HASIL SIDANG KOMISI VI: PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR RAKERKESNAS REGIONAL BARAT 2015
Batam, 6 Maret 2015
KOMISI VI Penanggungjawab
: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua Sidang
: Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung
Sekretaris Sidang
: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Peserta Pusat
: 1. SAM Bid. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi 2. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar 3. Plt. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Sekretariat Ditjen PP dan PL 5. Dit. Bina Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 6. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 7. Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA 8. Pusat Komunikasi Publik
DINKES PROV/KAB/KOTA
RSUD PROV/KAB/KOTA
UPT VERTIKAL
1. Kab. Aceh Jaya
21. Kab. Mukomuko
1. RSUD Nagan Raya
1. KKP Lhoksumawe
2. Kab. Aceh Barat Daya
22. Kab. Seluma
2. RSUD Lukas Kab. Nias Selatan
2. KKP Tj. Balai Karimun Riau
3. Kab. Gayo Lues
23. Kota Bengkulu
3. RSUD Arosuka Kab. Solok
3. Poltekkes Pk. Pinang
4. Kab. Bireuen
24. Kab. Bengkulu Utara
4. RSUD Lubuk Basung
4. RSUP Persahabatan Jakarta
5. Kab. Pakpak Bharat
25. Kota Metro
5. RSU Teluk Kuantan
5. BPFK Jakarta
6. Kab. Samosir
26. Prov. Kep. Bangka Belitung
6. RSUD Sungai Bahar
6. Bapelkes Cikarang
7. Kota Tebing Tinggi
27. Kab. Bangka Selatan
7. RSUD Muara Dua OKUS
7. BB Litbang TOOT Tawangmangu
8. Kab. Tapanuli Tengah
28. Kab. Bintan
8. RSUD Kepahiang
8. Poltekkes Surakarta
9. Kota Binjai
29. Kota Cilegon
9. RSUD Z.A Pagar Alam
10. Kota Solok
30. Kab. Ciamis
10. RSUD Sejiran Setason Banga Barat
11. Kab. Tanah Datar
31. Kab. Pangandaran
11. RSUD Bintan
12. Kab. Sijunjung
32. Kab. Tasikmalaya
12. RSB Jemaja
13. Kab. Kuantan Singingi
33. Kota Bekasi
13. RSU Berkah Pandeglang
14. Kab. Meranti
34. Kab. Subang
14. RSUD Kep. Seribu
15. Kab. Muaro Jambi
35. Prov. Jawa Tengah
15. RSUD Arjawinangun
16. Kota Jambi
36. Kab. Boyolali
16. RSUD Kab. Banjarnegara
17. Kab. Batanghari
37. Kab. Purbalingga
17. RSUD Kab. Magelang
18. Kab. OKU Timur
38. Kab. Magelang
18. RSUD Ambarawa Kab. Semarang
19. Kota Prabumulih
39. Kab. Temanggung
20. Kab. Empat Lawang
40. Kota Magelang
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
• Roadmap / Strategi Penguatan Pelayanan Primer 2015-2019 • Tenaga Kesehatan • Sarana dan Prasarana • Alat Kesehatan • Obat-obatan • Sistem Pencatatan dan Pelaporan • Akreditasi FKTP • Manajemen Puskesmas • Pembinaan dan Pengawasan
HASIL DISKUSI TINDAK LANJUT YG AKAN DILAKUKAN NO . A
ASPEK / PERMASALAHAN
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS .
PROVINSI
WAKTU PELAK S.
PUSAT
ROADMAP / STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN PRIMER 2015-2019 1
Belum optimalnya sosialisasi Permenkes 75/2014 (Puskesmas), Permenkes 5/2014 (Std.Pelayanan Medik di Puskesmas), Permenkes 9/2014 (Klinik), dan Permenkes 24/2014 (RS Pratama)
Meningkatka n sosialisasi Permenkes terkait
Kab/Kota melakukan sosialisasi
2015-...
Menyusun regulasi Perda/Pergub/ Perbup/Perwa l turunannya
2015-...
Melakukan sosialisasi serentak ke Kab/Kota
2015-...
