TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA KRUI
Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama; d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta; e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam; f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya; g. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya;
penelitian,
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN TUGAS POKOK MENURUT PROGRAM KERJA Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : 1. Bidang Tekhnis Yustisial ; 2. Bidang Administrasi Yustisial ; 3. Bidang Administrasi Kesekretariatan ; Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Krui dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi di bawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004 ; 1. Fungsi Pengadilan Agama Krui; Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Pengadilan Agama Krui berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan. 2. Tugas Pokok ; Pengadilan Agama Krui mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan - pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, yang meliputi : 1. Izin beristri lebih dari seorang ;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi kawin ; 4. Pencegahan perkawinan ; 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ; 6. Pembatalan perkawinan ; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri ; 8. Perceraian karena talak ; 9. Gugatan perceraian ; 10. Penyelesaian harta bersama ; 11. Penguasaan anak-anak ; 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya ; 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri ; 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak ; 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ; 16. Pencabutan kekuasaan wali ; 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya ; 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ; 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ; 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain ;
b. Waris ; c. Wasiat ; d. Hibah ; e. Wakaf ; f.
Zakat ;
g. Infaq ; h. Shadaqah ; dan i.
Ekonomi Syari'ah, yang meliputi : 1. Bank Syari’ah ; 2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah ; 3. Asuransi Syari’ah ; 4. Reasuransi Syari’ah ; 5. Reksa Dana Syari’ah ; 6. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah ; 7. Sekuritas Syari’ah ; 8. Pembiayaan Syari’ah ; 9. Pegadaian Syari’ah ; 10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah ; dan 11. Bisnis Syari’ah;
3. Fungsi; Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang. c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ; d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II NOMOR: W8-A4 / 98 / OT.01.3 / I /2011 TENTANG KEDUDUKAN, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS PEJABAT DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II MENIMBANG: 1.
Bahwa setiap pegawai Pengadilan Agama Krui Kelas II mempunyai kewajiban dan tanggung jawab didalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan kesadaran;
2.
Bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja dan disiplin kerja yang terarah sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang ada pada setiap Pejabat dan Pegawai dilingkungan
Pengadilan Agama Krui Kelas II, maka
dipandang perlu
membuat pedoman (Job Discription) bagi
untuk
kelancaran pelaksanaan tugas tersebut MENGINGAT:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
6.
Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2005;
7.
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989;
8.
Instruksin Presiden Nomor 15 tahun 1989;
9.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/013/SK/III/1988 ;
10.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomr : 071/KMA/SK/V/2008 ;
11.
Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2008.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II Tentang Kedudukan Tata Kerja dan Uraian Tugas Pejabat Serta Staf Pengadilan Agama Krui Kelas II;
KEDUA
:
Mencabut Krui di Liwa
surat
keputusan
Ketua
Pengadilan
Agama
No. W8-A4/624/OT.01.3/X/2010 tanggal 14 Oktober
2010 ; KETIGA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : LIWA Pada Tanggal : 03 Januari 2011 KETUA, Ttd Drs. SAHRUDIN, S.H., MHI. NIP. 19590117 198903 1 001 Tembusan : Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Lampiran I
: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II Nomor : W8-A4/98/OT.01.3/I/2011 Tanggal : 03 Januari 2011 Tentang : KEDUDUKAN, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS PEJABAT SERTA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II
I. KETUA A. KEDUDUKAN Ketua merupakan pimpinan Pengadilan. B. TATA KERJA Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar Ketua wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas yang meliputi bidang yudisial dan bidang non yudisial dan tugas lain yang dibebankan oleh Undangundang. C. URAIAN TUGAS Membuat perencanaan dan pengorganisasian, Pelaksanaan serta Pengawasan agar penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik dan terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan. Mengawasi pelaksanaan administrasi keuangan perkara dan mengawasi penggunaan anggaran rutin / pembangunan. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat Fungsional maupun Struktural dan beserta seluruh karyawan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting. Memerintahkan, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengadakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan seluruh Pegawai serta pengawasan exstern terhadap penasehat hukum, notaris dan seluruh pegawai diluar kedinasan. Memonitor kehadiran Hakim dan seluruh pegawai pada hari-hari kerja. Mengambil tindakan terhadap Hakim dan non Hakim yang telah melakukan unprofesional conduct dalam menjalankan tugasnya. Menerima berkas perkara dari panitera selanjutnya membuat Penetapan Majelis Hakim (sidang). Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim melalui Panitera. Menunjuk lebih dari satu Majelis. Mengganti Hakim Ketua Majelis dengan Hakim lain. Menandatangani semua surat-surat dinas. Menghadiri undangan-undangan dari instansi lain kecuali dalam keadaan mendesak dapat mewakilkan kepada Hakim atau Pejabat lain yang di tunjuk.
Mengadakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah / MUSPIDA dan instansi terkait dalam tugas pemerintahan. Membuat DP3 untuk Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris. Menunjuk Panitera/Sekretaris sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang. Menerbitkan surat izin beracara secara insidentil. Membuat daftar senioritas Hakim dan daftar Hakim mediator serta daftar senioritas Panitera/Panitera Pengganti. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang dan tim pengawasan penegakan disiplin kerja Menunjuk pejabat humas dan petugas meja-meja.. Menerbitkan surat izin penelitian bagi mahasiswa dalam rangka pembuatan skripsi dan program pasca sarjana. Memeriksa Buku Induk keuangan perkara setiap tiga bulan/triwulan Menandatangani dan memparaf semua buku register. Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semester, akhir tahun dan tahunan bersama Panitera/Sekretaris. Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporannya agar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. II. WAKIL KETUA A. KEDUDUKAN Wakil Ketua merupakan pimpinan Pengadilan bersama Ketua. B. TATA KERJA Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar. Wakil Ketua membantu Ketua untuk menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas yang meliputi bidang yudisial dan bidang non yudisial dan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang. Wakil Ketua selain melaksanakan tugas yang secara khusus didelegasikan kepadanya, juga menggantikan tugas Ketua jika Ketua berhalangan. C. URAIAN TUGAS Membantu Ketua dalam membuat perencanaan dan pengorganisasian, Pelaksanaan serta Pengawasan agar penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik dan terpeliharanya citra dan wibawa peradilan. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua. Membantu Ketua dalam mengadakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah / MUSPIDA dalam tugas pemerintahan. Melakukan pengawasan intern dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dibantu Panitera Pengganti dan Staf sebagai tenaga administrasi untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin kerja dalam rangka pemberian remonerasi.
III. HAKIM A. KEDUDUKAN Pejabat fungsional sebagai unsur pembantu Ketua/Wakil Ketua B. TATA KERJA Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Ketua berdasarkan keahlian serta mengkaji masalah hukum dibidang peradilan. Membantu Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara. Melaksanakan tugas khusus kedinasan yang diperintah oleh Ketua. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua. C. URAIAN TUGAS.
Menerima, mengadili dan memutus perkara. Ketua Majelis menerima berkas perkara dari Ketua melalui Panitera. Ketua Majelis menentukan/menetapkan hari sidang dan tanggal sidang. Ketua Majelis membuat penetapan-penetapan berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Memeriksa berita acara sidang yang dibuat Panitera sidang. Ketua Majelis menandatangani berita acara bersama Panitera yang bersidang, menandatangani putusan / penetapan bersama Hakim anggota Majelis dan Panitera Pengganti yang bersidang. Melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara gugatan harta bersama dan kewarisan Ketua Majelis mengadakan permusyawaratan dengan anggota Majelis setiap mengambil keputusan. Membuat konsep penetapan / putusan. Menyerahkan konsep putusan / penetapan kepada Panitera Pengganti yang turut bersidang untuk diketik. Memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon / Penggugat dalam hal biaya perkara habis. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari daftar register dalam hal teguran untuk menambah biaya perkara tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak untuk datang ke persidangan, penyitaan dan perintah lain yang berkaitan dengan persidangan. Meminutasi berkas perkara dalam waktu 30 hari setelah perkaranya diputus.
IV. PANITERA / SEKRETARIS A. KEDUDUKAN Merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Sebagai pengelola keuangan titipan pihak ketiga (panjar biaya perkara). Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang. B. TATA KERJA.
Mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan serta mensinkronisasikan seluruh kegiatan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan. Mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijaksanaan. Melaksanakan tugas dibidang administrasi yustisial yang dibantu oleh Wakil Panitera, dibidang administarasi umum dibantu oleh Wakil Sekretaris, dibidang tehnis perkara dibantu oleh Panitera Pengganti, dibidang penyitaan dibantu oleh Jurusita Pengganti. Bertanggung Jawab langsung kepada Ketua. C. URAIAN TUGAS C.1. Sebagai Panitera Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Membantu Hakim menghadiri dan mencatat jalannya persidangan. Menunjuk seorang Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim. Membuat dan melegalisir salinan putusan / penetapan. Menerbitkan Akta Cerai untuk para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Melegalisir surat kuasa dan surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. Menandatangani akta pembagian waris (comparisi) bersama Ketua. Menegur kekurangan biaya perkara terhadap pihak dan memerintahkan untuk menambahnya. Menyatakan bahwa perkara tersebut dicoret dari register sesuai perintah Ketua Majelis Hakim. Menerima berkas perkara dari Ketua setelah diterbitkan PMH, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis. Mengelola penerimaan dan pengeluaran serta bertanggung jawab atas keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga, uang leges dan biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara. Bertanggung jawab dalam pengisian kebenaran data dalam buku induk keuangan perkara, PNBP. Melakukan penutupan buku induk keuangan perkara dan buku keuangan biaya eksekusi. Mengelola permintaan bantuan dari Pengadilan Agama lain yang berhubungan dengan perkara. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Wakil Panitera di bidang tehnis administrasi kepaniteraan. Melaporkan kegiatan Panitera kepada Ketua setiap diperlukan. Melaksanakan eksekusi putusan perkara yang diperintahkan oleh Ketua dibantu Juru Sita Pengganti. Menunjuk seorang Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak-pihak berperkara. Melaksanakan penyitaan (sita jaminan, sita eksekusi). Bertanggung jawab dalam pembuatan dan kebenaran data laporan perkara / keuangan perkara. Membuat catatan pada buku kutipan Akta Nikah sesuai perkara yang bersangkutan. Membuat surat keterangan tentang permohonan perkara kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan / penetapan, dokumen, akta, buku register, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Menandatangani salinan putusan/penetapan
C.2. Sebagai Sekretaris -
Melegalisir salinan / foto copy surat-surat yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Menandatangani surat pengantar. Menandatangani surat izin cuti bagi staf kepaniteraan / kesekretariatan setelah disetujui Ketua. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada Wakil Sekretaris, dalam bidang administrasi kesekretariatan. Memberi penilaian dalam DP3 kepada Wakil Sekretaris. Merumuskan program umum Pengadilan.
C.3. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang Melaksanakan pengelolaan penggunaan anggaran dan barang sesuai dengan yang ditentukan dalan DIPA tahun berjalan. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Pejabar Perbendaharaan Pengelola Anggaran untuk anggaran dalam DIPA tahun berjalan. Membuat dan menandatangani surat keputusan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Membuat dan menandatangani SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Setiap bulan membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/DIPA kepada Sekretaris Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Berkoordinasi dengan Ketua dalam pengelolaan DIPA, pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan RKA-KL. Berkoordinasi dengan KPPN setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Wajib menguasai bagian anggaran, mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN. Melaksanakan tugas/kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, apabila di dalam unit kerja tidak ada yang mempunyai/memiliki Sertipikat Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah. Membuat laporan realisasi pengeluaran dana APBN setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Agama. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Menyetorkan uang PNBP dengan segera ke rekening Kas Umum Negara.
V. WAKIL PANITERA A. KEDUDUKAN Sebagai unsur pembantu Panitera dalam administrasi yustisial. B. TATA KERJA Bertanggung jawab langsung kepada Panitera dalam tugas administrasi yustisial. Menggantikan tugas Panitera (dibidang administrasi perkara) apabila Panitera berhalangan.
