3/12/2014
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI DAERAH
Disampaikan Oleh : BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Jakarta 12 Maret 2014 1
Materi 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2. KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN 3. ALIH BINA
2
1
3/12/2014
3
UUD 1945
SETIAP ORANG BERHAK MEMPERTAHANKAN HIDUP DAN KEHIDUPANNYA
SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN.
KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA 4
2
3/12/2014
Tujuan Pembangunan Kesehatan 2025 Meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kes. masyarakat yg setinggitingginya dpt terwujud melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yg ditandai oleh penduduknya yg hidup sehat dg prilaku dan dlm lingkungan sehat, memiliki kemampuan utk menjangkau yan kes yg bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yg setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia 5
VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014 MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN
VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 6
3
3/12/2014
5 TAG LINE MENTERI KESEHATAN 1. PRO RAKYAT → Mendahulukan kepentingan rakyat
tanpa membedakan suku, agama, golongan & status sosial ekonomi
2. INKLUSIF → Melibatkan semua pihak (lintas sektor, OP, masy.madani, dsbnya)
3. RESPONSIF → Sesuai dengan kebutuhan & keinginan rakyat
4. EFEKTIF → Hasil significan, sesuai dengan target yg ditetapkan dan bersifat efisien
5. CLEAN/BERSIH → Penyelenggaraan kesehatan bebas KKN, transparan & akuntabel
7
STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010--2014 2010 1.
2.
3.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dlm pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global Meningkatkan pelayanan kesehatan yg merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dg pengutamaan pada upaya promotif – preventif Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama utk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional 8
4
3/12/2014
STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010--2014 2010 4.
5.
6.
Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yg merata dan bermutu Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan Meningkatkan manajemen kesehatan yg akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna utk memantapkan desentralisasi kesehatan yg bertanggung jawab 9
ARAH PENGEMBANGAN (2005-2024) RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2024
Upaya Kuratif
VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Pendukung/penunjang
Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan
10
5
3/12/2014
PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
TINGKAT PELAYANAN
JENIS PELAYANAN
Nasional
Pelayanan
Provinsi
Regulator
Kabupaten/Kota
Administrator
Kecamatan
Pemberdayaan Masy.
Desa
Pendidik Peneliti
11
12
6
3/12/2014
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP TARGET UMUR HARAPAN HIDUP TAHUN 2014, 2019 DAN 2025 Tahun 2014 No
Jenis Tenaga
Rasio per 100.000 penduduk
Jumlah
Tahun 2019 Rasio per 100.000 penduduk
Jumlah
Tahun 2025 Rasio per 100.000 penduduk
Jumlah
1
Dokter Spesialis
12,00
29.452
24,00
62.157
28,00
76.622
2
Dokter Umum
48,00
117.808
96,00
248.627
112,00
306.490
3
Dokter Gigi
4
Perawat
11,00
26.998
11,00
28.489
11,00
30.102
158,00
387.785
158,00
409.199
158,00
432.369
5
Bidan
75,00
184.075
75,00
194.240
75,00
205.239
6
Perawat Gigi
16,00
39.269
16,00
41.438
16,00
43.784
7
Apoteker
12,00
29.452
24,00
62.157
28,00
76.622
8
Asisten Apoteker
24,00
58.904
48,00
124.314
56,00
153.245
9
76.622
SKM
12,00
29.452
24,00
62.157
28,00
10
Sanitarian
15,00
36.815
30,00
77.696
35,00
95.778
11
Gizi
24,00
58.904
48,00
124.314
56,00
153.245
12
Keterapian Fisik
6,00
14.726
12,00
31.078
14,00
38.311
13
Keteknisan Medis
9,00
22.089
18,00
46.618
21,00
57.467
Catatan: Target UHH tahun 2014: 72 tahun; Target UHH tahun 2019: 73,1 tahun; Target UHH tahun 2025: 73,7 tahun Sumber: Diolah dari data Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK, Badan PPSDMK, Kemenkes.
Kebutuhan/ketersediaan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit milik Kemkes dan Pemda Tahun 2014, 2019, dan 2025 NO
JENIS TENAGA
2014
2019
2025
1
Dokter Spesialis
8.626
18.109
23.422
2
Dokter Umum
4.183
49.799
98.284
3
Dokter Gigi
978
1.785
2.524
4
Keperawatan
60.022
140.137
183.684
5
Apoteker
967
1.748
2.480
6
Asisten Apoteker
2.880
5.388
7.960
7
SKM
967
1.748
2.480
8
Sanitarian
978
1.785
2.524
9
Gizi
978
1.785
2.524
10
Keterapian Fisik
2.418
4.479
6.504
11
Keteknisian Medis
4.879
20.119
34.682
.