Pusat memberikan sosialisasi ke Provinsi, dengan melibatkan Kemendagri Pusat mencetak Permenkes 75/2014 (Puskesmas) dan beberapa pedoman yg sangat dibutuhkan di puskesmas
TINDAK LANJUT YG AKAN DILAKUKAN NO .
ASPEK / PERMASALAHAN
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS .
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
2 Masih kurangnya koordinasi antar Ditjen dalam penyusunan regulasi Kemenkes
Meningkatk an koordinasi
Meningkat kan koordinasi antar unit utama
3 Belum terpadunya regulasi yg mengatur FKTP (dokter layanan primer, di Puskesmas, Klinik, & RS Pratama) secara keseluruhan, sehingga masih terkotakkotak
Regulasi yg mengatur secara keseluruhan (Permenkes ttg FKTP)
Penyusuna n Permenkes ttg FKTP
4 ANGGARAN: Dana UKM belum optimal
Optimalisasi dana BOK
HASIL DISKUSI TINDAK LANJUT YG AKAN DILAKUKAN NO .
B
ASPEK / PERMASALAHAN
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS. (2015)
PROV.
WAKTU PELAKS. (2015)
PUSAT
SDM / KETENAGAAN Penetapan 1 Kurangnya jenis & jumlah Penambahan 2015-... tenaga di FKTP pemerintah, jenis & jumlah BLUD utk belum sesuai Permenkes tenaga di FKTP puskesmas 75/2014 pemerintah
kualitas 2 Kurangnya distribusi tenaga
dan Meningkatkan kompetensi tenaga dan komitmen pendistribusian tenaga sesuai analisa kebutuhan
Meminta 2015-... komitmen Pemda untuk tidak memindahkan tenaga kesehatan
Pencabutan moratorium PNS nakes Program Nusantara Sehat Standarisasi nakes di FKTP
-Pengaturan 2015-... distribusi nakes antar Kab/Kota
-Uji kompetensi -Diklat
2015-... 2015-...
TINDAK LANJUT YG AKAN DILAKUKAN NO.
B
ASPEK / PERMASALAHAN
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS. (2015)
SDM / KETENAGAAN adanya ketentuan Menetapkan 3 Belum standar penggajian tenaga standar kesehatan di FKTP swasta penggajian nakes
4 Adanya kecenderungan tenaga terampil (D3) menjadi tenaga ahli (S1), tidak ada pengganti tenaga D3 sesuai formasi
Komitmen pimpinan dlm pemberian rekomendasi
PROV.
WAKTU PELAKS. (2015)
Pengaturan 2015-... penggajian nakes sesuai kondisi msgmsg melalui Dewan Pengupahan dan UMPUMR (mis. insentif) -Advokasi kpd 2015-... Pemda utk meregulasi pengembangan kompetensi tenaga -Penerapan 2015-... regulasi / sanksi dlm pengembangan kompetensi (mis. linier)
PUSAT
TINDAK LANJUT YG AKAN DILAKUKAN NO . B
ASPEK / PERMASALAHAN
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS. (2015)
PROV.
WAKTU PELAKS. (2015)
PUSAT
SDM / KETENAGAAN 5 Penerapan ketentuan promosi Advokasi kpd Berpedoman 2015-... dan pola pengembangan karier Pemda ttg kepada UU yg kurang jelas ketentuan 23/2014 promosi & pola pengembangan karier
Berpedoma 2015-... n kepada UU 23/2014
Menyusun ketentuan/pe doman ttg pengembang an karier tenaga kesehatan
TINDAK LANJUT YG AKAN DILAKUKAN NO . C
ASPEK / PERMASALAHAN
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS. (2015)
PROV.
WAKTU PELAKS. (2015)
PUSAT
SARANA PRASARANA Menganalisa 2015-... kebutuhan belum memenuhi standar perencanaan minimal ruang peralatan (Permenkes 75/2014) sesuai dengan & puskesmas kebutuhan sesuai kondisi daerahnya pelayanan Advokasi 2015-... (mengacu kpd kepada BAPPEDA/ Permenkes Pemda 75/2014) dan Meminta 2 Masih ada faskes yg berdiri di Hibah penerbitan komitmen atas tanah desa/masyarakat sertifikat tanah Pemda untuk lokasi faskes tidak memindahkan tenaga kesehatan 1 Masih ada puskesmas yang
Membuat
Mengusulkan ke Kemendagri agar tanah desa yg digunakan utk faskes dikecualikan dari kewajiban membayar (UU Desa)
No.
