BAB I PENDAHULUAN Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional Dalam pelaksanaan pembanunan yang harus diciptakan dalam suasana yang kondusif dengan memberikan rasa aman, kebersamaan dan penuh rasa kegotong royongan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga mampu menciptakan kinerja yang tinggi dalam tatanan kehidupan yang demokratis dan dinamis. Guna mendukung terselenggaranya pembangunan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah maka ditetapkan Rencana Strategis Pembangunan Lima Tahun dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memuat konsep penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat dalam rangka ekonomi rakyat terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemberdayaan ekonomi rakyat terutama Koperasi dan UKM dimaksud untuk mewujudkan Koperasi dan UKM menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri serta menjadi wadah pembinaan masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil yang pada gilirannya mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional. Secara ringkas pembangunan dan pengembangan organisasi maupun manajemen koperasi antara lain ditujukan agar Koperasi dapat menjalankan kegiatan bisnis yang mempresentasikan nilai – nilai prinsip Koperasi, sedangkan pengembangan usaha kecil dan menengah diarahkan pada usaha kecil menengah unggul
Untuk mengatasi persoalan
dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blitar menjadi lembaga yang kuat dan mandiri. 1.1.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar sesuai
dengan Peraturan Bupati Blitar nomor : 57 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
TUGAS POKOK Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
1
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
ORGANISASI Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Bidang Kelembagaan Koperasi a. Seksi Organisasi dan Advokasi Koperasi b. Seksi Managemen Koperasi 4. Bidang Bina Usaha Koperasi a. Seksi Pengembangan Jasa dan Aneka Usaha b. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam 5. Bidang Pemberdayaan UMKM a. Seksi Organisasi dan Managemen UMKM b. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Pemasaran c. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Pengolahan Bagian Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana terlampir. KEWENANGAN Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan meliputi : 1.
Pengesahan Akta pendirian Koperasi, penggabungan, pembaruan, perubahan Anggaran Dasar, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kas pelayanan.
2.
Pengawasan penyelenggaraan Koperasi dan UMKM
3.
Penyelenggaraan penyertaan modal pada Koperasi dan UMKM
4.
Pemantauan dan penyelenggaraan sistim distribusi bagi koperasi dan UMKM
5.
Pemantauan dan pengendalian kerjasama antar Koperasi, Pengusaha kecil, Menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.
6.
Pemantauan dan pengendalian asset pemerintah yang dikelola Koperasi dan UMKM
7.
Penerbitan usaha simpan pinjam.
2
BAB II VISI, MISI, MOTTO DAN NILAI 2.1
VISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, menggambarkan aspirasi di masa depan yang menjadi sumber inspirasi dan mempengaruhi emosi seluruh jajaran organisasi. Visi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah adalah : “ Terwujudnya koperasi dan wirausahawan baru yang berkualitas serta menciptakan
iklim
usaha
yang
kondusif
pada
berbagai
tingkatan
pemerintahan agar Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) berdaya saing “ 2.2
MISI Untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi tersebut diatas maka Misi Dinas Koperasi dan UMKM adalah : 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan produktifitas usaha Koperasi dan UMKM 3. Meningkatkan akses pasar Koperasi dan UMKM 4. Meningkatkan akses kemitraan Koperasi/UMKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan antar Koperasi/UMKM 5. Membantu akses pembiayaan bagi Koperasi/UMKM 6. Mendorong terbentuknya jaringan Usaha 7. Mendorong terbentuknya lembaga keuangan alternatif 8. Meningkatkan kualitas dan kinerja SDM
2.3
MOTO Untuk mewujudkan Misi dibutuhkan semangat kebersamaan dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM sehingga perelu menetapkan Moto yaitu : “ Tiada hari tanpa prestasi menuju hari esok lebih baik “
2.4
NILAI Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan terhadap keyakinan organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Misi dan Visi Organisasi.
3
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi perlu menetapkan nilai organisasi yang mampu menjadi faktor penggerak perilaku organisasi serta dapat mengklarifikasikan ekspektasi kinerja mutu pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Rumusan nilai organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar adalah “ Kerjasama, profesionalisme dan kemandirian “ Dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya selalu menggunakan prinsip kerjasama baik antar bidang maupun dengan instansi/organisasi lainnya dalam mencapi Visi dan M isi. Nilai profesionalisme merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap pengawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar sehingga tugas yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sesuai standart yang berlaku. Pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui kerjasama dan profesionalisme harus disertai dengan kemandirian dalam rangka pengabdian pada bangsa, Negara dan masyarakat.
