MENTERI KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K)
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL JAKARTA, 5 APRIL 2016
MENTERI KESEHATAN
SISTEMATIKA
1. Evaluasi Program Prioritas Kesehatan
2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) & Keluarga Sehat 3. SPM & Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
4. Sustainable Development Goals (SDGs)
MENTERI KESEHATAN
EVALUASI PROGRAM PRIORITAS KESEHATAN
LAPORAN JUMLAH KEMATIAN IBU TAHUN 2015 MENTERI KESEHATAN
2013 : 5.019
2014 : 4.925
2015 : 4.809
LAPORAN JUMLAH KEMATIAN BAYI TAHUN 2015 MENTERI KESEHATAN
2013 : 23.703
2014 : 22.734
2015 : 22.267
Sumber : Ditjen Kesmas-Kemenke
BALITA STUNTING 2013-2015 MENTERI KESEHATAN
RISKESDAS 2013
37,2 %
PSG 2015
29,0 %
UNICEF 2015
29,6 %
6
MENTERI KESEHATAN
PETA PERSENTASE BALITA PENDEK USIA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI (DATA PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) TAHUN 2015)
Balita Pendek <20 % Balita Pendek 20 s/d <30 % Balita Pendek 30 s/d <40 % Balita Pendek ≥40 %
Sumber: Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015
DAERAH INDONESIA
PAPUA
NUSA TENGGARA TIMUR
KEPULAUAN RIAU
MALUKU UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
RIAU
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI UTARA
ACEH
SULAWESI SELATAN
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN UTARA
SUMATERA UTARA
BENGKULU
JAWA BARAT
BANTEN
MALUKU
DKI JAKARTA
SULAWESI TENGAH
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
KALIMANTAN TIMUR
JAMBI
KALIMANTAN BARAT
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
PAPUA BARAT
SUMATERA SELATAN
CAKUPAN HASIL PIN POLIO 2016 PER PROVINSI
MENTERI KESEHATAN
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
PUSDATIN Sumber : Ditjen P2P per 27 Maret 2016, jam 13.00 WIB
CAPAIAN PIN POLIO 8-15 MARET 2016 MENTERI KESEHATAN
Jumlah Provinsi Kriteria Capaian PIN Per Provinsi (Data Pusdatin)
Jumlah Prov Abs
Capaian < 80%
2
%
Data Daerah Abs
Keterangan
RENCANA TINDAK LANJUT
%
6,1
1
3 Daerah Sangat Sulit, Data belum final, sasaran pusdatin jauh diatas sasaran riil yang ada
Upayakan untuk tetap melakukan sweeping dengan melibatkan LS terkait, sampai maksimal 3 April 2016, sebelum kita mengganti vaksin polio oral tOPV menjadi bOPV pada 4 April 2016
Capaian > 80% dan < 95%
11 33,3
2
6,1 Sasaran Pusdatin jauh diatas sasaran riil yang ada
Mohon untuk melakukan validasi data dan Rapid Convinience Assessment (RCA)
Capaian > 95%
20 60,6
30 90,9
Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV) 1 dosis mulai bulan Juli 2016
PROPORSI CAKUPAN TES HIV PER PROVINSI TAHUN 2015
MENTERI KESEHATAN
50
51
54
39
26
Catatan : data Prov. Kaltim termasuk Prov. Kaltara
22 22 20 21
Nasional
Papbar
Papua
Sulut
NTB
Kepri
Banten
Sulsel
Jateng
DIY
14
Sultra
Maluku
Riau
Jabar
Bali
Sumut
Bengkulu
Lampung
11
Sumbar
Jatim
DKI
Kalbar
Sumsel
Jambi
Sulteng
Kaltim
Gorontalo
Babel
kalsel
Sulbar
NTT
Kalteng
Malut
NAD
6 6 7 4 4 4 2 2 2 3 3 3
10 8 9
15 13 14
18 17 17 17
28
Sumber : Ditjen P2P-Kemenkes
PROPORSI CAKUPAN PENGOBATAN ARV PER PROVINSI TAHUN 2015 MENTERI KESEHATAN
160
129
90 91
55 57 57
65 61 61 62 62 63 63 63
97 98
78 80 80 75 70 72
65,58
45 47 47 48 43 43 40 40
Catatan : data Prov. Kaltim termasuk Prov. Kaltara
