KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan demikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnya yang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan orang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untuk pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikan untuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan masyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikan sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatif beragam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai program terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Berbagai program tersebut difokuskan pada masyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggal di kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan, kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia, perempuan dan anak-anak marjinal.

PROGRAM RINTISAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SENTRA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

i

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Semoga, dan selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

ii

Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasis pada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis, dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender.


iii

Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796 juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat di Indonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender untuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Rintisan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentra Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2011 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

.......................................................... .......................................................

i iii

.......................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN .................................................. A. Latar Belakang ................................................................. B. Dasar Hukum ................................................ C. Tujuan Petunjuk Teknis .................................................

1 1 4 5

BAB II PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI ................................. A. Pengertian .................................................................... B. Sasaran Program ......................................................... C. Tujuan Program .................................................. D. Hasil Yang Diharapkan ........................................... E. Deskripsi Kegiatan ............................................ F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan ....................

6 6 7 7 7 8 21


v

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP. 195804091984022001

iv


BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ......................................... A. Penerima Bantuan .............................................. B. Persyaratan Penerima Bantuan ................................ C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................... D. Proses Penyaluran Bantuan …………......................... E. Catatan Khusus .................................................

23 23 23 24 25 28

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ............. A. Pemantauan dan Evaluasi ............................ B. Pelaporan ................................................

29 29 29

BAB V PENUTUP

32

..............................................

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Format Akad Kerjasama ............................ 33 2. Format Cover Proposal ........................... 38 3. Format Rekomendasi Proposal .............. 39 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ....... 40 5. Format Acuan SistematikavPenyusunan Proposal ........ 41 6. Format Profil Rinci Lembaga/Organisasi .... 42 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana ……. 46 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program ………… 48 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ...……… 49 10. Format Contoh Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana … 50

vi


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, pada tahun 2011 menyediakan berbagai layanan program, antara lain meliputi pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan berbasis cerita rakyat, aksara kewirausahaan, dan keaksaraan berbasis seni budaya lokal. Program-program tersebut didukung dengan bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rintisan, TBM Penguatan Keaksaraan dan TBM Ruang Publik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Salah satu bentuk program pendidikan masyarakat yang akan dilakukan pada tahun 2011 adalah Program Rintisan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentra Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Indonesia merupakan negara yang mengirimkan cukup banyak tenaga kerja ke luar negeri, sebagian besar bekerja pada sektor informal. Mereka dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dijelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.


1

Ketertarikan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Secara internal faktor determinatifnya adalah meningkatnya kebutuhan hidup, sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, dan terbatasnya kemampuan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan kecakapan tertentu. Sedangkan secara eksternal, upah yang tinggi di negara asing menjadi faktor determinatif yang mendorong warga negara Indonesia untuk migrasi bekerja ke luar negeri. Tidak semua TKI pulang dengan membawa sejumlah hasil kerja sesuai harapan, sebagian malah pulang dengan tangan hampa, menderita siksaan fisik dan psikologis, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat pulang dan berurusan dengan hukum di negara tujuan. Di samping pada beberapa kasus terdapat tenaga kerja yang menjadi korban dari perdagangan orang. Beberapa penyebab utama terjadinya perlakukan tidak manusiawi tenaga kerja Indonesia termasuk kategori perdagangan orang, di antaranya adalah; 1) berangkat secara ilegal atau tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan resmi; 2) tidak memiliki kecakapan sesuai tuntutan di negara tujuan; 3) tidak memahami hak-haknya sebagai pekerja; 4) tidak memahami kontak kerja, dan lain sebagainya. Persoalan lain yang patut juga menjadi perhatian adalah pengelolaan uang yang diperoleh dari hasil bekerja di luar negeri. Perubahan pola hidup dan kemampuan manajemen keuangan yang rendah menyebabkan mereka tetap tidak berdaya. Tidak sedikit dari uang hasil kerja mereka dipergunakan untuk keperluan yang tidak jelas, yang pada akhirnya habis tanpa meninggalkan bekal untuk hidup secara layak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian dari mereka kembali ke negara lain untuk menjadi tenaga kerja. Menyikapi kondisi dan persoalan di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengembangkan program pendidikan masyarakat yang diharapkan dapat membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang didasarkan atas keberdayaan diri secara optimal. Isu-isu di atas menjadi dasar bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mengembangkan program melalui penguatan kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di daerah-daerah sentra TKI. Secara

