HASIL SIDANG KOMISI V PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009 PUSDIKLAT PEGAWAI DEPDIKNAS, SAWANGAN, DEPOK TANGGAL 23 – 25 FEBRUARI 2009
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2009 0
HASIL SIDANG KOMISI V A. Topik Bahasan
: Peningkatan Pelayanan Pendidikan Nonformal dan Informal
B. Anggota
: 106 orang
C. Tim Perumus 1. Ketua
: : Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) : Gutama, Sekretaris Ditjen PNFI : 1. Sudjarwo S., Direktur Pendidikan Anak Usia Dini 2. Triyadi, Direktur Pendidikan Kesetaraan. 3. Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Masyarakat. 4. Wartanto, Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 5. Ade Kusmiadi, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional 2, Semarang. 6. Salamun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 7. Riyadi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. 8. Mastur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 9. Sufyarma Marsidin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam
2. Sekretaris 3. Anggota
D. Materi Diskusi
: 1. Paparan Menteri Pendidikan Nasional pada Rembuk Nasional 2009 2. Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal pada Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009 3. Matrik topik bahasan Sidang Komisi V Rembuk Nasional Pendidikan, meliputi program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat, pembinaan kursus dan kelembagaan. 4. Laporan Evaluasi Program dan Capaian Target Kinerja Pembangunan Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2008
E. Kesimpulan Hasil Diskusi dan Rekomendasi Berdasarkan diskusi sidang Komisi V Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009 dengan topik bahasan: Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1
Nonformal dan Informal, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut: 1. Umum a. Terdapat perbedaan data PNFI yang cukup tajam, yang dikeluarkan oleh BPS, Depdiknas, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota. Rekomendasi: 1) Tahun 2009, Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi data PNFI dengan Ditjen PNFI, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2) Tahun 2010, Depdiknas agar melakukan sensus pendidikan sebagai basis program 2010 - 2014 b. Sebagian besar satuan PNFI belum memenuhi standar pelayanan minimal. Rekomendasi: 1) Melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada satuan PNFI agar memenuhi standar pelayanan minimal 2) Mempercepat akreditasi satuan PNFI minimal mencapai 50% pada tahun 2014. c. Kuantitas, kualitas, dan tingkat kesejahteraan tutor/pendidik PNFI masih belum memadai. Rekomendasi: 1) Mengoptimalkan peranserta guru dan masyarakat yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan program PNFI 2) Memperbanyak pelatihan dan magang berbasis kompetensi bagi tutor/pendidik PNFI. 3) Menyediakan modul/pedoman/panduan bagi tutor/pendidik PNFI 4) Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan kepada tutor/pendidik PNFI, baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota. d. Sebagian besar program pembelajaran PNFI kekurangan modul/ bahan belajar dan sarana/fasilitas pembelajaran yang diperlukan. Rekomendasi: 1) Menyediakan modul/bahan belajar yang murah dan bermutu, serta merintis e-book (buku elektronik) PNFI melalui Jardiknas. 2) Melakukan revitalisasi fasilitas pembelajaran PNFI secara bertahap sesuai dengan standar yang ditetapkan BSNP. 2. Khusus a. Pendidikan Anak Usia Dini 1) Masih terbatasnya satuan PAUD yang memenuhi standar dan dapat dijadikan acuan masyarakat Rekomendasi: 2
Memperbanyak satuan PAUD percontohan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan 2) Masih terbatasnya akses pelayanan PAUD di tingkat desa dan daerah terpencil Rekomendasi: Melakukan diversifikasi layanan PAUD sesuai dengan kondisi lokal. b. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) 1) Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) belum sepenuhnya memenuhi standar Rekomendasi: Meningkatkan kapasitas penyelenggara program pendidikan kesetaraan secara bertahap dan berkelanjutan 2) Masih adanya kelompok marginal yang belum memperoleh pelayanan pendidikan kesetaraan Rekomendasi: Memperluas akses pendidikan kesetaraan pada kelompok masyarakat marginal (terpencil/terisolasi, minoritas agama/suku, pekerja anak, anak jalanan, anak lembaga pemasyarakatan, anak di daerah bencana/konflik, dan anak terlantar). c. Pendidikan Keaksaraan 1) Terdapat kecenderungan yang cukup signifikan bagi penduduk yang sudah melek aksara menjadi buta aksara kembali Rekomendasi: a) Mengintegrasikan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam program pendidikan keaksaraan dasar. b) Melakukan pembinanan terhadap aksarawan baru melalui program keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, dan taman bacaan masyarakat. 2) Terdapat kecenderungan tumpang tindih sasaran penyelenggaraan program keaksaraan di lokasi yang mudah dijangkau oleh beberapa mitra penyelenggara program keaksaraan. Rekomendasi: a) Melakukan pemetaan sasaran dan pelayanan program keaksaraan di lapangan yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota b) Memberikan prioritas layanan pendidikan keaksaraan di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
d. Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup 1) Pengelola kursus, penguji, masyarakat, masih belum memahami secara jelas mengenai posisi LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Rekomendasi: Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), 3
Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan organisasi mitra. 2) Peserta didik PKH yang sudah merintis usaha, sulit berkembang karena kesulitan modal dan tindak lanjut pemasaran. Rekomendasi: a) Memfasilitasi kerja sama dengan jaringan perbankan atau lembaga keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK) b) Penguatan akses pemasaran bekerja sama dengan koperasi, Kadin/Kadinda, dll c) Kemitraan model plasma, bapak angkat, dsb.
