Hasil Sidang Komisi I: KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Hasil Sidang Komisi I: KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Depok, 29-31 Maret 2015

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kerangka Strategis PAUD 2015-2019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan Usia Dini yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. STRATEGI 1 Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan  Pemberdayaan dan penguatan unsur masyarakat setempat

STRATEGI 2 Peningkatan mutu dan akses  Peningkatan mutu dan akses harus merujuk pada 8 standar nasional pendidikan.

STRATEGI 3 Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik  Penguatan data PAUD

 Penguatan manajemen internal dan manajemen mutu;

 Menguatkan guru dan penilik PAUD agar kualifikasinya minimal S1

 Perlunya ada kesepakatan tentang Standar Pelayanan Minimum PAUD

 Rintisan wajib PAUD pra-sekolah

 Penguatan kapasitas perangkat desa untuk meningkatkan APK PAUD

 Perlu edaran agar PAUD tidak memaksakan anak untuk membaca menulis dan berhitung

 Benchmarking praktek-baik dengan negara-negara maju;

 Anggaran PAUD ditingkatkan untuk investasi SDM masa depan

 Peningkatan mutu PAUD non formal agar lebih sederajat dengan PAUD formal

 Pengaturan secara explisit untuk penundaan/pembekuan ijin bila satuan pendidikan mempunyai kasus hukum

 Sosialisasi indikator mutu dalam pencapaian standar  Pendampingan satuan PAUD untuk mencapai standar secara bertahap.

 Pengaturan pelaksanaan TK-SD satu atap

Kerangka Strategis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 2015-2019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. STRATEGI 1 Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan  Keberagaman pembelajaran keaksaraan berbasis potensi lokal dan terintegrasi dengan kecakapan hidup  Penguatan peserta didik pendidikan kesetaraan dengan mengikuti proses pendidikan kesetaraan sesuai ketentuan  Menguatkan peserta didik, tutor, penyelenggara, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.

 Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkarakter

STRATEGI 2 Peningkatan mutu dan akses  SKL pendidikan kesetaraan harus bersifat fungsional untuk mendukung kecakapan hidup dan income generating  Pendidikan Kesetaraan perlu sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.

 Pendidikan kesetaraan perlu menjangkau masyarakat yang terpinggirkan.  Perlu dokumentasi praktik-baik dan inovasi pada pendidikan kesetaraan

 Model Kesetaraan berbasis vokasi

 Penguatan tata kelola Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan

STRATEGI 3 Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik  Penyediaan materi elektronik berbasis gadget dengan melibatkan pegiat pendidikan.  Meningkatkan jumlah PKBM yang terakreditasi  Pendataan terintegrasi DAPODIK untuk pendidikan Kesetaraan berbasis WEB  Penjaminan mutu pendidikan informal  SKB direvitalisasi menjadi satuan pendidikan.  Penguatan pola atau sistem alur komunikasi-koordinasi pusat dan daerah.

Kerangka Strategis Pendidikan Kursus dan Pelatihan 2015-2019 STRATEGI 1

STRATEGI 2

STRATEGI 3

Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan

Peningkatan mutu dan akses

 Keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar disarankan diberlakukan pada peserta didik kursus yang menempuh minimal 200 jam.

 Standarisasi Mutu kursus dalam negeri setara kualifikasi MEA

 Menguatkan peserta didik, tutor, penyelenggara, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.  Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku peserta didik yang mandiri dan berkarakter.

 PTK Kursus perlu ditingkatkan kompetensinya  Pendirian LKP sesuai kebutuhan dan potensi lokal untuk menghindari kejenuhan  Rintisan LKP yang berbasis perdeaan sesuai keunggulan lokal  Perlu dokumentasi “praktik baik” dan inovasi pada pendidikan kursus dan pelatihan

 Meningkatkan jumlah LKP yang terakreditasi

Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik  Pendataan terintegrasi DAPODIK untuk pendidikan Kursus dan Pelatihan berbasis WEB

 Perlu penguatan penerapan pola atau sistem alur komunikasi-koordinasi pusat dan daerah.

Kerangka Strategis Pendidikan Keluarga 2015-2019 STRATEGI 1

STRATEGI 2

STRATEGI 3

Pendidikan Keluarga yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan

 Memperkuat kapasitas orang tua/wali murid, pengasuh, kepala sekolah, wali kelas dan guru BP yang menyadari, memahami dan mampu menerapkan pendidikan keluarga  Penguatan pengelola media sosial yang memberikan layanan informasi pendidikan keluarga  Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku peserta didik/ siwa yang mandiri dan berkarakter.

Peningkatan mutu dan akses

 Pengembangan simpul kanal pendidikan keluarga  Membuat materi-materi yang nyaman dibaca  Kemitraan dan komunikasi dengan orang tua tidak sebatas ketika anak ada masalah  Kurasi konten praktik-baik dan inovasi pada pendidikan kursus dan pelatihan

Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik

 Sosialisasi dan keterlibatan stakeholder perlu ditingkatkan.

• Penyediaan satuan pendidikan dengan ekosistem pembelajaran kondusif yang memberdayakan keluarga dan memperkuat jejaring kemitraan

TERIMA KASIH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

TIM KOMISI I Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Ketua

Dr. Taufik Hanafi, MUP, Plt. Direktur Jenderal PAUDNI

Sekretaris

Drs. Rachmat Derita MPd. Kadis Provinsi Jambi

Koordinator Perumus

Ella Yulaelawati, MA. PhD., Sekretaris Ditjen PAUDNI

Tim Perumus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anggota Komisi

105 orang

Anggota Komisi yang Hadir

99 orang

Tim Subtansi

9 orang

Dr. Erman Syamsuddin, Direktur Pembinaan PAUD Dr. Wartanto, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Muslikh SH., Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dr. Idham Khalid, Jambi Dra Jamilah, Batanghari Dra Urip Pasing, DKI Jakarta Najeela Shihab, Konsultan Mendikbud Bidang Media Dr. I. Gde Panca, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Ditjen PAUDNI

ISU/POKOK BAHASAN 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pentingnya ketersediaan informasi/peta akurat tentang Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Perlunya kesepakatan tentang Standar Pelayanan Minimum PAUD untuk percepatan peningkatan mutu Peningkatan Kualitas Pendidikan Keaksaraan Peran Pendidikan Kesetaraan dalam Mendukung peningkatan akses dalam PIP lewat Peningkatan Kualitas Wajar 12 Tahun Pemberdayaan Kursus dan Pelatihan dalam Mendukung Program Indonesia Pintar dan Peningkatan Kualitas SDM Peran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dalam menggerakan orang tua serta menguatkan kapasitas dan keterlibatan publik penggiat pendidikan keorangtuaan Perlunya Penataan Kelembagaan/Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas Pembagian Kewenangan dan Kewajiban Kemendikbud, Provinsi dan Kabupaten/Kota