ASPEK
SOLUSI
TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKSANAKAN KAB/KOTA
D
ALAT KESEHATAN Belum semua puskesmas Dilakukan kalibrasi melaksanakan kalibrasi secara bertahap rutin alkes. Tarif kalibrasi terjangkau (sesuai PP), yang memberatkan adalah biaya perjadin terkait kalibrasi
- Menggunakan dana kapitasi utk kalibrasi rutin - Merencanakan kalibrasi tidak serentak di akhir tahun
Petugas tidak memahami Pelatihan petugas cara penggunaan alkes tertentu
Pelatihan penggunaan alkes tertentu (2015-...) - Pembelian alkes baru disertakan pelatihan (2015...)
USULAN TINDAK LANJUT KE PUSAT
KET
PROVINSI - Menyusun regulasi yg membiayai perjadin BPFK dlm melakukan kalibrasi ke daerah/puskesmas/ RS - Menambah peran swasta utk mendukung peran BPFK - Menambah jumlah BPFK (agar ada di setiap Provinsi)
11
No.
ASPEK
SOLUSI
TINDAK LANJUT YANG AKAN
USULAN TINDAK
DILAKSANAKAN
LANJUT KE PUSAT
KAB/KOTA Ada alkes yg dipesan via Menambah
pilihan
KET
PROVINSI - Menyampaikan
e-catalogue tidak sesuai variasi alkes
LKPP
spesifikasi
memberikan
kpd agar sanksi
kepada penyedia - Mendorong
agar
semua produsen alkes mendaftarkan produknya
ke
e-
catalogue, shg pilihan bertambah
Proses hibah alkes
Percepatan
proses
poskesdes belum selesai
hibah dari Kemenkes
Segera
menyelesaikan
proses
hibah
poskesdes
alkes 12
No.
ASPEK
SOLUSI
TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKSANAKAN
KAB/KOTA E
USULAN TINDAK LANJUT KE PUSAT
KET
PROVINSI
OBAT-OBATAN Menghubungi Penyedia tidak Pemberian sanksi kpd contact center ememenuhi pesanan e- penyedia catalogue obat bila catalogue ada masalah Belum semua puskesmas memiliki apoteker, sehingga menghambat pelayanan obat.
Menghubungi Penegakan sanksi contact center e- kepada penyedia, catalogue obat bila sesuai kontrak ada masalah payung LKPPpenyedia Menggunakan - Melakukan Sosialisasi dari apoteker di Dinas atau pengadaan Kemenkes tentang di puskesmas lainnya, bersumber dana pengadaan obat sesuai keputusan kapitasi sesuai Kepala Dinas Perpres Pengadaan Barang Jasa & SE Mendagri No. 900/2014 tgl 5 Mei 2014
13
TINDAK LANJUT YANG AKAN USULAN TINDAK LANJUT No.
F
ASPEK
SOLUSI
DILAKSANAKAN
KE PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
SISTEM PENCATATAN
Penyediaan
Pelatihan
- Regulasi pemberlakuan
& PELAPORAN
hardware
SDM
SIMPUS / SIKDA generik
SIKDA
secara
generik
termasuk periode update
Belum
ada Penyediaan format
keseragaman format dan
sistem
dan sistem pelaporan pelaporan dari puskesmas (SIK)
yg
seragam
KET
bertahap,
data - Menyusun pedoman SOTK yg seragam
Belum
integrasi Segera
integrasi
Bridging SIKDA generik
SIKDA
generik SIKDA
generik
(SIMPUS) dengan p-care
(SIMPUS) dengan p- dengan p-care care
14
TINDAK LANJUT No.