2


filosofis program ini tidak saja diharapkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh calon TKI dan TKI yang sudah kembali ke tanah air, akan tetapi mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar belajar (learning society) dengan mengedepankan filosofis belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Pencapaian harapan di atas hendaknya didukung oleh lembaga pendidikan nonformal, khususnya PKBM yang handal, progresif, inovatif yang didukung oleh sumber-sumber daya yang potensial. Selama ini, keberadaan lembaga/organisasi masyarakat yang ada seperti halnya PKBM, ada kecenderungan hanya menyelenggarakan program pendidikan nonformal dan informal seperti program pendidikan keaksaraan, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, kursus, taman bacaan masyarakat, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI). Padahal cakupan program pendidikan masyarakat sejatinya sangat luas, tidak hanya sebatas lingkup program pendidikan nonformal dan informal yang disebutkan di atas, karena program pendidikan masyarakat tumbuh dan berkembang dari kebutuhan masyarakat luas. Dalam upaya revitalisasi lembaga sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat dalam konteks yang luas, khususnya yang terkait dengan permasalahan TKI, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk Rintisan Program PKBM Sentra TKI. Program Rintisan Program PKBM Sentra TKI ini dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi kriteria, untuk memberikan layanan program pendidikan masyarakat di luar program PAUDNI yang sudah ada. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi para penyelenggara program Rintisan Program PKBM Sentra TKI dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengajuan dan pengelolaan dana bantuan maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Rintisan Program PKBM Sentra TKI”.


3

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011.

4


C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Rintisan Program PKBM Sentra TKI ini bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi para lembaga/organisasi calon penyelenggara program rintisan program PKBM sentra TKI untuk menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka mendapatkan bantuan, dan menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan, serta mengelola dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan bantuan dana secara akuntabel dan transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam menilai dan menyeleksi proposal, menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan penyelenggaraan program, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga/organisasi penyelenggara program.


5

BAB II PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI

A. Pengertian 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal sebagai wadah pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. 2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat (calon TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah, atau TKI yang sudah pulang dari luar negeri namun belum memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 3. Sentra TKI adalah daerah yang selama ini dianggap “memiliki potensi” mengirim TKI ke luar negeri. 4. Rintisan program PKBM sentra TKI merupakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PKBM agar mampu memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja sebagai calon TKI dan pelatihan kewirausahaan pasca TKI bagi warga masyarakat yang membutuhkannya. 5. Bantuan Rintisan Program PKBM Sentra TKI merupakan bantuan yang diberikan kepada PKBM sebagai penyelenggara program pendidikan nonformal di Sentra TKI untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja sebagai calon TKI dan pelatihan kewirausahaan bagi pasca TKI.

6


B. Sasaran Program Sasaran kegiatan atau penerima manfaat penyelenggaraan program rintisan program PKBM Sentra TKI adalah warga masyarakat khususnya pemuda/i berusia produktif (prioritas usia 18 – 30 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran), yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, atau mereka yang sudah pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri (sudah kembali ke tanah air) dan berkeinginan untuk belajar berwirausaha. C. Tujuan Program Penyelenggaraan kegiatan rintisan program PKBM Sentra TKI ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga PKBM dalam menyelenggarakan program kegiatan pendidikan masyarakat dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, pelayanan informasi, advokasi dan konsultasi bagi: 1. Calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri, sehingga memiliki kecakapan, pengetahuan/keterampilan, wawasan dan sikap mental yang memadai sebagai bekal dan persiapan untuk bekerja di luar negeri (sesuai negara tujuan). 2. Tenaga kerja yang sudah kembali ke tanah air dengan membawa sejumlah penghasilan selama di luar negeri, namun tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam memanfaatkan dan mengelola keuangannya, sehingga memiliki kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang memadai sebagai bekal untuk berwirausaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. D. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan rintisan program PKBM Sentra TKI ini adalah tersedianya 15 (lima belas) lembaga PKBM yang menyelenggarakan program kegiatan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas calon TKI dan TKI yang sudah kembali ke tanah air, melalui:


7

1. PKBM tumbuh, berkembang dan dikelola secara profesional sebagai pusat informasi, pusat konsultasi, dan pusat pelatihan ketenagakerjaan yang didukung oleh sarana pembelajaran yang mendukung untuk peningkatan kapabilitas calon tenaga kerja dan TKI yang sudah kembali ke tanah air. 2. Tersedianya layanan informasi tentang ketenagakerjaan dan proses migrasi yang aman bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. 3. Tersedianya layanan konsultasi dan advokasi terhadap calon tenaga kerja dan TKI yang sudah kembali ke tanah air yang didukung oleh sumber daya. 4. Terselenggaranya kegiatan pelatihan yang dapat memberikan bekal kecakapan hidup (personal, sosial, profesional, dan vocational) kepada calon tenaga kerja dan TKI yang sudah kembali ke tanah air, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha dengan baik. E. Deskripsi Kegiatan Mengacu pada tujuan dan hasil yang diharapkan seperti dikemukakan di atas, maka tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PKBM meliputi: 1. PKBM sebagai Pusat Informasi Ketenagakerjaan Kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di luar negeri pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman tenaga kerja terhadap sistem dan mekanisme bekerja yang aman di luar negeri, kecakapan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, dan ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. Untuk mengantisipasi berbagai kejadian atau kasus yang merugikan TKI di luar negeri tidak terulang lagi, maka PKBM sentra TKI diharapkan menjadi sumber atau pusat informasi tentang ketenagakerjaan yang didukung oleh sumber-sumber data dan informasi akurat, antara lain mencakup:

