Rencana Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Diploma III Bidang Kesehatan Kepala Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan
Latar Belakang 1. UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma III. 2. Memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga kesehatan untuk penyesuaian menjadi Diploma III. 3. Sekitar 74.601 PNS (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, analis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi dll) yang berpendidikan di bawah Dipoloma III, di RS, puskesmas dan fasyankes lainnya di 34 provinsi.
Dampak Apabila dalam 6 tahun sejak diundangkan belum memiliki kualifikasi minimal Diploma III maka Bagi tenaga kesehatan tersebut : 1. Menjadi asisten tenaga kesehatan 2. Tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan 3. Harus bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan Bagi fasyankes tempat dia bekerja : 1. Fasyankes tidak lagi sesuai standar akreditasi 2. Timbul potensi masalah hukum bagi fasyankes yang mempekerjakan asisten tenaga kesehatan 3. Diperlukan pengaturan pelaksanaan supervisi kepada asisten tenaga kesehatan
Data Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III Seluruh Indonesia
North Kalimantan
Sumber : BKN 2015
Data Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III Seluruh Indonesia
• • • • • • • • •
Bidan (D1) : 19.608 Perawat (SPK) : 38.944 Farmasi (SMF) : 5.282 Gizi (SPAG) : 434 Kesling (SPPH) : 2.461 Perawat Gigi (SPRG) : 3.971 Pikes (SMA + Pelatihan RM) : 339 TLM (SMAK) : 2.935 Lainnya : 627
Sumber : BKN 2015
Data per Provinsi
Total: 74.601
Program yang dikembangkan
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016
Program Afirmasi Yang Dikembangkan Program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan dibawah Diploma III
Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud No 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
5.
Permenkeu Nomor 168 tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pada Kementerian negara/Lembaga
6.
Permenristek Dikti No 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
7.
Permenkes Nomor 41 tahun 2106 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Tujuan 1. Mendorong nakes lulusan pendidikan dibawah Diploma III utk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma III 2. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi nakes sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu nakes
Program Percepatan
(Menurut Permenristek Dikti 26/2016 dan Permenkes 41/2016) • • •
•
Dilaksanakan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) RPL bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran Kekurangan sks setelah dilakukan RPL pemenuhan dilakukan melalui pendidikan formal, yakni melalui : • Pendidikan secara tatap muka, dan • Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pada akhir masa pendidikan setiap peserta program percepatan harus melakukan uji kompetensi sesuai ketentuan
Penyelenggaraan Program Jenis Tenaga yg ditingkatkan kualifikasi melalui program percepatan : 1. 2. 3. 4.
Bidan Farmasi Perawat Teknisi Laboratorium Medik 5. Gizi
6. 7. 8. 9.
Perawat Gigi Sanitarian/Kesling Perekam Medis Teknisi Transfusi Darah
Diagram Alur Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan menetapkan Menetapkan kuota nasional tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi yang telah di validasi
Dinkes Provinsi Melakukan rekapitulasi calon peserta program percepatan yang sudah di validasi oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota Mengajukan usulan calon peserta Program Percepatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan
Calon Peserta Program
Calon Peserta Program yang memiliki jenjang pendidikan tinggi (D1)
Calon Peserta Program yang memiliki kualifikasi jenjang pendidikan menengah
Alih Kredit pengakuan CP pendidikan formal melalui penilaian ekivalensi (Program RPL)
Asesmen dan Rekognisi pengakuan CP pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja Pprogram RPL)
Perolehan kredit dan pembebasan sebagian mata kuliah
Proses pembelajaran di PT (1-2 Thn)
Dinkes Kabupaten/Kota Melakukan identifikasi, pengumpulan dan validasi data tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah Diploma III, bekerja di fasyankes dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil
tidak
ya
Lulus?
