REKOMENDASI KOMISI VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Sanur, 17 Februari 2015 1
KEANGGOTAAN KOMISI VI NO
NAMA
JABATAN
1.
Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D (PENGARAH)
Dirjen Binfar dan Alkes
2
Suprasetyo Budi (KETUA)
Kepala Dinkes Provinsi Kalteng
3
drg. Sari (SEKRETARIS)
Direktur RS Sultan Syarif Muhammad Alkadri Pontianak
3
drg. Kartini R
Direktur BUKD
4
dr. Eka Viora,, Sp.KJ
Direktur Keswa
5
Dra. Engko Sosialine M, Apt
Direktur Oblik
6
M. Taufik S.
Kabag PI Setditjen Binfat
7
Lukas CH
Kasubdit Bumil Dit. Kes. Ibu
8
Sugeng Budi W
Kepala Dinkes Kab. Nganjuk
9
dr. Puji Rusdiah
Kepala Dinkes Kab. Ngawi
10
dr. Fatoni
Kepala Dinlkes Kab. Sumenep
11
dr. W.....
Kepala Dinkes Kota Madiun
12
dr. Lilik
Direktur RSU Balung Jember
KEANGGOTAAN KOMISI VI …(2) NO
NAMA
JABATAN
13
dr. Indah Sri Lestari
Direktur RSU Genteng Banyuwangi
14
dr. Taufiq H
Direktur RSU Blambangan Banyuwangi
15
dr. Djoko S
Direktur RSU Caruban Madiun
16
dr. Endriono S., Sp.PK
Kepala BBLK Surabaya
17
Eny Setyowati, SKM, M.Kes
Sekretaris Dinkes Kota Pontianak
18
drg. Y. Sanpawan
Direktur RSUD Kota Pontianak
19
drg. Cipta Waspada, M.Kes
Kepala Dinkes Kab. Kotabaru
20
Noor Ifansyah, SKM, M.Kes
Kepala Dinkes Kab. Tapin
21
dr. H. Edy Wahyudi
Direktur RSUD H. Boejasin Kab. Tanah Laut
22
Magdanela , SKM
Kasi Penyusunan Prog & Anggaran RSU Datu Sanggul Rantau Kab. Tapin
KEANGGOTAAN KOMISI VI …(3) NO
NAMA
JABATAN
23
Boedi Khuzni
Kabid Yankes Dinkes Kodya Samarinda
24
W.H Agustini
Direktur RSUD Taman Husada Bontang
25
Matius
Sekretaris Dinkes Kab. Berau
26
drg. Bonar B. Sinaga
Kepala Dinkes Kab. Sumba Barat
27
dr. Maria B.S. Nenu
Kepala Dinkes Kab. Sikka
28
Yanson Retta
Kabid Yankes Dinkes Rote Ndao
29
dr. Mariane E. Pani
Direktur RSUD Ende
30
Dominikus Rato, S.Kep., Ns
Kabid Pelayanan RSUD Bajawa
31
H. Azhari
Kepala Dinkes Kota Bima
32
dr. Selvi
Direktur RSUD Sumbawa
33
Erwin HS
Dinkes Kab. Nunukan
KEANGGOTAAN KOMISI VI …(4) NO
NAMA
JABATAN
35
Asik Surya
Kasubdit Malaria
36
Hariyati
Kabid Yankes Dinkes Kab. Kutai Timur
37
Dra. P. Triwulaningsih
Kabid PSDK Dinkes Kota Balikpapan
38
Sri Sedono Iswandi
Kasubbag PP Dinkes Prov Kaltim
39
Nina
Kasubbag PP Dinkes Prov Kalteng
40
Refiandes
Kasubbag Program Setditjen Binfar
41
Nadirah Rahim
Kasubdit Penyediaan Oblik
42
M. Reza
Staf Setditjen Binfar
43
Diar
Kasubdit RSU Publik BUKR
44
Ganda
Kasi Standarisasi BUKD
45
Damiana
Kabid Pelayanan BBLK Surabaya
46
Retna P
Staf BUK Dasar
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMER Isu & Masalah yang Diidentifikasi : A. Regulasi B. Anggaran C. Ketersediaan Sarana-Prasarana D. Ketersediaan Obat E. Peningkatan kualitas F. Sistem Pencatatan dan Pelaporan G. Monitoring dan Evaluasi
NO
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
SOLUSI
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
A
REGULASI
1.
Perlu kejelasan Regulasi pemanfaatan kapitasi pely primer di era JKN
Regulasi diperjelas
-
Pembuat Juknis dan juklak
Pembuat Juknis dan juklak
2.
Belum adanya regulasi implementasi SDM di era JKN di pely pusk
Usulan penambahan tenaga utk pely kesehatan primer
Moratorium tenga pely kesehatan ditiadakan
Advokasi ke pemprop
Advokasi ke pemda kab/kota
3.
Perlu kejelasan pelaksanaan BLUD di Pusk
Peraturan ttg BLUD pusk diperjelas ttg UKM dan SPM serta peran Pemda
Menyusun “BLUD khusus utk pusk” yg menanggani UKP dan UKM serta prog kesehatan
Membina dan mengarahkan sesuai aturan yg ada
Membina dan mengarahkan sesuai aturan yg ada
4.