8


a. negara-negara yang menjadi tujuan tenaga kerja Indonesia; b. persyaratan administrasi dan kecakapan yang dibutuhkan; c. sistem dan mekanisme pengurusan dokumen-dokumen perjalanan. Informasi tentang ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam berbagai bentuk dan media, seperti: a. pamflet yang ditempelkan di PKBM atau di tempat lain (sarana umum) yang strategis di daerah tersebut; b. booklet yang disediakan di PKBM atau dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan; c. video (VCD) tentang informasi ketenagakerjaan yang diputar di PKBM atau dapat dipinjamkan kepada calon tenaga kerja di daerah tersebut; d. media lain yang dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat; e. informasi secara langsung dari nara sumber yang berpengalaman atau pernah bekerja di luar negeri (mantan TKI). 2. PKBM sebagai Pusat Konsultasi dan Advokasi Dampak dari persoalan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia selama ini antara lain menyangkut aspek psikologis dan hukum. PKBM sentra TKI diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi untuk mengantisipasi terjadinya gangguan psikologis dan persoalan hukum dan memulihkan kepercayaan diri pada pasca TKI yang bermasalah secara psikologis dan hukum. Agar pelayanan konsultasi sesuai dengan harapan masyarakat, pengelola PKBM diharapkan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pelayanan konsultasi ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang tersebut, yaitu; 1) Dinas Kesehatan; 2) Kepolisian; 3) Dinas Ketenagakerjaan; 4) Perguruan Tinggi;


9

5) Tokoh Agama/Masyarakat/Adat, dan 6) Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan masalah TKI, serta pihakpihak lain yang dianggap relevan. 3. PKBM sebagai Pusat Pelatihan Calon TKI dan Pasca TKI Menyikapi rendahnya kecakapan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan ketidakmampuan Pasca TKI untuk mengelola kehidupannya yang lebih baik, maka PKBM Sentra TKI hendaknya memberikan layanan untuk meningkatkan kecakapan bekerja dan mengelola hidup. Kecakapan generik bagi TKI di antaranya adalah: a. kondisi geografis negara tujuan; b. kemampuan berbahasa sesuai dengan negara tujuan; c. sistem nilai, norma, dan budaya yang dianut dan berlaku di negara tujuan; d. pencegahan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); e. penguatan karakter, sikap, kepribadian, dan etos kerja. Sedangkan kecakapan spesifik disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. PKBM Sentra TKI dalam hal ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas dan sarana-prasarana yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan di negara tujuan, misalnya kecakapan untuk mengelola pekerjaan rumah tangga, mengurus lansia, mengurus bayi dan sebagainya. Semua kegiatan di atas dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti di bawah ini: 1. Pendekatan pembelajaran yang konstruktif, yakni kesadaran individu dan kesadaran kolektif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini yang mendorong pengalaman sebagai sumber perkembangan belajar.

10


2. Dilakukan secara partisipatori dalam arti memberikan peluang yang sama dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program. 3. Bertujuan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, dalam arti kegiatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi semua jenis kelamin dalam menguasai ilmu pengetahuan serta melakukan kontrol terhadap penguasaan sumber-sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 4. Berbasis pada kebutuhan, artinya program dirancang dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan dan isu-isu yang berkembang tentang ketenagakerjaan. 5. Memakai kekuatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana meningkatkan kualitas pembelajaran. 6. Memaksimalkan fungsi sarana publik milik pemerintah atau swasta yang terdekat dengan lokasi PKBM. Untuk menyelenggarakan semua kegiatan di atas, langkah atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh pengelola program, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Persiapan a. Sosialisasi Program Tahapan pertama yang perlu dilaksanakan oleh PKBM sebagai lembaga penyelenggara program adalah melakukan sosialisasi program kepada aparat pemerintah, tokoh agama/masyarakat, serta masyarakat setempat (dimana lokasi program diselenggarakan). Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat edaran, pamflet/leaflet atau melalui siaran radio komunitas setempat.


11

b. Identifikasi Kelompok Sasaran Program: 1) Identifikasi dan seleksi calon peserta: Identifikasi dan seleksi terhadap calon peserta program perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dan kebutuhan belajar calon sasaran baik yang memiliki minat untuk menjadi tenaga kerja maupun mantan TKI. Identifikasi untuk calon tenaga kerja di luar negeri, sekurang-kurangnya mengumpulkan informasi tentang: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan; dan negara yang diminati. Sedangkan untuk mantan TKI sekurangkurangnya memuat informasi tentang: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan; dan pengalaman bekerja di luar negeri. Dalam melakukan identifikasi dan seleksi terhadap calon peserta program, harus mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut: pemuda/i yang berusia 18 tahun ke atas, prioritas usia produktif umur 18 – 30 tahun; belum memiliki perkerjaan tetap atau pengangguran; pendidikan minimal tamatan SMP, diutamakan lulusan Paket B, atau Paket C; bersedia mengikuti program sampai dengan selesai. Berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi calon peserta program tersebut, kemudian catat ke dalam contoh tabel berikut:

12


No

Nama

Jenis kelamin Umur Pendidikan

Alamat

2) I d e n t i f i k a s i d a n s e l e k s i c a l o n tutor/pelatih/nara sumber teknis, dengan persyaratan: memiliki pengalaman dan keahlian dibidang ketenagakerjaaan khususnya bidang pelatihan calon tenaga kerja ke luar negeri; bersedia membelajarkan dan melatih peserta program sampai selesai; bersedia memfasilitasi peserta yang telah menyelesaikan program pembelajaran dan pelatihan untuk bekerja di luar negeri, atau berwirausaha. Mencatat hasil seleksi calon tutor/pelatih/nara sumber teknis ke dalam contoh tabel berikut: No

Nama

Jenis kelamin Umur Pendidikan Pekerjaan

Alamat

c. Merumuskan Program Pembelajaran dan Pelatihan Dalam merancang dan merumuskan program pembelajaran dan pelatihan, sebaiknya dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan calon peserta program. Program pembelajaran dan pelatihan yang dirumuskan sekurangkurangnya memuat standar kompetensi dasar, tujuan, materi, metoda, dan media yang dibutuhkan serta alat pengujian kompetensi. Hasil rumusan program pembelajaran dan PROGRAM RINTISAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SENTRA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

13

pelatihan, kemudian dijabarkan ke dalam contoh tabel berikut: No

Pokok Bahasan

Tujuan

Materi pembelajaran/ pelatihan

Metode Media/ pembelajaran/ sarana yang pelatihan digunakan

Evaluasi

Penyusunan program pembelajaran dan pelatihan tersebut harus mengacu pada tujuan program dan hasil yang diharapkan seperti yang disebutkan di atas. d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Pelatihan Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi. Oleh sebab itu, PKBM harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dibeli dari bantuan program ini. Apabila masih ada sarana dan prasarana yang belum dapat dibeli, maka PKBM dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Berbagai jenis sarana dan prasarana atau bahan dan media pembelajaran dan pelatihan yang harus disiapkan, antara lain: buku pegangan, alat-alat tulis, gambar/poster, peralatan, dan lain-lain yang diperlukan sesuai kebutuhan di negara tujuan, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dapat dilaksanakan di PKBM atau dapat juga dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan program. Pelaksanaan pelatihan di tempat lain dilakukan manakala infrastruktur yang ada di lembaga PKBM tidak memadai. 14


e. Menyiapkan rencana dan waktu pembelajaran/pelatihan Materi kegiatan pembelajaran dan pelatihan disusun dalam bentuk bahan ajar yang simpel, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, disertai dengan ilustrasi dan contohcontoh. Nara sumber dipilih dari orang yang memiliki kompetensi atau pengalaman yang sesuai dengan bidang keterampilan yang dibutuhkan. Nara sumber dapat berasal dari; 1) Perguruan Tinggi; 2) Dinas Tenaga Kerja; 3) Kepolisian; 4) Tokoh Masyarakat; 5) Mantan TKI; atau pihak-pihak lain yang dipandang memiliki keahlian yang dipersyaratkan. Lama waktu pembelajaran dan pelatihan sangat tergantung pada kedalaman materi yang akan dipelajari dan dilatihkan, sesuai dengan jenis keterampilan yang diprogramkan. Misalnya, jika waktu pembelajaran dan pelatihan membutuhkan waktu selama 66 jam @ 60 menit, dan jika pertemuan dilakukan 6 jam per minggu, maka program ini dapat dilaksanakan selama 3 bulan. 2. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan Untuk mendukung optimalnya penyelenggaraan program dan pelaksanaan pembelajaran/pelatihan, diperlukan layanan informasi yang tersedia setiap saat melalui layanan informasi interaktif, baik melalui telepon maupun internet. Sedangkan untuk layanan konsultasi sekurang-kurangnya dibuka layanan konsultasi minimal sekali dalam seminggu atau sesuai dengan kebutuhan dari peserta program dan masyarakat sekitar. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saling membelajarkan dan partisipatif dengan prinsip PROGRAM RINTISAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SENTRA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

