MEKANISME PENAPISAN UNTUK MEKANISME PENAPISAN UNTUK PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
WARGA NEGARA ASING KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK BADAN PPSDM KESEHATAN, KEMENKES RI
Disajikan dalam Seminar Kebijakan Memperbolehkan Tenaga Kesehatan g Asing g ke Indonesia Bangsa Jakarta, 12 April 2011
RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2010‐ KEMENKES 2010‐2014 MENINGKATKAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK YG MERATA& TERPADU PEMENUHAN SDMK YG MENCAKUPI DLM JUMLAH,JENIS &KUALITASNYA, SERTA TERDISTRIBUSINYA SECARA EFEKTIF SESUAI DGN KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA ADIL,UTAMANYA DTPK & DAERAH BERMASALAH KESEHATAN
2
RENCANA AKSI BPPSDMK RENCANA AKSI BPPSDMK 2010‐‐2014 2010 1. PENGUATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK 2. PENINGKATAN & PENGEMBANGAN PENGADAAN SDMK 3. PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN SDMK 4. PENGUATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN MUTU SDMK 5 PENGUATAN MANAJEMEN & PENINGKATAN SDMK 5.
3
KEGIATAN BADAN PPSDM KEGIATAN BADAN PPSDM KESEHATAN 2010‐‐2014 KESEHATAN 2010 1. 2 2. 3. 4.
PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDMK PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR PENDIDIKAN & PELATIHAN NAKES STANDARISASI, SETIFIKASI & PENINGKATAN MUTU SDMK 5. KEBIJAKAN & MANAJEMEN SDMK
4
KEGIATAN PUSRENGUN SDMK G S G S TKWNA TKWNA DI INDONESIA DI INDONESIA • SASARAN SASARAN : JUMLAH REKOMENDASI TKWNA YANG AKAN BEKERJA DI DALAM NEGERI SEBANYAK 1200 ORANG
5
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN 1. MEMPERHATIKAN PRIORITAS SITUASI DAERAH DI DALAM NEGERI ( UPAYAKAN BRAIN CIRCULATION BUKAN BRAIN DRAINED ) BUKAN BRAIN DRAINED ) 2. PRIORITAS PEMENUHAN SDMK DALAM NEGERI 3. MEMPERHATIKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN MEMPERHATIKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH SERTA ANTAR LEMBAGA/KEMENTERIAN 4 MEMBERDAYAKAN SELURUH KOMPONEN 4. MEMBERDAYAKAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT TERMASUK PIHAK SWASTA 5. PENDAYAGUNAAN SDMK KE LUAR NEGERI 6. PENDAYAGUNAAN TKWNA 6
PERMENKES NO PERMENKES NO 1144/MENKES/PER/VIII/2010 • TUPOKSI BADAN PPSDM KESEHATAN PASAL 756 (TUGAS) BADAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN&PEMBERDAYAAN SDMK PENGEMBANGAN&PEMBERDAYAAN SDMK.
