UKM, PROMOTIF PREVENTIF & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN Oleh : Dr. Bambang Setiaji Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada Pertemuan Badan Litbangkes Jakarta, 19 Mei 2014
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009
RPJMN II 2010-2014
Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
KURATIFREHABILITATIF
RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
PROMOTIF - PREVENTIF
VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
3
ISU STRATEGIS DAN RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019
ISU STRATEGIS Peningkatan Status Kesehatan pada setiap kelompok usia Peningkatkan Status Gizi Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) & Penyehatan lingkungan
Penguatan Sistem Kesehatan Peningkatan Akses Yankes
KEBIJAKAN 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia 2. Meningkatkan akses thd pelayanan gizi masy. 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi, alkes 5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan 6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional 8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia kesehatan 9. Mengembangkan pelayanan kesehatan primer 10.Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas 11.Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan 12.Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
4
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): Upaya Promotif dan Preventif, Pemberdayaan Masyarakat
KERANGKA BERPIKIR UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019 Amanat: • UU No 36 Th 2009 tentang Kesehatan • Perpres 72/2012 SKN
Upaya dan Organisasi Pembangunan Kesehatan di Pusat
Penguatan UKM: promprev dan pemberdayaan masyarakat
UU No 17 Th 2007 tentang RPJPN 20052025
Upaya Percepatan Pembangunan Kesehatan
Amanat: • UU No 40 Th 2004 tentang SJSN • UU No 24 Th 2011 tentang BPJS
Penguatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP): JKN
Upaya dan Organisasi Pembangunan Kesehatan di Daerah
Rancangan UU tentang Pemerintahan Daerah
Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pemerintah Daerah
Peningkatan UKM dan Pemberdayaan Masyarakat
Sehat (70%)
X
Mengeluh Sakit (30%) Selfcare (42%) Yankes (58%)
UKM dan PM • Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat (UKBM, Posyandu, Desa Siaga, UKS, Poskestren, Posbindu PTM, dll) • Penggalangan kemitraan • Peningkatan upaya advokasi • Peningkatan akses komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
Selfcare rasional
Sarana kesehatan
Kualitas yankes
Hambatan/The Bottle Necking dalam UKM, Prom-Prev & Pemberdayaan masyarakat 1. Secara kelembagaan di tingkat Kecamatan yg mengurusi UKM saat ini masih menjadi satu dengan kelembagaan yg mengurusi UKP (Puskesmas) sehingga kurang fokus. 2. UKM merupakan investasi jangka panjang, untuk melihat hasilnya perlu waktu 3. Diberlakukanya JKN FASYANKES akan cenderung konsentrasi pada UKP, dalam hal ini UKM “tidak seksi” 4. Terbatasnya SPATU (Sarana, Prasarana, Alat, Tenaga, Uang) karena UKM tidak menjadi prioritas.
Lanjutan Hambatan/The Bottle Necking 5. Belum didayagunakan model gerakan masyarakat “tokoh kunci” (key persons) mampu mempengaruhi masyarakat, al. tokoh “role model” untuk menggerakkan PHBS (Bupati/ Walikota) pendekatan kultural (tokoh adat) 6. Peran LS yang belum optimal Belum mengarustamakan UKM sebagai urusan kesehatan 7. Puskesmas secara struktural sudah tidak berpihak pada UKM, karena UKP lebih menarik, tidak diuraikan dalam SPM Kab Kota 8. Terbatasnya regulasi di daerah yang terkait kesehatan; peraturan daerah, peraturan kepala daerah (Pergub, Perbub/ Perwali) dll.
