Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014 Page 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 1

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Tahun 2014 ini merupakan LAKIP tahun keempat sesuai dengan rentang waktu rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014. Lakip ini melaporkan tentang perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2014 dan berisi informasi akuntabilitas kinerja selama periode 2010 – 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.

Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Standarisasi, Sertifikasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen perencanaan yang mendasari laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2014 ini adalah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014, Penetapan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014 serta Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2010 -2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tanggal 30 Nopember 2010. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu : 1. Persentase Tenaga Kesehatan Yang Profesional Dan Memenuhi Standar Kompetensi 2. Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Mempunyai SDM Kesehatan Sesuai Standar 3. Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Berdasarkan laporan tahunan Badan PPSDM Kesehatan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan selama tahun 2014 telah menyerap DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar 81,96 %. Hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan rata-rata pencapaian ketiga indikator adalah 108,11%. Secara terinci persentase pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut.


Page | ii

NO PROGRAM 1 Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan sebesar 94,94%

INDIKATOR KINERJA a. Jumlah Kab/Kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebesar 102,04% b. Jumlah

standar ketenagaan di pelayanan kesehatan sebesar 100%

fasilitas

c. Jumlah

tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri sebesar 82,78%

2

Meningkatnya Pendidikan dan a. Jumlah aparatur yang telah mengikuti Pelatihan Aparatur sebesar 113,62 pelatihan kepemimpinan dan prasyarat % jabatan, MoT, TOC dan ToT pelatihan teknis, fungsional dan pelatihan manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala nasional dan global yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Aparatur sebesar 101,02% b. Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi sebesar 92,31% c. Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi sebesar 147,54%

3

Meningkatnya Pelaksanaan a. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga yang ditingkatkan kemampuannya sebesar Kesehatan sebesar 95,08% 134,49% b. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen sebesar 78,04% c. Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan sebesar 102,63%

4

Terselenggaranya Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan sebesar 215,86%

a. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan sebesar 134,49% b. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi sebesar 104,17% c. Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebesar 408,91%


Page | iii

NO PROGRAM 5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 124,59%

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebesar 121,67% 2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah sebesar 134,69% 3. Jumlah dokumen UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan sebesar 120,59%

Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 pencapaian 3 (tiga) indikator tersebut mengalami peningkatan. Untuk indikator Persentase Tenaga Kesehatan Yang Profesional Dan Memenuhi Standar Kompetensi, permasalahan yang masih dihadapi adalah untuk perhitungan indikator ini, data numerator diiperoleh dari berbagai sumber (KKI, KFN dan MTKI), namun data denominator nya tidak menggambarkan jumlah total tenaga kesehatan yang ada di Indonesia (terbatas hanya yang bekerja di pemerintahan saja). Penyelesaian permasalahan ini adalah dengan membuat payung hukum agar terbentuk sistem pelaporan tenaga kesehatan yang komprehensif, termasuk di sektor swasta, sehingga dapat diperoleh gambaran data total tenaga kesehatan secara nasional. Indikator kedua yaitu Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Mempunyai SDM Kesehatan Sesuai Standar mengalami peningkatan, namun masih mengalami kendala yaitu implementasi dan operasionalisasi regulasi yang telah ada terkait Sumber Daya Manusia Kesehatan (PP 40 tahun 2014, UU Tenaga Kesehatan, UU Kesehatan dsb) belum sampai pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), sehingga pelaporan kondisi ketenagaan terutama pada fasilitas kesehatan swasta belum dapat berjalan. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi regulasi terkait Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat daerah. Indikator ketiga yaitu Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014, tidak ada penambahan jumlah institusi pendidikan nakes yang memenuhi standar lagi, karena proses akreditasi sudah tidak dilaksakanakan oleh kemenkes. Dengan adanya UU Sisdiknas, proses akreditasi Poltekkes akan dilaksanakan oleh BAN-PT. Dan masa berlaku akreditasi prodi poltekkes yang sudah ada, baru akan berakhir pada tahun 2015. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melakukan persiapan pelaksanaan akreditasi Prodi Poltekkes oleh BAN-PT oleh masing-masing Poltekkes, dan pembinaan oleh pusat.


Page | iv

Berdasarkan hal di atas, maka perlu melakukan upaya penanganan seluruh kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja yang maksimal. Sebagai langkah awal maka upaya yang akan dilaksanakan adalah mempertimbangkan hasil laporan ini dan menyusun dengan cermat perencanaan serta penetapan kinerja tahunan yang akan datang.


Page | v

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

i ii vi vii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Visi dan Misi D. Sistematika

1 1 2 7 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Aksi Tahun 2010 – 2014 B. Rencana Kinerja Tahunan C. Penetapan Kinerja D. Strategi

10 11 12 14 16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja I. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan II. Analisis Sumber Daya III. Program Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan IV. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur V. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan VI. Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan VII. Kebijakan dan Manajemen PPSDM Kesehatan

19 19 21

PENUTUP

48

BAB IV


21 26 27 31 35 39 44

Page | vi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1.

Form Rencana Kinerja Tahunan

2.

Form Penetapan Kinerja

3.

Form Pengukuran Kinerja


Page | vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Upaya mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah yang transparan. Dalam hal menciptakan pemerintahan yang baik telah dimulai sejak ditetapkannya Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam hal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem yang telah dikembangkan adalah sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010. Dalam Pasal 12 peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa Laporan Akuntabiltas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Salah satu unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan RI adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan). Sesuai dengan nama organisasinya Badan PPSDM Kesehatan memiliki fokus kinerja utama pada pengembangan dan pemberdyaan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan secara nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kesehatan sebagai salah satu dari hak asasi manusia, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 butir H yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 21 ditetapkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


Page | 1

LAKIP Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014, Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2010 – 2014 serta Penetapan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014. Pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014. Diharapkan Lakip ini dapat menjadi informasi pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu 2010 – 2014 yang dapat dijadikan lesson learned pada perencanaan strategis 5 tahun kedepan B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas pokok yang dijabarkan dalam 4 (empat) fungsi, yaitu :


Page | 2

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari : 1.

