Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan
Disampaikan 0leh : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
OUTLINE Pendahuluan Program Yang Dikembangkan Pendidikan Formal setelah RPL
Peta Jalan Program Percepatan Kuota Calon Peserta Program Th 2017
Mekanisme Usulan Peserta Program Jadwal Penyelenggaraan Program
Pendahuluan Latar Belakang 1. UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma III.
2. Memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga kesehatan untuk penyesuaian menjadi Diploma III. 3. Data BKN (2015), sekitar 74.601 PNS (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, analis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi dll) yang berpendidikan di bawah Dipoloma III, di RS, puskesmas dan fasyankes lainnya di 34 provinsi.
Dampak Apabila dalam 6 tahun sejak diundangkan belum memiliki kualifikasi minimal Diploma III maka dampak :
bagi tenaga kesehatan tersebut : 1. Menjadi asisten tenaga kesehatan 2. Tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan 3. Harus bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan bagi fasyankes tempat dia bekerja : 1. Fasyankes tidak lagi sesuai standar akreditasi 2. Timbul potensi masalah hukum bagi fasyankes yang mempekerjakan asisten tenaga kesehatan 3. Diperlukan pengaturan pelaksanaan supervisi kepada asisten tenaga kesehatan
Data Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III Seluruh Indonesia
North Kalimantan
Sumber : BKN 2015
Data Tenaga Kesehatan Dibawah Diploma III Seluruh Indonesia
• • • • • • • • •
Bidan (D1) : 19.608 Perawat (SPK) : 38.944 Farmasi (SMF) : 5.282 Gizi (SPAG) : 434 Kesling (SPPH) : 2.461 Perawat Gigi (SPRG) : 3.971 Pikes (SMA + Pelatihan RM) : 339 TLM (SMAK) : 2.935 Lainnya : 627
Sumber : BKN 2015
Data per Provinsi
Total: 74.601
Program yang
dikembangkan PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016
Tujuan 1. Mendorong nakes lulusan pendidikan dibawah Diploma III utk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma III 2. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi nakes sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu nakes
Program Percepatan Pendidikan Dilaksanakan melalui
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Mengacu pada Permenristek Dikti 26/2016 dan Permenkes 41/2016 Permenristekdikti No 26 Th 2016 Pasal 1 ayat 1 : ‘Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal’.
Waktu pendidikan paling sedikit ditempuh selama 1 (satu) semester.
Masing-masing peserta akan bervariasi antara 1 s.d 4 semester tergantung pada jenis pendidikan dan hasil asesmen RPL.
Pada akhir masa pendidikan setiap peserta program percepatan harus melakukan uji kompetensi sesuai ketentuan
• Penyelenggara Program RPL adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri atau Swasta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau. • PT Penyelenggara Program yang sudah ditetapkan terdiri atas: 1. PT rayon, sebanyak 30 PT 2. PT subrayon, sebanyak 387 PT; dan 3. PT mitra sebanyak 55 PT • Selanjutnya, Penyelenggaraan RPL merupakan kewenangan perguruan tinggi rayon dan sub rayon, yang pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Program percepatan Peningkatan Kualifikasi Akademik Tenaga Kesehatan dalam Jabatan melalui RPL
Prosedur Pengakuan RPL Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan menetapkan Menetapkan kuota nasional tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi yang telah di validasi
Dinkes Provinsi Melakukan rekapitulasi calon peserta program percepatan yang sudah di validasi oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota Mengajukan usulan calon peserta Program Percepatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan
Calon Peserta Program
Calon Peserta Program yang memiliki jenjang pendidikan tinggi (D1)
Calon Peserta Program yang memiliki kualifikasi jenjang pendidikan menengah
Alih Kredit pengakuan CP pendidikan formal melalui penilaian ekivalensi (Program RPL)
Asesmen dan Rekognisi pengakuan CP pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja Pprogram RPL)
Perolehan kredit dan pembebasan sebagian mata kuliah
Proses pembelajaran di PT (1-2 Thn)
Dinkes Kabupaten/Kota Melakukan identifikasi, pengumpulan dan validasi data tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah Diploma III, bekerja di fasyankes dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil
tidak
ya Lulus?
