11/3/2016
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA
Disampaikan pada Kongres Nasional XIII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Makassar, 3 November 2016
SISTEMATIKA Pendahuluan Kebijakan Penyelenggaraan Puskesmas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kesimpulan
1
11/3/2016
PENDAHULUAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Keterlibatan lintas sektor
Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pada FKTP Penerapan • Optimalisasi Sistem pendekatan Rujukan continuum of care Intervensi berbasis • Peningkatan Mutu resiko kesehatan (health risk) Penerapan pendekatan
continuum of care
Pilar 3. JKN Program
• Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan KIS
Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
4
KELUARGA SEHAT
DT PK
2
11/3/2016
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN (2005-2024) RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2015
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2024
Universal Coverage
Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan PENDUKUNG/PENUNJANG
5
PENGUATAN PROMOTIF-PREVENTIF
SEHAT (70%)
Puskesmas
Fasyankes Primer (80%)
MENGELUH SAKIT (30%)
Self Care
SELF CARE, KIE, PROMOSI KESEHATAN
FKRTL (20%) Sembuh Dirawat Meninggal
RUJUK BALIK
Puskesmas Klinik Pratama Tempat praktik Mandiri Dr/Drg Rumah Sakit, Klinik Utama
6
3
11/3/2016
PENDEKATAN “CONTINUUM OF CARE” & “LIFE CYCLE” BERKESINAMBUNGAN & THD SELURUH TAHAPAN SIKLUS HIDUP MANUSIA
7
INDIKATOR KELUARGA SEHAT A
Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak:
1
Keluarga mengikuti KB
2
Ibu bersalin di faskes
3
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4
Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5
Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
B
Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular:
6
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
7
Penderita hipertensi berobat teratur
8
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
C
Perilaku dan kesehatan lingkungan:
9
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10
Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
11
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
12
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes
Catatan: 1. Dpt ditambahkan Indikator Lokal sesuai kebutuhan setempat 2. Dpt sekaligus digunakan sebagai indikator PHBS tatanan rumah tangga
8
4
11/3/2016
PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
9
EMPAT PILAR REFORMASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Universal coverage Reforms
Service Delivery Reforms
Leader ship Reforms
Public Policy Reforms
5
11/3/2016
INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER TA 2015-2019 NO
TARGET
INDIKATOR
2015
2016
2017
2018
2019
JANJI PRESI DEN
QUICK WINS
RPJ MN
REN STRA
CAPAIA N 2015
√
√
100
1.
Jumlah Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
350
700
1400
2800
5600
2.
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
700
1.400
2800
5600
6000
√
√
√
848
3.
Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
107
118
128
139
150
√
√
√
116
4.
Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan UTD dan RS
200
1.600
3000
4400
5600
√
√
212
5.
Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas
6.706
8.280
8698
9033
9414
√
6762
6.
Jumlah Kab/Kota yang memiliki daerah T/ST yang mempunyai regulasi tentang penetapan Puskesmas T/ST
229
247
265
282
318
√
187
√
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
6
11/3/2016
NO
POKOK YANG DIATUR DALAM PERMENKES NO.75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS
HAL YANG DIATUR
KETERANGAN
1.
Tujuan
2.
Prinsip
3.
Tugas
4.
Fungsi
5.
Kewenangan
6.
Persyaratan mendirikan
7.
Peralatan kesehatan
Dalam lampiran
8.
SDM
Dalam lampiran
9.
Kategori Puskesmas
10.
Perizinan dan registrasi
11.
Kedudukan dan organisasi
Dalam lampiran
12.
Upaya kesehatan
Dalam lampiran
13.
Akreditasi
14.
Jaringan dan Jejaring pelayanan
15.
Sistem rujukan
16.
Pendanaan
17.
Sistem informasi
18.
Pembinaan dan pengawasan
Dalam lampiran
13 Dalam lampiran
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PUSKESMAS POSISI : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN dalam sistem kesehatan nasional
DEFINISI : FASYANKES yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya PROMOTIF dan PREVENTIF, untuk mencapai DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT yang setinggi-tingginya di WILAYAH KERJANYA (Pasal 1)
TUGAS : melaksanakan KEBIJAKAN KESEHATAN untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya KECAMATAN SEHAT (Pasal 4); Fungsi: 1. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya
7
11/3/2016
PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS A.
PARADIG MA
SEHAT
F. KETERPA DUAN DAN KESINAM BUNGAN
PRINSIP
B. PERTANG GUNGJA WABAN WILAYAH
PENYELENGG ARAAN
PUSKESMAS E. TEKNO LOGI TEPAT GUNA
(PASAL 3)
D. PEME RATA AN
C. KEMAN DIRIAN MASYA RAKAT
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PUSKESMAS TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
PERILAKU SEHAT MENJANGKAU PELAYANAN BERMUTU
LINGKUNGAN SEHAT
DERAJAT KESEHATAN OPTIMAL
KECAMATAN SEHAT
8
11/3/2016
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PUSKESMAS Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan : 1. Manajemen; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium. UKM ESENSIAL a.
b. c. d. e.
Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan KIA-KB; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
UKM PENGEMBANGAN • Inovatif, dan atau • Bersifat ekstensifikasi, & • intensifikasi pelayanan • Prioritas dan kekhususan wilker • Berdasar kajian
UKP a. Rawat jalan b. Pelayanan gawat darurat c. Pelayanan satu hari (one day care) d. Home care; dan/ atau e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan
KATEGORI PUSKESMAS
KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
PENDEKATAN KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN TERPENCIL/ SANGAT TERPENCIL
Standar Pelayanan Minimal Standar SDM Kesehatan Minimal Standar Alkes – Obat Minimal Standar Sarpras Minimal
NON RAWAT INAP
RAWAT INAP
berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan persyaratan
HARUS SAMA
9
11/3/2016
DUA “SAYAP” PUSKESMAS APBD DAK Fisik DAK Non Fisik JKN
UKP
UKM
1. Pemb. Wawasan kes. 2. Pemberdayaan masy. 3. Pendekatan keluarga
1. 2. 3. 4. 5.
Mengikuti Keluarga Berencana Melaksanaan persalinan di Faskes Memberikan ASI Ekslusif 6 bulan Mengimunisasikan Bayi (dasar lengkap) Memantau Tumbuh Kembang balita
6. 7. 8.
Mengobatkan penderita TB sesuai standart Mengobatkan penderita hipertensi secara teratur Mengobatkan penderita Gangguan Jiwa
9. 10. 11. 12.
TIDAK merokok Menyediakan air bersih Menyediakan jamban keluarga Menjadi peserta JKN
MANAJEMEN PUSKESMAS
Terintegrasi melalui pelaksanaan Manajemen Puskesmas
10
11/3/2016
KEDUDUKAN PUSKESMAS
Dinkes Kab/Kota
Rumah Sakit
Puskesmas
PP 18/2016 TTG PERANGKAT DAERAH - Pasal 43 Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
PENDEKATAN
Dinkes Kab/Kota
Wilayah Puskesmas
FASKES RUJUKAN
Rumah Sakit
Klinik Utama Puskesmas
FASKES PRIMER
Klinik Pratama
dr/drg mandiri
Lab Pustu
Apotik
Pustu
BD
UKBM POSYANDU
Pembinaan/koord Jejaring
POSBINDU
POSKESDES POS MAL DES
Jaringan Rujukan UKP
POS UKK
Rujukan UKM 22
11
11/3/2016
TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PASAL 16 Tenaga Kesehatan SDM PUSKES MAS
• • • • •
Tenaga Non Kesehatan
Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, mempertimbangkan: Jumlah pelayanan Jumlah penduduk dan persebarannya Karakteristik dan luas wilayah kerja Ketersediaan FKTP lainnya di wilayah kerja’ Pembagian waktu kerja
12
11/3/2016
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PASAL 16
Tenaga Kesehatan di Puskesmas (minimal)
• Dokter • Dokter gigi • Perawat • Bidan • Tenaga Kesehatan Masyarakat • Tenaga Kesehatan Lingkungan • Ahli Teknologi Laboratorium Medik • Tenaga Gizi • Tenaga Kefarmasian
Standar Ketenagaan di Puskesmas* NO
Jenis Tenaga
1.
Dokter
1
2
1
2
1
2
2.
Dokter gigi
1
1
1
1
1
1
3.
Perawat
5
8
5
8
5
8
4.
Bidan
4
7
4
7
4
7
5.
Tenaga kesmas
2
2
1
1
1
1
6.
Tenaga kesling
1
1
1
1
1
1
7.
Ahli teknologi lab. medik
1
1
1
1
1
1
8.
Tenaga gizi
1
2
1
2
1
2
9.
Tenaga farmasi
1
2
1
1
1
1
10.
Tenaga administrasi
3
2
2
2
2
2
11.
Pekarya
2
2
1
1
1
1
22
31
19
27
19
27
Jumlah
Puskesmas Perkotaan Non RI RI
Puskesmas Pedesaan Non RI RI
Puskesmas T/ST Non RI RI
* Tenaga kesehatan minimal, belum termasuk di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa
13
11/3/2016
KESIMPULAN
KESIMPULAN 1. Puskesmas merupakan FKTP yang memiliki konsep wilayah kerja dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 2. SDM di Puskesmas minimal terdiri atas 9 jenis tenaga kesehatan agar dapat terselenggara dengan baik. 3. Kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
14
11/3/2016
297
15
