HASIL SIDANG KOMISI III Paradigma Sehat: Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam Upaya Promotif dan Preventif Mulai Dari Pinggir ke Tengah
PROGRAM INDONESIA SEHAT Paradigma Sehat Program • Pengarusutama an kesehatan dalam pembangunan • Promotif Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu
Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS
2
Tim Komisi III • Pengarah : 1. Ka Badan Litbangkes 2. SAM Bid. Pembiayaan & Pemberdayaan Masy • Pimpinan Sidang: Ka Dinkes Prov. Bali • Sekretaris: Ka Dinkes Prov. Kalimantan Barat • Pemdamping Pusat: Unit Utama Kementerian Kesehatan • Anggota: 1. Dinkes Prov/Kab/Kota Jatim, DIY, Bali, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, NTB, NTT, Kaltara 2. RSUD Prov/Kab/Kota Jatim, Bali, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, NTB, NTT, Kaltara 3. UPT Vertikal: Balai Pengamanan Faskes SBY, KKP Balik Papan, Loka Pengamanan Faskes Banjabaru, KKP Banjarmasin, Loka Litbang P2B2 Tanah bumbu
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009
RPJMN II 2010-2014
Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
KURATIFREHABILITATIF
RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
PROMOTIF - PREVENTIF
VISI: Terwujudnya Indonesia yg berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
4
Mandiri ekonomi; Berdaulat politik; Berkepribadian dlm budaya
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
JKN
Pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif preventif
• PUSKESMAS Fungsi UKM (penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat) • RS melaksanakan PKRS • Nusantara Sehat
Lingkup Bahasan 1. Mendorong Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk pemanfaatan Dana Desa minimal 10% untuk pengembangan UKBM. Menu kegiatan UKBM yang didanai dari Dana Desa antara lain: Operasional kegiatan, refreshing kader, pengadaan sarana dan prasarana UKBM, pemberian insentif/reward kader (tidak duplikasi dengan sumber dana lain), pengembangan program inovatif yang mendukung keaktifan UKBM; 2. Mendorong Pemerintah Provinsi/Kab/Kota untuk membuat kebijakan berwawasan kesehatan;
Lingkup Bahasan 3. Penguatan kapasitas sumberdaya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi: SDM, sarana dan prasarana, sumber dana dan kegiatan di Puskesmas dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penggerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan 4. Mendorong keaktifan pokjanal/forum/kelompok peduli kesehatan di Provinsi, Kab./Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; 5. Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui UKBM. 6. Penguatan kapasitas RS dalam pengelolaan PKRS
TOPIK BAHASAN NO
ISU
TARGET
1
KELEMBAGAAN • Struktur Organisasi Promosi Kesehatan harus DAN SUMBER diimplementasikan maksimal tahun 2017 DAYA • Target pemenuhan SDM Promkes (minimal 1 tenaga di tiap puskesmas) mulai dari pinggir ke tengah maksimal diselesaikan tahun 2019.
2
TATA KELOLA
Mendorong semua desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan siaga aktif mandiri dari pinggir ke tengah maksimal tahun 2017
3
KOMITMEN
Ada regulasi (Perda, Perbup/Perwali/Pergub, SE, Instruksi) yang mendukung program prioritas kesehatan di daerah
KELEMBAGAAN • Masalah (1) Belum ada kesinambungan struktur mulai dari pusat sampai ke kab yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan • Solusi: Regulasi SOTK khusus promkes dari pusat sampai puskesmas a) Kab/Kota - Advokasi ke bupati/walikota & DPRD bahwa perlu ada kelembagaan yg menangani pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - Siapkan naskah akademik berbasis bukti dlm rangka penyusunan Perda b) Provinsi - Advokasi ke Gubernur, Setda dan DPR bahwa perlu ada kelembagaan yang menangani pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - Siapkan naskah akademik berbasis bukti dlm rangka penyusunan Perda c) Pusat - Melanjuti UU 23, menjadikan perubahan PP 38 & 40 sbg momentum. - Dilanjutkan dengan Permenkes ttg Juklak - Surat Edaran Menkes ttg Tindak Lanjut Berbagai Peraturan Perundangundangan Pemberdayaan Masyarakat
KELEMBAGAAN • Masalah (2) Fungsi UKM di Puskesmas belum maksimal • Solusi: Revitalisasi fungsi UKM di Puskesmas a) Kab/Kota - Sosialisasi dan advokasi Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas ke Bupati/Walikota b) Provinsi - Sosialisasi dan advokasi Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas ke Gubernur c) Pusat - Advokasi ttg Permenkes 75/2014 oleh Tim Binwil Pusat ke Pemprov
KELEMBAGAAN • Masalah (3) UKBM yang ada belum optimal • Solusi: Integrasi lintas program dan lintas sektor a) Kab/Kota - Penguatan Pokja UKBM melalui advokasi ke bupati untuk mengaktifkan kembali Pokjanal b) Provinsi - Penguatan Pokja UKBM melalui advokasi ke gubernur untuk mengaktifkan kembali Pokjanal c) Pusat - Memperbaharui SKB sesuai kabinet kerja (Kemenkes, Kemendagri dan Kementerian Pemerintahan Desa, PDT dan Transmigrasi) - Membuat SKB baru tentang pendanaannya
SUMBER DAYA • Masalah (1) Blm ada prodi promkes di poltekkes (Diploma) • Solusi: Pembukaan prodi promkes di Poltekkes a) Kab/Kota - Sosialisasi tentang prodi promkes di poltekkes - Merencanakan formasi dan kebutuhan anggarannya b) Provinsi - Sosialisasi tentang prodi promkes di poltekkes - Merencanakan formasi dan kebutuhan anggarannya c) Pusat - Agustus 2015 akan keluar ijin di 7 poltekkes di 7 provinsi dan di Semester I tahun 2016 sudah mulai perkuliahan. (Poltekkes Tasikmalaya, Bandung, Manado, Samarinda, Bengkulu, Tanjung Karang dan Malang).