Nasional
Kalteng
Gorontalo
Malut
DIY
Jambi
Sulsel
Bali
Kalbar
DKI
Jabar
Sumbar
Lampung
Jatim
Banten
Babel
NAD
NTB
Sumut
Jateng
NTT
Sumsel
Riau
Kepri
Sulteng
kalsel
Bengkulu
Papua
Kaltim
Sultra
Maluku
Sulut
31
Sulbar
Papbar
25
Sumber : Ditjen P2P-Kemenkes
ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB (Case Notification Rate) TAHUN 2015
MENTERI KESEHATAN
250
218
200 150 100 51
62
69
75
83
93
96
96
97
110 112 113 114 99 100 103 103 105 105 105 107 107
124 125 126 131
156 144 147 151
172
234
184
117
50 0
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (Success Rate) TAHUN 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
61% 53% 54% 54% 57% 49% 51% 51%
79% 81% 81% 81% 83% 74% 77% 77% 74% 74% 72% 72% 72% 72% 70% 65% 69%
93% 88% 89% 90% 90% 72%
32% 33% 16%
Sumber: Ditjen P2P-Kemenkes Per 10 Maret 2016
PROGRES PENCAPAIAN ELIMINASI MALARIA MENTERI KESEHATAN
Situasi Endemisitas Malaria Menurut Kab/Kota 2010
Situasi Endemisitas Malaria Menurut Kab/Kota 2015
Jumlah Kab/ Kota & Penduduk Berisiko Tahun 2015 Kategori endemisitas
Populasi
Kabupaten/Kota
Bebas Malaria
189,352,023
232
Endemis Rendah
39,149,810
147
Endemis Menengah
21,749,895
90
Endemis Tinggi
5,629,384
45
255,881,112
514
Total
JUMLAH POSBINDU PTM SAMPAI AKHIR FEBRUARI 2016 MENTERI KESEHATAN
No
Provinsi
Jumlah Posbindu
No
Provinsi
Jumlah Posbindu
1.
Jawa Timur
3,654
18.
Sulawesi Utara
212
2.
Jawa Barat
1,120
19
Bengkulu
204
3.
Jawa Tengah
1,093
20.
Maluku
204
4.
Lampung
725
21.
Sulawesi Barat
181
5.
Sulawesi Selatan
689
22.
Sulawesi Tenggara
144
6.
DKI Jakarta
608
23.
Kep. Riau
126
7.
NTB
539
24.
Kalimantan Timur
125
8.
Sumatera Barat
538
25.
Kalimantan Selatan
110
9.
Banten
436
26.
Riau
79
10.
Aceh
405
27.
Kalimantan Tengah
79
11.
Jambi
376
28.
Papua Barat
79
12.
Sumatra Utara
344
29.
Bali
31
13.
Kalimantan Barat
305
30.
Kalimantan Utara
28
14.
Sumatera Selatan
275
31.
Maluku Utara
21
15.
DI Yogyakarta
271
32.
Gorontalo
14
16.
Kep. Bangka Belitung
244
33.
Papua
14
17.
Sulawesi Tengah
240
34.
NTT
3
Sumber: Ditjen P2P-Kemenkes
JUMLAH
13.516
MENTERI KESEHATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) & KELUARGA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
TUJUAN : 1. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan
2. Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk 3. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit & pengeluaran kesehatan.
BIAYA TINGGI PENGOBATAN PENYAKIT MENTERI KESEHATAN
Jumlah kasus rawat inap penyakit Jantung (PTM) menduduki peringkat ke-4, namun pembiayaannya menyerap biaya tertinggi (3,5 T) 10 Besar Kasus Penyakit Rawat Inap Tahun 2014: Pasien JKN Total Pencernaan
774.276
Persalinan
644.207
10 Besar Biaya Klaim Penyakit Rawat Inap Tahun 2014: Rp Milyar Jantung
3.503,4
Pencernaan
3.318,8
Infeksi dan Parasit
448.816
Pernapasan
2.396,7
Jantung
448.342
Persalinan
2.341,5
Pernapasan
401.059
Muskuloskeletal
1.919,4
Stroke
327.132
Stroke
1.535,5
Reproduksi Wanita
320.777
Ginjal & Kemih
1.509,2 1.440,9
Ginjal & Kemih
274.469
Infeksi dan Parasit
Muskuloskeletal
265.645
Reproduksi Wanita
THMT
173.936
Sumber: BPJS Kesehatan, 2014
Kulit
1.214,7
934,7
17
MENTERI KESEHATAN
PRINSIP DAN PENDEKATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
1.