Upaya yang perlu dilakukan 1. Penguatan Kelembagaan dan SDM 2. Pendanaan UKM, promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat 3. Penguatan dan Pengembangan UKBM 4. Pengembangan inovasi UKBM dengan replikasi best practice 5. Upaya terobosan baru UKM dalam pelaksanaan JKN 6. Penguatan kemitraan (CSR, public private parthership) 7. Penguatan Sistem informasi yang mendukung UKM 8. Advokasi dan regulasi terkait UKM, Promotifpreventif dan pemberdayaan masyarakat
1 Kelembagaan dan SDM Prom-Prev • Perlu adanya kelembagaan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemberdayaan masyarakat di berbagai tingkatan dengan menggunakan nomenklatur yang sama mulai dari tingkat Pusat (setingkat eselon I) sampai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Puskesmas. • Tenaga UKM (kesling, gizi, promkes dan siskes) masuk sebagai tenaga strategis. Penyediaan dan distribusi tenaga UKM tersebut dalam mendukung upaya promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penempatan di DTPK Catatan : saat ini Pusat Promkes Bekerjasama dengan Pusdiklat Apartur dan Pustekom sedang mengembangan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) tentang Jafung Promkes dan Advokasi
Pendanaan UKM, promotif preventif 2 dan pemberdayaan masyarakat • Dalam UU kesehatan bahwa dana kesehatan APBN minimal 5 %, dan APBD minimal 10% alokasi untuk UKM minimal 50 % • Alokasi dana untuk kegiatan Posyandu dan operasional kader, al. Kab. Cianjur APBD untuk alokasi operasional Posyandu dan kader • Pemanfaatan ADD (alokasi dana desa) yang ada di dalam perencanaan desa • Dukungan CSR/ Public Private Parthership • Sumber lain ; mulai tahun 2014 pajak rokok al. Minimal 50 % untuk kesehatan dan penanganan hukum, sesuai UU no. 28/ 2009
3 Penguatan & Pengembangan UKBM • Pengembangan strata UKBM. Sebagai contoh: posyandu punya strata pratama, madya, pratama dan mandiri. Strata ini diperlukan guna meningkatankan kualitas pelayanan UKBM, karena masing-masing strata mempunyai standar dukungan sumber daya seperti tenaga, sarana dan pendanaan. • Penguatan pembinaan dan fasilitasi UKBM oleh Puskesmas, melalui penguatan supervisi dan peningkatan kapasitas kader UKBM;
• Penguatan peran camat dan perangkatnya dalam pengembangan UKBM; terutama promotif yang sifatnya umum • Pengembangan UKBM jenis seperti: UKBM penanggulangan rokok, UKBM peningkatan kebugaran, UKBM terkait kesehatan jiwa, UKBM terkait pangan jajanan anak sekolah
4 Pengembangan inovasi UKBM dengan replikasi best practice
• Penguatan sistem rujukan ibu hamil. Al. BERLIAN (Bersama Lindungi Ibu dan Anak) di Kab. Bone Bolango, GEGAS (Gugus Tugas) di Kab. Gorontalo dan Rumah Tunggu Persalinan untuk deteksi dini dan percepatan kesigapan tindakan darurat di fasyankes • Peningkatan kesehatan lingkungan. Al. Perbaikan Samijaga melalui WSLIC project, GEMERLAP (Gerakan Menata Rumah, Lingkungan dan Pemukiman Sehat) di Kab. Gorontalo dan pemicuan perubahan perilaku ibu dan tokoh masyarakat untuk ODF
Lanjutan Inovasi Best Practice UKBM • Pencegahan dan pengendalian PTM. Al. Posbindu (Contoh. Kab Padang Panjang), Lansia diintegrasikan dengan program PROLANIS memanfaatkan penggerakan dan kapitasi JKN • Pengembangan role model. Al. “dokter kecil” sebagai role model dalam perilaku sehat anak sekolah. • Sinergisme (Penyatuan) UKBM dg sasaran sama, al. Posyandu, PAUD, BKB mengarah ke integritas kader kesehatan • Gerakan membangun masyarakat PRIMA (Wajo), Gerbangmas (Lumajang)
SIKLUS HIDUP
Kesehatan maternal
UKBM Polindes, Poskesdes, Ponkesdes
Posyandu, Taman Posyandu, Kesehatan PAUD (Pendidikan Anak Usia bayi/ balita Dini) UKS (Upaya Kesehatan Kesehatan usia Sekolah), Dokter Kecil, Palang sekolah Merah Remaja
SIKLUS HIDUP
UKBM Puskesmas Peduli Remaja, Kesehatan usia Palang Merah Remaja, Taruna remaja Husada, Saka Bhakti Husada, Poskestren Pos UKK (Upaya Kesehatan Kesehatan usia Kerja), Posbindu PTM (Penyakit produktif Tidak Menular), UKM/G (Upaya Kesehatan Masjid/Gereja), dll Kesehatan suia Posyandu lansia lanjut
