MODUL STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2013

MODUL STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

PUSDIKLAT APARATUR

Modul 1: Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Organisasi BADAN PPSDM KESEHATAN 1

KEMENTERIAN KESEHATAN 2013

DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................ A. Deskripsi Singkat............................................................. B. Tujuan Pembelajaran....................................................... C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan....................... D. Metode............................................................................. E. Alat Bantu dan Media....................................................... F. Langkah-Langkah Pembelajaran..................................... G. Bahan Pembelajaran........................................................

i 1 2 2 2 2 3 5

Pokok Bahasan 1 Strategi dan Kebijakan Kementerian Kesehatan.............

5

Pokok Bahasan 2 Strategi dan Kebijakan Eselon I dan II di Kementerian Kesehatan........................................................................

5

1.

Sekretariat Jenderal ................................................. a. Biro Perencanaan dan Anggaran ....................... b. Biro Kepegawaian.............................................. c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ........... d. Biro Hukum dan Organisasi................................ e. Biro Umum......................................................... f. Pusat Data dan Informasi.................................... g. Pusat Kerjasama Luar Negeri............................. h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan........... i. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan...... j. Pusat Komunikasi Publik..................................... k. Pusat Promosi Kesehatan.................................. l. Pusat Inteligensia Kesehatan.............................. m. Pusat Kesehatan Haji..........................................

16 17 18 20 21 23 23 24 26 26 31 32 34 35

2.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan............. a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar............ c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan......... d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik ..............................................

35 38 38 39

Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

40

i

e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan....................................... f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.......................... g. UPT Direktorat Bina Upaya Kesehatan............... 3.

4.

5.

ii

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra................................................ c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung ........................................................... d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang.............................................................. e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.............................................................. f. Direktorat Penyehatan Lingkungan. ................... Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak.................................................................. a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Bina Gizi............................................ c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu............................ d. Direktorat Bina Kesehatan Anak........................ e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.......... f. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga..

41 42 44

78 79 80 81 82 83 85

88 90 91 91 92 93 94

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.................................................................

94

6.

Inspektorat Jenderal..................................................

99

7.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.... a. Sekretariat Badan............................................... b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan...........................................................

103 108

Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

108

c.

Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik.............................................. d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat.......................................................... e. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat................................ 8.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan........................................ a. Sekretariat Badan............................................... b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan..................... c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.......... d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan........................................................... e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan...........................................................


108 108 109

110 115 115 118 120

122

iii

MODUL MI. 04 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

A.

Dekripsi Singkat Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pemahaman terhadap etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil akan mendorong seseorang akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggungjawab, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; serta semangat jiwa korps, semangat nasionalisme dan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, sebagai upaya memperoleh pegawai negeri sipil yang mampu mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada giliranya mampu mengembangkan kompetensinya sesuai etika sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan upaya pengenalan terhadap strategi dan kebijakan yang ada di kementerian kesehatan dan oraganisasinya untuk menumbuh-kembangkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan dan Negara.


1

B. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan strategi dan kebijakan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: a. Menjelaskan strategi dan kebijakan Kementerian Kesehatan b. Menjelaskan strategi dan kebijakan masing-masing eselon I dan II

C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Strategi dan kebijakan Kementerian Kesehatan 2. Strategi dan kebijakan masing-masing eselon I dan II

D. Metode -

-

Curah pendapat Ceramah Tanya Jawab (CTJ) Tugas baca

E. Alat Bantu dan Media

-

2

Slide Komputer LCD


F. Langkah-langkah Pembelajaran Sesi 1 : Strategi dan Kebijakan Kementerian Kesehatan Langkah-langkah Pembelajaran 1. Fasilitator menggali pendapat/pemahaman peserta terkait dengan strategi dan kebijakan Kementerian Kesehatan. Tuliskan kata kunci pendapat mereka pada kertas flipchart atau meta plan. 2. Fasilitator menyampaikan paparan tentang strategi dan kebijakan Kementerian Kesehatan. 3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan tanya jawab 4. Kaitkan pemaparan dengan pendapat/pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai. 5. Diakhir penyajian fasilitator merangkum atau melakukan pembulatan sehingga ada kesamaan persepsi tentang strategi dan kebijakan Kementerian Kesehatan.

Sesi 2 : Strategi dan kebijakan di lingkungan eselon I dan II Kementerian Kesehatan Langkah-langkah Pembelajaran 1. Fasilitator menggali pendapat/pemahaman peserta terkait dengan Strategi dan kebijakan di lingkungan eselon I dan II Kementerian Kesehatan. Tuliskan kata kunci pendapat mereka pada kertas flipchart atau meta plan. 2. Fasilitator menyampaikan paparan tentang Strategi dan kebijakan di lingkungan eselon I dan II Kementerian Kesehatan.


3

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan tanya jawab 4. Kaitkan pemaparan dengan pendapat/pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai. 5. Diakhir penyajian fasilitator merangkum atau melakukan pembulatan sehingga ada kesamaan persepsi tentang Strategi dan kebijakan di lingkungan eselon I dan II Kementerian Kesehatan

4


G. Bahan Pembelajaran

POKOK BAHASAN 1: STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Strategi Kementerian Kesehatan 2010-2014: 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Mendorong kerjasama nasional dan global, antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan; memantapkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan modern dan asli Indonesia; menerapkan promosi kesehatan yang efektif memanfaatkan agent of change setempat; memobilisasi sektor untuk sektor kesehatan 35 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 Fokus: a.

Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

b.

Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui advokasi, kemitraaan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

c.

Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

5

(pembiayaan dari APBD yang pembangunan kesehatan di daerah).

mencukupi

untuk

d.

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB.

e.

Meningkatkan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama pada pemberian ASI eksklusif, perilaku tidak merokok, dan sanitasi.

f.

Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating.

g.

Meningkatkan kerjasama lintas bidang dan lintas program, terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan, dan budaya.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan di Daerah Tertinggal perbatasan dan Kepulauan (DTPK) agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar wilayah; mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental, sosial) dan mengurangi angka kesakitan; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang kesehatan melalui kajian, penelitian, pengembangan, dan penerapan; menyediakan biaya operasional untuk Puskesmas

6


sehingga mampu melaksanakan pelayanan preventif dan promotif di Puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasil guna serta berstandar Internasional. Fokus: a. Mempermudah pembangunan klinik dan/atau Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital) baik melalui profesionalisasi pengelolaan Rumah Sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya Rumah Sakit swasta. b.

Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.

c.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDGs dapat lebih cepat tercapai.

d.

Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC.

e.

Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada seperti Puskesmas dan posyandu, memberikan insentif tambahan berupa bantuan tunai bersyarat (sebagai bagian dari PKH) kepada rumah tangga miskin jika memeriksakan kesehatan ibu dan balitanya di Puskesmas atau posyandu dan mencapai target kesehatan fisik tertentu.

f.

Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan juga diarahkan untuk


7

meningkatkan kemampuan bangsa dalam rancang bangun alat-alat kesehatan.

8

g.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan Rumah Sakit yang tidak bertanggung jawab.

h.

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas sehingga mempercepat pencapaian MDGs.

i.

Meningkatkan pelayanan kesehatan haji, kesehatan kerja, matra dan pengobatan tradisional alternatif.

j.

Meningkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam.

k.

Saintifikasi jamu untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

l.

Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based.

m.

Peningkatan dan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui Revitalisasi Puskesmas, Revitalisasi Posyandu, Dokter Keluarga, dan lain-lain.

n.

Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) serta Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK).

o.

Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lainlain.

p.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan


tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna. q.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan.

r.

Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

s.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penduduk di daerah rawan bencana.

t.

Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan sesuai masalah mendesak setempat, misalnya kesehatan perkotaan dan kesehatan kerja.

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan konsep, kelembagaan, dan dukungan terhadap penerapan jaminan kesehatan sosial menuju universal coverage; menyusun perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data National Health Account (NHA) dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran; menghimpun sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran masyarakat, termasuk swasta untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya program-program unggulan/prioritas nasional; merancang dan menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan yang diatur khusus. Fokus: a. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat baik dari segi kualitas


9

pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. b.

Meningkatkan cakupan melalui Jaminan Kesehatan Sosial atau Jaminan Sosial Nasional yang diperluas secara bertahap untuk seluruh keluarga Indonesia (Universal coverage).

c.

Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna.

d.

Mendorong tercapainya pembiayaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN dan 10% (sepuluh persen) dari APBD, diluar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

4. Meningkatkan pengembangan dan kesehatan yang merata dan bermutu.

pemberdayaan

SDM

Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, utamanya di DTPK dan daerah bermasalah kesehatan; mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan Sistem mutu (upaya, pengawasan, audit), Standarisasi, dan sertifikasi; serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang diiringi dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan. Fokus: a. Kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai. Sistem insentif yang ada akan

10


disempurnakan dengan tanpa mengurangi makna dari desentralisasi atau otonomi daerah. Pengembangan karir bagi tenaga kesehatan perlu ditingkatkan sehingga penyebaran tenaga kesehatan dapat merata. b.

Penguatan peraturan perundangan dalam aspek standarisasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan, serta penerapannya dalam praktek kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.

c.

Peningkatan kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi.

d.

Meningkatkan perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta pemberian dukungan untuk pengembangan industri farmasi di dalam negeri sebagai upaya kemandirian di bidang kefarmasian; penggunaan obat yang rasional dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu; menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), utamanya pada Obat Esensial Generik untuk pengendalian harga obat; meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan industri obat herbal Indonesia; memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat.


11

Fokus:

12

a.

Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

b.

Meningkatkan ketersediaan, dan terutama obat esensial generik.

c.

Meningkatkan penggunaan obat rasional.

d.

Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makananyang beredar.

e.

Mengembangkan peraturan dalam upaya harmonisasi standar termasuk dalam mengantisipasi pasar bebas.

f.

Meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

g.

Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu.

h.

Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia.

i.

Meningkatkan penelitian di bidang obat dan makanan, kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan;

j.

Penguatan sistem regulatori pengawasan obat dan makanan, sistem laboratorium obat dan makanan serta peningkatan kemampuan pengujian mutu obat dan makanan.

k.

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian serta penerapan standar internasional laboratorium.

l.

Penyusunan standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan dan peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

keterjangkauan


obat,

6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir; penerapan kebijakan pembangunan kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat; memantapkan penyelenggaraan SKN; melaksanakan desentralisasi yang efektif dibidang kesehatan, termasuk menata dan memberi dukungan bagi pengembangan organisasi yang efektif dan kepemimpinan di pusat dan daerah; mengurangi disparitas status kesehatan secara menyeluruh; melaksanakan reformasi birokrasi dan good governance termasuk akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan tata kelola yang efektif dan efisien. Fokus: a. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak. b.

Meningkatkan pengawasan dan penyidikan kesehatan.

c.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen kesehatan yang modern dan terjamin.

d.

Meningkatkan produk hukum yang akan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

e.

Mengembangkan standar prosedur operasional mendukung implementasi Reformasi Birokrasi.

f.

Meningkatkan pemanfaatan electronic Health (e-Health) atau ubiquteous Health (u-Health) dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu.

g.

Mengembangkan sistem hotline dan respon cepat untuk mengawasi operasionalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.

dalam

mendukung


yang

13

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan: a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun. b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup. c.

Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

d. Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup e. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen. f.

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90 persen.

g. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100 persen. h. Persentase RS kabupaten/kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100% i.

Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90 persen.

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan: a. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. c.

Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa daro 0,2 menjadi dibawah 0,5 persen.

d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 bulan daro 80 persen menjadi 90 persen.

14


e. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80 persen menjadi 100 persen f.

Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.

3. Menurunnya disparitas staus kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009. 4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 5. Meningkatnya perilaku hidup bersih da sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. 6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. 8. Seluruh kabupate/kota Minimal (SPM).

melaksanakan

Standar

Pelayanan


15

POKOK BAHASAN 2: STRATEGI DAN KEBIJAKAN DI MASING-MASING ESELON I DAN II KEMENTERIAN KESEHATAN Strategi dan kebijakan di masing-masing eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal Strategi dan kebijakan di Sekretariat Jenderal adalah: a. Strategi: 1) melakukan koordinasi terpadu lintas sektor dan program bidang administrasi/manajemen 2) melakukan advokasi/pendampingan/fasilitasi, 3) melakukan pembinaan administrasi dan teknis terkait 4) melakukan evaluasi kegiatan

b. Kebijakan: 1) eselon II menandatangani penetapan kinerja akuntabilitas dan pakta integritas WTP 2) eselon III dan IV menandatangani penetapan kinerja akuntabilitas dan sasaran kinerja pegawai serta staf menandatangani sasaran kinerja pegawai 3) rapat koordinasi staf bulanan eselon II, III dan IV setiap bulan 4) group komunikasi dan informasi antar pejabat struktural

Sekretariat Jenderal membawahi 14 setingkat eselon II, yang terdiri dari 5 (lima) Biro, 8 (delapan) Pusat dan 1 (satu) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia, dan masing-masing eselon II mempunyai strategi dan kebijakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

16


a. Biro Perencanaan dan Anggaran 1) Strategi:

BUDAYA SEPERTI “KANTOR POS” 1. Belum melakukan analisis secara optimal usulan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dari unit utama untuk diteruskan ke DJA. 2. Dokumentasi perencanaan penganggaran dan evaluasi yang masih paper base. 3. Penyimpanan dokumen masih tersegmentasi per bagian.

ANALITIK, AKUNTABEL DAN BERBASIS IT 1. Melakukan analisis komprehensif terhadap usulan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dari unit utama secara akuntabel. 2. Dokumentasi perencanaan penganggaran dan evaluasi menjadi paperless. 3. Penyimpanan dokumen yang terintegrasi dalam satu sistem digital arsip/ruang


17

BUDAYA SEPERTI “KANTOR POS” 4. Kompetensi SDM perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang belum sesuai dengan standar kompetensi (GAP di atas 10%).

ANALITIK, AKUNTABEL DAN BERBASIS IT arsip (Bank Data). 4. Tenaga yang kompeten (GAP di bawah 10%).

