1 REKOMENDASI KOMISI VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Sanur, 17 Februari2 KEANGGOTAAN KOMISI VI NO NAMA JABATAN 1. Dra. Maura Linda Sitanggang,...
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMER Isu & Masalah yang Diidentifikasi : A. Regulasi B. Anggaran C. Ketersediaan Sarana-Prasarana D. Ketersediaan Obat E. Peningkatan kualitas F. Sistem Pencatatan dan Pelaporan G. Monitoring dan Evaluasi
NO
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
SOLUSI
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
A
REGULASI
1.
Perlu kejelasan Regulasi pemanfaatan kapitasi pely primer di era JKN
Regulasi diperjelas
-
Pembuat Juknis dan juklak
Pembuat Juknis dan juklak
2.
Belum adanya regulasi implementasi SDM di era JKN di pely pusk
Usulan penambahan tenaga utk pely kesehatan primer
Moratorium tenga pely kesehatan ditiadakan
Advokasi ke pemprop
Advokasi ke pemda kab/kota
3.
Perlu kejelasan pelaksanaan BLUD di Pusk
Peraturan ttg BLUD pusk diperjelas ttg UKM dan SPM serta peran Pemda
Menyusun “BLUD khusus utk pusk” yg menanggani UKP dan UKM serta prog kesehatan
Membina dan mengarahkan sesuai aturan yg ada
Membina dan mengarahkan sesuai aturan yg ada
4.
Perlu kejelasan konsep pelayanan kesehatan primer di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Adanya pedoman ttg konsep pely kesehatan di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Menyusun pedoman ttg konsep pely kesehatan di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Mengkoordinir dan melakukan pembinaan mapping faskes primer
Membuat mapping faskes primer
5.
Belum tegasnya regulasi UKM dan belum optimalnya pembiayaan Prog UKM dari APBD
Adanya regulasi UKM dan persentase jelas utk pembiayaan prog UKM di APBD
Membuat regulasi UKM dan Analisa pembiayaan UKM
Melakukan Advokasi regulasi UKM dan usulan pembiayaan ke pemprop dan DPRD
Melakukan Advokasi regulasi UKM dan usulan ke pembiayaan kab/kota dan DPRD
6
Belum adanya pemanfaatan anggaran desa utk bidang kesehatan
Adanya regulasi pemanfaatan anggaran desa utk bidang kesehatan
Advokasi Kemenkes ke kemendagri/ KPDT
Membuat perenc anggaran utk pemanfaatan anggaran desa dan Advokasi ke pemprop
Membuat perenc anggaran utk pemanfaatan anggaran desa dan Advokasi ke pemprop Advokasi ke kab/kota
C
SDM
7.
Belum maksimalnya kemampuan tenaga pemberi pelayanan di faskes primer dalam peningkatan mutu pely.
Peningkatan kemampuan tenaga pemberi pelayanan di faskes primer
Kebijakan pengembangan Dokter Layanan Primer (DLP) dan pembelajaran jarak jauh utk peningkatan kompetensi asistensi tenaga kesehatan menjadi tenaga kesehtan
Melakukan Mapping dan membuat perencanaan tenaga termasuk tenaga kesehatan Mengoptimalk an bapelkes utk peningkatan SDM
Melakukan Mapping dan membuat perencanaan tenaga termasuk tenaga kesehatan Pendelagasi kewenangan pemberi pely kesehatan di unit pely kab/kota
NO
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
D
SARANA -PRASARANA
8
Belum optimal pemenuhan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yg dimiliki dalam pemberian pely kesehatan
E
KETERSEDIAAN OBAT
9
Belum adanya Regulasi ttg Pengadaan obat JKN di pusk melalui dana kapitasi
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015 SOLUSI
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yg dimiliki dalam pemberian pely kesehatan
Dibuat regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan Membuat mapping /up date data sarana dan prasarana pusk
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan Membuat mapping /up date data sarana dan prasarana pusk
Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pemberian pely kesehatan
Melakukan fasitasi upaya dan penganggaran pemeliharaan sarpras dan alkes melalui kerjasama unit terkait di daerah
Melakukan upaya dan penganggaran pemeliharaan sarpras dan alkes melalui kerjasama unit terkait di daerah
regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota
Sosialisasi Sosialisasi dan regulasi ttg implementasi Pengadaan obat regulasi ttg
Pendampingan pre dan postakreditasi utk pelaksanaan akreditasi pusk dikab/kota
Membuat SP2TP terintegasi
Peningkatan kapasitas SDM SIK
Peningkatan sarana pendukung. Dan kapasitas SDM SIK
PENINGKATAN KUALITAS
10
Belum ada tools nasional untuk proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Tersedianya tools nasional untuk proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
G
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
11
Belum terintegrasi pencatatan pelaporan di pusk
Penguatan Sistem pencatatan pelaporan dan SIK yg terintegrasi secara berjenjang
NO
H 13.
ISU/MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015 SOLUSI PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Membuat rencana jadwal pelaksanaan Monev terpadu di kab/kota serta target dan melakukan feed back hasil monev terpadu kab/kota
Membuat rencana jadwal pelaksanaan Monev terpadu di kab/kota serta target melakukan feed back hasil monev terpadu pusk di kab/kota
MONITORING DAN EVALUASI Belum adanya Komitmen utk melakukan MONEV terpadu secara rutin dan berkala serta belum adanya feed back hasil monev
adanya Komitmen utk melakukan MONEV terpadu secara rutin, berkala dan melakukan feed back hasil monev
Kebijakan pembinaan manajemen
Rangkuman Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer : 1. Diperlukan Dukungan regulasi : Tentang penyempurnaan pemanfaatan kapitasi JKN, BLUD khusus Puskesmas, kebijakan tentang SDM, kebijakan tentang pelayanan daerah perkotaan /pedesaan /terpencil /sangat terpencil dan Pengelolaan Obat 2. Langkah –langkah yang akan dilakukan dinkes prop dan dinkes Kab/Kota : a.Membuat Road map Prop, Kab/kota utk peningkatan /penguatan pelayanan kesehatan b.Melakukan up date data dasar puskesmas dalam rangka peningkatan / penguatan pelayanan kesehatan c.Mapping FKTP yang akan akreditasi puskesmas d.Peningkatan kemampuan tenaga sesuai kompetensi yang dibutuhkan di faskes primer e.Peningkatan pemanfaatan sarpras dalam pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas f. Mapping pemanfaatan kapitasi JKN di pusk melaporkan hasilnya paling lama sebelum tgl 25 maret 2015 melalui dinkes propinsi
“
SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”
