LAPORAN TAHUNAN Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia

LAPORAN TAHUNAN 2015

© Konsil Kedokteran IndonesiaKonsil Kedokteran Indonesia

i

ii

Laporan Tahunan 2015

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................................................................................... iv RINGKASAN ......................................................................................................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................................................. 5 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................................... 5 B. DASAR HUKUM ...................................................................................................................................... 7 C. FUNGSI DAN TUGAS KKI, MKDKI, DAN SEKRETARIAT KKI............................................... 7 D. ANALISIS SITUASI ................................................................................................................................ 8

BAB II CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN ............................................................................................................................... 11 A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI RENSTRA KKI 2011-2015 ................................................................................................................. 11 B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2015 .......................................................................................... 12 C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2015 .................................................................................. 14 D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 ................................................................................... 28 E. TANTANGAN / KENDALA .................................................................................................................. 29 F. HARAPAN ................................................................................................................................................. 31

BAB III PENUTUP .............................................................................................................................................................................. 33

Konsil Kedokteran Indonesia

iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. 2. 3. 4.

Susunan Organisasi KKI periode masa tugas tahun 2014 -2019

Susunan Organisasi MKDKI periode masa tugas tahun 2011 -2016 Susunan Organisasi Sekretariat KKI

……..………….. ……..………….. ….……….……..

35 36 37

…..……………..

39

Daftar Fakultas Kedokteran dan Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) per 31 Desember 2015 .………………..

5. Daftar Fakultas Kedokteran Gigi dan Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) per 31 Desember 2015

6. Rekapitulasi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis yang teregistrasi di KKI Tahun 2005 s/d 31 Desember 2015

7. Grafik Dokter Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

8. Grafik Dokter Gigi Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

9. Grafik Dokter Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

10. Grafik Dokter Gigi Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

11. Peta Sebaran Dokter, Dokter Gigi , Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesi-

…..…………….. …..…………….. .…………….….. ………..……….. ………..………..

alis yang Terregistrasi di KKI Berdasarkan Alamat Korespondensi Per 31 Desember 2015 …..……………..

12. Data Sebaran Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis Yang Teregistrasi di KKI Sampai Dengan 31 Desember 2015

13. Dokumentasi Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015

iv


…….…….…….. .………………...

38 40 41 41 42

42 43 44 45

Ringkasan

K

onsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan Lembaga negara yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. KKI mengemban tugas dan amanah berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), yaitu: (1) mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, (2) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi WNI dan WNA, (3) melakukan pembinaan bersama organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Adapun tujuan dari pengaturan praktik kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, peningkatan mutu praktik kedokteran serta memberikan kepastian hukum bagi dokter, dokter gigi dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan amanah tersebut, KKI telah melaksanakan berbagai program kerja sesuai kewenangan KKI yang meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu di bidang pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, pada bidang registrasi dokter dan dokter gigi sebagai pemberian legalitas praktik kedokteran sesuai kompetensi, serta pada bidang pembinaan dan penegakan sanksi disiplin praktik kedokteran sesuai kebutuhan dan perkembangan global.

Profesi dokter dan dokter gigi merupakan bagian dari 8 (delapan) jenis tenaga ahli yang menjadi prioritas liberalisasi dibidang jasa kesehatan dalam era global dan saat diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Sesuai isi ASEAN Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia. KKI dan Kemenkes berperan dalam memberikan rekognisi kualifikasi serta kompetensi dokter dan dokter gigi yang melakukan kegiatan praktik kedokteran antar negara. Selama tahun 2015, KKI bersama Tim Kemenkes dan lintas kementerian ikut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) yang diselenggarakan di berbagai negara ASEAN secara periodik setiap tahun, guna memfasilitasi tercapainya tujuan MRA (Mutual Recognition Arrangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economic Community) 2015 dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional. Di tingkat international, KKI sebagai anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Authorities) sejak tahun 2011, aktif mengikuti pertemuan dan perkembangan Konsil Kedokteran dan Kedokteran Gigi di 40 negara anggota IAMRA. Selain itu, KKI sebagai anggota Negara WHO-SEARO yang dipercaya untuk Konsil Kedokteran Indonesia

1

menjadi koordinator dalam penyusunan Acuan tentang KKI tahun 2015 antara lain telah Medical Core Competency. Selama menerbitkan 9 (sembilan) Peraturan KKI tahun 2015 KKI telah melakukan dan 4 (empat) Keputusan KKI video conference dengan beberapa negara anggota, serta menyampaikan hasilnya dalam pertemuan Medical Council para anggota WHO SEAR (South East Asia Region) di Bhutan-Nepal. Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, para anggota komisioner KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 juga dijadikan dasar pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), yaitu badan independen di dalam KKI yang dibentuk untuk melakukan penegakan disiplin bagi dokter dan dokter gigi saat melakukan praktik kedokteran, beserta Sekretariat KKI yang memiliki tugas dan fungsi membantu memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI. Hasil program kerja dan capaian kinerja KKI tahun 2015 antara lain telah menerbitkan 9 (sembilan) Peraturan KKI dan 4 (empat) Keputusan KKI; melakukan registrasi kepada 11.430 dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di seluruh Indonesia; terlaksananya bimbingan teknis dan monitoring, evaluasi implementasi Perkonsil di Institusi pendidikan dan pelayanan kedokteran; terlaksananya pelayanan pengaduan masyarakat dan penegakan sanksi disiplin praktik kedokteran; meningkatnya koordinasi KKI dengan para pengandil Organisasi Profesi dan lintas Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2

Capaian kinerja KKI tahun 2015, pada bidang pendidikan profesi dokter dan dokter gigi antara lain yaitu : telah dilakukan monitoring dan evaluasi program adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri dengan pengandil, dalam bentuk kesepakatan untuk merevisi Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012, melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan standar pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi di 8 (delapan) institusi pendidikan; penyiapan awal (rapat-rapat internal) revisi Peraturan KKI Nomor 22 Tahun 2014 tentang persetujuan KKI bagi dokter dan dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi, menjadi persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi berbasis elektronik; Rancangan Peraturan KKI tentang Pengesahan Kompetensi Klinis yang sama pada Pelayanan Kedokteran yang dilakukan oleh dokter spesialis, subspesialis dari jenis spesialisasi yang berbeda, Rancangan Pedoman Penyelesaian Tumpang Tindih Kompetensi dokter spesialis dalam bidang Kemoterapi dalam bentuk White Paper Rancangan Pedoman penyelesaian tumpang tindih kompetensi dokter gigi spesialis; Borang Monitoring Evaluasi Penerapan Standar Pendidikan Prrofesi Dokter dan Dokter Spesialis; melakukan penilaian kelayakan dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi dokter spesialis; berkoordinasi dengan pengandil dalam mengesahkan revisi standar kompetensi dan standar pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; menerbitkan surat persetujuan KKI bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi; memproses usulan adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri; serta rapat-rapat koordinasi dengan para pengandil terkait pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Laporan Tahunan 2015

Pada bidang registrasi dokter dan dokter gigi, capaian yang diperoleh pada tahun 2015 adalah tersusunnya pedoman buku petunjuk registrasi secara online; mengesahkan revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip; mengesahkan Perkonsil Registrasi bagi dokter peserta PPDS /dokter gigi peserta PPDGS; serta mengesahkan Perkonsil Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi. Dalam rangka memberikan legalitas praktik kedokteran sesuai kompetensi, sampai dengan 31 Desember 2015, KKI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu: meregistrasi 168.823 dokter dan dokter gigi, menerbitkan 25.981 Surat Tanda Registrasi (STR) dokter kewenangan internsip, menerbitkan 1.179 STR dokter peserta PPDS dan STR dokter gigi peserta PPDGS; melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan registrasi di beberapa provinsi sekaligus melakukan uji coba registrasi secara online. Pencapaian penting lainnya terkait registrasi adalah telah dilakukannya sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 layanan registrasi dokter dan dokter gigi.

Pada bidang pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, hasil yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah diterbitkannya beberapa Peraturan KKI, antara lain yaitu: Perkonsil tentang Penerbitan Surat Kelaikan Praktik Kedokteran (Certificate/Letter of Good Standing) dan Perkonsil tentang Registrasi ulang dokter dan dokter gigi; melaksanakan pertemuan koordinasi secara rutin dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik terhadap dokter dan dokter gigi; sosialisasi penegakkan disiplin kedokteran bagi para komite medis rumah sakit. Dalam rangka pembinaan disiplin praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi, selama tahun 2015 telah dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 4 (empat) orang dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin, memberikan peringatan tertulis kepada 1 (satu) orang dokter dan pencabutan STR kepada 1 (satu) orang dokter gigi. KKI juga telah melakukan penerbitan Certificate of Good Standing (COG) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) di tahun 2015. Dalam hal penegakan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2015 terdapat sejumlah 342 kasus diadukan, dan sudah 271 kasus yang tertangani. Dari yang telah tertangani tersebut, 71 kasus masih dalam proses (belum dilakukan putusan). MKDKI juga telah mengembangkan sistem manajemen data dan informasi dokter dan dokter gigi yang melanggar norma disiplin praktik kedokteran.

Untuk mewujudkan pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik (good governance), melalui Sekretariat KKI, pada tahun 2015 telah dilakukan pengembangan aplikasi registrasi online; aplikasi pelayanan SMS registrasi; resertifikasi ISO 9001:2008 untuk registrasi dan resertifikasi ISO 9001:2008 untuk pengelolaan keuangan PNBP; penetapan standar kinerja pegawai; serta pelaksanaan pameran dan talkshow sosialisasi penerapan praktik kedokteran yang baik. Dalam rangka pelayanan tata pemerintahan yang baik serta mendukung program pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Sekretariat KKI telah dilakukan pembimbingan, review dan penilaian Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan Inspektorat Jenderal dan telah diterimanya sertifikat Satuan Kerja dengan status WBK.

