventarisasi dokumentasi sejarah dan inventarisasi nilai tradisional. 16) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.


2- 19


17) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. c) Tugas Kepala Permuseuman

Seksi

1) Memimpin, membina,

Pengembangan


dan

Pembinaan

mengkoordinasikan,

dan

mengawasi

semua

kegiatan staff Seksi Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman. 3) Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pokok

urusan

Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman sebagai bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban

kepada

Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Seksi Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten Kutai Kertanegara. 6) Menyiapkan

bahan

registrasi

museum

dan

koleksi

museum Kabupaten Kutai Kertanegara. 7) Menyiapkan bahan penyelenggaraan akreditasi museum Kabupaten Kutai Kertanegara. 8) Menyiapkan bahan penambahan, perlindungan dan penyelamatan

koleksi

museum

Kabupaten

Kutai

Kertanegara.


2- 20


9) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman. 10) Melaksanakan inventarisasi dan registrasi Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak. 11) Menyelenggarakan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak. 12) Melaksanakan inventarisasi dan registrasi museum dan koleksinya. 13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman. 14) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. 2.4.8. Tugas Kepala Bidang Kesenian 1. Memimpin, membina,


dan


semua

kegiatan Bidang Kesenian. 2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Kesenian. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di Bidang Kesenian sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas. 4. Merumuskan kebijakan operasional di Bidang Kesenian, yang

meliputi

urusan

bidang

Pengembangan

dan

Pembinaan Kesenian, Pagelaran dan Hiburan Umum, serta Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni..


2- 21


5. Mengkonsultasikan kegiatan urusan Bidang Kesenian yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas. 6. Merencanakan dan melaksanakan penerapan serta monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten. 7. Memfasilitasi

pengusulan

pemberian

penghargaan

kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara skala kabupaten. 8. Merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. 9. Merencanakan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 10. Merencanakan

dan

melaksanakan

kebijakan

nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 11. Menyiapkan

rencana

nasional/provinsi pengembangan

pelaksanaan

dalam dan

rangka

pemanfaatan

kebijakan perlindungan,

kesenian

skala

kabupaten. 12. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kesenian yang meliputi urusan bidang pengembangan dan pembinaan kesenian,

pagelaran

perlindungan

dan

dan

hiburan

pengamanan

karya

umum

serta

seni

sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2- 22


13. Mengkoordinasikan langkah-langkah kegiatan terhadap pengembangan, pembinaan, apresiasi seni tradisional dan

non

tradisional,

serta

perlindungan

dan

pengamanan yang berkaitan dengan kesenian. 14. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi dan pemberian izin pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian. 15. Mengkoordinasikan dan menginventarisasi asset hasil kesenian

berupa

karya

seni/benda

kesenian

dan

pemanfaatan kesenian. 16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Kesenian. 17. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. a) Tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian 1) Memimpin, membina,


dan


semua

kegiatan staff Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pengembangan dan Pembinaan Kesenian. 3) Melaporkan

pelaksanaan

Pengembangan bahan

informasi

dan dan

kegiatan

Pembinaan

pokok

urusan

Kesenian

sebagai

pertanggungjawaban

kepada

Kepala Bidang.


2- 23


4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan

bahan

penerapan

serta

monitoring

implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesenian skala kabupaten. 6) Menyiapkan

bahan

pengusulan

pemberian

penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. 7) Menyiapkan

bahan

penyelenggaraan

kegiatan

pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. 8) Menyiapkan

bahan

prosedur

perawatan

dan

pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 9) Menyiapkan penetapan perlindungan,

bahan

kebijakan

kebijakan

nasional/provinsi

kabupaten

pengembangan

dalam

dan

dan

rangka

pemanfaatan

kesenian skala kabupaten. 10) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian. 11) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi bidang kesenian. 12) Menyusun dan mempersiapkan prosedur serta tata cata penerbitan rekomendasi dan izin pembentukan/pendirian kelompok-kelompok

seni

tradisional

dan

modern

(Pelayanan Terpadu).


2- 24


13) Melaksanakan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten. 14) Menyelenggarakan revitalisasi dan kajian seni. 15) Menyelenggarakan

pembinaan

dan

peningkatan

apresiasi seni tradisional/modern. 16) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pengembangan dan Pembinaan Kesenian. 17) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. b) Tugas Kepala Seksi Pagelaran dan Hiburan Umum 1) Memimpin, membina,


dan


semua

kegiatan staff Seksi Pagelaran dan Hiburan Umum. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pagelaran dan Hiburan Umum. 3) Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pokok

urusan

Pagelaran dan Hiburan Umum sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Seksi Pagelaran dan Hiburan Umum yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dalam rangka peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 6) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pagelaran dan Hiburan Umum.


