HASIL SIDANG KOMISI III
Paradigma Sehat : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Promotif Preventif
Rakerkesnas Regional Timur Makassar, 09 - 12 Maret 2015 1
TIM KOMISI III Pengarah : Pimpinan Sidang : Sekretaris : Pendamping Pusat :
Ka Badan Litbangkes Ka Dinkes Prov. Sulawesi Barat Ka Dinkes Provinsi Gorontalo SKM Bid. Peningkatan Pemerintahan Yang Baik dan RB serta Unit Utama Kemenkes
Anggota: 1. Provinsi Sulawesi Selatan: Kab. Luwu Timur, Kota Makassar, RSUD Haji, RSIA Fatimah, RS dr. Tajuddin Chalid 2. Provinsi Sulawesi Barat: Kab. Mamuju Utara, RSUD Kab. Mamuju Utara, 3. Provinsi Sulawesi Tengah: Kab. Morowali, RSU Kolonodale, RSUD Kab. Morowali 4. Provinsi Sulawesi Tenggara: Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, RSU Kab. Kolaka Utara, RSU Konawe 5. Provinsi Sulawesi Utara: Kab. Minahasa, RSUD Noongan Minahasa, RSUD Sam Ratulangi Tondano Minahasa, RSUP Ratatotok Buyat 6. Provinsi Gorontalo: Kab. Gorontalo Utara, RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe 7. Provinsi Maluku: Kab. Maluku Tenggara 8. Provinsi Maluku Utara: RSU Weda 9. Provinsi Papua: Kab. Mimika, Kab. Mappi, RSUD Kab. Mimika, RSUD Kab. Mappi 10. Provinsi Papua Barat: Kab. Sorong, RSU Kab. Sorong, RSU Kab. Fakfak
PROGRAM INDONESIA SEHAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk semua orang dlm lingkungan hidup yg sehat agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yg optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat, sehingga terwujudnya bangsa yg mandiri, maju dan sejahtera. 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dlm meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya PARADIGMA SEHAT PROGRAM • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Indikator • Kota Sehat • Kecamatan Sehat
PENGUATAN YANKES
PROGRAM • Peningkatan Akses • Peningkatan Mutu Indikator • Jumlah kecamatan yang minimal memiliki 1 Puskesmas terakreditasi • Jumlah Kabupaten/ Kota yang minimal memiliki 1 RSUD yang terakreditasi
JKN
PROGRAM • Benefit • Sistem Pembiayaan : asuransi – Gotong royong • Kendali mutu & biaya • Sasaran : PBI & non PBI
Indikator • Total Coverage
ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1) Komitmen 2) Kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) 3) Mutu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) masih rendah 4) SDM (provider dan masyarakat) 5) Tata kelola pusat-daerah 6) Indikator Renstra
KOMITMEN (1) A. Masalah (1) Belum ada pengaturan yang jelas dan tegas untuk daerah yang tidak menyelenggarakan prom-prev sehingga tidak diprioritaskan dan dianggarkan B. Solusi: Memasukkan prom-prev sebagai salah satu ukuran kinerja pimpinan daerah, antara lain dengan segera melaksanakan SPM di bidang promkes dan pemberdayaan masyarakat C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota : Menerbitkan Perbup/wali ttg pembentukan tim pelaksana terpadu (lintas sektor) untuk promosi paradigma sehat dan pemberdayaan masyarakat dalam waktu 3 bulan/April-Juni 2015 2. Provinsi : Menyusun Pergub ttg tim monev terpadu (lintas sektor) tingkat propinsi tahun 2015 (dalam waktu 4 bulan) 3. Pusat : Menyusun NSPK SPM promkes
KOMITMEN (2) A. Masalah (2) Juknis ttg pemanfaatan anggaran 40% dari dana operasional kapitasi yang dialokasikan untuk prom-prev belum ada. B. Solusi: Diperlukan Juknis ttg anggaran operasional (40% dari kapitasi) agar dialokasikan untuk prom-prev, UKM dan UKP minimal 10% dari anggaran operasional tersebut C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota : Dinkes Kab/kota mengusulkan SK Bupati/Walikota ttg pengaturan pembagian anggaran secara rinci tahun 2015 (2 bulan) 2. Provinsi : Membuat SE Gubernur kepada Bupati/Walikota ttg pengaturan pembagian anggaran tahun 2015 (1 bulan) 3. Pusat : Melakukan revisi Permenkes no.19 dan 28 tahun 2014 dengan terlebih dahulu merevisi Perpres no. 12 tahun ....