Kerjasama multi sektor dan para pemangku kepentingan: antara sektor kesehatan dengan sektor lain, pemangku kepentingan di pusat dan daerah, masyarakat sipil yaitu akademisi dan LSM; serta dunia usaha.
2.
Keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu: menurunkan faktor risiko di tingkat populasi maupun individu berisiko tinggi
3.
Pemberdayaan masyarakat: masyarakat berkemauan untuk hidup sehat dan menjadi mitra dalam pengendalian penyakit dan hidup sehat
4.
Penguatan sistem kesehatan: reformasi dan reorientasi sistem pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan keluarga
5.
Pendekatan siklus hidup: dari sejak kesehatan ibu, anak dalam kandungan hingga lansia
6.
Jaminan kesehatan nasional (JKN): semua penduduk mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan
7.
Fokus pada pemerataan: penurunan penyakit karena determinan sosial seperti kemiskinan, gender, lingkungan, budaya, tingkat pendidikan, dan kemauan politik.
PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” PENURUNAN STRESS DAN KESELAMATAN BERKENDARA
MENTERI KESEHATAN
•
Kampanye dan law enforcement keselamatan berkendara (Kemenhub, POLRI)
•
Sekolah ramah anak (Kemendikbud, Kemenag,KemenPP danPA)
ADVOKASI REGULASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT • Sosialisasi Germas di instansi pemerintah (Kemen PAN dan RB) • Pedoman dana desa (Kemendes dan PDTT) • Kajian skema insentif daerah Germas (Kemenkeu) • Regulasi pelaksanaan Germas di daerah (Kemendagri)
KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA DAN MINUMAN KERAS • Peningkatan cukai rokok (Kemenkeu dan Kemendag) • Kawasan tanpa rokok (Kemendikbud, Kemenristek DIKTI)
•
•
Sekolah, kampus, pesantren, lingkungan kerja bebas narkoba (Kemdikbud, Kemenristek DIKTI, Kemenag, KemPAN dan RB) Akses pembelian alkohol (Kemendag) LINGKUNGAN SEHAT • Air bersih dan sanitasi (Kemen PU dan Pera, Kemenag)
•
• •
•
KEGIATAN PRIORITAS
Pencegahan kebakaran hutan, pengolahan sampah, pengendalian pencemaran dan penegakan hukum (Kemen LHK) Ruang terbuka hijau (Kemen ATR, Kemen PU dan Pera) Rehab rumah tidak layak huni (Kemensos) Penanganan kawasan kumuh (Kemen PU dan Pera) AKTIVITAS FISIK DAN KONEKTIVITAS ANTARMODA TRANSPORTASI • Jalur sepeda dan pejalan kaki (Kemenhub, Kemen PU dan PERA) • Olahraga rekreasi (Kemenpora) • Lomba olahraga (Kemenpora, Kemendikbud, Kemenag) • Event olahraga (Kemenpar, Kemenpora)
Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
KAMPANYE HIDUP SEHAT • Kampanye hidup sehat (Kemenkes) • Sosialisasi K3 (Kemenakertrans) • Penyuluhan kesehatan (Kemenkes, BKKBN) • Kursus calon pengantin, pesantren sehat (Kemenag) • Posyandu aktif (Kemenkes, Kemendes dan PDTT) • Riset PTM (Kemenkes) • Riset dan KIE hidup sehat (BNN) PENCEGAHAN PENYAKIT DAN DETEKSI DINI • Deteksi dini PTM dan menular (Kemenkes, TNI, POLRI, • Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai (Kemen BUMN, Kemenakertrans) •
UKS, poskestren, klinik konsultasi remaja (Kemendikbud, Kemenag, BNN)
KONSUMSI PANGAN SEHAT • KRPL (Kementan) • Konsumsi buah dan sayur (Kementan) • Suplementasi gizi (Kemenkes) • Kantin sehat (Kemendikbud, Kemenag, Kemenristek DIKTI, BPOM) • Keamanan jajanan sekolah, gerakaman keamanan pangan desa (BPOM) • Desa pangan aman (BPOM) • Fortifikasi (Kemenperin) • Pengembangan dan Pengawasan pasar sehat (Kemkes, BPOM, Kemdag, Kemko UKM)
