BAB I PENDAHULUAN. Kepala Badan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BP3MD Ta.2014 Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kedudukan dan Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) merupakan suatu unsur pelayanan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang penanaman modal, yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1.2

Visi dan Misi Visi dari Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera

Selatan adalah “Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing Internasional Untuk Menuju Sumsel Sejahterah”. Sedangkan misi dari Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 

Mendorong terciptanya iklim Investasi yang berdaya saing;



Meningkatkan Investasi yang berbasis sumber daya lokal;



Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

1.3

Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011, maka Uraian

Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai berikut : 

Kepala Badan

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Bab II bagian pertama Pasal 2, Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang penanaman modal, potensi, investasi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tertuang dalam pasal 3, Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BP3MD Ta.2014

Page 1



Penyusunan rencana-rencana penanaman modal di daerah secara garis besar berisi tujuan dan sasaran program prioritas, strategi promosi penanaman modal;



Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal



Pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi di bidang promosi penanaman modal



Pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi di bidang perizinan penanaman modal



Penyusunan norma, standard an prosedur kegiatan pelayanan dan perizinana dan penanaman modal;



Pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah untuk mengembangkan peluang penanaman modal;



Penyusunan potensi unggulan daerah dalam bentuk peta investasi;



Perencanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;



Pengembangan sector unggulan daerah melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-seluasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;



Pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;



Pemberian pelayanan perizinana dan fasilitasi penanaman modal;



Pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi peluang investasi yang dilaksananakan oleh Pemerintah Provinsi;



Pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;



Peaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal;



Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal;



Pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;


Page 2



Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;



Pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

umum

di

bidang

perencanaan

umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; 



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Gambar 1. Mobil Unit Layanan Cepat ( U L C ) Ptsp-Sumsel

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 Bab II Bagian kedua, Pasal 4, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan

umum,

rencana

strategis

dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan

dan

pelatihan,

keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga. Pada pasal 5 disebutkan Sekretariat mempunyai fungsi : 

Pengkoordinasian urusan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;



Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;



Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya Pada Pasal 6 disebutkan :

a) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :  Menyiapkan bahan penyusun rencana anggaran badan;  Mengelola dan melayani administrasi keuangan badan;  Menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan badan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BP3MD Ta.2014

Page 3

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga badan;



Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan badan;



Melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi terhadap permasalahan hokum pada badan;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :  Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;  Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;  Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kegiatan badan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Promosi Penanaman Modal

Pada Bab II Bagian Ketiga Pasal 7, Bidang

Promosi

Penanaman

Gambar 2. Banner Jenis Izin Dan Non Izin Dari 15 Kabupaten / Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan

Modal

mempunyai tugas menyiapkan bahan promosi penanaman modal, publikasi dan pameran penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya dengan mengacu Pasal 8, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

Penyusunan rencana-rencana penanaman modal daerah meliputi tujuan, sasaran, program porioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penananaman modal;



Penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang investasi daerah, menurut profil, sektor dan komoditi unggulan daerah kabupaten/ kota



Penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar negeri;



Penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri;



Penyusunan program pameran dan promosi dalam dan luar negeri;



Pengkoordinasian pelaksanaan pameran/ promosi peluang imvestasi daerah tingkat provinsi dengan instansi terkait dan kabupaten/ kota di bidang penananaman modal;


Page 4



Penyusunan bahan potensi peluang oinvestasi daerah dalam bentuk media cetak, elektronik, dan media luar ruang;





Penyusunan rencana pertemuan/ rapat bisnis dalam dan luar negeri;



Penyusunan laporan hasil publikasi, pameran, dan promosi penanaman modal;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Kerjasama PM

Pada Bab II Bagian Keempat Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011, bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana umum penanaman modal, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan iklim imvestasi dan kerjasama penanaman modal. Pada pasal 11, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

Pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi perencanaan investasi dan memfgasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penananaman modal;



Pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi pengembangan iklim investasi dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal;



Pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi pengembangan iklim investasi dan memfasilitasi kerjasama nasional dan internasional di bidang penananaman modal;






