KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Dr. Laksmi Dwiati Drg. MM, MHA WAKIL KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DISAMPAIKAN PADA LOKAKARYA NASIONAL SDM KESEHATAN, 2014
Populasi Teknologi Income Per kapita
Kualitas SDM
Indonesia
Singapore
Malaysia
Filipina
Thailand
GLOBALISASI & ASEAN ECONOMY COMMUNITY (2015) ASEAN MARKET World Class Hospital Global doctors
ASEAN Market
SINGAPORE
MALAYSIA
Health care expense in Asia (2001), $US 35 billion Where we are?.............out of arena!!
INDONESIA 140 million
THAILAND
FILIPINA
CINA 200 MILLION
Visi ASEAN 2020 : Terciptanya Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi di tahun 2020
UE Slide Ario jatmiko,2013
KENDALI MUTU & PATIENT SAFETY ?? Results of medical error per-year
di Australia
• 18 000 unnecessary deaths • > 50.000 patients disabled
Iwan Dwiprahasto, 2004
di United States
• 44 000 - 98 000 unnecessary deaths • 1.000.000 excess injuries
LIBERALISASI JASA KESEHATAN PADA AEC (31 DES’2015)
Mode 4 : Presence of natural persons
• MRA on Nursing Services
(2006)
• MRA on Medical Practitioners (2009)
• MRA on Dental Practitioners (2009)
The objectives of ASEAN MRA for Medical/Dental Practitioners
Exchange of Information
Compilation
Adoption of Best Practices
Publication trhough website
Standardised Procedures
Capacity Building
Facilitate Mobility
Registration through AJCCs
Visits
Conferences
PRAs Process (Evaluation , Registration etc)
How to Implement the Healthcare MRAs ? With Highly Over-regulated professions
Registrasi melalui PMRA/PDRA (AJCCs) sesuai Kompetensi merupakan “Penjaminan Negara” terhadap “Legalitas Praktik Kedokteran/Kedokteran Gigi
Pengaturan Profesi secara ketat : - Saling pengakuan Sistem pendidikan, - Peraturan Registrasi dan Lisensi, - Penyetaraan “Core” kompetensi, CPD, - Aksesibilitas pertukaran informasi melalui AMS-Website
PENGATURAN SALING PENGAKUAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM “PIAGAM ASEAN MRA ( di tandatangani th.2009)” Berlaku secara “resiprokal” bagi negara ASEAN yang telah menandatangani MRA. Persyaratan rekognisi dokter/dokter gigi ASEAN : 1) Memenuhi kualifikasi dan teregistrasi oleh ”Professional Regulatory Authority” di Negara asal dan Negara tujuan 2) Berasal dari Institusi Pendidikan dan Sistem Pendidikan kedokteran gigi yang direkognisi Negara tujuan 3) Sertifikat kompetensi diakui kolegium sejenis di ASEAN 4) Pengalaman berpraktik aktif di Negaranya minimal 5 tahun, 5) Mematuhi aturan CPD di negara asal dan penyetaraan CPD Negara tujuan 6) Memiliki Sertifikat (LOG) yang menyatakan tidak sedang terkena sanksi pelanggaran hukum, disiplin dan etika profesi. Negara tujuan memiliki “statutory responsibilities” untuk melindungi kesehatan, keselamatan (patient safety) dan lingkungan, dengan cara mematuhi “Domestic Regulations” (UU, Perkonsil, Permenkes, Perda) yang berlaku di Negara tujuan
PERKEMBANGAN PERUNDINGAN ASEAN MRA JASA DOKTER DAN DOKTER GIGI A-CCS 78 = ASEAN Coordinating Committee on Services (KEMENDAG) HSSWG 34 = Healthcare Services Sector Working Group (KEMENKES) PERUNDINGAN ASEAN MRA JASA DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT S/D Mei ‘2014
AJCCM KE-12 AJCCD KE-11 ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical ASEAN Joint Coordinating Committee on Dentistry
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KKI
KKI dan Kemenkes RI diakui sebagai “Professional Regulatory Authority” (PMRA & PDRA) mengatur kewenangan dan “legalitas kompetensi “dr/drg WNI/WNA
REGULASI DOMESTIK PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA 1. Undang-Undang RI No. 29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK) 2. Undang-Undang RI No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang RI No. 44 Thn 2009 tentang Rumah Sakit
Peraturan MENTERI KESEHATAN RI : 1. Permenkes No.2052 Thn 2011 ttg Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 2. Permenkes No.67 Thn 2013 ttg Pendayagunaan TK-WNA 3. Permenkes No.64 Thn 2013 ttg Penanggulangan Krisis Kesehatan PERATURAN KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA) (diubah menjadi No.19 Thn. 2014)
PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKTER GIGI
• Kontrak Sosial antara “Masyarakat dengan Elit Profesi” • Masyarakat memberikan: – Self Credentialing – Self licensing Dengan benefit • Market control • Working condition
INSTRUMEN PEMBINAAN MUTU PROFESI
• Profesi memberikan: – High standard of competence – Moral responsibility
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
William M Sullivan, Medicine under threat: Professionalism and professional identity, CMAJ 2000:162(5): 673
KEKHUSUSAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI (Penjelasan UU No.29/2004 ttg Praktik Kedokteran) Dokter dan dokter gigi dengan keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik khas dan “pembenaran yang diberikan oleh hukum”, yaitu : diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. dalam rangka “patient safety” dan memberikan kepastian hukum / penjaminan legalitas praktik kedokteran dokter/ dokter gigi/spesialis wajib “teregistrasi sesuai kompetensi” oleh “Professional Regulatory Authority” (PMRA/PDRA) yang diakui oleh negara.
Legalitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN NO.29 TAHUN 2004 Pasal 29 •Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. PASAL 30 S/D 32 : kewajiban evaluasi dan registrasi bagi Dokter dan Dokter gigi WNA Pasal 36 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Pasal 37 •Surat izin praktik dikeluarkann oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. • Surat izin peraktik dokter atau dokter gigi dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. • Surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik
DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG TEREGISTRASI DI KKI ( Th.2005 s/d 28 Agustus 2014 ) Jumlah dokter dan dokter gigi yang teregistrasi sesuai kompetensi di KKI 150.133 orang, terdiri : dokter = 97.093 (65%), 1 dokter : 2.304 penduduk Indikator Ina Sehat = 1 dr : 3,300 penduduk, Indikator IDI = 1 dr : 2,500 penduduk 25.486 dokter spesialis (17%), dokter gigi = 25.430 (16,9%) 1 drg : 8.770 penduduk Indikator Ina Sehat = 1 drg : 10.000 penduduk 2.334 dokter gigi spesialis (2%)
Situasi Dan Permasalahan Saat Ini • Tidak semua dokter dan dokter gigi melakukan praktik kedokteran yang baik. • terdapatnya sejumlah dokter dan dokter gigi yang dituntut secara Hukum Perdata dan Hukum Pidana ke pengadilan negeri atas dasar dugaan terjadinya malpraktik. • kesadaran dokter dan dokter gigi, dan masyarakat atas adanya “peraturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran” belum merata
Jumlah Pengaduan Kasus Praktik Kedokteran ke MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) –KKI s/d April 2014 270 KASUS s/d April 2014
Tahun 2013 • Jakarta : 23 • Riau : 3 • Tangerang : 2 • Jateng : 2 • Jabar : 10 • Jatim : 4 • Sumut : 9 • Kalsel : 2 • Bengkulu, Lampung, Sulsel, Bali, Jamb, NAD, Sumsel, DIY masing-2 : 1
Letter of Godstanding (LOG) merupakan penjaminan Negara (melalui proses Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran) bahwa Dokter/Dokter gigi WNI/WNA tidak sedang terkena sanksi Disiplin,Etika, Hukum
Pembinaan dalam pelaksanaan praktik kedokteran psl.7 UUPK • Meliputi pembinaan dan pengawasan pada praktik kedokteran dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan, serta legislasi (sertifikasi, registrasi, perizinan, pemahaman atas Hak dan Kewajiban) untuk meningkatan mutu praktik kedokteran serta melindungi masyarakat, • merupakan salah satu “tugas Konsil Kedokteran Indonesia” yang dilaksanakan bersama-sama pemangku kepentingan terkait sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing;
Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan praktik kedokteran psl.7 UUPK • pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran harus dipahami sebagai “sebuah sistem” yang dimulai semenjak proses pendidikan kedokteran hingga dilaksanakan praktik kedokteran • Sistem Pembinaan dan pengawasan Praktik Kedokteran harus ”melibatkan semua elemen atau unsur” yang terkait pelaksanaan praktik kedokteran : Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi, Kementerian/ lembaga, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan/PEMDA dan masyarakat.