Sekretariat Badan

2.

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

4.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

5.

Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berlanjutan SDM Kesehatan

1. Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai Unit Eselon II bertugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Sesuai dengan fungsinya maka tugas ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, adapun tugas pokok dari Sekretariat Badan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan rencana program dan anggaran, serta penyediaan data dan informasi; 2. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; 3. pengelolaan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional; 4. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan; 5. penyiapan bahan urusan dan layanan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat. Organisasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdiri dari: b. Bagian Program dan Informasi; c. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; d. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; e. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat. 2. Pusat Pendayagunaan SDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/ PER/VIII/2010 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 3

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas: a. b. c. d. e.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri; Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/ PER/VIII/2010 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.


Page | 4

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri atas: a. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Sesuai Permenkes Nomor 1144/MENKES/ PER/VIII/2010 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan


Page | 5

pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Program dan Pengembangan; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Pengendalian Mutu; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelnjutan SDM Kesehatan Sesuai Permenkes Nomor 1144/MENKES/ PER/VIII/2010 Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan. Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.


Page | 6

Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan dan Program; b. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional C. VISI DAN MISI Visi Kementerian Kesehatan: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN Misi : 1. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang peripurna, merata, bermutu dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Visi Badan PPSDM Kesehatan: PENGGERAK TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN Misi : 1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung pembangunan kesehatan 2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan 3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan 5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan


Page | 7

D. SISTEMATIKA

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada bagian ini dijelaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selanjutnya disampaikan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang meliputi uraian singkat dan gambaran umum tugas pokok dan fungsi Badan, latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan serta sistimatika penyajian laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran. Dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja disajikan Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk diuraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan langkah-langkah

yang

dihadapi

serta

antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula

akuntabiltas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 8

pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi/unit organisasi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


Page | 9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 21 ditetapkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Arah kebijakan dan strategi nasional menetapkan delapan fokus prioritas dalam pembangunan kesehatan pada tahun 2010 – 2014 salah satunya adalah pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 yang direvisi menjadi Nomor 32/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, salah satu misi Kementerian Kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan termasuk di dalamnya adalah tenaga kesehatan. Salah satu strategi yang digunakan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan adalah meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu. Dalam hal ini pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil utamanya di DTPK dan daerah bermasalah kesehatan. Strategi ini juga mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan memantapkan sistem mutu, standarisasi dan serfikasi serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu juga diimbangi dengan mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan yang diiringi dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM kesehatan.


Page | 10

A. RENCANA AKSI TAHUN 2010 – 2014

Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Dalam Rencana Aksi memuat visi, misi, tujuan, nilai-nilai, kebijakan, program, sasaran strategis, indikator, potensi serta permasalahan yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan adalah sebagai berikut. a. Tujuan Meningkatnya ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.

b. Sasaran Strategis Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah :

a. Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi sebesar 80%. b. Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar 80%. c. Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar sebanyak 33 Institusi


Page | 11

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Badan PPSDM Kesehatan 2014 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014 adalah sebagai berikut. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar

Target 80%

80%

33 institusi

Rencana Kinerja Tahunan Pusat-pusat dan Sekretariat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran

Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Jumlah

standar

ketenagaan

50 Kab/Kota

di

fasilitas

5 Standar

yang

didaya-

2.480 orang

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan teknis

25.000 orang

pelayanan kesehatan Jumlah

tenaga

kesehatan

gunakan di dalam dan di luar negeri


Page | 12

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

kesehatan

Meningkatnya pendidikan Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang dan pelatihan aparatur terakreditasi Jumlah

pelatihan

bagi

aparatur

yang

13 Lokasi

180 Pelatihan

terakreditasi Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya

13.00 orang

Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat

3.802 orang

dosen Jumlah

kurikulum

pendidikan

yang

38 kurikulum

dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan Terselenggaranya sertifikasi, standarisasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM kesehatan

Persentase profesi tenaga kesehatan yang

9.500 orang

90%

memiliki standar kompetensi Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda

164.600 orang

Registrasi (STR)

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan

40 UPT

prasarananya Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga

42.000 orang

pendidikan pemerintah Jumlah

dokumen

UU,

PP,

Permenkes,

95 dokumen

Kepmenkes, norma, standar, prosedur dan


Page | 13

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan

C. PENETAPAN KINERJA Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja

Target

Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi

80%

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

80%

Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar

33 institusi

Penetapan kinerja Pusat-pusat dan Sekretariat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran

Indikator Kinerja


Target

Page | 14

Sasaran Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Jumlah

standar

ketenagaan

di

70 Kab/Kota

fasilitas 5 standar

pelayanan kesehatan Jumlah

tenaga

kesehatan

yang

didaya- 2680 orang

gunakan di dalam dan di luar negeri Meningkatnya pendidikan Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan teknis dan pelatihan aparatur kesehatan

3.275 orang

Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang 13 Lokasi terakreditasi Jumlah

pelatihan

bagi

aparatur

yang 180 Pelatihan

terakreditasi Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya

10.140 orang

Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat 2.500 orang dosen Jumlah

kurikulum

pendidikan

yang 16 kurikulum

dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan Terselenggaranya sertifikasi, standarisasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM kesehatan

Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

9.500 orang

Persentase profesi tenaga kesehatan yang 90% memiliki standar kompetensi Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan 164.600


Page | 15

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

dokter gigi yang memiliki Surat Tanda orang Registrasi (STR)

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan

40 UPT

prasarananya Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga 42.000 orang pendidikan pemerintah Jumlah

dokumen

UU,

PP,

Permenkes, 95 dokumen

Kepmenkes, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan

D. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2014, ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

strategis dan

sebagai

kunci

awal

keberhasilan

pencapaian

tujuan

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Penguatan perencanaan kebutuhan

SDM

Kesehatan

dilakukan

dengan

memantapkan

metode

perencanaannya, peningkatan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan di pusat dan daerah, serta dengan mengupayakan data dan informasi terkait yang akurat dan terpercaya.

Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan upaya pokok lainnya dari pengembangan dan


Page | 16

pemberdayaan SDM Kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan juga harus memperhatikan kecenderungan masalah kesehatan di masa depan dan rencana pembangunan kesehatan.

2. Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan SDM Kesehatan Mutu pengadaan SDM Kesehatan ditingkatkan melalui akreditasi institusi pendidikan dan pelatihan, serta akreditasi pelatihan kesehatan. Evaluasi pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengadaan SDM Kesehatan sangat diperlukan terutama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi, dan Organisasi Profesi.

3. Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Untuk

mengatasi disparitas

ketersediaan

SDM

Kesehatan

antar

wilayah,

pendayagunaan SDM Kesehatan yang meliputi pendistribusian/pemerataan, pemanfaatan

dan pengembangan SDM Kesehatan diutamakan pada daerah

tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Guna menjamin hak SDM Kesehatan, dikembangkan Pola Pengembangan Karir, sistem insentif dan peningkatan kemampuan melalui pelatihan.

4. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dalam


Page | 17

mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah.

5. Penguatan Manajemen dan Peningkatan Dukungan Sumber Daya

Upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang dilakukan melalui; (a) perencanaan kebijakan dan program, (b) penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, (c) pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu, perlu juga didukung dengan pembiayaan, sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan, dan penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan sangat penting.


Page | 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateji instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi. Pengukuran kinerja Badan PPSDMK mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target rencana dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran Badan PPSDMK yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masingmasing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Badan PPSDM Kesehatan melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 yaitu sebagai berikut:


Page | 19

“PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)” Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 dalam lampirannya disebutkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Kesehatan : “Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial, ekonomi serta gender”, salah satunya diukur dengan Indikator Kinerja Utama Badan PPSDM Kesehatan yaitu persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM sesuai standar. Dalam lampiran Renstra Kementerian Kesehatan 2010 -2014 dicantumkan bahwa untuk mengukur outcome tersebut digunakan indikator terpilih sebagai Indikator Kinerja Utama Badan PPSDM Kesehatan, yaitu : 1. Persentase Tenaga Kesehatan yang professional dan memenuhi standar kompetensi Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi adalah persentase tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kantor Pusat) dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah (Puskesmas maupun RS milik pemerintah, pemerintah provinsi dan kab/kota) termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang telah memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR). Metode Penghitungan : Membandingkan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RS) milik pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki STR dengan jumlah semua tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RS) milik pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dikali 100%. 2. Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Fasiitas kesehatan (kantor dinkes propinsi dan kab/kota dan kantor pusat) dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas maupun RS milik pemerintah, pemerintah propinsi dan kab/kota) yang memiliki tenaga kesehatan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Metode Penghitungan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 20

Membandingkan jumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar minimal yang ditentukan dengan dengan jumlah seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dikali 100% 3. Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang merupakan UPT dari Badan PPSDMK, yang seluruh Program Studinya telah memiliki izin operasional minimal 4 tahun dan terakreditasi minimal B. Metode Penghitungan : Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang seluruh program studinya telah terakreditasi A atau B. Adanya proses alih bina dari Kemenkes ke Kemendiknas , maka seluruh Poltekkes harus sudah terakreditasi. B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

I. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja Badan PPSDM Kesehatan, hasil pengukuran kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya hingga tahun 2014. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1

Persentase tenaga kesehatan yang professional dan memenuhi standar kompetensi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Seorang tenaga kesehatan harus benar-benar teruji kompetensinya melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi. MTKI merupakan suatu lembaga yang melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan sertifikasi (melalui uji kompetensi sesuai dengan standar profesi) dan registrasi (melalui pemberian surat tanda registrasi) sedangkan MTKP selaku pelaksanaan kebijakan dipropinsi Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Dalam Permenkes ini


Page | 21

diamanatkan adanya kewajiban bagi seluruh tenaga kesehatan agar melaksanakan proses uji kompetensi (sertifikasi) dan registrasi sebelum bekerja sebagai mana profesinya. Hasil capaian kinerja tahun 2014: Hasil pengumpulan data menunjukkan jumlah dokter dan dokter gigi yang telah memiliki STR sebanyak 149.153 dan tenaga kesehatan yang telah memilik STR tahun 2013 sebanyak 414.408 orang. Jumlah ini dibandingkan dengan jumlah seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RS) milik pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 653.059 orang. Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi dapat terealisasi 91,54% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga pencapaian kinerja terhadap target sebesar 114,43%, seperti tergambar pada grafik di bawah ini. Grafik 1. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Rencana Strategis Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Indikator Persentase Tenaga Kesehatan Yang Professional Dan Memenuhi Standar Kompetensi