4
BAB III ANALISA LINGKUNGAN ORGANISASI DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 3.1
Lingkungan Internal Kekuatan pegawai Dinas koperasi dan UMKM seluruhnya berjumlah 24 orang terdiri
dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 9 orang pejabat eselon IV dan 10 orang staf dengan tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang berbeda. Dengan kekuatan personil sebagaimana tersebut diatas Dinas Koperasi dan UMKM mengemban tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan Perkoperasian dan UMKM yang meliputi kegiatan pemberdayaan kelembagaan koperasi, usaha koperas,i usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam wilayah kabupaten Blitar. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan 777 koperasi dan 135.436 UMKM yang tangguh, berkembang secara sehat dan efisien, mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Sejalan dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM selama ini, jumlah koperasi dikabupaten Blitar telah mencapai 777 koperasi dan UMKM sebanyak 135.436 unit, dari jumlah tersebut yang teridentifikasi sebanyak 9.015 UMKM dan yang tersentuh pembinaan 750 UMKM Dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyuluhan, Pelatihan, Penilaian Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Usaha Koperasi baik dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri, Simpan Pinjam, Kelistrikan dan Distribusi Perdagangan serta pemberian fasilitas pembiayaan, baik yang bersumber dari perbankan, program perkuatan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sebagai titik tolak pemberdayaan Koperasi dan UMKM dapat diuraikan kekuatan dan kelemahan pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai berikut : 1. Kekuatan : a.
Jumlah koperasi sebanyak 777 koperasi, jumlah anggota 52.658 orang dengan asset sejumlah 61.593.694.000 Merupakan kekuatan ekonomi yang potensial
untuk
dimobilisir
pengembangannya
guna
mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah. b.
Koperasi memiliki aksesbilitas kepada potensi ekonomi daerah
c.
Dengan Undang-undang 25/1992 Koperasi diberi kesempatan berusaha sehingga dapat menjadi pemeran utama dalam pengembangan ekonomi rakyat
d.
Dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina dan fasilitator Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
5
2. Kelemahan : a.
Kredibilitas
perkembangan
usaha
rendah
yang
menghambat
pada
pengembangan kemitraan usaha dan akses modal terbatas b. Kurang berkembangnya jaringan usaha koperasi baik vertical maupun horizontal sehingga masing-masing koperasi bertindak sendiri-sendiri dan bersaing dalam berusaha menjadi tidak produktif dan efisien c. Kurang berkembngnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi, rendahnya disiplin dan etos nkerja dikalangan Koperasi dan UMKM sehingga belum dapat mengembangkan potensi ekonomi local. d. Iklim usaha yang sepenuhnya belum mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM e. Pembinaan yang bersifat birokratis tidak sesuai kebutuhan lapangan yang memerlukan intensitas pembinaan tinggi untuk mendorong tumbuhnya partisipasi anggota f.
Belum
tegaknya
pelaksanaan
peraturan
perudangan
yang
mengatur
persaingan sehat dan adil serta belum mantapnya pembinaan usaha nasional maupun daerah. 3.2
Lingkungan Eksternal Tantangan yang paling besar bagi dunia nasional saat ini adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat seperti ini semua pelaku ekonomi tidak terkecuali koperasi dan UMKM kegiatan usahanya menjadi terpengaruh era globalisasi yang ditandai Liberalisasi perdagangan sehingga menuntut semua pelaku ekonomi untuk meningkatkan profesionalisme yang dicirikan oleh semakin meningkatnya efisiensi usaha. Agar Koperasi dan UMKM dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kondisi pasar yang makin terbuka maka dituntut Koperasi dan UMKM lebih efisien, produktivitasnya tinggi dan lebih inovatif tanpa harus meninggalkan identitasnya sebagai organisasi rakyat yang dibangun bagi kesejahteraan anggota. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi diberbagai bidang merupakan kesempatan bagi koperasi dan UMKM untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga akan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu Koperasi dan UMKM harus mampu meningkatkan efisiensi dengan tetap menjaga identitasnya dengan berbasis pada prinsip profesionalisme, kejujuran, keterbukaan dan demokratis. Selain itu perkembangan Politik dan kebijakan pemerintah yang tepat akan mempengaruhi pengembangan ekonomi utamanya pengembangan Koperasi yang lebih demokratis. Peluang 1.
Keberpihakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM sebagaimana tersebut dalam keputusan presiden RI Nomor : 187/M/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II
6
2. Berlakunya Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM 3. Koperasi mempunyai potensi besar untuk menangani agrobisnis dan pemasaran 4. Terbukanya pemasaran produk baik ditingkat nasional maupun internasional 5. Terbukanya iklim yang kondusif untuk mengembangkan kemitraan usaha diberbagai bidang Ancaman 1. Partisipasi anggota yang tidak kondusif dalam pengembangan koperasi akan memandulkan usaha koperasi 2. Iklim usaha yang tidak kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UMKM akan mematikan usaha Koperasi dan UMKM 3. Persaingan produk impor dalam rangka perdagangan bebas (AFTA dan NAFTA 2020) baik kualitas maupun harga produk 4. Aksesbilitas pasar yang terbatas 5. Kemampuan menejerial dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi yang kurang menguntungkan dapat mematikan koperasi dan UMKM
3.3
Analisis Lingkungan Strategis Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, Koperasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi rakyat diharapkan mampu manangulangi kemiskinan dan keterbelakangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Selain itu Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat banyak melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang ekonomi. Koperasi mempunyai kedudukan sebagai Soko guru perekonomian nasional maupun
sebagai
bagian
integral
tata
perekonomian
nasional.
Dengan
memperhatikan kedudukan Koperasi tersebut maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri – ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar – benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
7
Sangat disadari kemampuan pemerintah pada umumnya dan Kemampuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar pada khususnya didalam memberikan pelayanan terkait dengan pembinaan dan mengatasi persoalan – persoalan Koperasi dan UMKM kurang memuaskan dan banyak keterbatasan sehingga menyebabkan : 1. Kebijakan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah bersifat global, tanpa memperhatikan persoalan dan kebutuhan perunit usaha. Sehingga relevansi pembinaan yang dilakukan terhadap Koperasi dan UMKM menjadi sangat lemah karena penyediaan jasa layanan tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi Koperasi dan UMKM. 2. Jangkauan sasaran sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang sangat kuat pada subsidi dan ketentuan jenis bantuan pemerintah terhadap Koperasi dan UMKM. akibatnya layanan yang diberikan terbatas sesuai anggaran yang ditentukan pemerintah. 3. Kesinambungan pembinaan sangat lemah karena sangat bergantung pada anggaran pemerintah sehingga apabila dana pemerintah macet dan atau dihentikan maka program pembinaan juga ikut berhenti. 4. Keterbatasan SDM baik jumlah maupun kompetensinya. Usaha UMKM terdiri dari banyak sektor yang harus dilayani sehingga membutuhkan kemampuan dan kompetensi pada semua sektor komoditas tersebut. Pertumbuhan
Koperasi
di
Kabupaten
Blitar
dari
segi
kwantitas
cukup
menggembirakan, jumlah Koperasi di kabupaten Blitar terus meningkat, hal ini merupakan indikator bahwa pada kenyataannya Koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apalagi dengan dibentuknya Koperasi disetiap Desa dan kelurahan diseluruh wilayah kabupaten blitar yang berjumlah 139 Koperasi Wanita pada tahun 2009 dan 109 Kopwan pada tahun 2010. Data pertumbuhan Koperasi tahun 2009 berjumlah 529 Koperasi, tahun 2010 berjumlah 668 Koperasi dan pada saat ini telah mencapai 777 Koperasi. Bila dilihat dari kualitasnya masih jauh dari yang kita harapkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah Koperasi yang tidak aktif dan Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang tidak aktif tahun 2006 sejumlah 132 Koperasi, tahun 2009 sejumlah 125 Koperasi dan tahun 2010 sejumlah 122 Koperasi dan pada tahun 2011 ini sebanyak 121 Koperasi, Sedangkan yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2009 sejumlah 310 Koperasi, tahun 2010 sejumlah 352 Koperasi dan tahun 2011 sejumlah 372 Koperasi. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, bertambahnya jumlah koperasi mengakibatkan bertambahnya jumlah Manajer dan karyawan Koperasi, ini dapat dilihat pada tahun 2009 jumlah Manager 41 orang dan jumlah karyawan 1.460 orang. Tahun 2010 jumlah Manager 46 orang dan jumlah karyawan 1.833 orang. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah Manager 57 orang dan jumlah karyawan 2.248 orang. Sedangkan dilihat pada Modal Sendiri dan Modal Luar, Modal sendiri dan Modal Luar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari tahun 2009 Modal Sendiri sejumlah Rp. 39.600.646.000 Modal Luar
8
sejumlah
Rp.
