KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
LAPORAN TAHUNAN
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TAHUN 2013
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
… ..……………………………………………………………………………
i
………………………………………………………………………
ii
DAFTAR LAMPIRAN
RINGKASAN UTAMA …..………………………………………………………………….. BAB I. PENDAHULUAN
1
………………………………………………………………... . 3
A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………. 3 B. DASAR HUKUM …………………………………………………………………. 3 C. TUGAS DAN FUNGSI KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI …………….. 3 D. ANALISIS SITUASI ……………………………………………………………… 5 BAB II. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN
………………………………………………… 8
A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA KKI 2011-2015
………………………………………………… 8
B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2013
……………………………………… 9
C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013
……………………………….. 10
D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013
……………………………….. 20
E. KENDALA / MASALAH…………………………………………………………….. 21 F. HARAPAN…………………………………………………………………………… 22 BAB III. PENUTUP……………………………………………………………………………… 24
i
DAFTAR LAMPIRAN
Rekapitulasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang Teregistrasi Tahun 2013………………………………………………………………………...
25
Tabel Jumlah Prodi Kedokteran / Kedokteran Gigi (Pendidikan)…………………………...
25
Tabel Jumlah Program Studi Spesialis Tahun 2013…………………………………………
26
Foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia………………………………………………….
28
ii
Ringkasan Utama
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai salah satu lembaga negara mengemban tugas dan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yaitu mensahkan standar pendidikan kedokteran, melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi. Dalam melaksanakan amanah tersebut, KKI pada tahun 2013 telah menetapkan dan melaksanakan berbagai program kerja dengan mengacu pada rencana stratejik KKI 2011-2015. Hasil dari program kerja dan capaian KKI tahun 2013 dalam bidang pendidikan antara lain yaitu : telah mensahkan revisi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter Indonesia; mensahkan Peraturan Konsil (Perkonsil) tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk pendidikan kedokteran; mensahkan Peraturan Konsil tentang adaptasi dokter dan dokter gigi WNA; mensahkan pedoman penerbitan rekomendasi pembukaan dan penutupan program studi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis; melakukan penilaian kelayakan dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi kedokteran dan kedokteran gigi; menerbitkan surat persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan proses usulan adaptasi. Dalam bidang registrasi, capaian yang diperoleh adalah menyusun pedoman verifikasi surat keterangan fisik dan mental bagi dokter dan dokter gigi; mensahkan perkonsil registrasi WNA; mensahkan perkonsil surat pernyataan akan mematuhi etika profesi; sosialisasi regulasi registrasi dokter/dokter gigi WNI/WNA; dan inventarisasi masalah legalitas data/informasi registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA yang dapat diakses publik. Selain hal tersebut sampai dengan tahun 2013 KKI telah meregistrasi 146.048 dokter dan dokter gigi, dan juga telah menerbitkan 10.244 Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip. Pencapaian penting lain dalam bidang registrasi adalah telah tersertifikasinya layanan registrasi KKI ke ISO 90001:2008. Di bidang pembinaan, hal-hal yang dicapai adalah diterbitkannya Keputusan Konsil tentang kemitraan; melaksanakan pertemuan rutin forum koordinasi dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi baru; dan sosialisasi buku praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Hal lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan dokter dan dokter gigi di tahun 2013 adalah melakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 18 orang dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin dan memberikan peringatan tertulis kepada 11 dokter dan dokter gigi. Melalui divisi pembinaan KKI juga melakukan proses penerbitan Letter of Good Standing (LOG). Sampai dengan 2013 telah diterbitkan 413 LOG, 73 LOG di antaranya diterbitkan pada tahun di 2012.
1
Dalam hal penegakkan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2013 terdapat sejumlah 244 kasus diadukan, dan sudah 240 kasus tertangani. Dari yang telah tertangani tersebut 55 kasus masih dalam proses (belum dilakukan putusan). Di samping itu MKDKI juga telah mengembangkan sistem manajemen data dan informasi dokter dan dokter gigi yang melanggar norma. Untuk menuju pelayanan prima dan tata pamong yang baik (good governance), melalui Sekretariat KKI, tahun 2013 ini, telah diluncurkan website KKI yang baru dengan alamat www.kki.go.id, dan di dalamnya terdapat situs registrasi online, serta akan tersambung dengan sistem informasi tentang dokter dan dokter gigi yang melanggar norma disiplin. Sekretariat KKI juga telah melakukan penyusunan analisis beban kerja, penyusunan dan penyempurnaan beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) seperti SPO pengelolaan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pencatatan registrasi dan LOG; SPO evaluasi kinerja; dan SPO Pencatatan Barang Persediaan. Penyelenggaraan publikasi dan sosialisasi program-program KKI dilakukan oleh Humas KKI dalam bentuk talk show di media TV dan Radio, penerbitan majalah KKI 4 kali dalam setahun, serta mengikuti pameran-pameran tingkat nasional. Tahun 2013, KKI juga terus memperkuat kerjasama di tingkat regional dan internasional. Dalam hal ini yang dilakukan KKI antara lain terlibat aktif dalam pertemuan Coordinating Committee Services (CCS) tingkat ASEAN yang masing-masing negara perlu mempersiapkan roadmap country implementation plan; menghadiri pertemuan Medical Council negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) di Bangkok, dan proposal core competencies for medical graduates yang diajukan KKI diterima serta akan ditindaklanjuti dengan pembentuan working group untuk penyempurnaan. Selain capaian-capaian tersebut, masih ada kendala tantangan yang perlu menjadi target penyelesaian di masa depan, antara lain harmonisasi peraturanperaturan KKI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, belum adanya persamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik, masih banyaknya para pengandil serta dokter dan dokter gigi yang kurang paham tentang aturan penerbitan STR kewenangan internsip, aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial oleh dokter dan dokter gigi warga negara asing, dan aturan tentang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dokter dan dokter gigi warga negara asing. Belum padunya informasi data SIP (Surat Ijin Praktik) dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil, dan kurangnya pemahaman pemerintah daerah, serta penegak hukum lain tentang kedudukan MKDKI, MKDKI-P dan putusan hukumnya juga masih menjadi kendala yang harus diselesaikan di tahun mendatang.
