KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan demikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnya yang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan orang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untuk pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikan untuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan masyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikan sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatif beragam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai program terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Berbagai program tersebut difokuskan pada masyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggal di kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan, kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia, perempuan dan anak-anak marjinal.

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

i

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Semoga, dan selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasis pada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis, dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender.

ii

Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan


iii

Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796 juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat di Indonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender untuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2011 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI

......................................... i

PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT ..................................... iii DAFTAR ISI

............................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ............................................. A. Latar Belakang ......................................................... B. Dasar Hukum .............................................................. C. Tujuan Petunjuk Teknis ..............................................

1 1 5 6

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER ..................................... A. Pengertian ................................................................... B. Sasaran Program .......................................................... C. Tujuan Program ..................................................... D. Hasil yang Diharapkan ............................................... E. Deskripsi Kegiatan ................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan ........................

7 7 7 8 8 9 18

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP. 195804091984022001

iv



v

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ................................................ A. Penerima Bantuan ................................................ B. Persyaratan Penerima Bantuan ..................................... C. Tatacara Pengajuan Bantuan ..................................... D. Proses Penyaluran Bantuan ..................................... E. Catatan Khusus ................................................

20 20 20 21 21 24

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .................................................. 25 A. Pemantauan dan Evaluasi ......................................... 25 B. Pelaporan ........................................................ 25 BAB V PENUTUP

..................................................... 28

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Format Akad Kerjasama ............................................ 2. Format Cover Proposal ......................................... 3. Format Rekomendasi Proposal ................................... 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......... 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ........... 6. Format Profil Rinci Lembaga/Organisasi .................... 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana ........ 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program …….....… 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ….........… 10. Format Contoh Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ....

vi


29 34 35 36 37 38 42 44 45 46

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sejak tahun 2009 melakukan diversifikasi layanan program pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara, apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) Memahami masalah; ii) Menilai tujuan hidupnya; iii) Membentuk strategi; iv) Mengelola sumber daya; v) Bertindak dan berbuat.


1

Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan dan kebertahanan, serta menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: • Swamanajemen; • Lingkungan sepanjang hayat; • Menghargai norma, nilai dan budaya; • Program berbasis kebutuhan; • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program; • Pemberdayan sebagai ciri utama; • Berakar pada nilai-nilai sosial; • Berbasis pengalaman; • Partisipatif dan demokratis; • Berbasis kecakapan hidup.

2


Atas dasar itu, pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program, antara lain meliputi pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan berbasis cerita rakyat, aksara kewirausahaan, dan keaksaraan berbasis seni budaya lokal. Program-program tersebut didukung dengan bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rintisan, TBM Penguatan Keaksaraan dan TBM Ruang Publik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Salah satu bentuk program layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat 2011 adalah melaksanakan program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) yang merupakan program upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaran gender di dalam keluarga. Program ini didasarkan atas kenyataan bahwa selama ini masih ada kecenderungan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Faktor penyebab utama dari kondisi ini adalah masih adanya stereotipe (pelabelan negatif) yang didasarkan atas jenis kelamin, dimana perempuan dianggap memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, terlebih pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi miskin. Kondisi inilah yang disebut sebagai bias gender. Bias gender diawali dengan perilaku ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga yang akhirnya berdampak perilaku bias interaksi sosial di masyarakat yang lebih luas. Perilaku bias gender di dalam keluarga dapat dilihat dari; pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian peran, prioritas dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi, serta pada berbagai interaksi lainnya. Kondisi tersebut diperkuat dengan legitimasi budaya yang meninggikan salah satu jenis kelamin dan merendahkan jenis kelamin lainnya.