58.650.606.000
tahun
2010
Modal
Sendiri
sejumlah
Rp.
56.894.632.000 Modal Luar sejumlah Rp. 86.740.796.000 ,dan tahun 2011 Modal Sendiri sejumlah Rp. 74.157.825.000 Modal Luar sejumlah Rp. 120.712.006.000. Untuk total SHU dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari Tahun 2009 total SHU sejumlah Rp. 2.560.296.000, Tahun 2010 total SHU sejumlah Rp. 4.473.507.000 dan Tahun 2011 total SHU sejumlah Rp. 6.310.141.000. Berdasarkan jenis Koperasi, Koperasi di Kabupaten Blitar ada 39 Jenis Koperasi dari 777 Koperasi yang ada. Jenis Koperasi yang mempunyai jumlah Koperasi yang terbanyak didominasi oleh Koperasi Wanita 253 koperasi, KSU sebanyak 102 Koperasi, KSP sebanyak 75 Koperasi, Koperasi lainnya sebanyak 71 Koperasi, KPRI sebanyak 55 Koperasi, Koppontren sebanyak 32 Koperasi, KUD Pangan sebanyak 27 Koperasi dan Koperasi Pertanian sebanyak 22 Koperasi. 3.4
Faktor Kunci Keberhasilan Untuk
mencapai
keberhasilan
dalam
pemberdayaan
Koperasi
dan
UMKM
sebagaimana yang direncanakan, factor-faktor kunci keberhasilan sebagai sarana penentu efektivitas pelaksanaan pemberdayaan harus dapat dipenuhi yaitu : 1. Adanya kebijaksanaan keberpihakan yang kuat dari pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blitar 2. Adanya perencanaan terpadu dan tersingkronisasi antar instansi terkait sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Nasional bidang Koperasi dan UMKM 3. Tersedianya iklim usaha yang kondusif bari pengembangan Koperasi dan UMKM 4. Dilaksanakannya pembinaan terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait 5. Meningkatnya intensitas penyuluhan dan pelatihan perkoperasian perkoperasian bagi masyarakat/ anggota koperasi dan UMKM 6. Tersedianya fasilitasi permodalan bagi koperasi dan UMKM 7. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM
9
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 4.1
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyertaan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Renstra dibidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Koperasi yang mandiri berdaya guna dan professional dari segi usaha maupun kelembagaannya
2.
