MODUL INDIKATOR TARGET PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN Modul 5: Indikator Target 1

MODUL INDIKATOR TARGET

PUSDIKLAT APARATUR Modul BADAN5: PPSDM Indikator KESEHATAN Target 1 KEMENTERIAN KESEHATAN 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI............................................................................

i

A. Deskripsi Singkat.............................................................

1

B. Tujuan Pembelajaran.......................................................

1

C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan.......................

2

D. Metode.............................................................................

2

E. Alat Bantu dan Media.......................................................

2

F. Langkah-Langkah Pembelajaran.....................................

2

G. Bahan Pembelajaran........................................................

4

Pokok Bahasan 1 Pengertian, manfaat, danmacam-macam indikator.........

4

Pokok Bahasan 2 Indikator Target 1.

Sekretariat Jenderal .................................................. a. Biro Perencanaan dan Anggaran ....................... b. Biro Kepegawaian.............................................. c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ........... d. Biro Hukum dan Organisasi................................ e. Biro Umum......................................................... f. Pusat Data dan Informasi.................................... g. Pusat Kerjasama Luar Negeri............................. h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan........... i. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan...... j. Pusat Komunikasi Publik..................................... k. Pusat Promosi Kesehatan.................................. l. Pusat Inteligensia Kesehatan.............................. m. Pusat Kesehatan Haji..........................................

10 14 20 21 21 21 22 30 30 32 33 39 40 41

2.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.............

42

3.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan...........................................

47

4.

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

56

Modul Indikator Target

i

Dan Anak.................................................................. 5.

ii

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.................................................................

61

6.

Inspektorat Jenderal..................................................

70

7.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan....

75

8.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan........................................ a. Sekretariat Badan............................................... b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan..................... c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.......... d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan........................................................... e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan...........................................................

Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

85 85 86 88 88

89

MODUL MI.05 INDIKATOR TARGET

A.

Dekripsi Singkat Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. Pemahaman terhadap etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil akan mendorong seseorang akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggungjawab, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; serta semangat jiwa korps, semangat nasionalisme dan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, sebagai upaya memperoleh pegawai negeri sipil yang mampu mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada gilirannya mampu mengembangkan kompetensinya, maka perlu dilakukan upaya pengenalan Indikator Target Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan Pembelajaran 1. Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Indikator Target/Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 2. Tujuan Pembelajaran Khusus Modul Indikator Target

1

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: a. Memahami Indikator

Pengertian,

Manfaat

dan

Macam-macam

b. Memahami Indikator Target/Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1.

Pengertian, Manfaat dan Macam-Macam Indikator

2.

Indikator Target/Indikator Kementerian Kesehatan RI.

Kinerja

di

Lingkungan

D. Metode -

-

Curah pendapat Ceramah Tanya Jawab (CTJ) Tugas baca

E. Alat Bantu dan Media

-

Slide Komputer LCD

F. Langkah-langkah Pembelajaran Sesi 1 : Pengertian, manfaat, dan macam-macam Indikator Target Langkah-langkah Pembelajaran: 1

2

Fasilitator menyapa peserta dengan ramah. Apabila belum berkenalan mulai dengan perkenalan. Sampaikan tujuan pembelajaran, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang. Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

2

Fasilitator menggali pendapat/pemahaman peserta terkait dengan pengertian, manfaat, dan macam- macam indikator. Tuliskan kata kunci pendapat mereka pada kertas flipchart atau meta plan.

3

Fasilitator menyampaikan paparan tentang manfaat, dan macam- macam indikator

4

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan tanya jawab

5

Kaitkan pemaparan dengan pendapat/pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai.

pengertian,

Sesi 2: Pembahasan tentang Indikator/Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Langkah-langkah Pembelajaran: 1. Fasilitator menggali pendapat/pemahaman peserta terkait dengan Indikator/Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Tuliskan kata kunci pendapat mereka pada kertas flipchart atau meta plan. 2. Fasilitator menyampaikan paparan tentang Indikator/Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan tanya jawab 4. Kaitkan pemaparan dengan pendapat/pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai.


3

G. Bahan Pembelajaran POKOK BAHASAN 1: PENGERTIAN, MANFAAT DAN MACAM- MACAM INDIKATOR

1. Pengertian indikator 

Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).



Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dan suatu kejadian atau kondisi. Misalnya berat badan bayi berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993).



Indikator adalah statistik dan hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat, 1969).



Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (G Green, 1992).

Indikator pada umumnya bersifat kuantitatif dan umumnya terdiri atas pembilang (numerator) dan penyebut (denominator). Indikator yang mencakup pembilang dan penyebut ini sangat tepat untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu serta dalam membandingkan suatu wilayah dengan wilayah lain. Indikator merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan tetapi kerap kali hanya memberi

4


petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan.

2. Manfaat penetapan indikator Manfaat dari ditetapkannya indikator kinerja bagi setiap organisasi adalah: a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. c.

Memperjelas tentang apa, berapa dan bagairnana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi.

d. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam rnenilai kinerjanya terrnasuk kinerja organisasi instansi pemerintah yang melaksanakannya. e. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. f.

Untuk mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil.

g. Untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholders.


5

3. Macam – macam indikator a. Indikator Kinerja Input Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan atau gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan). Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan. Contoh: Jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang terlibat, peralatan yang digunakan, jumlah bahan yang digunakan. b. Indikator Kinerja Proses Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar). c.

Indikator Kinerja Output Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

6


Contoh: Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan    

Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah pelatihan/peserta pelatihan Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan    

Jumlah pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung/jembatan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun/perbaiki

d. Indikator Kinerja Outcome Pengukuran indikator hasil seringkali pengukuran indikator keluaran.

rancu

dengan

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan outcome indikator instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Contoh: Jumlah % hasil langsung dari kegiatan 

Tingkat pemahaman pelatihan

peserta

terhadap

materi


7

 

Tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) Kemenangan tim dalam setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yang positif   

Kenaikan prestasi kelulusan siswa Peningkatan daya tahan bangunan Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal – hal yang negatif  

Penurunan tingkat kemacetan Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas

e. Indikator Kinerja Benefit Indikator kinerja ini menggambarkan diperoleh dari indikator hasil/outcome.

manfaat

yang

Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) Contoh: Peningkatan hal yang positif dalam jangka menengah dan jangka panjang  Persentase kenaikan lapangan kerja  Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang  Penurunan tingkat penyakit TBC  Penurunan tingkat kriminalitas  Penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas

8


f.