Capaian indikator sejak tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2010 masih jauh di bawah target. Hal ini karena pada tahun tersebut tenaga kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi yang memiliki STR belum terealisasi, faktor penyebab utama adalah karena saat itu belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Wadah ini yang akan mengatur suatu regulasi tenaga kesehatan yang meliputi proses sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi yang disesuaikan dengan aktifitas tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan masyarakat baik pelayanan yang bersifat langsung maupun tidak langsung sehingga peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh SDM kesehatan akan mudah tercapai. Sedangkan untuk Tenaga Kesehatan yang meliputi Dr, Dr Spes, Drg dan Drg. Spesialis yang telah bersertifikat telah dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Permasalahan yang masih dihadapi adalah untuk perhitungan indikator ini, data numerator diiperoleh dari berbagai sumber (KKI, KFN dan MTKI), namun data Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 22

denominator nya tidak menggambarkan jumlah total tenaga kesehatan yang ada di Indonesia (terbatas hanya yang bekerja di pemerintahan saja). Penyelesaian permasalahan : Membuat payung hukum agar terbentuk sistem pelaporan tenaga kesehatan yang komprehensiif, termasuk di sektor swasta, sehingga dapat diperoleh gambaran data total tenaga kesehatan secara nasional 2

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 dalam lampirannya disebutkan bahwa ada 8 (delapan) sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Salah satu sasaran strategis tersebut adalah “Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial, ekonomi serta gender” yang terkait dengan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Salah satu Indikator yang digunakan dalam menilai sasaran strategis tersebut adalah Indikator Kinerja Utama Badan PPSDM Kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014, yaitu Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Mempunyai SDM sesuai Standar. Pengertian fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan dalam indikator ini adalah Puskesmas dan Rumah Sakit (kelas A-D). Sedangkan standar yang digunakan dalam mengukur indikator ini adalah sebagai berikut. Puskesmas memiliki Dokter, Perawat, Bidan RS kelas D memiliki Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Dr Spesialis Anak, Dr Spesialis Obgin RS kelas C memiliki Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Dr Spesialis Anak, Dr Spesialis Obgin, Dr.Spesialis Bedah, Dr Spesialis Dalam RS kelas B memiliki Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Dr Spesialis Anak, Dr Spesialis Obgin, Dr.Spesialis Bedah, Dr Spesialis Dalam, Dr Spesialis Anestesi, Dr Spesialis Patologi Klinik, Dr Spesialis lainnya RS kelas A memiliki Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Dr Spesialis Anak, Dr Spesialis Obgin, Dr.Spesialis Bedah, Dr Spesialis Dalam, Dr Spesialis Anestesi, Dr Spesialis Patologi Klinik, Dr Spesialis


Page | 23

lainnya, dan Dr Sub Spesialis lainnya Kondisi yang dicapai: Untuk melaksanakan salah satu misi kementerian kesehatan ditetapkan strategi meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu. Misi yang terkait dengan strategi ini adalah melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan dalam aspek jumlah, kualitas dan penyebarannya terus membaik, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan pada dasarnya diarahkan kepada pemenuhan standar sumber daya manusia kesehatan pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Namun demikian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar sumber daya manusia kesehatan tidak terlepas dari berbagai kendala. Pemenuhan tenaga kesehatan khususnya di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan sangat terkait dengan sistem insentif dan pengembangan karir bagi tenaga kesehatan tersebut dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan yang dipergunakan dalam indikator ini terbatas pada Puskesmas dan Rumah Sakit. Data pemetaan SDM kesehatan yang dilkumpulkan oleh Badan PPSDM Kesehatan kesehatan tidak termasuk rumah sakit swasta sehingga jumlah fasilitas pelayanan kesehatan adalah 10.661. Jumlah Puskesmas yang diperhitungkan adalah sebanyak 9.731 puskesmas sedangkan jumlah Jumlah RS Pemerintah (Pemprop, Pemkot, Pemkab, TNI/Polri, BUMN) yang diperhitungkan sebanyak 930 rumah sakit. Jumlah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS Pemerintah , Pemprov, Pemkot, Pemkab, TNI/Polri, BUMN + Puskesmas) yang memiliki SDM sesuai standar adalah sebanyak 9.115. Dengan demikian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar adalah sebesar 85,50%. Hasil capaian kinerja : Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar dapat terealisasi sebesar 85,50% dari target yang ditetapkan sebesar 80% (capaian target sebesar 106,88%), seperti tergambar pada grafik di bawah ini.


Page | 24

Grafik 2. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Rencana Strategis Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Indikator Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

Berdasarkan grafik di atas capaian indikator dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indikator Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar tahun 2010 – 2014 melebilihi angka target. Untuk tahun 2014 capaian indikator sebesar 85,50% dari target sebesar 80%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut adalah : 1. Implementasi dan operasionalisasi regulasi yang telah ada terkait Sumber Daya Manusia Kesehatan (PP 40 tahun 2014, UU Tenaga Kesehatan, UU Kesehatan dsb) belum sampai pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). 2. Pelaporan kondisi ketenagaan yang ada di unit masing-masing kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan PPSDM Kesehatan terutama untuk fasilitas kesehatan swasta. Penyelesaian permasalahan : Sosialisasi regulasi terkait Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat daerah, untuk mendukung pelaporan data dan informasi SDM Kesehatan. 3

Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar

Hasil capaian kinerja utama : Jumlah lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar dapat terealisasi sebanyak 34 institusi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 33 (capaian target sebesar 152%), seperti tergambar pada grafik di bawah ini.