SUMBER DAYA • Masalah (2) Diklat jabfung (PKM) masih kurang • Solusi: Inventarisasi & mengusulkan SDM yang berminat menjadi jabfung promkes a) Kab/Kota - Sosialisasi ttg tugas, fungsi, hak, kewajiban jabfung promkes - Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan jabfung promkes b) Provinsi - Sosialisasi ttg tugas, fungsi, hak, kewajiban jabfung promkes - Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan jabfung promkes c) Pusat - Mengkoordinir provinsi dalam pelaksanaan pelatihan jabfung - Mempercepat pelaksanaan PJJ jabfung promkes - PPKMI (organisasi profesi) membantu memfasilitasi pelaksanaan diklat jabfung promkes secara mandiri bekerjasama dengan pusdiklatbapelkes
SUMBER DAYA • Masalah (3) Belum ada formasi tenaga promkes di kab/kota • Solusi: Pengalokasian formasi tenaga promkes di semua puskesmas a) Kab/Kota - Advokasi ke Bupati/Walikota dan menyusun perencanaan kebutuhan formasi - Mengusulkan kebutuhan formasi tenaga promkes ke BKD b) Provinsi - Advokasi ke Gubernur dan menyusun perencanaan kebutuhan formasi - Mengalokasikan anggaran dan menyelenggarakan diklat dan PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) untuk peningkatan kompetensi tenaga promkes c) Pusat - Advokasi ke Kemenpan&RB ttg formasi khusus tenaga promkes
SUMBER DAYA • Masalah (4) Pemanfaatan tenaga promkes tidak sesuai dengan kompetensinya • Solusi: Pendayagunaan tenaga promkes sesuai kompetensi a) Kab/Kota - Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga promkes melalui diklat dan PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) - Pemberian reward untuk tenaga promkes berprestasi b) Provinsi - Komitmen pimpinan untuk mendayagunakan tenaga yang sudah dilatih jabfung minimal 2 tahun - Pemberian reward untuk tenaga promkes berprestasi c) Pusat - Segera meluncurkan pelaksanaan PJJ advokasi - Pemberian reward untuk tenaga promkes berprestasi
SUMBER DAYA • Masalah (5)
Tenaga khusus promkes di puskesmas belum terpenuhi di seluruh puskesmas • Solusi: Pemenuhan di seluruh puskesmas ditargetkan maksimal pada tahun 2019 a) Kab/Kota
- Komitmen pimpinan untuk mendayagunakan tenaga yang sudah dilatih jabfung minimal 2 tahun b) Provinsi
- Komitmen pimpinan untuk mendayagunakan tenaga yang sudah dilatih jabfung minimal 2 tahun c) Pusat
- Penguatan melalui Nusantara Sehat
SUMBER DAYA • Masalah (6) - Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat belum memadai - Belum ada standar pembiayaan UKM • Solusi: Revisi Permenkes 19/2014 & Permenkes 28/2014 a) Kab/Kota - SE/Perbub/Perwali ttg penggunaan dana desa sesuai PP 43/2014 - Pendampingan Kab/Kota saat penyusunan RAPB desa mll puskesmas - Pemanfaatan penggunaan pajak rokok untuk promosi kesehatan b) Provinsi - SE/Pergub ttg penggunaan dana desa sesuai dengan PP 43/2014 - Pemanfaatan penggunaan pajak rokok untuk promosi kesehatan c) Pusat - Memasukkan unsur UKM dlm revisi Permenkes 19/2014 serta Permenkes 28/2014 - Menyusun costing UKM sbg dasar perhitungan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat terutama dalam pemenuhan SPM - SEB Menkes, Menkeu dan Mendagri ttg pedoman pemanfaatan pajak rokok untuk bid. Kesehatan
SUMBER DAYA • Masalah (7)
Media promosi dan pemasaran belum optimal • Solusi: Memanfaatkan media spesifik lokal a) Kab/Kota
- Identifikasi media spesifik di daerah sebagai media promosi yang efektif b) Provinsi
- Identifikasi media spesifik di daerah sebagai media promosi yang efektif c) Pusat
- Membuat prototype media promosi yang efektif dan generik
SUMBER DAYA • Masalah (8) Kemitraan • Solusi: Menjalin kerjasama dengan mitra potensial yang sudah diidentifikasi oleh Pusat dan kemitraan diarahkan ke promkes jangan hanya kuratif a) Kab/Kota - Menjalin kerjasama dengan mitra potensial (sudah diidentifikasi oleh Pusat) melalui MoU dan kemitraan diarahkan ke promkes jangan hanya kuratif b) Provinsi - Menjalin kerjasama dengan mitra potensial (sudah diidentifikasi oleh Pusat) melalui MoU dan kemitraan diarahkan ke promkes jangan hanya kuratif c) Pusat - Memfasilitasi dan inisiasi proses kerjasama untuk penguatan
TATA KELOLA • Masalah (1) Sasaran belum fokus • Solusi: Sasaran ke life cycle dgn prioritas ke permasalahan di daerah sesuai dengan kemampuan anggaran, SDM, dll a) Kab/Kota - Identifikasi permasalahan dan sasaran di daerah masingmasing - Menentukan prioritas sasaran berdasarkan masalah di daerah b) Provinsi - Identifikasi permasalahan dan sasaran di daerah masingmasing - Menentukan prioritas sasaran berdasarkan masalah di daerah c) Pusat - Sinergi dengan unit lain untuk melakukan sosialisasi kebijakan dan hasil2 analisis/kajian program.