15

kesetaraan. Proporsi praktek harus lebih banyak dibanding dengan teori, sehingga peserta program mendapatkan pengalaman belajar yang konkrit. Untuk memastikan proses pembelajaran dan pelatihan berlangsung sesuai rencana, perlu adanya dukungan dan ketersediaan berbagai komponen pembelajaran dan pelatihan yang harus dipersiapkan secara baik. Komponen-komponen pendukung pembelajaran dan pelatihan tersebut dapat disiapkan dan dilakukan secara parsial maupun terintegrasi, yaitu: a. Peserta program Mengingat sasaran program ini adalah warga masyarakat setempat sebagai peserta program yang relatif masih muda, maka perlu ditumbuhkembangkan kesungguhan mereka untuk terus belajar, berlatih dan memberdayakan dirinya melalui aktifitas pembelajaran dan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama. b. Bahan Belajar Berbagai potensi sumber daya di bidang keterampilan setempat dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam program pembelajaran dan pelatihan. Sangat dianjurkan agar bahan belajar menggunakan berbagai potensi yang tersedia di lingkungan setempat yang sesuai dengan kondisi di negara tujuan agar memberi manfaat langsung bagi peserta program. c. Tutor/pelatih/nara sumber teknis Tutor/pelatih/nara sumber teknis program pembelajaran/pelatihan, memiliki peran yang sangat sentral. Idealnya adalah seseorang yang menguasai teknik membelajarkan orang dewasa, memahami karakteristik pendidikan orang

16


dewasa, dan memahami konsep ketenagakerjaan di luar negeri dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan. d. Kelompok Belajar Untuk mengefektifkan proses pembelajaran dan pelatihan, penyelenggara program, dapat mengelompokkan peserta program dalam beberapa kelompok belajar. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan, dan memelihara semangat belajar bersama. Oleh karena itu, agar pembelajaran dan pelatihan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal, sangat memerlukan kiat-kiat dan motivasi pembelajaran. e. Fasilitas/Sarana Belajar Ketersediaan sarana dan fasilitas belajar berupa alat-alat keterampilan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan. Pemilihan alat-alat keterampilan sebagai sarana/fasilitas belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan di negara tujuan. Namun demikian tidak berarti harus yang serba bagus dan mahal. Inovasi dalam aspek penyediaan sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan sangat diperlukan. f. Dana Belajar Biaya pembelajaran dan pelatihan yang disediakan pemerintah harus diperhitungkan dengan cermat sesuai peruntukkannya. Dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per lembaga, harus dikelola sesuai rincian penggunaan dana yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan kebutuhan setempat. Lembaga penyelenggara diharapkan dapat menggali sumber dana lain sebagai


17

pendamping dana subsidi pemerintah untuk memaksimalkan penyelenggaraan program. g. Tempat Belajar/Berlatih Tempat pembelajaran dan pelatihan dapat dilakukan dimana saja, yang penting menyenangkan dan kondusif bagi peserta program untuk belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kecermatan dalam memilih tempat pembelajaran/pelatihan, sangat diperlukan agar tercipta suasana yang mencerahkan dan memberdayakanpeserta program. h. Rencana dan Jadwal Pembelajaran dan Pelatihan Rencana pembelajaran dan pelatihan seyogianya mengacu pada standar ketenagakerjaan yang dibutuhkan di negara tujuan, namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus dipelajari dan dilatihkan sesuai jenis program yang diselenggarakan. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta program untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan dana diterima oleh PKBM sebagai lembaga penyelenggara program. Sebelum pembelajaran dan pelatihan dilakukan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat dan pihak lain yang dianggap perlu untuk memperoleh dukungan keberhasilan program. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan, perlu disusun jadwal pertemuan seperti pada contoh tabel berikut:

18


Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Pokok Bahasan

Pertemuan ke

Dalam setiap pertemuan, pengelola program harus membuat daftar hadir peserta dan daftar hadir tutor/pelatih/nara sumber teknis, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran/pelatihan. Semua dokumen pembelajaran dan pelatihan, agar diarsipkan secara tertib dan teratur. 3. Penilaian a. Jenis dan Bentuk Penilaian Hasil belajar diharapkan dapat dicapai sesuai standar kompetensi yang ditentukan, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan keterampilan lokal sesuai target materi pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan, sehingga memungkinkan peserta program dapat memanfaatkannya secara baik jika menjadi TKI di luar negeri, atau bermanfaat bagi peserta program (pasca TKI) untuk berusaha (enterteineur) untuk pemberdayaan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian hasil belajar (teori dan praktek) bagi setiap peserta program pada akhir program, sehingga diketahui hasil pembelajaran dan pelatihan yang dicapai dalam penyelenggaraan program ini. Inovasi pembelajaran dalam program ini sangat penting, karena terkait dengan hasil belajar atau keluaran (output), dampak program (outcomes), dan cara mengukur hasil pembelajaran/pelatihan. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk


19

mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan program. Penilaian dilakukan pada dua area, yaitu penilaian terhadap pengelolaan program dan penilaian terhadap pencapaian kompetensi. Penilaian terhadap pengelolaan program dapat dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pengelola, peserta program serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Sedangkan penilaian kompetensi peserta program dilakukan melalui pengujian kompetensi secara langsung. b. Alat Penilaian Alat penilaian disusun sesuai dengan kebutuhan. Untuk uji kompetensi sebaiknya pengujian dilakukan melalui alat uji kompetensi dalam bentuk tes, sementara untuk penilaian pengelolaan program dapat dilakukan dengan nontes (angket, wawancara, diskusi, dan lainnya). c. Waktu Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap tahapan program, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan akhir program. Terhadap hasil setiap tahapan evaluasi dilakukan refeksi untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya. d. Tindak Lanjut Penilaian Hasil penilaian harus memberikan makna untuk perbaikan program. Oleh karena itu pengelola diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan program selanjutnya.