PERKEMBANGAN JENIS STR DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA
PERATURAN KKI DI BIDANG PEMBINAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI SERTA MKDKI Materi Regulasi
Produk Hukum Perkonsil No.2 / 2011
Tatacara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi
Perkonsil No. 4 / 2011
Disiplin Profesional Dokter dan Dokter gigi
Perkonsil No. 20 /2014 Perkonsil No.13 / 2014
Tatacara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi
Perkonsil No.28 / 2014
Peta jalan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran
Perkonsil No.29 / 2014
Pelayanan akses keterbukaan informasi publik di lingkungan KKI
Tim pelaksana fungsi KKI
Arah Pembinaan dalam pelaksanaan praktik kedokteran (UUPK psl.72 ) diarahkan untuk : • meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi, • melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi, dan • memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi
Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran
Sistem pembinaan Praktik Kedokteran KKI bersama pengandil
• VISI Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan Praktik Kedokteran secara tersistem, terintegrasi, terkoordinir, efektif, dan efisien yang mampu mendukung terlaksananya praktik kedokteran yang baik sehingga dokter, dokter gigi, dan pasien terlindungi secara etika, disiplin, dan hukum
MISI 1. Menyempurnakan produk hukum (legislasi dan regulasi) yang responsif terkait pelaksanaan praktik kedokteran serta meningkatkan advokasi dan sosialisasinya. 2. Memperkuat kemitraan dengan semua Pengandil dan meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan praktik kedokteran dan penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran. 3. Memperkuat sumber daya dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan praktik kedokteran dan penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran.
Tantangan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran 1. kesadaran dokter dan dokter gigi atas peraturan perUUan tentang praktik kedokteran belum merata, 2. belum tercapai kesepahaman diantara para penegak etik, disiplin, dan hukum; 3. kurangnya sumber daya manusia yang mendukung penegakan disiplin; 4. belum adanya perbaikan standar kendali mutu dan kendali biaya; 5. belum terbangunnya komunikasi yang baik antara dokter atau dokter gigi dan pasien; 6. belum sempurnanya sistem pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan praktik kedokteran.
Kebijakan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran 1. Penyempurnaan UUPK dan penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan Pengandil; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan : analisis situasi, kebutuhan regulasi, koordinasi, sosialisasi, implementasi. 3. Penguatan komunikasi dan sinergi di antara Pengandil dan dengan organisasi di bidang kedokteran tingkat internasional. 4. Peningkatan sosialisasi kepada dokter, dokter gigi, masyarakat. 5. Penguatan dan peningkatan kemampuan infrastruktur. 6. Peningkatan integritas dan profesional (soft skill) dokter dan dokter gigi. 7. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang melaksanakan Pembinaan Praktik Kedokteran.
