SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahNya telah disusun petunjuk teknis pemberian bantuan sosial biaya uji kompetensi tahun 2014. Permendiknas No. 70/2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri merupakan penjelasan dari UU No. 20/2003 dan PP No.19/2005 tentang evaluasi belajar akhir peserta didik. Berdasarkan Renstra tahun 2010 – 2014 Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah peserta didik yang tersertifikasi sejumlah 60.000 orang. Target ini bisa tercapai jika peserta didik yang belajar reguler, peserta didik penerima program pendidikan kecakapan hidup, dan warga masyarakat yang belajar mandiri mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Namun, untuk dapat mengikuti uji kompetensi, peserta didik harus mengeluarkan biaya pendaftaran yang cukup besar sehingga tidak semua peserta didik tersebut mampu membiayainya. Mengingat pentingnya sertifikat kompetensi bagi lulusan kursus dan pelatihan terutama yang akan bekerja maka Ditjen PAUDNI berupaya untuk memfasilitasi pembiayaan uji kompetensi bagi peserta didik yang dianggap kurang mampu untuk membiayai uji kompetensi tersebut.

i

Akhirnya dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh LSK untuk mengajukan bantuan biaya uji kompetensi dan sebagai pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam menyelenggarakan program uji kompetensi. Jakarta, Februari 2014 Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 19570322 198211 2 001

ii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya tim penyusun telah berhasil menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Uji Kompetensi. Harapan kami semoga dengan adanya Juknis ini dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Sertifikasi Kompetensi dalam menyusun proposal pengajuan bantuan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsipprinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur transparan dan akuntabel. Kami menyadari bahwa petunjuk teknis ini belum sempurna dan mungkin banyak kekurangannya, oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakannya di masa mendatang. Demikian petunjuk teknis ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan mendukung suksesnya kegiatan uji kompetensi. Jakarta, Februari 2014 Direktur,

Muslikh, SH NIP. 19580915 198503 1 001

iii

DAFTAR ISI

Sambutan ................................................................................................. i Kata Pengantar ......................................................................................... iii Daftar Isi ................................................................................................... iv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Pemikiran ................................................................. C. Tujuan ................................................................................ D. Pengertian .......................................................................... E. Hasil yang Diharapkan ........................................................

1 2 3 4 5

RUANG LINGKUP PROGRAM A. Bentuk Program ................................................................. B. Sasaran Program ................................................................ C. Kriteria/Persyaratan Penerima Bantuan ............................ D. Besar Dana Bantuan ........................................................... E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan ......................... F. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan ..............................

6 6 6 8 8 8

BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ......................................................... 10 B. Mekanisme Pengajuan Proposal ........................................ 10 C. Waktu Pengajuan Proposal ................................................ 11 BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai .......................................................................... B. Mekanisme Penilaian ......................................................... C. Penentapan Lembaga Penerima Bantuan .......................... D. Penyaluran Dana ................................................................ E. Pelaporan ........................................................................... BAB V

12 13 13 14 15

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan ....................................................... 17 B. Pengendalian Mutu ............................................................ 17

BAB VI PENUTUP ................................................................................... 19

iv

Lampiran-lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Data Penerima Bantuan Biaya Uji Kompetensi .................. Contoh Perjanjian Kerjasama ............................................. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. Contoh SPTJM .................................................................... Contoh Laporan Awal ......................................................... Sistematika Laporan Akhir .................................................

v

20 22 27 28 29 30

1

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai UndangUndang No 20 Tahun 2003 pasal 61 ayat 3 mengamanatkan bahwa “sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi” dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 89 ayat 5 disebutkan bahwa “sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri telah menjadi acuan dalam penyelenggaraanujikompetensi. Uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) sudah dilaksanakan mulai tahun 2009 untuk 22 bidang, yaitu: (1) teknologi informasi dan komunikasi, (2) teknisi akuntansi, (3) akupunktur, (4) bahasa Inggris, (5) hantaran, (6) seni merangkai bunga & desain floral, (7) spa, (8) tataboga, (9) tata busana, (10) tata kecantikan, (11) tata rias pengantin, (12) otomotif, (13) broadcasting/penyiaran, (14) sekretaris, (15) hubungan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi

1

masyarakat, (16) bahasa mandarin, (17) pengobatan tradisional ramuan, (18) senam, (19) sinshe, (20) bordir dan sulam, (21) master of ceremony, dan (22) musik. Sampai dengan tahun 2014, sudah terbentuk 30 LSK dan baru 22 LSK yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014, target peserta didik yang mendapatkan Sertifikasi kompetensi sebanyak 60.000 orang. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi yang disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) terbatasnya kemampuan ekonomi peserta didik; (2) biaya uji kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau mengikutsertakan peserta didiknya pada uji kompetensi; dan (3) belum semua kabupaten dan kota memiliki tempat uji kompetensi (TUK), sehingga memerlukan biaya transportasi yang mahal. Atas dasar permasalahan tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menganggap perlu mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan biaya uji kompetensi kepada para peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi. B. Dasar Dasar hukum pemberian bantuan uji kompetensi adalah: 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi

2

3.