Bidang Pelayanan dan Perizinan PM

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10Tahun 2011 Bab II Bagian kelima Pasal 13, Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas

menyiapkan

rencana

program,

bahan

perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan penanaman modal. Gambar 3. Petugas bagian FO Sedang memberikan informasi kepada pemohon izin


Page 5

Pada pasal 14 disebutkan, Bidang Pelayanan Perizinan PM mempunyai fungsi : 

Pengkajian dan perumusan jenis perizinan yang dapat dilimpahkan kepada Badan;



Pelaksanaan penyelesaian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;



Penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;



Pelaksanaan Pemberian pelayanan fasilitas, insentif, dan kemudahan penananaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;



Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan perizinan dan dasilitas penanaman modal;



Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan penanaman modal;



Pelaksanaan proses penyelesaian perizinana bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Imformasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)






Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan PM

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 Bab II Bagian keenam Pasal 16, Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta bimbingan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal. Pada pasal 17 diuraikan fungsi bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, yaitu : 

Pelaksanaan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

penanaman modal, sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal; 

Pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;



Pembantuan dalam menyelesaikan atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;





Page 6

1.4 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Faktor kunci keberhasilan (key success factor) yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah tetap memperhatikan faktor - faktor internal dan faktor eksternal yang ada, dari beberapa identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka didapatkan kekuatan kunci atau faktor strategis yang diharapkan dapat berpengaruh untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran, yaitu: Berdasarkan tantangan yang dihadapi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) dalam mencapai target kinerja adalah: 1. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khusnya dalam bidang penanaman modal. 2. Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah. 3. Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 4. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki. 5. Masih adanya sengketa lahan. 6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. 7. Masih rendahnya kualitas aparatur dibidang penanaman modal. 8. Masih tersebarnya perizinan di instansi/ SKPD lain. Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan trend dan perkembangan diluar wilayah/ komunitas/ organisasiyang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain: 1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang memudahkan calon-calon Investor mendapatkan izin usaha. 2. Perencanaan pembangunan jalan highway lintas Sumatera 3. Perencanaan pembangunan pelabuhan Tanjung Api- Api 4. Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus 5. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN 6. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah 7. Ditunjuknya Sumatera Selatan menjadi penyelenggara kegiatan yang berskala Internasional ( MICE)


Page 7

1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP Susunan dan Sistematika Penyusunan LAKIP sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat gambaran singkat LAKIP, dasar hukum, maksud dan tujuan, uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi dan sistematika penyajian. BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini menjelaskan kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) yang memuat Visi, Misi,Tujuan, dan sasaran Rencana Strategis, IKU,dan Rencana Kerja BP3MD Tahun Anggaran 2014. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini memuat tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2014, pencapaian kinerja sasaran, pencapaian kinerja program-program strategis, dan akuntabilitas keuangan BP3MD Tahun 2014. BAB IV PENUTUP Bab ini memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.


Page 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan strategis merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 mengharuskan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu: 1. Sebagai sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 2. Sebagai sarana evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah dalam upaya untuk perbaikan kebijakan dimasa yang akan datang.

2.1

CORE BUSINESS/ AREA

Gambar 4. Kawasan KEK TAA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih menitikberatkan pada sasaran terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, meningkatnya realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Sumatera Selatan serta terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut perlu didukung dengan program dan kegiatan yang saling berkaitan dan dilengkapi pula dengan SDM, Sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.


Page 9

2.2

ISU STRATEGIS Isu-isu strategis di Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi

Sumatera Selatan dengan memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dapat disebutkan sebagai berikut: 

Isu yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan



Isu yang sedang dalam proses dan sedang dibicarakan



Isu yang secara langsung menyangkut kepentingan PMA ataupun PMDN



Isu yang realistis dan logis untuk dibahas sesuai dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab BP3MD

Dari berbagai identifikasi beberapa isu maka ditetapkan isu strategis BP3MD antara lain : 1.

Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi daerah berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan pusat dengan daerah;

2.

Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung

seperti

pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain- lain; 3.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanaman modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi, khususnya dalam pelaksanaan perizinan;

4.