Indikator Kinerja Dampak Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: Peningkatan yang yang positif dalam jangka panjang  Persentase kenaikan pendapatan perkapita masyarakat  Peningkatan cadangan pangan  Peningkatan PDRB sektor tertentu Penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang  Penurunan Tingkat kemiskinan  Penurunan Tingkat Kematian


9

POKOK BAHASAN 2: INDIKATOR TARGET

1. Sekretariat Jenderal Sasaran Strategis Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya koordinasi 1. Persentase produk administrasi pelaksanaan tugas serta kepegawaian yang dikelola melalui pembinaan dan pemberian sistem layanan kepegawaian dukungan manajemen (elektronik) Kementerian Kesehatan. 2. Persentase pengadaan menggunakan e_procurement 3. Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan 4. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 5. Jumlah pos kesehatan desa (Poskesdes) beroperasi 6. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK Seluruh Kab/Kota Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan Standar menganggarkan APBD bidang kesehatan Pelayanan Minimal (SPM) minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian SPM Meningkatnya penyediaan Persentase penduduk yang mempunyai anggaran publik untuk jaminan kesehatan kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

10


Sasaran Strategis Program

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga

Indikator Kinerja

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

Sasaran strategis kegiatan dan indikator: a. Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Indikator: 1) persentase desa siaga aktif 2) Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 3) Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembagunan kesehatan 4) Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan kebijakan yang berwawasan kesehatan b. Terumuskannya kebijakan pemeliharaan kesehatan.

pembiayaan

jaminan

Indikator: 1) Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 2) Tersediannya data NHA setiap tahun c.

Meningkatnya produk hukum dan organisasi yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan. Indikator: 1) Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan: RUU, Rancangan Peraturan Presiden/Kepres, Peraturan Menteri/Kepmen 2) Jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani Modul Indikator Target

11

3) Jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yang tertata di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT d. Meningkatnya dukungan kebijakan kesehatan dalam kerjasama luar negeri.

pembangunan

Indikator: 1) Naskah kerjasama international e. Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kesehatan Indikator: 1) Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan kepada publik 2) Persentase opini publik tenang kesehatan yang positif f.

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan Indikator: 1) Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan

g. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Indikator: 1) persentase pemenuhan SDM aparatur (PNS dan PTT, dan penugasan khusus) 2) persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu h. Meningkatnya kualitas pengelolaan/manajemen pembayaran gaji PNS, CPNS dan PTT tepat jumlah, waktu dan sasaran Indikator: 1) Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS dan PTT tepat jumlah, waktu dan sasaran

12


i.

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan BMN Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan Indikator: 1) Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)

j.

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji Indikator: 1) angka kematian calon jemaah haji (per 1000 calon jemaah) 2) persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar

k.

Meningkatnya kesehatan intelegensia secara optimal Indikator: 1) jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pusat intelegensia kesehatan 2) jumlah pelaksanaan penilaian intelegensia pejabat pusat dan daerah (orang) 3) jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemeliharaan, peningkatan kemampuan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan

l.

Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan pelanggaran dugaan kode etik dokter dan dokter gigi Indikator: 1) jumlah surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter gigi


13

Sekretariat Jenderal membawahi 14 setingkat eselon II, yang terdiri dari 5 (lima) Biro, 8 (delapan) Pusat dan 1 (satu) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia. a. Biro Perencanaan dan Anggaran; PERSONAL QUALITY 1)

Leadership Kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengembangkan orang lain dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal.

2)

Interpersonal relationship Kemampuan mengembangkan sensitivitas, sikap, minat dan perasaan dalam berinteraksi dengan pihak lain

3)

Analytical thinking Kemampuan mengidentifikasi masalah dengan mengaitkan dan membandingkan berbagai data atau informasi secara sistematis

4)

Integrity Menjaga pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan, memiliki konsistensi dalam melaksanakan prosedur kerja yang telah ditetapkan; memiliki ketahanan pribadi untuk tidak terpengaruh pada hal-hal yang menghambat penyelesaian tugas; memiliki komitmen terhadap tugas

5)

Learning Ability Kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian baru untuk mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan organisasi

6)

Conceptual thinking Kemampuan memahami situasi atau masalah dan melihatnya secara terintegrasi dengan menghubungkan bagian-bagian yang terkait secara komprehensif sehingga bisa dihasilkan suatu model yang bisa dimanfaatkan untuk

14


penyelesaian masalah ataupun penanganan situasi serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari 7)

Decision Making Kemampuan mengambil keputusan dengan cara mengevaluasi berbagai alternatif solusi serta melakukan analisa resiko untuk memilih alternatif terbaik sesuai dengan tuntutan situasi.

8)

Tolerance for stress Kemampuan untuk bertahan dalam situasi dan kondisi yang penuh tekanan serta tetap mampu bekerja secara profesional dan efektif untuk memberikan kinerja dan kontribusi yang optimal.

9)

Negotiation Skill Kemampuan untuk berkomunikasi & berinteraksi serta meyakinkan pihak lain untuk mencapai kesepakatan.

10) Self development Memiliki kemauan dan upaya untuk mengembangkan diri secara terstruktur baik wawasan pengetahuan maupun keahlian yang dibutuhkan visi organisasi. 11) Self confidence Memiliki kemampuan dan upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas. 12) Initiative Memiliki, bersedia untuk mengambil tindakan pada awal kegiatan berdasarkan pertimbangan logis dan mampu dipertanggungjawabkan; berani mengambil tindakan yang mengandung kemungkinan peluang berhasil atau pun gagal. 13) Risk Taking Kemampuan dan keberanian untuk mengambil tindakan yang mengandung risiko dengan terlebih dahulu memperhitungkan dan menerima segala dampak yang bisa terjadi. Modul Indikator Target

15

14) Research Ability Kemampuan dalam melaksanakan bermanfaat bagi organisasi.

penelitian

yang

15) Business awareness Kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap laba, rugi, Return Of Investment (ROI) dan rasio analisis keuangan.

GENERAL COMPETENCY: 1) Computer Skill Kemampuan menggunakan teknologi komputer dalam menyelesaikan pekerjaan. 2) Bahasa Inggris Kemampuan menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi lisan dan tulisan dalam menyelesaikan pekerjaan. 3) Disiplin Kemampuan mematuhi peraturan, standar, budaya yang berlaku di tempat kerja dan masyarakat. 4) Kerahasiaan Kemampuan untuk menjaga informasi yang penting dan strategis agar tidak diketahui dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. 5) Team Work Kemampuan memberikan kontribusi yang efektif dalam pencapaian tujuan Tim. 6) Communication Skill Kemampuan mengelola informasi secara efektif, baik melalui lisan maupun tulisan.

16


7) Coordination Kemampuan menciptakan dan mendorong serta memelihara hubungan yang kuat dengan berbagai kalangan yang terkait untuk mencapai tujuan organisasi. 8) Product knowledge Kemampuan mengenal produk/layanan Biro Perencanaan dan Anggaran. 9) Quality Management Kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengelola proses, mutu produk dan perbaikan yang berkesinambungan untuk memenuhi keinginan pelanggan (internal dan eksternal). 10) Service Excellent. Kemampuan melayani pelanggan (internal dan eksternal) melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. 11) Performance Management Kemampuan untuk menetapkan indikator performansi, mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan performansi secara sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. HARD SKILL (Executive Competency) 1) Visioner Kemampuan merancang, menerjemahkan, mengintegrasikan, serta melakukan pengembangan organisasi sesuai dengan kebijakan shareholder, dan lingkungan organisasi. 2) Empowering Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan potensi dan kompetensi staf dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.