Ijazah
ALIH KREDIT
Aplikasi : Ijazah dan Transkrip serta Silabus
Asesmen Ekivalensi : Isi dan Capaian pembelajaran MK Rekognisi Pembebasan mata kuliah hasil alih kredit(Jmlh SKS)
KONSULTASI
APLIKASI
ASESMEN
REKOGNISI
ASESMEN DAN REKOGNISI
Aplikasi : Dokumen portofolio
Asesmen: Portofolio, bertanya, observasi dll Rekognisi : Pembebasan mata kuliah hasil rekognisi(Jmlh SKS)
1. Latar belakang pendidikan calon peserta : Diploma Satu Kebidanan bagi bidan; Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi asisten apoteker; Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat; Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi perawat gigi; Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) bagi tenaga teknologi laboratorium medik; Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) dan/atau Diploma Satu Ahli Gizi bagi tenaga gizi; Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian; atau Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesinya (bagi perekam medis dan informasi kesehatan)
2. Telah memberikan pelayanan kesehatan paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Tenaga Kesehatan;
3. Memperoleh izin dari pembina kepegawaian bagi ASN atau atasan langsung bagi non ASN;
Proses Penilaian/Asesmen
Ujian lisan
JENIS BUKTI PENDUKUNG Tidak langsung, misal: Tambahan, misal: Penilaian terhadap hasil Pernyataan tertulis dari pelamar pekerjaan Laporan tertulis dari
Mendemontrasikan ketrampilannya
Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan
Langsung, misal: Observasi langsung
Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan
penyelia/supervisor/ pembimbing Catatan harian aktivitas pekerjaan (log book) Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh pelamar ketika pelamar bekerja
Kriteria hasil asesmen untuk: Pengakuan CP yang diperoleh melalui Alih Kredit dinyatakan dengan pernyataan “Alih Kredit”, sedangkan Pengakuan hasil asesmen pengakuan CP melalui Asesmen dan Rekognisi dinyatakan dengan pernyataan“Lulus” atau “Gagal”.
Pengakuan hasil asesmen diatur sebagai berikut : Maksimal jumlah kredit yang diakui 85% dari total kredit yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi Diploma III. Sisa kredit sebanyak 15% yang meliputi 3 area yaitu area etika profesi, regulasi dan pembaruan IPTEK keprofesian, harus ditempuh melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.
Pendidikan Formal Setelah RPL
NAKES MENGIKUTI RPL OLEH PERGURUAN TINGGI ALIH KREDIT
BEBAS KREDIT
SISA KREDIT
MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL Pendidikan Tatap Muka
PJJ Poltekkes
IJAZAH D3
Program Afirmasi
1
Pendidikan Formal Setelah RPL
Pendidikan
Secara tatap muka
• Dapat dilaksanakan di semua Institusi Diknakes yg memenuhi syarat • Berlaku semua ketentuan pendidikan tinggi • Dilaksanakan diluar jam kerja pegawai atau setelah pegawai menyelesaikan pelayanan/ tugas ditempat kerja, misal : • Senin – jum’at (jam 14 – 18) • Sabtu (jam 08 – 18) • Saat ini dikenal dengan istilah kelas karyawan • ……….. Poltekkes sudah melaporkan sebagai penyelenggara kelas karyawan, dengan total peserta sebanyak 1.128 orang
2
Pendidikan Formal Setelah RPL
Pendidikan Jarak Jauh
•
PJJ yang diselenggarakan harus memperoleh izin Kemenristek Dikti berupa izin Program Studi penyelenggara PJJ.
•
Program studi yang telah memperoleh izin PJJ adalah Program Studi DIII Keperawatan dan DIII Kebidanan pada Poltekkes Kemenkes Kupang (No….) dan Poltekkes Kemenkes Kaltim (No…)
•
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 109 th 2013, Poltekkes Kemenkes Kaltim dan Kupang dapat menyelenggarakan PJJ masing masing di 3 Provinsi
•
PJJ dapat dilaksanakan tidak berbatas waktu, bisa kapan saja dan dimana saja karena PBM menggunakan fasilitas IT
•
Saat ini jumlah peserta PJJ di Poltekkes Kemenkes Kupang sebanyak 403 orang dan di Poltekkes Kemenkes Kaltim sebanyak 182 orang
Pendidikan Formal Setelah RPL
3
•
• •
Pendidikan
Afirmasi (Gabungan Tatap Muka dan PJJ
Diselenggarakan dengan menggabungkan metode tatap muka dan PJJ (PJJ mata kuliah) PJJ Mata kuliah dapat dilaksanakan tanpa izin khusus dengan Ketentuan jumlah SKS yang di PJJ kan tidak lebih dari 50% SKS Peserta program afirmasi mengikuti kegiatan pembelajaran melalui: a. Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. b. Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar. c. Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik klinik di tempat kerja masing masing atau di fasyankes yang tidak berjauhan dg tempat kerja.