RANAH SISTEM PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI Kualitas kinerja profesional
Input/ Asupan Mahasiswa
Jumlah Syarat Motivasi
Output/ Luaran
Proses Dokter yang baik Kurikulum Rancangan Pembelajaran THE 5 STARS DOCTOR Evaluasi Hasil Belajar Uji Kompetensi -----------------------------------------------------REGISTRASI JANJI KEPANITERAAN P2KB/P3KGB ANGKAT SUMPAH DOKTER
Outcome/Hasil Masyarakat Sehat Patient Safety Continuum of Care
32
RANAH SISTEM PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM PELAYANAN KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI
HERKUTANTO, 2014
VERIFIKASI STR DOKTER/DOKTER GIGI SECARA ONLINE DI WEBSITE KKI www.kki.go.id
ALUR PERTIMBANGAN DIVISI PEMBINAAN SAAT REGISTRASI ULANG DOKTER DAN DOKTER GIGI PENGADU (MASYARAKAT)
IDI/PDGI MKEK/MKEKG IDI / PDGI ( Majelis Kehormatan Etik Kedokteran )
Sanksi Etik ( tertulis )
Dinkes
Sanksi Disiplin ( tertulis )
MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia )
KKI DIV.PEMBINAAN
ALUR DAN TATACARA PENCABUTAN STR SEBAGAI PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN
KKI
Dinkes SK Pencabutan STR (registrar)
IDI/ PDGI SIDANG MKDKI
RS
C a b u t
S e m e S n I t P a r a
ALUR PEMULIHAN STR SETELAH SELESAI MENJALANKAN SANKSI DISIPLIN Selesai Menjalankan Sanksi
Lapor
KKI
1
2
Lapor
1
Dinkes
3 SK STR BERLAKU (Registrar)
5
IDI/PDGI
RS
SIP BERLAKU
4
INSTRUMEN SISTEM PEMBINAAN PENGAWASAN PRAKTIK KEDOKTERAN INSTITUSI PENDIDIKAN: STANDAR PENDIDIKAN
KKI: STR, STR-S, STR-B, SP, LOG MKDKI : SANKSI DISIPLIN PRADOK OP : SERTIFIKASI KOMPETENSI & REKOMENDASI KABUPATEN/KOTA: SIP, S.TUGAS STR DAN RKK RS : SPK KEWENANGAN KLINIS INDVIDU
Upaya Menambah kompetensi • P2KB/pelatihan • Kualifikasi tambahan
Upaya Mempertahankan kompetensi, • P2KB/P3KGB Upaya Memastikan Kompetensi : • Kredensial • Supervisi • Proctoring 38
Sutoto. KARS
Dokter / dokter gigi WNA Praktik tanpa STR dan SIP ??
Keselamatan Pasien di tangan sejawat
Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi WNA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Imigrasi Kemkes KKI Kemnakertrans IDI - PDGI Pemda Provinsi Pemda Kabupaten/Kota
Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA Pusrengun BPPSDM Kemenkes RI (KKI, MTKI, KFN, BUK, BPSDM, Lintas K/L) TIMPORA Pusat/Provinsi/Kab/Kota (Tim Pengawasan Orang Asing) Organisasi Profesi (Pengwil/Cabang) 39
PROSEDUR PELAPORAN & BINWAS DINAS KESEHATAN KAB/KOTA (MELAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN)
LAPORAN SIP
BPPSDM
LAPORAN PENGGUNAAN STR
KKI
TEMBUSAN
DINAS KESEHATAN PROPINSI (BIN WAS WNA) ORGANISASI PROFESI TIM PORA (IMIGRASI)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DIARAHKAN PADA PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN YANG DIBERIKAN
REKOMENDASI 1. Sosialisasi dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat pemahaman HAK dan KEWAJIBAN sebagai pasien, serta dapat berperan sebagai agen Binwas Praktik kedokteran di lapangan 2. Mendorong dokter/dokter gigi WNI/WNA agar tetap memperhatikan “legalitas kompetensi” untuk menegakkan “Patient Safety” di semua upaya pelayanan kesehatan termasuk pada kegiatan bakti sosial. 3. KKI bersama para pengandil segera melaksanakan Sistem Pembinaan Profesi secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi pembinaan secara online (e-bin) 4. Penguatan koordinasi antar Institusi Pemerintah/lembaga, KKI, TNI/POLRI, TIMPORA, Organisasi Profesi di dalam Negeri dengan jejaring di luar Negeri (ASEAN) untuk kerjasama dalam rangka penjagaan mutu dan legalitas praktik kedokteran.
Dr.Laksmi Dwiati Drg.MM, MHA Wakil Ketua KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA jl.Teuku Cik Ditiro No.6 Jakarta Pusat Hp.0811148002
[email protected]
www.kki.go.id
