PRA RAKERKESNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PALANGKARAYA, 17 FEBRUARI 2016
Pemenuhan, Pemerataan, Retensi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Untuk Mendukug Primary Health Care dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Usman Sumantri
Kepala Badan PPSDM Kesehatan
SISTEMATIKA PENYAJIAN 1
Analisis Situasi dan Tantangan Pembangunan Kesehatan
2
Peta Tenaga Kesehatan Indonesia
3
Strategi Pemenuhan Sdm Kesehatan
1
Analisis Situasi dan Tantangan Pembangunan Kesehatan
1971
BERTAMBAH MENCAPAI 305 JUTA DI 2035 PROPORSI REMAJA BESAR PROPORSI LANJUT USIA NAIK
1980
MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI
2010
Usia produktif adalah Kelompok ‘rentan’
1. 2. 3. 4.
TANTANGAN Ketahanan Pangan dan Energi Penyediaan lapangan kerja. Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk Pelestarian Lingkungan 4
Situasi Kondisi
di INDONESIA
5
TRANSISI EPIDEMIOLOGI • Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat • Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dll) Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990-2015
1990
2000 Cedera 8%
Cedera 7%
Penyakit Menular 56%
Penyakit Tidak Menular 37%
2010
Penyaki t Menulr 43%
Penyaki t Tidak Menula r 49%
2015 Cedera 13%
Cedera 9%
Penyakit Menular 33% Penyakit Tidak Menular 58%
Penyaki t Menula r 30%
Penyaki t Tidak Menula r 57%
Sumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)
Keterangan: Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs) hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur
Proporsi Biaya Manfaat Puskesmas vs RS Tahun 2015
Pelayanan Tk Pertama 8.291.241
& 79.95 % Pelayanan Rujukan 33.066.554
Health Care Cost (Primary vs Secondary/Tertiary care) FKRTL menyerap lebih 73% biaya kesehatan. Kapitasi menyerap 18 % biaya kesehatan Non INA-CBG dan Non kapitasi menyerap 9%
Sebaran Kasus & Biaya per penyakit (RANAP 2014) Jumlah Kasus
Biaya Klaim (Rp Milyar)
MDGs yang belum tercapai
Tantangan: Agenda Pembangunan Pasca-2015
+
TRISAKTI: Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
PERUBAHAN PARADIGMA
DTPK
JAMINAN KES NAS
DAERAH2 LAIN PROGRAM KES PRIORITAS
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
PROGRAM INDONESIA SEHAT 1P Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
2 Penguatan Yankes
Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk)
3
JKN
Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan
KIS
Tantangan Pembangunan Kesehatan
Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya
13
2
PETA TENAGA KESEHATAN INDONESIA
MASALAH SDM KESEHATAN 1. Kondisi tenaga kesehatan Puskesmas (9.655 per Oktober 2014): a. 1.039 puskesmas tanpa dokter
Jenis Dokter Umum
Nakes per 100.000 penduduk Status Target Target Tahun 2014 2019 2014 40 39,5 45
b. 3.029 puskesmas tanpa tenaga gizi c. 7.781 puskesmas tanpa tenaga asisten apoteker
Dokter Gigi
12
10,1
13
d. 4.252 Puskesmas tanpa tenaga analis.244
Perawat
158
100,6
180
Bidan
100
98,4
120
2. Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013
3. Mutu belum memadai (November 2014) PARAMETER
Profesi Ners
DIII Keperawatan
DIII Kebidanan
Nilai Batas Lulus
46,70
42,16
40,14
% Kelulusan
57,81
47,81
64,65
Periode Juni – Juli
Periode November - Desember Nilai Batas Lulus
46,70
44,48
40,28
% Kelulusan
46,20
59,90
76,32