Ijazah
PT Penyelenggara • Program percepatan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yg menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan • Syarat perguruan tinggi penyelenggara: • Memiliki izin sesuai ketentuan • Memiliki program studi yg terakreditasi minimal B utk program studi yg akan menyelenggarakan program percepatan
Peserta Program • Lulusan jenjang pendidikan menengah atau Diploma I bidang kesehatan • Telah menjalankan keprofesiannya di fasilitas pelayanan kesehatan paling sedikit 5 tahun sebagai tenaga kesehatan pada saat dilakukan asesmen RPL • Mendapatkan izin atasan langsung • Setelah menyelesaikan program percepatan peserta program harus kembali ke unit kerja asal • Dalam hal peserta program harus pindah ke unit kerja lain, maka dia harus bekerja dengan tugas yang sama dengan di unit kerja asal
Pembiayaan • Pembiayaan penyelenggaraan program percepatan bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang tidak mengikat • Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta dengan status aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri • Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada institusi pendidikan berupa uang pendidikan • Besaran bantuan biaya disesuaikan dengan anggaran yg tersedia
Proyeksi Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Kelas Tatap Muka PJJ Total
0
0
372 372
5.400
5.400
5.400
5.400
21.600
584
14.090 16.100 12.965 8.890
53.001
584
19.490 21.500 18.365 14.290 74.601
Sebaran Data Calon Peserta Program Tahun 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Kepulauan Bangka Belitung Riau Kepulauan Riau Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Grand Total
Bidan 377 634 152 202 105 108 32 97 7 125 80 67 257 481 44 532 78 81 354 124 137 158 47 15 9 90 158 69 81 24 116 27 207 47 5,122
Farmasi 58 94 62 35 40 32 10 36 4 22 13 15 147 181 38 194 48 24 40 23 86 24 28 4 2 32 10 13 18 4 5 3 22 11 1,379
Gizi 5 5 1 5 2 7 2 3 2 1 1 10 7 1 9 1 3 2 6 10 3 1 1 3 1 4 1 1 9 2 3 3 113
KL 40 27 6 35 9 31 2 10 0 14 4 5 52 34 4 62 23 17 20 22 45 10 12 1 3 19 37 14 32 20 16 7 7 3 642
JUMLAH NAKES Lainnya Perawat 3 549 9 899 2 216 2 268 12 156 0 195 113 249 21 11 213 1 136 1 130 4 780 12 536 4 94 36 768 4 228 2 166 11 483 2 305 4 180 3 249 0 180 49 0 73 15 321 6 297 4 335 1 280 6 103 1 445 1 118 2 716 2 328 164 10,179
Perawat Gigi 51 63 30 42 14 31 6 27 2 29 15 26 86 82 23 97 40 24 63 46 49 33 18 4 6 38 11 17 31 11 4 4 8 6 1,036
Pikes 0 6 1 1 2 3 1 7 1 22 4 17 0 3 2 2 0 8 8 0 0 1 88
TLM 48 53 30 24 7 34 4 37 1 13 5 9 32 66 22 70 16 21 10 43 21 9 13 4 6 36 9 8 6 5 4 1 78 19 766
Total 1,131 1,792 500 613 347 442 169 460 35 430 263 254 1,370 1,421 234 1,787 438 342 986 573 532 496 299 78 99 561 527 464 448 174 598 164 1,044 420 19,490
Kegiatan yg sudah dilaksanakan 1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan 2. Kemenkes bersama dengan tim RPL Kemristek Dikti, Institusi Diknakes, OP, dan AIP, sudah menyusun : •
•
Juknis Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk kualifikasi Tenaga Kesehatan, dan Prosedur Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk 8 jenis tenaga kesehatan
3. Uji Coba asesmen RPL bidang Kesehatan 4. Sosialisasi Program Percepatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, BKD Provinsi, Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan
Kegiatan yg sedang dan akan dilaksanakan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyiapan sistem pembelajaran Penyiapan bantuan biaya pendidikan (SPP) Penyiapan institusi penyelenggara pendidikan Penyiapan dosen, tutor, lahan praktik dan instruktur klinik Workshop /Pelatihan Asesor Usulan calon peserta program dari Dinas Kesehatan Provinsi Rekruitmen dan Penilaian RPL Calon Peserta Program Penetapan peserta program Persiapan Proses Pembelajaran Program Percepatan
Dukungan Yang Diharapkan Dalam Pelaksanaan Program Afirmasi
KERJASAMA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
Kemenristek dan Dikti
Kemenpan RB
ORGANISASI PROFESI, ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PERGURUAN TINGGI : POLITEKNIK KESEHATAN UNIVERSITAS TERBUKA, INSTITUSI DIKNAKES LAIN
Peran Kementerian Ristek Dikti Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Nakes • Penyiapan Penyelenggaraan Program: • Penetapan Petunjuk Teknis RPL Bidang Kesehatan • Penetapan Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara RPL • Penetapan PT Penyelenggara Pendidikan (akreditasi A/B) dan PT mitra (akreditasi C) • Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan melalui konsorsium untuk wilayah yang hanya memiliki PT Bidang Kesehatan dengan akreditasi C
• Pembinaan akademik • Penjaminan Mutu
Peran Kemenpan RB Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Nakes • Penyiapan Regulasi • Pendidikan dalam jabatan • Pengakuan dan penyesuaian ijazah
Peran BKN/BKD Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Nakes • pengakuan dan penyesuaian ijazah
Peran Kemendagri Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Nakes • Izin bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan • Dukungan Pembiayaan melalui Pemerintah Daerah • Penyiapan Lahan Praktik dan tutor untuk ASN Daerah
Terima Kasih