Selama Tahun 2015, KKI selaku Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRAKonsil Kedokteran Indonesia

3

Dalam hal penegakan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2015 terdapat sejumlah 342 kasus diadukan, dan sudah 271 kasus yang tertangani. PDRA) di Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan para pengandil di tingkat Nasional, Regional ASEAN dan Negara WHO-SEAR, serta di tingkat Global dan Internasional. Penguatan kerjasama KKI di tingkat Nasional antara lain melakukan kerjasama dengan Consortium Health Specialised (CHS), PERSI, Media dan lintas Kementerian/Lembaga.

Kerjasama KKI dengan Lemhannas RI untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi dokter dan dokter gigi sebagai “tenaga strategis bangsa”dilaksanakan terhadap para pengandil praktik kedokteran (dekan, direktur RS, ketua organisasi profesi dokter/dokter gigi, dan para direksi BPJS) dalam bentuk kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (TAPLAI), serta penugasan komisioner KKI untuk mengikuti Program PPSA Lemhannas RI guna memperluas jejaring dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka harmonisasi regulasi, KKI berperan aktif menjadi anggota dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi RI. KKI juga aktif sebagai Anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK), Anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA dan Anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kementerian Kesehatan RI. Untuk penguatan peran dan jejaring KKI di tingkat Regional, KKI berperan aktif dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for Medical and Dental Practitioners dimana masingmasing negara harus mempersiapkan roadmap country implementation plan untuk implementasi Asean MRA pada ASEAN Economic Community (AEC) 2015 serta rencana capaian AEC di tahun 2025; menghadiri pertemuan Medical Council negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) melalui video conference, dan menghadiri Biannual meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London.

Selain berbagai capaian KKI tersebut diatas, masih ada kendala/tantangan yang perlu menjadi target penyelesaian di masa depan, antara lain harmonisasi berbagai peraturan KKI dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI terkait diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; belum adanya persamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik; masih banyaknya para pengandil serta dokter dan dokter gigi yang kurang paham aturan penerbitan STR Dokter dengan kewenangan internsip, aturan tentang Registrasi sementara bagi dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan bakti sosial, serta aturan tentang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dokter dan dokter gigi warga negara asing. Juga belum terpadunya informasi data STR dengan data SIP (Surat Ijin Praktik) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil; kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan penegak hukum tentang kedudukan MKDKI, dan penegakan putusan disiplin praktik kedokteran yang masih menjadi kendala dan harus diselesaikan di tahun mendatang.

4


BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

A

sas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, SAWARSA keseimbangan serta perlindungan dan SARASEHAN DAAN INDONESIA ER keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud KONSIL KEDOKT n esi Kedoktera ngaturan Prof Pe n ria bahwa praktik kedokteran harus didasarkan di an i) “Kem kter Gig (Dokter dan Do a Kini dan Mendatang” Mas n ga pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika an nt Ta i adap dalam Mengh ei 2015 profesi yang diperoleh baik pendidikan formal Jakarta, 20 M maupun non formal secara berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu. Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan pembinaannya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedoktaren, mengamanahkan membentuk sebuah Lembaga Negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi inti menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, registrasi, serta pembinaan, dan penegakan disiplin. Konsil Kedokteran Indonesia

5

Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai Undang Undang Nomor 29 tahun 2004, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang betugas : (a) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; (b) dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

Dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi dibidang jasa kesehatan sesuai ASEAN Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama-sama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia yang berperan dalam merekognisi kualifikasi dan kompetensi dokter dan dokter gigi ASEAN. Selaku PMRA dan PDRA, KKI bersama Kementerian kesehatan RI dituntut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun, untuk memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Agreement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015, yaitu: facility mobility (sebagai ultimate goals) of skill labours yang didukung oleh 3 tujuan lainnya yaitu; (i) exchange information and enhance cooperation, (ii) promote adoption of best practices on standards and qualifications, (iii) provide opportunities for capacity building and training. Di tingkat International, KKI sejak tahun 2011 telah menjadi anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Authorities), serta mendapat kepercayaan untuk menyusun acuan tentang Medical Core Competency dalam pertemuan Medical Council Negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region). Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, anggota KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan oleh KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 tersebut juga dijadikan dasar untuk pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), sebagai badan independen di dalam KKI yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi agar sesuai kompetensi saat penyelenggaraan praktik kedokteran, serta sekretariat KKI yang berfungsi membantu dan memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI. Untuk melihat dan mengukur hasil kinerja KKI selama tahun 2015, perlu dibuat laporan kinerja KKI. Selain itu laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban KKI sebagai lembaga negara dan untuk evaluasi diri pencapaian kinerja KKI, khususnya di tahun 2015. 6


B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 721/MENKES/SK/IV/2011tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011 – 2016. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 49/KKI/PER/XII/2010 tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2011-2015. 6. Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia. 7. Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi.

C. FUNGSI DAN TUGAS KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI

Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), disebutkan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan regulator profesi dokter dan dokter gigi, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Tugas KKI adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Sesuai pasal 8 UUPK, dalam menjalankan tugasnya KKI memiliki wewenang: a) menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; b) menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; c) mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; d) melakukan pengujian persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; e) mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; f ) melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan g) melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari unsur pimpinan (merangkap anggota) dan bertugas secara kolegial serta bersifat independen. Anggota KKI berjumlah 17 orang terdiri dari 7 orang dokter, Konsil Kedokteran Indonesia

7

7 orang dokter gigi serta 3 orang wakil masyarakat. Para anggota tersebut merupakan utusan dari unsur-unsur yang mendapat amanah sesuai ketentuan dalam UUPK yaitu Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kolegium, Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Wakil Masyarakat. Para anggota KKI tersebut dikelompokkan dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, yang terdiri dari 3 (tiga) divisi yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi dan Divisi Pembinaan. Adapun Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan KKI periode tugas tahun 2014 -2019 dapat dilihat dalam lampiran. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUPK, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan Badan otonom didalam KKI. Tugas MKDKI adalah: (1) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diadukan; dan (2) menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Anggota MKDKI berjumlah 11 (sebelas) orang yang berasal dari Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit, dan Sarjana Hukum. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) UUPK disebutkan, dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, KKI didukung oleh Sekretariat KKI yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Sekretariat KKI terdiri atas pegawai KKI yang secara struktur organisasi berada di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/ PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI termasuk MKDKI serta menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan profesi; (2) pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum; dan (4) pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KKI sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini didukung dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat KKI serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Registrasi dokter dan dokter gigi.

D. ANALISIS SITUASI

8

Sejak KKI berdiri tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, telah banyak capaian dan tugas yang dilakukan oleh KKI, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan para pengandil terkait. 1. Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi KKI bersama pengandil di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi (AIPKI, AFDOKGI, ARSPI, ARSGMP, dan Kolegium) telah mengesahkan standar pendidikan profesi dokter gigi dan standar kompetensi dokter gigi. Standar tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia serta dalam melakukan bimbingan teknis penerapan standar pendidikan profesi di Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi. Dalam rangka penyelesaian masalah tumpang tindih kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, KKI telah memfasilitasi kolegium dan profesi untuk membuat Buku Putih Kompetensi Klinis yang sama pada Pelayanan kedokteran yang dilakukan oleh dokter spesialis, Laporan Tahunan 2015

sub spesialis dari jenis spesialisasi yang berbeda, dan modul-modul kompetensi dokter gigi spesialis, yang kemudian akan disahkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI, KKI juga telah menerbitkan rekomendasi pembukaan program studi (prodi) dokter spesialis sebanyak 20 (dua puluh). Khusus untuk penjaminan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di tahun 2009 sampai saat ini, KKI memberlakukan moratorium pembukaan prodi kedokteran dan kedokteran gigi.

Adanya dinamisasi kebijakan pemerintah RI dan perubahan kondisi dalam bidang pendidikan kedokteran, antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka diperlukan sinkronisasi regulasi KKI dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kolegium dan Kementerian Kesehatan, dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, penjaminan mutu serta sistem akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Koordinasi yang lebih intens dengan pengandil di bidang pendidikan kedokteran juga diperlukan untuk proses pengakuan kualifikasi dokter/dokter gigi lulusan Luar Negeri, proses adaptasi serta proses persetujuan KKI untuk dokter/dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan alih iptekdok di Indonesia. 2. Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI. STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan harus dilakukan registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan data KKI, terdapat 16.436 dokter dan dokter gigi di 34 provinsi yang harus melakukan registrasi ulang, karena Surat Tanda Registrasi (STR) nya telah habis masa berlaku pada tahun 2015. Registrasi ulang tersebut wajib dilakukan 6 bulan sebelum habis masa berlaku STR, agar penyelesaian STR ulang tepat pada waktunya dan tidak terjadi kekosongan hukum/legalitas praktik kedokteran. Sampai dengan 31 Desember 2015, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR dari KKI berjumlah 168.823 orang, terdiri : dokter dokter spesialis dokter gigi dokter gigi spesialis

: 109.597 : 29.561 : 26.910 : 2.755

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang Registrasi dokter dan dokter gigi, KKI perlu terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan harmonisasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA dengan para pengandil terkait di Pusat dan Daerah, terlaksananya proses registrasi baru dan registrasi ulang secara online melalui website KKI agar dapat mempermudah dan mempercepat proses penerbitan STR, terlaksananya koordinasi penyiapan inter-operabilitas system registrasi online KKI dengan Organisasi Profesi (PB IDI dan PB PDGI), terlaksananya proses registrasi secara efisien dan tepat waktu bagi dokter peserta internsip, Konsil Kedokteran Indonesia

9

registrasi dokter PPDS dan dokter gigi PPDGS, penyempurnaan proses registrasi bersyarat dan registrasi sementara bagi dokter dan dokter gigi WNA, serta penyempurnaan peraturan tata cara registrasi bersama pengandil untuk dapat menjamin keabsahan dan legalitas kompetensi dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran.