2
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai salah satu Lembaga Negara mengemban tugas dan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 untuk mensahkan standar pendidikan kedokteran, melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi. Berdasarkan amanah tersebut, kemudian KKI melakukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan mulai dari menyusun kebijakan perencanaan program setiap 5 (lima) tahun, melaksanakan program, sampai dengan kegiatan per tahun. Tahun 2010, KKI telah menyusun Renstra ke-2 yang ditetapkan untuk tahun 2011-2015. Pada tahun 2013, KKI telah melaksanakan programprogram yang digariskan dalam Renstra ke-2 selama 2 (dua) tahun. Untuk melihat dan mengukur hasil kinerja KKI di tahun 2013 berdasarkan program yang direncanakan, maka perlu dibuat laporan kinerja KKI. Selain itu laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban KKI sebagai Lembaga Negara dan untuk evaluasi diri pencapaian kinerja KKI, khususnya di tahun 2013. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. 3. SK Presiden Nomor 45/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota KKI tahun 2009-2014. 4. RENSTRA Kementerian Kesehatan 2009-20014. 5. RENSTRA Konsil Kedokteran Indonesia 2011-2015. C. TUGAS DAN FUNGSI KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kedokteran dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari unsur pimpinan (merangkap anggota). Anggota KKI berjumlah 17 orang terdiri dari 7 orang dokter, 7 orang dokter gigi serta 3 orang wakil masyarakat yang bernaung masing-masing dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Ketujuhbelas anggota KKI tersebut merupakan utusan dari unsur-unsur yang mendapat amanah sesuai ketentuan dalam UUPK yaitu Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kolegium, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Wakil Masyarakat. Para anggota KKI tersebut dikelompokkan dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Anggota Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi 3
dikelompokkan lagi dalam divisi-divisi yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi dan Divisi Pembinaan. Sebagai badan regulator profesi, KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tugas KKI adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, KKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mempunyai wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Di dalam KKI terdapat badan independen yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang melakukan tugas dalam hal penegakkan disiplin kedokteran. Anggota MKDKI berjumlah 11 orang yang berasal dari Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit, dan Sarjana Hukum. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Tugas MKDKI adalah menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diadukan; dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan, dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya KKI didukung oleh Sekretariat KKI, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Struktur Sekretariat KKI sendiri berada di bawah Sekretarariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Struktur dan Tugas Sekretariat KKI tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran 4
Indonesia. Dalam Permenkes tersebut, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI termasuk MKDKI. Sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan profesi; pelaksanaan fasilitasi registrasi; pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum; dan pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugastugas KKI sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini didukung dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat KKI. D. ANALISIS SITUASI Sejak KKI berdiri tahun 2005, terhitung sampai dengan tahun 2013, telah banyak capaian dan tugas yang dijalankan oleh KKI, baik secara sendiri maupun melakukan kerjasama dengan para pengandil terkait. Dalam bidang pendidikan kedokteran, KKI telah mensahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Standar-standar tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Selain itu KKI juga telah mensahkan pedoman pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, yang kemudian akan diikuti dengan penyelesaian masalah tumpang tindih pencabangan ilmu. Berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, KKI juga telah merekomendasi pembukaan beberapa program studi (prodi) pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baru. Khusus untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran di tahun 2009, KKI telah melakukan moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran. Sampai saat ini moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran masih diberlakukan, dan sebagai tindak lanjut KKI akan merumuskan cetak biru produksi dokter/dokter gigi dan prodi yang layak sehingga dapat terlihat kebutuhan produksi dokter di Indonesia. Terkait dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pemerintah serta perubahan kondisi dalam bidang pendidikan kedokteran, salah satunya adalah UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka diperlukan adanya sinkronisasi regulasi KKI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan, antara lain dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Hal lain terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendidikan kedokteran, adalah akan diberlakukannya AFTA ASEAN 2015 di bidang kesehatan. Kebijakan tentang AFTA akan memberi peluang dokter/dokter gigi warga negara ASEAN dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia dan sebaliknya. Dalam menghadapi tantangan tersebut KKI telah menyelesaikan regulasi yang menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi warga negara asing yang akan berpraktik di Indonesia (Perkonsil tentang Adaptasi Dokter dan Dokter gigi WNA), dan juga mendorong para kolegium untuk segera mencapai kesepakatan dalam standarisasi kompetensi di tingkat ASEAN. 5
Dalam bidang registrasi, KKI telah memberlakukan sistem registrasi secara online dan merencanakan perbaikan pelayanan registrasi kepada dokter dan dokter gigi. Sampai dengan akhir tahun 2013, data statistik dokter dan dokter gigi yang telah melakukan registrasi dan memiliki STR sejumlah 146.048 orang, yang terdiri dari : a. dokter : 94.727 b. dokter spesialis : 24.598 c. dokter gigi : 24.541 d. dokter gigi spesialis : 2.182 Sesuai dengan pasal 29 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan harus dilakukan registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan. Masa puncak registrasi ulang telah terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Namun pada tahun 2013 berdasarkan pangkalan data KKI, tetap harus melakukan registrasi ulang untuk sekitar 8.000 dokter dan dokter gigi di 33 provinsi yang telah habis masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR)nya secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan hukum / legalitas praktik kedokteran. Pencapaian yang baik dalam bidang registrasi tersebut masih terus disempurnakan dengan aturan tentang tata cara registrasi bersama pengandil terkait untuk benar-benar menjamin kompetensi seorang dokter dan dokter gigi. Seperti halnya bidang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, belum adanya aturan yang rinci untuk dokter/dokter gigi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia, membuat KKI khususnya dalam bidang registrasi harus segera melakukan harmonisasi dan penyempurnaan peraturan registrasi sementara, registrasi bersyarat dan alih ilmu pengetahuan kedokteran beserta mekanisme pemantauan dan evaluasi, mengingat tahun 2010 telah diberlakukan Asean Free Trade Area (AFTA) bagi ASEAN. Dalam bidang pembinaan dan penegakkan hukum, sejak berdirinya sampai dengan tahun 2013, KKI telah menerbitkan beberapa pedoman terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dan juga telah mempunyai sistem penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Namun demikian sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait belum terkoordinasi dengan baik, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Hal-hal lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersosialisasi dengan luas fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pelaksanaan keputusan MKDKI di tingkat daerah oleh pengandil terkait.