C. URAIAN TUGAS Mengkoordinir persiapan pelaksanaan sidang, yaitu: menyusun agenda sidang, menandatangani daftar sidang dan menunjuk petugas juru panggil diruang sidang. Mengkoor dinir kegiatan yang berhubungan dengan perkara. Mengkoordinir penyelenggaraan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada Panitera Muda Gugatan, Permohonan, dan Hukum. Menyusun program kerja dan laporan tahunan bersama Wakil Sekretaris. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan tugas staf kepaniteraan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan kepada Panitera sesuai tugas setiap saat diperlukan. VI. WAKIL SEKRETARIS A. KEDUDUKAN Sebagai unsur pembantu Sekretaris dalam bidang administrasi kesekretariatan. B. TATA KERJA Bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam tugas administrasi kesekretariatan. Menggantikan tugas sebagai sekretaris dibidang administrasi (umum) apabila sekretaris berhalangan. C. URAIAN TUGAS
Menyusun program kerja dan laporan tahunan bersama wakil Panitera Merencanakan daftar urusan proyek (DUP) dan daftar urusan kegiatan (DUK). Menata tertib administrasi kesekretariatan. Mengawasi kegiatan pengelolaan perpustakaan. Mengkoordinir urusan Kepegawaian ,Keuangan dan Umum. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan tugas staf kesekretariatan Memberi bimbingan dan petunjuk kepada urusan kepegawaian, keuangan dan umum. Menggantikan kedudukan sekretaris dibidang administrasi umum apabila sekretaris berhalangan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan kepada sekretaris setiap saat diperlukan. VII. PANITERA MUDA KEDUDUKAN Sebagai pembantu Wakil Panitera dalam bidang administrasi perkara/kepaniteraan. A. TATA KERJA Bertanggung jawab langsung kepada Wakil Panitera.
B. URAIAN TUGAS VII. 1. PANITERA MUDA GUGATAN -
Meregister perkara gugatan dalam buku register perkara gugatan Melengkapi berkas perkara gugatan sesuai blanko / instrumen yang diperlukan Menyampaikan berkas perkara gugatan kepada wakil panitera setelah selesai dicatat dalam register gugatan dengan memakai buku ekspedisi. Mencatat hasil persidangan dalam register gugatan. Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan Menyerahkan berkas perkara yang diputus kepada panitera pengganti dalam rangka proses minutasi dan penjilidan melalui wakil panitera. Mencatat jumlah perkara gugatan yang diterima, gugur, ditunda, diputus dan lain-lain sebagai data untuk panitera muda hukum. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada panitera muda hukum melalui wakil panitera untuk diarsipkan. Membagi tudas kepada staf serta mengawasi dan memberi petunjuk dalam melaksanakan tugasnya. Memberi penilaian dalam DP3 kepada staf gugatan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan setiap saat kepada wakil panitera sesuai tugas.
VII. 2. PANITERA MUDA PERMOHONAN -
Meregister perkara permohonan dalam buku register perkara permohonan. Melengkapi berkas perkara permohonan sesuai banko / instrumen yang diperlukan. Menyampaikan berkas perkara permohonan kepada wakil panitera setelah selesai dicatat dalam register permohonan dengan menggunakan buku ekspedisi. Mencatat hasil persidangan dalam register permohonan. Menyimpan berkas perkara permohonan yang masih berjalan. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang diputus kepada panitera pengganti dalam rangka proses minutasi dan penjilidan melalui wakil panitera. Mencatat jumlah perkara permohonan yang diterima, gugur, ditunda, diputus dan lainlain sebagai data untuk panitera muda hukum. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada panitera muda hukum melalui wakil panitera untuk diarsipkan dengan menggunakan buku ekspedisi. Membagi tugas kepada staf permohonan serta mengawasi dan memberi petunjuk dalam melaksanakan tugasnya. Memberi penilaian dalam DP3 kepada staf permohonan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan setiap saat diperlukan kepada wakil panitera sesuai tugas
VII. 3. PANITERA MUDA HUKUM -
Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data yang berhubungan dengan perkara. Menyajikan data statistik perkara. Menyusun laporan yang berhubungan dengan perkara. Menyimpan arsip berkas perkara dan bertanggung jawab atas keamanan arsip perkara. Menghimpun putusan / penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menginventarisir administrasi penyuluhan hukum dan menghimpun peraturan perundang-undangan.