5 Penguatan UKM dalam Pelaksanaan JKN • Mengalokasikan dana dari Kapitasi JKN, al Best Practice Kab. Padang Panjang dalam pencegahan dan pengendalian PTM. Melalui kegiatan Posbindu, Lansia diintegrasikan dengan program PROLANIS memanfaatkan penggerakan dan kapitasi JKN • Edukasi pada Asosiasi Penderita Penyakit Kronis (Perkumpulan Penderita Diabetes, Perhimpunan Stroke, Dll) • Pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN di Faskes, diperkuat edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang upaya promotif-preventif, al. Perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya pola makan dan olah raga
Usulan Penguatan UKM dalam Pelaksanaan JKN berdasarkan life cycle approach Periode Kesehatan maternal Kesehatan bayi/ balita Kesehatan usia sekolah Kesehatan usia remaja
•
• • • • • •
Kesehatan usia kerja/produktif
• • •
Kesehatan usia lanjut
• •
Intervensi Kesehatan reproduksi remaja termasuk keluarga berencana, menunda perkawinan sampai usia >20 tahun Kesehatan maternal khususnya kualitas ditingkatkan Kesehatan reproduksi remaja Kesehatan anak ditambah stimulasi dini perkembangan anak pada seluruh posyandu Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat Mulai dikenalkan kesehatan reproduksi Kesehatan reproduksi remaja termasuk keluarga berencana dan anuran tudan pernikahan sampai > 20 tahun Kesehatan lalu lintas Deteksi dini penyakit tidak menular Perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya pola makan dan olah raga Deteksi dini penyakit tidak menular Pengendalian penyakit tidak menular 19
6 Penguatan UKM melalui Kemitraan • Optimalisasi pemeranan lintas sektor, melalu regulasi di level daerah, Al. Best Practice dari Provinsi Sumatera Barat, yang telah membuat Pergub Sumbar ttg Pendanaan 7500, “ear marking”, bisa direplikasi ke daerah lain • Sosial Responsibility (CSR, PPP) baik institusi perusahaan maupun individual sebagai aktor dan sasaran, misalnya dengan memanfaatkan foundation yang sudah ada contoh Stop TB Foundation (AP), edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan sosial medial al. SMS bunda 20
Lanjutan Penguatan UKM melalui Kemitraan
• Pemberdayaan LSM dan masyarakat untuk menagih janji politik terhadap kesehatan, misalnya “Class Action”, al. Pada saat kampanye Calon Bupati menjanjikan pembanguan kesehatan akan diprioritaskan (masyrakat, LSM menagih janji tersebut) • Pengembangan Role model, contohnya: “tokoh kunci” (key persons) mampu mempengaruhi masyarakat, jajaran petugas kesehatan dan para mitra mulai menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat menjadi contoh masyarakat dalam membudayakan PHBS.
7
Penguatan Sistem informasi yang mendukung UKM • Penggunaan IT Puskesmas dan SMS Gateway yang melibatkan kader kesehatan dan bidan desa untuk koordinasi penguatan provider dan masyarakat • Penggunaan IT antara Bidan Puskesmas, Dinkes dan Rumah Sakit melalui pengembangan Sistem rujukan terpadu untuk mencegah kematian Ibu (peningkatan kualitas ANC, identifikasi faktor risiko, Jejaring komunikasi) 22
8
Advokasi dalam peningkatan UKM, Promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat
• Advokasi kepada pimpinan daerah komitmen pimpinan daerah : – mengimplementasikan peraturan yang sudah ada, al. daerah yang sudah memiliki Perda KTR menerapkanya dengan baik – membuat peraturan di level daerah sesuai kearifan lokal, dalam bentuk Peraturan daerah, Peraturan/ Instruksi Gubernur, Peraturan/ Instruksi Bupati atau Walikota • Advokasi kepada pihak/ kelompok yg mempunyai potensi untuk bermitra dengan pemerintah untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan
9
Penguatan regulasi terkait UKM, Promotif-preventif dan Pemberdayaan Masyarakat
• Penyusunan peraturan (Peraturan Pemerintah, Perpres, Permenkes) yg afirmatif thd program promotif, preventif dan/atau kejelasan pemberdayaan masyarakat terkait dgn SPM kab/kota dan provinsi yg diperkuat Perda masing-masing 1.
RUU Nakes
2.
RPP : Fasyankes, SIKKes, Kesling, RPP Yankestrad, Keswa, beserta peraturan pelaksanaannya
3.
Revisi PP 38 Tahun 2007 beserta lampirannya
4.