Page | 25

Grafik 3. Perbandingan Antara Realisasi, Penetapan Kinerja Dan Target Rencana Strategis Tahun 2014 Indikator Jumlah lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar

Permasalahan : Untuk tahun 2014, tidak ada penambahan jumlah institusi pendidikan nakes yang memenuhi standar lagi karena proses akreditasi sudah tidak dilaksakanakan oleh kemenkes. Dengan adanya UU Sisdiknas, proses akredtitasi Poltekkes akan dilaksanakan oleh BAN-PT. Dan masa berlaku akrediitasi prodi poltekkes yang sudah ada, baru akan berakhir pada tahun 2015 Upaya Penyelesaian : Persiapan pelaksanaan akreditasi Prodi Poltekkes oleh BAN-PT oleh masing-masing Poltekkes, dan pembinaan oleh pusat. II. ANALISIS SUMBER DAYA 1. Analisis anggaran Grafik 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2010 – 2014


Page | 26

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan realisasi anggaran Badan PPSDM Kesehatan dalam kurun waktu tahun 2010 -2014 tercapai baik dengan prosentase pencapaian ratarata 83,71%.

2. Analisis Sumber Daya Manusia Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan tahun 2010 - 2014 Tingkat Pendidikan

2010

2011

2012

2013

2014

>S2

1

0

1

1

S2

115

122

128

145

S1

181

188

176

183

D3

56

58

55

54

< D3

163

153

136

133

III. INDIKATOR PROGRAM Indikator masing-masing berikut : 1.

program beserta realisasinya di tahun 2014 sebagai

PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN d. Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah Kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Hasil capaian kinerja : Jumlah Kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dapat terealisasi sebanyak 50 kab/kota dari target


Page | 27

yang ditetapkan yaitu sebanyak 50 kab/kota (capaian target sebesar 100%), seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 5. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 2014Indikator Kab/Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 pencapaian indikator jumlah Kab/Kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan tercapai baik. Permasalahan yang dihadapi dalam waktu tersebut adanya Perubahan terhadap jumlah target (sasaran) kinerja untuk penyusunan dokumen perencanaan SDMK di Kab/Kota yang semula target yang ditetapkan sebanyak 50 dokumen kab/kota pada tahun 2012 sejalan dengan perkembangan anggaran yang diterima oleh Satker Pusren-Gun maka dilakukan penyesuaian/pengurangan target menjadi 40 kab/kota. Adanya perubahan tersebut maka dilakukan penyesuain/pengurangan target indikator pada tahun 2012 semula 50 kab/kota menjadi 70 kab/kota. Di tahun 2012 target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran yang tersedia pada DIPA Pusrengun SDMK dan ketidakhadiran peserta kab/kota sesuai dengan undangan. Upaya pemecahan masalah/terobosan yang dilakukan adalah melakukan revisi atau penyesuaian target indikator Jumlah Kab/Kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di dalam Renstra Kemenkes Nomor 32/Menkes/SK/1/2013.


Page | 28

e. Jumlah rancangan standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan

Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah ketentuan tentang jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang dipersyaratkan untuk fasilitas layanan kesehatan yang telah disusun Grafik 6. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan

Hasil grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 capaian kinerja indikator jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan tercapai sesuai target. Permasalahan yang dihadapi : a. Pada tahun 2011 permasalahan yang dihadapi adalah dimana masih sulitnya koordinasi dengan pihak daerah dalam menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan, ketidaklengkapan data Rumah Sakit yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK serta waktu yang terlalu singkat yang diberikan untuk pelatihan perhitungan kebutuhan SDMK berdasarkan analisis beban kerja dengan menggunakan software/aplikasi dan penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK sehingga hasil yang diperoleh oleh para peserta kurang maksimal. b. Hasil dari penyusunan standar sulit di generalisasi karena rentang variasi terlalu banyak (wilayah, karakteristik wilayah dan kemampuan pemenuhan daerah). c. Belum tersedianya standar pelayanan yang dilakukan oleh setiap jenis tenaga di setiap unit termasuk jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan tersebut (norma waktu). d. Proses legal aspek dokumen standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan belum dapat dilakukan karena melibatkan lintas sektor untuk harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada


Page | 29

Upaya penyelesaian masalah : a. Penyampaian hasil standar kepada unit lain yang secara tupoksi bertanggung jawab dalam hal legal aspek b. Penyampaian hasil standar kepada Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Dikjut SDMK untuk dilakukan harmonisasi demngan standar profesi yang sudah ada. f. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan di dalam dan di Luar Negeri

Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri adalah jumlah dokter peserta internship yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang didayagunakan di luar negeri melalui mekanisme G to G, G to P, P to G dan P to P.

Grafik 7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 Indikator Jumlah tenaga kesehatan yang didaya-gunakan di dalam dan di luar negeri


Page | 30

Dari grafik di atas dapat disimpulkan perbandingan pencapaian indikator jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri dalam kurun waktu 2010 – 2013 mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2013 – 2014 ada penurunan capaian. Hal ini karena di tahun 2014 tidak ada peserta internsip yang diberangkatkan sejak bulan Juni s.d September 2014. Pengiriman dokter Internsip yang seharusnya diberangkatkan pada Bulan Mei 2014 terlambat dilaksanakan karena ada permasalahan ketidaksepakatan antara PB IDI, dengan Dirjen Dikti/AIPKI tentang penyelenggaraan uji Kompetensi bagi dokter. Hal ini mengakibatkan STR tidak dapat diterbitkan sehingga tidak dapat mengikuti program Internsip. Grafik 8. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Rengun SDMK Tahun 2010 - 2014

II. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR. a. Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOT pelatihan teknis, fungsional dan pelatihan manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala Nasional dan global Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MoT, TOC dan ToT pelatihan teknis, fungsional dan pelatihan manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala nasional dan global yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Aparatur

Grafik 9. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOT pelatihan teknis, fungsional


Page | 31

dan pelatihan manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala Nasional dan global

