INTEGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Usman Sumantri Kepala Badan PPSDM Kesehatan Surabaya, 23 November 2016
Tantangan Pembangunan Kesehatan
Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya
2
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
JKN
DTPK
KOTA KELUARGA SEHAT
3
UPAYA POKOK SUB SISTEM SDM KESEHATAN Pusrengun SDMK
Perencanaan
• Pusat Peningkatan Mutu • Pusat Pelatihan SDMK
Pembinaan & Pengawasan
Sekretariat Badan
Pendayagunaan
Pusrengun SDMK
Pengadaan
• Pusat Pendidikan SDMK • Pusat Pelatihan SDMK
ISU PENGUATAN MANAJEMEN SDM KESEHATAN YANG DIHARAPKAN 1. Penerapan REGULASI manajemen SDM kesehatan secara tepat dan benar. 2. Penyelenggaraan penguatan TATA KELOLA manajemen SDM kesehatan yang efektif. 3. Alokasi PEMBIAYAAN manajemen SDM kesehatan yang memadai. 4. Kerja sama dan SINERGI yang baik dan saling menguatkan dari seluruh pemangku kepentingan manajemen SDM kesehatan 5
6
PENGUATAN KOMPONEN MANAJEMEN SDM KESEHATAN PENERAPAN REGULASI MANAJEMEN SDM KESEHATAN
Tersusunnya PP amanat UU Nomor 23 / 2014 : Pemerintahan Daerah Tersusunnya PP amanat UU Nomor 36/2014 : Tenaga Kesehatan Tersusunnya PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersususunnya Peraturan Menteri
PENYELENGGARAAN PENGUATAN TATA KELOLA
Peningkatan kapasitas pengelola Penggunaan SIM yang terintegrasi Penggunaan TIK pelatihan Penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan penganggaran
ALOKASI PEMBIAYAAN MANAJEMEN SDM KESEHATAN
KERJA SAMA DAN SINERGI YANG BAIK DAN SALING MENGUATKAN
Terlaksananya kajian pembiayaan Tersusunnya dan digunakannya template perencanaan Terlaksananya advokasi pembiayaan Terpenuhinya alokasi pembiayaan
Revitalisasi Tim Koordinasi & Fasilitasi Pengembangan Terbentuknya forum koordinasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu Terlaksananya proses perencanaan terpadu 7
KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN
Rasio dokter, dokter spesialis, dokter gigi per 100.000 penduduk. Rasio apoteker Rasio bidan, perawat Rasio perawat gigi Rasio ahli gizi Rasio tenaga keterapian Rasio tenaga keteknisian medik
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
Penurunan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Penurunan Prevalensi HIV (%) Penurunan Prevalensi tekanan darah tinggi (%) Penurunan % merokok penduduk usia 15-19 tahun
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)
PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM meningkat Rasio Gini membaik Pertumbuhan ekonomi meningkat Turunnya tingkat kemiskinan dari Turunnya tingkat pengangguran terbuka 8
TARGET INDIKATOR RENSTRA TA 2016 DAN 2017 SASARAN
INDIKATOR
2016
TARGET
TARGET
CAPAIAN
2017
Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
2.000
1.256 (62,8 %)
3.000
Penyediaan dokter spesialis di RS Kab/Kota
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
35 %
45,2 % (142/314)
40%
Peningkatan kompetensi SDM kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
21.510
26.686 (124 %)
33.060
Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesilias dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara team based (min 5 orang)
Jumlah residen yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen
Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus individu
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang menjalani WKS
Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI
Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi
Prosentasi program studi / institusi Poltekes yang terakreditasi baik
NSPK (regulasi)
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi Jumlah peserta penerima program bantuan pendidikan SDM Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat biaya pendidikan (yg blm D III)
Data dan Informasi
Jumlah tenaga kesehatan yang melaksnakan internship
Perancanaan dan Keuangan
Monitoring dan Evaluasi (misal: e-mones: DJA, Bappenas)
Hirarki indikator kegiatan Badan PPSDM Kesehatan
KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS SESUAI STANDAR KETENAGAAN MINIMAL TAHUN 2016 KESESUAIAN DENGAN STANDAR PROVINSI
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali
JML PUSK SESUAI STANDAR
> Standar JML PUSK
77 141 112 47 65 124 78 101 15 6 175 520 308 24 360 48 12
200 338 92 116 67 93 39 125 35 58 90 431 472 96 317 96 83
KELEBIHAN NAKES 352 792 138 248 108 141 49 181 63 225 474 758 772 202 542 181 199
Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang Puskesmas Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 30 Juni 2016
< Standar JML PUSK 62 92 60 48 44 105 63 64 11 8 75 99 95 1 283 87 25
KEKURANGAN NAKES 71 103 69 54 49 117 80 75 12 8 77 104 108 1 353 110 34
Lanjutan...