Dengan akan diberlakukannya Asean Economy Community (AEC) termasuk di bidang jasa profesi dokter dan dokter gigi dalam pada akhir tahun 2015, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI telah berperan aktif sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Kementerian kesehatan dan sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan perundingan Asean MRA untuk jasa dokter dan dokter gigi (AJCCM dan AJCCD) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, melakukan verifikasi permohonan ijin pendayagunaan TK-WNA sebagai anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA di Pusrengun Kemenkes RI, dan ikutserta sebagai bagian dari Tim Kemenkes dalam kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). 3. Bidang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Praktik Kedokteran. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang pembinaan praktik dokter dan dokter gigi, KKI telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk pedoman terkait penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dan telah mempunyai sistem penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Namun demikian sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait belum terkoordinasi dengan baik, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Hal-hal lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersosialisasi secara luas fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pengawasan pelaksanaan Keputusan KKI terkait pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran oleh pengandil. 4. Bidang Kesekretariatan KKI (Administrasi Umum dan Kehumasan) Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Sekretariat KKI sejak tahun 20052015 selain memfasilitasi teknis administrasi program KKI, secara bertahap juga telah melakukan pembenahan dengan menyusun dan menyempurnakan SPO (Standar Prosedur Operasional) administratif, peta jabatan, peta SDM, analisis beban kerja, serta pembuatan laporan kinerja yang akuntabel. Walaupun demikian, penyempurnaan masih harus terus diupayakan, mengingat sebagai Lembaga Negara tuntutan adanya good governance semakin dikedepankan guna memberikan fasilitasi kerja kepada KKI dan pengguna KKI (dokter, dokter gigi, pengandil) yang lebih optimal.

10


BAB II

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI RENSTRA KKI 2011 -2015

P

ada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011–2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu : 1. Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi dan terselenggaranya penilaian kebutuhan dokter/dokter gigi serta penilaian prodi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang; 2. Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 3. Terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan; 4. Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain; 5. Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration); 6. Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat; 7. Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik; 8. Meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Konsil Kedokteran Indonesia

11

Diagram Balanced Scorecard Konsil Kedokteran Indonesia 2009-2014

B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2015

12

Berdasarkan ke-8 (delapan) butir sasaran dalam Renstra KKI tersebut di atas, pada tahun 2015 KKI merencanakan program kerja/kegiatan sebagai berikut : 1. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi: a. Penyelesaian tumpang tindih kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; b. Lokakarya pemantapan penerapan standar pendidikan profesi dokter, dan dokter gigi; c. Lokakarya pemantapan penerapan standar pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; d. Monitoring dan Evaluasi penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri dengan pengandil; f. Melakukan penilaian kelayakan dan memberikan rekomendasi pembukaan program studi dokter spesialis; g. Berkoordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan standar kompetensi dan standar Pendidikan dokter spesialis; h. Menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi; i. Melakukan proses usulan adaptasi dokter/dokter gigi, drSp/drgSp; j. Merancang proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi secara online. Laporan Tahunan 2015

2. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi : a. Revisi Perkonsil Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi; b. Draft Pedoman Penyusunan Tata Cara Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS; c. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di 6 (enam) Provinsi; d. Penyusunan Informasi tentang pemberitahuan berkas STR melalui SMS; e. Revisi Penyusunan SOP Registrasi; f. Layanan Registrasi : penerbitan STR dokter dan dokter gigi (lulusan baru, registrasi ulang, peningkatan kompetensi), STR Dokter Peserta Internsip, STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS; g. Revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip, serta Penyusunan Perkonsil Registrasi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS; h. Resertifikasi ISO 9001:2008 Tahun 2015.

3. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia : a. Penyusunan Peraturan/Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI; b. Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Praktik Kedokteran; c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan MKDKI; d. Sosialisasi Tentang Penegakkan Disiplin untuk Komite Medis RS.

4. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi : a. Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P 1) Layanan Penerimaan Pengaduan dan Investigasi. 2) Persidangan. b. Perbaikan Tata Cara penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

5. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI : a. Penyempurnaan pembangunan sistem Teknologi Informasi (TI) KKI, termasuk sistem registrasi online; b. Layanan Perkantoran; c. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pembinaan Program dan Evaluasi Kinerja; d. Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Pengelolaan Keuangan PNBP; e. Penetapan Standar Kinerja Pegawai Sekretariat KKI; f. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; g. Pengadaan Fasilitas Perkantoran. 6. Lain-lain : Program lain yang direncanakan di tahun 2015, khususnya dalam hal meningkatkan kerjasama di tingkat Regional, Global dan Nasional, antara lain : a. Mengikuti pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for MRA Medical dan Dental Practitioners sebagai tim DELRI; b. Mengadakan pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board sebagai upaya untuk berbagi Konsil Kedokteran Indonesia

13

c. d. e.

f. g.

h. i.

informasi dan pengalaman tentang penegakkan disiplin dan langkah awal harmonisasi sistem praktik kedokteran dan penegakkan disiplinnya di negara-negara ASEAN; Mengikuti pertemuan Medical Council Network WHO SEAR melalui Video Conference dan menyempurnakan Core Competences for Medical Graduates in South East Asia Region yang menjadi tugas Indonesia; Mengikuti Biannual Meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London; Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Setjen Kemenkes RI, serta anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA dan TIMPORA di BPPSDM Kemenkes RI; Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Pokja Ditjen Dikti Kemendikti RI; KKI bekerjasama dengan Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi dokter dan dokter gigi pengandil praktik kedokteran se-Indonesia (Dekan, Direktur Rumah Sakit, Ketua Organisasi Profesi IDi dan PDGI ) serta penugasan Komisioner KKI mengikuti PPSA Lemhannas RI guna memperluas jejaring dan kerjasama lintas K/L; KKI bekerjasama dengan media massa dan media elektronik untuk meningkatkan akses informasi tentang regulasi praktik kedokteran kepada masyarakat; KKI menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi di fasilitas kesehatan di tingkat primer, sekunder dan tertier (Puskemas dan Rumah Sakit).

C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2015

Berdasarkan program kerja tahun 2015 yang direncanakan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh divisi dan bagian terkait, dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi

14

Capaian yang dihasilkan di program pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dimana KKI diamanahkan untuk melakukan pengesahan standar dan juga memastikan penerapan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu antara lain telah disahkan dan disusun berbagai standar dan pedoman yang terkait yaitu : a. Rancangan White Paper Kemoterapi; b. Rancangan White Paper Tumpang Tindih Kompetensi Antar Dokter Gigi Spesialis; c. Rancangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang White Paper Kompetensi Klinis yang sama Pada Pelayanan kedokteran yang Dilakukan oleh Dokter spesialis, Sub spesialis dari Jenis Spesialisasi Yang Berbeda Tumpang Tindih Kompetensi Dokter spesialis d. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi; e. Borang Monitoring dan Evaluasi Dokter dan Dokter Spesialis; f. Melakukan penilaian kelayakan dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi kedokteran dan kedokteran gigi;


g. Berkoordinasi dengan pengandil dalam penyusunan standar kompetensi dan standar h. i.

j. k.

pendidikan dokter spesialis; Menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program adaptasi dokter dan dokter gigi WNI dengan pengandil (kesepakatan merevisi Perkonsil No 7 Tahun 2012); Melakukan proses usulan adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri; Membuat rancangan proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi secara online.

Untuk rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis di tahun 2015 dari 22 (dua puluh dua) pengusul, yang direkomendasi oleh KKI ada sebanyak 20 (dua puluh) prodi. Satu (1) prodi tidak direkomendasi dan satu (1) prodi masih dalam tahap perbaikan proposal setelah dilakukan desk evaluation. Sesuai Pasal 30 ayat (1) UUPK tentang kewajiban dilakukan evaluasi bagi Dokter/Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri melalui proses adaptasi untuk memenuhi persyaratan registrasi, pelaksanaan proses adaptasi diatur lebih lanjut dalam Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012. KKI telah melakukan evaluasi dalam implementasi Perkonsil tersebut dan telah dihasilkan kesepakatan untuk merevisi Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012.

Selama tahun 2015, terdapat 110 (seratus sepuluh) permohonan baru adaptasi dokter dan dokter gigi, dan dari permohonan tersebut kemudian dilakukan penilaian persyaratan untuk placement test, untuk selanjutnya dilakukan adaptasi. Rincian tentang permohonan adaptasi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, placement test dan pelaksanaan adaptasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : Konsil Kedokteran Indonesia

15

REKAPITULASI PERMOHONAN ADAPTASI DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2015

NO 1

KELULUSAN

PERMOHONAN BARU

PLACEMENT TEST

ADAPTASI DOKTER UMUM

ADAPTASI DOKTER SPESIALIS

55

52

37

0

Dr WNI LLN

2

Dr WNI LDN, Dr Sp LLN

47

49

22

47

4

Drg WNI LLN

4

4

2

0

3

5

Dr WNI LLN, Dr Sp LLN

Drg WNI LDN, Drg Sp LLN

2

1

110

2

9

0

2

0

108

1

70

50

Grafik Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter, Dokter Spesialis Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 201

40

Dr WNI LLN Dr WNI LDN, Dr Sp LLN

35

Dr WNI LLN, Dr Sp LLN

30

Drg WNI LLN Drg WNI LDN, Drg Sp LLN

25 20 15 10 5 0

16

PERMOHONAN BARU


PLACEMENT TEST



PENDIDIKAN SPESIALIS KEMBALI

REKAPITULASI TEMPAT PROGRAM ADAPTASI TAHUN 2015 NO

1

2 3

FAKULTAS KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

FK UI

FK UNPAD

FK UNAIR

7

FK UNHAS

6

8

9

10

ADAPTASI DOKTER GIGI UMUM


JUMLAH

9

16

25

1

1

4

FK UDAYANA

4 5


1

17

FK USU

1

FK UNSRAT

5

FKG UI

FK UNSRI JUMLAH

17 2

1

13

FKG UNPAD

5

2

2

50

2 5

13 2

2

3

4

3

22

76

Berdasarkan hasil evaluasi dan uji penempatan dari kolegium untuk tempat adaptasi dokter umum yang paling banyak di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sedangkan untuk adaptasi dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. NO