-
Membuat konsep dan mengetik akta cerai dan menyerahkan kepada panitera melalui wakil panitera untuk ditandatangani panitera dan diberikan kepada pihak-pihak. Mengarsipkan akta cerai yang telah ditanda tangani panitera. Membagi tugas kepada staf hukum serta mengawasi dan memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas. Memberi penilaian DP3 kepada staf hukum. Memproses pemberkasan perkara yang Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
VIII. KEPALA URUSAN A. KEDUDUKAN -
Sebagai unsur pembantu wakil sekretaris dalam bidang administrasi kesekretariatan.
B. TATA KERJA -
Bertanggung jawab kepada wakil sekretaris dalam pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan.
C. URAIAN TUGAS
VIII. 1. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN -
-
Melaksanakan administrasi kepegawaian pada umumnya, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, taspen, karis/karsu, surat cuti, penataan dan lainnya yang menyangkut masalah kepegawaian. Merekap absensi pegawai setiap bulan. Mengisi buku induk kepegawaian. Menghimpun dan mempelajari segala peraturan dibidang kepegawaian untuk dipedomani. Membagi tugas kepada staf kepegawaian serta mengawasi dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Mencantumkan program-program dibidang kepegawaian. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan kepada wakil sekretaris dibidang kepegawaian setiap saat bila diperlukan. Membuat DUK (Daftar Untuk Kepangkatan) dan Bezetting Formasi. Menata File.
VIII. 2. KEPALA URUSAN KEUANGAN -
-
Menyimpan rencana penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga Membuat daftar rencana proyek dan daftar Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) bersama wakil sekretaris dan bendaharawan pengelola. Merencanakan penggunaan dana dari DIPA. Membuat laporan dibidang Realisasi dan Penyerapan Anggaran/SAKPA. Mempelajari peraturan tentang keuangan untuk dipedomani.
-
Membagi tugas dengan staf keuangan, serta mengawasi dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Memberi penilaian DP3 kepada staf keuangan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberi laporan kepada wakil sekretaris dibidang keuangan setiap saat bila diperlukan.
VIII. 3. KEPALA URUSAN UMUM -
Melaksanakan penataan arsif dinamis. Mengagendakan surat masuk keluar serta mengarsipkannya. Memonitor jalannya surat dinas dan setelah selesai dipergunakan oleh yang bersangkutan segera diarsipkan pada atau sesuai klasifikasi surat dinas tersebut. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengadaan barang dan inventarisasi. Bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan. Bertanggung jawab dan mengkoordinir kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kantor. Membagi tugas dengan staf umum serta mengawasi dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Memberi penilaian DP3 kepada staf umum. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan kepada wakil sekretaris dibidang urusan umum setiap saat apabila diperlukan. Membuat Kerangka Acuan / TOR.
IX. PANITERA PENGGANTI A. KEDUDUKAN -
Sebagai tenaga fungsional yang membantu panitera dalam kegiatan persidangan.
B. TATA KERJA -
Bertanggung jawab kepada panitera dalam melaksanakan tugasnya.
C. URAIAN TUGAS -
-
Membantu tugas panitera untuk menghadiri persidangan sekaligus mencatat jalannya persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan. Menandatangani berita acara sidang bersama Ketua Majelis dan menandatangani penetapan atau putusan bersama Ketua Majelis dan anggota Majelis. Menata susunan berkas perkara sesuai KMA Nomor: 004/SK/II/1992/secara kronologis. Menyerahkan berkas perkara yang masih berjalan kepada panitera muda sesuai jenis perkara (gugatan/permohonan) melalui Wakil Panitera dan menerimanya kembali setiap sidang akan dilangsungkan. Bertanggung jawab terhadap pengetikan putusan / penetapan. Meminutasi perkara yang telah selesai disidangkan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberi laporan kepada Panitera tentang kegiatan persidangan setiap saat bila diperlukan. Melaporkan data terakhir perkara (tanggal penundaan dan alasannya, tanggal putus dan amar putusannya) kepada petugas meja II.
X. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI A. KEDUDUKAN -
Tenaga fungsional kepaniteraan yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan persidangan.
B. TATA KERJA -
Bertanggung jawab kepada dan dibawah koordinasi panitera.
C. URAIAN TUGAS. -
-
Menyampaikan surat panggilan sidang dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara seperti pemberitahuan putusan verstek, gugur serta pemberitahuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan persidangan. Melakuklan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan setiap saat kepada panitera tentang kegiatan jurusita pengganti bila diperlukan.
XI. BENDAHARA PENGELUARAN A. KEDUDUKAN. -
Sebagai pengelola keuangan Pengadilan Agama Krui di Liwa.
B. TATA KERJA -
Bertanggung jawab kepada Panitera / sekretaris.
C. URAIAN TUGAS. -
-
-
Menerima, membukukan dan membayar hal-hal yang berhubungan dengan anggaran rutin setelah ada persetujuan dari panitera / sekretaris sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang. Membuat pertanggung jawaban keuangan yang telah diterima. Membuat daftar urusan rencana kerja dan anggaran dilengkapi RAB (Rincian Anggaran Biaya serta data pendukung untuk anggaran tahun berikutnya bersama wakil sekretaris dan kepala urusan keuangan. Mengajukan permintaan dana anggaran rutin sesuai peraturan. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan dalam kedinasan. Memberikan laporan kepada panitera / sekretaris tentang kegiatan pengelolaan dana rutin setiap saat diperlukan.
XII. BENDAHARAWAN PNBP A. KEDUDUKAN. -
Sebagai pelaksanaan tugas pemungutan / penerimaan biaya kepaniteraan tingkat pertama dan tingkat banding
B. TATA KERJA. -
Bertanggung jawab kepada wakil panitera sebagai atasan langsung.
C. URAIAN TUGAS. -
Memungut biaya kepaniteraan dari pihak berperkara sesuai ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan pembukuan Keuangan biaya kepaniteraan. Menyusun rencana kerja tahunan bersama tim pengelola. Menyetorkan uang PNBP. Membuat laporan sesuai ketentuan. Menyimpan dokumen keuangan dengan tertib dan aman. Setiap akhir bulan menutup buku kas dan membuat register penutupan kas. Memberi laporan kepada atasan setiap kali diperluakan.
XIII. BENDAHARAWAN INSTANSI PENGGUNA A. KEDUDUKAN. -
Sebagai pelaksana pentatausahaan biaya dana kepaniteraan.
B. TATA KERJA. -
Bertanggung jawab kepada wakil sekretaris sebagai atasan langsung.
C. URAIAN TUGAS. -
Menyelenggarakan pembukuan. Melakukan pembayaran yang sudah disetujuai atasan langsung dan diketahui ketua tim pengelola. Menyetorkan potongan pajak ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat laporan sesuai ketentuan. Setiap akhir bulan membuat register penutupan buku. Memberikan laporan kepada wakil sekretaris (atasan langsung) setiap saat diperlukan.
XIV. STAF A. KEDUDUKAN. -
Sebagai unsur pembantu atasan langsung dalam tugas kedinasan.
B. TATA KERJA. -
Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung masingmasing.
C. URAIAN TUGAS. -
Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung dengan penuh rasa tanggung jawab.
-
Memberikan laporan setiap saat diperlukan kepada atasan langsung sesuai tugas. Menyiapkan/melaksanakan kegiatan-kegiatan kantor yang sifatnya insidentil seperti menyiapkan ruangan atau tempat untuk dan setelah rapat-rapat pertemuan dinas dan lainnya.
KETENTUAN TAMBAHAN Pada perinsipnya seluruh pegawai termasuk hakim dan pejabat struktural maupun fungsional serta staf bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pengadilan Agama Krui Kelas II. dan untuk seluruh pegawai tersebut diatas berhak mengemukakan ide, saran, gagasan yang kreatif dan membangun untuk mendukung terselenggaranya citra positif bagi Pengadilan Agama Krui Kelas II.
Ditetapkan di : LIWA Pada Tanggal : 03 Januari 2011 KETUA,
Ttd
Drs. SAHRUDIN, S.H., MHI. NIP. 19590117 198903 1 001