3

Demikian strategisnya peran keluarga dalam membentuk pola prilaku individu, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sejak tahun 2005 terus berupaya memberikan fasilitasi kepada lembaga/organisasi mitra dalam melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG). PKBG dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bias gender di masyarakat, salah satunya adalah melalui penyadaran anggota keluarga tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Melalui program PKBG diharapkan secara simultan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang didasarkan atas hubungan yang adil dan setara gender. Dalam jangka panjang relasi yang adil dan setara gender dalam keluarga akan memberikan dampak terhadap relasi yang adil dan setara gender dalam masyarakat. Di samping itu, keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat menjadi dasar bagi pembentukan karakter anak yang menempatkan orang tua sebagai guru utama dalam keluarga. Orang tua juga menjadi model bagi anak, sehingga melalui perantaraan orang tua inilah anak belajar tentang etika, moral, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu orang tua diharapkan memiliki kecakapan keorangtuaan yaitu kecakapan untuk melakukan pendidikan karakter, melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar, dan penanganan anak bermasalah dengan hukum. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi para penyelenggara program PKBG dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengajuan dan pengelolaan dana bantuan program keaksaraan berbasis seni budaya lokal tahun 2011, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)”.

4


B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan; 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;


5

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 12.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011. C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi para lembaga/organisasi calon penyelenggara program PKBG untuk menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka mendapatkan bantuan, dan menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan, serta mengelola dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan bantuan dana secara akuntabel dan transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam menilai dan menyeleksi proposal, menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan penyelenggaraan program, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga/organisasi penyelenggara program.

6


BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

A. Pengertian 1. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) merupakan kemampuan memberdayakan keluarga melalui upaya penyadaran dalam memahami hak, kewajiban, peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan kecakapan hidup, sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. 2. Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga/organisasi sebagai penyelenggara program PKBG yang digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan program pendidikan keluarga berwawasan gender yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup. B. Sasaran Program Sasaran program atau penerima manfaat penyelenggaraan program PKBG ini adalah keluarga, dengan kriteria: 1. keluarga miskin, prioritas bagi keluarga muda (memiliki anakanak yang masih relatif kecil); 2. berada di perdesaan atau pinggir perkotaan; 3. berpotensi rawan ketidakadilan gender; 4. memiliki anak usia sekolah; 5. bersedia mengikuti program sampai dengan selesai.


7

C. Tujuan Program Penyelenggaraan program PKBG ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain meliputi: 1. perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak; 2. saling menghormati perbedaan dalam keberagaman, dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog; 3. hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya dalam bidang pendidikan; 4. pendidikan karakter, melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum); 5. mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM; 6. penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga; D. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan program PKBG ini adalah meningkatnya pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain ditunjukkan dengan: 1. terwujudnya perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak; 2. meningkatnya kesadaran saling menghormati perbedaan dalam keberagaman, dan diperolehnya solusi dalam menangani berbagai persoalan rumah tangga atau pelanggaran HAM melalui dialog; 3. diperolehnya hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya adanya peningkatan partisipasi anak laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pendidikan, baik formal maupun nonformal; 4. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan di bidang pendidikan karakter, perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi,

8


pencegahan penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum); 5. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga, dan adanya tabungan pendidikan keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak. E. Deskripsi Kegiatan Adapun gambaran pelaksanaan atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggara program PKBG, adalah sebagai berikut: 1. Persiapan a. Sosialisasi Program Tahapan pertama yang perlu dilaksanakan oleh lembaga/organisasi penyelenggara program PKBG adalah melakukan sosialisasi program kepada aparat pemerintah, tokoh agama/masyarakat, serta masyarakat setempat (dimana lokasi program diselenggarakan). Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat edaran, pamflet/leaflet atau melalui siaran radio komunitas setempat. b. Identifikasi Sasaran Program: 1) Identifikasi lokasi program Identifikasi dan seleksi terhadap lokasi program perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dan perancangan pelaksanaan program. Lokasi program sebaiknya dikonsentrasikan pada suatu desa atau kelurahan tertentu, dengan maksud untuk memudahkan penyelenggaraan program. Pemilihan dan penentuan desa atau kelurahan sebagai lokasi program, harus didasarkan pada banyaknya jumlah keluarga sesuai dengan kriteria sasaran program seperti yang disebutkan di atas (Bab II butir B). Berarti di desa atau kelurahan tersebut, terdapat minimal 15 keluarga yang kategorikan sebagai sasaran program.