Dalam hal tata pamong yang baik, Sekretariat KKI sejak tahun 2005-2012 selain memfasilitasi seluruh program KKI, secara bertahap telah melakukan pembenahan-pembenahan dengan menyusun dan menyempurnakan SPO (Standar Prosedur Operasional) administratif, peta jabatan, peta SDM, analisis beban kerja, laporan-laporan kinerja yang akuntabel. Walau demikian, 6
penyempurnaan-penyempurnaan masih terus harus diupayakan mengingat sebagai Lembaga Negara tuntutan good governance semakin dikedepankan. Selain itu sebelum adanya gedung KKI yang memadai juga menjadi hal yang prioritas bagi Sekretariat KKI guna memberikan fasilitasi kerja kepada KKI dan pengguna KKI (dokter, dokter gigi, pengandil) yang lebih optimal.
7
BAB II CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN
A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA KKI 2011 2015 Pada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran yang efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011 – 2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang yaitu : 1. terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya penilaian kebutuhan dokter / dokter gigi serta penilaian prodi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang; 2. seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 3. terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan; 4. tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain; 5. tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration); 6. tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat; 7. terselenggaranya praktik kedokteran yang baik; 8. meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2013 Berdasarkan ke-8 butir sasaran tersebut di atas, pada tahun 2013 KKI merencanakan program kerja / kegiatan sebagai berikut : 1. Terkait
dengan
Program
Pendidikan
Profesi
Kedokteran
dan
Kedokteran Gigi : a.
b. c. d. e.
f. g. h.
Penyusunan Panduan Penjaminan Mutu P2KB (Pendidikan dan Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan) Dalam Penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi. Penyusunan Naskah Akademik Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Bimbingan Teknis Implementasi Standar Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Penilaian kelayakan dan Rekomendasi Program Studi Baru. Penyusunan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Penyusunan Perkonsil Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing. Pengusulan adaptasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri. Pengkajian dan Pemberian Persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Terkait dengan Program Registrasi Dokter dan Dokter Gigi : a. b. c. d. e.
Penyempurnaan Regulasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi WNI/WNA. Penyempurnaan Pedoman Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi WNI/WNA. Bimbingan Teknis Tata Cara Registrasi Dokter/Dokter gigi WNI/WNA secara terpadu. Penguatan Back Office Registrasi : sertifikasi ISO 9001:2008 Validasi dan Penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan STR dengan kewenangan internsip.
3. Terkait dengan Pedoman dan Ketentuan KKI tentang Pembinaan Pelaksanaan Praktik Kedokteran di Indonesia : a. Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Praktik Kedokteran. b. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Lintas Sektor. c. Penyusunan Peraturan/Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI. d. Pengembagan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma. e. Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi. f. Pelaksanaan Keputusan MKDKI.
9
4. Terkait dengan Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi : a. Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P 1). Layanan Penerimaan Pengaduan dan Investigasi. 2). Persidangan. b. Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma. c. Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi. 5. Terkait dengan program dan kegiatan Sekretariat KKI : a. Penyempurnaan pembangunan sistem Teknologi Informasi (TI) KKI, termasuk sistem registrasi online. b. Layanan Perkantoran. c. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pembinaan Program dan Evaluasi Kinerja. d. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. e. Pengadaan Fasilitas Perkantoran. 6. Lain-lain : Program lain yang direncanakan di tahun 2013, khususnya dalam hal meningkatkan kerjasama di tingkat regional dan global, antara lain : a. Mengikuti pertemuan-pertemuan Coordinating Committee Services (CCS) tingkat ASEAN for Medical dan Dental Practitioners Services. b. Mengikuti pertemuan Medical Council Network WHO SEAR di Bangkok.