Revisi Peraturan Tentang SPM Provinsi dan Kabupaten Kota
5.
Revisi Kepmenkes Kebijakan Dasar Puskesmas (dalam bentuk Peraturan dan memuat hak dan kewajiban nakes)
6.
Permenkes terkait Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 24
LIFE CYCLE APPROACH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN 7. LANSIA
1. IBU HAMIL INTERVENSI
2. BAYI
6. USIA PRODUKTIF
PROMOTIFPREVENTIF; KURATIFREHABILITAT
3. BALITA
5. REMAJA
IF 4. USIA SEKOLAH 26
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN
KURATIFREHABILITATIF
Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
1. IBU HAMIL
Screening bayi baru 2. BAYI lahir Imunisasi, vit A, PMT
PROMOTIF - PREVENTIF
3. BALITA
7. LANSIA
6. USIA PRODUKTI F Kesja
VISI
5. REMAJA Kespro
UKS 4. USIA SEKOLAH
27
Perhatian khusus; - Pendekatan Continuum of Care for life cycles
Lansia Pelayanan bagi anak SMP/A & remaja
PROMOTIF-PREVENTIF
Pelayanan bagi anak SD
Pelayanan bagi balita
Pemeriksaan Kehamilan
1000 hari pertama kehidupan Pelayanan Persalinan, bagi bayi nifas & neonatal
Pelayanan PUS & WUS
• P4K • Buku KIA • ANC terpadu • Kelas Ibu Hamil • Fe & asam folat • Konseling • Pelayanan KB • PMT ibu hamil • TT ibu hamil • PKRT
• Inisiasi Menyusu Dini • Vit K 1 inj • Imunisasi Hep B • Rumah Tunggu • Kemitraan Bidan Dukun • KB pasca persalinan • PONED-PONEK
• Pemantauan pertumbuhan & perkembangan • PMT
• Kualitas • Degenerasi
• Kespro remaja • Konseling: Gizi HIV/AIDS, NAPZA dll • Fe •Penjaringan •Bln Imunisasi Anak Sekolah •Upaya Kes Sklh •PMT
• ASI eksklusif • Imunisasi dasar lengkap • Pemberian makan • Penimbangan • Vit A • MTBS 28
KESEHATAN
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
kemampuan hidup sehat Kemauan bagi setiap orang Meningkatkan kesadaran nana mulyana_Promkes
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya 30
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PUSAT PROMOSI KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
VISI: “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”
NILAI - NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN
Pro Rakyat Responsif Inklusif Efektif Bersih
PROMOSI KESEHATAN Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan serta secara aktif dalam pengembangan UKBM, sesuai sosial budaya setempat dan di dukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Promosi Kesehatan TUGAS : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
FUNGSI : • Perumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan • Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan • Pembinaan advokasi dan kemitraan kesehatan • Pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan • Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan • Pelaksanaan administrasi pusat
1. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA PUSAT PROMOSI KESEHATAN dr. Lily S. Sulistyowati, MM KEPALA BAGIAN TATA USAHA Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI Irmawati Pasaribu, SE, MSi
KEPALA BIDANG ADVOKASI DAN KEMITRAAN Dr. Drs. Nana Mulyana, SKM, M.Kes
KEPALA SUBBIDANG ADVOKASI Andi Sari Bunga Untung, SKM, MSc.PH
KEPALA SUBBIDANG KEMITRAAN Theresia Irawati, SKM, M.Kes
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN Muhani, SKM, MKM
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Marsuli, S.Sos, M.Kes
KEPALA BIDANG METODE DAN TEKNOLOGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN Dra. Herawati, MA
KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Drg. Marlina Ginting, M.Kes
KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN METODE Tumpal P. Hendriyanto, S.Kom, MSc.PH
KEPALA SUBBIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT Ir. Dina Agoes Soelistijani, M.Kes
KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI Bagus Satrio Utomo, S.Kom, MKM
OTTAWA CHARTER 1986 1. Build Healthy Public Policy (Mengembangkan Kebijakan Publik Berwawasan Sehat ) 2. Supportive Environment (Menciptakan Lingkungan yang Mendukung)
3. Strengthening Community Action (Memperkuat Aksi/Gerakan Masyarakat) 4. Develop Personal Skills (Pengembangan Keterampilan Perorangan) 5. Reorient Health Services (Reorientasi Sistem Pelayanan Kesehatan)
37
STRATEGI PROMOSI KESEHATAN • Advokasi (advocacy): kebijakan sehat • Bina Suasana (social support): menciptakan suasana yang kondusif
• Gerakan Pemberdayaan Masyarakat (empowerment) : peningkatan kemampuan masyarakat dilandasi: Kemitraan
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I
RPJMN II
RPJMN III
RPJMN IV
2005 -2009
2010 -2014
2015 -2019
2020 -2024
UPAYA KURATIF
UPAYA PROMOTIF, REVENTIF
VISI MASYARAKAT YG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat •
Masih belum banyak dibuat kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
•
Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
•
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat
•
Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik.