STRATEGI PENDEKATAN KELUARGA UNTUK MENCAPAI KELUARGA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
1. Sasaran utama adalah keluarga 2. Mengutamakan Promotif & Preventif (disertai penguatan UKBM),
3. Kunjungan rumah: home visit / home care (outreach) & Total Coverage 4. Melalui Pendekatan Daur Kehidupan/ Life Cycle Approach
5. Prioritas pendanaan pada pemenuhan kegiatan promotifpreventif, baru digunakan untuk kuratif
PENTAHAPAN PROGRAM KELUARGA SEHAT MENTERI KESEHATAN
• TOT : 150 orang • Pelatihan Nakes di Puskesmas : 5000 orang
MENTERI KESEHATAN
PERAN DAERAH DALAM MENSUKSESKAN GERMAS & KELUARGA SEHAT
1. Mampu menggalang lintas sektor di Daerah
2. Memanfaatkan sumber dana untuk mendukung kegiatan Promotifpreventif, yakni : Kapitasi Puskesmas, DAK BOK, Dana Desa, DBHCHT 3. Lebih mengutamakan kegiatan Promotif-Preventif dalam mekanisme pembangunan 4. Memperkuat Puskesmas dalam penyiapan data berbasis keluarga 5. Membina Puskesmas dalam memberikan treatment sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis keluarga 6. Memperkuat sistem agar akses dan kualitas pelayanan dapat mendukung program pendekatan keluarga 7. Memperkuat regulasi, Struktur Organisasi, Manajemen program untuk mendukung Germas & Pendekatan Keluarga
MENTERI KESEHATAN
SPM & STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) MENTERI KESEHATAN
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah) Merupakan kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya Diberlakukan secara nasional untuk seluruh Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat
Sosial
UNTUK MENGAWAL PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN DI DAERAH KELUARGA SEHAT
RANCANGAN SPM BIDANG KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
No
JENIS LAYANAN DASAR
1 2 3 4 5
Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 10 Upaya/skrining kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat 11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 13 Pelayanan hygiene sanitasi pangan
PERNYATAAN STANDAR Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar.
SPM akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Juknis & Standar
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
Penetapan Tipologi Dinas Kesehatan/klasifikasi Perangkat Daerah : Tidak hanya berdasar pada kriteria teknis yg sudah ada, namun telah diusulkan untuk memasukkan kriteria Besaran Masalah & Indikator Pembangunan Kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Daerah
Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi minimal Tipe B
SCORE PENENTUAN TIPOLOGI DINAS
MENTERI KESEHATAN
PROVINSI
1. SKORE ≤ 400 = Non Dinas/Lembaga 2. SKORE 401 – 600 = TIPE C 3. SKORE 601 – 800 = TIPE B 4. SKORE 801 – 2000 = TIPE A
KABUPATEN/KOTA
1. SKORE ≤ 400 = Non Dinas/Lembaga 2. SKORE 401 – 600 = TIPE C 3. SKORE 601 – 800 = TIPE B 4. SKORE 801 – 1500 = TIPE A
MENTERI KESEHATAN
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
RS PRATAMA 2015 MENTERI KESEHATAN
N O 1 2 3 4
RS PRATAMA RS Tapan RS Narmada RS Labuhan Bajo RS Warmare
TT 50 50 50 50
LOKASI Pesisir SelatanSumbar Lombok Barat-NTB Manggarai BaratNTT Manokwari-Pabar
5
RS Meulaboh
10
Aceh Barat-Aceh