Motto “SMART (Senyum, Manfaat, Akuntabel, Responsif dan Tepat)” 2) Kebijakan: a) Pemantapan ISO 9001-2008 (pelaksanaan bisnis proses secara konsekwen sesuai SOP yang telah disusun); b) Perencanaan berbasis IT (melaksanakan proses perencanaan, penganggaran dan monev di semua lini secara bottom up). c) Peningkatkan kapasitas SDM yang mempunyai kompetensi dan terstandar dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran dan monev; d) Perubahan Budaya Kerja Individu (Integritas, profesionalisme, kerjasama tim, kejujuran, improvement); e) Menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

b. Biro Kepegawaian 1) Strategi: a) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian berbasis WEB yang dapat dilakukan secara On-line dengan menggunakan satu data base

18


pegawai dan terintegrasi dengan SILK/SIMKA/SIMPEG; b) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan strategis lainnya terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan melalui pemenuhan kebutuhan di pelayanan puskesmas dan jaringannya, rumah sakit serta daerah bermasalah kesehatan. c) Menjaga konsistensi mutu dan kualitas layanan dalam proses pengelolaan administrasi kepegawaian dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2008 2) Kebijakan: Kebijakan teknis: a)

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kebutuhan, formasi dan pemenuhan pegawai melalui seleksi dan rekruitmen CPNS/PNS, PTT dan Penugasan Khusus;

b)

Perencanaan, pengembangan, pembinaan pelaksanaan administrasi kepegawaian;

c)

Pelaksanaan koordinasi perancangan, penyusunan dan review peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

d)

Penyempurnaan standar, norma, dan prosedur sesuai dengan SOP-AP dalam urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa beban kerja, pola pengembangan karier, penilaian jabatan dan analis jabatan fungsional kesehatan;

e)

Pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan sistem informasi layanan kepegawaian terpadu (SILK) dan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMKA);


dan

19

f)

Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui bimbingan teknis, pengembangan informasi dan urusan mutasi kepegawaian;

g)

Pelaksanaan phunisment.

dan

pengawasan

reward

dan

Kebijakan intern di masing-masing eselon III dan IV: a)

Pengelolaan Berkas Administrasi Kepegawaian mengacu pada SOP yang telah dibuat dan Janji Layanan pada Produk yang telah dilakukan sertifikasi ISO 9001:2008

b)

Melayani dengan senyuman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan

c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 1) Strategi: a) Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan; b) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran; c) Pembenahan Pengelolaan Pembukuan/Akuntansi;

Kas/Sistem

d) Perbaikan Penatausahaan PNBP; e) Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung f) Penataan Rekening; g) Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa; h) Pembenahan Penatausahaan BMN; i) Penguatan Kapasitas SDM; j) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); k) Penguatan Monitoring dan Evaluasi;

20


l) Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan m) Peningkatan Kualitas Reviu dan Audit; n) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 2) Kebijakan: a) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan b) Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundangundangan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c) Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d) Peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak laporan hasil pemeriksaaan

lanjut

e) Peningkatan pembimbingan, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen

d. Biro Hukum dan Organisasi 1) Strategi: a) melakukan program

koordinasi

terpadu

lintas

sector

dan

b) melakukan advokasi/pendampingan/fasilitasi, c) melakukan pembinaan teknis d) melakukan penyusunan NSPK, e) melakukan evaluasi kegiatan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

21

2) Kebijakan: a) mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan; b) memberikan bantuan hokum dan telaah terhadap berbagai masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah kepegawaian, perizinan, dan penyelesaian status hokum tanah/sertifikat tanah dan pengadaan barang/jasa; c) meningkatkan penyediaan informasi hokum bidang kesehatan melalui jaringan dokumentasi hokum dan publikasi peraturan perundangan bidang kesehatan baik melalui media cetak seperti jurnal dan website; d) menciptakan sistim informasi pendayagunaan aparatur negara dengan melakukan penyusunan peraturan di bidang jabatan fungsional, uraian jabatan dan korelasi/tata hubungan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan serta menyusun pedoman ketatalaksanaan pelayanan public di lingkungan Kementerian Kesehatan; e) melakukan fasilitasi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota, fasilitasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan di kab/kota dan advokasi pemgorganisasian kesehatan di daerah; f) meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui koordinasi dan fasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan, pengembangan organisasi dan tatalaksana serta penataan kelembagaan. Kebijakan intern di eselon III dan IV: a) eselon III menandatangani penetapan kinerja

22


b) eselon IV dan staf membuat rencana kerja bulanan c) evaluasi bulanan d) paparan materi pembelajaran sebagai pengembangan kapasitas individu dan unit kerja

e. Biro Umum Strategi dan kebijakan pada Biro Umum saat ini belum ditetapkan.

f. Pusat data dan Informasi Strategi dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi SIK di Pusat Data dan Informasi adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan kebijakan dan standar dilksanakan dalm ranvka mewujudkan SIK yang terintergrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang mudah diakses dan befungsi sebagai pendukung pengamilan keputusan (Decision Support System). 2) Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititik-beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran. 3) Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan Registrasi Vital diseluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiataif lainnya. 4) Penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan 5) Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/informasi dalam kerangka kebijakan SIK terintegrasi. Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

23

6) Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses denganmudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kesehatan. 7) Pemanfaatan TIK dilakukan dalam pengumpulan dat disaggregate individu.

menuju

upaya

8) Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu denagn pengembangan SDM kesehatan lainnya. 9) Pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat madani. 10) Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan disemua tinhkat dan pem nfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada 11) Peningkatan penggunaan solusi-solusi eHealth untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumberdaya manusia dalam sistem kesehatan.

g. Pusat Kerjasama Luar negeri 1) Strategi:

24

a)

Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, khususnya dalam mewujudkan ASEAN Community Blueprint 2015

b)

Meningkatkan peran Indonesia dalam forum World Health Organization (WHO), Lembaga PBB lainnya, dan forum kerjasama multilateral lainnya

c)

Meningkatkan diplomasi dengan negara perbatasan, khususnya terkait dengan isu kesehatan


diperbatasan dan isu lainnya kepentingan nasional Indonesia

yang

menjadi

d)

Meningkatkan citra positif Indonesia melalui kerjasama kesehatan melalui forum Selatan-Selatan, OKI, dan forum internasional lainnya

e)

Memperjuangkan kepentingan perdagangan sektor kesehatan dalam globalisasi perdagangan di WTO dan Free Trade Area lainnya untuk untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan kepentingan ekonomi sektor kesehatan lainnya

f)

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi menuju reformasi birokrasi yang berkesinambungan

2) Kebijakan: Kerjasama luar negeri dikembangkan juga untuk mendukung komitmen global dalam pembangunan kesehatan, termasuk pencapaian MDGs bidang kesehatan. Namun demikian, sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Hubungan Internasional dan Undang-Undang tentang perjanjian internasional, dalam mengembangkan kerjasama internasional juga memperhatikan kebijakan politik luar negeri, melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Pengembangan kerjasama dan diplomasi luar negeri bidang kesehatan dilakukan dengan pendekatan multi track melalui kerjasama secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam pengembangan kerjasama tersebut Pusat Kerjasama Luar Negeri berfungsi sebagai first gate entry di Kementerian Kesehatan, termasuk dalam pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Kesehatan.


25

h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) Strategi: Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkan strategi yaitu: a) Meningkatnya kemampuan sumber daya kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.

dalam

b) Meningkatnya peran dan fungsi PPKK Regional dan Sub Regional dalam penanggulangan krisis kesehatan c) Meningkatnya peran dan fungsi penanggulangan krisis kesehatan

PPKK

dalam

2) Kebijakan a) Lebih menitikberatkan kepada upaya sebelum terjadi krisis kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan b) Pemerataan kemampuan sumber penanggulangan krisis kesehatan

daya

c) Peningkatan keterpaduan melalui jejaring program, lintas sektor dan masyarakat

lintas

d) Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan e) Penyediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat

i. Pusat Pembiayaan dan jaminan Kesehatan 1) Strategi: a) Strategi Organisasi Eselon I (Kementerian Kesehatan) Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014 serta memperhatikan

26


pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan, maka dalam periode tahun 2010-2014 akan dilaksanakan Strategi dengan fokus pada Prioritas Nasional Bidang kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 . (1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif (3) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional (4) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu (5) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan (6) Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab b) Strategi Organisasi Eselon II (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) Untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan, ditempuh beberapa strategi sebagai berikut: Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

27

(1) Menata Jaminan Kesehatan Sektor Formal (2) Memantapkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (3) Mengembangkan dan Memantapkan Jaminan Kesehatan Sektor Formal (4) Mengembangkan dan Memantapkan Pencapaian Kepesertaan Semesta (Universal Coverage) (5) Menata alokasi kesehatan baik masyarakat

dan dari

utilisasi pembiayaan pemerintah maupun

(6) Menata regulasi dan meningkatkan Sosialisasi, Advokasi dan Monev 2) Kebijakan: a) Pemantapan dan koordinasi Penyelenggaraan Jamkesmas dalam Persiapan Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (1) Dukungan Operasional Kesehatan Masyarakat (2) Penyiapan dan Jamkesmas Pusat

Program

Pembentukan

Jaminan Verifikasi

(3) Penyiapan Tenaga Ahli Jamkesmas (4) Honorarium Verifikator Independen (5) Peningkatan Petugas RS dalam Pelaksanaan INA-CBGs Program Jamkesmas (6) Penguatan Kemampuan Verifikator Jamkesmas Baru (7) Penyusunan Jamkesmas

Data

dan

Teknis

Petugas

Informasi

Utilisasi

(8) Fasilitasi Pelaksanaan SIM PJK dalam mendukung Pelaporan Program Jamkesmas

28


(9) Pengembangan Software Pendukung Program Jamkesmas (10) Penataan dan pengelolaan Data Klaim dan Keuangan Jamkesmas Dasar dan Lanjutan (11) Koordinasi dan Jamkesmas

Konsolidasi

(12) Pemantauan/Bimtek Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan

Program

Jaminan

(13) Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas Jampersal Tingkat Nasional Tahun 2012

dan

(14) Kajian penyediaan, penggunaan, dan pembelanjaan Obat dan Bahan Habis Pakai dalam Jamkesmas di PPK Jamkesmas (15) Pengadaan Alat Pengolah Data untuk Menunjang kegiatan Jamkesmas (16) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Keluhan Program Jamkesmas

dan

(17) Penyusunan Juknis-juknis Jaminan Kesehatan Masyarakat b) Penyiapan Perangkat/Standar dan Keterampilan SDM Dalam Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (1) Penyusunan Paket Manfaat Jaminan Kesehatan (2) Updating Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan (3) Fasilitasi Koordinasi Pertemuan LS/LP (4) Koordinasi Penguatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Dasar Dalam Jaminan Kesehatan melalui Dokter keluarga


29

(5) Koordinasi pengembangan dan Pemantapan Pelayanan Terstruktur dan Berjenjang dalam implementasi Jaminan Kesehatan (6) Penyiapan pelbagai konsep dan Model dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (7) Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Telaah Utilisasi Pelayanan Kesehatan di Faskes (8) Fasilitasi Daerah dalam Penyiapan Penyusunan Health Account (PHA/DHA)

dan

(9) Pemantauan/Bimtek Tupoksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (10) Fasilitasi Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan (11) Fasilitasi Hibah Barang Pusat ke daerah (12) Analisis Kebutuhan Jaringan PPK dan Tempat Tidur Kelas III dalam Jaminan Kesehatan (13) Kajian Perhitungan Pembiayaan (Subsidi) Pemerintah dalam penyelenggaraan SJSN (14) Kajian Pembiayaan Kesehatan Mendukung Health Account

dalam

(15) Koordinasi Penyusunan Juknis, RKA KL dan DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan tahun 2013 (16) Penyusunan Laporan Tahunan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (17) Koordinasi Pemantapan Pola Pembayaran Prospektif pada Pelayanan Kesehatan dalam Implementasi Jaminan Kesehatan (18) Pelembagaan Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan

Manajemen

(19) Sosialisasi Jamkes menuju Implementasi SJSN

30


(20) Penyuluhan dan penyebaran informasi: Penyiapan Transformasi Jamkes ke dalam BPJS (21) Short Course/Kursus Dalam Negeri (22) Short Course in Health Financing Abroad c) Penyiapan Dukungan Operasional (1) Dukungan Operasional DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (2) Perbaikan Peralatan Kantor (3) Keperluan sehari-hari kantor Peralatan/Perlengkapan Kantor)

(Pengadaan

(4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (5) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (6) Langganan Daya dan Jasa (7) Operasional Pimpinan di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

j. Pusat Komunikasi Publik 1) Strategi: a)

Meningkatkan peran dan fungsi strategis pusat komunikasi publik Kementerian Kesehatan

b)

Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang proaktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan

c)

Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan pembangunan kesehatan

d)

Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

31

e)

Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang

2) Kebijakan: Kebijakan Pusat Komunikasi Publik mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan

k. Pusat Promosi Kesehatan 1) Strategi: a) Meningkatkan komitmen dan dukungan stakeholder, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. b) Meningkatkan Koordinasi program dan lintas sektor. c) Meningkatkan aliansi swasta/dunia usaha.

dan

dan

kolaborasi kemitraan

d) Meningkatkan peran serta kemasyarakatan/kelompok potensial.

lintas dengan

organisasi

e) Memperkuat gerakan masyarakat f)

Meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada individu, keluarga, dan masyarakat.

g) Meningkatkan kapasitas promosi kesehatan

2) Kebijakan: Meningkatkan dukungan Promosi Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan

32


pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan dana mendukung pencapaian target kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan kesehatan nasional.

l. Pusat Intelegensia Kesehatan 1) Strategi: a)

Memfasilitasi fungsi jejaring kerjasama antar institusi penyelenggara surveilans dan kajian neurosains terkait dengan kesehatan inteligensia.

b)

Melakukan advokasi kepada berbagai pihak untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan surveilans dan kajian kesehatan inteligensi berbasis neurosains.

c)

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan inteligensi dengan melakukan advokasi terhadap pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, media, profesi, LSM, swasta, akademis, dan lain-lain) untuk menjadikan kesehatan inteligensi sebagai arus utama.

d)

Mengintegrasikan kesehatan inteligensi ke dalam tujuan kegiatan pada berbagai lintas program dan sektor.

e)

Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan untuk mengimplementasikan program kesehatan inteligensi.

f)

Mengintegrasikan materi kesehatan inteligensi yang berbasis neurosains ke dalam kurikulum pendidikan yang terkait.

g)

Mengintegrasikan layanan kesehatan inteligensi pada semua fasilitas pelayanan kesehatan.