Masih besarnya jumlah proyek PMA? PMDN dan sudah berproduksikomersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk izin usaha tetap/ industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya;

5.

Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi;

6.

Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/ Kota dan bidang usaha tertentu;

7.

Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara- negara kompetitor;

8.

Masih rendahnya kewajiban penanaman modal dalam membuat LKPM dibandingkandengan besarnya jumlah perusahaan PMA/ PMDN di Sumatera Selatan;

9.

Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di Kab/ Kota;

10. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperolehdata/ informasi penanaman modal di Sumatera Selatan;


Page 10

11. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/ Kota.

2.3

Tujuan dan Sasaran Tujuan pelayanan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi

Sumatera Selatan adalah merupakan implementasi dari Visi dan Misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Tujuan tersebut adalah : 1.

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

2.

Meningkatkan penanaman modal daerah

3.

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah dan bermutu Sedangkan sasaran strategis dari Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah

(BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1.

Meningkatnya realisasi PMA/PMDN di Sumatera Selatan

2.

Meningkatnya pelayanan investasi yang efektif dan efisien

2.4

Cara Pencapaian Tujuan Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai tersebut di

atas, maka strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pelayanan penanaman modal yang prima. 2. Memberikan kemudahan pada investor untuk mendapatkan informasi peluang investasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan. 3. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 4. Melakukan penelaahandan perumusan regulasi bidang penanaman modal yang menarik bagi calon investor. 5. Meningkatkan realisasi investasi PMA/ PMDN di Sumatera Selatan. 6. Meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Sumatera Selatan. 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanaman modal. 8. Penerapan metode yang bervariasi dan meningkatkan kualitas promosi penanaman modal 9. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penanaman modal 10. Reposisi aparatur sesuai kompetensi yang dimiliki.


Page 11

11. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaanpemerintah yang baik dan profesional, efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel, serta bersih. 12. Peningkatan sarana dan prasara pelayanan seperti gedung maubeler, komputer, maupun mobil pelayanan keliling.


Page 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian kinerja organisasi antara lain : No 1.

CAPAIAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

SATUAN Rp. Triliun

Nilai realisasi Investasi PMA

TARGET 9,96

REALISASI 11,16

% 112,04

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pasal 5 point (e) menyebutkan bahwa salah satu kewajiban penanam modal adalah menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala. GRAFIK 1. NILAI REALISASI INVESTASI PMA

Untuk indikator kinerja nilai realisasi

Nilai Investasi

Nilai Realisasi Investasi PMA

investasi Penanaman Modal Asing

15.00

(PMA), nilainya bergantung pada

10.00

banyaknya jumlah Perusahaan PMA

5.00 0.00

yang menyampaikan LKPM sepanjang

Target

2012 4.93

2013 5.19

2014 9.96

2018 14.58

Realisasi

9.05

14.82

11.16

0

tahun 2014. Perusahaan Penanaman Modal

Asing

(PMA)

yang

menyampaikan LKPM pada tahun 2014 sebanyak 78 unit perusahaan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 11,16 triliun. Capaian kinerja nilai realisasi investasi PMA lebih tinggi dari target tahun 2014 sebesar Rp. 11,16 triliun atau sebesar 112,04 %. Tenaga kerja yang terserap di tahun 2014 adalah sebanyak 23.844 orang.


Page 13

Capaian tahun 2014 tersebut jika dibandingkan dengan target nilai realisasi investasi PMA tahun 2018 sebesar

Rp. 14,58

triliun masih terdapat selisih

sebesar Rp. 3, 42 triliun atau 23,46 %. Nilai tersebut harus dicapai dalam waktu 4 tahun.

Realisasi

investasi PMA tahun 2014 (Rp. 11,16 triliun) bila dibandingkan dengan realisasi kinerja nasional (PMA) tahun 2014 (Rp. 307,0 triliun) capaiannya hanya sebesar 3,64 % atau selisih sebesar Rp. 295, 84 triliun. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian indikator Nilai realisasi investasi PMA tahun 2014 karena meningkatnya kepatuhan perusahaan PMA dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan nilai realisasi investasi PMA antara lain melakukan sosialisasi kepada perusahaan PMA/PMDN terkait LKPM, melakukan pengawasan terhadap PMA/PMDN dan melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait. No 2.

CAPAIAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

SATUAN Rp. Triliun

Nilai realisasi Investasi PMDN

TARGET 7,59

REALISASI 7,04

% 92,75

Untuk indikator nilai realisasi investasi PMDN tahun 2014 sebesar Rp. 7,04 triliun atau terealisasi sebesar 92,75 % dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 7,59 triliun. Jumlah perusahaan PMDN di tahun 2014 adalah sebanyak 47 unit perusahaan dengan tenaga kerja yang terserap 26.728 orang. GRAFIK 2. NILAI REALISASI INVESTASI PMDN

Capaian indikator ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami pertumbuhan

Nilai Investasi

15.00

sebesar 13,29 %. Akan tetapi bila dibandingkan

10.00

dengan 5.00 0.00

capaian

tahun

2012

mengalami

penurunan sebanyak 120,44 %. Bila dibandingkan 201 2 6.90

201 3 2.78

201 201 4 8 7.59 11.11

dengan target 2018 sebesar Rp. 11,11 triliun,

Realisasi 6.90

3.13

3.61

atau 67,51 %. Realisasi investasi PMDN tahun

Target

Target

0

maka masih ada selisih sebesar Rp. 7,5 triliun

Realisasi


Page 14

2014 (Rp. 7,04 tiliun) bila dibandingkan dengan realisasi kinerja nasional (PMDN) tahun 2014 (Rp. 156,1 triliun) terdapat selisih sebesar Rp. 149,06 triliun atau capaiannya hanya 4,51 %. Gambaran tentang nilai realisasi investasi PMDN dapat dilihat pada Grafik 2. Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja nilai realisasi PMD tahun 2014 adalah : 1.

Masih ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2.

Terdapat beberapa perusahaan PMDN yang beralih status menjadi PMA.

3.

Investor cenderung wait and see menanamkan modalnya karena di tahun 2014 merupakan tahun politik yaitu adanya pemilihan Presiden sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat.

4.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang diiringi dengan turunnya harga karet di pasar internasional sehingga mempengaruhi perekonomian Sumatera Selatan karena karet merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan memberikan

pemahaman

kepada

perusahaan

untuk

melaksanakan

kewajibannya

menyampaikan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. No 3.

CAPAIAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan nilai investasi per tahun

SATUAN Persen

TARGET 10

REALISASI 13,74

% 27,21

Indikator pertumbuhan nilai investasi pertahun dipengaruhi oleh indikator realisasi investasi PMA dan realisasi investasi PMDN. Realisasi indikator pertumbuhan nilai investasi pertahun untuk tahun 2014 adalah sebesar 13,74 % atau lebih besar 27,21 % dari target yang telah ditentukan yakni sebesar 10 %. GRAFIK 3. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI PER TAHUN P e r s e n t a s e

15 10

12.56 10

13.74 10

10

10 5 0

(5) Target

-4.34 2012 10

2013 10

2014 10

2018 10

Realisasi

-4.34

12.56

13.74

0

Target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BP3MD Ta.2014

Realisasi

Page 15

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi pertumbuhan nilai investasi per tahun untuk tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,18 %. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi per tahun untuk tahun 2012 ialah sebesar (-4,34%) atau meningkat sebesar 9,4 % bila dibandingkan tahun 2014. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018, indikator pertumbuhan nilai investasi pertahun untuk 2014 sudah melebihi sebesar 3,74 %. Penyebab keberhasilan pertumbuhan nilai investasi per tahun karena adanya koordinasi yang baik antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi, serta dilakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

No 4.

CAPAIAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

SATUAN Rp. Trilyun

Nilai Investasi Swasta Per Tahun

TARGET 17,55

REALISASI 18,20

% 103,70

Untuk indikator nilai investasi swasta pertahun merupakan total nilai realisasi investasi PMA dan nilai realisasi investasi PMDN, indikator ini juga dipengaruhi oleh realisasi investasi PMA dan realisasi investasi PMDN. Adapun realisasi nilai investasi swasta pada tahun 2014 sebesar Rp. 18,20 triliun atau melebihi target di tahun 2014 sebesar 103,70 % dari target yang ditentukan sebesar Rp. 17,55 triliun.

Nilai Investasi

GRAFIK 4. NILAI INVESTASI SWASTA PER TAHUN 30.00

Nilai investasi swasta per tahun untuk

25.00

tahun 2012 adalah sebesar

20.00

triliun, dan mengalami kenaikan sebesar

15.00

11,15% di tahun 2013 menjadi Rp.17.95

10.00

triliun, dan naik sebesar 10,14 % pada

5.00 -

Rp. 15,95

tahun 2014.

Target

2012 7.60

2013 7.98

2014 17.55

2018 25.69

Realisasi

15.95

17.95

18.20

0

Target

Realisasi


Bila dibandingkan dengan

target 2018 maka nilai investasi swasta per tahun masih terjadi gap sebesar Rp. 7,49 triliun atau 29,16 % Page 16

Penyebab keberhasilan Indikator nilai investasi swasta per tahun karena meningkatnya kepatuhan perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Adapun upaya yang dilakukan agar keempat Indikator tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif adalah dengan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan : a. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanakan investasi PMDN/PMA; b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; c. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama Dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha; d. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; e. Penyelenggaraan Pameran Investasi.



Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan: a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi. b. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal. c. Kajian Kebijakan Penanaman Modal (RUPM

5.

CAPAIAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan tepat waktu Adapun

capaian

indikator

SATUAN Izin/Non Izin

TARGET 189

REALISASI 100

% 52,91

kinerja

tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut Perizinan/non perizinan yang dikelola Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2014 sebanyak 52 jenis izin/non izin dari 157 izin/non izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Jumlah perizinan

No

300 250 200 150 100 50 -

Target

2012 55

2013 61

2014 189

2018 277

Realisasi

153

172

100

0

Target

Realisasi

GRAFIK 5 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU


Page 17

Pada tahun 2012 angka realisasi dari indikator ini sejumlah 153 izin, yang artinya meningkat sebesar 7,00 % dari tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu yang terealisasi berjumlah 172 izin atau meningkat sebanyak 12,41 % dari tahun sebelumnya. Adapun indikator tersebut memiliki presentase capaian sebesar 281,97 % dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2013 yang berjumlah 61 izin. Dari 52 jenis izin/non izin yang dikelola oleh BP3MD pada tahun 2014, jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu terealisasi sebanyak 100 izin/non izin atau 52,91 % dari target tahun 2014 sebesar 189 izin/non izin. Bila dibandingkan dengan target 2018 maka realisasi jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu tahun 2014 sebanyak 100 izin/non izin terdapat silisih sebanyak 177 izin atau 63,90 %. Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu tahun 2014 adalah 1. Perusahaan yang mengajukan izin belum dapat melengkapi izin- izin yang diperlukan karena izin terkait masih berada di kementerian atau SKPD lainnya. 2. Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola oleh PTSP-BP3MD Provinsi Sumatera Selatan baru 52 jenis dari 157 jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah : 1. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan di pusat dan di daerah 2. Penyederhanaan jenis perizinan, prosedur dan persyaratan setiap jenis perizinan. 3. Kementerian/Lembaga dan daerah meninjau kembali peraturan persyaratan perizinan dan pendelegasian jenis perizinan di daerah. 4. Penguatan kelembagaan BPMPTSP diharapkan dapat lebih menjalin koordinasi dan sinergitas pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan antara pusat dan daerah. 5. Sosialisasi kepada para pengusaha mengenai PTSP Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penyampaian perizinan secara on-line. Perkembangan indikator jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu dapat dilihat pada Tabel. 3.


Page 18

TABEL. 3 REKAPITULASI JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PTSP - BP3MD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009 S/D 2014

TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014

No 6.