2- 25


7) Menyelenggarakan kegiatan festival pagelaran dan lomba secara berjenjang dan berkala tingkat kabupaten. 8) Menyusun dan mempersiapkan prosedur serta tata cara penyelenggaraan

festival,

pameran,

lomba

dan

penyelenggaraan / pagelaran hiburan umum tingkat kabupaten. 9) Menyiapkan

bahan

pembebasan

fiscal

penerbitan

untuk

kegiatan

rekomendasi misi

kesenian

Indonesia dari kabupaten. 10) Menyusun dan mempersiapkan prosedur serta tata cara perizinan usaha perfilman (VCD, DVD), pemutaran film keliling, penayangan film, melalui media elektronik dan tempat hiburan. 11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pagelaran dan Hiburan Umum. 12) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan. c) Tugas Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni 1) Memimpin, membina,


dan


semua

kegiatan staff Seksi Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni. 3) Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pokok

urusan

Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni sebagai Rencana Strategi 2011 – 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

2- 26


bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban

kepada

Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Seksi Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan bahan penyusunan prosedur perawatan karya seni skala kabupaten. 6) Menyiapkan bahan penyusunan prosedur pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 7)

Penyiapan bahan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan dan pengamana karya seni skala kabupaten.

8) Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni. 9) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi asset benda kesenian (karya seni). 10) Menyiapkan

bahan

pengusulan

penetapan

hak

kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya seni skala kabupaten. 11) Memfasilitasi, pendampingan dan advokasi terhadap hasil karya seni. 12) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni. 13) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.


2- 27


2.4.9. Tugas Kepala Bidang Pemasaran Wisata 1. Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang Pemasaran Wisata. 2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Bidang Pemasaran Wisata. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Bidang Pemasaran

Wisata

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas. 4. Merumuskan kebijakan operasional dibidang Pemasaran Wisata, yang meliputi urusan bidang penyelenggaran promosi, pengembangan system informasi pemasaran periwisata dan penerapan branding pariwisata nasional serta peneapan tagline pariwisata skala Kabupaten. 5. Mengkonsultasikan kegiatan urusan Bidang Pemasaran Wisata yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas. 6. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran Wisata meliputi promosi pariwisata, pendataan, dan informasi kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan promosi,

pengolahan

data

dan

informasi

serta

pemberdayaan masyarakat wisata. 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pemasaran Wisata.


2- 28


9. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. a) Tugas Kepala Seksi Promosi 1) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Staf Seksi Promosi. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Promosi. 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Promosi sebagai

bahan

informasi dan pertanggungjawaban

kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Promosi yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyususn langkah kegiatan Seksi Promosi berdasarkan rencana kegiatan Bidang Pemasaran Wisata. 6) Melaksanakan promosi obyek-obyek wisata, meliputi seni dan budaya lokal, wisata alam dan buatan, baik lokal, nasional dan luar negeri melalui pola kemitraan. 7) Menyiapkan bahan sarana promosi pariwisata. 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan urusan Promosi. 9) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


2- 29


b) Tugas Kepala Seksi Data dan Informasi 1) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Staf Seksi Data dan Informasi. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Data dan informasi. 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Data dan

Informasi

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Bidang Data dan Informasi yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyususn langkah kegiatan Seksi Data dan Informasi berdasarkan

rencana

kegiatan

Bidang

Pemasaran

Wisata. 6) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data kepariwisataan sebagai bahan penentu kebijakan. 7) Melakukan pelayanan informasi kepada pihak yang berkepentingan melaluai system teknologi media cetak dan elektronik. 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan urusan Data dan Informasi. 9. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. c) Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata


2- 30


1) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata. 2) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat Wisata. 3) Melaporkan

pelaksanaan

Pemberdayaan

Masyarakat

kegiatan

pokok

urusan

Wisata

sebagai

bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan

kegiatan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat Wisata dan Informasi yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyususn Masyarakat

langkah Wisata

kegiatan

Seksi

berdasarkan

Pemberdayaan

rencana

kegiatan

Bidang Pemasaran Wisata. 6) Menyelenggarakan penyuluhan, pelatihan, pendidikan dan

pendampingan

di

bidang

kebudayaan

dan

pariwisata dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kekayaan budaya dan wisata. 7) Mengembangkan potensi wisata yang berbasis nilai-nilai tradisi lokal. 8) Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok dan komunitas seni budaya, sadar wisata, wisata remaja, aneka wisata, duta wisata dan sapta pesona dengan pola kemitraan.