Catatan: Dihitung dengan memperhatikan perkembangan RS 2014-2025 dan standar ketenagaan RS
7
3/12/2014
Kebutuhan/ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2014, 2019, dan 2025 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JENIS TENAGA Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Keperawatan Apoteker Asisten Apoteker SKM Sanitarian Gizi Keterapian Fisik
11 Keteknisan Medis
2014
2019
2025
11.925 9.005 240.515 2.920 9.005 9.005 9.005 9.005 -
11.031 8.558 230.681 2.473 8.558 8.558 8.558 8.558 -
10.137 8.111 591.665 2.026 8.111 8.111 8.111 8.111 -
9.005
8.558
8.111
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Dalam Pembangunan Kesehatan SDM Kesehatan merupakan salah satu unsur utama Pengadaan dan produksi tenaga kesehatan harus betul2 sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik jenis maupun jumlah serta mutunya Pengendalian tenaga kesehatan harus dilakukan secara seksama dan dimulai dari penataan kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan
16
8
3/12/2014
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Saat ini sd disusun RUU Nakes, RPP Dik/latnakes akan menentukan arah dan kebijakan pengembangan diknakes Alih bina penyelenggaraan Diknakes milik KEMKES PEMDA, SWASTA dari Kemenkes Kemendiknas
17
Pendidikan Tenaga Kesehatan Output : alumni Diknakes yg memiliki kompetensi, responsif thd perkembangan dan beretika profesi Outcome : nakes yg mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dlm memberikan pelayanan kesehatan sesuai dg profesinya shg pd akhirnya mampu mendukung visi Kementerian Kesehatan dlm Mewujudkan Masyarakat yg Sehat dan Berkeadilan
18
9
3/12/2014
Upaya2 yg harus dilakukan… Salah satu indikator tercapainya output dan outcome diatas adalah terselenggaranya proses penyelenggaraan pendidikan yg sesuai dg pedoman dan std yg berlaku dlm pendidikan khususnya diknakes Diperlukan adanya sistem yg mampu memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di diknakes sudah sesuai dengan pedoman dan standar pendidikan khususnya diknakes 19
Strategi Pudiklatnakes sbg Salah Satu Pusat di Badan PPSDMKes yg memiliki tugas melakukan pembinaan teknis thd diknakes akan mewajibkan semua institusi diknakes untuk melakukan : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Mengembangkan Kurikulum Institusi
20
10
3/12/2014
21
SKB 3 Menteri 07/XII/SKB/2010 – 1962/MENKES/PB/XII/2010 – 420-1072 TH 2010
Memberikan izin penyelenggaraan & pembinaan akademik pendidkkan diploma bidang kesehatan milik pemda setelah meperoleh rekomenasi /pertimbangan tertulis dari Menkes
Bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemda
Bertanggung jawab atas fasilitas daerah dlm hal pembiayaan, pengadaan sarpras, pemenuhan SDM dan fasilitas pendidikan lainnya serta kelembagaan berkoordinasi dg KemenPAn dan RB
11
3/12/2014
SURAT DIRJEN DIKTI No. 113/E/T/2012 tgl 19 Januari 2012
23
SK MENDIKBUD NOMOR 354/E/0/2012 Tentang
Alih bina penyelenggaraan program Studi pada akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
24
12
3/12/2014
SK MENDIKBUD 354/E/O/2012 PERTAMA: Mengalihkan penyelenggaraan program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; KEDUA : Program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
SK MENDIKBUD SK MENDIKBUD 354/E/O/2012
NOMOR 354/E/O/2012
KETIGA : Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. KEEMPAT : Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
13
3/12/2014
SK MENDIKBUD SK MENDIKBUD 354/E/O/2012 NOMOR 354/E/O/2012 KELIMA : Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan. KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir.
MAKNA Pembinaan Akademik di Kemdikbud, pembinaan teknis pada Kementerian lain (mengikuti prosedur untuk PT di bawah Kementerian lain) Bukan lagi lembaga pelatihan tetapi pendidikan tinggi (kelembagaan, akademik, sumberdaya manusia mengikuti aturan pendidikan tinggi) Lembaga Ilmiah yang mengutamakan kebenaran, kemampuan analitis, perbaharuan ilmu, inovasi – produktif Tridharma bukan hanyapendidikan Otonomi keilmuan yang tercermin pula dalam Kelembagaan Perguruan Tinggi Melaksanakan aturan Pendidikan Tinggi, a.l., SNP dan SPMI, EPSBED/PDPT
14
3/12/2014
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI Besarnya masalah kesehatan di Indonesia dengan disparitas maupun kekhususan yang ada di wilayah pedesaan, kepulauan, maupun DTPK yang memerlukan jenjang kompetensi lulusan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda-beda dapat dilayani Memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi kesehatan tanpa harus pergi ke daerah lain
30
15