20


F. Alokasi Dan Rincian Penggunaan Bantuan 1. Alokasi Dana Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM Sentra TKI pada tahun 2011 ini hanya tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 15 lembaga PKBM yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap PKBM sebagai lembaga penyelenggara program rintisan program PKBM Sentra TKI yang terpilih, akan diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program kegiatan, yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Adapun rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada persentase yang tertera pada tabel sebagai berikut: No Komponen Pembiayaan

Persentase

1.

Maksimal 5%

2.

Persiapan Penyelenggaraan Program: a. Identifikasi dan seleksi calon peserta program b. Penyiapan rencana program pembelajaran dan pelatihan Penyediaan Informasi Ketenagakerjaan: c. Jaringan Telpon dan Internet d. Penyusunan media informasi e. Bahan Habis Pakai (Kertas, CD/DVD, ATK lainnya) f. Penggandaan Media Informasi

Maksimal 10%


21

3.

4.

5.

Penyediaan Layanan Advokasi dan Konsultasi: a. Komunikasi dan Mobilisasi b. Honorarium tenaga ahli Pelatihan Ketenagakerjaan: a. Koordinasi lintas sektor (termasuk transportasi koordinasi pelaksanaan program, dan lain-lain) b. Penyediaan sarana prasarana (termasuk untuk pembelian peralatan) c. Honorarium tutor/pelatih/nar sumber Manajemen Program dan Kelembagaan: a. Transport penyelenggara b. Monitoring dan Evaluasi c. Pelaporan

Maksimal 15%

BAB III Minimal 60%

Maksimal 10%

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Penerima Bantuan Penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan keterampilan di bidang ketenagakerjaan, yang berada di daerah pengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Setiap PKBM penyelenggara program rintisan program PKBM sentra TKI ini harus membelajarkan dan melatih peserta didik sebanyak minimal 50 (lima puluh) orang. B. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan PKBM sebagai penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama PKBM; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 4. diutamakan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 5. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk melaksanakan program rintisan program PKBM sentra TKI; 6. m e m i l i k i k e m a m p u a n d a n p e n g a l a m a n d a l a m menyelenggarakan program rintisan program PKBM sentra TKI;

22



23

7. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 8. dapat menyediakan tenaga Tutor/pelatih/nara sumber teknis, sesuai dengan jenis keterampilan ketenagakerjaan yang diusulkan atau diselenggarakan. 9. Melakukan kerjasama dengan lembaga mitra yang berpengalaman dalam penanganan TKI. C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI, PKBM harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Akte Notaris Lembaga, Profil lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif, fotocopy NPWP lembaga, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan). 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada 31 Juli 2011, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, maka waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampai dengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masih tersedia.

24


b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masingmasing rangkap satu). D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional. Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar PKBM yang dianggap layak sebagai nominasi calon PKBM penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan PROGRAM RINTISAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SENTRA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

25

verifikasi terhadap PKBM sebagai calon penyelenggara program rintisan program PKBM sentra TKI. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang PKBM yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap PKBM yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada PKBM calon penerima bantuan dana atau kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Penetapan PKBM sebagai penerima bantuan Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap PKBM sebagai calon penerima bantuan dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan daftar nominasi calon PKBM penerima bantuan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat menetapkan PKBM penerima bantuan dana dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar PKBM penerima bantuan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan surat keputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dengan mengirimkan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan terhadap PKBM penerima bantuan dana tersebut. 26


4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan PKBM penerima bantuan dana, kemudian dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (PKBM penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir. Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut, Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana, dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Bantuan Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran bantuan dana kepada PKBM (penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdiknas mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening PKBM sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan PKBM penerima bantuan dana. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua PKBM yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga/ organisasi penerima bantuan dana.


27

E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 2. PKBM yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 3. PKBM penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (pada tahun yang lalu dan sebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 4. Setiap PKBM penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI, agar berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap PKBM penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI. 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap PKBM penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI secara berjenjang. 3. Penilik yang membidangi Pendidikan Nonformal (PAUDNI) di tingkat kecamatan, diharapkan melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap PKBM penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait. B. Pelaporan Setiap PKBM penerima bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI, wajib menyusun dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang telah diterima.