Hasil capaian kinerja : Dalam kurun waktu 2010 – 1014 capaian indikator di atas target yang telah ditetapkan, kecuali di tahun 2010. Pada tahun tersebut jumlah target berdasarkan RKP sebanyak 35.000 peserta, maka untuk mencapai target tersebut jumlah peserta yang telah dilatih digabungkan antara Pusdiklat, BBPK, Bapelkesnas, Bapelkes Provinsi dan Unit Utama sehingga jumlah capaiannya menjadi 16.721 peserta (47,77%). Tetapi pada mid term review sudah direvisi target pada tahun 2010 menjadi 5000 sehingga grafiknya menjadi; Grafik 10. Target dan Realisasi Pelatihan Sesuai Renstra Tahun 2010- 2014

a. Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah institusi diklat kesehatan yang telah dinilai oleh Pusdiklat Aparatur dan memenuhi standar-standar yang berlaku


Page | 32

Grafik 11. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 Indikator Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi

Hasil capaian kinerja : Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian indikator ini setiap tahunnya sama atau di atas target, hanya pada tahun 2014 capaian indikator di bawah target karena pelaksanaan penilaian sudah dilakukan di tahun 2013. Namun secara kumulatif capaian kinerja di tahun 2014 melebih target, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 12 Target dan Realisasi Akreditasi Institusi Diklat Sesuai Renstra Tahun 2010-2014 (Kumulatif)

b. Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah pelatihan bidang kesehatan yang perencanaannya telah memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponenkomponennya Grafik 13. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 33

Hasil capaian kinerja : Dari grafik di atas menunjukkan bahwa capaian di tahun 2014 mengalami penurunan, realisasi 122 pelatihan dari 180 target pelatihan yang diakreditasi. Indikator ini sangat tergantung dari pengajuan berkas akreditasi pelatihan oleh penyelenggara pelatihan. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan, yaitu : a. Pusdiklat Aparatur hanya melakukan akreditasi pada pelatihan dengan sasaran aparatur b. Penerapan Satuan Kinerja Pegawai (SKP) yang mengharuskan penyesuaian kegiatan dengan tugas dan fungsi organisasi, kebijakan ini mengubah kegiatan peningkatan kapasitas SDM menjadi kegiatan yang tidak memerlukan proses akreditasi pelatihan seperti lokakarya, seminar dan semacamnya. Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 permasalahan dalam pelaksanaan akreditasi pelatihan yang masih dihadapi antara lain feed back perbaikan yang tidak dipenuhi oleh pihak penyelenggara dan ketidaksesuaian waktu pengajuan akreditasi pelatihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pusdiklat Aparatur telah melakukan upaya sebagai berikut:  Sosialisasi tentang akreditasi pelatihan disetiap kesempatan termasuk pertemuan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan pertemuan evaluasi program  Menghubungi dan memfasilitasi pihak penyelenggara pelatihan yang tidak meneruskan proses akreditasi pelatihan  Melaksanakan kegiatan review akreditasi pelatihan 2 bulan sekali dengan mengundang tim penilai akreditasi pelatihan dan pihak penyelenggara pelatihan dari unit program dan rumah sakit. Grafik 14. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusdiklat Aparatur Tahun 2010 – 2014


Page | 34

Hasil grafik di atas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 tercapai baik dengan rata-rata 81,45%. IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN. 1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya Definisi operasional dari indikator ini adalah jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan/lokakarya/seminar/workshop. Pencapaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah peserta (tenaga pendidik dan kependidikan) yang mengikuti pelatihan/lokakarya/seminar/workshop, hal ini dibuktikan dengan adanya daftar kehadiran dan atau tanda terima sertifikat pelatihan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut: 1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan 2) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pusdiklatnakes menyelenggarakan pelatihan/lokakarya/seminar/workshop tidak hanya melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berasal dari Poltekkes Kemenkes RI, tetapi pesertanya juga berasal dari institusi pendidikan tenaga kesehatan swasta/pemda, selain itu juga ada peserta yang berperan dalam pendidikan tenaga kesehatan seperti clinical instructor (CI) di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Klinik, dll). grafik 13. Indikator Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Ditingkatkan Kemampuannya Tahun 2010 – 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 35

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2012 capaian indikator lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini disebabkan oleh Indikator ini berada pada fungsi pendidikan tinggi dan alokasi anggaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator. Pada tahun 2014 secara kumulatif 13.000 dengan capaian 13.594 orang, ini menunjukan capaiannya telah melebihi target, karena jumlah pelatihan tahun 2014 ditetapkan melebihi target untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peserta yang tidak hadir dapat ditutupi. 2.

Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen Definisi operasional indikator ini adalah jumlah dosen yang mendapatkan sertifikat pendidik melalui uji kompetensi sesuai dengan regulasi tentang sertifikasi dosen. Perhitungan pencapaian indikator ini melalui jumlah dosen Poltekkes Kemenkes yang dinyatakan lulus penilaian portofolio sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga berhak mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti formal kewenangan mengajar dan profesionalisme seorang dosen pada perguruan tinggi. Sertifikasi dosen pada hakekatnya merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. Pemberian sertifikat pendidik yang disertai dengan pemberian tunjangan profesi diharapkan dapat mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional khususnya pendidikan tenaga kesehatan di bawah binaan Pusdiklatnakes sehingga dapat mendukung salah satu misi Kemenkes R.I. yaitu peningkatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang bermutu dan merata.