6 7
RS Mesuji RS Donggala
10 10
Lampung Pantai Barat Donggala- SulTeng Toju Una-unaSulTeng Ngonggi Sumba Timur-NTT Alor-NTT Merauke-Papua Papua
8 9 10 11 12
RS Wakai RS Ngonggi RS Pantar RS Merauke RS Sarmi
10 10 10 10 10
N O
RS PRATAMA
TT
LOKASI
13 14 15 16
RS Intan Jaya RS Nduga RS Banggai RS Morowali
10 50 10 10
Intan Jaya-Papua Nduga-Papua Banggai-Sulteng Morowali-Sulteng
17
RS Parigi Moutong
50
Parigi MoutongSulteng
18
RS Banggai Kepulauan RS Toraja Utara RS Hulu Sungai Selatan RS Kotawaringin Timur RS Buleleng
10
Banggai KepulauanSulteng Toraja Utara-Sulsel Hulu Sungai SelatanKalsel Kotawaringin TimurKalteng Buleleng-Bali
19 20 21 22
50 50 50 50
CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS TARGET PENCAPAIAN
INDIKATOR
MENTERI KESEHATAN
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2015
2016
2017
2018
2019
350
700
1400
2800
5600
REALISASI 93
106
GRAFIK DISTRIBUSI 114 PUSKESMAS TERAKREDITASI DI 106 KECAMATAN, 38 KAB/KOTA, 10 PROVINSI 42 45
32 30
40 35
21 21
30
25
24
20 15
12
9
10
5
5 4
1
5
3 3 1
1 1 1
1 1 1
7 7 6
1
1
1 1
1
1
PUSKESMAS KECAMATAN
KAB/KOTA
0 JATENG
KAB/KOTA
DIY
JATIM
KECAMATAN
KALTIM
PUSKESMAS
KALTARA
NTT
NTB
SULSEL
SUMBAR
PAPBAR
CAPAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT TARGET PENCAPAIAN
INDIKATOR
MENTERI KESEHATAN
2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah Kab/Kota Yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi
94
190
287
384
481
REALISASI
50
59
Perbandingan Jumlah RS terakreditasi dengan Jumlah RS per Provinsi 400 361 350
314 300
282
Akreditasi
250 200
184
Jumlah RS
182
150 99
100 66
65
68
50
26 5
0
65
6
4
4
3
34 6
6
62 17 20 4 1 0
74 50
42
36
21
21
85 60
55 24
45
44
47
28 1
1
3
5
35 3
20 1 07
31 10 0 0
42
29 1
13
27 1
12 1 0
40 19 16 1 1 0
PERSENTASE RS TERAKREDITASI PER PROVINSI MENTERI KESEHATAN
45,0
Persentase
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
Persentase
15,0
10,0
5,0
Papua
Papua Barat
Mal utara
Maluku
Gorontalo
Sulut
Sulsel
Sultra
Sulteng
Sulbar
Kaltara
Kateng
Kalsel
Kaltim
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kalbar
Lampung
9
NTT
Bengkulu
8
NTB
Babel
7
Bali
Sumsel
6
Jatim
Jambi
5
DIY
Kepri
4
Jateng
Riau
3
Banten
Sumbar
2
Jabar
Sumut
1
DKI
Aceh
0,0
MENTERI KESEHATAN
PROGRAM NUSANTARA SEHAT UNTUK PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN Target/Tahun
Strategi Pemenuhan Nusantara Sehat (berbasis tim)
2015
2016
2017
2018
2019
950 orang
1.990 (k) orang
2.160 (k) Orang
2.320 (k) Orang
2.480 (k) Orang
(120 tim)
(250 tim)
(270 tim)
(290 tim)
(310 tim)
PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DENGAN PENGUATAN REGULASI MENTERI KESEHATAN
a) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis b) Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Wajib Kerja Dokter Spesialis
PERKEMBANGAN FORMULARIUM NASIONAL MENTERI KESEHATAN
“FORMULARIUM NASIONAL merupakan
daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehaan nasional (JKN)”
FORNAS 2013 + ADENDUM 2014 SK Menkes No. 328/ Menkes/ SK/ VIII/2013 - 540 item dalam 968 sediaan/ kekuatan - Obat Rujuk Balik : 82 item dalam 155 sed/kek
FORNAS 2015 SK Menkes No. HK.02.02/Menkes/523/2015 - 562 item obat/zat aktif (terdiri dari 983 kekuatan dan bentuk sediaan) - Obat Rujuk Balik : 75 item dalam 151 Bentuk sediaan.