C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013 Berdasarkan program kerja tahun 2013 yang direncanakan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh divisi dan bagian terkait, dengan hasil sebagai berikut : 1. Program Profesi Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Capaian yang dihasilkan terkait program pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dimana KKI diamanahkan untuk melakukan pengesahan standar dan juga memastikan penerapan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu antara lain disahkannya dan tersusunnya berbagai standar dan pedoman yang terkait yaitu : a. Perkonsil tentang Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNA. b. Perkonsil tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran. c. Perkonsil tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter. d. Perkonsil tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Spesialis. 10
e. Perkonsil tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi. f. Perkonsil tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi Spesialis. g. Rancangan Naskah Akademik Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. h. Kesepakatan tentang Penjaminan Mutu Pelaksanaan CPD (P2KB dan P3KGB) dengan Organisasi Profesi terkait. Selain capaian penyusunan regulasi di atas, capaian lain dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi adalah Penilaian kelayakan dan Pemberian Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Di Tahun 2013 pengajuan baru untuk Pembukaan Program Studi Dokter baru dan desk evaluation ada dua (2) yaitu: Universitas Papua (Unipa) dan Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya (Unusa). Kedua usulan dimaksud merupakan program studi yang dinilai oleh Ditjen Dikti mempunyai kekhususan, sehingga dilakukan desk evaluation. Namun demikian rekomendasi belum selesai dilakukan, sehingga belum dapat dikeluarkan di tahun 2013. Untuk rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis di tahun 2013 dari 2 (dua) Prodi yang telah memasuki tahap visitasi baru 1(satu) yang dapat direkomendasikan untuk dibuka di tahun 2013, yaitu Program Studi Dokter Spesialis Urologi FK UGM. Sesuai UUPK pasal 30 ayat (1) tentang kewajiban dilakukan evaluasi bagi Dokter/Dokter gigi WNI Lulusan Luar Negeri, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012, maka KKI melalui Divisi Standar Pendidikan Profesi KK dan KKG juga melakukan penilaian terhadap usulan adaptasi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. Sepanjang tahun 2013 dapat dilaporkan bahwa terjadi peningkatan permohonan baru adaptasi dari tahun 2012, sejumlah 70 permohonan adaptasi sedangkan di tahun 2013 terdapat 84 permohonan. Dari 84 permohonan kemudian dilakukan penilaian persyaratan untuk placement test, dan selanjutnya dilakukan adaptasi. Rincian tentang permohonan adaptasi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, placement test dan pelaksanaan adaptasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :
11
Tabel 1. REKAPITULASI PERMOHONAN ADAPTASI DOKTER, DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI, DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2013
NO 1 2 3 4 5
KELULUSAN Dr. WNI LLN Dr. WNI LDN, Dr. Sp. LLN Dr. WNI LLN, Dr. Sp. LLN Drg. WNI LLN Drg. WNI LDN, Drg. Sp. LLN
PERMOHONAN BARU
PLACEMENT TEST
ADAPTASI
PENDIDIKAN SPESIALIS KEMBALI
33 42 6 2 1
33 38 6 2 1
17 13 0 1 0
0 19 0 0 1
84
80
31
20
Grafik 1. Hasil Placement test atau hasil telaahan dari Kolegium untuk tempat adaptasi maupun tempat pendidikan spesialis kembali umumnya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Sedangkan jika dilihat jenis lulusan terbanyak yang melakukan permohonan adaptasi adalah Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dengan asal negara lulusan terbanyak adalah Philipina, seperti dijelaskan dalam tabel berikut.
12
Tabel 2. REKAPITULASI PERMOHONAN ADAPTASI DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN KOMPETENSI DAN NEGARA KELULUSAN (TAHUN 2013) NO. KOMPETENSI 1 Ilmu Kesehatan Anak 2 Ilmu Kulit Kelamin Obstetri dan 3 Ginekologi 4 Anestesi 5 Orthopedi 6 Penyakit Dalam 7 Jantung dan Kardiologi 8 Paru 9 Bedah Syaraf 10 Mata 11 Bedah Jantung
PHILIPINA 17 3
CINA 2 5
JERMAN 1 0
MALAYSIA 1 0
JEPANG BELANDA 0 0 0 0
JUMLAH 21 8
4
1
3
0
0
0
8
3 2 4 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
5 5 5 4 1 1 1 2
36
11
8
4
1
1
61
Hal lain yang menjadi tugas KKI dalam bidang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi adalah menerbitkan surat persetujuan penyelenggaraan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptek) bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Pada tahun 2013, terdapat 46 permohonan Alih Iptek, yang meliputi 41 permohonan Alih Iptek bidang Dokter Spesialis dan 5 permohonan bidang Kedokteran Gigi Spesialis. Dari 46 kegiatan Alih Iptek yang diajukan tersebut tidak semuanya memenuhi persyaratan, dan waktu penyelenggaraan sudah mendesak atau kurang dari 1(satu) bulan, sehingga permohonan tidak dapat diproses. Dari jumlah yang diproses dikeluarkan surat persetujuan sejumlah 21 untuk Alih Iptek bidang Kedokteran Spesialis dan 4 Alih Iptek bidang Kedokteran Gigi Spesialis. (lihat Grafik 2).
Grafik 2. Rekapitulasi Berkas Permohonan Persetujuan Alih Iptek Tahun 2013 13
Dari 46 permohonan sebagaimana disebutkan di atas, jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan permohonan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) berjumlah 78 orang, yang terdiri dari 67 orang Dokter Spesialis dan 11 orang Dokter Gigi Spesialis. Sedangkan asal negara dari dokter dan dokter gigi yang mengajukan persetujuan Alih Iptek paling banyak berasal dari negara Belanda, seperti dijelaskan dalam tabel 3 di bawah ini : Tabel 3. REKAPITULASI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MENGAJUKAN PERSETUJUAN ALIH IPTEK DI INDONESIA TAHUN 2013
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
WARGANEGARA KANADA AMERIKA ARGENTINA MEKSIKO COLUMBIA URUGUAY SWEDIA JERMAN INGGRIS BELANDA BELGIA SAUDI ARABIA NEPAL INDIA CINA VIETNAM THAILAND MALAYSIA KOREA FILIPINA TAIWAN SINGAPURA JEPANG AUSTRALIA MYANMAR TOTAL
KOMPETENSI Dokter Dokter Gigi Spesialis Spesialis 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 13 7 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 6 0 3 0 5 0 4 0 1 0 0 0 2 0 7 4 7 0 0 0 67 11
JUMLAH 0 3 1 0 0 1 1 1 2 20 0 0 1 5 4 6 3 5 4 1 0 2 11 7 0 78
2. Program Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Hasil capaian bidang registrasi di tahun 2013 mencakup diterbitkannya beberapa rancangan aturan, registrasi dokter / dokter gigi WNI dan WNA, serta pedoman-pedoman terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Secara rinci dijelaskan di bawah ini. Tersusunnya Perkonsil Registrasi dokter / dokter gigi WNA
14
a. Perkonsil Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Etika Profesi. b. Perkonsil Surat Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi. c. Sosialisasi Regulasi Registrasi dr / drg WNI dan WNA. d. Inventarisasi masalah legalitas data / informasi Registrasi dokter/dokter gigi WNI / WNA yang dapat diakses publik sebagai bahan penyusunan SPO Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Terpadu. Selain hasil di atas sampai dengan akhir tahun 2013, data statistik dokter dan dokter gigi yang telah melakukan registrasi dan memiliki STR sejumlah 146.048 orang, yang terdiri dari : a. b. c. d.