KOMPETENSI

PHILIPINA

CINA

JERMAN

TAIWAN

RUSIA

PAKISTAN

39

1

1

3

1

MALAYSIA

USA

JUMLAH 54

1

Dokter Umum

9

2

Dokter Gigi

5

3

Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

15

1

16

4

Dokter Spesialis Ilmu Kulit dan Kelamin

3

1

4

5

Dokter Spesialis Obstetri dan Gyneokologi

10

1

6

Dokter Spesialis Anestesi

4

7

Dokter Spesialis Orthopedi

8

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

9

Dokter Spesialis Kardiologi

10

Dokter Spesialis Bedah Plastik

-

11

Dokter Spesialis Opthalmologi

-

12

Dokter Spesialis Radiologi

1

1

13

Dokter Spesialis Bedah

1

1

14

Dokter Spesialis Bedah Toraks

15

Dokter Spesialis Periodontologi

Jantung

12

1

4

10

2

dan

16

Dokter Gigi Spesialis Ortodonti

17

Dokter Gigi Spesialis Oral medicine JUMLAH

5

12 -

1

1

1

1

1

1 56

42

4

1

3

2


108

17

Berdasarkan jenis lulusan terbanyak yang melakukan permohonan adaptasi selain dokter umum adalah Spesialis Ilmu Kesehatan Anak.

Hal lain yang menjadi tugas KKI dalam bidang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi adalah menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptek) di bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Selama tahun 2015, telah masuk berkas permohonan untuk surat persetujuan Alih Iptekdok sebanyak 68 (enam puluh delapan) berkas, baik dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis. Berkas permohonan untuk dokter spesialis sebanyak 64 (enam puluh empat) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 4 (empat) berkas. Dari berkas yang dikirimkan tidak semuanya memenuhi persyaratan. Ada beberapa permohonan yang waktu penyelenggaraannya sudah mendesak atau kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga berkas permohonan tersebut tidak dapat diproses. Jumlah berkas dokter spesialis yang diproses sebanyak 40 (empat puluh) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 1 (satu) berkas. Berkas yang diproses telah mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan Alih Iptek dari Konsil Kedokteran Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini

REKAPITULASI SURAT PERSETUJUAN ALIH IPTEK TAHUN 2015

Kompetensi

Dr. Sp

Jumlah Berkas Permohonan

Jumlah Surat Persetujuan

Jumlah Surat Yang Tidak Disetujui

4

1

3

64

Drg. Sp

40

28

Grafik Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2015

Jumlah yang memberikan Laporan 40 1

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan permohonan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptekdok) berjumlah 68 orang, yang terdiri dari 64 orang dokter spesialis dan 4 orang dokter gigi spesialis. Pada tahun 2015 dari jumlah keseluruhan negara-negara yang pernah diajukan dokter spesialis maupun dokter gigi spesialisnya untuk memberikan alih iptekdok di Negara Indonesia sejak tahun 2011. 18


Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Persetujuan Alih Iptek Tahun 2015

REKAPITULASI DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MENGAJUKAN PERSETUJUAN ALIH IPTEK DI INDONESIA TAHUN 2015 NO. 1

WARGANEGARA KANADA

KOMPETENSI Dokter Spesialis

0

2

2

0

1

1

2

AMERIKA

0

5

SPANYOL

0

3 4 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

BANGLADESH BRAZIL

MOSKOW SWEDIA SWIS

JERMAN

INGGRIS

BELANDA ITALIA NEPAL INDIA CINA

VIETNAM

THAILAND MALAYSIA

KOREA SELATAN FILIPINA TAIWAN

SINGAPURA JEPANG

AUSTRALIA SLOVENIA

HONGKONG MYANMAR

FINLANDIA

TOTAL

JUMLAH

Dokter Gigi Spesialis

0 0 0 0 0 2 2 0 0

4 1 2 1 1 1 3 3 6 2 2

4 1 2 1 1 1 3 5 8 2 2

0

10

10

0

5

5

0 0 0 0 5 0 0

4 4 3 4 1 2 8

4 4 3 4 6 2 8

6

44

50

1

1

2

0 0 1 0

17

3 2 0 1

121

3 2 1 1

138


19

Berdasarkan pemohon, untuk jumlah surat persetujuan alih iptekdok yang sudah dikeluarkan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini: REKAPITULASI SURAT PERSETUJUAN ALIH IPTEK PER PEMOHON TAHUN 2015

Kompetensi Dr.Sp

Drg. Sp TOTAL

Organisasi Profesi

Institusi Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Swasta

Jumlah

Pemohon

Disetujui

Pemohon

Disetujui

Pemohon

Disetujui

Pemohon

Disetujui

Pemohon

Disetujui

6

1

10

4

42

33

10

3

68

41

6

0

1

0

7

3

4

0

41 1

32 1

10 0

3

0

64 4

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa Pemohon terdiri dari Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, dan Rumah Sakit Swasta yang telah bekerjasama dengan penyelenggara sesuai dengan Perkonsil No. 22 Tahun 2014.

2. Capaian Program /Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

20

Hasil capaian di bidang registrasi pada tahun 2015 mencakup diterbitkannya beberapa peraturan, revisi peraturan dan rancangan peraturan, serta buku petunjuk terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Secara rinci dijelaskan di bawah ini : a. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Revisi Perkonsil Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi; b. Pedoman Penyusunan Tata Cara Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS; c. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di 6 (enam) Provinsi; d. Penyusunan Informasi tentang pemberitahuan berkas STR melalui SMS; e. Revisi Penyusunan SOP Registrasi; f. Layanan Registrasi : penerbitan STR dokter dan dokter gigi (lulusan baru, registrasi ulang, peningkatan kompetensi), STR Dokter Peserta Internsip, STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS;


40 1

g. Revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip, serta Penyusunan Perkonsil Registrasi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS; h. Resertifikasi ISO 9001:2008 Tahun 2015.

Selain capaian produk regulasi dan pelaksanaan kegiatan di atas, sampai dengan akhir tahun 2015, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR sejumlah 168.823 orang, terdiri dari : dokter dokter spesialis dokter gigi dokter gigi spesialis

: 109.597 : 29.561 : 26.910 : 2.755

Hasil Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang terregistrasi s/d 31 Desember 2015, terdiri dari : Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang Melakukan Registrasi Januari 2014 - Desember 2014

Dokter Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Dokter Spesialis

Berikut adalah grafik kumulatif penerbitan STR per tahun sejak tahun 2005 s/d Desember 2015 :

180.000

Grafik Kumulatif Penerbitan STR Sejak Tahun 2005 - Desember 2014 157.393

160.000 140.000

125.264

120.000

135.739

168.823

145.861

115.115 92.199

100.000

101.539

83.728

80.000

61.764

60.000 40.000 20.000 0

80 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


21

Dalam Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkonsil Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, disebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan/atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Primer Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2015, total STR Dokter Peserta Internsip yang telah diterbitkan KKI ada sejumlah 25.981 STR, dan untuk selama tahun 2015 telah diterbitkan 9.215 STR dokter peserta Internsip. Sesuai Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, disebutkan bahwa perlu dibuatkan Penyusunan Pedoman Tata Cara Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. STR PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi. Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah STR Dokter peserta PPDS/Dokter Gigi peserta PPDGS yang telah diterbitkan sebanyak 1.179.

Selanjutnya, Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi, telah memenuhi persyaratan yang berlaku maka dilakukan revisi Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi, untuk memperoleh dan memenuhi persyaratan serta melampirkan dokumen-dokumen yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap dokter/dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan melaksanakan Registrasi Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Capaian tahun 2015 lainnya adalah Draft Pedoman Penyusunan Tata Cara Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS, melakukan monitoring dan Evaluasi implementasi dokter dan dokter gigi pada 6 (enam) provinsi untuk mengetahui permasalahan dokter dan dokter gigi, adanya layanan informasi berkas dan pengiriman Surat Tanda Registrasi (STR) melalui SMS, resertifikasi ISO 9001:2008 tahun 2015 untuk layanan registrasi dokter dan dokter gigi.

3. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran/ Kedokteran Gigi

Sesuai tugas Divisi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi. Di tahun 2015 telah dilakukan bimbingan teknis di berbagai provinsi kepada dokter dan dokter gigi, serta mensosialisasikan buku Praktik Kedokteran yang Baik ke para pengandil antara lain Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; melaksanakan pertemuan dengan para pengandil tentang pembinaan praktik kedokteran yang baik; talkshow peran KKI terkait hubungan pasien dan dokter diberbagai media elektronik dan televisi di pusat dan daerah.

22


Tugas lain yang dilakukan Divisi Pembinaan adalah melaksanakan sanksi disiplin keputusan MKDKI dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Di tahun 2015 telah dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 4 (empat) orang dokter serta memberikan peringatan tertulis kepada 1 (satu) orang dokter.

Sebagai fasilitator penyusunan peraturan di KKI, Bagian Pelayanan Hukum di tahun 2015 telah menyelesaikan 9 (sembilan) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) antara lain: a. Perkonsil Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter; b. Perkonsil Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (Certificate of Good Standing); c. Perkonsil Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia; d. Perkonsil Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia; e. Perkonsil Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja KKI; f. Perkonsil Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif; g. Perkonsil Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif; h. Perkonsil Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi; i. Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Di tahun 2015 ini Perkonsil telah terselesaikan melebihi target. Selain kesembilan Perkonsil sebagaimana dituliskan di atas, terdapat 2 (dua) Rancangan Perkonsil dalam ruang lingkup Divisi Standarisasi Pendidikan. Kedua rancangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Rancangan Perkonsil Tentang Kompetensi Klinis Pada Layanan Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Sub Spesialis dari Jenis Spesialis yang berbeda; b. Rancangan Perkonsil Tentang Perubahan Atas Peraturan KKI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi.