7
PASAL 757 (FUNGSI) PASAL 757 (FUNGSI) • PENYUSUNAN KEBIJAKN TEKNIS, RENCANA & PROGRAM , PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAGUNAAN SDMK • PELAKSANAAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK • PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, DAN , • PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
8
TUPOKSI PUSRENGUN TUPOKSI PUSRENGUN PASAL 778 ( TUGAS ) S 8( G S) Æ MELAKSANAKAN PENYIAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS & PELAKSANAAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK DI BIDANG PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDMK 9
PASAL 779 ( FUNGSI ) PASAL 779 ( FUNGSI ) A.PENYIAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, A PENYIAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS RENCANA & PROGRAM PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK DI BIDANG PERENCANAAN PEMBERDAYAAN SDMK DI BIDANG PERENCANAAN SDMK, PENDAYAGUNAAN SDMK DALAM NEGERI & PENDAYAGUNAAN SDMK INDONEIA DI LUAR NEGERI SERTA PENDAYAGUNAAN SDMK ASING DI INDONESIA
10
B.PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK, PENDAYAGUNAAN SDMK DALAM NEGERI & PENDAYAGUNAAN SDMK NEGERI & PENDAYAGUNAAN SDMK INDONESIA DI LUAR NEGERI, SERTA PENDAYAGUNAAN SDMK ASING DI PENDAYAGUNAAN SDMK ASING DI INDONESIA
11
C PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN C. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDMK DI BIDANG PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDMK DALAM NEGERI & SDMK INDONESIA DI LUAR NEGERI SERTA SDMK ASING DI INDONESIA D. PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA PUSAT
12
IV. DASAR HUKUM ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
UU No 9/1992 UU No 9/1992 UU No 13/2003 UU No 29/2004 UU No 29/2004 UU No 39/2007 UU No 36/2009 UU No 36/2009 PP No 32/1996 PP No 38/2007 PP No 38/2007
:: KEIMIGRASIAN KEIMIGRASIAN : TENAGA KERJA : PRAKTEK KEDOKTERAN : PRAKTEK KEDOKTERAN : KETENAGAAN : KESEHATAN : KESEHATAN : TENAGA KESHATAN : PEMBAGIAN URUSAN : PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH (PROV/KAB/KOTA) DAERAH 13
Lanjutan.. ¾ PP NO. 36/2010 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
: BIDANG USAHA TERBUKA DAN TERTUTUP PERKONSIL NO. 37/2007 : ALIH TEKNOLOGI TKWNA PERMENKES NO. 161/2010 : REGISTRASI TENAGA KESEHATAN PERMENKES NO. 317/2010 : PENDAYAGUNAAN TKWNA PERMENKES : TENTANG STANDAR PROFESI PERMENKES N0 221/2011 : MTKI. M U BILATERAL/TRILATERAL MoU BILATERAL/TRILATERAL
14
MEKANISME • HASIL PERTEMUAN DGN LINTAS SEKTOR TERKAIT PENDAYAGUNAAN TKWNA , HOTEL , AMBHARA, 5 APRIL 2011 : HARMONISASI ALUR KERANGKA PIKIR HARMONISASI ALUR KERANGKA PIKIR PENDAYAGUNAAN TKWNA ACUAN PEDOMAN PENDAYAGUNAAN TKWNA 15
LANJUTAN… • MATRIK PENDAYAGUNAAN TKWNA LINTAS SEKTOR • ALUR PENDAYAGUNAAN TKWNA ALUR PENDAYAGUNAAN TKWNA
16
ALUR PENDAYAGUNAAN TKWNA ALUR PENDAYAGUNAAN TKWNA
17
MATRIK PENDAYAGUNAAN TKWNA LINTAS SEKTOR KEMKES SMBR DATA *)
Permohonan
PEMO‐ HON
DINKES K/K
C
U C