dokter : 94.727 dokter spesialis : 24.598 dokter gigi : 24.541 dokter gigi spesialis : 2.162
Berikut adalah tabel kumulatif penerbitan STR per tahun sejak tahun 2005 : NO.
TAHUN
Jumlah STR Dokter/Dokter gigi (kumulatif)
1
2005
80
2
2006
61.764
3
2007
83.728
4
2008
92.199
5
2009
101.539
6
2010
115.155
7
2011
125.264
8
2012
135.739
9
2013
146.048
Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, disebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan / atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Primer Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah STR internsip yang telah diterbitkan sejumlah 10.244, dan untuk tahun 2013 saja, diterbitkan 4.936. 15
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPK, dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan STR Bersyarat. STR Sementara diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR Bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Selama tahun 2013, data statistik STR dokter dan dokter gigi WNA adalah sebagai berikut : a. STR Sementara b. STR Bersyarat
: 4 (total 8 sejak tahun 2010) : di tahun 2013 belum diterbitkan (total 12 sejak tahun 2010)
Selain data statistik tersebut, capaian tahun 2013 adalah tersertifikasinya layanan registrasi dokter dan dokter gigi dalam ISO 9001:2008, serta telah diluncurkannya registrasi dokter dan dokter gigi online dalam melalui website KKI www.kki.go.id. Adanya dua layanan tersebut maka kegiatan layanan registrasi akan semakin baik dan lancar, serta hambatan dan kendala yang ada dapat diminimalisir. 3.
Program Pembinaan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
Sebagai fasilitator penyusunan peraturan di KKI, Divisi Pembinaan KKI dan Bagian Pelayanan Hukum di tahun 2013 telah menyelesaikan 11 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan 50 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia antara lain : 1. Perkonsil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental (SKS FM); telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2013; 2. Perkonsil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI); telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2013; 3. Perkonsil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI); telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2013; 4. Perkonsil Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Untuk Pendidikan Kedokteran; telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI; 5. Perkonsil Nomor 13 Tahun 2013 tentang Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Etika Profesi (SPAMMEP); telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI; 6. Perkonsil Nomor 14 Tahun 2013 tentang Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNA; 7. Perkonsil Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter; 8. Perkonsil Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Spesialis; 16
9. Perkonsil Nomor 17 Tahun 2013 tentang Registrasi WNA; 10. Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi; 11. Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi Spesialis. Sedangkan Keputusan Konsil Kedokteran dikeluarkan di tahun 2013 antara lain adalah :
Indonesia
(Kepkonsil)
yang
1. Kepkonsil Nomor 8a/KKI/KEP/III/2013 tentang Kemitraan; 2. Kepkonsil Nomor 29a/KKI/KEP/X/2013 tentang Tim Pelaksana Pergantian Anggota KKI dari Unsur Tokoh Masyarakat; 3. Kepkonsil Nomor 46/KKI/KEP/XI/2013 tentang Tim Penilai Independen Calon Anggota KKI dari Unsur Tokoh Masyarakat; 4. Kepkonsil Nomor 47/KKI/KEP/XII/2013 tentang Nama Domain / Website KKI; 5. Kepkonsil Nomor 48/KKI/KEP/XII/2013 tentang SOP Registrasi; 6. Kepkonsil tentang Pencabutan STR Dokter Gigi (16 KEP KKG); 7. Kepkonsil tentang Pencabutan STR Dokter (29 KEP KK). Di tahun 2013 ini terdapat beberapa rancangan Perkonsil yang belum dapat terselesaikan. Kendalanya antara lain banyak persoalan teknis yang sangat penting dan harus dibahas lebih rinci lagi bersama pengandil terkait. Kesulitan mendapatkan kesepakatan dari pengandil terkait karena keterbatasan waktu mempengaruhi hasil pengesahan Perkonsil cukup banyak. Perkonsil dan Kepkonsil yang pada tahun 2013 belum dapat diselesaikan akan diprioritaskan dilaksanakan di awal tahun 2014. Salah satu tugas Divisi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan profesi dokter dan dokter gigi. Di tahun 2013 telah dilakukan bimbingan teknis di berbagai provinsi kepada dokter dan dokter gigi lulusan baru, juga mensosialisasikan buku Praktik Kedokteran Yang Baik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu KKI melalui Divisi Pembinaan melaksanakan pertemuan rutin forum koordinasi KKI dengan para pengandil dalam rangka pembinaan praktik kedokteran yang baik. Tugas lain yang dilakukan Divisi Pembinaan, adalah melaksanakan sanksi disiplin keputusan MKDKI dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Di tahun 2013 dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 18 orang dokter dan dokter gigi serta memberikan peringatan tertulis kepada 11 orang dokter dan dokter gigi. KKI melalui Divisi Pembinaan dan Bagian Pelayanan Hukum juga menerbitkan Letter of Good Standing (LOG) bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja di luar negeri. LOG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah teregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Sampai dengan akhir 2013, jumlah LOG yang telah diterbitkan oleh KKI sejumlah 413, dengan 73 di tahun 2013. Negara tujuan terbanyak dari pemohon LOG untuk bekerja adalah Malaysia. 17
4.