Divisi Pembinaan dan Bagian Pelayanan Hukum juga menerbitkan Certificate of Good Standing (COG) bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja di luar negeri. COG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah teregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Sampai dengan akhir 2015, jumlah COG yang telah diterbitkan oleh KKI sejumlah 550 (lima ratus lima puluh), terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) COG di tahun 2015. Negara tujuan terbanyak dari pemohon COG untuk bekerja adalah Malaysia.


23

Grafik Rekapitulasi Dokter dan Dokter Gigi yang mengajukan Certificate of Good Standing (COG) tujuan Negara s/d Tahun 2015 Grafik Certicate Of Goodstanding Berdasarkan Negara Tujuan Th. 2007-2015 231

250

Jumlah

200 150

126

100 50 0

5 SIN

UK

77

52

14

25

AFR BRU

3 USA

2 AUS

MAS QTR

1

4

NZE FIL

2 GER

DEN

1

1

1

1

NOR SWISS CAN NED

Negara

4. Program Kerja/Kegiatan Penegakan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPK bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, jumlah pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi yang diterima MKDKI setiap tahunnya dapat terlihat dari gambar grafik berikut :

70

PENGADUAN

60 50 40

38

30

36

20 10 0

9

11

49

35

23

64

57

20

Selain penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, pada tahun 2015 MKDKI juga telah mengembangkan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma, sistem ini nantinya akan online dengan sistem IT KKI. Pada tahun 2015 Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi telah ditetapkan dengan Perkonsil 32 tahun 2015. Namun demikian dikarenakan belum adanya persepsi yang sama dalam mengimplementasikan Perkonsil tersebut, maka penyelesaian penanganan pengaduan berjalan kurang optimal. 24


Pada tahun 2015, kasus pelanggaran disiplin dokter/ dokter gigi indonesia yang telah selesai ditangani oleh MKDKI sebanyak 31 (tiga puluh satu) pengaduan. No

No. REGISTER PENGADUAN

TGL SELESAI

1

53/P/MKDKI/X/2013

12-Feb-15

2

01/P/MKDKI/I/2015

25-Mar-15

Dicabut oleh Pengadu

3

42/P/MKDKI/IX/2013

11-Mar-15

Pembacaan Keputusan

4

08/P/MKDKI/III/2015

15-Apr-15

Tolak Kasus

5

10/P/MKDKI/IV/2015

15-Apr-15

Tolak Kasus

6

47/P/MKDKI/X/2014

14-Apr-15

Tolak Kasus

7

22/P/MKDKI/V/2013

19-Mei-15

Pembacaan Keputusan

8

35/P/MKDKI/VII/2013

22-Mei-15

Diberhentikan

9

16/P/MKDKI/IV/2013

26-Mei-15

Pembacaan Keputusan

10

45/P/MKDKI/IX/2013

27-Mei-15

Pembacaan Keputusan

11

46/P/MKDKI/IX/2013

09-Jun-15

Pembacaan Keputusan

12

58/P/MKDKI/XII/2013

11-Jun-15

Pembacaan Keputusan

KONDISI

Pembacaan Keputusan

13

35/P/MKDKI/VII/2014

25-Jun-15

Tolak Kasus

14

26/P/MKDKI/V/2013

18-Jul-15

Pembacaan Keputusan

15

14/P/MKDKI/III/2013

30-Jul-15

Pembacaan Keputusan

16

23/P/MKDKI/V/2013

26-Agust-14

Pembacaan Keputusan

17

27/P/MKDKI/V/2013

24-Agust-15

Pembacaan Keputusan

18

15/P/MKDKI/V/2015

04-Agust-15

Diberhentikan

19

12/P/MKDKI/III/2013

05-Agust-15

Pembacaan Keputusan

20

13/P/MKDKI/III/2013

15-Mei-15

Pembacaan Keputusan

21

21/P/MKDKI/V/2013

14-Agust-15

Pembacaan Keputusan

22

06/P/MKDKI/II/2014

21-Agust-15

Pembacaan Keputusan

23

05/P/MKDKI/III/2015

10-Nov-15

Tolak Kasus

24

36/P/MKDKI/VII/2013

29-Apr-14

Pembacaan Keputusan

25

57/P/MKDKI/XI/2013

22-Sep-15

Pembacaan Keputusan

26

32/P/MKDKI/VI/2013

27-Okt-15

Pembacaan Keputusan

27

17/P/MKDKI/IV/2013

29-Okt-15

Diberhentikan

28

23/P/MKDKI/VII/2014

24-Nov-15

Dicabut

29

54/P/MKDKI/XII/2014

29-Okt-15

Ditutup teradu meninggal

30

37/P/MKDKI/VIII/2013

21-Des-15

Pembacaan Keputusan

31

59/P/MKDKI/XI/2013

02-Des-15

Tidak diterima

5. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI

Dalam bidang pengembangan organisasi manajemen Kesekretariatan KKI, upaya menuju pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015 capaian yang diperoleh KKI dalam bidang ini antara lain adalah telah diperkuatnya aplikasi registrasi online dimana 80% dokter dan dokter gigi lulusan baru telah menggunakan aplikasi registrasi online di tahun 2015. Sekretariat KKI juga sedang menyiapkan sistem interoperabilitas registrasi online untuk proses registrasi ulang dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan PB IDI dan PB PDGI. Sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 untuk layanan Registrasi juga telah dilaksanakan. Konsil Kedokteran Indonesia

25

Di bidang kepegawaian sebagaimana acuan dari Kementerian Aparatur Negara, Sekretariat KKI telah meyusun kontrak kinerja pegawai setiap tahunnya (SKP). Dengan kontrak kinerja ini nantinya diharapkan para pegawai di lingkungan KKI akan bekerja lebih maksimal.

Dalam rangka memperbaiki pola pelayanan dan kerja pada Sekretariat KKI sehingga lebih terukur, maka di tahun 2015 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional (SPO), antara lain SPO pengelolaan dan pencatatan PNBP, Registrasi, SPO Pengumpulan Data Evaluasi Kinerja, dan SPO Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus Penegakkan Disiplin. Agar proses pengelolaan keuangan berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, Sekretariat KKI telah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk proses pembayaran registrasi dan telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008 dan pada tahun 2015 mendapat resertifikasi ISO 9001:2008.

Disamping hal-hal tersebut di atas, dalam hal publikasi program-program KKI, Sekretariat KKI pada tahun 2015 telah membuat Profil KKI secara elektronik, menyelenggarakan talkshow di televisi dan radio, penerbitan Newsletter KKI setiap 2 (dua) bulan, dan mengikuti pameranpameran tingkat nasional.

Dalam rangka peningkatan dan menunjang program pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tetang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, maka dipertengahan tahun 2015, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah dilakukan pembimbingan, review dan penilaian dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dijadikan Satuan Kerja dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak pertengahan tahun 2015 dan telah mendapat predikat Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi dengan didapatnya piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan RI.

6. Capaian KKI lainnya

26

Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh KKI dan dalam rangka terus memperkuat penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik (adoption best practise), di tahun 2015 KKI telah melakukan upaya penguatan kerjasama dan mengikuti perundingan jasa dokter dan dokter gigi baik di tingkat Nasional, Regional maupun International. Capaian KKI tentang hal ini, antara lain :


a. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Nasional

Selain penguatan kerjasama di tingkat regional dan global/internasional, KKI juga memperkuat kerjasama di Nasional dengan berbagai institusi terkait fungsi dan tugas KKI sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 29 Tahun 2004. Adapun capaian KKI pada tahun 2015 terkait penguatan kerjasama antar Institusi dan Lembaga yaitu : 1) KKI telah menandatangi Nota Kesepahaman dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI) tentang Integrasi Sistem Data Dokter dan Dokter Gigi Indonesia menuju Implementasi E-Registrasi dalam rangka mewujudkan integrasi sistem informasi yang dimiliki oleh para pihak menjadi satu jaringan sistem informasi e-registrasi dokter/dokter gigi Indonesia. 2) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan dan pembinaan profesi kedokteran, KKI telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran. 3) Dalam rangka mensosialisasikan dan menyampaikan upaya solusi kepada pengandil dan masyarakat peran KKI sebagai regulator dan penjaga mutu terkait kebijakan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran antara lain melalui penerbitan newsletter, press release, artikel dan press conference serta talkshow 30 Menit Bersama KKI di sejumlah 13 episode saluran (channel) Forum Dokter Indonesia, maupun media lain yang merupakan afiliasi dari pihak PT Gramedia Media Nusantara, KKI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Gramedia Media Nusantara, dan kunjungan kerja ke berbagai media elektronik antara lain Elshinta, RRI, dan lain-lain. 4) KKI juga berperan aktif sebagai anggota yang ditugaskan mewakili KKI dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, maupun mewakili KKI sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK), Tim koordinasi perijinan TKWNA dan TIMPORA di Kementerian Kesehatan RI. 5) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme dokter dan dokter gigi sebagai tenaga strategis bangsa, KKI bekerjasama dengan Lemhannas RI menyelenggarakan TAPLAI untuk para pengandil dokter dan dokter gigi serta menugaskan Komisioner KKI ikut dalam Program Pendidikan Singkat Angkatan ke- XX untuk Para Pemimpin Nasional di Lemhanas RI.

b. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat regional ASEAN

Dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015, KKI selaku Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan berperan aktif menghadiri pertemuan perundingan jasa dokter dan dokter gigi di tingkat Asean, yaitu ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners dan ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners pada bulan Januari dan Agustus 2015 sebagai bagian dari Pertemuan ASEAN CCS (Coordinating Committee Services). Hasil dari pertemuan negosiasi tersebut disepakati adanya pertukaran informasi terkait Domestic Regulations antara lain regulasi tentang Esthetic Medicine dan Stemcell Therapy; menyepakati mekanisme dan persyaratan untuk perpindahan jasa dokter dan dokter gigi di Asean serta peluang capacity Konsil Kedokteran Indonesia