4.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, danPendidikan Informal.

C. Tujuan 1. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan dan petunjuk bagi: a. Pengelola program bantuan biaya uji kompetensi dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan biaya uji kompetensi. b. LSK dalam mensosialisasikan bantuan biaya uji kompetensi kepada TUK. c. LSK dalam mengusulkan proposal bantuan biaya uji kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursusdan Pelatihan. 2. Tujuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tujuan penyelenggaraan uji kompetensi adalah untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan, dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi pada bidang yang dipelajarinya. 3. Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Uji Kompetensi


3

Pemberian bantuan biaya uji kompetensi untuk peserta didik lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri adalah untuk: a. Membantu peserta didik kursus dan pelatihan atau masyarakat yang karena alasan ekonomi yang bersangkutan tidak dapat mengikuti uji kompetensi. b. Meningkatkan motivasi dan peran lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan D. Pengertian 1. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis tingkat pendidikan tertentu. 2. Bantuan biaya uji kompetensi adalah pemberian bantuan pembiayaan bagi peserta didik lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. 3. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu mengatur dan melaksanakan ujikompetensi.


4

E. Hasil yang Diharapkan Adapun hasil yang diharapkan dalam pemberian bantuan uji kompetensi ini adalah: 1. Peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar mandiri yang secara ekonomi tidak mampu, dapat mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK. 2. Peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar mandiri memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Sertifikat kompetensi dapat dijadikan sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan/membuka usaha mandiri.


5

2

RUANG LINGKUP PROGRAM

A. Bentuk Program Bentuk program yaitu bantuan yang diberikan kepada individu untuk membiayai dalam mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK. B. Sasaran Program Sasaran pemberian bantuan biaya uji kompetensi adalah peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar secara mandiri. C. Kriteria/Persyaratan Penerima Bantuan Penerima bantuan biaya uji kompetensi adalah peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Dana bantuan tidak langsung diberikan ke peserta didik, tetapi disalurkan ke LSK untuk diteruskan ke TUK guna membiayai penyelenggaraan uji kompetensi. Adapun kriteria calon peserta uji kompetensi adalah sebagai berikut: 1. Usia antara 17 – 50 tahun 2. Uji kompetensi yang dibiayai diprioritaskan bagi jenis keterampilan yang akan mendapatkan persaingan dari lembaga atau tenaga asing yang masuk ke Indonesia, Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi

6

yaitu: Bahasa Inggris, Teknisi Akuntansi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (desain grafis, animasi, teknisi komputer), Spa, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, Akupunktur, Otomotif, Elektronika, Tata Boga, Baby Sitter, serta Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral 3. Menganggur dan secara ekonomi tidak mampu 4. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Apabila sedang/telah mengikuti pendidikan formal, harus terdaftar sebagai peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan jenis pendidikan yang diusulkan 5. Diusulkan oleh TUK sebagai calon peserta uji kompetensi di TUK yang bersangkutan yang dibuktikan dengan pengisian formulir pendaftaran uji kompetensi untuk masing-masing bidang keahlian 6. Bukan peserta didik penerima bantuan sosial program pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM), atau program pelatihan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN Adapun kriteria LSK penerima dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Memiliki surat keputusan tentang pembentukan LSK dari asosiasi profesi. 2. Memiliki surat pengakuan dari Dirjen PAUDNI. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama LSK yang masih aktif. Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi

7

4. Memiliki NPWP atas nama LSK. 5. Mengajukan proposal D. Besar Dana Bantuan Bantuan uji kompetensi per orang maksimal sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan: 1. Apabila biaya uji kompetensi lebih besar dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta maka calon peserta uji kompetensi harus memenuhi kekurangan pendanaan secara mandiri atau dibantu oleh sumber dana lain yang sah. 2. Apabila biaya uji kompetensi di Tempat Uji Kompetensi lebih kecil dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta maka bantuan biaya yang diberikan hanya sebesar biaya uji kompetensi pada bidang keahlian yang bersangkutan. E.

Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan Dana bantuan uji kompetensi seluruhnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan uji kompetensi, dengan pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LSK.

F.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan 1. Hak penerima Bantuan: a. Mendapatkan dana bantuan b. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta didik penerima bantuan biaya uji kompetensi.


8

2. Kewajiban Penerima Bantuan: Lembaga yang menerima bantuan diwajibkan untuk: a. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. b. Menyelenggarakan program dan memanfaatkan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui. c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi. d. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, lembaga sertifikasi kompetensi dan Dinas Pendidikan setempat.


9

3

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal 1. LSK yang berminat mendapatkan dana bantuan biaya uji kompetensi wajib mengajukan proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan uji kompetensi yang pesertanya memperoleh dana bantuan uji kompetensi. 2. Penyusunan proposal mengacu kepada sistematika sebagaimana terlampir. B. Mekanisme Pengajuan Proposal Langkah-langkah untuk memperoleh dana bantuan biaya uji kompetensi adalah: 1. Calon peserta uji kompetensi mendaftarkan diri ke TUK terdekat. 2. Masing-masing TUK yang telah menerima pendaftaran calon peserta uji kompetensi, mengirimkan proposal kepada LSK untuk dikompilasi datanya. Proposal berisi: (a) rekapitulasi calon peserta serta Level yang akan diuji kepada LSK yang relevan, (b) jadwal pelaksanaan, (c) nama calon penguji yang diusulkan. Proposal disertai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan


10

Kabupaten/Kota setempat, formulir pendaftaran peserta dan fotocopi KTP penerima bantuan. 3. LSK menelaah data calon peserta uji kompetensi yang diajukan TUK, kemudian menetapkan jumlah calon peserta uji kompetensi di masing-masing TUK. 4. LSK mengajukan proposal pemberian bantuan biaya uji kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan sistematika terlampir. Proposal dikirim ke: Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Gedung E Lantai VI Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta

C. Waktu Pengajuan Proposal Pemberian bantuan uji kompetensi dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1. Tahap I penetapan penerima bantuan biaya uji kompetensi paling lambat bulan Maret 2014; 2. Tahap II penetapan penerima bantuan biaya uji kompetensi paling lambat bulan Juni 2014; 3. Tahap III penetapan penerima bantuan biaya uji kompetensi paling lambat bulan September 2014 jika kuota masih tersedia.


11

4

PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai Ketentuan Tim Penilai: 1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra, akademi, dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 3. Struktur tim penilai harus berjumlah ganjil, minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. 4. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas Tim Penilai: 1. Meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan.


12

2. Melakukan verifikasi data dan kelayakan penyelenggaraan uji kompetensi yang akan diselenggarakan. 3. Melakukan penilaian atas pemanfaatan dana bantuan. 4. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan B. Mekanisme Penilaian Penilaian proposal dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, seleksi administrasi meliputi : 1) Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. 2) Rekening dan NPWP atas nama lembaga. 3) Surat pernyataan kesanggupan b. Tahap Kedua, penilaian teknis meliputi: 1) Data TUK dan calon peserta uji kompetensi penerima bantuan biaya uji kompetensi 2) Jadwal uji kompetensi 3) Rasional pemanfaatan dana bantuan. c. Tahap Ketiga, bilamana perlu akan dilakukan visitasi ke TUK atau LSK untuk mengecek kebenaran proposal. C. Penetapan Lembaga Penerima Direktur menerbitkan surat keputusan tentang penetapan lembaga penerima dana bantuan dengan memperhatikan rekomendasi dari tim penilai.


13

D. Penyaluran Dana Penyaluran dana bantuan biaya uji kompetensi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penetapan surat keputusan tentang nama lembaga penerima bantuan biaya uji kompetensi oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ketua LSK menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan proposal yang diajukan 3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana ke KPPN Jakarta III, di Jakarta. 4. KPPN akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank masing-masing LSK. 5. Setelah dana bantuan masuk ke rekening LSK, maka paling lambat 5 hari kerja, LSK wajib mendistribusikan dana bantuan ke TUK sebesar 70% dari total jumlah dana yang diterima dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau sesuai dengan petunjuk pelaksanaan uji kompetensi yang diterbitkan oleh LSK. Catatan: 1. Uji kompetensi harus sudah dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja setelah dana masuk ke rekening TUK


14

2. Peserta yang mengikuti uji kompetensi harus sesuai daftar nama yang disetujui oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Apabila terjadi pergantian peserta, LSK terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 3. Penguji yang ditugaskan untuk menguji diupayakan yang terdekat dengan lokasi TUK. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya perjalanan penguji. 4. LSK maupun TUK wajib menanggung pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku E.