Program Penegakkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPK bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sejak bulan Maret 2006 sampai dengan akhir tahun 2013 data jumlah pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi yang diterima MKDKI sebanyak 244 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut : 70 60 50
40 30 20 10 0
Pengaduan
2006 9
2007 11
2008 19
2009 36
2010 49
2011 35
2012 23
2013 64
Sampai dengan tahun 2013, dari total 244 kasus, telah tertangani sebanyak 240 kasus. 55 kasus dari yang ditangani belum putus /belum dilakukan putusan. Selain penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, pada tahun 2013 MKDKI juga telah mengembangkan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma, sistem ini nantinya akan inline dengan sistem IT KKI. Target lain dari program MKDKI di tahun 2013 adalah Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Namun demikian dikarenakan adanya masalah-masalah penting yang harus disepakati antara KKI dengan para pengandil, Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi belum dapat diselesaikan di tahun 2013, dan diprioritaskan selesai 2014 awal. 5.
Program Sekretariat KKI
Dalam bidang pengembangan organisasi manajemen kesekretariatan KKI, upaya menuju pelayanan prima dan tata pamong yang baik terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2013 capaian yang diperoleh KKI dalam bidang ini antara lain adalah diluncurkan website KKI yang baru www.kki.go.id. Didalam website juga terdapat situs registrasi online dan segera akan tersambung dengan informasi tentang dokter dan dokter gigi yang melanggar norma dan disiplin.
18
Dalam bidang kepegawaian sebagaimana acuan dari Kementerian Aparatur Negara, Sekretariat KKI telah mulai menyusun analisa beban kerja (ABK). ABK ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kontrak kinerja pegawai setiap tahunnya. Dengan kontrak kinerja ini nantinya diharapkan para pegawai di lingkungan KKI akan bekerja lebih maksimal. Dalam rangka memperbaiki pola pelayanan dan kerja pada Sekretariat KKI sehingga lebih terukur, maka di tahun 2013 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional, antara lain SPO pengelolaan dan pencatatan PNBP, Registrasi, Letter of Good Standing; SPO Evaluasi Kinerja, dan SPO Pencatatan Barang Persediaan. Disamping hal-hal di atas dalam hal publikasi program-program KKI, Sekretariat KKI pada tahun 2013 telah menyelenggarakan beberapa talk show baik di radio maupun televisi, penerbitan majalah KKI setiap 3 bulan, dan mengikuti pameranpameran tingkat nasional. 6.
Hal-hal lain
Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, untuk memperkuat kebijakankebijakan yang dihasilkan oleh KKI dan dalam rangka terus memperkuat penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di dalam negeri, maka di tahun 2013 KKI juga melakukan upaya-upaya kerjasama dan negosiasi di tingkat regional dan global. Capaian KKI tentang hal ini ditandai dengan : a.
Pada bulan Juli dan November 2013 terkait dengan forum CCS (Coordinating Committee Services) KKI menghadiri pertemuan ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners dan ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners. Forum ini dibentuk oleh seluruh pemerintah di negara-negara ASEAN dalam rangka mempersiapkan masing-masing sektor menghadapi AFTA ASEAN. Hasil dari pertemuan tersebut, adalah masing-masing mempersiapkan roadmap country implementation plan menuju tahun 2015. Data-data dan regulasi yang penting untuk dipersiapkan dan diatur kebijakan informasinya adalah data distribusi dokter dan dokter gigi, data tentang jenis dan jumlah spesialis, kemudian untuk regulasi adalah regulasi registrasi termasuk juga surat ijin praktik bagi dokter dan dokter gigi WNA, regulasi adaptasi dokter dan dokter gigi WNA, regulasi mobilitas dokter dan dokter gigi WNA.
b.
Pada bulan Agustus tahun 2013, KKI menghadiri pertemuan 5th Technical Meeting MCN SEAR and 2nd Executive Board Meeting untuk Medical Council negara-negara SEAR di Thailand, yang didukung oleh WHO SEARO. Pada pertemuan ini rancangan core competencies for medical graduates yang diajukan oleh KKI, dapat diterima dan direkomendasikan untuk dijadikan acuan bagi negara MCN SEAR. Untuk itu KKI diminta untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakarpakar pendidikan perwakilan negara-negara SEAR untuk menyempurnakan sesuai hasil diskusi di pertemuan tersebut. 19
Selain penguatan kerjasama di tingkat regional dan global, KKI juga memperkuat kerjasama dengan institusi lain terkait dengan fungsi tugas KKI sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 29 Tahun 2004. Untuk itu di tahun 2013 ini KKI telah menandatangi naskah perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa institusi, antara lain : a. PKS dengan PT. Askes, PB-IDI, PB-PDGI, pada tanggal 20 Mei 2013 b. PKS dengan Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), pada tanggal 31 Oktober 2013. D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKI di tahun 2013, didukung dengan ketersediaan dana APBN dan PNBP tahun 2013. Berikut data penyerapan anggaran KKI tahun 2013. NO
OUTPUT KEGIATAN
1
Kebijakan dan Ketentuan KKI
8.801.890.000
6.322.528.635
71,83
2
Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
3.169.200.000
2.575.783.100
81.28
Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
3.709.400.000
3.623.344.611
97,68
4
Layanan Perkantoran
8.107.214.000
7.309.555.351
90,16
5
Dokumen Perencanaan Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi
9.076.501.000
5.351.155.349
58,96
6
Pengembangan Media Informasi KKI
2.082.002.000
1.650.799.280
79,29
7
Kendaraan Bermotor Roda 2
35.000.000
30.811.000
88,03
8
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1.952.790.000
1.938.613.600
99,27
9