27

building bagi dokter dan dokter gigi antar negara sesuai tujuan ASEAN; serta menyepakati roadmap country implementation plan untuk pelaksanaan ASEAN MRA pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut KKI telah melakukan koordinasi untuk penguatan regulasi domestik bersama para pengandil, serta penyiapan pengaturan pertukaran data dan informasi terkait regulasi dan kondisi praktik kedokteran di Indonesia melalui website KKI www.kki. go.id.

c. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Regional SEAR

KKI mengikuti Video Conference untuk Medical Council anggota Negara South East Asia Region (SEAR), yang didukung oleh WHO SEARO. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan penugasan KKI sebagai koordinator kelompok kerja penyusunan core competencies for medical graduates. Pembahasan lebih lanjut telah diadakan pada technical meeting MCN SEAR bulan Agustus 2015 di Bhutan.

d. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Global/Internasional

Pada bulan September 2014, KKI selaku anggota telah menghadiri Biannual meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London, sekaligus kunjungan kerja ke General Medical Council. Pada pertemuan ini diperoleh informasi tentang kepemimpinan IAMRA yang baru, penetapan agenda kerja IAMRA periode selanjutnya, penguatan networking antar anggota IAMRA, serta berbagai referensi untuk meningkatan kapasitas KKI dalam membuat regulasi bersifat universal.

e. Penghargaan

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan RI sebagai Unit Kerja yang menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2015.

D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKI di tahun 2015, didukung dengan ketersediaan dana APBN dan PNBP tahun 2014. Berikut data penyerapan anggaran KKI tahun 2015.

28


NO

KEGIATAN

Anggaran 2015 Pagu

Realisasi

%

1

Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

1,250,000,000

1,037,621,498

83.01%

2

Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter gigi

4,941,300,000

4,094,234,044

82.86%

3

Pengembangan Media Informasi

1,020,420,000

904,766,670

88.67%

4

Kebijakan dan Ketentuan KKI

5,470,117,000

5

Dokumen Perencanaan Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi

4,229,863,000

3,144,028,271

74.33%

6

Layanan Perkantoran

14,149,182,000

8,417,178,834

59.49%

7

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

710,000,000

695,046,000

97.89%

8

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

92,000,000

89,809,000

97.62%

9

Perbaikan Sarana Fasilitas Gedung

1,136,000,000

950,739,500

83.69%

TOTAL

32,998,882,000

3,662,760,738

22,996,184,555

66.96%

69.69%

E. TANTANGAN/KENDALA Meskipun banyak kegiatan yang dilakukan KKI pada tahun 2015 telah memperoleh hasil, namun ada beberapa hal yang mengandung potensi dan tantangan, antara lain : 1. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi a. Implementasi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter oleh institusi pendidikan kedokteran masih mengalami banyak kendala, yaitu belum siapnya rumah sakit pendidikan utama, kurangnya sumber daya manusia (dosen/staf pengajar), kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman dan koordinasi pimpinan Universitas sebagai pihak pengambil kebijakan tentang penerapan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter/dokter gigi. Kendala-kendala tersebut sangat bervariasi di masing-masing institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi; b. Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik; c. Adanya permasalahan tumpang tindih kompetensi antara dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang masih dalam proses pengaturan kompetensi; d. Masih kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA; e. Kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri; Konsil Kedokteran Indonesia

29

Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik f. Untuk penempatan peserta adaptasi disesuaikan dengan jadwal dan kuota penerimaan di

institusi pendidikan dokter dan dokter gigi; g. Dari segi anggaran untuk penyerapan, kendala berasal dari peserta daerah yang tidak menginap dan pulang tidak sesuai jadwal acara sehingga penyerapan untuk penginapan dan akomodasi tidak sesuai yang direncanakan.

2. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang registrasi a. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi tentang pemberlakuan STR dokter/dokter gigi

Peserta PPDS/PPDGS di Institusi Pendidikan; b. Masih banyaknya dokter dan dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang, dikarenakan kurang pahamnya dokter dan dokter gigi tentang tata cara registrasi ulang, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik di kolegium maupun di organisasi profesi. Selain itu banyak dokter dan dokter gigi yang tidak lagi melakukan praktik kedokteran (dokter di birokrasi dan manajemen) juga menjadikan sebab banyaknya dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan registrasi ulang; c. Perlunya pembinaan/pengawasan dari pihak Organisasi Profesi, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan/peraturan di daerah tentang perizinan praktik kedokteran WNA dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dalam hal penjagaan dan sanksi yang diberikan terhadap dr/drg WNA; d. Kurang terpadunya Surat Tanda Registrasi (STR) dengan informasi data SIP dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan KKI, sehingga data SIP tidak dikirimkan secara rutin kepada KKI; e. Kurang memahami tentang UU PK, serta Surat Tanda Registrasi (STR) bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR, karena STR adalah pengakuan Negara terhadap kewenangan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik; f. Kebijakan tentang AFTA akan memberi peluang dokter dan dokter gigi WN ASEAN dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia dan sebaliknya. KKI telah menyelesaikan regulasi yang menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi WNA yang akan berpraktik di Indonesia, namun demikian perlu aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial oleh dokter dan dokter gigi WNA secara tersendiri, disamping aturan tentang penyelenggaraan alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA yang sudah terlebih dahulu diatur oleh KKI. 3. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran a. Perlu ditingkatkannya koordinasi sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil; 30


b. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait praktik kedokteran dengan pemangku

kepentingan; c. Bimbingan teknis dalam rangka pengawalan implementasi regulasi yang telah diproduksi KKI; d. Sistem pembinaan dalam konteks pencegahan, perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

4. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan penegakkan disiplin profesi kedokteran

dan kedokteran gigi a. Adanya revisi Perkonsil 20 Tahun 2014 menjadi Perkonsil 32 Tahun 2015 sehingga membutuhkan sinkronisasi tata cara di antara majelis; b. Kurangnya melibatkan unsur Pemda dalam sistem penegak hukum lain tentang proses penyelesaian pengaduan di MKDKI; c. Kompleksitas suatu pengaduan mempengaruhi proses penyelesaian suatu pengaduan yang masuk ke MKDKI; d. Persepsi mengenai “confidential” dari MKDKI; e. Perlu penetapan perjanjian kerja terkait laporan akuntabilitas kinerja MKDKI; f. Perlu komitmen dari Anggota MKDKI dalam melaksanakan tugasnya.

5. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan KKI a. Sistem Akuntabilitas KKI (SAKIP) yang belum berjalan, saat ini yang ada SAKIP Sekretariat

KKI yang setiap tahun direview. KKI belum mempunyai penetapan kinerja tahunan; b. Struktur organisasi Sekretariat KKI yang belum sesuai dengan beban pekerjaan, dan juga masih ada benturan dengan bidang kewenangan KKI dan MKDKI; c. Prasarana perkantoran yang perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas; d. Sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang mendukung semua program KKI yang masih perlu penyempurnaan.

F. HARAPAN

Berdasarkan hasil capaian KKI di tahun 2015, dan proses pelaksanaan program dan kegiatan, harapan KKI ke depan dan yang menjadi target program KKI di 2016 adalah : 1. Praktik kedokteran dapat dipahami oleh para pengandil dan seluruh masyarakat sebagai bagian dari ketahanan kesehatan masyarakat dan bangsa. Ketahanan kesehatan masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu praktik kedokteran merupakan salah satu isu strategis. Untuk itu perlu dikembangan beberapa pemikiran yang dapat diregulasikan secara harmonis oleh KKI bersama Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan lain-lain terkait hal-hal sebagai berikut: a. Strategi penjagaan mutu lulusan serta kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, jenis pelayanan yang ideal. b. Strategi dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, standar kompetensi, penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Konsil Kedokteran Indonesia

31

Meningkatkan jejaring kerjasama dan dukungan berbagai pihak untuk penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan internasional. c. Strategi peningkatan profesionalisme dokter dan dokter gigi sebagai “Tenaga Strategis

Bangsa” agar dapat mendukung program distribusi dan retensi dokter dan dokter gigi di daerah melaksanakan pelayanan JKN. 2. Mengingat banyaknya pengandil lintas kementerian yang juga berwenang mengatur perijinan dan melakukan pembinaan/pengawasan bagi dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia, KKI perlu melakukan sosialisasi dan harmonisasi peraturan registrasi sementara, registrasi bersyarat dan alih iptek kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA, beserta mekanisme pembinaan dan pengawasannya bersama Kemenkes RI, Kemendag RI, Kemenristekdikti RI, Organisasi Profesi dan para pengandil di Pusat dan Daerah. 3. Tercapainya kesepakatan dari para kolegium untuk penyetaraan kompetensi dokter dan dokter gigi se-ASEAN sehingga dokter dan dokter gigi Indonesia memiliki daya saing serta masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan kedokteran yang aman dan bermutu. 4. Pembangunan sistem online KKI untuk permohonan adaptasi dokter/dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI lulusan luar negeri. 5. Pembangunan sistem online KKI untuk permohonan alih ilmu pengetahuan kedokteran/ kedokteran gigi. 6. Pengesahan KKI terhadap revisi standar pendidikan dan standar kompetensi yang diajukan oleh Kolegium dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. 7. Upaya meningkatkan jejaring kerjasama dan dukungan berbagai pihak untuk penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan internasional. 8. KKI perlu memiliki wadah secara terstruktur untuk pengelolaan sistem informasi KKI yang meliputi bidang pendidikan profesi, registrasi, pembinaan, dan MKDKI yang dapat diakses oleh dokter dan dokter gigi serta masyarakat diseluruh Indonesia. 9. Konsistensi penyampaian informasi baik kepada para pengandil maupun dokter dan dokter gigi dalam perpanjangan STR secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan hukum/ legalitas praktik kedokteran yang berpotensi mendapatkan gugatan dari konsumen/ masyarakat. 10. Koordinasi pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. 11. Monitoring dan evaluasi secara luas terhadap fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pelaksanaan keputusan di tingkat daerah. 12. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi organisasi dan tata laksana Sekretariat KKI sesuai beban kerja dan kewenangan dalam rangka memfasilitasi kinerja KKI dan MKDKI. 13. Terimplementasikannya sistem akuntabilitas kinerja bagi KKI dan MKDKI sebagai Lembaga Negara yang independen dalam menjalankan tugasnya.