4
Kulon progo: 1. Pengelolaan pendidikan, perlu diperjuangkan adanya bidang PAUD pada struktur organsiasi dinas pendidikan kabupeten, 2. Dalam buku sosialisasi , sasaran program paud termasuk orang tua dan calon orang tua, diperlukan buku saku PAUD sebagai bahan sosialisasi dan agar dicetak dalam jumlah memadai Jasman, Provinsi Jateng 1) Bidang garapan informal tampak, tidak perlu diatur 2) Pendidikan keaksaraan, cukup samapai pada kemampuan membaca dan menulis 3) Jaringan inforamsi data agak kacau, sehingga terjadi carut-marutnya data, khususnya data keaksaraan, Kota Surabaya 1. Banyak kegiatan oleh masyarakat yang belum ”diformalkan” oleh Ditjen PNFI, sementara dalam rangka peningkatan mutu, maka perhatian kita terfokus pada akreditasi, apakah tidak sebagainya diperhatikan juga regulasi-regulasi yang dapat memastikan bahwa kegiatan masyarakat dapat berkembang secara seimbang 2. Lembaga-lembaga/satuan PNFI sedikit tidak jelas 3. Asessor kompetensi kursus PNFI di daerah masih sangat sedikit Kab Agam 1. Fenomena pnfi di lapangan, khusunya terkait dengan tenaga pendidik PAUD kesejahteraanya masih sangat terbatas, mungkinkah tenaga pendidik paud ini terakreditasi/sertifikasi 2. Penilikapakah ada pemikiran untuk menyetarakan antara pengawas pendidikan formal dan penilik pnfi 3. Apakah ada pemikiran untuk memberikan kesempatan kepada penilik, totur dan guru paud untuk mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteran Dirjen 1. Dalam rangka sosialisasi, bahan informasi sudah mulai di-upload di web ditjen PNFi 2. Ditjen PNFI tidak melalukukan intervensi terlalu jauh dalam pelaksanaan pendidikan informal, kaitannya dengan home schooling, ditjen pnfi terbatas hanya memfasilitasi 3. Dalam rangka pengembangan program PAUD sekarang sedang dikembangan PAUD berbasis keluarga, dipersilakan keluarga melaksanakan sendiri PAUD bagi kalangan keluarganya 4. Kewenangan untuk mengeluarkan data kependudukan adalah pada BPS. Secara resmi Bapak Mendiknas pernah melayangkan protes ke PBS terkait data buta aksara. Namun demikian tetap saja BPS tidak bersedia merubah data yang telah diterbitkan. 5. Sumber buta aksara: anak yang tidak pernah mendapat layanan SD rata 300.000 pertahun, anak DO SD kls 1-3 sekitar 350.000, oleh karena itu ada penambahan buta aksara 600.000 orang pertahun.
5
6. Pembelajaran keaksaraan bagi orang dewasa berbeda, harus dimulai dengan pembentukan kelompok-kelomok usaha/keterampilan baru kemudaian masuk ke substansi pendidikan keaksaraan. 7. Jangankan kegaitan-kegiatan yang ada masyarakat, kegitan yang jelasjelas kita garap juga masih banyak yang belum ada regulasinya. 8. Berdsarakan UU Guru dan Dosen, sertifikasi hanya berlaku untuk guru dan dosen. Dengan demikian 9. Penilik PNFI sedang dilakukan upaya perubahan pengaturan untuk menyamakan pengawas sekolah dengan penilik pnfi, saat ini sedang proses ke MENPAN. Sesis II Ban PNF 1. Pane 1. Masih ada sekelompok masyarakat yang meragukan mutu PNFI, sebaiknya proyeksi akreditasi lebih difokuskan pada penyelenggaraan dari pada program Atdikbud Australia 2. Perlunya peningkatan kemampuan pendidikan PUAD Kepri Riau 1. Secara umum matrik yang disajikan sudah cukup mewakili roh dari PNFI, yang penting bagaiman kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan dapat diimplementasikan 2. Cakupan LPM adalah penjaminan mutu baik formal maupun nonformal, namun karena keterbatasan anggaran, sampai saai init memang baru terfokus pada formal Riau 1. Isu memformalkan pendidikan nonformal, saran khusunya pada PAUD lebih difokuskan pada menggali potensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan paud dari pada penerapan standar Jatim 1. Terkait carut-marutnya data, mungkin diperlukan kebijakan untuk melakukan pendataan ulang oleh dinas-dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi Sultra 3) Hati-hati dalam penyelenggaraan PAUD, jangan sampai menjadikan anak-anak sebagai robot 4) Perlu adanya gerakan nasioanl pemberatasan buta aksara, rata-rata pendidikan di sultra baru 7,7 tahun. 5) Perlu ditingkatkan kesipan pnfi untuk menampung kegagalan formal. 6) PT harus mengakomodir lulusan paket C yang akan melanjutkan ke PT, diperlukan guru minimal satu sarjana untuk satu kelompok belajar paket C untuk menjamin kualitas lulusan sehingga dapat mersaing untuk masuk PT Dirjen 1.
6