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.823.044.000
1.769.007.526
97,04
Total Pagu Sekreatariat KKI
38.757.041.000
30.571.598.452
3
PAGU
REALISASI
%
78.88
20
E. KENDALA / TANTANGAN Meskipun dari banyak kegiatan yang telah dilakukan KKI pada tahun 2013 telah memperoleh hasil, namun ada beberapa hal yang mengandung potensi dan tantangan, antara lain : 1. Terkait program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi a. Implementasi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter oleh institusi pendidikan kedokteran masih mengalami banyak kendala di antaranya yaitu belum siapnya rumah sakit pendidikan utama, kurangnya Sumber Daya Manusia (dosen/staf pengajar), kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan dukungan pimpinan Universitas sebagai pihak pengambil kebijakan tentang penerapan standar pendidikan profesi dokter dan standar kompetensi dokter. Kendala-kendala tersebut sangat bervariasi di masing-masing institusi pendidikan kedokteran. b. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, dimana beberapa pasal kurang sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga perlu dilakukan harmonisasi antar Kemendikbud, KKI, Kemenkes, dan para pengandil lainnya untuk penyusunan peraturan/kebijakan di bawahnya sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik. c. Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik. d. Permasalahan tumpang tindih kompetensi antar cabang ilmu spesialisasi yang belum dapat diselesaikan, sehingga banyak terjadi tumpang tindih antar cabang ilmu baik di pendidikan maupun pelayanan. e. Masih kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA. 2. Terkait program registrasi a. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi tentang pemberlakuan STR kewenangan internsip oleh dokter dan dokter gigi baru, serta Institusi Pendidikan Kedokteran. b. Masih kurangnya pemahaman pengandil terkait khususnya Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Bakti Sosial bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang dilakukan dokter dan dokter gigi WNA. c. Kurang padunya informasi data SIP dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan KKI, sehingga data SIP tidak dikirimkan secara rutin kepada KKI. 21
3. Terkait program pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran a. Belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi antara KKI dengan pengandil lain. b. Belum tersusunnya pedoman sistem pembinaan praktik kedokteran yang terpadu. 4. Terkait program kedokteran gigi
penegakkan
disiplin
profesi
kedokteran
dan
a. Belum terpahaminya oleh pihak-pihak yang berwenang untuk merealisasikan pembentukan MKDKI-P, sehingga pembentukan MKDKIP pada tahun 2013 ditunda. b. Belum terpahaminya oleh pihak-pihak penegak hukum tentang penegakan disiplin oleh MKDKI dan MKDKI-P dan Kedudukan Hukum Keputusan MKDKI dan MKDKI-P, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan MKDKI yang di PTUN-kan. 5. Terkait program pengembangan Sekretariat KKI a. Pembagian beban kerja dan kontrak kinerja yang belum diberlakukan di tahun 2013, sehingga masih ada hambatan dalam pengukuran hasil kinerja pegawai secara individual. b. Masih perlu penyempurnaan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur administrasi, khususnya bagi yang bersentuhan langsung kepada pelayanan ke pelanggan KKI. c. Prasarana perkantoran yang perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas. d. Sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang mendukung semua program KKI yang masih perlu penyempurnaan.
F. HARAPAN Berdasarkan hasil capaian KKI di tahun 2013, dan proses pelaksanaan program dan kegiatan, harapan KKI ke depan adalah : 1. Praktik kedokteran merupakan bagian dari ketahanan kesehatan masyarakat. Ketahanan kesehatan masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu praktik kedokteran merupakan salah satu isu strategis. Untuk itu perlu dikembangan beberapa pemikiran yang dapat diregulasikan oleh KKI dan juga Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain yaitu : a. Kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, jenis pelayanan yang ideal. b. Distribusi dan retensi dokter dan dokter gigi. 22
c. Kesejahteraan dan jenjang karir dokter dan dokter gigi, termasuk untuk dokter dan dokter gigi yang melaksanakan pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). 2. Dukungan berbagai pihak bagi penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan internasional. 3. Tercukupinya dukungan dana untuk pelaksanaan tugas KKI, MKDKI dan Sekretariat KKI, serta penyiapan anggaran KKI yang mandiri, sehingga independesi KKI dapat terjaga. 4. Mempunyai wadah secara terstruktur untuk pengelolaan sistem informasi KKI yang meliputi pendidikan, registrasi, pembinaan, dan MKDKI.
23
BAB III PENUTUP
Visi KKI di tahun 2015 adalah menjadi regulator praktik kedokteran untuk mewujudkan profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat. Misi KKI adalah meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memastikan penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakkan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI yang harus dibuktikan dengan tepatnya pelaksanaan program KKI per tahun yang dimulai di tahun 2011. Laporan Tahunan KKI tahun 2013 merupakan bagian dari pertanggunggjawaban KKI sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Laporan ini juga merupakan alat ukur pencapaian Visi Misi KKI tahun 2011-2015, sebagai media informasi dan komunikasi antara KKI dengan para pengandil serta masyarakat kedokteran dan kedokteran gigi. Laporan ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program berikutnya, dan menjadi salah satu referensi KKI untuk membuat kebijakan-kebijakan dan regulasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam KKI.
Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua,
Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P
24
LAMPIRAN REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DI KONSIL KEDOKREAN INDONESIA TAHUN 2005 s/d TANGGAL 31 DESEMBER 2013 NO
PROVINSI
DU
DRG
DSP
DRGS
TTL
1
ACEH
2,192
221
361
16
2,790
2
SUMATERA UTARA
6,820
1,598
1,438
58
9,914
3
SUMATERA BARAT
2,416
588
507
12
3,523
4
RIAU
2,268
577
384
17
3,246
5
JAMBI
852
188
143
2
1,185
6
SUMATERA SELATAN
2,217
324
592
11
3,144
7
BENGKULU
479
91
58
1
629
8
LAMPUNG
1,500
238
247
8
1,993
9
KEP. BANGKA BELITUNG
315
71
61
3
450
10
KEPULAUAN RIAU
629
183
154
6
972
11
DKI JAKARTA
15,549
5,112
5,274
688
26,623
12
JAWA BARAT
15,048
3,827
3,561
384
22,820
13
JAWA TENGAH
9,227
1,591
2,460
108
13,386
14
DI YOGYAKARTA
2,813
946
952
159
4,870
15
JAWA TIMUR
12,115
3,699
3,578
477
19,869
16
BANTEN
4,507
1,446
933
102
6,988
17
BALI
2,933
817
884
30
4,664
18
NUSA TENGGARA BARAT
721
163
129
6
1,019
19
NUSA TENGGARA TIMUR
522
147
78
1
748
20
KALIMANTAN BARAT
769
166
169
6
1,110
21
KALIMANTAN TENGAH
501
91
93
4
689
22
KALIMANTAN SELATAN
1,001
189
221
6
1,417
23
KALIMANTAN TIMUR
1,349
361
334
20
2,064
24
KALIMANTAN UTARA
167
47
37
3
254
25
SULAWESI UTARA
1,961
81
356
8
2,406
26
SULAWESI TENGAH
411
77
110
1
599
27
SULAWESI SELATAN
3,530
1,315
1,055
35
5,935
28
SULAWESI TENGGARA
352
140
91
1
584
29
GORONTALO
253
37
54
2
346
30
SULAWESI BARAT
110
55
24
189
25
NO
PROVINSI
DU
DRG
DSP
DRGS
TTL
31
MALUKU
226
55
43
3
327
32
MALUKU UTARA
148
34
28
1
211
33
PAPUA BARAT
192
33
35
34
PAPUA
634
90
97
3
824
94,727
24,598
24,541
2,182
146,048
Grand Total
260
26
Tabel Jumlah Prodi Kedokteran / Kedokteran Gigi (Pendidikan)
DAFTAR PENYELENGGARA PPDGS 2013 NO.
PROGRAM STUDI
UI
USU
UNHAS
UGM
UNAIR
UNPAD
1
PROSTHODONSIA
X
X
X
X
X
X
2
KONSERVASI GIGI
X
X
X
X
X
X
3
KEDOKTERAN GIGI ANAK
X
X
X
X
4
4
PENYAKIT MULUT
X
X
X
X
4
5
ORTHODONSIA
X
X
X
X
X
5
6
PERIODONSIA
X
X
X
X
X
6
7
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
X
1
8
BEDAH MULUT
X
4
JUMLAH
7
4
X
3
X
X
X
7
7
8
TRISAKTI
JUMLAH 6
X
1
7
37
25
Tabel Jumlah Prodi Spesialis (Pendidikan)
Daftar Fakultas Kedokteran Penyelengara PPDS Tahun 2013 FAKULTAS KEDOKTERAN NO
PROGRAM STUDI
JUMLAH UI
USU
UNAND
UNSRI
UNHAS
UNSRAT
UDAYANA
UNS
UNBRAW
UGM
UNAIR
UNDIP
UNPAD
UNSYIAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Ilmu Bedah
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
2
Obstetri dan Ginekologi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
13
3
Ilmu Penyakit Dalam
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
13
4
Ilmu Kesehatan Anak
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
13
5
Oftalmologi Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher Dermatovenereologi/Kulit Kelamin
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
-
12
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
-
12
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
-
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
13
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
12
X
X
X
-
-
-
-
X
X
-
X
-
-
-
6
11
Neurologi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Pulmonologi & Ilmu Kedokteran Respirasi Ilmu Bedah Anak
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
2
12
Bedah Orthopedi
X
X
-
-
X
-
X
X
X
-
X
-
X
-
8
13
Urologi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Bedah Syaraf
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
-
X
-
5
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
2
X
X
-
-
-
X
-
-
X
-
X
-
X
-
6
6 7 8 9 10
14 15
26
NO
PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEDOKTERAN UI
USU
UNAND
UNSRI
UNHAS
UNSRAT
UDAYANA
UNS
UNBRAW
UGM
UNAIR
UNDIP
UNPAD
UNSYIAH
JUMLAH
16
Bedah Thorak dan Kardiovaskuler
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
-
-
4
17
Patologi Klinik
X
X
X
-
X
-
-
X
X
X
X
X
X
-
10
18
Patologi Anatomi
X
X
X
X
X
-
X
-
-
X
X
X
X
-
10
19
Radiologi
X
X
-
-
X
-
-
-
X
X
X
X
X
-
8
20
Anasthesi
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
12
21
Forensik
X
X
-
-
X
-
-
-
-
X
X
X
X
-
7
22
Gizi Klinik
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
2
23
Kesehatan Jiwa
X
X
-
-
X
-
-
X
-
X
X
X
X
-
8
24
Fisik dan Rehabilitasi Medik
X
-
-
-
-
X
-
-
-
-
X
X
X
-
5
25
Mikrobiologi Klinik
X
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
-
-
4
26
Kedokteran Penerbangan
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
27
Nuklir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
1
28
Kedokteran Olah Raga
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
29
Okupasi
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
Andrologi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
1
31
Parasitologi Klinik
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
32
Farmakologi Klinik
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
33
Onkologi Radiasi
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
34
Akupunktur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Kelautan Indonesia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
18
12
10
18
11
12
13
15
17
24
18
21
2
220
JUMLAH
27
Foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia
25
26
27
28
29
30
