HASIL SIDANG KOMISI III

HASIL SIDANG KOMISI III RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TAHUN

2015

EVALUASI ORGANISASI ESELON II KANTOR PUSAT

ANGGOTA SIDANG KOMISI 

Penanggungjawab

: Drs. Bambang Wijonarko



Ketua

: Aca Mulyana (KNKT)



Sekretaris

: Mutharuddin (Badan Litbang)



Tim Perumus

:

1. Sulis (Ditjen Hubdat) 2. Taufan Rindoyo (Ditjen Hubla) 3. Sukoco (Ditjen Hubud) 4. Untung (Ditjen KA)

5. Rofiq (BPSDMP) 6. Eko ( Puskom) 7. Lina (Pusdatin) 8. Yenessi (Biro Hukum & KSLN ) Setjen) 9. Miswan (Itjen) 

Juru Bicara

: Mutharuddin



Jumlah Peserta

: 151

ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pada struktur organisasi Kementerian Perhubungan masih tertulis Wakil Menteri Perhubungan dihapus.

ORGANISASI SETJEN 

Biro Perencanaan usulan penyempurnaan pada Bagian Perencanaan Tarif dan Pengolahan Data Rancangan menjadi Bagian Perencanaan dan Pengolahan Data

ORGANISASI SETJEN 

Biro Hukum  Usul penyempurnaan Subbagian Peraturan Kepelabuhanan diganti menjadi Subbagian Peraturan Pelayaran  Usul penyempurnaan Subbagian Peraturan Angkutan Udara menjadi Subbagian Peraturan Angkutan Udara dan Pesawat Udara

ORGANISASI SETJEN 

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Usul penyempurnaan:  Bagian Publikasi dan Dokumentasi menjadi Bagian Edukasi Publikasi dan Dokumentasi  Bagian Informasi Publik menjadi Bagian Pengelolaan Informasi Publik  Subbagian above the line menjadi Subbagian Publikasi cetak  Subbagian below the line menjadi Subbagian Media Ruang

ORGANISASI SETJEN 









Subbagian Layanan Informasi Publik menjadi Subbagian Pengaduan Masyarakat Subbagian Analisa Berita dan Opini menjadi Subbagian Analisa Berita dan Opini Publik Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat menjadi Pengelolaan Jejaring Komunikasi Eksternal Subbagian Dokumentasi menjadi Subbagian Edukasi Publikasi Publik dan Pameran Subbagian Pengolahan Informasi menjadi Pengelolaan Data dan Dokumentasi

ORGANISASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT Usul Penyempurnaan:  Direktorat Sarana dan Prasarana digabung  Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan Penyeberangan agar disamakan pada Seksi Penyeberangan Sarana Angkutan Jalan Sehingga menjadi Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan  Subdirektorat Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Subdirektorat Pengujian Kelaikan Sarana

ORGANISASI DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tidak ada perubahan

ORGANISASI DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Tupoksi yang menangani teknologi informasi /TI di Ditjen Perhubungan Udara belum tercantum dalam Struktur Organisasi

ORGANISASI DITJEN PERKERETAAPIAN

Tupoksi yang menangani teknologi informasi /TI di Ditjen Perhubungan Udara belum tercantum dalam Struktur Organisasi

ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL Usul penyempurnaan: Bagian Kepegawaian Hukum dan Tata usaha diubah menjadi Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha (untuk fungsi hukum akan dimasukkan dalam tupoksi masing-masing Inspektur)

ORGANISASI BADAN LITBANG Usul penyempurnaan:  Bagian Kepegawaian dan Bagian Umum agar digabung, sebagai penggantinya dibentuk satu Bagian yang sangat dibutuhkan oleh lembaga  Subbagian Pengembangan Pegawai diubah menjadi Subbagian Pengembangan Pegawai dan Organisasi  Bagian Data dan Informasi diubah menjadi Bagian Data, Sistem Informasi dan Teknologi

ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN Usul penyempurnaan: Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat diubah menjadi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.

ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN LAYANAN DAN PENGENDALIAN TARIF JASA TRANSPORTASI Usul penyempurnaan:  Nomenklatur organisasi diubah menjadi Pusat Pembinaan Pelayanan Jasa, Investasi dan Infrastruktur Transportasi  Bidang Pemberdayaan Lingkungan Transportasi menjadi Bidang pelayanan Jasa dan Pengembangan Infrastruktur Transportasi  Bidang Penataan Pelayanan Jasa Transportasi diubah menjadi Bidang Pelayanan Jasa Transportasi  Bagian Pengendalian Pentarifan menjadi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dampak Lingkungan  Bila dimungkinkan diusulkan perubahan satu eselon III yaitu Bidang Kelayakan Investasi dan Infrastruktur Transportasi

HASIL SIDANG 

Pokok Rekomendasi: Secara umum perlu penyeragaman nomenklatur organisasi yang sama di masing-masing sub sektor  Pada semua sub sektor meskipun nomenklatur informasi teknologi /IT tidak ada kotak khusus, perlu ditampung dalam uraian Tupoksi 



Dalam usulan nomenklatur organisasi Kementerian Perhubungan perlu memperhatikan unsur keselamatan dan pelayanan di dalam uraian tugas dan fungsi.

Yogyakarta, 29 April 2015 Penanggungjawab

Ketua Sidang Komisi I

Drs. Bambang Wijonarko Pembina Tk. I IV/b NIP. 19650408 199003 1 001

Aca Mulyana