9

2) Identifikasi dan seleksi keluarga sebagai calon peserta program Setelah mendapat kepastian tentang desa atau kelurahan sebagai lokasi program, kemudian dilakukan identifikasi dan seleksi terhadap keluarga yang dicalonkan sebagai peserta program. Jika di desa atau kelurahan tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memenuhi syarat tetapi melebihi dari kuota yang ditentukan, maka pemilihan dan penentuan keluarga sebagai peserta program, harus didasarkan pada skala prioritas. Pada saat pelaksanaan identifikasi dan seleksi keluarga, sekurang-kurangnya harus mengumpulkan informasi tentang: nama (kepala keluarga, ibu, anakanaknya), usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan alamat jelas. Berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi calon peserta program tersebut, kemudian dicatat ke dalam contoh tabel berikut: No

Nama Suami

Jumlah Anak

Umur

Istri Laki- laki Perempuan Suami Istri

Pendidikan Pekerjaan Alamat Suami Istri

Suami Istri

3) Identifikasi dan seleksi calon tutor/pelatih/narasumber teknis Dalam melakukan identifikasi dan seleksi terhadap calon tutor/pelatih/narasumber teknis, harus memenuhi persyaratan berikut: memiliki pengalaman dan keahlian dibidang pemberdayaan keluarga sesuai tujuan program dan hasil yang diharapkan; bersedia membelajarkan dan melatih peserta program sampai selesai; bersedia memfasilitasi dan melatih peserta program sesuai kecakapan hidup dan keterampilan praktis yang dibutuhkan

10


Hasil seleksi calon tutor/pelatih/narasumber teknis, kemudian dicatat ke dalam contoh tabel berikut: No Nama

Jenis kelamin Umur Pendidikan Pekerjaan Keahlian Alamat

c. Merumuskan Program Pembelajaran dan Pelatihan Dalam merancang dan merumuskan program pembelajaran dan pelatihan, sebaiknya dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan calon peserta program. Program pembelajaran dan pelatihan yang dirumuskan sekurang-kurangnya memuat kompetensi dasar, tujuan, materi, metoda, dan media yang dibutuhkan serta alat pengujian kompetensi. Lembaga/organisasi penyelenggara program harus mengembangkan pesan standar ke dalam materi pembelajaran dan pelatihan yang terintegrasi dengan potensi dan kearifan lokal pada masing-masing lokasi program. Mengingat kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus bersifat terintegrasi, maka pesan standar jangan dipandang sebagai mata pelajaran atau materi pelatihan, tetapi harus lebih merupakan pesan-pesan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, serta kecakapan keorangtuaan. Program PKBG harus dikemas dalam kerangka pendidikan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemberian keterampilan tertentu. Dengan mengacu pada tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka penyelenggara program PKBG dalam menyusun program pembelajaran dan pelatihan harus mengintegrasikan dengan: a) penguatan ekonomi keluarga; b) kecakapan hidup anggota keluarga; dan c) kegiatan lain yang bermuara pada perwujudan keadilan dan kesetaraan


11

gender dalam keluarga. Namun demikian, karena tujuan utama program ini adalah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga, maka kecakapan hidup yang diberikan sifatnya hanya sebagai strategi atau pendekatan pembelajaran/pelatihan. Untuk memandu para penyelenggara dan pengelola program dalam merumuskan materi pembelajaran dan pelatihan, perlu dikembangkan materi program yang didasarkan pada pesan standar sebagai berikut: Kosep Dasar

Materi Utama

Kehidupan dalam keberagaman

Hak Azasi

Demokrasi

Musyawarah dan mufakat

Dialog

Menghargai pendapat orang lain

HAM

Pelanggaran HAM

Hak Anak

Pola asuh anak

Hak Perempuan

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Kesetaraan dan

Konsep Gender

Gender dan jenis kelamin

Keadilan

Bias Gender

Stereotype laki-laki/perempuan

Gender

Hidup/ Lifeskills

Pengelolaan usaha keluarga

(Akademik,

Pengelolaan keuangan keluarga

Personal, sosial, Kelestarian dan

Sanitasi

dan vokasional) Kesehatan Lingkungan

Pelestarian lingkungan

12


Pergaulan bertetangga antar keluarga

Berkebun tanaman sehat

Keorangtuaan

Keterampilan (Vocational)

Keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sesuai potensi setempat

Pemeliharaan kesehatan anggota keluarga

Kecakapan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi

Pendidikan Karakter

Kecakapan tentang perilaku yang dapat memperkuat kepribadian secara positif

Perlindungan

Pemeliharaan dan penghindaran anggota keluarga dari penelantaran dan kekerasan terhadap anak Perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum

Berdasarkan hasil rumusan program pembelajaran dan pelatihan tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam contoh tabel berikut:

Subordinasi dan marjinalisasi

Ekonomi Keluarga Kewirausahaan

Psikologis

Penanganan awal penyakit

Keadilan dan Kesetaraan Gender Akses-kesempatan pendidikan Kecakapan

Hubungan antara anggota keluarga

Gizi dan Kesehatan Pola makan dan minum bergizi

Topik

Demokrasi, dan Pluralisme

Kehidupan Sosial

No

Pokok Bahasan

Tujuan

Materi pembelajaran/ pelatihan

Metode Media/ pembelajaran/ sarana yang pelatihan digunakan

Evaluasi


13

d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Pelatihan Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Oleh sebab itu, lembaga/organisasi penyelenggara harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dibeli dari bantuan program ini. Apabila masih ada sarana dan prasarana yang belum dapat dibeli, maka lembaga/organisasi penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Berbagai jenis sarana dan prasarana atau bahan dan media pembelajaran dan pelatihan yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan, antara lain: buku pegangan, alat-alat tulis, gambar/poster, peralatan, dan lain-lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dapat dilaksanakan di balai desa atau sarana umum yang tersedia di lokasi program, atau di rumah peserta program secara bergantian. e. Menyiapkan rencana dan waktu pembelajaran/pelatihan Materi kegiatan pembelajaran dan pelatihan disusun dalam bentuk bahan ajar yang simpel, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, disertai dengan ilustrasi dan contoh-contoh. Lama waktu pembelajaran dan pelatihan sangat tergantung pada kedalaman materi yang akan dipelajari dan dilatihkan, sesuai dengan jenis keterampilan yang diprogramkan. Misalnya, jika waktu pembelajaran dan pelatihan membutuhkan waktu selama 66 jam @ 60 menit, dan jika pertemuan dilakukan 6 jam per minggu, maka program ini dapat dilaksanakan selama 3 bulan. 2. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saling membelajarkan dan partisipatif dengan prinsip kesetaraan. Proporsi praktek harus lebih banyak dibanding dengan teori,

14


sehingga peserta program mendapatkan pengalaman belajar yang konkrit. Untuk memastikan proses pembelajaran dan pelatihan berlangsung sesuai rencana, perlu adanya dukungan dan ketersediaan berbagai komponen pembelajaran dan pelatihan yang harus dipersiapkan secara baik. Komponen-komponen pendukung pembelajaran dan pelatihan tersebut dapat disiapkan dan dilakukan secara parsial maupun terintegrasi, yaitu: a. Peserta program Mengingat peserta program ini umumnya adalah para orang tua yang mungkin memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan untuk mencari nafkah, maka perlu ditumbuhkembangkan motivasi dan kesungguhan mereka untuk rajin belajar, berlatih dan memberdayakan dirinya melalui aktifitas pembelajaran dan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama. b. Bahan Belajar Berbagai potensi sumber daya di bidang keterampilan setempat dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam program pembelajaran dan pelatihan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar penyediaan bahan belajar dapat menggunakan berbagai potensi yang tersedia di lingkungan setempat yang sesuai dengan kondisi setempat dan memberikan manfaat langsung bagi peserta program. c. Tutor/pelatih/nara sumber teknis Tutor/pelatih/nara sumber teknis program pembelajaran/pelatihan, memiliki peran yang sangat sentral. Idealnya adalah seseorang yang menguasai teknik membelajarkan orang dewasa, memahami karakteristik pendidikan orang dewasa, dan memahami konsep pemberdayaan keluarga dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan. d. Kelompok Belajar Untuk mengefektifkan proses pembelajaran dan pelatihan, penyelenggara program, dapat mengelompokkan peserta program dalam dua atau tiga kelompok belajar.


15

e.

f.

g.

h.

16

Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan, dan memelihara semangat belajar bersama. Oleh karena itu, agar pembelajaran dan pelatihan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal, sangat memerlukan kiat-kiat dan motivasi pembelajaran. Fasilitas/Sarana Belajar Ketersediaan sarana dan fasilitas belajar berupa alatalat keterampilan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan. Pemilihan alat-alat keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis keterampilan yang diprogramkan. Namun demikian tidak berarti harus yang serba bagus dan mahal. Inovasi dalam penyediaan sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan. Dana Belajar Biaya pembelajaran dan pelatihan yang disediakan pemerintah harus diperhitungkan dengan cermat sesuai peruntukkannya. Dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per lembaga, harus dikelola sesuai rincian penggunaan dana yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan kebutuhan setempat. Lembaga/organisasi penyelenggara program diharapkan dapat menggali sumber dana lain sebagai pendamping dana subsidi pemerintah untuk memaksimalkan penyelenggaraan program. Tempat Belajar/Berlatih Tempat pembelajaran dan pelatihan dapat dilakukan dimana saja, yang penting menyenangkan dan kondusif bagi peserta program untuk belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kecermatan dalam memilih tempat pembelajaran/pelatihan, sangat diperlukan agar tercipta suasana yang mencerahkan dan memberdayakan peserta program. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Pelatihan Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang disebutkan di atas,


namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus dipelajari dan dilatihkan sesuai jenis keterampilan yang diprogramkan. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta program untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilakukan secara partisipatif, dialogis, tidak diskriminatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu diperlukan interaksi antara tutor/pelatih/nara sumber teknis dengan peserta program. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan dana diterima oleh lembaga/organisasi penyelenggara program. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan, perlu disusun jadwal pertemuan seperti pada contoh tabel berikut: Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Pokok Bahasan

Pertemuan ke

Dalam setiap pertemuan, pengelola program harus membuat daftar hadir peserta dan daftar hadir tutor/pelatih/nara sumber teknis, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran dan pelatihan. Semua dokumen pembelajaran dan pelatihan, agar diarsipkan secara tertib dan teratur. 3. Penilaian Pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran dan penilaian, perlu dilakukan penilaian adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilaksanakan melalui pendekatan lisan maupun tulisan. Alat penilaian disusun sesuai dengan kebutuhan. Untuk uji kompetensi sebaiknya pengujian dilakukan melalui alat uji kompetensi dalam bentuk


17

tes, sementara untuk penilaian pengelolaan program dapat dilakukan dengan nontes (angket, wawancara, diskusi, dan lainnya). Penilaian terhadap pengelolaan program dapat dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pengelola, peserta program serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Sedangkan penilaian kompetensi peserta program dilakukan melalui pengujian kompetensi secara langsung. Hasil penilaian harus memberikan makna untuk perbaikan program. Oleh karena itu pengelola diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan program selanjutnya. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan 1. Alokasi Dana Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan program PKBG pada tahun 2011 ini hanya tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 3.000.000.000.(tiga milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 120 lembaga yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan keluarga berwawasan gender yang terpilih, akan diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program kegiatan, yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Adapun rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel sebagai berikut:

18


No Komponen Pembiayaan 1. Identifikasi dan seleksi sasaran program 2. ATK penyelenggaraan

Rincian Pembiayaan Lokasi program Peserta program Tutor/pelatih/nara sumber teknis Jenis keterampilan Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, modul, poster/leaflet, dan lain-lain