2- 31


9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Wisata. 10) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 2.4.10. Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan 1. Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan. 2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan

Bidang

Pengelolaan

Obyek

dan

Sarana

Kepariwisataan. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan sebagai bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban

kepada

Kepala Dinas. 4. Mengkonsultasikan kegiatan urusan Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas. 5. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan meliputi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata serta akomodasi dan jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan para Kepala Seksi agar


2- 32


Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana kepariwisataan sesuai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten. 8. Menyusun dan mempersiapkan prosedur serta tata cara penerbitan perizinan bidang usaha-usaha jasa pariwisata dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan kawasan wisata (pelayanan terpadu). 9. Menyusun standarisasi dan pengembangan destinasi obyek dan sarana kepariwisataan. 10. Merencanakan dan melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan. 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan. 12. Melaksanakan dan melaporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. a) Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata 1) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Staf Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata. 2)

Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pengelolaan Destinasi Wisata.


2- 33


3) Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pokok

urusan

Pengelolaan Destinasi Wisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan kegiatan urusan Pengelolaan Destinasi Wisata yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan kegiatan

Destinasi

Bidang

Wisata

Pengelolaan

bardasarkan Obyek

rencana

dan

Sarana

Kepariwisataan. 6) Menginventarisasi obyek-obyek wisata potensial, meliputi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan minat khusus. 7) Mengawasi dan membina manajemen pengelola obyekobyek wisata. 8) Menyiapkan stimulan/ bantuan perkuatan

terhadap

akses obyek dan sarana wisata. 9) Monitorin, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pengelolaan Destinasi Wisata. 10) Melaksanakan dan melaporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Tugas Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata 1) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Staf Seksi Pengembangan Destinasi Wisata.


2- 34


2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pengembangan Destinasi Wisata. 3) Melaporkan

pelaksanaan

Pengembangan

Destinasi

kegiatan Wisata

pokok

urusan

sebagai

bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan

kegiatan

urusan

Pengembangan

Destinasi Wisata yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Wisata bardasarkan rencana kegiatan

Bidang

Pengelolaan

Obyek

dan

Sarana

Kepariwisataan. 6) Menyiapkan bahan penyusun pedoman dan standarisasi pengembangan destinasi pariwisata. 7) Membuat rencana pengembangan dan kerjasama lintas sektoral terhadap destinasi sektor wisata. 8) Menyusun dan mempersiapkan prosedur serta tata cara penerbitan

perizinan

yang

berkaitan

dengan

pengembangan destinasi wisata (pelayanan terpadu). 9)

Menyiapkan

kelengkapan

sarana

dan

prasarana

pendukung obyek wisata. 10) Memfasilitasi kegiatan pariwisata meliputi pendampingan, advokasi, perkuatan dan membina jaringan bersama pelaku usaha pariwisata dengan pola kemitraan.


2- 35


11) Melakukan pembinaan kelompok-kelompok potensial yang berkaitan dengan atraksi dan aneka wisata. 12) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Bidang Pengembangan Destilasi Wisata. 13) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. c) Tugas Kepala Seksi Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata 1) Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Staf Seksi Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata. 3) Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pokok

urusan

Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang. 4) Mengkonsultasikan

kegiatan

urusan

Akomodasi

dan

Usaha Jasa Pariwisata yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang. 5) Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata bardasarkan rencana kegiatan

Bidang Pengelolaan

Obyek dan

Sarana Kepariwisataan. 6) Menyiapkan bahan penyusun pedoman dan standarisasi pembinaan

akomodasi,

meliputi:

home


stay,

bumi

2- 36


perkemahan, pondok wisata, penginapan, hotel dan cottage. 7) Melakukan

pembinaan

organisasi/

assosiasi

Bidang

Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata dengan pola kemitraan. 8) Menyusun dan mempersiapkan prosedur serta tata cara penerbitan perizinan yang berkaitan dengan akomodasi dan usaha jasa pariwisata (pelayanan terpadu). 9) Memfasilitasi

kegiatan

usaha-usaha

pariwisata

dan

pelayanan wisata berupa pendamping dan akomodasi. 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata. 11) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 2.4.11. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.


2- 37

TUGAS POKOK, FUNGSI SKPD

Recommend Documents