Page | 36

Secara rinci capaian indikator jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 14. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator Jumlah Tenaga Pendidik yang Bersertifikat Dosen

Pada tahun 2014 capaian sertifikasi dosen berdasarkan target renstra dari 2010 sebanyak 2.967 orang atau 78.04%. Pada tahun 2014 ini capaian sertifikasi dosen sebanyak 155 orang dan terjadinya kenaikan persentase kelulusan sertifikasi dosen ditahun 2014. Permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu ini meliputi internal yaitu jumlah dosen yang sudah memiliki jabfung dan memenuhi kualifikasi akademik S2 dan S3 berdasarkan data PDPT masih terbatas. Disamping itu adanya permasalahan eksternal Perubahan regulasi di kementerian dikbud terkait dengan persyaratan dosen yang mengikuti sertifikasi. Untuk itu, Pusdiklatnakes menyusun rencana tindak lanjut untuk peningkatan pencapaian target indikator ini antara lain sebagai berikut: 1) Pembinaan pengisian Portofolio bagi para Dosen yang akan disertifikasi (DYS) harus menjadi prioritas utama yang diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kesehatan (Pusdiklatnakes) maupun Poltekkes Kemenkes masing-masing. 1) Manajemen Proses sertifikasi untuk mempersiapkan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Poltekkes dengan perguruan tinggi penilai serdos (PTPS) 2) Melakukan monitoring dengan Tim sertifikasi Dosen Nasional terkait pelaksanaan Sertifikasi Dosen dilingkungan Kementerian Kesehatan 3) Melakukan pembahasan dengan tim serdos Nasional dan Pihak PTPS. 3. Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan


Page | 37

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah kurikulum inti pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian indikator dihitung dengan berdasar pada jumlah jenis dokumen kurikulum inti yang dihasilkan pada tahun anggaran tersebut. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20 tahun 2003). Secara rinci capaian indikator jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan mengacu pada standar nasional pendidikan tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 15. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator Jumlah Tenaga Pendidik yang Bersertifikat Dosen.

Pada tahun 2014 target indikator ini adalah 4 (empat) jenis kurikulum dengan capaian target sebanyak 4 (empat) jenis kurikulum, berarti capaian indikator lebih dari 100 persen. Tahun 2010 - 2014 telah dihasilkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jenis kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, dengan rincian tahun 2010-2011 dihasilkan sebanyak 26 (dua piuluh enam) jenis kurikulum, tahun 2012 dihasilkan sebanyak 4 (empat) jenis kurikulum, tahun 2013 dihasilkan 4 kurikulum dan pada tahun 2014 dihasilkan 4 kurikulum


Page | 38

Grafik 16. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusdiklat Tenaga Kesehatan Tahun 2010 – 2014

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 tercapai baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 86,03%.

V. STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN. 1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan Definisi operasional dari indikator ini adalah : Jumlah SDM kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi kesehatan yang diberikan beasiswa untuk pendidikan berkelanjutan (Diploma III, S1, S2, S3, dan PPDS/PPDGS) pada tahun 2014. grafik 17. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan


Page | 39

Hasil capaian kinerja : Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 capaian indikator selalu di atas target kecuali di tahun 2010. Di tahun 2014 hasil capaian indikator 12.777 orang dibandingkan target sebanyak 9500 orang atau 134,49%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut : 1). Adanya keterbatasan informasi Tubel SDM Kesehatan dan program PPDS/PDGS 2). Sistem pendaftaran tubel online masih mengalami kendala karena terkait Hosting server di Kementerian Kesehatan yang belum stabil dan sulitnya jaringan internet dan komunikasi di beberapa daerah 3). Seleksi ditingkat daerah belum sesuai aturan sehingga membebani seleksi administrasi ditingkat pusat

Pemecahan Masalah yang telah dilakukan : 1). Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2). Penyusunan program pembekalan secara mandiri melalui e-learning PPDS bagi 10 program studi spesialis 2. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi Definisi operasional dari indikator diatas adalah : Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar profesi yang disahkan oleh organisasi profesi kesehatan (dari 16 jenis tenaga kesehatan) selama tahun 2014. Indikator ini dihitung jumlah standar profesi/kompetensi tenaga kesehatan yang telah disusun/ditetapkan oleh organisasi profesi dibagi 16 jenis tenaga kesehatan selama tahun 2014. Hal ini dikarenakan dari 32 jenis tenaga kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, jenis tenaga kesehatan yang dapat


Page | 40

diidentifikasi telah memiliki organisasi profesi sebanyak kesehatan

16 jenis tenaga

Secara rinci capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada capaian dibawah ini Grafik 18. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Indikator Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian realisasi indikator ini cukup baik, bahkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian realisasi kumulatif indikator ini meliputi 15 standar profesi/kompetensi yang telah disusun selama periode RPJMN Tahap II (2010-2014) dari 16 standar kompetensi yang ditargetkan. Sampai dengan tahun 2014 Pustanserdik SDM Kesehatan telah memfasilitasi disusunnya 15 standar kompetensi dari 16 tenaga kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan sebagai berikut: Tahun 2010, telah disusun sebanyak 6 standar kompetensi yaitu: 1. Standar Kompetensi Akupuntur Terapis 2. Standar Kompetensi Fisikawan Medis 3. Standar Kompetensi Ortotis Prostetik 4. Standar Kompetensi Perawat 5. Standar Kompetensi Perawat Anastesi 6. Standar Kompetensi Epidemiolog (Target= 30% dan Capaian 6/16= 37,50% Tahun 2011, telah disusun 3 standar kompetensi yaitu: 1. Standar Kompetensi Promotor dan Pendidik Kesehatan 2. Standar Kompetensi Psikolog Klinis 3. Standar Kompetensi Entomolog Kesehatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