28



29

Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa dana telah diterima, dan menjelaskan secara singkat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporan awal, terlampir. Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima bantuan dana. 2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentang hasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut program. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan (mengacu pada format laporan akhir terlampir), antara lain memuat tentang: a. uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan; b. jadwal pelaksanaan kegiatan; c. peserta didik yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan dari awal sampai akhir program (persentase); d. tutor/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan program; e. s a r a n a / t e m p a t , f a s i l i t a s , a l a t d a n b a h a n pembelajaran/pelatihan yang digunakan; f. dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program; g. hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program; h. hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program; i. rincian penggunaan dana.

30


Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiri dengan: a. data dan profil PKBM penyelenggara program; b. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; c. foto dokumentasi pelaksanaan; d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dan digandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyak rangkap 2 (dua); Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); Arsip untuk PKBM penyelenggara program, sebanyak rangkap 1 (satu).


31

BAB V PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Rintisan program PKBM sentra TKI ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para PKBM penerima bantuan dana sebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan program rintisan program PKBM sentra TKI ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725507, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], [email protected] atau Website: http///.kemdiknas.go.id/pnfi/dikmas

32


Lampiran 1.

AKAD KERJASAMA NOMOR :................... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN PKBM .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI TAHUN 2011 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………… NIP : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen PNFI Kemendiknas), dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : …………………………


33

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKBM ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai PKBM yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan program rintisan program PKBM sentra TKI, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Akad kerjasama ini bertujuan untuk: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga PKBM sebagai penyelenggara program rintisan program PKBM Sentra TKI dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, pelayanan informasi, advokasi dan konsultasi, bagi calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri dan atau tenaga kerja yang sudah kembali ke tanah air, sehingga memiliki kecakapan, pengetahuan/keterampilan, wawasan dan sikap mental yang memadai sebagai bekal dan persiapan untuk bekerja di luar negeri (sesuai negara tujuan), atau untuk berwirausaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA;

34


c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan program; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program; f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk membelajarkan dan melatih sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta didik. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan


35

Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, Nomor ………/-/2011 tanggal …. Maret 2011 dengan kode anggaran … 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank

:

Nomor Rekening

:

Atas Nama

:

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program. 5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan program, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan program rintisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sentra Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

36


PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000

----------------------------

----------------------------


37

Lampiran 2.

Lampiran 3. FORMAT REKOMENDASI PROPOSAL

FORMAT COVER PROPOSAL

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI TAHUN 2011

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .............. menerangkan bahwa:

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Nama PKBM Ketua PKBM Alamat PKBM Nomor Telepon/HP/Fax

: ........................................................ : ........................................................ : ....................................................... : ........................................................

Berdasarkan pengamatan kami atas kredibilitas dan kinerja PKBM tersebut, dinilai layak mengajukan proposal “Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Rintisan Program PKBM Sentra TKI Tahun 2011” kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................., 2011

Oleh : Nama Lembaga/Organisasi Alamat Nomor Telepon/HP/Fax

: ............................ : ............................ : ............................

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .......……………...................... (....................................) *) coret yang tidak perlu

38



39

Lampiran 4.

Lampiran 5. FORMAT ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan lembaga/organisasi .................: Nama Ketua Alamat Lembaga Nomor Telepon/HP/Fax

: ............................................................ : .................................................. : ....................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan program rintisan program PKBM sentra TKI Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana diterima. b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. 3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..........……………………. 2011 Yang Membuat Pernyataan

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI TAHUN 2011 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. Dasar pelaksanaan kegiatan C. Sasaran program D. Tujuan program E. Hasil yang akan dicapai BAB II A. B. C. D. E. F.

PROFIL LEMBAGA Alamat lengkap lembaga Kepengurusan lembaga Sarana dan prasarana yang dimiliki Ketenagaan (SDM) yang dimiliki Program yang pernah dilakukan Kemitraan yang pernah dilakukan

BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon peserta didik B. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon tutor/pelatih/narasumber teknis C. Identifikasi dan seleksi jenis keterampilan ketenagakerjaan yang akan dibelajarkan/dilatihkan D. Alat, bahan, dan media pembelajaran dan pelatihan E. Materi dan sillabus pembelajaran dan pelatihan F. Sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan G. Tempat atau lokasi pembelajaran dan pelatihan H. Jadwal pembelajaran dan pelatihan I. Penilaian pembelajaran dan pelatihan J. Rencana biaya kegiatan (penggunaan anggaran) BAB IV PENUTUP

Materai Rp. 6.000

40

(…………..………………….)

LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris/surat izin operasional pendirian PKBM. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama PKBM. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan PKBM, dan rincian tugas pengurus. 5. Profil rinci PKBM.



41

B.

Lampiran 6.

FORMAT PROFIL RINCI LEMBAGA/ORGANISASI PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM

SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1.

2.

Status Lahan/

· Luas Tanah

....... m2

Bangunan

· Luas Bangunan

...... m2

Rincian Bangunan

· Ruang Tamu

· ................ ruang

· Ruang Sekretariat

· ................ ruang

· Ruang Kantor Pengurus

· ................ ruang

· Ruang Belajar Teori

· ................ ruang

· Ruang Praktek Keterampilan

· ................ ruang

· Ruang Usaha/Produksi

· ................ ruang

· Ruang Perpustakaan/Taman

· ................ ruang

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama PKBM/Lembaga sejenis 2. Alamat Lembaga

Bacaan

3.