Triwulan 1 32 51 33 55 36

Triwulan 2 Triwulan 3 40 28 28 34 31 31 30 34 26 19 GRAND TOTAL

Triwulan 4 43 39 30 58 53 19

Jumlah 43 139 143 153 172 100 750

CAPAIAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP

SATUAN Hari

TARGET 7

REALISASI 3

% 234

Untuk indikator Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP, dapat dijelaskan sebagai jangka waktu (lamanya hari) yang digunakan pemerintah/ badan untuk menerbitkan/ mengeluarkan izin suatu perusahaan. Lamanya hari tersebut bergantung pada jenis-jenis bidang usaha yang akan dikeluarkan izin usahanya. Contohnya jangka waktu yang diperlukan untuk menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal selama 7 hari, Izin Usaha Perluasan selama 8 hari, Izin Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing selama 3 hari, dan lain-lain. GRAFIK 6. JANGKA WAKTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA UNIT PTSP YANG SELESAI SESUAI SOP

Jangka waktu perizinan dan non perizinan pada

Jumlah Hari

10 8

unit PTSP Waktu Perizinan dan Non Perizinan

6

Pada Unit PTSP yang selesai sesuai SOP yang

4

terealisasi pada tahun 2014 adalah selama 3 hari

2 Target Realisasi

2012 9

2013 9

2014 7

2018 5

6

4

3

0

Target

yang berarti mengalami kenaikan sebesar 33,3% dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2013, dimana lamanya hari yang dibutuhkan untuk

Realisasi


Page 19

menyelesaikan proses perizinan di tahun 2013 selama 4 hari. Sementara itu bila dibandingkan dengan tahun 2012, lamanya hari yang digunakan untuk menyelesaikan proses perizinan adalah selama 6 hari yang mengalami kenaikan sebesar 50% lebih cepat di tahun 2014. Trend kenaikan dalam indikator tersebut disebabkan beberapa pelayanan yang dilaksanakan dapat dikerjakan tepat pada waktunya. Selain itu adanya peningkatan kualitas SDM yang dapat membantu dan prasarana serta sarana yang memadai. Adapun rekapitulasi keadaan pegawai Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: Rekapitulasi Pegawai BP3MD Prov. Sumatera Selatan Tahun 2014 Jumlah Pegawai

Jumlah

Kualifikasi Pendidikan

Jumlah

Pangkat dan Gol.

Jumlah

Eselon

Jumlah

Laki-Laki

35

Strata 2

20

IV

12

I

-

Perempuan

25

Strata 1

31

III

45

II

1

Diploma 3

2

II

3

III

5

SLTA

7

IV

11

TOTAL

60

60


60

17

Page 20

3.1.

Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi

Sumatera Selatan memiliki Pagu Dana sebesar Rp 11.292.779.000,-

dengan realisasi sebesar

Rp. 10.843.076.106,- dengan persentase sebesar 96 %. Dan sisa anggaran sebesar Rp.449.702.894 I. Belanja Tidak Langsung Berjumlah Rp 5.988.487.000- dengan realisasi sebesar Rp. 5.796.529.847,-

atau dengan

persentase sebesar 96,79 % dan sisa anggaran Rp. 191.957.153,II. Belanja Langsung Berjumlah Rp 5.304.292.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.046.546.259,- dengan persentase sebesar 95,14 % dan sisa anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp.257.745.741,dengan sisa anggaran sebesar Rp.87.322.856,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjumlah Rp 1.508.880.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp 1.421.557.144,- dengan persentase 94,21% dan sisa anggaran sebesar Rp., 87.322.856,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1)

Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan pagu dana sebesar Rp. 12.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 11.901.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik sebesar 99,18 %. Sisa Anggaran Rp. 99.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan.

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu dana sebesar Rp. 390.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 356.049.901,- dengan persentase 91,29 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 33.950.099,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, internet dan listrik.

3)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operaional, dengan pagu dana sebesar Rp. 206.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 189.994.575,- dengan persentase 91,96 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 16.615.425,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

4)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 36.000.000,terealisasi sebesar Rp. 36.000.000, dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan selama 12 bulan.