17

3) Staffing and Delegation Kemampuan untuk melakukan penugasan, pengaturan staf dan pelimpahan kewenangan berdasarkan kompetensi dan fungsi sesuai dengan misi dan strategi Biro Perencanaan dan Anggaran. 4) Strategic Negotiation Kemampuan untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi skenario negosiasi sesuai dengan tujuan organisasi dalam upaya membangun dan mengembangkan kerjasama baik internal maupun eksternal. 5) Alignment Management Kemampuan untuk membangun dan mengembangkan aliansi (kerjasama) dengan pihak eksternal berdasarkan prinsip manfaat bersama (win-win solution) sesuai dengan tujuan Biro Perencanaan dan Anggaran. 6) Management Strategic Kemampuan untuk membuat, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi strategi dalam mencapai tujuan Biro Perencanaan dan Anggaran. 7) Strategi pemasaran Kemampuan untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pemasaran dalam upaya mencapai tujuan-tujuan Biro Perencanaan dan Anggaran. 8) Analisa Finansial dan Investasi Kemampuan untuk melakukan analisis terhadap laporanlaporan keuangan dan investasi. 9) Human Resource Strategic Kemampuan untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pengelolaan SDM sehingga selaras dengan strategi bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran.

18


10) Performance Management Kemampuan untuk menetapkan indikator performansi, mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan performansi secara sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. 11) Business Proces Reengenering Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan proses-proses yang ada di Biro Perencanaan dan Anggaran. 12) Intrapreneurship/Kewirausahaan Internal Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang bisnis ke dalam suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi untuk meningkatkan utilitas aset dan keuntungan Biro Perencanaan dan Anggaran. 13) Good Corporate Governance Kemampuan untuk melakukan pengelolaan organisasi berdasarkan kriteria: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesertaan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, efisien dan profesionalisme untuk mencapai visi, misi organisasi. 14) Internal Audit Kemampuan untuk memonitor, menganalisa, mengembangkan dan mengevaluasi sistem audit untuk menjamin kesesuaian antara standar dan implementasi sistem audit internal.


19

b. Biro Kepegawaian; Perencanaan Indikator dan Target Kinerja Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1 Presentase . pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) 2 Presentase . produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 3 Jumlah tenaga . kesehatan yang di dayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK *) 4 Jumlah residen yang . didayagunakan dan diberikan insentif *)

Target 2010

2011

2012

2013

2014

70

75

80

85

90

30

40

50

60

70

1.20 0

2.44 5

3.82 0

5.32 0

7.02 0

700

1.24 5 1.55 0

1.37 5 2.55 0 1.00 0

1.50 0 3.65 0 1.10 0

1.70 0 4.85 0 1.20 0

850

*) Sumber: dokumen renstra 2010-2014. target kumulatif dan pertahun

20


c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

Sasaran

Indikator

Meningkatny a kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan

1 Tersusunnya laporan Keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2 Persentase pengadaan menggunakan eprocurement

Target 2010 2

2011 2

2012 2

2013 2

2014 2

50

65

75

85

90

d. Biro Hukum dan Organisasi; 1) 2) 3) 4)

Program dan Rencana Kerja Bulanan Program dan Rencana Kerja Semester Program dan Rencana Kerja Tahunan Sasaran Kinerja Pegawai (baru uji coba tahun 2013)

e. Biro Umum. Presentase pengelolaan dan pembayaran gaji PNS, CPNS dan PTT tepat jumlah, waktu dan sasaran


21

f.

Pusat Data dan Informasi Sasaran dan indikator kinerja Pusat Data dan Informasi seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:021/Menkes/SK/I/2011 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010–2014 untuk Pusat Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

Target Indikator Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2010-2014 Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

Pengelolaan Data dan Informasi

Outcome/ Output

Indikator

Meningkatn ya pengemban gan sistem informasi kesehatan

Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi dan Kab/Kota per tahun

Target 2010 60

2011 70

2012 80

2013 90

Persentase 40 45 50 55 provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan Persentase 70 80 90 provinsi dan kab/kota yang menyelenggarak an sistem informasi kesehatan terintegrasi Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

22


2014 100

60

100

Adapun pengertian dan definisi operasional, cara perhitungan/rumus, dan cara pengambilan data Pusat Data dan Informasi Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Pengertian dan Definisi Operasional, Cara Perhitungan/Rumus, Dan Cara Pengambilan Data Indikator Renstra Pusat Data dan Informasi Tahun 2010-2014

No 1

Indikator

Pengertian dan Definisi Operasional

Persentase Pengertian: ketersediaan o Profil kesehatan yaitu profil paket penyajian kesehatan data/informasi yang berisi nasional, data tentang derajat provinsi, dan kesehatan, upaya kab/kota per kesehatan, dan sumber tahun daya kesehatan dan data terkait lainnya o Parameter: suatu paket profil yang memiliki data sekurang-kurangnya sama dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kab/Kota yang diterbitkan Pusdatin (79 tabel profil)

Definisi Operasional: o Kab/kota, provinsi, nasional yang telah menyusun profil kesehatan

Cara Perhitungan/Rumus A=Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional per tahun B=Persentase ketersediaan profil kesehatan provinsi per tahun:

Cara Pengambilan Data - Laporan rutin - Pertemuan - Kunjungan daerah

Jumlah provinsi yang menyusun profil kesehatan selama 1 tahun X 100% Jumlah provinsi yang ada pada tahun yang sama C=Persentase ketersediaan profil kesehatan kab/kota per tahun: Jumlah kab/kota yang menyusun profil kesehatan selama 1 tahun X 100% Jumlah kab/kota yang ada pada tahun yang sama Modul Indikator Target

23

No

Indikator


Cara Perhitungan/Rumus

Cara Pengambilan Data

Y = Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota: Y = (A+B+C) 3 2.

Persentase Pengertian: provinsi dan o Bank data kesehatan kab/kota yang adalah suatu tempat atau memiliki bank wadah yang digunakan data untuk menyimpan dan kesehatan menghimpun berbagai data kesehatan dan yang terkait, yang dapat digunakan setiap saat diperlukan. Bank data kesehatan menampung berbagai database terkait indikator-indikator kesehatan yang dihasilkan dari sistem pencatatan dan pelaporan yang ada. Bentuk fisik bank data kesehatan adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menampung dan mengelola berbagai database kesehatan. o Parameter = sebuah aplikasi bank data yang memiliki menu dan fitur

24

A= Persentase provinsi yang memiliki bank data kesehatan: Jumlah provinsi yang memiliki bank data kes dalam 1 tahun X 100% Jumlah provinsi yang ada pada tahun yang sama B= Persentase kab/kota yang memiliki bank data kesehatan: Jumlah kab/kota yang memiliki bank data kes dalam 1 tahun X 100% Jumlah kab/kota yang ada pada tahun yang sama Y = Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan Y=( A x bobot A ) + ( B x bobot B )


Evaluasi tahunan

No

Indikator

Pengertian dan Definisi Operasional sekurang-kurangnya sama dengan template bank data



Bobot A = 0,5 Bobot B = 0,5

Definisi Operasional: o Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan terhadap seluruh provinsi dan kab/kota yang ada di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. o Provinsi dan kabupaten/kota dapat dikategorikan memiliki bank data kesehatan adalah provinsi dan kabupaten/kota tersebut memiliki sebuah aplikasi bank data yang memiliki menu dan fitur sekurangkurangnya sama dengan standar template bank data 3

Persentase Pengertian: provinsi dan o Sistem informasi kab/kota kesehatan terintegrasi yang adalah sistem informasi menyelengkesehatan yang garakan menyediakan mekanisme sistem saling hubung antar sub informasi sistem informasi dengan kesehatan berbagai cara yang

A = Persentase provinsi yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi:

Evaluasi tahunan

Jumlah provinsi yang Modul Indikator Target

25

No

Indikator terintegrasi

Pengertian dan Definisi Operasional sesuai dengan keperluannya, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Bentuk fisik dari sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. o Parameter = sebuah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang dihubungkan dengan aplikasi sistem informasi

26

Cara Perhitungan/Rumus menyelenggarakan SIK terintegrasi dalam 1 thn X 100% Jumlah provinsi yang ada pada tahun yang sama B = Persentase kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi: Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan SIK terintegrasi dalam 1 thn X 100% Jumlah kab/kota yang ada pada tahun yang sama Y = Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi: Y= ( A x bobot A ) + ( B x bobot B ) Bobot A = 0,5 Bobot B = 0,5



No

Indikator




puskesmas dan sistem informasi rumah sakit. Definisi Operasional: o Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu.


27

Perencanaan tahun awal Renstra dan dan tahun akhir pencapaian target per indikator dapat dilihat pada berikut: Perencanaan Tahun Awal dan Rencana Stretegis dan Pencapaian Akhir Tahun Target

Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan

Indikator Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi dan Kab/Kota per tahun Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi

Target 2010 2014 60 100

40

60

-

100

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 Indikator persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi merupakan indikator yang direvisi pada perubahan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2011. Berdasarkan pencapaian target pada tahun 2011 dimana indikator provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data telah mencapai target tahun 2014 dan indikator provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi masih dibawah target yang yang ingin dicapai, maka pada awal tahun 2012 Pusat Data dan Informasi mengusulkan revisi target seperti di bawah ini:

28


Program/ Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi

Rencana Revisi Target Pusat Data dan Informasi Tahun 2010-2014 Outcome/ Indikator Target Output 2010 2011 2012 2013 Meningkatnya Persentase 60 70 80 90 pengembang- ketersediaan an sistem profil kesehatan informasi nasional, kesehatan provinsi dan Kab/Kota per tahun Persentase 60 65 70 75 provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan Persentase 25 30 35 provinsi dan kab/kota yang menyelenggarak an sistem informasi kesehatan terintegrasi

2014 100

85

40

Pada tabel diatas diperlihatkan besaran target untuk tiap indikator renstra. Namun sebenarnya ketiga indikator tersebut memiliki perbedaan dalam cara penghitungannya. Pada indikator persentase ketersediaan profil nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota per tahun, target indikator yang dimaksud merupakan persentase capaian tahun berjalan. Sedangkan dalam indikator Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki bank data kesehatan dan indikator Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi, target indikatornya merupakan kenaikan 5% dari target indikator sebelumnya. Misalkan pada tahun 2010 Modul Indikator Target

29

terdapat 60% atau sebanyak 300 Kabupaten/Kota yang telah memiliki bank data kesehatan, maka target pada tahun 2011 ialah terdapat kenaikan sebanyak 5% dari tahun sebelumnya sebanyak 315 Kabupaten/Kota telah memiliki bank data kesehatan. Hal ini melihat kepada disparitas Kabupaten/Kota dalam hal kemajuan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, serta anggaran di daerah.

g. Pusat Kerjasama Luar Negeri Sasaran

Indikator

Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama luar negeri di bidang kesehatan

Jumlah Naskah Kerjasama Internasional

Target 2010

2011

2012

2013

2014

22

23

27

28

30

h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis (renstra) Kementerian Kesehatan 2010 – 2014, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan melaksanakan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Output dari kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat, yang akan dicapai dalam 5 tahun (sampai dengan 2014) dengan indikator kinerja keluaran dan target adalah “300 Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana”.

30


Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, PPKK telah menetapkan indikator yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Capaian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d Tahun 2011 Indikator Kinerja Target Capaian % (Kumulatif) (Kumulatif) Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan 150 150 100 tanggap darurat dalam penanganan bencana

Indikator yang tertera merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu sebanyak 105 kab/kota pada tahun 2010, 45 kab/kota di tahun 2011 dan 50 kab/kota di tahun 2012.

Gambar 3. Jumlah Capaian Target Kumulatif Indikator PPKK Indikator yang tertera merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu sebanyak 105 kab/kota pada tahun 2010 dan 45 kab/kota tambahan di tahun 2011. Kabupaten/Kota dianggap mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana apabila: Kab/Kota memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis penanggulangan krisis kesehatan Modul Indikator Target

31

Tabel 5 Peningkatan SDM Kabupaten/Kota NO 1 2 3 4 5

KEGIATAN Petugas Terlatih Dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan Petugas Terlatih Dalam TRC Dan Rapid Health Assessment (RHA) di Daerah Rawan Bencana Petugas Terlatih Dalam Pengelola Data dan Informasi untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Petugas Terlatih Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Petugas Terlatih Dalam Teknis Penyusunan Rencana Kontinjensi

Kab/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan Tabel 6 Sarana Kesiapsiagaan

i.

NO

KEGIATAN

1

45 Kab/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan No. 1.

2.

32

Indikator

Target

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

67,5%

68,82%

101,9%

1

1

100%

Tersedianya data NHA setiap tahun

Realisasi


Capaian

j.

Pusat Komunikasi Publik RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2010-2014

Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit : Pusat Komunikasi Publik Setjen Kemenkes NO. I.

KEGIATAN Pengelolaan Komunikasi Publik

OUTPUT Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik

INDIKATOR 1.

2.

3.

Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan kepada publik Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif Persentase pelayanan informasi publik yang telah diselesaikan

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

UNIT PELAKSANA

800

780

880

960

4.480

80

80

80

80

80

Bidang Media Massa dan Opini Publik

70

75

75

80

90

Bidang Pelayanan Informasi Publik



33

II.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tersedianya pelayanan publik yang sesuai standar

1.

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan

2.

Persentase tingkat kepuasan pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu Persentase pengaduan masyarakat melalui PTRC yang ditindaklanjuti Jumlah peliputan dan pendampingan pers pada kegiatan sektor kesehatan

3.

III.

34

Peliputan dan Pendampingan Pers Kegiatan Sektor Kesehatan

Tersedianya dokumentasi dan terinformasikan nya kegiatan sektor kesehatan

1.

7.000

7.300

8.000

9.000

41.300


75

80

80

85

90


70

75

80

80

90


312

315

325

330

1.617



2.

IV.

Pelaksanaan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan (Linsek/Linpro)

Meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan akan peran dan fungsi Kemenkes

1.

2.

Jumlah peliputan dan dukungan penyelenggaraan pelantikan pejabat Kemenkes Jumlah pertemuan dengan media massa (press conf., press brief., press tour) Jumlah pertemuan forum komunikasi dengan LSM, Organisasi Masyarakat dan Public Opinion Leader

5

8

8

8

37

65

65

65

65

325

15

15

20

20

92


Bidang Hubungan Antar Lembaga



35

3.

4.

5.

6.

36

Jumlah pembinaan teknis dan pertemuan koordinasi Kehumasan dan Perpustakaan internal dan eksternal Jumlah pertemuan koordinasi kesehatan lintas program/lintas sektor di dalam dan luar negeri Jumlah Raker dan RDP dengan Lembaga Tinggi Negara yang terfasilitasi Persentase hasil kunjungan kerja DPR/DPD RI ke daerah yang

20

20

30

32

134


27

25

30

32

147

Bagian Tata Usaha

30

30

33

35

163


100

100

100

100

100



ditindaklanjuti V.

Penyusunan Buku/Pedoman/D okumen Lainnya

Tersedianya buku/pedoman acuan pelaksanaan kegiatan

1.

Jumlah buku informasi koleksi bahan pustaka

1.500

1.500

2.000

2.000

9.500


2.

Jumlah buku direktori pejabat Kemenkes Jumlah buku saku kebijakan/progra m pembangunan kesehatan Jumlah dokumen bahan sambutan dan rapat pimpinan yang terselesaikan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

1.000

1.000

1.500

1.500

6.500

5.000

5.000

6.000

6.600

29.800

Bidang Hubungan Antar Lembaga Bagian Tata Usaha

240

245

260

270

1.295

5

5

5

5

26

3.

4.

VI.

Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Kepegawaian

Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.



Bagian Tata Usaha

37

2.

3.

4.

38

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya


6

6

6

6

30

Bagian Tata Usaha

90

95

100

100

100

Bagian Tata Usaha

55

62

68

74

339

Bagian Tata Usaha

k. Pusat Promosi Kesehatan

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Keseh atan

INDIKATOR

1. Persentase rumah tangga

2010 50

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 2011 2012 2013 55 60 65

2014 70

yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS )

2. Persentase Desa Siaga aktif 3. Jumlah Pos Kesehatan Desa

15

25

40

55

70

70.000

72.000

55.500

57.000

58.500

yang Beroperasi


39

l.

Pusat Intelegensia Kesehatan TARGET INDIKATOR 3

1. Jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan

2. Jumlah pelaksanaan penilaian inteligensia pejabat pusat dan daerah (orang) 3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemeliha raan, peningkatan kemampuan & penang gulangan masalah inteligensia kesehatan

40

UNIT PELAKSANA (ESELON 3) 2010

2011

2012

2013

2014

4

5

6

7

8

10

16

22

28

36

150

300

450

600

750

8

9

10

11


12

9 1. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan. 2. Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan. 3. Bagian Tata Usaha Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan. 1. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan. 2. Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan.

m. Pusat Kesehatan Haji Sasaran Strategis Program Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji

Indikator Kinerja 1. Angka kematian calon jemaah haji (per 1000 calon jemaah) 2. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar

Modul 5: Indikator Target

41

2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

(3)

V

Pembinaan Upaya Kesehatan

NO

1

2

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Dasar

42

Meningkatkan 1. upaya kesehatan dasar, rujukan, keperawatan dan 2. keteknisian medik, penunjang medik dan sarana kesehatan, dan kesehatan jiwa Meningkatnya 1. pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat 2. Meningkatnya pelayanan

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

1

2

3

4

5

76

81

86

91

96

76

81

86

91

96

60

70

80

90

100

8.481

8.608

8.737

8.868

9.000

Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan


UNIT ORGANISASI (10) PELAKSAN DitjenABina Upaya Kesehatan

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

Dit. Bina Upaya

NO

PROGRAM/ KEGIATAN bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

3

4

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi

OUTCOME/ OUTPUT kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat .

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

80

85

90

95

100

60

70

80

90

100

14

14

16

17

18

75

80

85

90

95

dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

1.

Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) 2. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) 4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas


UNIT ORGANISASI Kesehatan PELAKSAN DasarA

Direktorat Bina Upaya kesehatan Rujukan

Dit. Bina Upaya Kesehatan

43

NO

5

6

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

bagi penduduk miskin di RS Meningkatnya jumlah rumah sakit yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Keteknisian Medik

Pembinaan Upaya Keperawatan dan Keteknisian Medik

Jumlah RS yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan

1.

2.

3.

44

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman


2010

2011

2012

2013

2014

-

14

19

25

31

212

354

496

638

791

54

220

316

412

508

63

95

126

157

189

UNIT ORGANISASI Rujukan PELAKSAN A Direktorat Bina Upaya kesehatan Rujukan Dit.Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik

NO 7

PROGRAM/ KEGIATAN Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

OUTCOME/ OUTPUT Meningkatnya pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan sesuai standar

1.

2.

3.

8

Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa

TARGET

INDIKATOR

1.

2.

Persentase laboratorium kesehatan aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Persentase RS yang melaksanakan pelayanan radiologi sesuai standar Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana dan peralatan Persentase RSJ yang memberikan layanan subspesialis utama dan NAPZA Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk NAPZA

2010

2011

2012

2013

2014

34

41

48

56

63

45

50

55

60

65

164

206

269

394

594

10

30

50

70

100

10

20

30

40

50


UNIT ORGANISASI Dit. Bina PELAKSAN Pelayanan A Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

Dit. Bina Kesehatan Jiwa

45

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

2010

2011

2012

2013

2014

Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat Jumlah Propinsi yang menyelenggarakan pengawasan RS

5

10

20

30

40

-

5

10

25

33

1.

34

44

44

44

44

50

90

130

170

200

3.

9

10

Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

46

Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

TARGET

INDIKATOR

2.

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang disusun


UNIT ORGANISASI PELAKSAN A

Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan No.

Program/Kegiatan

Outcom/Output

1

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan

Target

Indikator 2010

2011

2012

2013

2014

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

80

82

85

88

90

2. Persentase desa yang mencapai UCI

80

85

90

95

100

3. Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 4. Persentase penanggulangan KLB <24 jam 5. Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 6. Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 7. Penemuan kasus non-polio AFP rate per 100.000 anak <15th 8. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan

70

80

100

100

100

68

73

80

90

100

60

65

70

75

80

98

98

98

98

98

>2

>2

>2

>2

70

80

100

100

Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Imunisasi dan Karantina

100


47

No.

2

Program/Kegiatan

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Outcom/Output

Indikator

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

9. Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (House Index = 0) dan buffer area (House Index <1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat 10. Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina < 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah. 1. Prevalensi HIV pada penduduk kelompok umur 15-49 tahun 2. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 3. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang ditemukan 4. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan 5. Jumlah kasus diare per 1.000 penduduk

48


Target 2010

2011

2012

2013

2014

30

60

100

100

100

100

100

100

100

100

0,2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

235

231

228

226

224

73

75

80

85

90

85

86

87

87

88

350

330

315

300

285

Unit Organisasi Pelaksana

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular

No.

Program/Kegiatan

Outcom/Output

Target

Indikator 2010

2011

2012

2013

2014

6. Persentase ODHA yang mendapatkan ART

30

75

80

85

50

7. Persentase penduduk kelompok umur 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIVAIDS 8. Persentase provinsi dengan angka kasus baru TB paru BTA positif/CDR (Case Detection Rate) minimal 70 % 9. Persentase provinsi mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB paru BTA positif/SR (Success Rate) minimal 85% 10. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB

65

75

85

90

95

15

25

35

45

50

80

82

84

86

88

<1

<1

<1

<1

<1

60

70

80

90

100

<5

<5

<5

<5

<5

11. Persentase cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia Balita 12. Angka penemuan kasus baru (NCDR) kusta per 100.000 penduduk



49

No.