PROVINSI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA
JML PUSK SESUAI STANDAR 49 131 104 77 61 58 12 46 71 141 84 41 34 41 54 29 77 3,323
KESESUAIAN DENGAN STANDAR > Standar < Standar KELEBIHAN KEKURANGAN JML PUSK JML PUSK NAKES NAKES 28 44 81 108 35 58 204 242 53 84 82 90 54 86 64 71 101 159 67 79 78 146 38 46 25 64 12 17 96 236 45 55 39 64 77 88 116 201 189 247 46 61 139 162 22 28 30 35 7 8 53 62 30 55 128 163 28 44 45 48 9 19 111 131 71 135 246 271 3,586 6,917 2,833 3,340
Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang Puskesmas Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 30 Juni 2016
KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR KETENAGAAN MINIMAL TAHUN 2016 KESESUAIAN DENGAN STANDAR
PROVINSI
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI
JUMLAH RS
JML RS SESUAI STANDAR
67 187 66 70 34 66 21 63
7 28 11 12 1 1 5 12
17 26 183 318 286 74 363 89 55
0 4 13 28 17 8 39 8 7
> Standar < Standar KELEBIH KEKURANG JML RS AN JML RS AN NAKES NAKES 17 394 57 42 86 679 129 191 19 302 58 15 25 320 57 40 8 197 27 19 5 397 62 7 10 74 16 13 18 265 57 13
3 12 51 81 44 19 100 21 10
107 59 1428 1450 1231 341 1158 568 453
14 18 145 265 259 63 302 76 52
Sumber : SIRS Online Yankes Rujukan, Mei 2016 *) Menggunakan Standar PMK 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan 340/2014 ttg Klasifikasi RS
9 30 144 184 66 29 176 32 8
Lanjutan.... RS SESUAI STANDAR
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA
JUMLAH RS
JML RS SESUAI STANDAR
28 45 44 20 37 47 7 42 31 88 30 13 10 28 19 16 40 2530
Sumber : SIRS Online Yankes Rujukan, Mei 2016 *) Menggunakan Standar PMK 56/2014 dan 340/2014 ttg Klasifikasi RS
0 9 6 1 1 2 0 6 4 12 1 0 1 4 1 1 1 251
> Standar JML RS 4 25 15 3 11 8 5 17 15 30 20 2 5 16 9 3 14 731
< Standar
KELEBIHAN JML RS NAKES 202 132 112 73 183 295 28 178 99 287 46 73 22 29 38 42 205 11467
24 29 35 18 27 41 2 31 20 70 11 11 6 16 11 14 27 2050
KEKURANGAN NAKES 16 39 21 7 29 17 12 29 26 59 73 3 12 28 17 6 38 1450
14
Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di DTPK DTPK
SEMENTARA/TEMPORARY
TETAP/PERMANEN PTT Pusat
PNS
PPPK
Kontrak/Honor Swasta/PMA
Kontrak/ Honor BLUD
PTT Daerah Nusantara Sehat Berbasis Tim (Team Based)
Pemenuhan Tenaga dibantu Pusat * PTT Pusat Moratorium
Nusantara Sehat Individual
Wajib Kerja Spesialis
Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di Non DTPK Non DTPK
TETAP/PERMANEN
SEMENTARA/TEMPORARY
PTT Pusat *
PNS
Honor/Kontrak Swasta/PMA
PPPK
PTT Daerah
Honor BLUD Wajib Kerja Spesialis
Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan PMA dalam pemenuhan tenaga
* PTT Pusat Moratorium
POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DTPK
Total Puskesmas saat ini 9.742
PEMBERDAYAAN FUNGSI PUSKESMAS
1. Jumlah Puskesmas di DTPK sebanyak 2.388 unit *, terdiri dari 2.264 unit (T/ST ) dan Perbatasan 124 unit 2. Pemberdayaan fungsi Puskesmas kepada UKM dan UKP 3. Pemenuhan nakes di Puskesmas DTPK dibantu oleh Pusat * Dapat bertambah
NON DTPK MENINGKATKAN PERAN KLINIK 1. 1 (satu) klinik melayani 10.000 penduduk 2. Pelaksanaan fungsi UKP 3. Pengelolaan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta 4. Kebutuhan tenaga untuk 1 klinik (10.000 penduduk) : a. 1 dokter : 2.500 penduduk = 4 dokter b. 1 dokter gigi c. 8 perawat d. 2 bidan e. 1 analis f. 1 tenaga administrasi g. 1 manajer 6. Pelayanan farmasi 2 - 4 klinik dilakukan oleh 1 apotik 7. kebutuhan nakes dapat disesuaikan dengan Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik atau dapat dihitung kebutuhan riil memggunakan analisis beban kerja kesehatan (ABK Kesehatan) 8. Puskesmas di wilayah non DTPK penekanan pada ffungsi UKM 9. Moratorium pembangunan Puskesmas di wilayah non DTPK
Kebutuhan Klinik 25.228
1. Proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 252.286.647, kebutuhan klinik sebanyak 25.228 Klinik 2. Kebutuhan tenaga untuk 25.228 klinik adalah : a. Dokter = 100.912 org b. Dokter Gigi = 25.228 org c. Perawat = 201.824 org d. Bidan = 50.456 org e. Analis = 25.228 org f. Tenaga adm = 25.228 org g. Manajer = 25.228 org
Penetapan Lokus Intervensi Penugasan Khusus Berbasis Tim (Nusantara Sehat) dan Penugasan Khusus Individual Pada Puskesmas
A
P4
P2
P3 P1
B
C
P1 = 3 kriteria ( A, B dan C) P2 = 2 kriteria (A dan B)
P3= 2 kriteria (A dan C)
A. Kabupaten/Kota mengusulkan kebutuhan tenaga : 1. SK Bupati/Walikota, Puskesmas masuk dalam kawasan T/ST 2. Keberadaan nakes tidak sesuai standar 3. Puskesmas yang diusulkan mampu memberikan pelayanan 4. Penyediaan tempat tinggal bagi nakes yang ditempatkan B. Kabupaten/kota Tertinggal (23 Prov, 122 Kab/Kota) C. Kabupaten/kota dengan Fiskal kapasitas rendah (24 Prov, 227 Kab/kota)
P4= 1 kriteria (A. Pedalaman, pegunungan, kepulauan dan perbatasan)
SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA
http://anakbersinar.com/assets/images/public/media/0b66834782d41ad790238af210e6470f.jpg
197