Page | 41

(Target= 55% dan Capaian 9/16= 56,25% Tahun 2012, telah disusun 3 standar kompetensi yaitu: 1. Standar Kompetensi Kesehatan Masyarakat 2. Standar Kompetensi Teknisi Kardiovaskuler 3. Standar Kompetensi Teknisi tranfusi Darah (Target= 70% dan Capaian 12/16= 75,00% Tahun 2013, telah disusun 2 standar kompetensi yaitu: 1. Standar Kompetensi Radiodiagnostik 2. Standar Kompetensi Radioterapis (Target= 80% dan Capaian 14/16= 87,50% Tahun 2014, telah selesai disusun 1 standar kompetensi, yaitu Standar Kompetensi Audiolog (Target= 90% dan Capaian 15/16= 93,75%) Masih ada 1 tenaga kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yakni Mikrobiologi Kesehatan yang tidak difasilitasi penyusunan standar kompetensinya karena belum ada organisasi profesinya. Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah Masih terbatasnya data dan informasi terkait jenis dan jumlah profesi dan organisasi profesi tenaga kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia terkait dengan organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan (organisasi profesi tenaga kesehatan). 3. Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi. Definisi operasional dari indikator diatas adalah Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan kepada tenaga kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Kefarmasian oleh MTKI. Indikator ini dihitung secara kumulatif dari tahun 2010 – 2014 yaitu jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan/diberikan kepada tenaga kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan farmasi oleh MTKI.


Page | 42

Grafik 19. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2010 - 2014 Indikator Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Hasil capaian kinerja : Grafik dia tas menunjukkan bahwa capaian indikator Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) tercapai di atas target dan meningkat pesat di tahun 2014.

Pelaksanaan uji kompetensi Tenaga Kesehatan di Poltekkes Surabaya di hadiri oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan dr.Untung S.Sutarjo,M.Kes,

Permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut yaitu Proses penerbitan STR masih dengan prosedur manual dan data yang dimasukkan belum sesuai dengan format data yang seharusnya sehingga penerbitan STR memerlukan waktu lebih dari 3 bulan dari sejak pengusulan dan berkas diterima lengkap. Tindak lanjut yang dilakukan adalah Penyelenggaraan penerbitan STR dengan mekanisme online .


Page | 43

Pagu anggaran Pusat Standardisasi Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan tahun 2014 yaitu terdiri dari : Kegiatan Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan sebesar Rp. 430.751.067.753,- dari alokasi anggaran kinerja kegiatan sebesar Rp. 494.869.953.000,-

VI. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PPSDM KESEHATAN. Dalam kebijakan dan manajemen pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan terdapat 3 indikator yang akan dicapai dalam tahun ini adalah sebagai berikut. 4. Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah kantor pusat, BBPK dan Bapelkes Nasional, Jurusan atau Program Studi Poltekkes yang berbeda lokasi yang ditingkatkan sarana prasarananya, antara lain: a. Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan lingkungan b. Pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) c. Pengadaan kendaraan operasional Hasil capaian kinerja : Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya dapat terealisasi sebanyak 48 kantor dari target yang ditetapkan yaitu 45 kantor (capaian target sebesar 106,67). Grafik 20. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2010 - 2014


Page | 44

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasananya pada tahun 2014 sebanyak 76 kantor pusat dan UPT (126,67 %) melebihi target dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara kumulatif sebanyak 60 kantor pusat dan UPT.

5. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Lulusan tenaga kesehatan yang berasal dari lembaga pendidikan pemerintah (38 Poltekkes) melalui jalur reguler dan non reguler, periode tahun 2010 – 2014 Grafik 21. Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah Tahun 2010 - 2014

Grafik di atas dapat menunjukkan bahwa Target indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan Pemerintah pada tahun 2014 secara kumulatif adalah 75.000 orang dan capaian indikator tersebut secara kumulatif pada tahun 2014 sebanyak 122845 orang (163,79%) melebihi target yang telah ditetapkan.

6. Jumlah dokumen UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan Definisi Operasional indikator ini sebagai berikut : Jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh unit-unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, yang merupakan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Kepmenkes, Permenkes atau Pedoman


Page | 45

Hasil capaian kinerja : Jumlah dokumen UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan dapat terealisasi sebanyak 132 NSPK dari target yang ditetapkan yaitu 130 (capaian target sebesar 101,54%).

Grafik 22. Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Jumlah dokumen NSPK PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman Tahun 2010 - 2014

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman pada tahun 2014 melebihi target menjadi 175 dokumen (105,42%) dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara kumulatif sebanyak 166 dokumen. Dari grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator dokumen NSPK dalam rentang waktu 2010 – 2014 sesuai dengan target yang telah ditentukan per tahunnya. Keperluan untuk menyusun NSPK sangat besar dikarenakan banyaknya output dari unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang memerlukan regulasi dalam pelaksanaannya, sehingga penyusunan NSPK tersebut melebihi target yang telah ditetapkan Hal ini dikarenakan adanya usulan dalam bentuk produk hukum untuk penguatan pelaksanaan program di pusat dan UPT.


Page | 46

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 jumlah anggaran belanja Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp. 86.859.251.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.781.938.351,(82,64%).


Page | 47

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan memberikan gambaran tingkat kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2014. Secara terinci juga menggambarkan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan dalam mendukung Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014. Secara keseluruhan pencapaian program dan kegiatan di Badan PPSDM Kesehatan berjalan sesuai perencanaan dengan hasil pencapaian 3 (tiga) indikator rata-rata 108,11% dan penyerapan dana yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp. 2.430.041.000.000 dapat terserap sebesar Rp. 1.991.607.300.000 (81,96%).

Secara terinci persentase pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya perencanaan dan pendaygunaan SDM Kesehatan sebesar 95,06 % 2. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebesar 87,03% 3. Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan sebesar 95.08% 4. Terselenggaranya Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan sebesar 215,96% 5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 130,55% Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program. Selain itu juga diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan untuk masukan terhadap perencanaan program tahun mendatang sekaligus masukan terhadap upaya pencapaian indikator kinerja tahunan yang akan datang.


Page | 48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014 Page 1

Recommend Documents