TATA KELOLA • Masalah (2) Mobilisasi peran lintas sektor masih kurang • Solusi: Menjadikan desa siaga sebagai wadah peran serta lintas sektor (Pemerintah, Masyarakat, Swasta) a) Kab/Kota - Koordinasi dengan SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor lainnya b) Provinsi - Koordinasi dengan SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor lainnya c) Pusat - Koordinasi dengan Kementerian lain, Masyarakat dan Swasta
TATA KELOLA • Masalah (3) Belum banyak dikembangkan model pemberdayaan masyarakat • Solusi: Mengembangkan dan meng-ekspos model pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif a) Kab/Kota - Membuat model pemberdayaan masyarakat sesuai spesifik lokal b) Provinsi - Membuat model pemberdayaan masyarakat sesuai spesifik lokal c) Pusat - Membuat prototype panduan/pedoman model pemberdayaan masyarakat
TATA KELOLA • Masalah (4) Kapasitas RS dalam pengelolaan PKRS belum optimal • Solusi: RS melaksanakan PKRS sesuai standar a) Kab/Kota - Mendorong RS agar ada unit yang mengelola promotif preventif (SDM, unit dan mekanisme pengelolaan PKRS) - Membina dan mengawasi pelaksanaan PKRS b) Provinsi - Mendorong RS agar ada unit yang mengelola promotif preventif (SDM, unit dan mekanisme pengelolaan PKRS) - Membina dan mengawasi pelaksanaan PKRS c) Pusat - Menetapkan PKRS sebagai salah satu komponen akreditasi RS
KOMITMEN • Masalah (1) Pemberdayaan masyarakat belum menjadi isu utama dalam pembangunan kesehatan • Solusi: Menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai isu utama a) Prov & Kab/Kota - Harmonisasi data status kesehatan sebagai alat advokasi - Menjadikan program pemberdayaan masyarakat sbg program unggulan dalam mendukung progam kes lainnya - Advokasi ke eksekutif dan legislatif di daerah agar mempunyai komitmen model pemberdayaan masyarakat b) Pusat - Advokasi ke legislatif dan eksekutif dengan tim advokasi melibatkan pihak non kemenkes yang kompeten - Meng-ekspos benefit pemberdayaan masyarakat bid. kesehatan ke bidang lain. (contoh: benefit ekonomi dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat)
KOMITMEN • Masalah (2) Regulasi/kebijakan lintas sektor yang mendukung program kesehatan di daerah masih kurang • Solusi: Adanya regulasi (Perda, Perbup/Perwali/Pergub, SE, Instruksi) yang mendukung program prioritas kesehatan di daerah a) Kab/Kota - Mendorong terbitnya peraturan yang mendukung program prioritas ttg promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah b) Provinsi - Mendorong terbitnya peraturan yang mendukung program prioritas ttg promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah c) Pusat - Mendorong terbitnya 3 kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (PP/ Perpres/Permen/SE Menteri/Instruksi Menteri)
KOMITMEN • Masalah (3) Terbatasnya dana untuk mendukung program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mmasyarakat • Solusi: Pemanfaatan Dana Desa perlu diupayakan, min 10% penggunaannya untuk upaya kesehatan bersumber daya masy (UKBM) a) Kab/Kota - Menyiapkan data dukung untuk advokasi - Advokasi agar bupati/walikota berkomitmen (dalam bentuk Pergub/Perwali) mengalokasikan min. 10% dana desa untuk kesehatan mengacu ke PP 43/2014 b) Provinsi - Advokasi ke kab/kota agar mengalokasikan dana desa untuk promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai PP 43/2014 - Melakukan bimbingan dan monev ke kab/kota c) Pusat - Himbauan dari Menkes ke Gubernur tembusan Kemendagri serta Kemen Desa, PDT dan Trans untuk alokasi dana mengacu ke PP 43/2014
Terima Kasih Salam Sehat
