IMPLEMENTASI PROGRAM KIS DALAM KEBIJAKAN JSN DARI SUDUT PANDANG PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT SEKUNDER DAN TERSIER Oleh: Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Sekjen PERSI
NAME : Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA JOB EXPERIENCES : 1980 – 1985 : Medical Doctor in ER, ICU, ICCU, HD of Sint Carolus Hospital 1985 – 1989 : Head of Out Patient Department of Sint Carolus Hospital 1989 – 1990 : Studying Master of Health Administration at University of NSW, Australia 1990 – 1992 : Head Department of Monitoring, Evaluation, Planning and Organization of Sint Carolus Hospital 1992 – 1993 : Medical Director of Sint Carolus Hospital 1993 – 2003 : Director of Sint Carolus Hospital 2003 – 2004 : Head of Service Development Biro of Sint Carolus Hospital 2004 – 2007 : CEO of Siloam Hospitals Lippo Cikarang 2007 – 2008 : Corporate Clinical Governance Siloam Health Care. 2008 – 2009 : President Director of Aibee Hospital. (Cosmetic Surgery Hospital) 2009 – 2011 : CEO of Sahid Sahirman Memorial Hospital 2011 – 2013 : Governing Body Board of Ciputra Hospital 2011 – Now : Excecutive Board of Atma Jaya Hospital. EDUCATION : 1990 : Master of Health Administration of University of NSW, Australia 1979 : Medical Faculty of Atma Jaya University ORGANIZATIONS : 2009 – Now : Secretary General of Indonesia Hospital Association (PERSI) 2011 – Now : Board Member of Yayasan Atma Jaya University. 2011 – Now : Surveyor of KARS (Commission of Hospital Accreditation). 2013 – Now : Member of Governing Body of KARS 2009 – Now : Board Member of Association of Voluntary Health Services of Indonesia (PERDHAKI) 2009 – 2011 : Secretary General of Asian Hospital Federation (AHF) 2
POKOK BAHASAN • Masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). • Trend pemanfaatan Program Kartu Indonesia Sehat di fasilitas kesehatan sekunder-tersier. • Implikasi Program Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Sosial Nasional terhadap pola pelayanan kesehatan di tingkat sekunder-tersier. • Analis situasi (kelebihan, kekurangan, tantangan) pelayanan di tingkat sekunder-tersier di era Program Kartu Indonesia Sehat dan jaminan sosial nasional
KIP & KIS KIS(ruh) Babak 1 www.jakarta.go.id, BPJS-kesehatan.go.id. (15 Juni 2014)
• Dalam kampanye presiden Jokowi berjanji akan memberlakukan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dua Program tersebut merupakan hasil pengembangan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. (tempo.co: 30 Oktober 2014)
• Tidak berdampak ke RS
KIS program baru utk orang miskin BPJS
?
? PARTICIPANTS
Seeking HC HC Services
?
PROVIDER: • Primary Care • Secondary Care • Tertiary Care
GOVERNMENT : (REGULATION) • System (Referral) • Quality (HR,H Serv, Medicine, M Eqt/Instrument, etc) • Pricing
?
KIP & KIS • Menteri Koordinator Pembangunan Puan Maharani menyatakan program-program prioritas kementeriannya adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Targetnya, kedua program utama Presiden Jokowi itu akan diluncurkan pada November mendatang. (tempo.co: 30 Oktober 2014)
PRESIDEN BAGI KARTU KIS KIS(ruh) Babak 2 Presiden Joko Widodo meluncurkan kartu penunjang program kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Senin, 3 November 2014. Puluhan ribu kartu penjamin kesehatan itu dibagikan kepada warga tak mampu di 19 kota. TEMPO.CO, Jakarta (5 Nov 2014) Minim sosialisasi
KIS vs KARTU BPJS-K ?? KARTU INDONESIA SEHAT :
• Dicanangkan pada saat kampanye oleh calon Presiden • Gratis pelayanan kesehatan bagi orang miskin • Apa itu KIS? : – Bersaing dengan program JKN? – Siapa yang mengelola? – Siapa yang membiayai?