ASPEK
SOLUSI KAB/KOTA
G
AKREDITASI FKTP Masih minimnya informasi tentang akreditasi FKTP
Sosialisasi Sosialisasi akreditasi akreditasi FKTP FKTP & pelatihannya
Belum semua puskesmas memiliki berkas-berkas terkait akreditasi (mis. izin operasional puskesmas, IMB, AMDAL), terutama utk FKTP yg lama. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan surveyor
USULAN TINDAK LANJUT KE PUSAT
KET
PROVINSI Sosialisasi akreditasi FKTP kpd pemangku kebijakan/SKPD terkait & pelatihannya
Sosialisasi Komisi Akreditasi FKTP Melibatkan provinsi dan kab/kota utk surveyor dan ToT. Sosialisasi akreditasi FKTP
Melengkapi akreditasi ketentuan
berkas Menyesuaikan & sesuai memenuhi kelengkapan berkas akreditasi
Menambah surveyor pendamping
tenaga Menugaskan Pelatihan tenaga dan tenaga terpilih pendamping utk pelatihan tenaga surveyor dan pendamping
ToT tenaga pendamping dan surveyor, pelatihan surveyor. Sertifikat dikeluarkan Komisi Akreditasi FKTP.
15
TINDAK LANJUT No.
ASPEK
SOLUSI
KAB/KOTA H
Menambah pelatihan pembinaan puskesmas bagi SDM Dinkes Kab/Kota Melatih semua kepala puskesmas
Belum diterapkannya manajemen puskesmas sesuai Permenkes terkait
Menerapkan manajemen puskesmas Permenkes
KET
PROVINSI
MANAJEMEN PUSKESMAS Sistem kontrol Mengoptimalkan puskesmas di Dinkes pembinaan Kab/Kota belum optimal manajemen puskesmas
Kurangnya pelatihan SDM Dinkes Kab/Kota ttg pembinaan puskesmas Belum semua kepala puskesmas mengikuti pelatihan manajemen puskesmas
USULAN TINDAK LANJUT KE PUSAT
Mengirim Pelatihan SDM peserta pelatihan Dinkes Kab/Kota utk pembinaan puskesmas Mengusulkan Mengadakan kepala pelatihan bagi puskesmas kepala sebagai peserta puskesmas pelatihan Menerbitkan Membuat edaran Perbup/Perwali kepada Kab/Kota sesuai ttg kewajiban utk kewajiban penerapan penerapan manajemen manajemen puskesmas puskesmas (menindaklanjuti edaran Menkes terkait)
Finalisasi pedoman penguatan pembinaan manajemen puskesmas oleh Dinkes Kab/Kota
Membuat edaran kepada Prov utk kewajiban penerapan manajemen puskesmas (menindaklanjuti Permenkes terkait)
16
TINDAK LANJUT No.
ASPEK
SOLUSI
LANJUT KE PUSAT KAB/KOTA
I
PEMBINAAN
USULAN TINDAK KET
PROVINSI
&
PENGAWASAN Binwas belum berjalan Mengoptimalkan
Menjadwalkan
Finalisasi
secara
binwas
binwas terpadu;
sosialisasi
terpadu/terjadwal
terpadu/terjadwal
tools
pedoman
sesuai pedoman
dapat
penguatan
menggunakan
pembinaan
instrumen PWS
manajemen
binwas
puskesmas
dan
oleh
Dinkes Kab/Kota
17
Rangkuman 1.
Diperlukan sosialisasi dan optimalisasi penerapan Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas melalui pemetaan data dasar Puskesmas disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan dan menyusun Road Map Provinsi/Kab/Kota dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer.
2.
Diperlukan sosialisasi tentang akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan diikuti dengan penetapan dan perencanaan FKTP yang akan diakreditasi.
3.
Diperlukan dukungan regulasi dan penerapannya terhadap FKTP baik pemerintah maupun swasta, BLUD khusus Puskesmas, kebijakan tentang SDM, perencanaan terpadu dan pengadaan obat, integrasi SIKDA generik dengan p-care serta penguatan binwas terpadu.
Melaporkan hasil tindak lanjut melalui Dinas Kesehatan Provinsi selambatlambatnya hari Jum’at, 3 April 2015.
“SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”
Terima kasih
19