ADENDUM PERUBAHAN 2016 - 573 item obat/zat aktif (terdiri dari 1018 kekuatan dan bentuk sediaan) - Perubahan Restriksi 123 Item dalam 194 kekuatan/sediaan - Perubahan Faskes 32 item dalam 46 bentuk kekuatan/sediaan
e-KATALOG OBAT TAHUN 2016 MENTERI KESEHATAN
∑ Item
• s/d 27 Maret 2016 telah tayang 793 item obat generik dan nama dagang
∑ Industri Farmasi
• Jumlah industri farmasi penyedia: 90
Pengguna
• Dinas Kesehatan Prov, Kab/Kota • RS & RS Swasta yg bekerjasama dgn BPJS
MENTERI KESEHATAN
e-MONEV KATALOG OBAT: SISTEM MONITORING PENERAPAN e-KATALOG
Diketahui data realisasi transaksi epurchasing & pengadaan secara manual
Keluhan Satker dapat diverifikasi
& ditindaklanjut secara elektronik
Dapat dilakukan verifikasi pemenuhan kewajiban industri farmasi dan distributor untuk suplai obat sesuai pemesanan Satker
RKO Satker Dinkes & RS dilakukan secara online, shg memudah kan untuk dilakukan verifikasi
e-KATALOG ALAT KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
PERKEMBANGAN E-KATALOG ALKES
Saat ini sedang progress memasukan ke dalam e-katalog Jumlah 7.260
alkes untuk:
1
*Jenis alkes total
2
Penyedia alkes
136
1. Implant Kardiovaskular
3
Total Paket
17.732
2. Implant ortopedi
4
Total nilai
4,475
Trililyun
*data LKPP
PRODUK IMPOR 94%
BIODIVERSITAS & POTENSI PENGEMBANGAN BAHAN BAKU MENTERI KESEHATAN
INDONESIA 30.000 spesies tumbuhan
BIODIVERSITAS
9600 bermanfaat >1000 digunakan untuk obat tradisional
POTENSI PENGEMBANGAN BAHAN BAKU
Obat
Obat Tradisional
Kosmetika
Makanan
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MENTERI KESEHATAN
• Implementasi ASEAN Economic Community atau Pasar Tunggal ASEAN telah mulai pada 1 Januari 2016
• Point penting : 1. Peningkatan kualitas Pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi SDM, peralatan, sarana dan prasarananya Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain)
2. Law enforcement (Penegakan hukum)
Pengawasan Tenaga Kesehatan WN Asing
GLOBAL HEALTH SECURITY MENTERI KESEHATAN
- Peningkatan lalu lintas hewan & manusia lintas negara
Ancaman :
Dampak :
- Wabah penyakit menular
- Sosial
- Perubahan iklim
-Bioterorism
- Keamanan
- Ekonomi
Butuh kemampuan untuk : • Pencegahan (Prevent) • Deteksi (Detect) • Respons (Respond) WHO: International Health Regulation (IHR) 2005
Global Health Security Agenda (GHSA)
MENTERI KESEHATAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
KELANJUTAN MDGS MENTERI KESEHATAN
2000
2015
2030
PENEKANAN SDGs: 5P : PEOPLE, PLANET, PEACE, PROSPERITY & PARTNERSHIP
a. Meningkatnya kesadaran isu kesehatan b. Meningkatnya alokasi anggaran kesehatan c. Menyatunya arah pembangunan kesehatan d. Integrasi monitoring & evaluasi untuk isu-isu prioritas.
PERHATIAN KHUSUS SEKTOR KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
INTERNALISASI SDGs DALAM AGENDA PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
Bekerja bersama untuk mewujud kan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat
