KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan demikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnya yang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan orang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untuk pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikan untuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan masyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikan sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatif beragam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai program terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Berbagai program tersebut difokuskan pada masyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggal di kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan, kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia, perempuan dan anak-anak marjinal. KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
i
Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Semoga, dan selamat bekerja.
Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001
KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasis pada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis, dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender.
ii
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
iii
Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796 juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat di Indonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender untuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (Dekonsentrasi) ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Jakarta, Januari 2011 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP. 195804091984022001
iv
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI
................................... i
PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT ................................................................ iii DAFTAR ISI
.......................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN ......................................……. A. Latar Belakang ......................................................... B. Dasar Hukum ................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis .........................................
1 2 4 5
BAB II PENYELENGGARAAN KEAKSARAAN DASAR DAN KUM .......................................... A. Pengertian ............................................................. B. Sasaran Program/Penerima Manfaat ................................ C. Tujuan Program …………………………………… D. Hasil yang Diharapkan …………………………... E. Deskripsi Kegiatan ……………………………. 1. Keaksaraan Dasar a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Penilaian 2. Keaksaraan Usaha Mandiri a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Penilaian F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan ………………
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
6 6 7 7 8 9
13
v
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ............................................................ 16 A. Penerima Bantuan ...................................................... 16 B. Syarat Penerima Bantuan ............................................ 16 C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ...................................... 17 1. Penyusunan Proposal 2. Pengiriman Proposal 3. Batas Waktu Pengiriman Proposal D. Proses Penyaluran Bantuan ………………………. 17 1. Penilaian 2. Verifikasi 3. Penetapan 4. Penandatangan Akad Kerjasama 5. Peluncuran Bantuan E. Catatan Khusus …………………………………….. 19 BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN .........…… 20 A. Pemantauan dan Evaluasi …………………………… 20 B. Pelaporan ………………………………………… 21 BAB V PENUTUP
…………………………………. 22
LAMPIRAN : 1. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Format Pernyataan Kesanggupan dan Tanggungjawab Mutlak 3. Format Proposal 4. Format Laporan Awal 5. Sistematika Laporan Akhir 6. Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK Dasar) 7. Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SKK-UM) 8. Akad Kerjasama Keaksaraan Dasar 9. Akad Kerjasama Keaksaraan Usaha Mandiri 10. Format Instrumen Verifikasi 11. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan.
vi
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
BAB I PENDAHULUAN Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda , bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumber daya, v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementrrian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi Kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
1
layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut. • Swa manajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Program berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program • Pemberdayaan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 berjumlah 8,3 juta orang (4,79%) dan sebagian besar adalah perempuan dengan disparitas gender 2,64%. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal
2
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, aksara kewirausahaan, dan aksara berbasis cerita rakyat. Kegiatan tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan kegiatan sejenis lainnya. Kegiatan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan buta aksara melalui kegiatan pendidikan keaksaraan dan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
3
melestarikannya melalui kegiatan keaksaraan usaha mandiri. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara pendidikan keaksaraan yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri sesuai dengan peraturan, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (dekonsentrasi) di provinsi”. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA) ; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan;
4
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011. C. Tujuan Petunjuk Teknis Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengaturan terhadap: 1. Lembaga dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan penyelenggaraan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri. 2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal bantuan penyelenggaraan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal. 3. Dinas Pendidikan Provinsi dalam menyalurkan bantuan penyelenggaraan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri. 4. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas publik Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengelola penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan.
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
5
BAB II PENYELENGGRAAN KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
A. Pengertian 1. Keaksaraan Dasar a. Keaksaraan Dasar adalah kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. b. Dana Keaksaraan Dasar adalah bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. 2. Keaksaraan Usaha Mandiri a. Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. b. Dana Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar (memiliki SUKMA).
6
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
B. Sasaran/Penerima Manfaat Layanan 1. Keaksaraan Dasar Penerima manfaat layanan Keaksaraan Dasar adalah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah atau masih buta aksara latin (melek aksara parsial). 2. Keaksaraan Usaha Mandiri Penerima manfaat layanan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah melek aksara dan/atau memiliki SUKMA. C. Tujuan Program 1. Keaksaraan dasar: a. Memperluas akses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. b. Memberikan kemampuan keaksaraan bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah atau melek aksara parsial dan cenderung buta aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. c. Membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan angka melek aksara penduduk secara nasional. 2. Keaksaraan Usaha Mandiri: a. Meningkatkan partisipasi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuti kegiatan keaksaraan usaha mandiri; b. Meningkatkan keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri;
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
7
c. Memelihara dan melestarikan tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam-keaksaraan. D. Hasil yang Diharapkan 1. Keaksaraan Dasar. a. Meningkatnya akses pelayanan kegiatan keaksaraan dasar. b. Meningkatnya kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia oleh peserta didik sesuai dengan standar kompetensi keaksaraan (SKK). c. Meningkatnya angka melek aksara penduduk secara nasional sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia. Indikator Keberhasilan Keaksaraan Dasar Minimal 80% peserta didik memperoleh SUKMA (surat keterangan melek aksara). 2. Keaksaraan Usaha Mandiri. a. Meningkatnya partisipasi penduduk dewasa usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuti kegiatan keaksaraan usaha mandiri; b. Meningkatnya keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri; c. Terpelihara dan lestarinya tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan multi-keaksaraan. Indikator Keberhasilan Kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri 1) Minimal 80% peserta didik memperoleh STSB (surat tanda selesai belajar). 2) Minimal 80% peserta didik mampu meningkatkan
8
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
kompetensi keberaksaraannya yang meliputi kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Indonesia, serta keterampilan dasar berwirausaha sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK). E. Deskripsi Kegiatan Pelaksanaan kegiatan keaksaraan (keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri) dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2011. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran yang menggambarkan waktu, materi, tutor/fasilitator/narasumber teknis, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) tempat pembelajaran. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja. 1. Keaksaraan Dasar a. Persiapan Kegiatan ini meliputi antara lain: 1) Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan Kegiatan. 2) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan; b. Pelaksanaan 1) Standar Kompetensi Keaksaraan Pembelajaran keaksaraan dasar dilakukan berdasarkan konteks pembelajaran (latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar) dengan mengacu pada standar kompetensi keaksaraan dasar (SKK Dasar setara 114 jam @60 menit).
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
9
2) Kegiatan Pembelajaran a) Penyelenggara pendidikan keaksaraan bersama tutor menentukan kelompok belajar minimal 10 peserta didik setiap kelompok. b) Penyelenggara bersama tutor dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib. c) Tutor dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogis, fungsional, dan tematik; metode-metode pembelajaran yang sesuai; dan memanfaatkan bahan ajar yang temanya disesuaikan dengan hasil identifikasi. d) Kegiatan pembelajaran praktis berupa latihan praktik membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. e) Tutor dapat memfungsikan sarana dan prasarana pembelajaran dan daya dukung masyarakat. Misalnya, penyediaan tempat belajar, materi ajar, media pembelajaran yang dapat diperoleh dari masyarakat dan linghkungan sekitar. f) Metode-metode lain dapat dipergunakan sepanjang relevan dan dikuasai oleh tutor dan dianggap efektif untuk mencapai kompetensi minimal. c. Penilaian Hasil Pembelajaran 1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung dengan
10
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, hasil karya, portofolio (kumpulan kerja) dan penugasan. 2) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi keaksaraan dasar yang harus diselesaikan selama mengikuti program. 3) Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA). 2. Keaksaraan Usaha Mandiri a. Persiapan Kegiatan ini meliputi antara lain: 1) Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan. 2) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan; b. Pelaksanaan 1) Mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri. Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri dilakukan setara 66 jam @60 menit. 2) Penyelenggara pendidikan keaksaraan usaha mandiri bersama tutor/narasumber teknis menentukan kelompok belajar minimal 10 peserta didik setiap kelompok. 3) Penyelenggara bersama tutor/narasumber teknis dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib. 4) Tutor/narasumber teknis dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran/ keterampilan dasar usaha. Kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur: • Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia;
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
11
• Mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki; • Mengidentifikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih; • Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih; • Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan; • Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan; • Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan mempengaruhi laba rugi usaha; • Melakukan interaksi dengan konsumen; • Memahami strategi pemasaran; • Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan; • Menjalin kemitraan; dan • Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan. 5) Kegiatan pembelajaran/keterampilan/berusaha dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan belajar orang dewasa, termasuk memanfaatkan potensi/sumber daya/kearifan lokal. c. Penilaian Hasil Pembelajaran 1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor/narasumber teknis mengadakan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian berdasarkan kompetensi minimal yang harus dicapai. 12
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
2) Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan surat tanda selesai belajar (STSB). F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Keaksaraan Dasar Alokasi biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan dasar sebesar Rp 3.600.000 per kelompok (10 orang) dengan perincian sebagai berikut. No. Komponen yang Didanai Perincian
Proporsi biaya
1
Alat tulis dan buku tulis Pensil, pulpen, maks. 7% utk 10 orang peserta penghapus, buku tulis, dll. (Rp 250.000) didik
2
Pembelajaran fungsional/ tematik 10 orang peserta didik
Penyusunan/pengadaan/ pembelian bahan praktik fungsional/tematik, dll.
maks. 17% (Rp 600.000)
3
Identifikasi calon utk 10 orang peserta didik
Pendataan calon WB
maks. 2,5% (Rp 100.000)
4
Penyelenggaraan penilaian pembelajaran utk 10 orang peserta didik
Penggandaan soal, maks. 2,5% pengolahan hasil tes, dan (Rp 100.000) penulisan SUKMA/STSB
5
Transportasi 1 orang tutor
Transportasi tutor selama program
6
Penyelenggaraan program
Transportasi maks. 21% penyelenggara, monitoring, (Rp 750.000) evaluasi program, dan pelaporan
min. 50% (Rp 1.800.000)
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
13
Jika akan dilakukan dengan metode Inova Kreatif 32 hari (model/pola Karawang), maka penggunaan anggaran sebagai berikut.
No Komponen Pembiayaan Rincian Pembiayaan
Proporsi Biaya
1.
Identifikasi calon peserta didik
Pendataan calon peserta didik
5% (Rp 230.000)
Pensil, pulpen, penghapus, 7% buku tulis, dan lain-lain (Rp 322.000)
No. Komponen yang Didanai
Jumlah Dana (Rp)
2.
ATK peserta didik dan Penyelenggaraan
1
Transportasi tutor selama 32 hari
600.000
3.
2
Bantuan alat tulis 20 orang peserta didik
630.000
3
Sarana kegiatan belajar mengajar
120.000
4
Program bahan ajar tematik
300.000
Pembelajaran dan Penyusunan/pengadaan/ Pelatihan Keterampilan pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan dana modal
5
Buku Modul 20 peserta didik
140.000
4.
Penyelenggaraan program
6
Juklak Juknis untuk penyelenggaraan 3 buku
21.000
7.
Administrasi belajar
226.000
Transportasi 10% penyelenggara, monitoring, (460.000) evaluasi program, dan pelaporan
8.
Transportasiasi 20 peserta didik dan 1 orang tutor
2.016.000
5.
Transportasi tutor/ pelatih keterampilan
9.
Rekrutmen peserta didik
250.000
Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang pelatih keterampilan selama program berlangsung
6.
Penilaian pembelajaran Penggandaan soal, pelatihan keterampilan pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA/STSB
10. Penilaian akhir 20 peserta didik
250.000
11. Pengadaan SUKMA
100.000
11. foto (dokumentasi) peserta didik
147.000
12. Monitoring dan pelaporan
200.000
Total dana per kelompok (20 peserta didik)
5.000.000
35% (1.610.000)
40% (Rp 1.840.000)
3% (Rp 138.000)
2. Keaksaraan Usaha Mandiri Alokasi dana biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per peserta didik. Adapun rincian alokasi penggunaan dana mengacu pada satuan kelompok sebanyak 10 orang yang tertera pada tabel sebagai berikut.
14
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
15
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Penerima Dana Bantuan Sosial Penerima Dana bantuan sosial keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri adalah PKBM/Satuan PNF sejenis/Lembaga kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas pembelajaran keaksaraan yang ditunjukkan dengan adanya narasumber teknis untuk pelatihan keterampilan praktis atau pembelajaran kewirausahaan, data warga belajar, tutor, dan sarana pembelajaran yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Ketua RT/RW. B. Syarat Penerima Bantuan Sosial Persyaratan yang harus dipenuhi lembaga yang mengajukan bantuan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki legalitas lembaga, seperti: Akta Notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya; 2. Memperoleh Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Bank; 4. Memiliki NPWP atas nama lembaga; 5. Memiliki alamat yang jelas; 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM); 7. Khusus untuk SKB dan UPTD Sejenis program yang dilaksanakan adalah untuk percontohan dan harus memperoleh rekomendasi dari UPT Ditjen PAUDNI (P2PNFI/BP-PNFI).
16
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Proposal disusun oleh lembaga penyelenggara dengan mengacu pada format proposal sebagaimana yang terdapat pada lampiran 4 petunjuk teknis ini. 2. Pengiriman Proposal Pengajuan proposal dibuat rangkap 2, dan dikirimkan kepada: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi …………. 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Pengajuan proposal berakhir tanggal 31 Juli 2011. Batas waktu pengajuan dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan sosial masih tersedia. D. Proses Penyaluran Bantuan Sosial 1. Penilaian a. Tim Penilai Proposal di Dinas Pendidikan Provinsi dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. b. Struktur tim penilai minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan tiga orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Penilaian proposal terdiri atas verifikasi kelengkapan administrasi dan penilaian substansi proposal, 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana akan diverifikasi dan divisitasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima biaya. Verifikasi bisa dilakukan melalui penilaian dokumen, informasi atau visitasi. Verifikasi dilaksanakan guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi faktual di lapangan.
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
17
Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan program • Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima bantuan sosial • Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. 3. Penetapan Kepala dinas pendidikan provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan lembaga penerima bantuan sosial keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri dalam bentuk surat keputusan, setelah menerima usulan daftar nominatif dari tim penilai proposal. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama Penandatanganan akad kerjasama dilakukan antara dinas pendidikan provinsi selaku pihak pertama dan pimpinan lembaga penyelenggara selaku pihak kedua, dengan terlebih dahulu mempelajari hak dan kewajiban masing-masing pihak. 5. Peluncuran Dana Bantuan Penyaluran dana bantuan dilakukan sebagai berikut. a. Penetapan lembaga penerima dana bantuan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk. b. Penandatanganan akad kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan pimpinan lembaga calon penyelenggara kegiatan. c. Setelah SK penetapan dan akad kerjasama ditandatangani, diajukan usulan pencairan bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan bantuan biaya operasional penyelengaraan kegiatan ke rekening lembaga penerima bantuan.
18
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
E. Catatan Khusus 1. Dinas pendidikan provinsi tidak memungut dana apapun dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Lembaga penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerima bantuan kegiatan tahun 2011. 3. Lembaga penerima bantuan wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara.
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
19
BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
A. Pemantauan dan Evaluasi Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melibatkan dinas terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara kegiatan. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pemantauan meliputi: 1. Keterlaksanaan kegiatan yang didukung oleh bukti-bukti fisik sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Kendala-kendala pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. 3. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Evaluasi kegiatan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kegiatan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi keberlanjutan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.
20
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
B. Pelaporan Lembaga penerima bantuan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban dana yang telah diterima. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan; 2. Tahapan dan isi laporan Laporan awal, disampaikan segera setelah dana bantuan diterima dengan format lampiran terlampir (lampiran 4). Laporan Akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah selesai dilaksanakan sesuai dengan format lampiran terlampir (lampiran 5) Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ........ dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
21
Lampiran 1. Format Surat Rekomendasi
BAB V PENUTUP
Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan keaksaraan. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, telepon (021) 5725715, faksimili (021) 5725039 Website: http://www.dikmas.net
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ====================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) ............................... menerangkan bahwa: Nama Lembaga
: ........................................................................
Alamat
: .......................................................................
Nama Ketua
: .......................................................................
No. Tlp./HP/Faks.
: ........................................................................
adalah lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan, sehingga berhak mengusulkan bantuan penyelenggaraan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri*) tahun 2011 kepada dinas pendidikan provinsi ………………………… Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .............................................. 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) …............................
(..................................................) *) coret yang tidak perlu
22
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
23
Lampiran 3. Format Proposal
Lampiran 2. Format Surat Pernyataan
KOP LEMBAGA =====================================================
Contoh Cover Proposal
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KEAKSARAAN DASAR DAN ATAU KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI) TAHUN 2011*
Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul dana bantuan penyelenggaraan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri*) tahun 2011: Nama Lembaga : ……………………...........……………………… Alamat Lembaga : ……………………......…………………………. ……………………......…………………………. Nama Ketua : ……………………......…………………………. Telp./HP/Faks. : ……………………......…………………………. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri*) sesuai dengan jadwal. 2. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan selambat-lambatnya 15 Desember 2011. 3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat dalam pelaksanaan kegiatan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri*).
Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdiknas Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. Yang Membuat Pernyataan Materai Rp 6.000,(…………..………………….)
24
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
2011 Oleh: Nama Lembaga : ................................................... Alamat : ................................................... No. Telp./HP/Faks. : ...................................................
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
25
ISI PROPOSAL 1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : .......................................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................................... c. No.Telepon/Hp : .......................................................................... d. Nama Ketua : .......................................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................................... f. No.Telepon/Hp : .......................................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ...................................... 2) Pejabat : ....................................... h. Nama Bank : .......................................................................... i. Nomor Rekening, : .......................................................................... j. atas nama : .......................................................................... k. NPWP : .......................................................................... l. Kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) ...................................................................................................... 2) ...................................................................................................... 3) ...................................................................................................... m. Daftar Pengurus Lembaga No. Nama
Tmpt/ Tgl Lahir
L/P Pendidikan Pekerjaan Jabatan
1. 2. 3. dst. Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja agar dilampirkan
26
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
n. Sarana dan Prasarana No. Jenis Sarana
Keadaan
1.
Luas Gedung Lembaga
Luas Tanah:…………...........m² Luas Bangunan:…................m²
2.
Tempat Penyelenggaraan Kegiatan
Gedung Perkantoran Rumah Ruko .....................................
3.
Status Bangunan / Gedung Lembaga
Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ...................................
4.
Sarana belajar
Keterangan
Meja & kursi belajar ...........set Kondisi : Papan tulis ..........…..............set Lemari/rak buku ....….......…unit Mesin tik ...........................…unit Komputer ........................…unit Bahan ajar .......................... jenis Bahan Bacaan ................... judul
2. Deskripsi Usulan Kegiatan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan) e. Rencana Kegiatan Pembelajaran (Jadwal Kegiatan dilampirkan): 1) Persiapan, antara lain penyiapan rencana dan jadwal kegiatan, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2) Pelaksanaan: (a) lama program, tempat, jumlah & waktu pertemuan, (b) model pembelajaran, (c) metode, bahan ajar, dan media yang digunakan dalam pembelajaran, (d) tutor, fasilitator/narasumber teknis/instruktur, dan (e) mitra kerjasama. 3) Penilaian Hasil Belajar: penilaian terhadap proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan penilaian hasil pendampingan. f. Rencana kegiatan pendampingan/penguatan/fasilitasi/sejenis : (a) jenis/bentuk kegiatan, (b) lama, jumlah dan waktu pertemuan, (c) pendamping/fasilitator, (d) mitra kerjasama g. Evaluasi kegiatan dan pelaporan: (a) Rencana Monitoring selama kegiatan berlangsung, (b) Rencana evaluasi terhadap kegiatan secara keseluruhan, (c) Rencana Pelaporan. KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
27
Daftar Lampiran Proposal : Lampiran A. Format Calon Peserta Didik
3. Rencana Anggaran Belanja No. Komponen Pembiayaan
Volume Satuan Harga Jumlah Satuan
1. (Uraikan rencana pembiayaan untuk bantuan belajar peserta didik, seperti: ATK, bantuan motivasi, transport, konsumsi, dan lainnya) 2. (Uraikan rencana pembiayaan penyelenggaraan, seperti; transport fasilitator/NST, pengadaan bahan ajar/praktek, dan sarana lainnya yang diperlukan 3. (Uraikan rencana pembiayaan manajemen, meliputi; penyusunan perencanaan, pengelolaan adiminstrasi, pelaksanaan monev, pelaporan).
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PENYELENGGARAAN KEAKSARAAN DASAR/ KEAKSARAAN USAHA MANDIRI*) TAHUN 2011 NAMA LEMBAGA :...................................................................... LOKASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN: ......................... No Nama Jenis Alamat Umur Latar Pekerjaan Jenis Keterampilan Kelamin Belakang yang akan Pendidikan dipelajari 1. 2. 3. 4. 5. dst.
4. Daftar Lampiran Proposal a. Daftar peserta didik yang disahkan oleh kepala desa/lurah atau ketua Rt/Rw; b. Daftar Tutor/Fasilitator/Narasumber Teknis; c. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga; d. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang disertai dengan surat keterangan dari Bank; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; f. Struktur organisasi kepengurusan lembaga dilengkapi dengan uraian tugas;
28
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
.............., ….....…….2011 Diketahui Oleh: Kepala Desa/Lurah/Penilik Dikmas, Tanda Tangan, Stempel Asli (………………………….)
Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel Asli ( .........................................)
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
29
Lampiran B. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Narasumber/Instruktur
Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Narasumber Teknis/Instruktur PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR/ KEAKSARAAN USAHA MANDIRI*) TAHUN 2011 NAMA LEMBAGA : ............................................................................. LOKASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN: ............................... No Nama
Umur
Jenis Pekerjaan Pendidikan Tahun Bidang Ket Kelamin Terakhir Lulus Keahlian
1.
Lampiran 4. Format Laporan Awal
KOP LEMBAGA ===================================================== LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR/KEAKSARAAN USAHA MANDIRI* TAHUN 2011 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri* tahun 2011: Nama Lembaga : ………………..............……………………… Alamat Lembaga : ………………..............……………………… ………………..............………………………
2. Nama Ketua Telp./HP/Faks.
3. 4. 5. dst. ……, ……………………….2011 Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel Asli
: ………………..............……………………… : ………………..............………………………
Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Dana bantuan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri* sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri* sesuai dengan petunjuk teknis dan akad kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Kegiatan pendidikan keaksaraan dasar/keaksaraan usaha mandiri* akan kami selenggarakan mulai tanggal ......................................... Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
(………………………….) ....…………………….. 2011 Pimpinan Lembaga, (…………..………………….) Keterangan: *pilih yang sesuai 30
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
31
Lampiran 5. Sistematika Laporan Akhir SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAKSARAAN DASAR/ KEAKSARAAN USAHA MANDIRI*) TAHUN 2011 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pembelajaran Uraikan kegiatan pembelajaran yang meliputi; 1. Persiapan (penyiapan rencana dan jadwal kegiatan, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan). 2. Pelaksanaan (metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, waktu, tempat, tutor, warga belajar). 3. penilaian (penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, penilaian hasil pendampingan). C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam Acuan Pelaksanaan dan Proposal yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dan lain-lain (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga). D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan/penguatan, b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan/penguatan, c) hasil belajar, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan program. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah kegiatan/dana bantuan berakhir. Lampiran: (a) Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan (b) Fotokopi kuitansi penggunaan dana (c) Materi/bahan ajar/modul (d) Sertifikat hasil pembelajaran (seperti SUKMA/STSB) (e) Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)
32
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 6. Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK Dasar)
a. Standar Kompetensi Lulusan No. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEAKSARAAN DASAR 1.
Mendengarkan Memahami wacana lisan berbentuk pesan, perintah, petunjuk dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan kehidupan sehari-hari
2.
Berbicara Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan, bertanya, bercerita, mendeskripsikan benda, memberikan tanggapan/saran yang fungsional untuk kehidupan sehari-hari.
3.
Membaca Memahami wacana tulis berupa pesan, perintah, petunjuk dalam bahasa Indonesia yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
4.
Menulis Melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk paragraf.
5.
Berhitung Melakukan penghitungan operasi dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) baik secara lisan maupun tulis yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
33
b. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
No. (1)
Standar Kompetensi (2)
1.
Mendengarkan
Kompetensi Dasar (3)
(4)
1.1 Memahami teks 1.1.1 Menceritakan kembali dengan katakata atau kalimat sendiri isi teks pendek pendek (satu sampai (1 s.d. 5 kalimat sederhana) yang dengan lima kalimat didengar tentang topik tertentu yang sederhana) dan pesan disampaikan oleh tutor yang berkaitan yang dilisankan yang dengan kecakapan hidup. berkaitan dengan kecakapan hidup. 1.1.2 Menyampaikan pesan pendek (1 s.d. 5 kalimat sederhana) yang didengarnya kepada orang lain yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 1.2 Memahami penjelasan 1.2.1 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara tentang petunjuk dan lisan yang berkaitan dengan kecakapan cerita yang dilisankan hidup. yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 1.2.2 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 2. Berbicara 2.1 Mengungkapkan 2.1.1 Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang pikiran, perasaan, dan santun yang berkaitan dengan informasi, secara lisan kecakapan hidup. dengan perkenalan dan tegur sapa, serta 2.1.2 Bertanya kepada orang lain yang pengenalan benda berkaitan dengan kecakapan hidup sekitar yang berkaitan dengan menggunakan kalimat dengan kecakapan pertanyaan yang tepat dan bahasa yang hidup. santun 2.1.3 Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kecakapan hidup.
34
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
2.2 Mengungkapkan 2.2.1 Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri sederhana yang berkaitan pikiran, perasaan, dan dengan kecakapan hidup dengan bahasa informasi secara lisan yang mudah dimengerti dengan gambar dan percakapan sederhana Melakukan percakapan sederhana yang berkaitan dengan 2.2.2 dengan menggunakan kalimat dan kecakapan hidup. kosakata yang sudah dikuasai yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 2.2.3 Menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang suatu hal atau kegiatan yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan alasan sederhana 2.3 Mengungkapkan 2.3.1 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat pikiran, perasaan, dan dan santun berbahasa yang berkaitan pengalaman secara dengan kecakapan hidup. lisan melalui kegiatan bertanya, dan 2.3.2 Menceritakan kegiatan sehari-hari bercerita yang dengan bahasa yang mudah dipahami berkaitan dengan orang lain yang berkaitan dengan kecakapan hidup. kecakapan hidup. 2.4 Mengungkapkan 2.4.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar sesuai ciri-ciri dan secara lisan beberapa manfaatnya dengan menggunakan informasi dengan kalimat yang mudah dipahami orang mendeskripsikan lain yang berkaitan dengan kecakapan benda dan bercerita hidup. yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 2.4.2 Menceritakan kembali cerita yang didengarkan yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan menggunakan kata-kata sendiri. 2.5 Mengungkapkan 2.5.1 Menceritakan pengalaman yang mengesankan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, kecakapan hidup dengan menggunakan pengalaman, dan kalimat yang runtut dan mudah petunjuk dengan dipahami bercerita dan memberikan 2.5.2 Menjelaskan urutan membuat atau tanggapan/saran yang melakukan sesuatu yang berkaitan berkaitan dengan dengan kecakapan hidup dengan kalimat kecakapan hidup. yang runtut dan mudah dipahami KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
35
2.5.3 Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan menggunakan kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat 3. Membaca 3.1 Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat
3.2 Memahami teks dengan membaca intensif (100-200 kata)
3.1.1 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 3.1.2 Membaca lancar berbagai kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat 3.1.3 Membaca lancar lambang dan nama bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 3.2.1 Menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca intensif 3.2.2 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks yang agak panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif
4.2.2 Menyusun kalimat yang utuh dan bertautan antarparagraf yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 5. Berhitung 5.1.1 Melakukan penghitungan matematis 5.1 Melakukan penghitungan berupa penambahan, pengurangan, matematis secara lisan perkalian, dan pembagian yang dan tulis yang berkaitan dengan kecakapan hidup. berkaitan dengan 5.1.2 Menerapkan operasi matematis kecakapan hidup. sederhana dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kecakapan hidup.
4. Menulis 4.1.1 Menulis keseluruhan abjad dalam 4.1 Menulis kalimat sederhana, majemuk, bahasa Indonesia dengan benar dan variasinya dalam 4.1.2 Mengenal dan menulis suku kata yang bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kecakapan hidup. berkaitan dengan 4.1.3 Menulis kata yang terdiri atas sekurangkecakapan hidup kurangnya dua suku kata yang berkaitan dengan kecakapan hidup 4.1.4 Menulis kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan variasinya dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 4.1.5 Menulis lambang dan nama bilangan yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 4.2 Menulis paragraf 4.2.1 Menyusun ide pokok dan ide penjelas dalam bahasa dalam paragraf yang berkaitan dengan Indonesia yang kecakapan hidup. berkaitan dengan kecakapan hidup. 36
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
37
Lampiran 7. Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM) a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
No.
38
Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpeluang untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar
2.
Menuliskan dan mengomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan
3.
Menguasai keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan
4.
Memasarkan produk usaha yang dikembangkan
5.
Melakukan analisa perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembangkan
6.
Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha
7.
Memelihara dan mengembangkan kompetensi membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
Kompetensi Dasar
1.
Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia
1. Mengidentifikasi bidang usaha yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki 2. Menetapkan bidang usaha yang akan dikembangkan
2.
Mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki
1. Menjelaskan bahan, alat, dan langkah-langkah produksi dalam usaha yang akan dikembangkan 2. Mendemonstrasikan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung usaha
3.
Mengidentifikasi sumberdaya 1. Mengungkapkan jenis-jenis sumber alam dan manusia di daya alam yang potensial di lingkungannya sesuai dengan lingkungannya sesuai bidang usaha bidang usaha yang dipilih. yang dikembangkan 2. Mengungkapkan sumber daya manusia di lingkungannya yang kompeten dalam bidang usaha yang dikembangkan
4.
Mengidentifikasi kebutuhan 1. Menjelaskan arti pasar dan permintaan masyarakat 2. Menyebutkan kebutuhan barang terhadap barang dan jasa yang dan jasa yang pasokannya belum sesuai dengan bidang usaha terpenuhi yang dipilih 3. Menjelaskan faktor permintaan dan penawaran produk yang dikembangkan
5.
Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan
Menyusun rencana usaha yang akan dikembangkan
6.
Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan
1. Mengidentifikasi jenis-jenis biaya pada usaha tertentu 2. Mengidentifikasi sumber-sumber permodalan
NO. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI 1.
Standar Kompetensi
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
39
3. Menghitung biaya, pendapatan dan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan 4. Membuat pembukuan sederhana 7.
Mengidentifikasi risiko-risiko 1. Mengenali risiko usaha yang dapat yang mungkin timbul dan terjadi dan dampaknya terhadap mempengaruhi laba rugi laba rugi usaha yang dikembangkan usaha 2. Menemukan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul
8.
Melakukan interaksi dengan konsumen
9.
Memahami strategi pemasaran
10. Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan 11. Menjalin kemitraan
1. Menjelaskan produk usaha kepada konsumen 2. Menampilkan bahasa lisan dan bahasa tubuh yang simpatik kepada konsumen 1. Menentukan harga produk yang bersaing 2. Melakukan promosi yang efektif 3. Mengemas produk dengan menarik 1. Mengenali produk-produk sejenis di pasar 2. Mengenali produsen pesaing produk sejenis Menjalin kerjasama dengan mitra usaha
12. Menjaga kelangsungan usaha 1. Mengidentifikasi kebutuhan modal yang dikembangkan dan kas secara berkelanjutan 2. Mempertahankan kepercayaan konsumen 3. Memahami peraturan pemerintah terhadap usaha yang dikembangkan 4. Menampilkan produk kreatif inovatif
40
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
Lampiran 8. Contoh Akad Kerjasama
AKAD KERJASAMA NOMOR : ............................... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN LEMBAGA : ...................................................................................................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAKSARAAN DASAR/KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2011 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu sebelas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………… NIP : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
41
Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan program pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran kegiatan keaksaraan dasar. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program;
42
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya program dan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana Pasal 2 dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .................................... (................................ ), untuk membelajarkan ........................... orang. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0534/02305.1.01/00/2011 tanggal 31 Maret 2011. 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
43
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ........................ dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : 4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam pedoman, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.
TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama.
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Pasal 5
44
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
45
Lampiran 9: Instrumen Verifikasi Lembaga INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA
3. SARANA DAN PRASARANA No.
Jenis Sarana
Keadaan
1.
Luas Gedung
Luas Tanah :….................m² Luas Bangunan :…..........m²
2.
Status Bangunan / Gedung
3.
Sarana belajar
KEGIATAN ........................................ 1. IDENTITAS LEMBAGA a. Nama Lembaga : .......................................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................................... c. No.Telepon/Hp : .......................................................................... d. Nama Ketua : .......................................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................................... f. No.Telepon/Hp : .......................................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ...................................... 2) Pejabat : ....................................... h. Nama Bank : .......................................................................... i. Nomor Rekening, : .......................................................................... j. atas nama : .......................................................................... k. NPWP : ..........................................................................
Keterangan
Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ......................................... Meja & kursi belajar ........set Papan tulis .....................set Lemari/rak buku ....….…unit Mesin tik ............….....…unit Komputer ...................…unit Bahan ajar ..................... jenis Bahan Bacaan ............. judul
Kondisi :
4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI No. Jenis Administrasi 1. 2. 3. 4. 5.
46
Keadaan Keterangan Ada Tidak ada
No.
Nama
Jenis Kelamin Lk
Pr
Pendidikan
Peran/ Tugas
Papan nama lembaga Struktur organisasi Rincian tugas pengelola/penyelenggara Nomor rekening bank atas nama lembaga (tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan) NPWP lembaga
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
47
5. kEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Lampiran 9. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan
Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini No.
Jenis Program/Kegiatan
Tahun Pelaksanaan program
Jumlah Sasaran
Sumber Lokasi Dana Sasaran
Acuan Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………. (diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan) A. DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) C. TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?)
..................................................................2011 Mengetahui Pengurus Lembaga
Petugas,
....................................................
...................................................
1. Persiapan
Catatan: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Kesimpulan:
48
= Layak
D. RENCANA KEGIATAN
= Tidak Layak
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan
NO.
KEGIATAN
WAKTU
1
Penyusunan Acuan Pelaksanaan
2
Sosialisasi kegiatan
PARTISIPAN
2. Pembelajaran, Pendampingan, Penguatan: a. Pembelajaran NO WAKTU (Tgl, Bln, Thn) Jam
MATERI
METODE BAHAN AJAR/MEDIA
PENDIDIK
KEAKSARAAN DASAR DAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (DEKONSENTRASI)
49
b. Pendampingan pasca pembelajaran NO KEGIATAN WAKTU (hari/ minggu/bulan) jam
MATERI METODE
BAHAN / ALAT
WAKTU TEKNIK ALAT/ PENILAIAN INSTRUMEN PENILAIAN
PETUGAS
3. Rencana Penilaian NO JENIS PENILAIAN
1
Penilaian proses
2
Penilaian hasil
3
Penilaian kinerja/ Performa
E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: Dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.
50
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan