Oleh: dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Jogjakarta, 2 Oktober 2014
HAL PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Regulasi
Sistem Sumber Daya
Visi Misi
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Poltekkes
Nilai 2
3
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI POLTEKKES KEMENKES 1. Kedudukan UPT di lingkungan Kemkes, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK, dan dipimpin oleh seorang Direktur. 2. Tugas Melaksanakan pendidikan vokasi bidang kes pada jenjang Diploma III dan/atau Program Diploma IV/S1 Terapan/Sarjana Sains Terapan 3. Fungsi a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif
5
QUALITY CASCADE : Konsep Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Sistem yg berkualitas
Sistem Pendidikan Kesehatan Profesional
Institusi Pendidikan yg berkuaitas
Sistem Sertifikasi
Pengembangan Profesional berkelanjutan
Sistem Akreditasi
Lulusan yg berkualitas
Praktek yg berlualitas
Dampak kesehatan yang terbaik
Indonesian Qualification Framework (IQF)
9 8 7 6 5 4 3 2 1
PERATURAN PRESIDEN NO 8 TAHUN 2012 TENTANG
LEVEL 5 (lulusan D3 AHLI MADYA • Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. • Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
LEVEL 6 (Lulusan S1 / Sarjana dan Diploma IV / Sarjana Terapan) • Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
• Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Mampu Menggerakkan masyarakat untuk menjadi lebih berdayaguna (community development) •Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
LEVEL 7 (LULUSAN PENDIDIKAN PROFESI ) • Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. • Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
LEVEL 8 (S2/MAGISTER, S2T/MST, & SPESIALIS)
• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner . • Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
7 KESEPAKATAN PENINGKATAN POLTEKKES (Jakarta, 14 Juni 2014)
NORMA MANAJEMEN a. MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN BERMUTU b. SEMUA DANA MILIK PEMERINTAH UNTUK RAKYAT c. TANGGUNG JAWAB KE ORANG TUA MAHASISWA DAN RAKYAT
1. TINGKATKAN KERJASAMA LINTAS POLTEKKES KEMENKES • POLTEKKES YANG KUAT MEMBANTU YANG LEMAH • KERJASAMA DALAM SUMBER DAYA MANUSIA • KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PBM • METODE ATAU PROGRAM YANG BAIK DISHARE DIANTARA POLTEKKES • YANG SUDAH LULUS AKREDITASI MEMBANTU YANG LAMA
2. TINGKATKAN LEADERSHIP • DIREKTUR MEMILIH TIM YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH • TINGKATKAN KOMUNIKASI DENGAN PARA KAJUR, PUDIR, DOSEN DAN STAF • TINGKATKAN KESAMAAN ARAH DALAM MANAJEMEN • TINGKATKAN KINERJA SELURUH KARYAWAN • BERANI MEMPERBAIKI YANG TIDAK BAIK • SUSUN PERENCANAAN PENGEMBANGAN ATAU PENCIUTAN YANG BAIK
3. TINGKATKAN MANAJEMEN KEUANGAN • SEMUA PEMBIAYAAN BERPUSAT PADA DIREKTORAT • MELAKUKAN TATA KELOLA ANGGARAN YANG BERSIH • MELAPORKAN SEMUA PENDAPATANNYA SECARA BENAR • MENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN YANG ADIL, BERSIH DAN BAIK • MENGUPAYAKAN KE BLU • PERBAIKI SIMAK BMN, JANGAN SAMPAI MEMBEBANI POLITEKKES KEMENKES • TINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
4. TINGKATKAN MANAJEMEN DOSEN DATA KEPERLUAN DOSEN HARUS JELAS PERHATIAN KHUSUS UNTUK PENINGKATAN DOSEN. SUSUN RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN, BAIK MELALUI DIKLAT MAUPUN REKRUTMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN DOSEN YANG INLINE UPAYAKAN MAGANG DI FASKES PENENTUAN DOSEN YANG SEARAH DENGAN KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN,
5. TINGKATKAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN LAKUKAN MONEV TERHADAP KURIKULUM KURIKULUM SESUAI KEBUTUHAN PELAYANAN DAN MENGIKUTI KEMAJUAN PROGRAM BATASI PRODI YANG SAMA, BAIK YANG DIDALAM MAUPUN DI LUAR KOTA KEMBANGKAN JURUSAN SESUAI KEBUTUHAN RS MILIK PEMERINTAH ADANYA SISTEM REKRUTMEN TERPADU MENCAKUP SEMUA POLTEKKES HINDARI PKL KELUAR DAERAH, PERLU ADA MONEV YANG JELAS KEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK MEMPERSIAPKAN MAHASISWA UNTUK UJIKOM DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN RETAKER
6. SINERGISME
SEMUA POLTEKKES HARUS SINERGIS DENGAN DINAS KESEHATAN SETEMPAT SEMUA PUSAT DAN BAPELKES/BPPK FOKUS PADA PENINGKATKAN POLTEKKES KEMENKES SINERGISME DALAM MELAKSANAKAN ALIH BINA
7. TATA KELOLA PEMENRINTAH YANG BAIK TIDAK BOLEH MENYEMBUNYIKAN DATA MAHASISWA, YANG HARUS DILAPORKAN KE DITJEN DIKTI DAN BPPSDMK LAKSANAKAN PENGADAAN YANG SESUAI ATURAN PERBAIKI SURAT TENTANG PENINGKATAN MENJADI INSTITUT SESUAI HARAPAN KEMENDIKBUD
20
21
JUMLAH DAN SEBARAN PEGAWAI DI PUSAT DAN UPT
SEBARAN PEGAWAI DI POLTEKKES BERDASARKAN PENDIDIKAN
SKEMA PEMENUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2014
MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN DOSEN
• CPNS PELAMAR UMUM • MUTASI PEGAWAI • PENGADAAN DOSEN TETAP NON PNS • PENGADAAN DOSEN TIDAK TETAP • PENEMPATAN MELALUI REDISTRIBUSI DAN MOBILISASI (DETASERING) --- RENCANA TAHUN 2015
FORMASI TIDAK TERISI DI LINGKUNGAN KEMENKES TAHUN 2013
27
ALOKASI ANGGARAN 2015 (d/h Pagu Definitif) (dalam jutaan rupiah)
ALOKASI BELANJA PEGAWAI
PROGRAM GAJI PPSDM Kesehatan • •
TUKIN
733,435.45
BLJ.OP
TOTAL
255,266.00
988,701.45
BLJ. UTK PELAKSANAAN TUPOKSI
399,757.65
1,612,109.47
TOTAL
3,000,568.57
Usulan Badan PPSDM belanja pegawai sebesar Rp. 805.831.682.038,-, dan tunjangan kinerja Rp. 258.096.228.680,Usulan untuk operasional perkantoran, sebesar Rp. 420.256.174.077,-, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 465.158.200.000 Saat penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran seluruh Satker mengajukan anggaran operasional sebesar Rp. 399.757.647.000,SUMBER DANA PROGRAM
PPSDM Kesehatan
RM
2,452,398.37
PNBP
267.534.0
BLU
280.636,20
PHLN
TOTAL
-
3.000.568,57
USULAN PEMANFAATAN ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN KE BAPPENAS, 29 AGUSTUS 2014 (dalam jutaan rupiah)
No
1.
2.
Rincian Kegiatan
Pembinaan dan Pengelolan Pendidikan Tinggi
Pendidikan Tinggi daan
Kebutuhan Anggaran (
Keterangan
Rupiah )
Rp.
Rp.
1.
Untuk Gedung Mangkrak
2.
Untuk Gedung Ruang Kuliah
88.604.000.000,- 3. Untuk Beasiswa Mhs Gakin 4.
Untuk Beasiswa Mhs Berprestasi
5.
Untuk Risbinakes
49.900.000.000,- Untuk Tambahan Kekurangan Pembayaran Tubel/PPDS
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
3.
Pelaksanaan Internsip Tenaga
Rp.
11.496.000.000,- Untuk membayar honor dokter spesiais pendamping program
Kesehatan
Internsip
JUMLAH:
Rp.
150.000.000.000,-
ALOKASI ANGGARAN 2015 MENURUT FUNGSI DAN KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)
No.
Kegiatan
Fungsi Kesehatan :
RM
PNBP
Total
BLU
1.535.421,50
8.149,00
0,00
1.543.570,50
19.350,0
-
-
19.350,0
161.851,0
8.149,0
-
170.000,0
1.
Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
2.
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
3.
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
20.000,0
-
-
20.000,0
4.
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
19.220,5
-
-
19.220,5
5.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan
1.315.000,0
-
-
1.315.000,0
760.429,50
259.385,00
280.185,50
1.300.000,00
446.000,0
-
-
446.000,0
Fungsi Pendidikan : 6.
Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
7.
Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi
24.000,0
-
-
24.000,0
8.
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
40.429,5
259.385,0
280.185,5
580.000,0
9.
Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
250.000,0
-
-
250.000,0
2.295.851,0
267.534,0
280.185,5
2.843.570,5
Jumlah
• • •
Sumber Dana
Tambahan Fungsi Pendidikan : Rp. 150.000.000.000,Pindahan Alokasi dari Ditjen P2PL untuk Pelatihan Jiwa Korsa KKP : Rp. 2.868.620.000,- dan Pindhaan alokasi dari Pusat Promkes untuk penilaian dan penghaegaan nakes teladan Rp. 3.678.750.000
ALOKASI ANGGARAN 2015 MENURUT KANTOR PUSAT DAN UPT (dalam jutaan rupiah)
No.
1. 2.
Kegiatan
Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
Sumber Dana RM 469,028.75
4. 5.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
44,000.00
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
268,720.50
Setbadan 477,663.78
6. 8.
Total
BLU -
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 65,351.28
3.
PNBP
554.54
-
469,028.75 65,905.82 44,000.00
-
-
-
-
BBPK/Bapelkess
-
268,720.50 477,663.78
127,777.95
7,594.55
135,372.50
1,000,306.72
259,385.00
280,185.50
1,539,877.22
2,452,848.98
267,534.00
280,185.50
3,000,568.48
Poltekkes Jumlah
RINCIAN KEGIATAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM RANGKA PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLTEKKES KEMENKES (2079.994) A. PENGALOKASIAN GAJI : 1. Belanja pegawai mengacu pada Gaji Pokok Pegawai (GPP) 2. Seluruh gaji CPNS dialokasikan di Biro Umum, termasuk gaji ke-13. Apabila pada pertengahan tahun terjadi perubahan status dari CPNS menjadi PNS maka proses perpindahan menunggu sampai tahun anggaran berakhir. 3. Belanja pegawai transito dialokasikan di unit utama berkoordinasi dengan Biro Umum 4. Setiap satuan kerja dan/atau unit utama memperhatikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. PENGALOKASIAN BELANJA BARANG MENGIKAT: 1. 2. 3. 4. 5.
Kebutuhan sehari-hari perkantoran. Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan Kantor. Penggantian Barang Inventaris. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
32
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI POLTEKKES (5034) 1. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar 2. Tubel Tenaga Pendidik dan Kependidikan 3. Pengembangan kurikulum di Poltekkes Kemenkes 4. Riset bagi tenaga pendidik 5. Tubel mahasiswa gakin 6. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi 7. Dukungan manajemen operasional (penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, manajemen keuangan dan kekayaan negara, laporan kinerja) 8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (Peralatan fasilitas belajar mengajar)
34
MASIH BANYAK GEDUNG YANG BELUM SELESAI PEMBANGUNANNYA (MANGKRAK) Diperoleh Anggaran Tambahan belanja modal, Prioritas Utama untuk: 1. Penyelesaian Gedung Mangkrak
2. Gedung/Bangunan karena Bencana Alam 3. Ruang Kuliah
MASIH BANYAK GEDUNG, ABBM DAN ALAT PRAKTEK YANG SUDAH RUSAK Sedang diajukan Anggaran Tambahan belanja modal untuk Tupoksi, Prioritas Utama untuk: 1. Ruang Kuliah 2. ABBM 3. Alat/Bahan Praktek
(Pengajuan anggaran untuk Belanja Modal Rp. 1,052 Triliun. = APBN-P pada bulan November.
Perlu Data yang Lengkap
INFORMASI TERKINI : Saat ini sedang dilakukan tahap akhir penyusunan dokumen Anggaran:
Penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 : Oleh: Tim Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Oleh: Tim Inspektorat Jenderal Kemenkes Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan Penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2015 Oleh: Direktorat Jenderal Anggaranl Kementerian Keuangan
Pelaksanaan Anggaran Harus terjamin bebas dari temuan-temuan yang memungkinkan berhadapan dengan masalah hukum (DIPA AKAN TERBIT LEBIH AWAL DIBANDING TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA)
38
Pertanyaan • • • • •
Payung Hukum Uji Komptensi? Pengembangan Soft Skill bagi Dosen Mohon fasilitasi pengembangan Dosen Paguyuban Dosen S3 Poltekkes PIKES baru dibuka S1, Inlite S2 Fikes sangat terbatas • Tantangan: SNPT, MEA • Supporting System masih belum Optimal – Standar dana Penelitian : 3 jt/ dosen, Pengabmas: 1,5 Jt/dosen
39
• Uji Kompetensi DIV wat • Serkom penandatanganan oleh Pemimpin OP, Lembaga lat, Pimpinan Organisasi • Ijazah penandatanganan ijazah adalah pimpinan PT dan pemimpin pengelola Prodi • PDPT Formasi operator PDPT • Pendaftaran Ujikom tg; 25 40
• DIV kebidanan - Ombudsman • Yang berperan harus terlibat termasuk dosen • Ujikom semakin tegas setelah keluarnya UU Nakes
41