•
Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan • Meningkatkan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan • Menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung PHBS • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKBM • Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan 40
ISU STRATEGIS RPJMN 2015-2019 1. 2. 3. 4.
Peningkatan Status Kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia (GIKIA) - 5 Perbaikan status gizi masyarakat (GIKIA) - 5 Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan (P2PL) - 5 Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan (YANFAR)
5. Peningkatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (SETJEN) 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (SETJEN) - 5 Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (PPSDM) - 5 Penguatan Manajemen dan sistem informasi (SETJEN) - 5 Peningkatan efktifitas Pembiayaan Kesehatan (SETJEN) - 5 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas (BUK) - 5 Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas (BUK) - 5 41
Arah Kebijakan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Strategi
Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan, termasuk pengembangan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik Penggalangan kemitraan dengan LP/LS, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha Penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan individu Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pencegahan di pelayanan kesehatan; termasuk peningkatan SDM kesehatan dalam pelayanan promotif Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat
Indikator Output: Jumlah kebijakan Jumlah mitra Jumlah model Jumlah KIE Jumlah kelompok kerja operasional/forum Out Come/Impac: • PHBS RT • UKBM Aktif
42
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT AKI, AKB, Perilaku Sehat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Keshatan
KEBIJAKAN
Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Sehat
OUTPUT
IKK
IKU
ISU
Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
Jumlah Kebijakan yang berwawasan Kesehatan
Kebijakan Publik Berwawasan Kesehaan dalam peningkatan Perilaku Sehat
Jumlah Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan
Kemitraan dengan Dunia Usaha/Swasta/IN GO dan Piihak lain dalam peningkatan Perilaku Sehat
Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan pihak lain dalam peningkatan Perilaku Sehat
Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level Provinsi dan Kab/Kota
Kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan Perilaku Sehat
Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan
Model Intervensi Promosi Kesehatan
Jumlah tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat
Tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat
TARGET IKK RPJMN PUSAT PROMOSI KESEHATAN Target IKU
IKK 2015 2016
Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
2017
2018 2019
Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan
3
3
3
3
3
Jumlah Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan
5
5
5
5
5
Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan
1
1
1
1
1
Jumlah tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat
10
10
10
10
10
Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan
30
30
30
30
30
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR •
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat oleh pusat yang dibuat oleh sektoral K/L berupa Peraturan Presiden, Kebijakan Kementerian yang mendukung kesehatan. Catatan : Kebijakan Nasional ini dioperasionalkan dengan peraturan daerah (provinsi dan kab/kota)
•
Jumlah mitra yang mendukung pembangunan kesehatan adalah jumlah kerjasama yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta/INGO dan pihak lain di lingkup kerjanya nasional. Catatan : provinsi dan kab/kota menggalang kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta/NGO dan pihak lain di lingkup kerjanya provinsi dan kab/kota.
•
Jumlah model intervensi promosi kesehatan adalah jumlah pengembangan konsep model intervensi promosi kesehatan Catatan : provinsi dan kab/kota mengimplemantasi model intervensi promosi kesehatan, baik yang dikembangkan pusat maupun daerah.
•
Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat adalah jumlah pesan kesehatan prioritas yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran. Catatan : provinsi dan kab/kota melakukan Kampanye Kesehatan melalui berbagai saluran di provinsi dan kab/kota.
•
Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan adalah jumlah kelompok kerja operasional UKBM (desa dan kelurahan siaga aktif/Posyandu) atau forum peduli kesehatan di level pusat, provinsi dan kab/kota.