33

h)

Pengembangan metode kesehatan inteligensi berdasarkan perkembangan otak (brain development) dan prinsip brain restoration.

2) Kebijakan: a)

Pendekatan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada semua siklus kehidupan manusia sejak janin dalam kandungan sampai usia lanjut dengan pendekatan neurosains (from neuron to nation)

b)

Pengembangan kegiatan melalui mendorong diterbitkan kebijakan mendukung terciptanya otak sehat

c)

Pengembangan kegiatan menggunakan teknologi tepat guna sesuai masalah, potensi dan sosial budaya masyarakat setempat sejalan dengan azas desentralisasi.

d)

Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi pada semua tingkat layanan kesehatan yang sudah ada, secara multi displin, lintas program dan sektor.

e)

Didasarkan pada partisipasi, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

f)

Manajemen dan Pelayanan Kesehatan Inteligensi meliputi seluruh spektrum pelayanan baik upaya promosi kesehatan (health promotion), preventif (specific protection), deteksi dini (early detection and prompt treatment) dan terapi yang bertujuan untuk mengurangi disabilitas (disability limitation).

upaya publik

yang yang

m. Pusat Kesehatan Haji Strategi dan kebijakan Pusat Kesehatan Haji menginduk pada strategi dan kebijakan Sekretariat Jenderal

34


2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Strategi dan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah: a. Strategi: 1) Meningkatkan masyarakat.

pelayanan

kesehatan

2) Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas. 3) Meningkatkan pelayanan medik masyarakat. 4) Meningkatkan pelayanan penduduk miskin di RS.

dasar dasar

spesialistik

kesehatan

kepada bagi kepada

rujukan

bagi

5) Meningkatkan jumlah rumah sakit yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan. 6) Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Kebidanan, dan Keteknisian Medik.

Keperawatan,

7) Meningkatkan pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan sesuai standar. 8) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa. 9) Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia. 10) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan. 11) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan

b. Kebijakan: Arah kebijakan dan strategi Direktorat Bina Upaya Kesehatan didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan R.I Tahun 2010-2014, diterjemahkan sesuai dengan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

35

kebutuhan spesifik Program Pembinaan Upaya Kesehatan, yaitu merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan. Berdasarkan perkembangan dan permasalahan yang dijelaskan pada BAB II, serta VISI MISI Kementerian pada BAB III, Ditjen BUK bertanggungjawab terhadap pembinaan dan terselenggaranya suatu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, baik di pelayanan tingkat I (dasar), II (sekunder) dan III (tersier) dengan pelayanan sub/spesialistik sesuai kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien, berjenjang dan berstruktur. Dalam menterjemahkan suatu program kegiatan yang “berupaya”, perlu sinkronisasi dan koordinasi antar Program Kesehatan di tingkat Kementerian Kesehatan (lintas program) maupun lintas sektoral. Untuk itu, perlu disusun NSPK sebagai acuan penyusunan instrumen yang dapat dilaksanakan dan diterjemahkan secara jelas, akuntable dan aplikable bagi pengelola program di daerah (provinsi dan Kab/kota) serta bagi pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas, balai-balai, Klinik dan RS, dalam rangka menjamin sinergisme dan harmonisasi Pusat-Daerah melalui skema desentralisasi, pendelegasian wewenang sesuai amanah PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut di atas, arah kebijakan Ditjen BUK harus memiliki daya ungkit yang besar dalam pencapaian indikator-indikator kegiatan seperti yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, yang di fokuskan kepada: 1) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam hal distribusi dan jumlah fasyankes, serta keterjangkauan biaya yang berkeadilan, diantaranya melalui penyediaan

36


anggaran bagi penyelenggaraan jaminan masyarakat (Jamkesmas/Jampersal) di fasilitas pelayanan kesehatan. 2) Penyelenggaraan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu di DTPK dan DBK. 3) Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jejaringnya sebagai upaya percepatan pencapaian target MDG’s. (sdh termasuk yankep, yan keswa, maupun lintas prog.) 4) Penguatan upaya promotif dan preventif, seiring dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. 5) Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan melalui standarisiasi, sertifikasi dan akreditasi fasilitas kesehatan. 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berstandar World Class Healthcare baik pelayanan dasar dan kedokteran keluarga, keperawatan dan keswa maupun pelayanan sub/Spesialistik di fasilitas pelayanan kesehatan. 7) Pengembangan sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang berbasis bukti didukung dengan Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi. 8) Penyelenggaraan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan menuju WTP. 9) Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan dalam menunjang sustainabiliti penyelenggaraan program upaya kesehatan yang proporsional antara Pusat dan Daerah, 10) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rujukan di tingkat pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 11) Peningkatan perencanaan pemenuhan beradasarkan kriteria dan kualifikasinya di pelayanan kesehatan.


SDMK fasilitas

37

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan membawahi 6 eselon II, dan masing-masing eselon II mempunyai startegi dan kebijakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 1) Strategi: melaksanakan dukungan manajemen dan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal 2) Kebijakan: a)

Menyusun rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;

b)

Kebijakan Perencanaan & Penganggaran

c)

Kebijakan Dana Tugas Pembantuan

d)

Kebijakan Dana Dekonsentrasi

e)

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

f)

Kebijakan Terkait Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan dasar 1) Strategi: a)

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

b)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas.

2) Kebijakan: Untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan dasar yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit

38


besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Bina Upaya Kesehatan Dasar dalam mendukung rencana kebijakan Kementerian Kesehatan dilakukan melalui upaya-upaya antara lain: 1) peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan; 2) pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan dasar dengan berbasis wilayah; 3) penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan pada upaya kesehatan dasar; 4) penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan dasar untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring; 5) pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kesehatan dasar, kesehatan masyarakat; 6) penguatan advokasi untuk peningkatan kesehatan dasar dalam penyelenggaraannya; 7) pengembangan kemitraan dengan pelayanan masyarakat dan swasta; dan

upaya

penyedia

8) peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan 1) Strategi: a)

Meningkatkan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat;

b)

Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS;

c)

Meningkatkan jumlah rumah sakit yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan. Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

39

2) Kebijakan: Arah kebijakan dalam pelayanan kesehatan rujukan antara lain: a) Peningkatan dan pengembangan profesional dan akuntabel.

SDM

yang

b) Penerapan dan pelaksanaan Good Governance yang meliputi ”Good Corporate Governance” dan ”Good Clinical Governance” di Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya. c) Meningkatkan pemberdayaan stakeholder lintas program dan lintas sektor serta peran serta masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan rujukan. d) Sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan secara efektif terhadap Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya. e) Penyempurnaan norma, standar, pedoman, kebijakan pelayanan kesehatan rujukan. f)

Meningkatkan koordinasi penerapan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.

g) Meningkatkan upaya pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik 1) Strategi: Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Kebidanan, dan Keteknisian Medik

40

Keperawatan,


2) Kebijakan: Arah kebijakan dalam pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik antara lain: a) Menguatkan regulasi pelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF menjamin kualitas pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat (penerima pelayanan) dan perawat , bidan dan tenaga KMKF (pemberi pelayanan) b) Meningkatkan advokasi, koordinasi, konsultasi dan bimbingan teknis serta evaluasi pelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF secara berjenjang c) Meningkatkan manajemen pelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF yang efektif dan efisien d) Meningkatkan peran perawat, bidan dan tenaga KMKF dalam memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan e) Meningkatkan kualitas jejaring kerja guna mendukung pelayanan keperawatan, kebidanan dan KMKF yang bermutu

e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 1) Strategi: Meningkatkan pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan sesuai standar.

2) Kebijakan: Arah kebijakan dalam pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan antara lain: Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

41

a) Pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah di akses. b) Pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan, radiologi, dilaksanakan melalui pemantapan mutu, penguatan jejaring, dan sistem rujukan. c) Peningkatan kemampuan dan mutu laboratorium kesehatan, radiologi, dengan penetapan dan penerapan standar, pedoman, norma, kriteria pelayanan, penyelenggaraan program pemantapan mutu dan akreditasi. d) Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan, radiologi, diarahkan untuk mencapai pelayanan yang profesional. e) Peningkatan hubungan kerja (kolaborasi) dan koordinasi lintas program dan sektor diarahkan untuk meningkatkan pelayanan laboratorium kesehatan, radiologi. f)

Meningkatanya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa 1) Strategi: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa 2) Kebijakan: Kebijakan dan Manajemen Program Nasional Kesehatan Jiwa perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan, terutama untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan jiwa melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

42


tentang Kesehatan Pasal 144 ayat (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa secara keseluruhan termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban antara lain meningkatkan kewajiban kualitas kehidupan masyarakat, meyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan atau urusan wajib dalam hal ini termasuk kesehatan jiwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal (14) dan Pasal (22). Kebijakan di bidang kesehatan jiwa telah disusun, mencakup tingkat kebijakan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya terdapat 8 pasal tentang Kesehatan Jiwa; RPP Kesehatan Jiwa; Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UndangUndang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial yang terkait dengan kesehatan jiwa telah tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Kesehatan 2005-2009, Kebijakan Nasional Kesehatan Jiwa, Pedoman Umum TP-KJM, Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada gangguan Penggunaan NAPZA berbasis RS, Pedoman Pelayanan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

43

Kesehatan Jiwa Komunitas, dan Penatalaksanaan Medik Gangguan NAPZA.

Pedoman

Dengan demikian diharapkan peningkatan kinerja pelayanan kinerja kesehatan jiwa harus didukung oleh: 1) Tersedianya perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan jiwa. 2) Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan komprehensif, terintegrasi pada semua pelayanan kesehatan dan dilakukan multidisiplin, lintas program dan lintas sektor.

secara sistem secara

3) Pengembangan pelayanan kesehatan jiwa yang dapat diterima, mudah diakses, berkualitas dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan jiwa

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas 33 RS, 13 Balai, 2 Loka dan 1 Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Adapun startegi dan kebijakan unit eselon II di UPT Vertikal/Balai antara lain sebagai berikut: a. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 1) Strategi: Strategi dan arah kebijakan RS Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu memberikan nilai tambah kepada pelanggan yaitu, dengan melakukan expand to overseas market (ekspansi keluar negeri/Asia Pasifik) dan maintain Indonesian customer base (pengelola pasar Indonesia).

44


2) Kebijakan: a) Finance Perspective: Tercapainya kemandirian keuangan RSJPDHK Harapan Kita: meningkatkan pendapatan rumah sakit (dengan mengembangkan pelayanan kardiovaskuler subspesialis dan memperluas jangkauan pelayanan melalui jejaring nasional dan internasional) b) Customer Perspective: (1) Tersedianya akses pelayanan kesehatan kardiovaskuler yang berkualitas bagi masyarakat mampu maupun masyarakat miskin, mengembangkan pel;ayanan satelit kardiovaskular di 5 wilayah DKI/JABOTABEK dan pelayanan jejaring kardiovascular ditingkat nasional (2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat Asia Fasifik terhadap pelayanan kardiovaskular (a) Meningkatkan citra rumah sakit (b) Mengembangkan kardiovaskular di (global)

pelayanan jejaring tingkat Internasional

c) Business Proses Perspective: (1) Terlaksananya pengembangan pelayanan kardiovaskular sub spesialistik antar disiplin yang terintegrasi: (a) Mengembangkan pelayanan kardiovaskular sub spesialistik yang terpadu


45

(b) Meningkatkan pelayanan (c) Mengembangkan keperawatan

mutu

dan

sistem

efektifitas pelayanan

(d) Mengintensifkan penelitian dan pengembangan di bidang kardiovaskular dan melakukan kolaborasi penelitian internasional multicenter (e) Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, penelitian dan pendidikan di bidang kardiovaskular (f) Mempersiapkan jejaring tingkat internasional (global) (2) Terwujudnya implementasi prinsip-prinsip good corporates governance dan good clinical governance secara bertanggung jawab: (a) Membangun proses operasional rumah sakit berbasis information teknologi (IT) (b) Melaksanakan clinical pathway dalam penyempurnaan implementasi casemix

d) Learning and Growth Perspective: (1) Terwujudnya pemberdayaan SDM Kesehatan yang profesional dalam bidang kardiovaskular. (a) Meningkatkan produktifitas karyawan (b) Meningkatkan kompetensi karyawan (c) Menciptakan lingkungan kerja yg kondusif (d) Menciptakan efective (kepemimpinan yang efektif)

46

leadership


(2) Terwujudnya pusat data dan penelitian nasional untuk kemanfaatan di bidang kardiovaskular (3) Mengembangkan infrastruktur sistem informasi operasional dan kinerja perusahaan terpadu yang tepat waktu dan akurat

b. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita 1) Sasaran 1, Meningkatkan mutu pelayanan yang unggul dan mutakhir di bidang kesehatan anak, remaja dan bunda. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Sertifikasi mutu pelayanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Seluruh unit kerja siap untuk diaudit setiap saat. (2) Setiap unit kerja harus memiliki sasaran mutu.

b)

Program, Peningkatan mutu pelayanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Layanan program unggulan diselenggarakan mengacu pada dasar profesionalisme dan keunggulan. (2) Pelayanan penunjang medik mengacu kepada standar yang berlaku. (3) Pelayanan keperawatan standar yang berlaku.

mengacu

(4) Layanan penunjang non ketentuan yang berlaku.

medik


kepada sesuai

47

2) Sasaran 2, Mengembangkan pelayanan yang lengkap dan terpadu di bidang kesehatan anak, remaja dan bunda. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Pengembangan pelayanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Penetapan program ungulan berdasarkan kajian dan kebutuhan masyarakat. (2) Pengembangan pelayanan berdasarkan kajian dan kebutuhan masyarakat. (3) Penetapan klinik perawatan baru melalui kajian dan kebutuhan masyarakat. (4) Pengembangan layanan penunjang sesuai ketentuan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

3) Sasaran 3, pelayanan.