Verifikasi Pemohon Data Kebutuhan Data Kebutuhan
C
Evaluasi Kebutuhan *)
Badan PPSDM
Sekjen
GIKIA
BUK
NAKER
IMIGRASI
U
U
KEMKUM HAM
KBRI
U
C
U
U
U
U
C
U
U
U
U
C
U
U
U
Persetujuan
ORG PROFESI KEMDIK‐ KKI/ MTKI PENGRS NAS MKKI/KOL PST DATA PUSAT
C
U
U
U
U
C
Pengantar RPTKA
C
RPTKA C
Evaluasi Provider
C
C
C
C
U
C
U
U
Evaluasi Hankam Evaluasi Hankam U
Persetujuan Ipoleksosbud
C C
YANKES Permohonan Visa
C
Visa Pddk / Turis
U
C
C U
Evaluasi kompetensi
U
C
C
ALIH IPTEK C
Permohonan
U U
Evaluasi kompetensi Ijin Baksos/Alih Iptek
U
U C
C C
Rekomendasi Kompt
U
Rek Calling Visa
C
Telks Visa
U
U
U
C
U
U
U
C
U
IMTA
U C
PERPANJANGAN IMTA C
Pemohon
U
U
C
Rekomendasi Perpanj. C
Evaluasi
C
U U C
Permohonan Visa U
IMTA
C
C
CATATAN *) Sumber Data
Badan / Organisasi yang menjadi network integrasi data dengan Kemkes, a.l. Dinkes Kab/Kota, PERSI, dst
Keterangan : C = create U = User
18
PENJELASAN MEKANISME 1. PEMOHON (INSTITUSI PENDIDIKAN, RUMAH SAKIT, ORGANISASI, ANGKATAN, KEMENTERIAN/LINTAS SEKTOR) MENGAJUKAN PERMOHONAN UTK SEKTOR) MENGAJUKAN PERMOHONAN UTK MEMPERKERJAKAN TKWNA KEPADA KEMENKES A KEMENKES MELAKUKAN VERIVIKASI DARI PEMOHON A. KEMENKES MELAKUKAN VERIVIKASI DARI PEMOHON B. KEMENKES MENGELUARKAN PERSETUJUAN RPTKA SETELAH MELAKUKAN : SETELAH MELAKUKAN : 2. STUDI KELAYAKAN PROVIDER 3 STUDI KELAYAKAN KEBUTUHAN SDM 3. STUDI KELAYAKAN KEBUTUHAN SDM 19
Lanjutan.. Lanjutan .. C. KEMNAKERTRANS MENGELUARKAN RPTKA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JUGA KELAYKAN HANKAM (4) D. KEMENKES MENGELUARKAN PENGANTAR UNTUK TK‐WNA DENGAN TUJUAN YANKES, ALIH IPTEK, DAN BAKSOS KEPADA MTKI/KKI KEMUDIAN UNTUK / DILAKUKAN EVALUASI KOMPETENSI (5‐6) DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI KOMPETENSI RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI KOMPETENSI UNTUK CALLING VISA Ket ; Evaluasi kompetensi untuk Alih IPTEK dan Ket.; Evaluasi IPTEK dan Baksos secara adminstratif 20
Lanjutan D …
UNTUK TK‐WNA YANKES DILAKUKAN EVALUASI ADAPTASI DENGAN MEMPERGUNAKAN VISA KHUSUS/VISA PENDIDIKAN/VISA TURIS/VISA SOSIAL BUDAYA. ALTERNATIF KE‐2 : EVALUASI KOMPETEN DAN ADAPTASI BISA DILAKSANAKAN SETELAH IMTA ADAPTASI BISA DILAKSANAKAN SETELAH IMTA KELUAR SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN VISA KHUSUS (MASIH DALAM PERENCANAAN DAN KHUSUS (MASIH DALAM PERENCANAAN DAN HARUS DIKOORDINASIKAN DULU INTERKEM)
21
Lanjutan.. Lanjutan .. E. KKI / MTKI MENGELUARKAN IJIN MELAKUKAN IPTEK DAN BAKSOS F. KEMENKES MENGELUARKAN REKOM KOMPETENSI G. KEMNKERTRANS REKOMENDASI CALLING VISA DIKIRIM KE KBRI NEGARA YBS H. TELEX VISA DIKIRIM DARI KBRI NEGARA YBS I. KANTOR IMIGRASI KAB/KOTA MENGELUARKAN KITTAS J. KEMNAKERTRANS MENGELUARKAN IMTA 22
Lanjutan.. Lanjutan .. K . KEMENKES MENGELUARKAN REKOMEMNDASI K . KEMENKES MENGELUARKAN REKOMEMNDASI PERPANJANGAN IMTA SETELAH MELAKUKAN RE‐ EVALUASI KEBUTUHAN (8) ATAU RE‐EVALUASI KOMPETENSI OLEH KKI/MTKI (9) 10. KEMNAKERTRANS MELAKUKAN RE‐EVALUASI IPOLEKSOSBUD SEBELUM DITERBITKAN IMTA PERPANJANGAN
23
TERIMA KASIH
24