4. Akte Notaris/Perijinan

· ................ ruang

·............................

· ................ ruang

Sarana/Fasilitas

· Kursi Tamu

· .................. set

Pembelajaran dan

· Meja/kursi/lemari Sekretariat

· .................. set

Pelatihan, antara lain: · Meja/kursi/lemari Kantor

5. Rekening Bank

· Meja/kursi Ruang Belajar Teori

42

· .................. set · .................. set

· Meja/kursi Ruang Keterampilan · .................. set

6. NPWP (jika ada) 7. Kepengurusan

· ................ ruang

·............................

3. Tanggal Berdiri 4. No Telp/HP/Fax/ E-mail

Milik sendiri/sewa

Nama

Jabatan


Pendidikan Terakhir

· Lemari/rak buku

· ................ unit

· Mesin tik manual

· ................ unit

· Komputer

· ................ unit

· Printer

· ................ unit

· Mesin faksimile/telepon

· .................. set

· Papan tulis

· ............ lembar

· Buku/modul/bahan belajar lain

· .................. set

·Alat-alat keterampilan:

· .............. paket

·............................

· .............. paket

·............................

· .............. paket


43

C. KETENAGAAN YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

Tingkat Pendidikan (orang) SMP SMA Diploma S1 S2 Jum.

• Pengurus/Pengelola • Tenaga Administrasi • Tenaga Tutor • Tenaga Pelatih/Narasumber • ........................ • ........................ • ........................ Jumlah

2) Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

F.

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

PRESTASI YANG DIMILIKI 1) Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

Peserta Program L

P

Sumber Biaya

L+P

• ........................

2) Penghargaan yang pernah diperoleh

• ........................

No. Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

• ........................ Jumlah

3) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti oleh pengurus

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN

No. Jenis Pelatihan

1) Dukungan dana yang pernah diperoleh No. Nama/Jenis Program

44

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan Tahun

Tempat Pelatihan

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)



45

Lampiran 7. FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp) (3) X (4)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

Identifikasi calon peserta didik dan pelatih : a. .... b. dst.

2

ATK peserta didik dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst.

3

Pengadaan alat dan bahan praktek: a. .... b. dst.

4

Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst.

5

Penyelenggaraan program: a. .... b. dst.

6

Transport tutor/ pelatih keterampilan: a. .... b. dst.

46


7

Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst.

8

Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst.

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................... Terbilang : ................................................................................................ ....................................................................................................


47

Lampiran 8.

Lampiran 9.

FORMAT LAPORAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM

LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI TAHUN 2011 A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lengkap 3. Nama Ketua 4. No. Telp./HP.

: : : :

……....................………….................... ……....................………….................... ...……....................…………................ ……....................……..….....................

B. LAPORAN AWAL 1. Kami laporkan bahwa bantuan dana penyelenggaraan program rintisan program PKBM Sentra TKI, telah kami terima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas pada: · Tanggal : .............................. · Jumlah : Rp. ......................... · Melalui Bank : ............................... · Nomor Rekening : …………………… 2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih. ...................., ..........................., 2011 Ketua lembaga/organisasi ............

-------------------------------------

48


FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROGRAM ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM RINTISAN PROGRAM PKBM SENTRA TKI TAHUN 2011 A. COVER / SAMPUL LAPORAN: · Nama Program : ………………..........………… · Nama Lembaga : ………………..........………… · Alamat Lengkap : ………………..........………… · Nomor Telepon/Fax/HP/ Email : ………………..........………… · Bulan/ Tahun Laporan : ………………..........………… B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Sasaran program (keluarga) yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan dari awal sampai akhir program (persentase) 3. Tutor/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan program 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan 6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Profil PKBM penyelenggara program 2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Foto dokumentasi pelaksanaan 4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


49

Lampiran 10. FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA No Rincian Pengeluaran 01 Identifikasi calon peserta didik dan pelatih: · ……………………… · ……………………… 02 ATK peserta didik dan Penyelenggaraan: · …………………… · …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: · ……………………… · ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: · ……………………… · ……………………… 05 Penyelenggaraan program: · ……………………… · ……………………… 06 Transport tutor/ pelatih keterampilan: · ……………………… · ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: · ……………………… · ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: · ……………………… · ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan · ……………………… · ……………………… 10 Dst.

Jumlah (Rp)

Bukti SPJ

Tanggal Pengeluaran

Daftar dan Ttd. Penerimaan

31 Juli 2011

Nota & kwitansi

02 Agustus 2011

Nota & kwitansi

05 Agustus 2011


14 September 2011

Nota & Kwitansi

01 September 2011


12 Oktober 2011

Nota & kwitansi

10 November 2011


20 November 2011

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2011

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.

50


39

KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Recommend Documents