KELEMBAGAAN A. Masalah Bila Puskesmas harus mengerjakan prom-prev dan kuratif sekaligus, maka kegiatan prom-prev akan tertinggal B. Solusi 1. Diperkotaan ada 2 bentuk Puskesmas. Yang satu sepenuhnya kuratif rehabilitatif setingkat dengan klinik dalam sistem JKN, satunya lagi melakukan prom-prev 2. Kemungkinan lain adalah kegiatan prom-prev pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh unit di Kantor Kecamatan 3. Prom-prev tetap dilakukan oleh petugas Puskesmas seperti sekarang ini, tetapi dicari upaya agar sumber daya prom-prev dapat ditingkatkan sehingga perhatianya sama besar seperti kuratif C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota : Dinkes mengusulkan ke Bupati/Walikota untuk pengaturan porsi UKM dan UKP tahun 2015 (2 bulan) 2. Provinsi : Memfasilitasi Kab/Kota tahun 2015 (2 bulan) 3. Pusat : Sosialisasi Permenkes no. 75 tahun 2014
MUTU UKBM (1) A. Masalah (1) Upaya prom-prev belum menjadi arus utama (mainstream) upaya kesehatan B. Solusi Pengarusutamaan prom-prev pemberdayaan masyarakat dalam setiap upaya kesehatan C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota : Advokasi kepada eksekutif dan legislatif tahun 2015 (3 bulan) 2. Provinsi : Advokasi kepada eksekutif dan legislatif tahun 2015 (3 bulan) 3. Pusat Advokasi kepada eksekutif dan legislatif
MUTU UKBM (2) A. Masalah (2) Penguatan prom-prev jangka panjang masih kurang mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN 2005-2025 (UU no. 17 tahun 2007) B. Solusi Penguatan UKM dan pemberdayaan masyarakat perlu mengacu pada pendekatan penguatan yang terarah, menyeluruh, saling terkait dan realistis serta didukung dengan sumber daya yang memadai C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota : Memasukkan program penguatan UKM dalam RPJMD tahun 2015 (3 bulan) 2. Provinsi : Memasukkan program penguatan UKM dalam RPJMD tahun 2015 (3 bulan) 3. Pusat : Dalam menyusun NSPK perlu dengan seksama memperhatikan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025
SDM A. Masalah Dari hasil Rifaskes, tenaga promkes di Puskesmas hanya 0,46% dan 1% yang berlatarbelakang pendidikan promkes B. Solusi SDM promkes menjadi standar ketenagaan yang wajib dipenuhi di Puskesmas. C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota : Mengusulkan kebutuhan tenaga jabfung Promkes tahun 2015 (1 bulan) 2. Provinsi : Menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi kebutuhan tenaga jabfung Promkes di Kab/Kota melalui pendidikan, dikalt fungsional, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan tahun 2015-2016 (1 tahun) 3. Pusat : Mengusulkan revisi Permenpan ttg Penyuluh Kesmas menjadi tenaga fungsional promkes dan ilmu perilaku sesuai dengan UU tenaga kesehatan
TATA KELOLA A. Masalah Harmonisasi peran lintas sektor dalam Pokjanal belum optimal B. Solusi Memantapkan peranan lintas sektor dalam Pokjanal C. Rencana Aksi 1. Kab/Kota: Pokjanal menyusun rencana aksi bersama anggota Pokjanal yang lintas sektor tahun 2015 (2 bulan) 2. Provinsi : Melakukan advokasi lintas sektor untuk terlibat dalam Pokjanal di Kab/Kota tahun 2015 (3 bulan) 3. Pusat : Konsolidasi dan membuat NSPK
REKOMENDASI (1) 1. 2.
3. 4.
5.
Pengaturan porsi UKM dan UKP di Puskesmas perkotaan dan pedesaan Pengaturan pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas untuk penguatan prom-prev dan pemberdayaan masyarakat Pengarusutamaan prom-prev dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap upaya kesehatan Penguatan UKM dan pemberdayaan masyarakat mengacu kepada pendekatan penguatan yang terarah, menyeluruh, saling terkait dan realistis, serta didukung oleh sumber daya yang memadai Penerapan Pembangunan Berwawasan Kesehatan – Paradigma Sehat sebagai Investasi berharga Pembangunan SDM Indonesia melalui penerbitan Pergub/Perbup/Perwali, melalui penguatan lintas sektor dengan dukungan legislatif
REKOMENDASI (2) 6.
7. 8. 9.
Penguatan kelembagaan promkes dan pemberdayaan masyarakat, di pemerintah dan masyarakat (Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga aktif, Posyandu dan Tim Pembina UKS) di berbagai jenjang sampai Puskesmas SDM promkes menjadi standar ketenagaan yang wajib dipenuhi di Puskesmas Pemantapan peranan lintas sektor dalam Pokjanal Paradigma sehat secara mendasar adalah cara pandang yang fundamental bahwa pembangunan kesehatan sbg suatu faktor utama dan investasi berharga dalam pembangunan
15