Meningkatkan

pemanfaatan

fasilitas

Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Peningkatan pemanfaatan fasilitas. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Pelayanan diselenggarakan mengacu pada dasar profesionalisme. (2) Seluruh resep dilayani Instalasi Farmasi. (3) Seluruh pemeriksaan Instalasi Laboratorum.

laboratorium

dilayani

(4) Seluruh pemeriksaan laboratorium yang dirujuk keluar harus melalui Instalasi Laboratorium.

48


(5) Seluruh pemeriksaan radiologi yang tersedia fasilitasnya dilayani Instalasi Radiologi. (6) Pemeriksaan radiologi yang tidak tersedia fasilitasnya dan akan dirujuk keluar, dilaporkan ke Instalasi Radiologi. (7) Seluruh konsultasi dan tindakan rehabilitasi medik dilayani Instalasi Rehabilitasi Medik. 4) Sasaran 4, Meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Efisiensi pemakaian sumber daya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Pemakaian sumber daya sesuai kebutuhan dan berdasakan prinsip efisiensi.

5) Sasaran 5, Meningkatkan kerjasama tim di bidang kesehatan anak, remaja dan bunda. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Peningkatan kerjasama tim. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Penerapan nilai CANTIK dalam pelayanan.

6) Sasaran 6, Mengembangkan sistem jejaring pelayanan kesehatan. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Pengembangan jejaring pelayanan. Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

49

b)

Program, Pembinaan jejaring pelayanan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

-

Sistem jejaring pelayanan kesehatan dibangun melalui kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) primer/sekunder.

7) Sasaran 7, Mengembangkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan taat azas. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan:

50

a)

Program, Peningkatan kompetensi SDM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Pemenuhan kompetensi SDM.

b)

Program, Penilaian kinerja unit dan individu. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Penetapan target kerja per unit kerja dan per individu.

c)

Program, Penempatan SDM sesuai kebutuhan dan kompetensi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Pemenuhan SDM sesuai dengan beban kerja dan kompetensi.

d)

Program, Pengembangan dan pendayagunaan SDM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Setiap pegawai dikembangkan sesuai potensi dan kebutuhan rumah sakit.


e)

Program, Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Kegiatan RSAB Harapan Kita berpedoman pada RBA.

f)

Program, Peningkatan pengelolaan dana. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

g)

Program, Peningkatan sistem akuntansi & pelaporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Pengelolaan keuangan harus akuntabel.

h)

Program, Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku (taat azas).

i)

Program, Peningkatan pengawasan internal rumah sakit. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Audit mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku; Menyelenggarakan tindak lanjut rekomendasi sesuai standar prosedur.

j)

Program, Peningkatan perencanaan & akuntabilitas rumah sakit. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

51

-

Perencanaan & akuntabilitas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

k)

Program, Peningkatan pelayanan pelanggan.

l)

Program, Peningkatan arus informasi dan data yang akurat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Penyelenggaraan layanan informasi dan promosi mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

8) Sasaran 8, Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM sesuai analisis kompetensi yang dibutuhkan. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Peningkatan pendidikan SDM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Setiap karyawan mendapat kesempatan mengikuti diklat sesuai analisis kebutuhan unit kerja. (2) Setiap kegiatan akan didukung oleh tenaga yang kompeten di bidang masing-masing. (3) Penetapan SMF sebagai dokter pendidik klinik. (4) Setiap bidang keilmuan penunjang kesehatan ibu dan anak didukung oleh tenaga yang kompeten untuk mendidik. (5) Institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RSAB Harapan Kita minimal terakreditasi B.

9) Sasaran 9, Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan anak, remaja dan bunda.

52


Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a)

Program, Penelitian di bidang kesehatan anak, remaja dan bunda. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Setiap unit kerja minimal melakukan satu penelitian tiap tahun. (2) Institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RSAB Harapan Kita minimal terakreditasi B.

10) Sasaran 10, Meningkatkan pelayanan perpustakaan. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah dengan pelaksanaan: a) Program, Peningkatan layanan perpustakaan bagi SDM internal dan eksternal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: - Pencanangan standar perpustakaan.

c. Rumah Sakit Pusat H. Adam malik Medan 1) Strategi: a)

Meningkatkan unggulan.

promosi

produk

pelayanan

b)

Optimalisasi koordinasi antar meningkatkan pelayanan.

c)

Penerapan tarif rumah sakit yang bersaing dengan rumah sakit lain.

d)

Optimalisasi pelayanan penunjang medis.

e)

Menyediakan alat medis yang canggih untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi yang cepat.

disiplin


dalam

53

f)

Optimalisasi sumber daya yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

g)

Penerapan SIMRS untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit dan akuntabilitas pelayanan.

h)

Fasilitas pelatihan yang meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan.

i)

Optimalisasi kinerja struktur organisasi baru.

j)

Optimalisasi sumber daya yang berkualitas dan profesional.

k)

Optimalisasi kinerja Satuan Pengawasan Intern.

l)

Optimalisasi koordinasi antar unit.

m) Meningkatkan pemasaran rumah sakit. n)

Optimalisasi pelayanan rumah sakit sebagai pusat rujukan dan rumah sakit pendidikan.

o)

Penerapan pola tarif berorientasi unit cost.

p)

Penerapan sistem pembayaran pelayanan rumah sakit dengan billing sistem terpadu dan didukung oleh fasilitas perbankan.

q)

Penerapan SIMRS.

r)

Inventarisasi aset dan pemanfaatan aset.

s)

Seluruh unit harus meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana sesuai pengembangan pelayanan.

2) Kebijakan: a) Seluruh pelaksanaan pelayanan medis dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. b) Seluruh pelayanan medis rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap harus sesuai standar operasional prosedur. c) Seluruh unit penunjang harus melaksanakan pemeriksaan sesuai standar d an profesional.

54


d) Seluruh unit penunjang harus melaksanakan pelayanan yang terbaru dan diakui hasilnya. e) Seluruh pelaksanaan pelayanan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. f)

Setiap tenaga keperawatan berhak mendapat pendidikan dan pelatihan dibidang keperawatan.

g) Pelayanan penunjang non medis harus dapat mendukung pelayanan lainnya. h) Menyediakan anggaran yang dibutuhkan. i)

Memberikan kesempatan kepada semua unit kerja mengusulkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengikuti pelatihan.

j)

Meningkatkan jumlah jenis pelatihan sesuai perkembangan IPTEK yang bekerja sama dengan FK USU dan institusi lain.

k) Menetapkan tarif pelatihan bagi peserta dari rumah sakit. l)

Menyediakan anggaran yang dibutuhkan.

m) Memberikan kesempatan kepada semua unit kerja mengusulkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengikuti pendidikan. n) Peningkatan kuantitas pegawai sesuai kebutuhan dan pengembangan di rumah sakit dilakukan secara terus menerus sehingga disiplin dan kinerja sumber daya manusia semakin meningkat di rumah sakit. o) Melaksanakan semua penelitian sesuai ketentuan dan kebutuhan. p) Melaksanakan semua penelitian di rumah sakit sesuai ketentuan. q) Perencanaan dan pelaksanaan sesuai kebutuhan rumah sakit.


55

r)

Memberikan keleluasan bagi unit pelayanan untuk mengoptimalkan/meningkatkan pendapatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

s) Mengoptimalkan kinerja penyusunan laporan keuangan melalui peningkatan kerjasama/ koordinasi bagian atau unit dan kualitas sumber daya manusia. t)

Meningkatkan kualitas teknologi sistem informasi keuangan rumah sakit.

u) Seluruh unit harus meningkatkan utilisasi peralatan sesuai standar. v) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai prioritas dari anggaran yang tersedia.

d. RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 1) Strategi: a) Mengoptimalkan pelayanan sub spesialistik paripurna di RS. Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta ; b) Memanfaatkan pendeknya waktu tunggu operasi ; c) Menyiapkan SDM penunjnag pelayanan sub spesialistik yang kompeten untuk menghadapi tuntutan fasilitas pelayanan yang lebih canggih ; d) Mengoptimalkan pengembangan sistem pemberian pelayanan keperawatan; e) Menetapkan standar pelayanan medis yang baku untuk menyongsong diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Semesta (BPJS). 2) Kebijakan: a) Rata-rata pertumbuhan cakupan pelayanan dari 5% menjadi 10% ;

56


b) Pengembangan private wings menjadi revenue center ; c) Sistem rotasi profesinya ;

pegawai

sesuai

proporsi

dan

d) Sertifikasi keperawatan ortopedi dan traumatologi ; e) Menuju tatanan manajemen yang akuntabel di semua satuan kerja ; f)

Budaya keselamatan pasien (patient safety) ;

g) Menerapkan Emergency Call untuk menunjang SPGDT.

e. Rumah Sakit Jiwa DR. Soeharto Heerdjan-Jakarta 1) Strategi: Ada 3 macam strategi yang ada di RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, antara lain sebagai berikut: a)

Strategi Direktorat Medik dan Keperawatan (1) Mewujudkan pelayanan dengan kualitas prima (2) Peningkatan promosi (3) Intensifikasi penerapan model pelayanan multi disiplin (4) Mewujudkan inovasi diversifikasi layanan

diferensiasi

(5) Optimalisasi upaya kuratif, preventif promotif masalah kesehatan jiwa b)

dan dan

Strategi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum (1) Peningkatan penerimaan RS (2) Menyempurnakan system program dan anggaran

perencanaan

(3) Evaluasi dan monitoring dengan pihak terkait Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

57

(4) Efisiensi dan efektivitas biaya (5) System laporan akuntansi pedoman akuntansi RS

menggunakan

(6) Laporan pertanggungjawaban secara periodic (7) Penyempurnaan system inventori BMN dan pemanfaatannya (8) Merancang system informasi public pemasaran RS (9) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan c)

Strategi Direktorat SDM dan Pendidikan (1) Rekrutmen SDM sesuai kebutuhan (2) Menerapkan system kesejahteraan pegawai

remunerasi

untuk

(3) Peningkatan kompetensi SDM (4) Menerapkan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMKA) (5) Peningkatan kompetensi SDM (knowledge, skill dan attitude) (6) Persiapan RS menuju RS pendidikan (7) Pelaksanaan penelitian kesehatan jiwa

di

bidang

IPTEK

(8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

2) Kebijakan: Ada 3 macam kebijakan yang ada di RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, antara lain sebagai berikut: a)

Kebijakan Direktorat Medik dan Keperawatan Peningkatan kinerja pelayanan sehingga mencapai target sesuai indicator kinerja.

58


b)

Kebijakan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum (1) Optimalisasi penggunaan Billing Sistem on Line (2) Optimalisasi pendapatan fungsional pendapatan fungsional lainnya

dan

(3) Strategi kerjasama dengan pihak ketiga (4) Pengendalian dan secara selektif (5) Penerapan pedoman akuntansi RS (PARS, SAP dan SIMAK BMN) (6) Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar RS tipe A (7) Pengendalian system pengadaan barang dan jasa (8) Pengendalian realisasi anggaran setiap enam bulan sekali (9) Optimalisasi layanan kehumasan RS (10) Optimalisasi tata persuratan RS

c)

Kebijakan Direktorat SDM dan Pendidikan (1) Pemenuhan tenaga melalui rekrutmen (2) Pembuatan pola system remunerasi untuk peningkatan kesejahteraan pegawai (3) Peningkatan kompetensi berkesinambungan

SDM

yang

(4) Peningkatan pelayanan kepegawaian (5) Meningkatkan kompetensi SDM yang berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan untuk tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis (6) Mempersiapkan RS sesuai dengan pedoman RS pendidikan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

59

(7) Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan jiwa (8) Meningkatkan monitoring dan evaluasi berkala

f. RSJ Prof. DR. Soeroyo Magelang 1) Strategi: a) Bidang Pelayanan. (1) Menciptakan inovasi produk pelayanan jiwa. Seperti salah satu tujuan dari Rumah sakit ini antara lain adalah menjadi pusat rujukan layanan jiwa tingkat nasional. Beberapa inovasi produk layanan jiwa yang bisa dikembangkan atara lain pada bidang Napza, Penanganan Kesehatan anak dan Remaja, Penanganan Kelompok masyarakat dewasa, Penanganan Kelompok masyarakat usia lanjut. (2) Mengembangkan lainnya

jenis

pelayanan

umum

RSJ Prof dr. Soeroyo, selain menangani gangguan jiwa, juga menangani layanan umum. Hal – hal yang dapat dilakukan pada pengembangan layanan umum antra lain dengan menambah layanan spesialis lainnya. Sehingga RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang menjadi rumah sakit yang dapat dijadikan model dengan layanan rumah sakit One Stop Service, artinya segala layanan mulai dari Jiwa dan Fisik dapat ditangani secara paripurna. (3) Mengembangkan pelayanan pendidikan dan ketrampilan di bidang medis dan non medis

60


RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang di samping menyelenggarakan layanan kuratif juga menyelenggarakan layanan promotif dan edukatif. Layanan edukatif yaitu berupa penyelenggaraan pendidikan dan workshop di bidang medis maupun non medis. (4) Melakukan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis tentang pelayanan prima Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga medis dapat berupa kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan seperti Akademi kesehatan dan Universitas. (5) Melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya Protap dan SOP dalam pelaksanaan kerja, di lingkungan rumah sakit. Sosialisasi protap dan SOP bagi semua pegawai pada masing – masing unit bisnis adalah hal yang sangat penting. Karena semua pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik jika didasarka pada protap dan SOP yang ada. Kondisi ini penrting dilakukan karena tidak semua pegawai menggetahui tentang protap dan SOP pekerjaan yang dilaksanakan sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan prosedur. (6) Melaksanakan evaluasi pelayanan berkala di setiap unit kerja

secara

Evaluasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan pada proses pekerjaan dan out put pekerjaan. Dengan adanya protap dan SOP maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan evaluasi dengan mudah.