Page 21

5)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,terealisasi sebesar Rp. 39.754.800,- dengan persentase 99,39 %, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.

6)

Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 39.953.903,- dengan persentase 99,88%, realisasi fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan.

7)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.622.400,- dengan persentase

99,06 %,

realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 377.600. Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan lancar. 8)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 56.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.574.450,- dengan persentase 43,88%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp.31.425.550,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor selama 12 bulan.

9)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan pagu dana sebesar Rp.10.000.000, terealisasi sebesar Rp. 9.905.000, dengan persentase 99,05%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 95.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan selama 12 bulan.

10) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu dana sebesar Rp. 25.200.000,terealisasi sebesar Rp. 23.737.500,- dengan persentase keuangan 94,20%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar

Rp. 1.462.500,- Hasil yang dicapai adalah

tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan. 11) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran, dengan pagu dana sebesar Rp. 275.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 275.470.000,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran selama 12 bulan. 12) Penyediaan Jasa Tutor SKJ, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.450.000,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa tutor SKJ selama 11 bulan. 13) Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.000.000,terealisasi sebesar Rp. 5.999.750,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BP3MD Ta.2014

Page 22

yang dicapai adalah terpenuhinya penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan. 14) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri, dengan pagu dana sebesar Rp. 365.000.000,- terealisasi sebesar Rp.362.143.865,- dengan persentase 99,22%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.856.135,Hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memiliki pagu dana sebesar Rp 664.800.000, yang memiliki persentase sebesar 94,75% dari realisasi dana di tahun 2014 sebesar Rp 629.879.650,- dan sisa anggaran Rp.34.920.350,-. Kegiatan ini untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor, rehabilitasi gedung kantor, dan pemeliharaan gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mempunyai pagu dana sebesar Rp 134.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.133.851.550,dengan persentase sebesar 99,48%. Sisa pagu anggaran Rp. 698.450,- Program ini digunakan untuk membiayai rapat koordinasi teknis dengan kabupaten/kota. d) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Mempunyai

pagu

dana

sebesar

Rp.

2.286.062.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 2.203.830.490,- persentase sebesar 96,40%. Sisa anggaran sebesar Rp. 82.231.510,-. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang tersebar di bidang-bidang teknis pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. e) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 710.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp.657.427.425,persentase sebesar 92,60%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp.52.572.575,- Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan penanaman modal serta pengembangan sistem informasi penanaman modal.


Page 23

Ket. Gambar :

Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin dan Wakil Gubernur Ishak Mekki saat menerima penghargaan Investment Award, dimana dalam pelaksanaannya Sumatera Selatan berhasil mendapatkan penghargaan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik Kedua Nasional, dimana termasuk dalam 40 Nominasi Penyelenggara PTSP dari 33 Provinsi seluruh Indonesia selama 3 tahun berturut-turut yakni pada tahun 2010 dan 2012 dan 2014. Penghargaan Investment Award tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur yang sekaligus menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Ir. Hatta Radjasa (Tahun 2010), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (Tahun 2012) dan Mahendra Siregar (Tahun 2014). Adapun penghargaan tersebut diberikan di Jakarta pada tanggal 02 November 2010, 12 November 2012 dan 7 Oktober 2014.


Page 24

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian rencana program dan sasaran yang mengacu kepada 5 (lima) tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan menyadari bahwa beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan dan evaluasi, agar dapat meningkatkan kinerja yang sudah dicapai. Input berupa Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas dan ketersediaan fasilitas penunjang masih menjadi permasalahan dan kendala utama dalam melaksanakan program kegiatan. Selanjutnya disadari juga bahwa pembuatan LAKIP BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari susunan penulisan maupun dalam menganalisa. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya demi meningkatkan kinerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang,

2015

Kepala BP3MD Provinsi Sumatera Selatan,

H. MAULAN AKLIL, S.IP., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19760304 200003 1 003


Page 25

BAB I PENDAHULUAN. Kepala Badan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) BP3MD Ta.2014 Page 1

Recommend Documents