Perlu kejelasan konsep pelayanan kesehatan primer di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Adanya pedoman ttg konsep pely kesehatan di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Menyusun pedoman ttg konsep pely kesehatan di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Mengkoordinir dan melakukan pembinaan mapping faskes primer
Membuat mapping faskes primer
5.
Belum tegasnya regulasi UKM dan belum optimalnya pembiayaan Prog UKM dari APBD
Adanya regulasi UKM dan persentase jelas utk pembiayaan prog UKM di APBD
Membuat regulasi UKM dan Analisa pembiayaan UKM
Melakukan Advokasi regulasi UKM dan usulan pembiayaan ke pemprop dan DPRD
Melakukan Advokasi regulasi UKM dan usulan ke pembiayaan kab/kota dan DPRD
6
Belum adanya pemanfaatan anggaran desa utk bidang kesehatan
Adanya regulasi pemanfaatan anggaran desa utk bidang kesehatan
Advokasi Kemenkes ke kemendagri/ KPDT
Membuat perenc anggaran utk pemanfaatan anggaran desa dan Advokasi ke pemprop
Membuat perenc anggaran utk pemanfaatan anggaran desa dan Advokasi ke pemprop Advokasi ke kab/kota
C
SDM
7.
Belum maksimalnya kemampuan tenaga pemberi pelayanan di faskes primer dalam peningkatan mutu pely.
Peningkatan kemampuan tenaga pemberi pelayanan di faskes primer
Kebijakan pengembangan Dokter Layanan Primer (DLP) dan pembelajaran jarak jauh utk peningkatan kompetensi asistensi tenaga kesehatan menjadi tenaga kesehtan
Melakukan Mapping dan membuat perencanaan tenaga termasuk tenaga kesehatan Mengoptimalk an bapelkes utk peningkatan SDM
Melakukan Mapping dan membuat perencanaan tenaga termasuk tenaga kesehatan Pendelagasi kewenangan pemberi pely kesehatan di unit pely kab/kota
NO
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
D
SARANA -PRASARANA
8
Belum optimal pemenuhan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yg dimiliki dalam pemberian pely kesehatan
E
KETERSEDIAAN OBAT
9
Belum adanya Regulasi ttg Pengadaan obat JKN di pusk melalui dana kapitasi
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015 SOLUSI
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yg dimiliki dalam pemberian pely kesehatan
Dibuat regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan Membuat mapping /up date data sarana dan prasarana pusk
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan Membuat mapping /up date data sarana dan prasarana pusk
Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pemberian pely kesehatan
Melakukan fasitasi upaya dan penganggaran pemeliharaan sarpras dan alkes melalui kerjasama unit terkait di daerah
Melakukan upaya dan penganggaran pemeliharaan sarpras dan alkes melalui kerjasama unit terkait di daerah
regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota
Sosialisasi Sosialisasi dan regulasi ttg implementasi Pengadaan obat regulasi ttg
NO F
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015 PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Melakukan TOT pendamping dan surveyor
Menyiapkan pre- akreditasi utk pelaksanaan akreditasi pusk dikab/kota dan pelatihan pendamping
Pendampingan pre dan postakreditasi utk pelaksanaan akreditasi pusk dikab/kota
Membuat SP2TP terintegasi
Peningkatan kapasitas SDM SIK
Peningkatan sarana pendukung. Dan kapasitas SDM SIK
PENINGKATAN KUALITAS
10
Belum ada tools nasional untuk proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Tersedianya tools nasional untuk proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
G
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
11
Belum terintegrasi pencatatan pelaporan di pusk
Penguatan Sistem pencatatan pelaporan dan SIK yg terintegrasi secara berjenjang
NO
H 13.
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015 SOLUSI PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Membuat rencana jadwal pelaksanaan Monev terpadu di kab/kota serta target dan melakukan feed back hasil monev terpadu kab/kota
Membuat rencana jadwal pelaksanaan Monev terpadu di kab/kota serta target melakukan feed back hasil monev terpadu pusk di kab/kota
MONITORING DAN EVALUASI Belum adanya Komitmen utk melakukan MONEV terpadu secara rutin dan berkala serta belum adanya feed back hasil monev
adanya Komitmen utk melakukan MONEV terpadu secara rutin, berkala dan melakukan feed back hasil monev
Kebijakan pembinaan manajemen
Rangkuman Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer : 1. Diperlukan Dukungan regulasi : Tentang penyempurnaan pemanfaatan kapitasi JKN, BLUD khusus Puskesmas, kebijakan tentang SDM, kebijakan tentang pelayanan daerah perkotaan /pedesaan /terpencil /sangat terpencil dan Pengelolaan Obat 2. Langkah –langkah yang akan dilakukan dinkes prop dan dinkes Kab/Kota : a.Membuat Road map Prop, Kab/kota utk peningkatan /penguatan pelayanan kesehatan b.Melakukan up date data dasar puskesmas dalam rangka peningkatan / penguatan pelayanan kesehatan c.Mapping FKTP yang akan akreditasi puskesmas d.Peningkatan kemampuan tenaga sesuai kompetensi yang dibutuhkan di faskes primer e.Peningkatan pemanfaatan sarpras dalam pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas f. Mapping pemanfaatan kapitasi JKN di pusk melaporkan hasilnya paling lama sebelum tgl 25 maret 2015 melalui dinkes propinsi
“
SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”
Terima kasih 13
