PERAN PERSI DAN PERSI DAERAH DALAM KONTRAK BPJS DENGAN RS
Dr.dr.Sutoto,M.Kes
NEGOSIASI DAN KONTRAK BPJS DENGAN RUMAH SAKIT BEBERAPA HAL YANG DITUANGKAN DALAM KONTRAK, YAITU
1. Indepedensi Verificator 2. Tanggungjawab finansial para pihak, Maksimal Lama Waktu pembayaran 3. Jenis pelayanan yang dapat diberikan RS dan waktu pelayanan 4. Jenis pelayanan yang tidak ditanggung 5. Prosedur /mekanisme pemberian pelayanan 6. Tarif pelayanan kesehatan (sesuai kesepakatan dengan PERSI daerah) dan mekanisme pembayaran
7. Proses jaga mutu dan kendali mutu 8. Sistem administrasi dan informasi 9. Kesanggupan RS untuk mempertahankan akreditasi 10. Lampiran penjelasan tentang jenis pelayanan (paket) 11. Kertas kerja negosiasi tarif 12. Kewenangan melihat medical record apabila diperlukan konfirmasi 13. Pendapat Komite Medik sub komite mutu dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah medis
PERAN PERSI DAN PERSI DAERAH PERSI DAERAH berkordinasi dengan asosiasi RS yang ada di daerah, menyusun tim menghadapi JKN • 1.Fasilitasi Standar Mutu Rumah Sakit • 2. Mengkoordinasikan sistem rujukan berjenjang • 3. Health Technology Assesment • 4. Negosiasi tarif INA-CBG
1.Fasilitasi Standar Mutu Rumah Sakit • Persi sebagai asosiasi, seharusnya melakukan upaya fasilitasi rumah sakit yang belum memenuhi standar minimal pelayanan rumah sakit sesuai kelasnya. • Target Persi adalah semua rumah sakit terakreditasi sehingga menjadi jaminan pelayanan yang aman bagi masyarakat dan secara mutu lolos dalam kredensial rumah sakit jejaring BPJS. • Upaya itu harus didukung oleh komitment dan dukungan sumber daya dari “pemilik” rumah sakit.
2. Mengkoordinasikan sistem rujukan berjenjang • Bersama Dinas Kesehatan, Persi berperan mengkoordinir sistem rujukan berjenjang, agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat antar rumah sakit. • Persi juga berperan dalam merekomendasikan lokasi rumah sakit baru, dan merekomendasikan penambahan fasilitas / tempat tidur rumah sakit.
3. Health Technology Assesment • Untuk mencegah “kompetisi” yang saling mematikan, Persi dapat melakukan “health technology assesment (HTA)”, mengacu pada tim HTA pusat,serta merekomendasikan hasilnya pada anggota Persi yang akan menambah investasi peralatan kesehatan canggih. • Redistribusi sumber daya kesehatan harus menjadi salahsatu bahan kajian Persi, untuk kepentingan bersama.
4. Negosiasi tarif INA-CBG • Persi sebagai asosiasi perumah sakitan sangat berperan dalam negosiasi tarif INA-CBG dengan BPJS. Agar dapat bernegosiasi dengan baik, harus disiapkaan data costing di beberapa jenis / kelompok rumah sakit yang akan bermitra dengan BPJS. • Target utamanya adalah, jangan sampai ada rumah sakit yang bangkrut karena melayani pasien BPJS Dgn INA-CBG. Tarif INA-CBG harus cukup untuk pengembangan rumah sakit.
HUBUNGAN PERSI PUSAT DAN BPJS Perlu ada MoU di tingkat Pusat antara PERSI PuSAT dan BPJS sebagai salah satu dasar kesepakatan di Provinsi : • Bagaimana model negosiasi tarif dengan INA CBG’s : PERSI DAERAH dengan BPJS • Peran asuransi kesehatan swasta dan kaiatannya dengan BPJS bagi peserta yang ingin pindah kelas. Bentuk C.O.B • Penyelesaian sengketa klaim bila ada selisih pembayaran, • Keterlibatan PERSI dalam kredensialing dan re-kredensialing untuk mencegah adanya sengketa kredensialing, • Bila PERSI Daerah tidak aktif, maka negosiasi dengan PERSI Pusat dsb..
Lanjutan…. • Kesepakatan tentang Form kredensialing dan form rekredensialing • Template Kerjasama di daerah, perlu disepakati di tingkat pusat • Kesepakatan tentang jenis indicator mutu pelayaan pada penilaian pelaksanaan JKN • PERSI pusat dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN secara resmi, atau tidak resmi ? • General consent saat menjadi peserta BPJS perlu disiapkan dan disepakati di tingkat pusat untuk membantu RS dalam pelayanan; membuka rahasia kedokteran pasien. • Kesepakatan tentang penyelesaian sengketa medis yang melibatkan peserta BPJS ?
SEKIAN TERIMA KASIH