Program/Kegiatan

Outcom/Output

2010

2011

2012

2013

2014

300

400

500

600

700

10000

7000

5000

3000

<1.00 0

1

0,9

0,8

0,7

0,6

1. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk

55

54

53

52

51

2. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 3. Persentase kasus zoonosis yang ditemukan, ditangani sesuai standar 4. Persentase kasus suspect flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standar 5. Persentase cakupan pengobatan massal filariasis terhadap jumlah penduduk endemis

2

1,75

1,5

1,25

1

70

75

80

85

90

100

100

100

100

100

45

49

55

60

65

13. Jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV 14. Angka penemuan kasus baru frambusia (per 100.000) 15. Angka kecacatan tingkat 2 kusta (per 100.000) 3

Pengendalian Penyakit Berumber Binatang

50

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Target

Indikator



Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Bintang

No.

4

Program/Kegiatan

Penyehatan Lingkungan

Outcom/Output

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Target

Indikator 2010

2011

2012

2013

2014

6. Persentase kabupaten/kota yang melakukan mapping vektor 7. Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)

30

40

50

60

70

60

70

80

90

>95

8. Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi

100

100

100

100

100

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

62

62,5

63

63,5

67

2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5. Persentase kabupaten/kota/kawasan yang telah melaksanakan kabupaten/kota/kawasan sehat

85

90

95

100

100

64

67

69

72

75

2,5

5,5

11

16

20

50

70

80

90

100



Direktorat Penyehatan Lingkungan

51

No.

Program/Kegiatan

Outcom/Output

6. Persentase penduduk stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 7. Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim 8. Persentase cakupan tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 9. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 10. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 11. Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan kota sehat yang sesuai standar sebesar 50%

52

Target

Indikator


2010

2011

2012

2013

2014

71

78

86

93

100

20

40

60

80

100

76

79

81

83

85

75

75

75

80

85

55

60

65

70

75

12

21

50

70

100


No. 5

Program/Kegiatan

Outcom/Output

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Target

Indikator 1. Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus) 2. Persentase provinsi yang mempunyai peraturan perundangundangan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan (Surat Edaran/Instruksi/SK/Perat uran Gubernur/PERDA) 3. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus) 4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan IVA dan CBE dari 5% menjadi 25%.

2010

2011

2012

2013

2014

50

70

80

90

100

40

60

80

90

100

10

15

20

25

30

5

10

15

20

25


Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular

53

No.

6

Program/Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

54

Outcom/Output

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Target

Indikator 5. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan (Surat Edaran/Instruksi/SK/Perat uran Walikota/Bupati/PERDA) tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan 1. Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 2. Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun


2010

2011

2012

2013

2014

10

15

20

25

30

59

59

59

59

59

21

21

21

21

21


Sekretariat Ditjen P2PL

No.

Target

Program/Kegiatan

Outcom/Output

Indikator 2010

2011

2012

2013

2014

7

Penyelenggaraan PP dan PL di Pintu Gerbang Negara

Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandar Udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat)

100

100

100

100

100

8

Penyelenggaraan PP dan PL berbasis laboratorium

Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandar Udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat Terlaksananya Pemeriksaan laboratorium dan lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor resiko lingkungannya

Jumlah Pemeriksaan laboratorium dan lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor resiko lingkungannya

60

75

75

80

85


Unit Organisasi Pelaksana KKP

BBTKL

55

4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA sebagai unit eselon I yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan, juga memiliki indikator dan target kegiatan yang akan dibreak down menjadi Rencana Kerja Tahunan yang terdapat dalam RKAKL (Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga) yang ditetapkan selama 1 tahun. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mengarah pada pencapaian target MDG’s terutama penurunan prevalensi gizi kurang, penurunan angka kematian ibu dan kematian anak. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah indikator Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak untuk kurun waktu 2010-2014

56

Pembekalan Kompetensi Bagi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MATRIK INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK NO

(1) IV

1

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(2) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

(3) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

(4) 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) 2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 3. Persentase Balita ditimbang berat badannya (jumlah Balita ditimbang/Balita seluruhnya (D/S) 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 2. Persentase Balita gizi

Pembinaan Gizi

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

TARGET 2011 2012 2013

2014

(6) 86

(7) 88

(8) 89

(9) 90

84

86

88

89

90

65

70

75

80

85

65

70

75

80

85

100

100

100

100

100

201 0 (5) 84

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (10) Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Direktorat Bina Gizi


57

buruk yang mendapat perawatan 2

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

3

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

58

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita


84

86

88

89

90

84

88

90

93

95

10

40

75

90

100

8

86

88

89

90

84

85

86

87

90

78

80

81

83

85

Diektorat Bina Kesehatan Ibu

Diektorat Bina Kesehatan Anak

4

5

Pembinaan , Pengembangan, dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

4. Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan siswa kelas I

80

90

92

94

95

1. Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer. 2. Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Tradisional yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan Alternatif dan Komplementer

10

20

30

40

50

26

36

46

56

70

1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja di wilayah industri

288

384

480

576

672

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga


59

6

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas

7

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

60

2. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM 1. Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan 2. Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar


144

176

208

240

264

300

8.608

8.73 7

8.868

9.00 0

Setditjen Bina Gizi dan KIA

80

85

90

95

100

Setditjen Bina Gizi dan KIA

60

70

80

90

100

5. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan NO

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar terjangkau oleh masyarakat

1

Persentase Ketersediaan obat dan vaksin

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya ketersediaan Obat Esensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

1

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Persentase Tersedianya Obat dan vaksin selama 18 bulan bagi pelayanan kesehatan dasar di sarana pelayanan kesehatan pemerintah Persentase Tersedianya Obat dan vaksin selama 18 bulan bagi pelayanan kesehatan dasar di sarana pelayanan kesehatan pemerintah

2010

TARGET 2011 2012 2013

2014

80

85

90

95

100

80

85

90

95

100


UNIT KERJA

DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DEFINISI OPERASIONAL

DITJEN BINFAR DAN ALKES

1

PROGRAM/ KEGIATAN

61

NO

Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

62

OUTCOME/ OUTPUT

Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan PKRT

INDIKATOR 2

Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan

3

Persentase instalasi farmasi Kab/Kota sesuai standar

1

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan

DEFINISI OPERASIONAL Persentase penggunaan obat generik terhadap penggunaan seluruh obat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah Persentase Instalasi farmasi Kab/Kota sesuai standar terhadap instalasi farmasi Kab/Kota seluruh Indonesia Persentase sampel produk alkes dan PKRT yang telah diuji coba dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu


TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

60

65

70

75

80

60

65

70

75

80

70

80

85

90

95

UNIT KERJA

DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALKES

2

PROGRAM/ KEGIATAN

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR


keamanan, mutu dan manfaat

dan manfaat

2

Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik

3

Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribusi

Persentase sampel sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang dimonitor dan memenuhi syarat cara produksi alat kesehatan yang baik Persentase sampel sarana distribusi alat kesehatan yang dimonitor dan memenuhi syarat cara distribusi alat kesehatan yang baik

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

45

45

50

55

60

50

55

60

65

70


UNIT KERJA

63

NO

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

64

OUTCOME/ OUTPUT Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal

INDIKATOR 1

Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar

2

Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

DEFINISI OPERASIONAL Persentase jumlah instalasi farmasi RS pemerintah yang telah melaksanakan pelayanan informasi obat dan konseling terhadap jumlah total instalasi farmasi RS pemerintah pada awal tahun berjalan Persentase jumlah puskesmas perawatan yang telah melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling terhadap jumlah total puskesmas perawatan pada


TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

25

30

35

40

45

7

7

9

12

15

UNIT KERJA DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

3

PROGRAM/ KEGIATAN

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR


TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

30

40

50

55

60

UNIT KERJA

awal tahun berjalan 3

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah

Persentase penggunaan antibiotil pada penatalaksanaan kasus ISPA nonpneumonia, diare non-spesifik, penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia, dan rerata item obat per lembar resep di puskesmas terhadap seluruh kasus ISPA nonpneumonia, diare non-spesifik dan myalgia di sarana yang sama


65

NO

OUTCOME/ OUTPUT

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian

66

INDIKATOR 1

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

DEFINISI OPERASIONAL Jumlah bahan awal penyusun sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) dapat berupa bahan berkhasiat maupun bahan tambahan, yang merupakan hasil penerapan teknologi maupun berupa bahan alam, yang siap diproduksi, dan/atau dibuat, dan/atau disaintifikasi di Indonesia


TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

5

15

25

35

45

UNIT KERJA DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

4

PROGRAM/ KEGIATAN

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT 2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

INDIKATOR 2

Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi

DEFINISI OPERASIONAL Standar produk kefarmasian adalah spesifikasi teknis suatu produk kefarmasian, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

2

4

6

8

10


UNIT KERJA

67

NO

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat

68

OUTCOME/ OUTPUT

Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat

INDIKATOR

1

2

Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program

DEFINISI OPERASIONAL pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau dirjen sesuai kewenangannya. Persentase jumlah usulan dokumen anggaran yang disetujui Persentase alokasi dekonsentrasi yang dilaksanakan dan dipertanggungjawab kan


TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

80

85

90

95

100

60

70

80

90

100

UNIT KERJA

SEKRETARIAT DITJEN BINFAR DAN ALKES

5

PROGRAM/ KEGIATAN

NO

PROGRAM/ KEGIATAN Kesehatan

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

Kesehatan

3

Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi Jumlah rancangan regulasi yang disusun


Rancangan regulasi yang penyusunannya diinisiasi oleh Ditjen Binfar dan Alkes

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

7

10

13

16

20


UNIT KERJA

69

6. Inspektorat Jenderal Dari 12 sasaran strategis Kementerian Kesehatan, sasaran strategis nomor 12 adalah sasaran yang ditujukan untuk Inspektorat Jenderal sebagai Unit Eselon I di Kementerian Kesehatan, yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan, dengan IKU nya adalah persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel. Untuk mencapai IKU Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan, Unit Eselon I menetapkan indikator dan target kegiatan. Selain itu Pimpinan Unit Eselon I dan II yang terkait menandatangani “Pernyataan Penetapan Kinerja”, yang intinya adalah pernyataan/perjanjian untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk menwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Inspektorat Jenderal sebagai unit eselon I yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan, juga memiliki indikator dan target kegiatan yang akan di-break down menjadi Rencana Kerja Tahunan yang terdapat dalam RKAKL (Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga) yang ditetapkan selama 1 tahun. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan, seperti yang telah di bab terdahulu, Kementerian Kesehatan memiliki 12 sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Sasaran strategis yang terakhir, yaitu point 12 adalah sasaran strategis Inspektorat Jenderal sebagai Unit Eselon I. Sasaran strategis Itjen tersebut adalah Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan, dengan tujuannya adalah Terselenggaranya Pengawasan secara Komprehensif untuk

70


Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan bebas KKN melalui rumusan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dengan efektif dan efisien. 2. Meningkatakan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Menyempurnakan kebijakan sistem prosedur pengawasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah indikator dan target kegiatan Inspektorat Jenderal setiap tahun. Berikut ini adalah indikator dan target kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2012: Indikator dan Target kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2014 NO

1

PROGRAM/KGTN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur kementerian Kesehatan Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya kesehatan dan Setjen

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian kesehatan

Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen

1. Jumlah satuan Kerja di Lingkungan Ditjen pembinaan Upaya kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2. Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang


TARGET 2012 65

196

80

71

NO

2

3

4

PROGRAM/KGTN

OUTCOME/OUTPUT

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

Meningkatnya pengawasan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP&PL dan Balitbangkes

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK

72

Meningkatnyapengawas an dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP&PL dan Baalitbangkes

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian& Alkes dan Badan PPSDMK

INDIKATOR ditindaklanjuti. 1. Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu& Anak dan itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini WTP 2. Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 1. Jumlah Satuan kerja di lingkungan Ditjen P2PL dan Balitbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini WTP 2. Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 1. Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 2. Persentase temuan


TARGET 2012 50

80 140

80 114

NO

PROGRAM/KGTN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

TARGET 2012

laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 5

6

Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

80 70

1. Persentase Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan 2. Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan 1. Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan 2. Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 3. Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun

2 70

90

10

Indikator dan target kegiatan Inspektorat Jenderal tersebut ditetapkan setiap tahun dan di-break down menjadi rincian kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan seperti yang tertera dalam RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga). Pada tabel diatas, setiap program/kegiatan merupakan program dari masingmasing Inspektorat dan Sekretariat.


73

Inspektorat Jenderal juga telah membuat draft mengenai Penilaian Kinerja Auditor. Unsur yang dinilai dalam penilaian tersebut terdiri dari Pengetahuan, Keterampilan Audit, Prakarsa dan Kerjasama, Etika dan Kedisipllinan, dan Komunikasi. Berdasarkan Kepmenkes Nomor: 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, Inspektorat Jenderal melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (Sembilan) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strastegis kementerian kesehatan thn 210-2014 yaitu Program “Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur kementerian Kesehatan”. Dalam program tersebut ditetapkan sasaran, yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indicator-indikator Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan Inspektorat jenderal adalah sbb: 1. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan pada masing-masing unit utama. 2. Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan. 3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program peningkatan pengawsan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi maka ditetapkanlah indicator kinerja. Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal adalah Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel. Maksudnya adalah persentase unit kerja yang laporan keuangannya telah di-reviu dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)-nya memperoleh nilai minimal B.

74


Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah indikator kegiatan yang mendukung kegiatan utama. IKK tersebut seperti yang tercantum dalam tabel 1.1 point 1 s.d 6.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Sasaran Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah “Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan.” Dalam mendukung sasaran ini Badan Litbangkes memiliki 9 Kegiatan utama yaitu Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran; Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK); Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional; Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit; dan Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan. Kegiatan-kegiatan diatas memiliki sasaran dan indikator. Indikator disusun sebagai tolok ukur kinerja Badan Litbangkes. Indikator Kinerja Program Litbangkes dan Kegiatannya pada tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut.


75

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Badan Litbangkes Tahun 2013

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran 2 Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan Meningkatnya jumlah riset operasional kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK)

Jumlah penelitian yang diproses dalam HAKI

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan

1. Jumlah produk/model/prototipe/ standar/formula di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang dimuat pada media cetak dan elektronik:

76


INDIKATOR

Jumlah riset operasional yang dihasilkan: 1. Riset Kontijensi 2. Riset Pembinaan

TARGET 8

1 70 6

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

3.

3

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik

1.

2.

3.

a. Nasional b. Internasional Jumlah laporan Status Biomedis hasil Riset Kesehatan Nasional Jumlah produk/model/prototipe/sta ndar/formula di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Jumlah publikasi ilmiah di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional Jumlah laporan Status

TARGET 20 2 34

8

13 2 7


77

PROGRAM/KEGIATAN

4

78

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat

SASARAN

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat


INDIKATOR Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah I 1. Jumlah produk/model/prototipe/sta ndar/formula di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat 2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional 3. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah II

TARGET

11

15 2 7

PROGRAM/KEGIATAN 5

Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

INDIKATOR

TARGET

1. Jumlah produk/model/prototipe/ standar/formula di bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional 3. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah III

17

20 2 7


79

PROGRAM/KEGIATAN 6

7

8

80

Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional

Penelitian Dan Pengembangan Vektor dan Reservoir

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

Meningkatnya kajian Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)

Jumlah kajian Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)

4

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional

1. Jumlah produk/model/prototipe/sta ndar/formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional 2. Jumlah publikasi Ilmiah di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang dimuat pada media cetak dan elektronik Nasional 3. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah IV 1. Jumlah produk/model/prototipe/sta ndar/formula di Bidang

7

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit


20

6

3

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Penyakit

9

Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas generik dan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan

INDIKATOR Vektor dan Reservoir Penyakit 2. Jumlah publikasi ilmiah di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit yang dimuat pada media cetak dan elektronik Nasional 3. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah V Hasil Kegiatan: 1. Regulasi Litbangkes 2. Manajemen bidang ilmiah dan etik 3. Manajemen fungsi generik Litbang (perencanaan; umum dan keuangan; hukum, organisasi dan kepegawaian; informasi,

TARGET

5

6

16 2 4


81

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

publikasi; dan diseminasi) 4. Manajemen Riset Kesehatan Nasional

1

Indikator Riset Kesehatan Nasional yang semula merupakan indikator Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, mulai tahun 2013 didistribusikan di masing-masing kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan Riskesnas yang akan dilaksanakan tahun 2013 dan dalam mendukung peningkatan kinerja Pusat dan Balai Besar.

82


Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu: a. Sekretariat Badan; Indikator Kinerja Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2013 Sekretariat Badan Litbangkes mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Litbangkes. Sebagai unit eselon II Badan Litbangkes, Sekretariat mengelola tiga kegiatan yaitu Riset operasional kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Desentralisasi dan daerah bermasalah kesehatan, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas generik dan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan. Dalam melihat pencapaian output maka dibutuhkan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian target kinerja 2013. Tabel 2 berikut adalah iIndikator kinerja Sekretariat Badan Litbangkes tahun 2013. Tabel 2. Indikator Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes Tahun 2013 KEGIATAN

1.

2.

Riset operasional kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Desentralisas i dan daerah bermasalah kesehatan

OUTPUT

Meningkatnya jumlah riset operasional kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Meningkatnya kajian daerah bermasalah kesehatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET 2013

Jumlah riset operasional yang dihasilkan: 1. Riset Kontijensi

1

2. Riset Pembinaan

70

Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan (DBK)


4

83

3.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas generik dan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembang an kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas generik dan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembanga n kesehatan

Hasil kegiatan

1. Regulasi litbangkes

16

2. Manajemen bidang ilmiah dan etik

2

3. Manajemen fungsi generik litbang (perencanaan; umum dan keuangan; hukum, organisasi dan kepegawaian; informasi, publikasi dan diseminasi)

4

4. Manajemen Riset Kesehatan Nasional

1

Pada tahun 2013 Indikator Riset Kesehatan Nasional yang semula merupaka n indikator Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dipecah menjadi 7 indikator baru pada masing-masing kegiatan di Badan Litbangkes termasuk Sekretariat. Sekretariat ditugaskan dalam mengelola manajemen riset kesehatan nasional sehingga pada kegiatan dukungan manajemen yang merupakan tugas utama sekretariat ditambah 1 indikator baru yaitu Manajemen Riset Kesehatan Nasional

84


8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sasaran hasil program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2014 adalah: a. Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi sebesar 80%; b. Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar sebesar 80%; c. Jumlah institusi tenaga kesehatan yang memenuhi standar sebanyak 33 institusi. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu: a. Sekretariat Badan; Indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDM mengacu pada indikator Badan PPSDM Kesehatan.


85

b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Luaran: Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2014 adalah: 1) Jumlah Kab/Kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (FK) sebanyak 250 Kab/Kota; 2) Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan (FK) sebanyak 20 standar; 3) Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri (FK) sebanyak 2.880 orang.

NO

INDIKATOR

1.

Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan

86

2010

2011

2012

T

R

%

T

R

%

T

R

%

50

50

100

100 (50)

100 (50)

100

150 (30)

136 (36)

91


2013 (T)

2014 (T)

200 (70)

250(k) (50)

KET

Kumulatif Usulan: Perubahan target menjadi per tahun

NO

INDIKATOR

2.

3.

2010

2011

2012

T

R

%

T

R

%

T

R

%

Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan

3

3

100

8 (5)

8 (5)

100

13 (5)

13 (5)

100

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri.

1.200

723

60

2.418

1.968

81

2.480 (4.300)

4.556

100

2013 (T)

2014 (T)

18 (5)

20(k) (2)

2.680 2.880 (5.300) (6.800)


KET Kumulatif Usulan: Perubahan target menjadi per tahun

Per tahun Internsip TKKI Usulan: Perubahan jumlah target

87

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

Indikator Kinerja 1. Σ pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi 2. Σ lembaga unit pelatihan kesehatan yang terakreditasi 3. Σ aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

120

140

150

160

180

4

7

9

10

13

5000

10000

15000

20000

25000

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; Luaran: Meningkatnya pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2014 adalah: 1) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya (FP) sebanyak 13.000 orang; 2) Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen (FK) sebanyak 3.500 orang; 3) Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan (FK) sebanyak 20 buah.

88


e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan berfokus pada sasaran strategis: Persentase tenaga kesehtan yang professional dan memenuhi standar kompetensi sebesar 40%. Adapun pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2014 dengan indikator sebagai berikut: 1) Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan termasuk PPDS/PPDGS sebanyak 9.500 orang. 2) Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebanyak 164.600 orang. 3) Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi sebesar 90%. 4) Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebanyak 10 NSPK


89

MODUL INDIKATOR TARGET PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN Modul 5: Indikator Target 1

Recommend Documents