32


BAB III

PENUTUP

V

isi KKI di tahun 2015 sesuai Renstra adalah menjadi regulator praktik kedokteran untuk mewujudkan profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat. Misi KKI adalah meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memastikan penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakkan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI yang harus dibuktikan dengan tepatnya pelaksanaan program KKI per tahun yang dimulai di tahun 2011. Laporan Tahunan KKI tahun 2015 merupakan bagian dari pertanggunggjawaban KKI sebagai Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Laporan ini juga merupakan alat ukur pencapaian Visi Misi KKI tahun 2011-2015, sebagai media informasi dan komunikasi antara KKI dengan para pengandil serta masyarakat kedokteran dan kedokteran gigi. Laporan ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program berikutnya, dan menjadi salah satu referensi KKI bersama para pengandil dalam membuat kebijakan dan regulasi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam KKI.

Jakarta, Januari 2016 Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua

Prof.dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) Konsil Kedokteran Indonesia

33

Lampiran

34



35

Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K), FACC, FESC

Ketua Divisi Pendidikan KK

Dr. dr. Meliana Zailani, MARS

Ketua Divisi Pembinaan KK

Ketua Divisi Registrasi KK

Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono,Ph.D,Sp.P(K)

Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM

Ketua Konsil Kedokteran

MKDKI

Wakil Ketua I

Anggota

Prof.Dr.drg. Eky Soeria Soemantri, Sp.Ort(K)

Anggota

Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KIC, KNA

Dr. Leila Mona Ganiem, S.Pd, M.Si

Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih, MPM

Anggota

Anggota drg. Astuty, MARS

Anggota

Anggota

Wakil Ketua II

drg. Grace Virginia Gumuruh, MM, Sp.KG

Ketua Divisi Pendidikan KKG

Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS

Ketua Divisi Pembinaan KKG

Ketua Divisi Registrasi KKG

Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D

Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D

Sekretariat KKI

Konsil Kedokteran Gigi

Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG

Dr. drg. Laksmi Dwiati, MHA

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)

Ketua

STRUKTUR ORGANISASI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)

KETUA Prof. Dr. Med. Ali Baziad, SpOG

Wakil Ketua Dr. Sabir Alwy, SH, MH

36


Sekretaris H. Bambang Kusnandir, drg, SpPros

1.

Anggota Prof. Umar Fahmi Achmad, MD, MPH, PHD

2.

drg. H. Edi Sumarwanto, MM, MH.Kes

3.

Dr. Rullyanto Wirahardja, MPH, DFM, SH, MH.Kes

4.

Dr. Grita Sudjana, drg, MHA

5.

Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM

6.

Akhiar Salmi, SH, MH

Kepala Bagian Pelayanan Hukum

Kasubbag Penyusunan Peraturan

Kepala Bagian Registrasi

Kasubbag Registrasi Sementara

Kasubbag Pendidikan Dokter

SEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Kepala Bagian Standardisasi Pendidikan

Kasubbag Persidangan

Kasubbag Bantuan Hukum

Kasubbag Registrasi Bersyarat

Kasubbag Registrasi Herregistrasi

Kasubbag Pendidikan Dokter Spesialis

Kasubbag Pendidikan Berkelanjutan


37

Kasubbag Humas

Kasubbag Keuangan

Kasubbag TU dan Kepegawaian

Kepala Bagian Aministrasi Umum dan Humas

38


Tabel No. 1 Daftar Fakultas Kedokteran Penyelengara PPDS Tahun 2015


39

8

7

6

5

4

3

JUMLAH

BEDAH MULUT

RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

PERIODONSIA

ORTHODONSIA

PENYAKIT MULUT

KEDOKTERAN GIGI ANAK

KONSERVASI GIGI

PROSTHODONSIA

2

1

PROGRAM STUDI

NO.

7

X

X

X

X

X

X

X

UI

4

X

X

X

X

USU

3

X

X

X

UNHAS

7

X

X

X

X

X

X

X

UGM

7

X

X

X

X

X

X

X

UNAIR

Tabel No. 2 Daftar Fakultas Kedokteran Gigi Penyelenggara PPDGS 2015

8

X

X

X

X

X

X

X

X

UNPAD

6

1

37

4

1

5

4

4

7

6

JUMLAH

X

TRISAKTI

Tabel No.3 REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS YANG TERREGISTRASI DI KKI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

40


0

RIAU

263 83

213

LAMPUNG

RIAU

104

KALTENG

KAL TIM

105

SULTENG


40

MAL UT

PAPUA

96

35

59

PAPUA BARAT

66

SULBAR

42

MALUKU

165

SULTRA

406

968

1340

449

525

205

603

745

227

193

296

123

2.363

1.185

603

962

948

699

282

0

GORONTALO

SULSEL

155

SUL UT

KALTARA

57

181

KAL BAR

231

175

NTT

KALSEL

184

NTB

BALI

1619

4024

4000

BANTEN

1003

3.874

3.364

5.294

3.394

6.000

DIY

10.481 13.431

14.000

JA TIM

1719

4099

788

2.010

2.681

2.881

8.410

12.000

JA TENG

JA BAR

5311

386

595

1.179

2.763

2.860

17.002

16.747

18.000

DKI

BA BEL

398

115

SUMSEL

671

BENGKULU

203

2.000

JAMBI

1000

707

2000

1744

10.000

SUMBAR

392

4.000

SUM UT

ACEH

Grafik Dokter Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

16.000

8.000

Grafik Dokter Gigi Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

6000

5000

3000

41

ACEH

42


3

11

5

9

LAMPUNG

BA BEL

RIAU

DIY

9

NTB

1

2

PAPUA

PAPUA BARAT

MAL UT

MALUKU

SULBAR

GORONTALO

SULTRA

SULSEL

8

SUL UT

6

61

4

KALTARA

SULTENG

32

KAL TIM

16

6

KALTENG

KALSEL

9

KAL BAR

NTT

37

BALI

BANTEN

124

214

500 471

611

600

JA TIM

200

137

204

291 419 47

KALSEL

34 61 34 44

SULBAR MAL UT PAPUA

PAPUA BARAT

132

83 GORONTALO MALUKU

112 SULTRA

SULSEL

SULTENG

SUL UT

KALTARA

KAL TIM

KALTENG

443 151

115 220 128 NTT KAL BAR

171

NTB

BALI

BANTEN

JA TIM

DIY

JA TENG

JA BAR

DKI

RIAU

318 86

1308

1125 1061

1136

1828

2935

3000

JA BAR

809

673 523 198 769 94

BA BEL

LAMPUNG

BENGKULU

SUMSEL

JAMBI

RIAU

SUMBAR

470

4217

4142

5000

JA TENG

2

15

SUMSEL

BENGKULU

800

DKI

4

JAMBI

RIAU

0

18 22

100 SUM UT

ACEH

0

79

2000

SUMBAR

18

1000

SUM UT

5990

Grafik Dokter Spesialis Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015

7000

6000

4000

Grafik Dokter Gigi Spesialis Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014

700

400

300


43

4.161

12.061

807

1.584

4.097

3.863

8.162

2.602 25.714

28.857

1.214

5.746

22.283

560

22.283

841

1.358

5.430

1.723

313

1.326

2.509

Total Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis & Dokter Spesialis Per 31 Desember 2015: 168 823

3.677

6.583

226

783

991

410

727

2.969 273

419

PETA SEBARAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER GIGI SPESIALIS & DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN ALAMAT KORESPONDENSI PER 31 DESEMBER 2014

306

976

44


Dokter Spesialis Jiwa

Dokter Spesialis Kelautan

Dokter Spesialis Nuklir

Dokter Spesialis Okupasi

Dokter Spesialis OR

Dokter Spesialis kedokteran Penerbangan

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin

Dokter Spesialis Mata

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik

Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi

Dokter Spesialis Onkologi Radias

Dokter Spesialis Orthopaedi Traumatologi

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Dokter Spesialis Radiologi

Dokter Spesialis Saraf

Dokter Spesialis THT-EKL

Dokter Spesialis Urologi

32

33

34

35

Dokter Gigi Spesialis KGA

Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi

Dokter Gigi Spesialis Ortodensia

Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut

Dokter Gigi Spesialis Periodonsia

Dokter Gigi Spesialis Prostodensia

Dokter Gigi Spesialis RKG

2

3

4

5

6

7

8

GRAND TOTAL DPKTER & DOKTER GIGI

Dokter Gigi Spesialis KGA Bedah Mullut MF

1

DOKTER GIGI SPESIALIS

Dokter Gigi

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan PD

30

31

3.677

4

3

1

2

3

2

3

18

329

6

24

32

12

8

5

17

9

1

55

1

33

18

11

6

67

Dokter Spesialis FRM

13

15

Dokter Spesialis Gizi Klinik

12

2

Dokter Spesialis Patologi Klinik

Dokter Spesialis Forensik

11

Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Dokter Spesialis Farmakologi Klinik

10

2

3

29

Dokter Spesialis TKV

9

28

Dokter Spesialis Saraf

8

2

Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

Dokter Spesialis Plastik

7

2

43

Dokter Spesialis Paru

Dokter Spesialis Anak

6

26

Dokter Spesialis Bedah

5

28

67

470

2800

ACEH

27

Dokter Spesialis Andrologi

Dokter Spesialis Anestesiologi

Dokter Spesialis Anak

2

3

Dokter Spesialis Akupuntur

1

4

DOKTER SPESIALIS (35 JENIS SP)