Pelaporan Kegiatan LSK penerima bantuan sosial wajib membuat laporan tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan awal, disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah dana cair. Laporan awal memuat tentang: a. Jumlah dana yang telah masuk ke rekening LSK b. Jumlah dana yang sudah ditransfer ke masingmasing TUK (laporan dilampiri dengan fotocopi buku rekening bank LSK dan bukti transfer ke setiap TUK) 2. Laporan akhir Laporan akhir disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah seluruh TUK melaksanakan uji kompetensi. Laporan memuat tentang:


15

a.

Data TUK yang telah melaksanakan uji kompetensi yang mencakup: Nama TUK, Pimpinan, Alamat jelas, No telp, dan level yang diujikan b. Rekap peserta, jenis kelamin, tanggal lahir, Level c. Nama Penguji yang melaksanakan uji kompetensi di TUK. d. Rincian penggunaan dana e. Tanggal penerbitan pengumuman dan penerbitan sertifikat. f. Laporan dilampiri dengan: - Bukti pengeluaran biaya - Berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi di TUK - Absensi kehadiran peserta uji kompetensi.


16

5

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program bantuan biaya uji kompetensi adalah: 1. Adanya data peserta uji kompetensi dan lulusan penerima bantuan biaya uji kompetensi. 2. Adanya laporan penyelenggaraan program bantuan biaya uji kompetensi. 3. Minimal 90% penerima bantuan biaya uji kompetensi lulus uji kompetensi. B. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan pemberian bantuan biaya uji kompetensi dapat dilakukan oleh: 1. Unsur Internal a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi c. Organisasi profesi yang terkait 2. Unsur Eksternal a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. BPKB/BPK/KPK


17

c. Instansi lain yang ditugaskan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan C. Sanksi Lembaga penerima dana bantuan dapat dikenakan sanksi jika dalam pelaksanaan program tidak sesuai dengan pemanfaatan atau penggunaan dana yang telah ditentukan, sehingga sanksi tersebut dapat berupa: 1. Peninjauan ulang surat keputusan pengakuan lembaga sertifikasi kompetensi terkait 2. Pengembalian dan bantuan ke kas negara 3. Sanksi pidana


18

6 PENUTUP

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan petunjuk bagi semua pihak terutama peserta didik yang hendak mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan biaya uji kompetensi dan TUK serta LSK yang akan mengusulkan calon penerima bantuan biaya uji kompetensi. Untuk klarifikasi terkait dengan pemberian bantuan biaya uji kompetensi, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Gedung E Lantai VI Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman – Jakarta atau dapat mengakses website: www.infokursus.net


19

LAMPIRAN I

BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI TAHUN 2010 – 2013 Jenis Keterampilan

Tahun 2010

2011

2012

2013

811

1.085

1.399

525

980

1.324

Akuntansi Akupunktur

123

Bahasa Inggris

314

1.210

Bordir & Sulam

254

Hantaran

20

333

591

749

Mengemudi Kendaraan Bermotor

108

Merangkai Bunga dan Desain Floral

60

40

Otomotif

232

262

493

368

112

Sekretaris Spa

195

190

320

450

Tata Boga

130

170

643

1.035

Tata Busana

798

709

875

581

Tata Kecantikan

868

832

1.090

2.273

Tata Rias Pengantin

1.162

749

918

2.365

Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.729

992

2.130

JUMLAH

7.027

6.685

9.616


10.269

20

Bantuan Biaya Uji Kompetensi 12,000 9,616

10,000 8,000

7,027

10,269

6,685

6,000

Jumlah Penerima Bantuan

4,000 2,000 2010

2011


2012

2013

21

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : .................................... ANTARA DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI …………………………

BANTUAN SOSIAL BIAYA UJI KOMPETENSI

Pada hari ini ...................... tanggal .............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ...................................................

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen subdit Pembelajaran dan Peserta Didik

Alamat

: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.


22

Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama

: ...................................................

Nama Lembaga Kompetensi : ................................................... Jabatan dalam Lembaga

: ...................................................

Alamat Lembaga

: ...................................................

Nomor Rekening

: ...................................................

Nama Bank

: ...................................................

No. NPWP

: ...................................................

Selanjutnya dengan perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA Bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik yang terlayani program kursus dan pelatihan yang mengikuti Uji Kompetensi, para pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini, Pasal 1 Lingkup kegiatan (1)

(2)

(3)

(4)

PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya memberikan dana bantuan Biaya Uji Kompetensi, jenis keterampilan .................., sebanyak .............. (...........................) orang kepada PIHAK KEDUA. Sebelum menandatangani akad kerjasama PIHAK KEDUA harus menyerahkan daftar peserta uji kompetensi dan jadwal pelaksanaan uji kompetensi. PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya menyelenggarakan kegiatan penguji uji kompetensi sesuai dengan jadwal terlampir PIHAK KEDUA sanggup diaudit oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan wajib menyampaikan laporan (teknis


23

dan keuangan) secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah akhir masa program pelatihan. Pasal 2 Dana Bantuan (1)

(2)

(3)

(4)

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk ……. (……………………………) orang sebesar Rp. ………………… (……………………………… rupiah) bersumber dari DIPA Anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Tahun 2014, Nomor ………………….., tanggal ………………………….., sesuai dengan revisi ….. tanggal …………. dengan kode ………………….. yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening Bank atas nama lembaga PIHAK KEDUA. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dibayarkan sekaligus (100%) kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Dana bantuan yang diberikan digunakan untuk membiayai seluruh biaya pelaksanaan uji kompetensi Hantaran dengan perincian sebagai berikut: biaya untuk LSK 30 % dan biaya untuk TUK 70%, sesuai yang ditentukan dalam petunjuk teknis. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


24

Pasal 3 Sanksi Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan dari hasil pemeriksaan instansi berwenang dan atau laporan masyarakat terbukti menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara dan/atau PIHAK KEDUA diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4 Penyelesaian Perselisihan (1)

(2)

(3)

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila permufakatan tidak tercapai, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.

Pasal 5 Aturan tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.


25

Pasal 6 Lain-lain 1. Lampiran nama-nama peserta yang akan mengikuti uji kompetensi dan jadual kegiatan pelatihan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. 2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. 3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. 4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

................................................... NIP .........................................

...................................................


26

LAMPIRAN 3 CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Yang bertandatangan di bawah ini saya Nama LSK : ………………………………………………… Nama Ketua : ………………………………………………… Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………………… Alamat LSK : ………………………………………………… Alamat Rumah : ………………………………………………… Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh LSK, kami siap untuk menggunakan dan mengelola dana bantuan sosial bantuan biaya uji kompetensi yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan biaya uji kompetensi, saya menyatakan: 1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk. 3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab. Yang menyatakan, Pimpinan Lembaga/Organisasi .............................................. Ttd Materai Rp. 6.000, dan stempel Lembaga (..................................)


27

LAMPIRAN 4 KOP SURAT LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PROGRAM BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI TAHUN 2014 Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ....................................... Nama Lembaga : ........................................ Jabatan di Lembaga : ....................................... Alamat : ........................................ Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa: 1. Dana yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program bantuan biaya uji kompetensi tahun 2014 pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana; 2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana penyelenggaraan program bantuantersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana; 3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan dalam penyelenggaraan program bantuan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara; 4. Saya sebagai Pimpinan/Penanggung Jawab lembaga penerima dana penyelenggaraan program bantuan tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima; 5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ……………………………..,.................. Yang menyatakan Pimpinan/Penanggung Jawab Lembaga, .............................................. Materai 6.000, dan stempel lembaga TandaTangan


28

LAMPIRAN 5 CONTOH LAPORAN AWAL KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama : …………………………. Tempat dan tanggal lahir : …………………………. Pekerjaan : …………………………. Jabatan dalam Lembaga : …………………………. Alamat Rumah : …………………………. Alamat lembaga : …………………………. Sesuai dengan proposal yang diajukan, bahwa dana Bantuan Biaya Uji Kompetensi tahun 2014 telah masuk rekening LSK nomor …. pada bank …. cabang …. pada tanggal … dengan total nilai Rp ………sebagaimana buktiterlampir. Dengan telah cairnya dana tersebut, maka langkah kami selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sehingga dana yang kami terima tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuhrasatanggungjawab. Yang menyatakan, Ketua LSK................... Tanda Tangan Materai Rp.6.000, dan stempel lembaga (..................................) Catatan: Laporan Awal dilampiri dengan Fotocopy rekening bank pada lembar penerimaan dana


29

LAMPIRAN 6 SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan II. PELAKSANAANKEGIATAN A. Sasaran B. Strategi Pelaksanaan C. Tahapan Kegiatan D. Jadwal Kegiatan E. Biaya III. EVALUASIKEGIATAN A. Hasil yang telah dicapai B. Kendala-kendala C. Rencana tindak lanjut IV. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)  Foto-foto kegiatan  Bukti-bukti pengeluaran keuangan dan bukti setor pajak  Data pendukung lainnya


30

SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Recommend Documents