4. Kualifikasi Tenaga Kesehatan yang belum Setara D3 (Ahli Madya) Sebaran Jumlah Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III di Indonesia 8000
74.601
6847
7000 6000
5444
6867
5176
5000 4333
3999
4000
3778
3000 2195 2000 1000
1693
1677 1328 1006 898 975
2040
2292
1902
2149
1647 1309
1145 665
648 298
0
(Sumber : BKN, 2015)
630 135
1762 1608 379
2348 1776 1915 2020 1717
North Kalimantan
(Sumber : BKN, 2015)
KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS (TAHUN 2015) INDONESIA NO
TENAGA KESEHATAN
1
DOKTER UMUM
2
DOKTER GIGI
3
PUSKESMAS
KEADAAN
STANDAR*
Maldistribusi
KEKURANGAN
17.760
13.109
7.245
2.594
6.809
9.731
1.681
4.603
PERAWAT
104.318
58.789
53.431
7.902
4
BIDAN
102.060
49.058
60.019
7.017
5
TENAGA KEFARMASIAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
9.848
9.731
4.231
4.114
21.307
9.731
14.774
3.198
10.148
9.731
3.865
3.448
9.612
13.109
2.316
5.813
5.565
9.731
1.550
5.716
287.427
182.720
149.112
44.405
6 7
8 9
9731
TENAGA GIZI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
JUMLAH
Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014
KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT (TAHUN 2016) INDONESIA TENAGA KESEHATAN Spesialis Anak Spesialis Obgyn Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Radiologi Spesialis Rehab Medik Spesialis Anestesi Spesialis Pat Klinik Spesialis Pat Anatomi Spesialis Jantung & PD Spesialis Mata Spesialis THT Spesialis Jiwa Spesialis Saraf Spesialis Paru Dr Umum Dr Gigi Drg Spesialis Perawat Bidan Apoteker Tng Teknis Farmasi Ahli Lab Medik Kesehatan Masyarakat Sanitarian Tenaga Gizi
JUMLAH RS
2.490
TOTAL
KEADAAN 5.832 6.859 5.458 5.089 2.413 837 3.852 1.224 591 1.319 2.774 2.535 1.284 2.662 1.325 24.408 5.130 1.159 150.512 31.035 12.107 10.011 10.937 3.418 3.443 5.408 301.622
Standar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit Sumber : RS Online BUK, 31 Desember 2015
KEBUTUHAN STANDAR * 3.818 3.847 3.770 3.758 2.655 774 1.855 1.522 697 392 569 383 533 427 406 14.534 3.539 1.985 262.817 46.379 13.630 577 3.137 3.413 3.470 4.593 383.480
KELEBIHAN
KEKURANGAN
2.741 3.625 2.392 2.173 727 488 2.310 409 336 1.029 2.266 2.173 877 2.300 1.021 11.317 2.317 494 18.313 8.686 4.506 9.800 9.249 2.505 1.902 3.227 97.183
727 613 704 842 969 425 313 707 442 102 61 21 126 65 102 1.443 726 1.320 130.618 24.030 6.029 366 1.449 2.500 1.929 2.412 179.041
KECUKUPAN 9 NAKES STRATEGIS* DI PUSKESMAS PROVINSI KALTENG (MENURUT PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014)
100%
27%
90%
5% 20%
86%
6%
48%
22%
7% 30%
45%
35% 39%
15%
40%
80% 70%
18%
41%
75%
60%
62% 54%
50%
Lebih
24%
Cukup
48% 40% 30%
Kurang
40%
37%
35% 28%
20% 3% 11%
10% 0% dru
drg
Perawat
Bidan
Tenaga Farmasi
Stabdar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014
Kesmas
Sanitarian
Gizi
Analis Kesehatan
Kondisi Ketenagaan Rumah Sakit di Kalimantan Tengah Tahun 2015 TENAGA KESEHATAN
JUMLAH RS
Spesialis Anak Spesialis Obgyn Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Radiologi Spesialis Rehab Medik Spesialis Anestesi Spesialis Pat Klinik Spesialis Pat Anatomi Spesialis Jantung & PD Spesialis Mata Spesialis THT Spesialis Jiwa Spesialis Saraf Spesialis Paru Dr Umum Dr Gigi Drg Spesialis Perawat Bidan Apoteker Tng Teknis Farmasi Ahli Lab Medik Kesehatan Masyarakat Sanitarian Tenaga Gizi