KARTU BPJS-KES : • Sudah berjalan sejak 1 Jan 2014 • UU no 40 thn 2004 ttg SJSN • UU no 24 thn 2011 ttg BPJS
KARTU INDONESIA SEHAT • Menyempurnakan sistem JKN • KIS itu kan sebenarnya hanya istilah saja. saat dikaji lebih dalam sistem dan isi, KIS sejalan dengan JKN • Penamaan KIS ini pun akan lebih baik ketimbang JKN yang bisa multitafsir. Kata Nasional dalam JKN dapat diartikan bahwa jaminan sosial ini bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prof. Hasbullah Thabrany Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI (Sept 2014)
KARTU INDONESIA SEHAT • Meningkatkan jumlah kepesertaan PBI dari 86.4 juta jiwa menjadi 100 juta jiwa • Premi PBI perlu disamakan dengan iuran Peserta Mandiri kelas 3 (Rp 25.500.-) • Pemerintah hanya perlu memikirkan tambahan Rp25-35 triliun untuk membiayai inisiasi ini Ah Maftuchan Komisioner Komisi Anggaran Independen – 4/9/2014
KARTU INDONESIA SEHAT Data Kependudukan
86.4 juta jiwa KELOMPOK MISKIN Data 2006: 21.6 juta x 4 Tanpa Administrasi Kependudukan
•Anak Jalanan •Gelandangan •Pengemis (tulen) •Penghuni Panti Sosial •Bayi PBI baru lahir •Lansia
>100 juta jiwa
Data 2011: 25.2 juta x 4
IUR PREMI KIS DIKELOMPOKAN DALAM PBI
Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI Sept, 2014
KARTU INDONESIA SEHAT
=
KARTU PESERTA BPJS
RUMAH SAKIT
PROVIDER RUMAH SAKIT Data September 2014 • 1,551 RS bekerja sama dgn BPJS-Kes • 600 diantaranya adalah RS Swasta • 2,360 RS di Indonesia – 733 RS Swasta Non-profit – 701 RS Swasta For-profit – 66 RS Swasta BUMN – 860 RS Pemerintah Wajib sbg provider BPJS
MASALAH YANG TERJADI di RS • Sosialisasi KIS sangat minim KISruh babak 2 • RS kedatangan sejumlah besar peserta baru (terutama PBI) – Pencapaian jml anggota BPJS 2014 (>133 juta jiwa) melampaui target 2014 (121 juta jiwa) – Sasaran 2015 : Penambahan tenaga kerja formal (30 juta jiwa)
• Jumlah provider RS tidak bertambah • Lokasi penyebaran RS tidak merata
MASALAH YANG TERJADI di RS Masa aktivasi kartu peserta mandiri diundur 7 hari dan akan diperpanjang menjadi 1 – 3 bulan ?? • Siapa yang menanggung biaya pasien selama kartu keanggotaan BPJS belum berlaku? • 30% pasien adalah penderita penyakit berat (kanker, gagal ginjal, jantung, diabetes)
(SP, 18 Feb 2015, Rakerkesnas)
MASALAH YANG TERJADI di RS • Mutu pelayanan tidak memenuhi harapan • Tarif INA-CBGs tidak memenuhi nilai keekonomian • Perbedaan tarif tindakan yang sama di Rajal dan Ranap. • Tendensi merujuk pasien dengan penyakit berat ke PPK yang lebih tinggi.
UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN KEMKES (Peningkatan kualitas pelayanan) : • Sebanyak 14 RS rujukan nasional di 13 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Provinsi lain adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua • RS rujukan regional: Akan ditunjuk 170 RS tipe B dan C, di provinsi ataupun kabupaten/kota. Targetnya per provinsi memiliki empat hingga enam RS rujukan regional.
UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN BPJS-K: • Menambah provider PPK secunder & tersier Penyesuaian tarif INA-CBGs mendekati nilai keekonomian untuk menarik RS Swasta yang belum menjadi provider. • Menurunkan gap tarif rawat jalan dan rawat inap (USG, ESWL, dsb) menghindari fraud. • COB dengan asuransi kesehatan komersial (49 perusahaan) Juklak • Menambah bridging system IT
UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN • Asosisasi dilibatkan dalam penyusunan tarif INA CBGs kesepakatan tarif untuk tindakan/ perawatan biaya tinggi.
– Kasus bayi dgn atresia bilier yg perlu cangkok hati (Rp 1.2 miliar vs Rp 223,8 juta.
• Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) menghindari variasi pelayanan. • RS Swasta dapat insentif: Pajak, Biaya ijin RS, Biaya alkes, dsb • KemKes Fasilitasi Health Tourism Opportunity dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN • BPJS membantu masalah proses rujukan bila di RS rujukan ternyata ICU/NICU/PICU/ranap penuh informasi Faskes yg kosong. • Menambah verifikator mempercepat verifikasi tagihan. • Forum komunikasi untuk saling memberi masukan.
KESIMPULAN • KIS = BPJS (dengan perluasan PBI). trend pengguna fasilitas BPJS meningkat. • Provider PPK 2 & 3 perlu ditambah dgn program yang menarik bagi RS Swasta terutama milik pemodal. • Tarif disesuaikan dengan nilai keekonomian pelayanan kesehatan mencegah fraud. • Perlu tatalaksana COB dengan sumber-sumber pembiayaan kesehatan lain.
TERIMA KASIH Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Sekjen PERSI