Dokter

I

II

KOMPETENSI

NO

SUMUT

12.061

2

3

4

1

38

11

6

14

79

1.744

14

106

74

39

32

239

88

43

82

31

5

286

8

80

106

1

54

4.161

1

2

1

5

3

2

4

18

707

6

34

36

13

4.097

2

1

10

4

1

4

22

671

5

23

22

15

8

57

103

17

14

11

23

8

1

96

1

30

28

2

1

7

4

2

3

1

5

4

1

47

30

1

74

523

2881

RIAU

24

15

41

1

13

2

82

2

54

24

1

1

19

5

7

3

4

2

2

3

1

67

24

1

68

673

2763

SUMBAR

7

11

3

3

14

7

3

161

94

252

1828

8410

JAMBI

1.584

1

2

1

4

203

2

10

6

5

5

29

6

7

6

4

38

11

7

4

1

1

1

19

13

23

193

1179

SUMSEL 3.863

2

1

4

3

2

3

15

398

4

46

25

13

9

137

11

24

5

1

9

155

62

33

1

2

7

6

2

3

3

4

3

1

74

30

1

97

1

769

2681

BENGKULU 807

1

1

1

3

115

1

4

4

3

11

4

2

2

2

19

4

2

2

14

7

13

94

595

LAMPUNG 2.602

2

3

1

2

3

11

263

2

12

15

17

3

42

14

6

10

7

50

16

9

4

3

1

2

2

1

43

19

40

1

318

2010

560

3

1

1

5

83

5

3

5

2

12

4

2

2

1

15

4

3

2

11

4

11

86

385

KEPRI 1.214

2

1

1

2

3

9

213

2

9

5

9

4

18

6

6

7

1

38

13

10

1

3

3

1

1

2

1

16

14

34

204

788

28.857

2

111

72

32

199

206

89

96

809

5.311

99

233

251

236

217

585

168

77

183

6

171

26

770

28

327

310

12

24

51

13

7

227

159

89

33

16

42

56

60

15

347

383

9

696

60

5990

16747

JABAR 25.714

8

58

28

11

122

85

73

86

471

4.099

56

178

193

185

95

431

160

59

81

106

7

519

8

252

179

6

12

15

11

1

135

103

33

17

2

9

56

10

17

306

284

4

595

15

4142

17002

JATENG 15.272

16

10

39

38

13

21

137

1.719

25

167

166

136

39

402

97

42

66

2

69

7

338

13

161

146

1

1

2

2

115

78

15

27

1

3

17

10

8

280

197

6

308

2935

10481

DIY 5.746

1

23

12

1

60

56

34

28

214

1.003

13

49

88

53

21

167

49

22

8

25

3

125

4

64

66

1

1

1

44

11

1

8

1

3

5

2

3

99

64

1

143

1135

3394

JATIM 22.283

4

84

50

19

124

195

90

45

611

4.024

57

183

215

217

138

418

196

85

166

6

168

7

490

22

281

181

1

123

102

4

19

3

14

53

41

9

297

258

28

434

2

4217

13431

BANTEN 8162

17

9

4

18

33

26

17

124

1.619

11

34

66

41

38

114

32

10

27

30

1

151

5

64

50

2

10

16

3

27

24

14

3

2

9

20

8

2

77

81

3

166

6

1125

5294

BALI 5.430

1

6

3

1

7

8

7

4

37

968

8

57

56

34

18

119

17

23

9

35

2

174

7

49

54

37

7

8

5

1

2

7

6

2

91

102

4

127

1061

3364

NTB 1.326

1

1

1

2

1

2

1

9

184

2

11

6

7

2

22

8

2

4

4

1

27

1

15

10

4

2

2

1

13

9

18

171

962

991

1

1

2

175

5

3

10

2

24

6

4

18

6

3

2

2

13

4

13

115

699

1.358

1

2

1

2

3

9

181

2

7

9

16

2

28

9

3

5

4

34

11

6

8

3

1

1

5

24

14

1

27

220

948

841

2

1

2

1

6

104

1

7

5

9

3

22

10

2

1

2

18

6

4

3

2

1

1

13

7

11

128

603

KALSEL 1.723

1

2

1

2

7

1

2

16

231

4

8

17

9

5

38

20

7

5

9

1

36

1

16

9

1

10

7

3

3

1

4

1

24

18

34

291

1185

KALTIM 2.509

2

10

6

4

10

32

406

5

21

18

16

7

44

19

6

13

15

64

24

21

1

8

11

3

3

4

2

4

39

27

44

419

1662

KALTARA 313

1

2

1

4

57

3

2

2

1

8

4

2

1

8

1

1

1

3

4

1

8

47

205

SULUT 2.969

2

3

1

2

8

155

3

10

20

8

10

80

6

7

3

2

3

68

2

45

19

1

6

11

2

3

2

2

37

18

5

66

443

2363

SULTENG 783

1

1

2

105

1

6

13

11

2

20

5

2

2

21

10

9

5

2

2

1

18

6

15

151

525

SULSEL 6.583

1

15

3

8

15

8

11

61

1.340

10

86

81

83

13

152

63

25

8

39

1

152

3

65

71

1

48

6

30

4

1

1

9

4

5

128

93

126

1308

3874

727

1

1

165

6

7

6

2

14

9

2

1

3

19

3

4

4

2

12

6

12

112

449

SULTRA

KALTENG

KALBAR

NTT

DKI

BABEL

Data Sebaran Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis & Dokter Spesialis yang Terregristrasi di KKI Th 2005 S/D 31 Desember 2015 GORONALO 410

1

1

1

3

42

5

4

4

3

12

4

1

4

10

4

5

1

8

6

12

83

282

226

1

1

1

3

66

2

2

1

4

3

6

2

1

1

4

1

7

34

123

419

2

1

3

59

3

4

2

1

7

2

2

3

9

5

4

1

1

1

2

1

8

1

4

61

296

MALUT 273

1

3

1

1

6

40

1

2

1

7

2

1

6

2

2

5

5

34

193

PAPUA BARAT 306

0

35

1

1

4

6

2

10

3

8

2

7

44

227

PAPUA 976

1

1

1

3

96

1

4

3

3

2

10

7

1

4

3

15

10

7

3

2

1

1

22

6

27

123

745

JUMLAH

MALUKU

SULBAR

168.823

20

354

204

76

663

692

376

370

2.755

26.910

339

1.357

1.442

1.228

712

3.449

1.084

503

784

18

778

65

3.903

106

1.700

1.404

22

53

91

32

8

924

571

224

158

37

89

274

166

80

2.374

1.851

64

3.586

85

29.561

109.597

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2015 Konsil Kedokteran Indonesia & Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

Kerjasama KKI Tingkat ASEAN : AJCCD, AJCCM dan HSSWG DELRI 13TH AJCCD ASEAN CCS 82 di Malaysia 2015

Kerjasama KKI di Tingkat Nasional : KKI Dengan Lemhannas RI TAPLAI LEMHANNAS RI Bagi Dokter & Dokter Gigi Pengandil KKI dan BPJS Tahun 2015

Kunjungan Kerja KKI ke Lemhannas RI, (Februari 2015)

Kunjungan Kerja KKI di Kantor Wakil Presiden RI, (September 2015)


45

Kunjungan Kerja KKI ke Menteri Komunikasi dan Informatika RI (November 2015)

Visitasi KKI ke Universitas Udayana - Bali (Maret 2015)

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Pendidikan Dokter Gigi di FKG Universitas Samratulangi – Manado (September 2015)

46


Kunjungan Kerja KKI ke Komisi Penyiaran RI

Visitasi Program Studi PPDS Bedah Umum ke Universitas Mulawarman – Samarinda (September 2015)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan MKDKI di RSU Aziz dan Dinas Kesehatan Kota Medan (Oktober 2015)

Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi di Balikpapan (September 2015)

Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi di Mamuju – Sulawesi Barat (Oktober 2015)

Sarasehan “Dasawarsa KKI” (Mei 2015)

Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi di Kantor Gubernur Maluku Ambon (Juni 2016)

Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi di Samarinda (September 2015)

Kegiatan “Harmonisasi dan Sinergitas Unsur-unsur KKI” (Oktober 2015)


47

Rapat Koordinasi Nasional (Agustus 2015)

Sosialisasi dari BPJS Kesehatan di KKI (September 2015)

Sosialisasi dari Timpora dari Kemenkumham di KKI (September 2015)

48


Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan KKI dan BPJS di Lemhannas RI (Desember 2015)

Konferensi Pers KKI terkait gratifikasi dokter dan dokter gigi (November 2015)

Wawancara pers bersama ketua MKDKI (November 2015)

Kunjungan KKI ke Media Berita Satu (April 2015)

Talk Show KKI “Perlindungan Masyarakat Melalui Pengawalan Tenaga Medis “ di TV One (September 2015)

Penandatanganan Komitmen & Penandatanganan Kinerja 2015 (Januari 2015)

Talk Show KKI di Radio Elshinta (November 2015)

Kunjungan KKI ke LPP RRI (April 2015)

Kunjungan Menteri Kesehatan RI di Stan KKI pada kegiatan Pameran Hari Kesehatan Nasional 2015 (November 2015)


49

Stand KKI pada saat kegiatan Pameran Hospital Expo (Oktober 2015)

Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) di KKI (Oktober 2015)

Kegiatan Mindsetting Sekretariat KKI, Puskom Publik dan Pusat Intelegensia Kesehatan (Mei 2015)

50


Pemberian Piagam WBK kepada Sekretariat KKI oleh Ibu Menteri Kesehatan RI (November 2015)

Sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di KKI (Oktober 2015)

Rakerkesnas Regional Tengah Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – Bali (Februari 2015)

LAPORAN TAHUNAN Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia

Recommend Documents