• • •
Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan peraturan akademik institusi penyelenggara dengan mempertimbangkan fleksibilitas dari kendala calon peserta Ijazah diterbitkan oleh Institusi Pendidikan Rayon dan Sub Rayon Uji kompetensi bagi peserta program
Peta Jalan
Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Dari Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III
PJJ Poltekkes sudah mulai
Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes
Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes
2014
2015
2016
Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan melalui RPL
2017
2018
2019
2020
Peserta & Proyeksi Peserta Program Percepatan Pendidikan Th 2014-2020 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Kelas Karyawan
0
0
0
1.128
1.500
1.500
1.500
PJJ
86
372
584
1.170
1.500
1.500
1.500
-
-
17.192
27.620
36.319
71.601
372
584
19.490
30.620
37.819
74.601
Program Afirmasi
Total
86
Jumlah Peserta Program Percepatan Pendidikan melalui RPL Th 2017 (Kelas Karyawan, PJJ dan Afirmasi) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
PROVINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Pranata Lab Medik
Perawat
Bidan
Farmasi
Perawat Gigi
Sanitarian
143 573 649 120 110 693 392 207 40 85
919 389 319 177 244 443 563 115 40 17
40 107 0 75 0 40 0 33 36
82 69 90
166 55 31
101 131
40 141 0 30 0
128 122 40 15 0
67 280 441
7 134 240
68 233 240
88 66 70
565
303
0
275 784 582 180 253 657
138 511 205 180 102 168
69 75 0 0 120 132
40 11 220
31 1 260 23 21 1 88 122
57 11 169 179
Gizi
Perekam Medis 0 0 0
0 57 14 17 0
50 47 16 30 0 17 27 13 7
5 90 127
40 29 96 149
29 75 104
22 0 98
1,400 1,341 1,236 402 585 1,513 1,036 430 123 102 40 315 1,037 1,469
157
72
75
46
23
1,241
47 55 106 0 88
23 0 123 13 41 44
23 15 53 18 36
0
128 148 0 139
575 1,568 1,217 391 779 1,001
0 9 0
0
0
0
13 3 7
0 1 0
28 9 0 0
36
36
35
0 0
0 74
0 8
4 3 0 56
1 0 0
84
73
0 0 0 0 0
0 0 0
Total
84 25 571 23 217 25 257 439 73
TOTAL
19,490
Mekanisme Usulan Program Percepatan Pendidikan Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan menetapkan Menetapkan kuota nasional tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi yang telah di validasi
Dinkes Provinsi Melakukan rekapitulasi calon peserta program percepatan yang sudah di validasi oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota Mengajukan usulan calon peserta Program Percepatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan
Calon Peserta Program
Calon Peserta Program yang memiliki jenjang pendidikan tinggi (D1)
Calon Peserta Program yang memiliki kualifikasi jenjang pendidikan menengah
Alih Kredit pengakuan CP pendidikan formal melalui penilaian ekivalensi (Program RPL)
Asesmen dan Rekognisi pengakuan CP pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja Pprogram RPL)
Perolehan kredit dan pembebasan sebagian mata kuliah
Proses pembelajaran di PT (1-2 Thn)
Dinkes Kabupaten/Kota Melakukan identifikasi, pengumpulan dan validasi data tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah Diploma III, bekerja di fasyankes dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil
tidak
ya Lulus?
Ijazah
JADWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN TH 2017 No
Kegiatan
1
Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2017
Pusdik SDM Kesehatan
Maret 2017
2
Sosialisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2017
Unit Utama Kemenkes/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri
Maret - April 2017
3
Koordinasi PT Penyelenggara Program Percepatan
Pusdik SDM Kesehatan
Maret 2017
4
Penetapan data calon peserta program percepatan ke PT penyelenggara program sesuai dengan kuota dan lokasi PT (tembusan Pusdik SDM Kesehatan)
Unit Utama Kemenkes/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri
April – Mei 2017
5
Proses Penerimaan Calon Peserta Program Percepatan melalui RPL (termasuk asesmen RPL)
PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)
Mei-Juni 2017
6
Penerbitan SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang hasil asesmen RPL Penerbitan SK penetapan calon peserta program percepatan sesuai hasil asesmen RPL yang disampaikan ke Pusdik SDM Kesehatan
PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon) PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)
Juni - Juli 2017
8
Penerbitan SK Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2017
Pusdik SDM Kesehatan
Agustus 2017
9
Perkuliahan
PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)
September 2017 - Februari 2018
7
Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
Juli 2017
KERJASAMA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
Kemenristek Kemenristek dan dan Dikti Dikti
Kemenpan Kemenpan RB RB
1. 1. Penyiapan Penyiapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program: Program: Penetapan Petunjuk Petunjuk Teknis Penetapan Teknis RPL Bidang RPL Bidang Kesehatan Kesehatan Penetapan Perguruan Perguruan Penetapan Tinggi (PT) Penyelenggara Tinggi RPL (PT) Penyelenggara RPL Penetapan PT PT Penetapan Penyelenggara Penyelenggara Pendidikan Pendidikan 2. Pembinaan akademik 2. 3. Pembinaan Penjaminan akademik Mutu 3. Penjaminan Mutu
Penyiapan Regulasi Penyiapan Regulasi dalam Pendidikan dalam Pendidikan jabatan jabatan dan dan Pengakuan Pengakuan penyesuaian ijazah penyesuaian ijazah
pengakuan dandan penyesuaian pengakuan 1. Izin bagi pegawai untuk penyesuaian ijazah mengikuti pendidikan ijazah 2.
Dukungan Pembiayaan melalui Pemerintah Daerah
3.
Penyiapan Lahan Praktik dan tutor untuk ASN Daerah
ORGANISASI PROFESI, ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PERGURUAN TINGGI : POLITEKNIK KESEHATANINSTITUSI DIKNAKES LAIN
Terima Kasih