20
TOTAL
KEADAAN
KEBUTUHAN STANDAR
28 29 29 25 11 6 16 14 1 5 10 10 9 12 5 200 32 7 1.577 316 97 103 105 29 33 129 2.838
Stabdar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit Sumber : RS Online BUK, 31 Desember 2015
29 29 29 29 21 4 10 10 4 2 2 2 3 2 2 124 29 12 1.771 312 110 2 23 29 30 32 2.652
KELEBIHAN 6 4 5 2 4 9 6 4 8 8 6 10 4 82 8 2 276 86 16 101 89 14 14 106 870
KEKURANGAN 7 4 5 6 10 2 3 2 3 1 1 6 5 7 469 83 29 7 14 11 9 684
3
STRATEGI PEMENUHAN SDM KESEHATAN
“
Pasal 9 Kesehatan merupakan urusan pemerintah konkuren, dimana urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah konkuren, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) berwenang untuk : • Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
Undang – Undang No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah
Mekanisme Pemenuhan Tenaga UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APRATUR SIPIL NEGARA Pegawai ASN , Pasal 6 1. PNS 2. PPPK
UU NO 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Penempatan Tenaga, Pasal 23 ayat (2) 1. Pengangkatan sebagai PNS 2. Pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 3. Penugasan khusus
UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 13 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan
UPAYA PEMENUHAN YANG DILAKUKAN KEMENKES KRITERIA
YANG ADA
KEDEPAN
KETERANGAN
PERMANEN
CPNS
1. 2.
CPNS PPPK
SEMENTARA
1.
PTT
1.
PTT (DISESUAIKAN Dokter, dokter gigi, DENGAN dr/drg spesialis dan PERATURAN bidan PRESIDEN TERKAIT PPPK)
1.
NUSANTARA SEHAT (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM)
2.
NUSANTARA SEHAT I (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM) *
Dokter, dokter gigi, • DTPK perawat, bidan, kesling, • Kosong/kurang 5 - 7 kesmas, tenaga jenis nakes farmasi, gizi, analis laboratorium
NUSANTARA SEHAT II (PERORANGAN) *
Dokter, dokter gigi Perawat, bidan, kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, analis laboratorium
3.
* Sesuai UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
KLASIFIKASI Semua daerah
DTPK, wilayah timur, kepulauan
• Semua puskesmas • Fiskal kapasitas rendah • Kosong/kurang nakes < 4 nakes
Lanjutan.... KRITERIA SEMENTARA
YANG ADA Penugasan khusus residen
KEDEPAN Penugasan Khusus residen
KETERANGAN
KLASIFIKASI
Peserta penddikan dokter spesialis yang mengikuti tubel ditempatkan selama 3 (tiga) bulan di RSUD
Tubel PPDS
Setelah lulus akan ditempatkan ke daerah asal
Internsip dokter
Pemahiran/magang selama 1 (satu) tahun Distribusi dokter spesialis Pengembangan program sebagai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Puskemas ddan RS
Dukungan Pemda Dalam Pengembangan SDM Kesehatan NO
1 2 3
4 5 6
DUKUNGAN
Pemenuhan APBD Kesehatan minimal 10 % dari Total APBD, tidak termasuk gaji (UU No 36/2009) Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No 971/2009 dan UU No 23 Tahun 2014) Kewenangan provinsi dalam penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan antara kab/kota skala provinsi Mendorong daerah yang belum memberikan insentif tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang termasuk didalamnya melakukan updating data SDM Kesehatan Pemenuhan Tenaga, Pemda di minta untu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pengusulan formasi ke Kemenpan-RB
TERIMA KASIH