61

(7) Meningkatkan pelayanan

mutu

dan

profesionalisme

Mutu dan profesionalisme pelayanan dapat dimulai dari input pekerjaan antara lain SDM yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar, serta hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar pelayanan. (8) Meningkatkan program penyuluhan kesehatan jiwa bagi masyarakat Program penyuluhan kesehatan jiwa bagi masyarakat berguna untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan jiwa masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan kesehatan jiwa dan hal – hal apa saja yang harus dilakukan jika mengetahui terjadi gangguan jiwa. Di samping itu juga mengikis masyarakat tentang anggapan bahwa penyakit jiwa adalah suatu penyakit yang memalukan yang harus disembunyikan dan tidak perlu diobati. (9) Membuat tarif pelayanan yang terjangkau semua lapisan masyarakat Pola tarif layanan yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, akan dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit dan meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. (10) Meningkatkan disiplin kerja sesuai dengan Protap dan SOP Protap dan SOP adalah satu – satunya petunjuk pelaksanaan pekerjaan. Kedua

62


instrumen tersebut merupakan sarana agar pelayanan dapat bejalan dengan lancar. (11) Meningkatkan promosi pelayanan rumah sakit Promosi pelayanan rumah sakit adalah salah satu cara untuk mengenalkan Rumah Sakit kepada masyarakat. Untuk menghilangkan kesan bahwa RSJ adalah rumah sakit yang hanya mengobati gangguan jiwa, sedangkan kenyataannya RSJ Prof. Dr. Soeroyo adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan psikiatri maupun pelayanan kesehan umum lainnya. Salah satu kegiatan promosi yang diselenggarakan pihak rumah sakit adalah dengan menyelenggarakan Gelar Budaya Daerah, dimana pesertanya mengikutsertakan masyarakat sekitar. (12) Melakukan evaluasi dan standarisasi tentang pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada Evaluasi pelayanan diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kekurangan pelaksanaan pelayanan bagi pelanggan. Evaluasi dapat berupa evaluasi pelaksanaan pekerjaan maupun evaluasi pada sarana prasarana. Oleh karena itu dalam pelaksanaan evaluasi perlu dilakukan standarisasi pelayanan maupun standarisasi sarana prasarana. (13) Tambahan strategi pada tahun 2012 Strategi yang diterapkan adalah melakukan inovasi produk layanan baik bidang psikiatri maupun bidang layanan fisik dengan menambah dan mengembangkan layanan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

63

spesialis lainnya. Dan untuk meningkatkan profesionalisme layanan maka setiap tindakan layanan dilakukan berdasarkan pada Protap dan SOP. Dan dalam rangka membuka pangsa pasar baru yaitu membuka layanan Askes Sosial, maka diperlukan melakukan kerjasama dengan PT. Askes.

b) Bidang Keuangan. (1) Melakukan investasi baru sesuai kebutuhan pasar Melaksanakan investasi baru hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar, sehingga pada akhirnya investasi tersebut dapat mendatangkan laba, atau tidak mendatangkan beban bagi rumah sakit. (2) Meningkatkan fasillitas pelayanan Untuk mendongkrak pendapatan rumah sakit, maka diperlukan investasi dalam rangka meningkatkan fasilitas pelayanan. Beberapa fasilitas pelayanan yang dapat menjadi pertimbangan untuk diadakan antara laian menambah sarana uniit rawat jalan terpadu, menambah sarana alat kesehatan yang diperlukan untuk pengembangan pelayanan Napza, dan kelengkapan alat laboratorium. (3) Melaksanakan Administrasi keuangan sesuai peraturanperundang-undangan (4) Memanfaatkan sumber dana secara tepat guna (5) Meningkatkan kerjasama dengan PT. Askes Hal yang perlu segera dilaksanakan untuk bekerjasama dengan PT. Askes adalah

64


kerjasama pelayanan Askes Sosial untuk PNS dan kerjasama Askes untuk pelayanan pasien umum. (6) Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah untuk menangani Jamkesda dan masyarakat miskin Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah (Jamkesda) untuk menangani masyarakat miskin adalah hal yang sangat mendesak. Karena sebagian masyarakat miskin yang datang berobat tidak semuanya memegang kastu Askeskin yang masuk dalam kuota. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah dari daerah asal pasien. Sehingga biaya pelayanan dapat diklaim ke pemerintah daerah yang bersanngkutan. (7) Melakukan efisiensi keuangan Melaksanakan investasi yang tidak sesuai kebutuhan pasar, dan mengeluarkan dana yang tidak tepat sasaran adalah perlu dihindarkan, Hal lain adalah menghindari perekrutan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya. (8) Meningkatkan pemberdayaan pegawai yang ada secara maksimal Dengan memberdayakan pegawai yang ada, maka efisiensi dapat dilaksanakan tanpa mengurangi produktifitas kinerja. (9) Meningkatkan penyempurnaan pola tarif RS


65

Penyempurnaan Pola tarif Rumah Sakit adalah sangatpenting dan mendesak. Karena dengan adanya pola tarif yang komplit dan sempurna akan dapat membantu perhitungan unit cost, perencanaan pendapatan dan biaya operasional Rumah Sakit. (10) Tambahan strategi pada tahun 2012 Strategi yang diterapkan dalam bidang keuangan yaitu melakukan investasi baru sesuai kemampuan Rumah Sakit yang potensial mendatangkan laba dengan tidak membebani biaya operasional Rumah Sakit dan untuk memperlancar pembayaran biaya perawatan bagi pasien SKTM maka diperlukan MOU dengan pihak Pemerintah Daerah. Di samping itu juga perlu melakukan penyempurnaan pola tariff Rumah Sakit untuk menghitung Unit Cost dan membuat rencana pendapatan dan operasional Rumah Sakit. c) Bidang Organisasi (1) Melakukan optimalisasi pengembangan rumah sakit Pengembangan rumah sakit dapat dilakukan pada beberapa hal antara lain bidang organisasi dengan membentuk unit bisnis baru yang dapat mengungkit pendapatan. (2) Melakukan pengembangan jaringan bisnis Pengembangan jaringan bisnis dapat dilakukan dengan membuat MOU dengan pihak ke tiga, misalkan dengan organisasi

66


pendidikan maupun MOU dengan penyedia Alkes maupun penyedia obat-obatan. (3) Mengoptimalkan Tahubja pada semua unit organisasi Agar kinerja di masing-masing bagian lebih produktif, maka perlu dimantapkan tata hubungan kerjanya. Dengan melaksanakan tata hubungan kerja yang baik maka koordinasi masing – masing bagian unit kerja dapat menghindari tumpang tindih koordinasi/garis komando. (4) Menerapkan sistim remunerasi untuk menilai kinerja pegawai Untuk mengukur kierja karyawan, maka sistem remunerasi perlu diterapkan. Sehingga penilaian kinerja karyawan dapat dilaksanakan secara obyektif, tidak menimbulkan kesenjangan dan dapat memacu karyawan untuk bekerja lebih baik, lebih giat dan produktif. (5) Membuat bisnis plan yang berbasis pada visi, misi dan strategi RS untuk menghasilkan produk yang spesifik Bisnis plan hendaknya dilaksanakan berdasarkan visidan misi Rumah Sakit. Sehingga pengembangan unit bisnis berjalan sesuai garis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan membuat bisnis plan yang selaras dengan visi, misi rumah sakit, maka evaluasi kinerja rumah sakit mudah dilaksanakan.


67

(6) Menjalin kerjasama dengan Pemda untuk menangani Maskin Menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah adalah hal yang penting dan harus dikembangkan. Karena tidak semua masyarakat miskin memiliki Askeskin yang masuk kuota, sehingga masyarakat yang menggunakan kartu SKTM (surat keterangan tidak mampu) bisa di klaim melalui kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. (7) Meningkatkan pelayanan bidang administrasi, pelayanan medik baik internal maupun eksternal. Pelayanan adminstrasi secara internal adalah pelayanan yang customernya adalah unit kerja internal Rumah Sakit. Dengan meningkatkan pelayanan internal bidang administrasi maka tertib administrasi akan dapat tercapai. Dalam pelayanan medik meliputi semua pelayanan medik yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit, sehingga pelanggan puas dengan pelayanan Rumah Sakit. Dengan demikian maka penyelenggaraan pelayanan Rumah sakit secara paripurna dapat terwujud. (8) Melakukan inovasi produk berpihak pada maskin

layanan

yang

Inovasi produk layanan untuk masyarakat miskin meliputi layanan administrasi, layanan medik, dan layanan penunjang medik lainnya. Layanan Administrasi bagi masyarakat miskin dapat berupa mempermudah syarat administrasi bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai

68


Askeskin, sehingga masyarakat miskin yang sebagian besar tidak paham sistim administrasi dapat mudah melengkapi persyaratan administrasinya. Untuk pelayanan bidang medik kepada masyarakat miskin dapat berupa pelayanan paket hemat, dimana paket tersebut berupa pelayananparupurna mulai dari layanan pengobatan medis, penunjang medis sekaligus dengan tarif terjangkau. (9) Meningkatkan promosi RS tentang pelayanan RS Promosi rumah sakit adalah hal yang sangat untuk mengenalkan pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat. Di samping itu juga untuk menghilangkan stagnasi masyarakat terhadap Rumah sakit Jiwa. Karena sampaisaat ini masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa RSJ hanya melayanani sakit gangguan jiwa saja, sehingga merasa malu jika datang berobat ke Rumah Sakit Jiwa. Padahal RSJ tidak hanya melayani gangguan jiwa saja, tetapi sudah membuka layanan umum dan spesialis lainnya (10) Tambahan strategi pada tahun 2012 Untuk melakukan pengembangan bisnis rumah sakit, maka strategi organisasi Rumah Sakit membentuk unit bisnis baru, dengan mengembangkan jaringan bisnis dengan pihak ke tiga, dimana dalam pengembangan unit bisnis tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman, garis – garis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Rumah Sakit dan Rencana Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

69

Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selaras dengan Visi dan Misi Rumah Sakit.

d) Bidang Sumber Daya Manusia (1) Meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non medis Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan cara pelatihan, memberikan tugas belajar maupun ijin belajar. (2) Melakukan kerjasama dengan institusi lain, untuk meningkatkan pengembangan SDM Kerja sama dengan dengan institusi lain dapat berupa kerja sama di bidang pendidikan, lembaga pelatihan/ workshop. Hal ini sudah dirintis yaitu kerjasama dengan Lembaga pendidikan bidang administrasi maupun lembaga pendidikan medis lainnya. (3) Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja pegawai Kerjasama untuk meningkatkan kinerja dengan lembaga lain antara lain dengan mendatangkan konsultan untuk membuat rumusan remunerasi untuk mengukur kinerja pegawai. (4) Meningkatkan rasio kemampuan RS

pegawai

sesuai

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan maka tidak bisa terlepas dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai rasio kebutuhan yaitu antara jumlah tenaga medis dengan jumlah tempat tidur, jumlah tenaga perawat dengan jumlah tempat

70


tidur, jumlah tenaga non medis dengan jumlah tempat tidur dan lain-lain. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka dibutuhkan rekrutmen tenaga secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. (5) Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka menghadapi tantangan /kebutuhan yang semakin kompetitif Peningkatan kompetensi SDM sangat penting dilakukan. Hal ini karena semakin tingginya tingkat kompetitif penyedia layanan kesehatan, apalagi dengan dibukanya ijin kepada pihak asing untuk membuka rumah sakit di Indonesia. Jika tenaga kesehatan tidak meningkatkan kompetensinya maka akan kalah bersaing dengan pihak asing. (6) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang lebih menjanjikan Peningkatan kesejahteraan bagi karyawan sangat mempengaruhi semangat kinerja dan loyalitas karyawan terhadap pekerjaannya. (7) Melakukan seleksi SDM yang lebih ketat Penerimaan pegawai hendaknya dilakukan lebih ketat dengan mengedepankan kompetensi. Hal ini untuk mendapatkan SDM yang lebih bermutu, berkualitas sesuai kebutuhan rumah sakit. (8) Meningkatkan kedisiplinan sosialisasi Tupoksi

pegawai

dan

Kedisiplinan pegawai diperlukan dalam rangkka meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan produktivitas kerja. Disamping itu menjalankan pekerjaan sesuai Tupoksi adalah


71

hal penting untuk melaksanakan pekerjaan dan meningktakan mutu pelayanan. (9) Menerapkan sistem remunerasi untuk menilai kinerja pegawai Sistem remunerasi sangat diperlukan untuk menilai kinerja pegawai, sehingga semua reward bagi karyawan dapat diukur sesuai kemapuan dan hasil kerja individu karyawan secara obyektif. Dengan demikian para karyawan akan berlomba untuk meningkatkan kinerjanya (10) Tambahan strategi pada tahun 2012 Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan untuk menghadapi tantangan layanan kesehatan yang semakin kompetitif. Dan dalam rangka meningkatkan kinerja, meningkatkan kesejahteraan, kedisiplinan pegawai, maka diperlukan system remunerasi untuk menilai kinerja pegawai secara obyektif.

e) Bidang Sarana dan Prasarana (1) Meningkatkan sarana dan prasarana RS Salah satu usaha dalam meningkatkan sarana adalah dengan memelihara gedung secara rutin, menambah fasilitas gedung baru seperti gedung IT untuk meningkatkan pelayanan Administrasi/ registrasi secara cepat, tepat untuk menyediakan data sebagai bahan untuk membuat rencana stratejik Rumah Sakit. Dalam bidang meningkatkan prasarana antara lain dengan pengadaan Alkes, menambah kapasitas listrik rumah sakit, dan menambah

72


cadangan daya listrik melalui pengadaan genset rumah sakit. (2) Memanfaatkan lahan yang luas dan letak rumah sakit yang strategis sebagai sarana nilai tambah untuk pelayanan Dengan luas lahan 40 Ha yang terletak ditempat yang sangat strategis maka memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan pelayanan yang represntatif. Salah satu bentuk inovasi pemanfaatan lahan adalah dengan mengembangkan pertanian, peternakan dan perikanan untuk sarana terapi rehabilitasi psikososial. (3) Melakukan penataan land scape dan block plan RS sesuai kebutuhan Untuk mewujudkan keteraturan, kerapian letak bangunan maka diperlukan penataan lahan dan penataan bangunan secara tepat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka dibutuhkan tenaga ahli master plan rumah sakit. (4) Meningkatkan prasarana RS

pemanfaatan

sarana

dan

Salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit yang ada, adalah dengan memanfaatkan gedung yang ada seoptimal mungkin, sehingga tidak perlu membangun bangunan baru. (5) Melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi pemerintah dan swasta Bentuk kerjasama dengan institusi lain antara lain bidang pendidikan, pelatihan peningkatan kompetensi pegawai. Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

73

Sedangkan pengembangan kerjasama dengan pihak swasta adalah dappat berupa kerjasama KSO alat kesehatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. (6) Meningkatkan pengetahuan tentang Pengadaan barang/jasa bagi karyawan. Mengirim pegawai untuk pelatihan tentang tata cara pengadaan barang secara benar sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 adalah sangat penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang good governance,transparan dan akuntabel. (7) Mengadakan kebutuhan.

sarana

prasarana

sesuai

Dalam mengadakan sarana dan prasarana hendaknya dilakukan sesuai prioritas kebutuhan sehingga sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan secara ekonomi. (8) Melakukan pemeliharaan secara rutin.