KESEPAKATAN RENCANA AKSI PERTEMUAN RAKONTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014 Berdasarkan isu dan masukan dari narasumber, telah dirumuskan rencana aksi melalui proses diskusi kelompok sebagai berikut: 1. Peningkatan advokasi dan kemitraan, meliputi: a) b) c) d) e) f)
g) h)
Pemetaan kebijakan / regulasi (berbentuk: Perda, Pergub, Perwali, Perbub) terkait kesehatan yang sudah ada maupun regulasi yang diperlukan. Upaya mendorong lahirnya peraturan (berbentuk: Perda, Pergub, Perwali, Perbub) yang terkait dengan masalah kesehatan prioritas terkait KTR, kesehatan ibu dan anak, Gizi, program prioritas kesehatan lain. Penguatan implementasi peraturan yang sudah ada, al. Perda KTR , ASI Eksklusif sudah ada tetapi pelaksanaanya belum berjalan dengan baik. Advokasi dalam upaya penguatan kelembagaan, ketenagaan dan pendanaan untuk promosi kesehatan di Provinsi, kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan. Advokasi pemanfaatan pajak rokok untuk kesehatan kepada Bappeda dan Dispenda. Mengoptimalkan potensi dunia usaha melalui: CSR, Public Private Parthership, baik secara institusi perusahaan maupun individual sebagai aktor dalam kegiatan UKM, promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat. Mendayagunakan potensi lain yaitu ; lembaga masyarakat, institusi pendidikan dalam mendukung kegiatan UKM, promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat. Menindaklanjuti MoU yang telah dilakukan Kemenkes dengan dunia usaha dan Ormas di daerah masingmasing.
KESEPAKATAN RENCANA AKSI PERTEMUAN RAKONTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014 Berdasarkan isu dan masukan dari narasumber, telah dirumuskan rencana aksi melalui proses diskusi kelompok sebagai berikut: 2. Pengembangan inovasi UKBM dan intensitas KIE: a) b)
c) d) e) f) g) h)
Upaya memperkuat UKBM yang ada di Kab/kota (forum / peduli kesehatan), UKBM di kec. (kelompok peduli kes, dll), UKBM di desa al Posyandu, Saka Bhakti Husada (SBH), dll. Mengembangkan inovasi UKBM, replikasi best practice disesuaikan dengan potensi daerah, dan perlu mengembangkan UKBM; pengendalian dampak rokok, menjaga kebugaran, kesehatan jiwa, kelompok remaja, pekerja, termasuk pemanfaatan media sosial al. SMS Gateway, dll. Penguatan UKM dalam pelaksanaan JKN, al; mengalokasikan dana dari kapitasi untuk UKM, dll. Memanfaatkan tokoh kunci sebagai role model dan asosiasi penderita penyakit kronis (misalnya perkumpulan diabet) UKM dan prom-prev Mendorong fasyankes meningkatkan keg prom-prev kepada peserta JKN dan keluarganya Menggalakan bulan promosi kesehatan, dikaitkan dengan hari-hari nasional dan hari kesehatan. Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan melalui media massa (cetak, elektronik, media sosial) Melakukan replikasi best practice disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing, antara lain : UKBM kesehatan Jiwa, Forum Dai Kesehatan, Forum lembaga adat, Forum agama/ forum pesantren, Memanfaatkan media sosial dengan melibatkan kader, pengintegrasian program UKBM, UKBM kesehatan kerja, desa binaan kesehatan (Gerbang Emas, Gerakan menatata rumah lingkungan dan pekarangan/ Gemerlap), desa siaga Belian/bersama lindungan ibu dan anak, UKBM remaja, UKBM lansia, dll
KESEPAKATAN RENCANA AKSI PERTEMUAN RAKONTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014 Berdasarkan isu dan masukan dari narasumber, telah dirumuskan rencana aksi melalui proses diskusi kelompok sebagai berikut: 3. Kelembagaan, SDM dan pembiayaan a) Penguatan Kelembagaan, yaitu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota: Mengupayakan struktur minimal eselon III dengan nomenklatur promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat , di fasilitas pelayanan kesehatan; adanya Penanggung Jawab Promkes / Jabatan Fungsional PKM di Puskesmas. b) Upaya Peningkatan SDM UKM melalui pendidikan dan pelatihan, menerapkan Kepmenpan nomor 58 tahun 2000, menerapkan standar / pedoman ketenagaan c) Peningkatan dukungan pembiayaan ; Identifikasi Sumber pembiayaan APBD provinsi, DBHCT, Pajak Rokok dan CSR, kapitasi JKN, dan sumber dana lain