Mewujudkan pemberdayaan Koperas dan UMKMi dalam mendukung kemajuan ekonomi
kerakyatan,
pengentasan
kemiskinan
dan
mengurangi
jumlah
pengangguran. 4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan focus utama tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau operasional Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. Sasaran Renstra bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Pengembangan kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM menuju Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing
2. Pengembangan jaringan usaha anggota dan skala usaha Koperasi dan UMKM. Sasaran Renstra Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2011 – 2016 secara Kuantitatif sebagai berikut : 1. Tahun Pertama (Tahun 2011) a. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi, 218 Koperasi b. Pemberdayaan Usaha Koperasi, 218 Koperasi c. Pemberdayaan Koperasi Wanita, 248 Kopwan d. Pemberdayaan KSP/USP - KSP
: 50 unit
- USP
: 100 unit
e. Pemberdayaan UMKM - UMKM
: 150 unit
- Wirausaha Baru
: 225 unit
2. Tahun kedua (Tahun 2012) a. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi, 218 Koperasi b. Pemberdayaan Usaha Koperasi, 218 Koperasi c. Pemberdayaan Koperasi Wanita, 248 Kopwan d. Pemberdayaan KSP/USP
10
- KSP
: 50 unit
- USP
: 100 unit
e. Pemberdayaan UMKM - UMKM
: 150 unit
- Wirausaha Baru
: 225 unit
3. Tahun ketiga (Tahun 2013) a. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi, 218 Koperasi b. Pemberdayaan Usaha Koperasi, 218 Koperasi c. Pemberdayaan Koperasi Wanita, 248 Kopwan d. Pemberdayaan KSP/USP - KSP
: 50 unit
- USP
: 100 unit
e. Pemberdayaan UMKM - UMKM
: 150 unit
- Wirausaha Baru
: 225 unit
4. Tahun keempat (Tahun 2014) a. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi, 218 Koperasi b. Pemberdayaan Usaha Koperasi, 218 Koperasi c. Pemberdayaan Koperasi Wanita, 248 Kopwan d. Pemberdayaan KSP/USP - KSP
: 50 unit
- USP
: 100 unit
e. Pemberdayaan UMKM - UMKM
: 150 unit
- Wirausaha Baru
: 225 unit
5. Tahun kelima (Tahun 2015) a. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi, 218 Koperasi b. Pemberdayaan Usaha Koperasi, 218 Koperasi c. Pemberdayaan Koperasi Wanita, 248 Kopwan d. Pemberdayaan KSP/USP - KSP
: 50 unit
- USP
: 100 unit
e. Pemberdayaan UMKM - UMKM
: 150 unit
- Wirausaha Baru
4.3
: 225 unit
STRATEGI 1. Strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif 2. Strategi peningkatan akses Koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif
11
3. Strategi pengembangan kewirausahaan 4. Strategi pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM 5. Strategi pemberdayaan UMKM 6. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat 4.4
KEBIJAKSANAAN Arah kebijaksanaan Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 adalah : 1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM 2.
Pengembangan perkoperasian diarahkan pada peningkatan kapabilitas pengurus
Koperasi
melalui
Diklat,
Penyuluhan,
Pembinaan
maupun
Pelatihan Kewirausahaan secara berkelanjutan, proporsional dengan tingkat kebutuhan dan Sumber Daya Manusia serta memacu pada upaya pencapaian efektifitas dan efisiensi manajemen Koperasi yang berwawasan pasar, kualitas dan nilai dan manfaat yang tinggi. 3.
Pemberdayaan koperasi diarahkan pada optimalisasi peran koperasi sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat yang diharapkan mampu mendukung proses pengembangan UMKM dan pemasaran hasil produksi yang tengah berkembang
4.
Menumbuhkembangkan koperasi untuk kelempok masyarakat dengan usaha berbasis ekonomi kerakyatan melalui jalinan kemitraan dengan badan usaha atau kelembagaan Koperasi yang tekait.
5.
Pengembangan dan pembinaan pada sentra dan klaster serta lembaga keuangan non bank bagi UMKM
6. 4.5
Melakukan control kinerja koperasi
PROGRAM Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar maka menetapkan acuan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM UKM YANG KONDUSIF a.
Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
b.
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
c.
Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah
d.
Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
e.
Perencanaan,koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
f.
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
g.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
h.
Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah
i.
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
12
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM a.
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
b.
Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
c.
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
d.
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
e.
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
f.
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
g.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH a.
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
b.
Pengembangan klaster bisnis
c.
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
d.
Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
e.
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
f.
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
g.
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
h.
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
i.
Penyelenggaraan promosi produk UMKM
j.
Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
k.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI a. Koordinasi pelaksanan kebijakan dan program pembangunan koperasi b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian c. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian d. Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian e. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi f.
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
g. Penyebaran model – model pola pengembangan koperasi h. Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi i.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
13
BAB V PENUTUP Demikianlah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2011 s/d 2016 ini disusun sebagai kerangka acuan bagi Aparatur di Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam menyusun Perencanaan dan menetukan arah kebijakan, program dan kegiatan dalam memberdayakan Koperasi dan UMKM jangka waktu 2011 s/d 2016 Pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan mental aparatur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar dan juga ditentukan oleh kondisi obyektif perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar dalam berkoperasi dan berwirausaha Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan untuk kemajuan Koperasi dan UMKM di kabupaten Blitar. Amien.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar
Drs.BAMBANG SUNTORO,M.Si Pembina Utama Muda NIP.19560724 198203 1 006
14
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2011 – 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2011
15