Alat

kesehatan

Melakukan pemeliharaan sarana dan prasrana secara rutin akan dapat menghemat biaya operasional rumah sakit. (9) Melakukan pemeliharaan secara rutin

Alat

kesehatan

Pemeliharaan alkes secara rutin maka akan memperpanjang umur ekonomi alat tersebut. (10) Meningkatkan penggunaan obat generik Dengan meningkatkan penggunaan obat generik dalam pemberrian resep, maka ikut mendukung dan mensukseskan program

74


pemerintah dalam pemanfaatan obat generik. Karena penggunaan obat generik akan meringankan biaya pengobatan, apalagi bagi masyarakat miskin (11) Tambahan strategi pada tahun 2012 Strategi yang diterapkan untuk bidang Sarana dan Prasarana adalah melakukan mengadakan sarana dan prasarana sesuai prioritas kebutuhan pelayanan Rumah Sakit, memelihara sarana gedung secara rutin dan menyediakan prasarana rumah sakit seperti alat kesehatan dan pengembangan system informasi Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 2) Kebijakan: a) Direktorat Medik dan Keperawatan (1) Melaksanakan sepenuhnya kebijakan pemerintah tentang Pelayanan public, antara lain pelayanan pasien miskin. (2) Pelayanan bersifat customer oriented. (3) Menerapkan pelayanan komprehensif serta one stop services. (4) Mengalokasikan dana (3 – 5 %) dari kebutuhan program kerja jajaran Medik dan Keperawatan b) Direktorat SDM dan Pendidikan (1) Penyesuaian system insentif yang berbasis remunerasi. (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. (3) Memperjelas jangkauan pemasaran pelatihan.


75

(4) Bekerjasama dengan SMF/bagian untuk penyelenggaranan pelatihan sesuai spesialisasi. (5) Mengembangkan sistem magang. (6) Meningkatkan aktivitas penelitian secara material dan materiil

didukung

c) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum (1) Meningkatkan pengendalian sistem keuangan di unit kerja. (2) Selektifitas pembayaran pasien umum, askes, Gakin (3) Perhitungan unit Cost dengan metode ABC (Case mix). (4) Melakukan negosiasi ulang dengan PT. Askes tentang jenis dan tarip pelayanan. (5) Kerjasama dengan kantor piutang Negara. (6) Pengaturan lokasi pembayaran pada unit – unit pelayanan. (7) Meningkatkan kerjasama dengan baik.

g. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 1)

Strategi: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan. b. Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal. c. Mengembangkan jenis pelayanan laboratorium yang baru.

76


d. Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. e. Melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. f. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.

2)

Kebijakan: a. Pencapaian pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025:2005, ISO 15189:2007, ISO 9001:2008 dan KALK. b. Melaksanakan implementasi ISO 17025:2005, ISO 15189: 2007, ISO 9001:2008 dan KALK. c. Pencapaian kerjasama team work pengelolaan kasus kejadian luar biasa.

dalam

d. Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (sebagai peserta dan penyelenggara). e. Melaksanakan pengembangan laboratorium yang baru.

jenis

pelayanan

f. Melakukan jejaring antar lembaga laboratorium dan institusi pendidikan.

kesehatan,

g. Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar. h. Membantu penelitian secara laboratorium untuk jenjang pendidikan D3 sampai dengan S3. i. Penerapan sistem manajemen yang baik dan konsisten dalam 4 aspek, yaitu: customer satisfaction, proses intern, keuangan, learning and growth.


77

j. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang mandiri dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan SAK. k. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium.

3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Strategi dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, adalah: a.

Strategi Berdasarkan strategi Kementerian Kesehatan, maka dalam Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dikembangkan strategi sebagai berikut: 1) Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal. 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi. 3) Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. 4) Mengembangkan (invest asi) sumberdaya manusia. 5) Memperkuat jejaring kerja. 6) Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen. 7) Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi. 8) Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi. 9) Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.

b.

Kebijakan Arah kebijakan dan strategi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan didasarkan pada arah kebijakan

78


dan strategi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu: 1) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. 2) Meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme pengelolaan. 3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas. 4) Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan. 5) Mengutamakan program berbasis masyarakat. 6) Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama. 7) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya. 8) Mengutamakan promotif dan preventif. 9) Memprioritaskan pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi 6 eselon II, dan masing-masing eselon II mempunyai strategi dan kebijakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut: a. Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Strategi dan kebijakan Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sejalan dengan strategi dan kebijakan eselon 1 (Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)


79

b. Direktorat Surveilans, Kesehatan Matra

Imunisasi,

karantina,

dan

1) Strategi: Berdasarkan arah kebijakan dalam pengelolaan Program Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, dikembangkan strategi sebagai berikut: a) Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi c) Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program d) Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia e) Jejaring kerja f)

Memperkuat logistik dan distribusi manajemen

g) Surveilans dan aplikasi teknologi informasi h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis i)

Mengembangkan pembiayaan

dan

memperkuat

sistem

2) Kebijakan: Arah kebijakan dan strategi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan: a) Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama b) Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas c) Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat risiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil,

80


perbatasan kesehatan.

dan

kepulauan

d) Meningkatkan advokasi pengembangan kapasitas e) Meningkatkan kemampuan professionalisme pengelolaan f)

,

serta

bermasalah

sosialisasi,

dan

manajemen

dan

Memprioritaskan pencapaian sasaran komitmen nasional dan internasional

MDG’s,

g) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya h) Mengutamakan preventif dan promotif. i)

Mengutamakan upaya berbasis masyarakat

c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) Strategi: a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. b) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotifpreventif c) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. d) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. e) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.


81

f)

Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna untuk memantakan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.

2) Kebijakan: Arah kebijakan dan strategi program PPML didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kementerian kEsehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nnasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu: a)

Meningkatkan advokasi mengembangkan kapasitas.

sosialisasi

dan

b)

Meningkatkan kemampuan profesioanlisme pengelolaan.

manajemen

dan

c)

Meningkatkan aksesibilitas dan kwalitas.

d)

Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat beriko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan.

e)

Mengutamakan program berbasis masyarakat.

f)

Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama.

g)

Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya.

h)

Mengutamakan promotif dan preventif.

i)

Memprioritaskan pencapaian nasional dan Internasional.

MDGs,

komitmen

d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1) Strategi: a) Peningkatan profesionalisme b) Peningkatan keterpaduan program c) Pengembangan kajian pengendalian vektor

82

IPTEK

dan

Operasional


d) Penggalangan kemitraan e) Peningkatan dukungan peraturan peundangan dalam pengendalian vektor.

2) Kebijakan: Arah kebijakan dan strategi program PPBB didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nnasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu: a) Peningkatan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko b) Peningkatan Imunisasai/kekebalan terhadap penyakit bersumber binatang c) Peningkatan penemuan penderita/kasus d) Peningkatan Surveilans penanggulangan wabah

dan

tatalaksana

Epidemiologi

dan

e) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit.

e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1) Strategi: a) Memperkuat aspek legal pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular

dan

b) Meningkatkan surveilans epidemiologi penyakit tidak menular. c) Meningkatkan deteksi din (skrining) faktor resiko penyakit tidak menular.


83

d) Meningkatkan KIE pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular e) Meningkatkan kwalitas penanganan kasus penyakit tidak menular f)

Meningkatkan kemitraan dan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

g) Meningkatkan replikasi program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. 2) Kebijakan: Arah kebijakan dan strategi program PPTM didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kementerian kEsehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nnasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu: a) Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. b) Memeperkuat Surveilans Epidemiologi faktor resiko dan kasus penyakit tidak menular c) Mengembangkan dan memeperkuat sistem informasi pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular d) Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini (skrening) faktor resiko penyakit tidak menular e) Meningkatkan dan memperkuat manajemen, pemerataan dan kwalitas peralatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. f)

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular.

g) Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan KIE yang benar tentang faktor resiko penyakit tidak menular.

84


h) Meningkatkan penanganan kasus penyakit tidak menular sesuai standar. i)

Mengembangkan dan memperkuat kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular berbasis masyarakat.

j)

Mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular baik nasional maupun internasional.

k) Mengembangkan dan meningkatkan replikasi pilot proyek pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular dari satu atau lebih propinsi dan kabupaten/kota ke propinsi dan kabupaten/kota lainnya. l)

Meningkatakn Monitoring pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

m) Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan pe pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular.

f. Direktorat Penyehatan Lingkungan 1) Strategi: a) Jejaring kerja dan kemitraan b) Pemberdayaan masyarakat c) Kerjasama global dan regional d) Peningkatan SDM profesional ( fungsional ) e) Peningkatan pembiayaan f)

Membangun komitmen administrasi pemerintah

politis

g) Advokasi dan sosialisasi komitmen daerah

di

untuk

setiap

tingkat

meningkatkan


85

h) Pelayanan secara komprehensif berkesinambungan dan bermutu i)

Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat

j)

Penguatan jejaring kepentingan

masyarakat

dengan

semua

dan dengan

pemangku

k) Keterlibatan seluruh penyedia pelayanan l)

Melaksanakan penelitian operasional

m) Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelengkapan logistik n) Pembinaan teknis dilakukan secara berjenjang dan terstandard o) Monitoring dan evaluasi p) Memperkuat kebijakan dan kepemilikan terhadap penyehatan lingkungan

daerah

q) Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

2) Kebijakan: Arah kebijakan dan strategi program PPTM didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kementerian kEsehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nnasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu: a) Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama b) Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas c) Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat risiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan d) Meningkatkan advokasi pengembangan kapasitas.

86

,

sosialisasi,


dan

e) Meningkatkan kemampuan professionalisme pengelolaan f)

manajemen

Memprioritaskan pencapaian sasaran komitmen nasional dan internasional

dan MDG’s,

g) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya h) Mengutamakan preventif dan promotif. i)

Mengutamakan upaya berbasis masyarakat

j)

Program dikembangkan berdasarkan evidence dan penelitian

k) Intervensi berdasarkan pada epidemiologis dan faktor risiko l)

hasil

Melakukan pembinaan, monitoring & kegiatan Direktorat PL di seluruh provinsi

kajian evaluasi

m) Secara terus menerus melakukan peningkatan sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah n) Dilakukan secara sinergi dan simultan dengan program kesehatan atau non kesehatan lainnya. o) Mengikut sertakan peran individu, keluarga, asosiasi, dan masyarakat dalam peran "pengawasan" p) Pelaksanaan secara bertahap dimulai kegiatan prioritas bagi masyarakat.

dengan

q) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui kelembagaan forum r)

Dimulai dengan kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat kemudian berkembang dalam suatu kawasan atau aspek yang lebih luas.

s) Penyelenggaraan kab/kota sehat lebih mengutamakan proses. t)

Pemda memfasilitasi kegiatan yg menjadi pilihan masyarakat termasuk penggalian SDM yang diperlukan.


87

4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Startegi dan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, adalah: a.

Strategi Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak merupakan bagian dari pembangunan Kesehatan yang terintegrasi menyeluruh dan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa. Sesuai visi misi Presiden dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, kebijakan program Bina Gizi dan Kesehatn Ibu dan Anak periode 5 tahun ke depan (20102014) diarahkan pada pencapaian target MDGs pada tahun 2015; yaitu menurunnya prevalensi gizi kurang, menurunnya angka kematian ibu dan anak. Penitikberatan pembangunan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui pendekatan promotif dan preventif, tidak hanya kuratif, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka usia harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Prioritas program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2010-2014 difokuskan pada:

88


1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita dan Keluarga Berencana (KB); 2) Perbaikan status gizi masyarakat; Upaya tersebut juga ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi. b.

Kebijakan Arah kebijakan dan strategi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu: 1) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. 2) Meningkatkan kemampuan profesionalisme pengelolaan.

manajemen

dan

3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas. 4) Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan. 5) Mengutamakan program berbasis masyarakat. 6) Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama. 7) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya. 8) Mengutamakan promotif dan preventif. 9) Memprioritaskan pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional


89

Kebijakan-kebijakan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA berupa peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, melalui: 1) peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan program bina gizi dan KIA; 2) penataan dan pengembangan sistem informasi program bina gizi dan KIA untuk menjamin ketersediaan data dan informasi melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring; 3) pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Gizi dan KIA; 4) peningkatan pembiayaan program Bina Gizi dan KIA untuk kegiatan preventif dan promotif; 5) penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan program Bina Gizi dan KIA; 6) peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak membawahi 6 eselon II, dan masing-masing eselon II mempunyai strategi dan kebijakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut: a. Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA 1) Strategi Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA mengembangkan strategi yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2) Kebijakan

90


Arah kebijakan program Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA antara lain: a) Penguatan rencana aksi secara efektif dan tersusunnya dokumen perencanaan yang evidence based b) Penyusunan dokumen NSPK, Organisasi dan kehumasan secara optimal c) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan d) Penyelenggaraan layanan kepegawaian dan umum secara optimal

b. Direktorat Bina Gizi 1) Strategi: Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Kesehatan Gizi mengembangkan strategi yaitu meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat. 2) Kebijakan: a) Peningkatan pendidikan gizi dan pemberdayaan Masyarakat b) Peningkatan Kapasitas SDM tenaga kesehatan c) Penyediaan Suplementasi Gizi dan buffer stock (Taburia, mineral mix, buffer stock MP-ASI dan PMT Ibu Hamil) d) Pelaksanaan Surveilans Gizi e) Penyusunan NSPK Pembinaan Gizi Masyarakat

c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu 1) Strategi: Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Kesehatan Ibu mengembangkan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

91

strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi 2) Kebijakan: Arah Kebijakan program Direktorat Bina Kesehatan Ibu antara lain: a) Peningkatan pelayanan antenatal berkualitas b) Peningkatan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan c) Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifasditingkat pertama dalam mendukung rujukan ketingkat lanjutan. d) Pelayanan KB persalinan

berkualitas,

terutama

KB

pasca

e) Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yang responsif gender

d. Direktorat Bina Kesehatan Anak 1) Strategi: Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Kesehatan Anak mengembangkan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak 2) Kebijakan: Arah kebijakan Direktorat Bina Kesehatan Anak antara lain: a) Upaya peningkatan kelangsungan hidup bayi baru lahir, bayi dan anak balita b) Upaya peningkatan kualitas hidup bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja c) Upaya peningkatan perlindungan kesehatan anak

92


e. Direktorat Bina Pelayanan Alternatif, dan Komplementer

Kesehatan

Tradisional,

1) Strategi: Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer mengembangkan strategi yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. 2) Kebijakan: Arah kebijakan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer antara lain: a) Revitalisasi Sentra P3T dan BKTM/LKTM, serta Peningkatan kelembagaan menjadi 5 BKTM, dan mendorong inisiasi pmbtkan 5-10 SP3T b) Tersusunnya NSPK dan Regulasi yang Kuat dan Akuntabel sebagai payung dan Mekanisme pengaturan Yankes Tradkom Publik dan Private termasuk Battra Asing c) Pengembangan Pelayanan Kes Terintegrasi (Konvensional dan Tradkom) pada Puskesmas dan RSU Pemerintah. d) Kerjasama Kemitraan dgn bbg pihak untuk Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan BahanYankes Tradkom e) Penguatan peran Pelayanan Kesehatan Tradkom dalam aspek Promotif dan Preventif mendukung pencapaian MDGs dan secara spesifik Pemberdayaan Masyarakat wilayah DTPK/DBK


93

f. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga 1) Strategi: Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga mengembangkan strategi yaitu meningkatkan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga 2) Kebijakan: Arah kebijakan Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga antara lain: a) Penguatan Yankes di Puskesmas, Balai Kesehatan dan Dinkes b) Kesehatan reproduksi di tempat kerja c) Gizi dan ASI eksklusif di tempat kerja d) Kebugaran jasmani e) Kemitraan LP, LS, profesi, pakar & praktisi f) Pengembangan Yankes klater 4 g) Pelayanan kesehatan TKI h) Dukungan manajemen

5. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Startegi dan kebijakan eselon I dan seluruh eselon II di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, adalah sebagai berikut: a.

Strategi Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

94


b.

Kebijakan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 20102014 mengamanatkan program kefarmasian dan alat kesehatan untuk meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta pemberian dukungan untuk pengembangan industri farmasi di dalam negeri sebagai upaya kemandirian di bidang kefarmasian; penggunaan obat yang rasional dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu; menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), utamanya pada Obat Esensial Generik untuk pengendalian harga obat; meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan industri obat herbal Indonesia; memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Sasaran hasil Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2014 adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Fokus pada Prioritas Nasional Bidang Keseahatan: 1) Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir. 2) Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik.


95

3) Meningkatkan penggunaan obat rasional. 4) Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar. 5) Mengembangkan peraturan dalam upaya harmonisasi standar termasuk dalam mengantisipasi pasar bebas. 6) Meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian. 7) Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu. 8) Meningkatkan penelitian, pengembangan pemanfaatan obat tradisional Indonesia.

dan

9) Meningkatkan penelitian di bidang obat dan makanan, kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan; 10) Penguatan sistem regulatori pengawasan obat dan makanan, sistem laboratorium obat dan makanan serta peningkatan kemampuan pengujian mutu obat dan makanan. 11) Peningkatan sarana dan prasarana pengujian serta penerapan standar laboratorium.

laboratorium internasional

12) Penyusunan standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan dan peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Untuk itu, dibangun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut, yaitu: 1) kebijakan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan (output: meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar). 2) kebijakan peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

96


(output: meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga). 3) kebijakan peningkatan pelayanan kefarmasian (output: meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal). 4) kebijakan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian (output: meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu produksi dan distribusi kefarmasian, meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian, dan meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri). 5) dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan (output: meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan) Pencapaian Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan: a. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1) Kebijakan Rasionalisasi Harga Obat Generik 2) Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Vaksin 3) Penggunaan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan Pemerintah 4) Realokasi Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2011 b. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1) Struktur Organisasi IFK 2) Sumber Daya Manusia Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia di Puskesmas


97

4) Sarana dan Prasarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 5) Pengamanan 6) Penyimpanan dan Distribusi 7) Sarana Penunjang Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 2011 8) Administrasi 9) Biaya Operasional 10) Penilaian Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota c.

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar 2) Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar 3) Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah

d. Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 1) Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu, dan Manfaat 2) Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Cara Produksi yang Baik 3) Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Distribusi 4) Registrasi Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT e. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1) Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri

98


2) Standar Produk Kefarmasian yang Disusun dalam rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi f.

Cakupan Sumber Daya Kefarmasian di Indonesia 1) Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2) Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3) Cakupan Tenaga Kefarmasian

g. Sistem Pelaporan dan Perizinan secara Elektronik 1) Sistem Aplikasi Monitoring Ketersediaan Obat (eLogistic) 2) Sistem Aplikasi E-Registration Alat Kesehatan 3) Sistem Aplikasi E-Registration Napsor

6. Inspektorat Jenderal Startegi dan kebijakan di Inspektorat Jenderal, adalah: a.

Strategi Sedangkan Inspektorat Jenderal dalam mencapai tujuannya memiliki strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan pengawasan dan Penyusunan Laporan Keuangan.

Pendampingan

2) Menyelenggarakan audit, pemantauan dan evaluasi, reviu laporan keuangan, reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014, dan gelar pengawasan. 3) Peningkatan peran APIP sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dalam mendukung Reformasi Birokrasi.


99

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan. 5) Perencanaan Program Pengawasan lintas program dan lintas sektor. 6) Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan. 7) Pengembangan komunikasi dan informasi pengawasan.

b.

Kebijakan Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Inspektorat Jenderal adalah Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan katalisator disamping berperan sebagai watchdog. 1) Peran sebagai konsultan diarahkan dalam memberikan konsultasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan melakukan pembinaan terutama dalam membimbing auditan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang dihadapi. 2) Peran sebagai katalisator yaitu mendorong percepatan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melaksanakan akuntabilitas kinerja menuju terwujudnya good governance dan clean goverment. 3) Peran Inspektorat Jenderal sebagai watchdog diarahkan pada pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan pengelolaan keuangan, pengawasan dengan tujuan tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat. 4) Peran Inspektorat Jenderal sebagai evaluator diarahkan dalam rangka melakukan penilaian prestasi kerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai reviewer atas laporan keuangan dan kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk meyakinkan

100


kehandalan informasi yang disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal berupa: 1) Peningkatan pengawasan

intensitas

dan

kualitas

pelaksanaan

Menyelenggarakan pengawasan langsung melalui audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, memantapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, mengembangkan kemampuan SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga didapatkan SDM pengawasan yang profesional. 2) Peningkatan Pengawasan

Pelaksanaan

Tindak

Lanjut

Hasil

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal maka setiap temuan hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti secara konsisten dan bertanggung jawab.

3) Peningkatan kerjasama di bidang pengawasan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam sinergi Pengawasan. Untuk mendapatkan kualitas hasil pengawasan yang handal, diperlukan juga langkah-langkah koordinasi dengan internal dan eksternal Kementerian Kesehatan. Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

101

4) Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan masih menjadi isu nasional baik masalah in-efisiensi dan in-efektivitas maupun Tindak Pidana Korupsi. 5) Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 tahun 2008) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kekuatan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pengendalian intern yang baik di dalam instansi pembina dimana APIP tersebut bernaung, untuk itu suatu pengawasan intern (internal control) diperlukan sebagai sistem manajemen pengendalian di dalam suatu organisasi. Dengan mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan suatu proses, baik itu proses pembinaan, pengendalian maupun pengawasan, diharapkan bahwa ada suatu kesepahaman antar APIP dengan obyek pemeriksaan, sehingga proses-proses diatas dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. 6) Mendorong penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Pemahaman manajemen risiko dalam pengawasan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan serta pelaporan kinerja. Manajemen pengelolaan aset saat ini masih kurang baik. Sistem pengadaan barang dan jasa merupakan lini yang paling banyak terjadi penyimpangan, hal ini disebabkan kurang

102


maksimal sistem pengawasan dan kurangnya daya dukung SDM. Selama ini manajemen pengelolaan aset di daerah menjadi hal yang paling krusial, karena dalam hasil audit pengelolaan keuangan Pemerintah, sering menjadikan aset sebagai bukti temuan penyimpangan, baik secara administrasi maupun kebijakan, dan hal tersebut berdampak kepada Opini atas Laporan Keuangan. 7) Mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada umumnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahkan ada kecenderungan untuk mengutamakan hak daripada melaksanakan kewajiban. Penegakan disiplin dan penerapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan belum dilaksanakan secara konsisten oleh Pejabat yang berwenang. Dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan, salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari pengawasan internal adalah penegakan disiplin dan Kode Etik.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Strategi dan kebijakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, adalah: a.

Strategi Program Litbangkes menggunakan strategi pendekatan secara keseluruhan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

103

waktu tertentu. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut hendaknya mengikuti falsafah: policy follow research, penelitian harus bersifat antisipatif sebagai bukti prasyarat dan evaluasi kegiatan (evidence based program) bukan sebaliknya. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, identifikasi faktor pendukung yang rasional, efisien, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam pengelolaan program dan kegiatan, Badan Litbangkes memiliki komponen strategi yang mengawal hal tersebut, yaitu: 1)

2)

104

Peningkatan mutu litbangkes, dengan strategi: a)

Pengembangan aset manusia litbang dan iptekkes melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.

b)

Peningkatan sarana dan prasarana litbangkes melalui pengadaan dan pemeliharaan bahan, alat, gedung, dan teknologi, termasuk metodologi.

c)

Efisiensi dan efektivitas anggaran litbangkes melalui perencanaan dan pelaksanaan berbasis kinerja.

d)

Pendayagunaan yang optimal keberadaan unit-unit non struktural pada institusi litbangkes dan APKESI dalam membantu peningkatan mutu litbangkes.

Pengembangan hasil litbangkes, dengan strategi: a)

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan untuk pengembangan hasil litbangkes dengan pendekatan multi disiplin dan multi institusi, secara nasional.

b)

Pembinaan litbangkes secara kontinum mulai dari identifikasi orientasi produk sampai diseminasi hasil, melalui bimbingan teknis dan jejaring


litbangkes dan APKESI secara nasional. c)

3)

Pengawasan litbangkes melalui upaya mendorong pembentukan national institute, centre of excellence, dan clearing house, serta menjaga dan mengembangkan baku mutu ilmiah dan baku mutu etik.

Pengembangan manajemen litbangkes yang tepat, praktis dan sesuai dengan kegiatan litbangkes dalam mencapai tujuan litbangkes tersebut dengan strategi: a)

Telaah manajemen litbangkes hal positif dari manajemen litbangkes lainnya baik dalam dan pengalaman selama independen.

b)

Perbaikan PP No. 39 tahun mengakomodasi kebutuhan.

c)

Menggunakan pendekatan multidisiplin dan multiinstitusi dalam pengelolaan litbang dan iptek kesehatan.

d)

Menggunakan tahapan dinamis yang meliputi bench, bedsite, public health, dan beyond health dalam dalam pengelolaan litbang dan iptek kesehatan.

e)

Mengupayakan setiap unit eselon II litbangkes menjadi WHO-CC.

f)

Merencanakan dari awal terkait orientasi hasil litbangkes. Tahapan mulai dari hasil sementara s/d hasil akhir adalah: (1) (2) (3) (4) (5)

dan mengambil hallitbangkes institusi maupun luar negeri ini oleh institusi 1995

dengan

Data/informasi/peta/atlas. Artikel ilmiah yang dipublikasikan Prototipe/model/formula. Usulan HKI. Kepemilikan HKI. Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

105

(6)

4)

5)

6)

b.

Rekomendasi kesehatan.

untuk

pembangunan

Diseminasi hasil litbangkes dengan strategi: a)

Pemuatan hasil litbangkes dalam jurnal nasional (akreditas dan non akreditasi).

b)

Pemuatan hasil internasional.

litbangkes

dalam

jurnal

Pemanfaatan hasil litbangkes, dengan strategi: c)

Menyediakan data, informasi, HKI, rekomendasi yang berorientasi pada kebutuhan akademisi, bisnis, dan pemerintah (program).

d)

Pemanduan dan pendampingan dalam utilisasi hasil litbangkes.

e)

Penyelenggaraan forum penyampaian hasil olahan litbangkes dengan unit perencanaan dan pelaksana program secara tematik dan berkala serta penyampaian hasil olahan dan analisa penemuan dan kajian teknologi kesehatan dengan pihak-pihak atau kelompok pengguna dan APKESI.

f)

Pemanfaatan hasil hasil litbangkes termasuk di dalamnya berbagai hasil penelitian secara nasional.

Kegiatan penelitian dan pengembangan menjaring dan mengakomodir pengembangan hal-hal yang bersifat spesifik lokal maupun kearifan lokal untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kesejahteraan umat manusia

Kebijakan Kebijakan dalam pengelolaan Program Litbangkes adalah sebagai berikut:

106


1)

Diutamakan memberikan kontribusi signifikan pada 8 fokus Kemenkes, yaitu: a)

Peningkatan kesehatan ibu, Keluarga Berencana (KB).

bayi,

Balita

b)

Perbaikan status gizi masyarakat.

c)

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan.

d)

Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan.

e)

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan.

f)

Pengembangan Sistem Masyarakat (Jamkesmas).

g)

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

h)

Peningkatan pelayanan sekunder dan tersier.

Jaminan

dan

Kesehatan

kesehatan

primer,

2)

Pengelolaan sumberdaya Badan Litbangkes bersifat pro aktif, yaitu tidak mengandalkan sepenuhnya pada fasilitas negara, namun memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi sumberdaya sesuai aturan hukum.

3)

Pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan forum ilmuwan dilakukan dengan menumbuhkembangkan iklim ilmiah yang sehat.

4)

Penelitian dan pengembangan diutamakan dan didorong pada lingkup stratejik nasional, komprehensif, kontinum, dan berorientasi produk terobosan.

5)

Produk Program Litbangkes adalah laporan hasil, set data, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, HKI dan rekomendasi.


107

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membawahi 5 eselon II, dan masing-masing eselon II mempunyai Startegi dan kebijakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut: a.

Sekretariat Badan Litbangkes Strategi dan kebijakan Sekretariat Badan Litbangkes menginduk pada strategi dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Strategi dan kebijakan Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menginduk pada strategi dankebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Strategi dan kebijakan Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menginduk pada strategi dankebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

d. Pusat teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat 1) Strategi Strategi Pusat teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat menginduk pada strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2) Kebijakan a)

108

Melakukan penelitian dan pengembangan bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang berkualitas dan tepat guna


b)

Meningkatkan SDM penelitian yang mumpuni memiliki kompetensi dalam menjalankan profesi peneliti kesehatan

c)

Menyediakan manajemen penelitian yang baik sehingga dimanfaatkan sebaga dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam pengelolaan kesehatan

d)

Menciptakan iklim ilmiah yang kondusif dengan adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi dan seminar hasil penelitian sebagai mempublikasikan hasil-hasil penelitian.

e. Pusat Humaniora, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan

dan

1) Strategi a) Meningkatkan sinergisme dengan klien dalam manajemen litbangkes b) Meningkatkan kompetensi , profesionalisme dan integritas c) Meningkatkan sarana dan prasarana litbangkes d) Membangun jejaring dan promosi serta advokasi hasil litbangkes e) Mengembangkan PHKKPM sebagai Center of Excellence pengobatan akupuntur dan WHO Collaborating Centre of Health System Research 2) Kebijakan Kebijakan Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan


109

f. Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional Tawangmangu Strategi dan kebijakan Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional Tawangmangu menginduk pada strategi dankebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

g. Balai Besar Litbang Vektor dan reservoir Penyakit Salatiga Strategi dan kebijakan Balai Besar Litbang Vektor dan reservoir Penyakit Salatiga menginduk pada strategi dankebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) BPPSDMK mempunyai Strategi dan kebijakan sebagai berikut: Sasaran strategi. Sasaran strategi di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:   

110

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar 80 persen. Persentase tenaga kesehatan yang profesioanl dan memenuhi standar kompetensi sebesar 40 persen. Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar sebanyak 33 institusi.


a. Strategi Untuk mencapai tujuan dan strategi Badan PPSDM Kesehatan, ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 1) Penguatan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang strategis dan sebagai kunci awal keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Penguatan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan memantapkan metode perencanaannya, peningkatan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan di pusat dan daerah, serta dengan mengupayakan data dan informasi terkait yang akurat dan terpercaya. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan upaya pokok lainnya dari pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan juga harus memperhatikan kecenderungan masalah kesehatan dimasa depan dan rencana pembangunan kesehatan. 2) Peningkatan Kesehatan.

dan

Pengembangan

Pengadaan

SDM

Mutu pengadaan SDM Kesehatan ditingkatkan mealui akreditasi institusi pendidikan dan pelatihan, serta akreditasi pelatian kesehatan. Evaluasi pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengadaan SDM Kesehatan sangat diperlukan terutama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

111

Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Organisasi Profesi. 3) Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Untuk mengatasi disparitas ketersediaan SDM Kesehatan antar wilayah, pendayagunaan SDM Kesehatan yang meliputi pendistribusian/pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Kesehatan diutamakan pada Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerag Bermasalah Kesehatan (DK). Guna menjamin hak SDM Kesehatan, dikembangkan Pola Pengembangan Karir sistem insentif dan peningkatan kemampan melalui pelatihan. 4) Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi yag diharapkan dalam mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatn dan pemerintah daerah. 5) Penguatan Manajemen Sumber Daya.

dan

Peningkatan

Dukungan

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Kesehatan yang dilakukan melalui: a) Perencanaan kebijakan dan program

112


SDM

b) Penggerakan pelaksanaan dan pengawasan c) Pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu, perlu juga didukung dengan pembiayaan, sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan, dan penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPPSDMK seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan sangat penting.

b. Kebijakan 1) Perencanaan program dan anggaran di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang mengutamakan azas pembiayaan sesuai fungsi (money follow function), dan sejalan dengan pengarusutamaan gender 2) Pengembangan sistem informasi SDM kesehatan diarahkan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan terpercaya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan serta perencanaan kebijakan dan program Badan PPSDM Kesehatan 3) Evaluasi dan pelaporan program PPSDM kesehatan dilakukan dan dikembangkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik 4) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan disusun berdasarkan kebutuhan dan diharapkan sesuai dengan pengarusutamaan gender


113

5) Peningkatan tata persuratan, kearsipan dan penggajian di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan reformasi birokrasi 6) Pengembangan peraturan perundangan-undangan di bidang PPSDM Kesehatan serta pembinaan dan layanan hukum dilandaskan pada azas berkeadilan dengan memperhatikan perundang-undangan yang terkait 7) Peningkatan penataan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDM kesehatan mengacu pada perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan 8) Pengembangan kebijakan kehumasan ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan pada azas keterbukaan 9) Peningkatan pengelolaan keuangan ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10) Peningkatan penatausahaan barang milik negara ditujukan untuk pengelolaan kekayaan negara untuk menghasilkan laporan barang milik negara yang akurat dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangundangan 11) Peningkatan upaya penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional diarahkan dalam mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi keuangan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, membawahi 5 eselon II, dan masing-masing eselon II mempunyai sasaran yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

114


a. Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Strategi dan kebijakan Sekretariat Badan PPSDM mengacu pada strategi dan kebijakan Badan PPSDM Kesehatan

b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Strategi & Kebijakan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, adalah: 1) Strategi: a) Penguatan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang strategis dan sebagai kunci awal keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Penguatan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dilakukan dengan memantapkan metode perencanaannya, peningkatan kemampuan para pengelola PPSDM kesehatan di pusat dan daerah, serta dengan mengupayakan data dan informasi terkait yang akurat dan terpercaya. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan upaya pokok lainnya dari pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan juga harus memperhatikan kecenderungan masalah kesehatan di masa depan dan rencana pembangunan kesehatan. b) Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan. Untuk mengatasi disparitas ketersediaan SDM kesehatan antar wilayah, pendayagunaan SMD kesehatan yang meliputi pendistribusian/pemerataan, Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

115

pemanfaatan dan pengembangan SDM kesehatan diutamakan pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), serta daerah yang kurang diminati. Guna menjamin hak SDM keshatan, dikembangkan pola pengambangan karir, sistem insentif dan peningkatan kemampuan melalui pelatihan. c) Penguatan manajemen dan peningkatan dukungan sumber daya. Upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan termasuk perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dilakukan melalui: (1) perencanaan kebijakan dan program, (2) penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, (3) pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuanpara pengelola PPSDM kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu perlu juga didukung dengan pembiayaan dan sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan, dan penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan sangat penting.

2) Kebijakan: a) Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan kemapuan

116


pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan b) Perencanaan SDM kesehatan dilakukan dengan berbasis data dan informasi tentang SDM kesehatan, pembangunan kesehatan dan sektor lain terkait yang akurat, terpercaya dan tepat waktu c) Upaya pemerataan SDM kesehatan dilakukan melalui pemantapan perencanaan pelaksanaan pendayagunaan SDM kesehatan. Untuk kepentingan pelayanan publik di DTPK dan DBK dilakukan pengaturan pemberian imbalan sesuai dengan keperluan dan kemapuan keuangan negara d) Pengembangan SDM kesehatan dalam kerangka pendayagunaannya dilakukan terutama melalui pengembangan karir e) Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri dilakukan dengan memperhatikan pangsa pasar, peningkatan kompetensi, dan pengakuan kesetaraan tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di dalam negeri f)

Pengembangan program internsip bagi dokter dalam rangka pemantapan mutu profesi dokter yang baru lulus, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan program pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

g) Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dalam negeri dilakukan dengan penekanan pada pembinaan dan pengawasan h) Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan melaui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di dalam negeri yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat


117

termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri i)

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan, keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1) Strategi Pusdiklat Aparatur adalah:

a) Penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan perlu direncanakan secara memadai yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan standar pelayanan kesehatan.

b) Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan. Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi institusi diklat dan pelatihan serta kendali mutu pelaksanaan pelatihan yang telah terakreditasi. Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan dalam penyelenggaraan diklat diarahkan untuk memperoleh sertifikasi mutu internasional.

c) Peningkatan pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan.

118


Pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi kepada semua pemangku kepentingan. Dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan juga diperlukan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antar pemangku kepentingan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pengendalian serta penilaian pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan.

d) Pengembangan sumber daya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan. Sumberdaya manusia, baik tenaga pelatih (widyaiswara, instruktur, fasilitator) maupun tenaga kediklatan perlu terus ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya. Demikian pula sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perlu terus ditingkatkan. Sumber daya pembiayaan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan perlu digali dari berbagai sumber, dialokasikan secara benar, serta dipergunakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.

2) Kebijakan:

a) Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur kesehatan yang kompetens dalam menyelenggarakan pembangunan dan palayanan kesehatan

b) Pendidikan

dan pelatihan aparatur kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dan bekelanjutan serta merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan karir aparatur kesehatan.

c) Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan perlu direncanakan yang didasarkan atas kejian kebutuhan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

119

Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan yang akurat serta tepat waktu

d) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan menggunakan metode dan pendidikan dan pelatihan yang tepat guna

teknologi

e) Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan dilakukan melalui kemitraan antar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah dan pemerintah daerah secara lintas sektor, dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

1) Strategi Pusat

Pendidikan

dan

Pelatihan

Tenaga

Kesehatan, adalah: a) Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan SDM Kesehatan. Mutu pengadaan SDM Kesehatan ditingkatkan mealui akreditasi institusi pendidikan dan pelatihan, serta akreditasi pelatian kesehatan. Evaluasi pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengadaan SDM Kesehatan sangat diperlukan terutama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Organisasi Profesi. b) Penguatan Manajemen dan Peningkatan Dukungan Sumber Daya.

120


Upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang dilakukan melalui: Perencanaan kebijakan dan program Penggerakan pelaksanaan dan pengawasan Pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu, perlu juga didukung dengan pembiayaan, sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan, dan penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPPSDMK seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan sangat penting.

2) Kebijakan: a) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan yang dilaksakan secara berkelanjutan b) Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan tenaga kesehatan berbasis data dan informasi pendidikan tenaga kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan standar nasional pendidikan c) Perencanaan dan pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kejian kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan tenaga kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi diklat yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan Modul Strategi dan Kebijakan Organisasi

121

menerapkan prinsip berkesinambungan.

peningkatan

mutu

yang

d) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri e) Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui akreditasi institusi pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidik f) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dilakukan dengan peningkatan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan dan pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.

e. Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Strategi dan kebijakan Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, adalah: 1) Strategi: a) Penguatan kualitas perencanaan dan program kegiatan standardisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan. b) Pengembangan standardisasi SDM kesehatan. c) Penjaminan mutu sertifikasi SDM kesehatan. d) Pengembangan kesehatan.

122

pendidikan

berkelanjutan


SDM

e) Penguatan manajemen dan peningkatan dukungan standardisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan 2) Kebijakan: a) Standarisasi kompetensi SDM kesehatan terutama tenaga kesehatan dilakukan dengan mangcu pada kebutuhan pelayanan kesehatan b) Sertifikasi SDM kesehatan selain dokter dan dokter gigi dilaksanakan melalui proses iji kompetensi dalam rangka pengawasan mutu SDM kesehatan terutama tenaga kesehatan c) Pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan melalui pelaksanaan program tugas belajar bagi SDM kesehatan termasuk PPDS/PPDGS dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan dan IPTEK d) Standarisasi dan sertifkasi SDM kesehatan, pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat termasuk swasta, serta pemangku kepentingan di luar negeri e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, mengingkatkan dukungan sumberdaya (SDM, dana, dan sarana prasarana yang mamadai), pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.


123

DAFTAR PUSTAKA

o o o o o o o o o o o o o

Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Kemenkes RI tahun 2010 Kebijakan Pengawasan Itjen Kemenkes RI tahun 2012 Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 Rencana Aksi Program BPPSDMK tahun 2010 – 2014 RAP Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2010 - 2014 RAK Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Tahun 2010 - 2014 RAK Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Biantang Tahun 2010 – 2014 RAK Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung Tahun 2010 - 2014 RAK Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2010 - 2014 RAK Direktorat Penyehatan Lingkungan Tahun 2010 – 2014 Rencana Aksi Program Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2010 – 2014 Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2013 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2013

o

124


MODUL STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2013

Recommend Documents