Prosen tase 5%

25%

3. Pengadaan alat dan bahan pembelajaran dan bahan keterampilan

Pengadaan alat dan bahan pembelajaran Pengadaan alat dan

30%

4. Penyelenggaraan program

Transport tutor/pelatih/nara sumber teknis Transport penyelenggara/ pengelola program

30%

5. Manajemen program

Monitoring, penilaian dan evaluasi program, serta pelaporan

10%


19

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Penerima Bantuan Penerima bantuan dana penyelenggaraan program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini adalah lembaga/organisasi seperti Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), organisasi wanita, yayasan/organisasi masyarakat, satuan pendidikan nonformal, dan lembaga/organisasi lainnya yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam menyelenggarakan program pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup. Setiap lembaga/organisasi penyelenggara program PKBG ini harus membelajarkan dan melatih peserta program yaitu keluarga sebanyak minimal 15 (lima belas) keluarga. B. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan lembaga/organisasi sebagai penerima bantuan dana penyelenggaraan program PKBG ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 4. diutamakan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 5. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk melaksanakan program PKBG; 6. m e m i l i k i k e m a m p u a n d a n p e n g a l a m a n d a l a m menyelenggarakan program PKBG; 7. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 8. dapat menyediakan tenaga Tutor/pelatih/nara sumber teknis, sesuai dengan substansi program dan jenis keterampilan praktis (kecakapan hidup) yang akan dilaksanakan. 20


C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh bantuan dana penyelenggaraan program PKBG, lembaga/organisasi harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Akte Notaris Lembaga, Profil lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif, fotocopy NPWP lembaga, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan). 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada 31 Juli 2011, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, maka waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampai dengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masih tersedia. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masing rangkap satu). D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional. PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

21

Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar lembaga/organisasi yang dianggap layak sebagai nominasi calon penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi terhadap lembaga/organisasi sebagai calon penyelenggara program PKBG. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga/organisasi yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga/organisasi yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga/organisasi calon penerima bantuan dana atau kepada Dinas Pendidikan setempat.

22


3. Penetapan lembaga/organisasi sebagai penerima bantuan Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap lembaga/organisasi sebagai calon penerima bantuan dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan daftar nominasi calon lembaga/organisasi penerima bantuan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan dana dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar lembaga/organisasi penerima bantuan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan surat keputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan terhadap lembaga/organisasi penerima bantuan dana tersebut. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan lembaga/organisasi penerima bantuan dana, kemudian dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (lembaga/organisasi penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir. Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut, Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana, dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Bantuan Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran bantuan dana kepada lembaga/organisasi (penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), melalui mekanisme sebagai berikut:


23

a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdiknas mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening lembaga/organisasi sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan l e m b a g a / o rg a n i s a s i p e n e r i m a b a n t u a n d a n a . d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua lembaga/organisasi yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga/ organisasi penerima bantuan dana. E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 2. Lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 3. Lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (pada tahun yang lalu dan sebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 4. Setiap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program, agar berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 24


BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap penerima bantuan dana penyelenggaraan program. 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan dana penyelenggaraan program secara berjenjang. 3. Penilik yang membidangi Pendidikan Nonformal (PAUDNI) di tingkat kecamatan, diharapkan melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait. B. Pelaporan Setiap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program, wajib menyusun dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang telah diterima. Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa dana telah diterima, dan menjelaskan secara singkat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporan awal, terlampir. PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

25

Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima bantuan dana. 2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentang hasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut program. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan (mengacu pada format laporan akhir terlampir), antara lain memuat tentang: 1) uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan; 2) jadwal pelaksanaan kegiatan; 3) peserta didik yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan dari awal sampai akhir program (persentase); 4) tutor/pelatih/narasumber teknis yang mendukung pelaksanaan program; 5) s a r a n a / t e m p a t , f a s i l i t a s , a l a t d a n b a h a n pembelajaran/pelatihan yang digunakan; 6) dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program; 7) hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program; 8) hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program; 9) rincian penggunaan dana. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiri dengan: a. data dan profil lembaga/organisasi penyelenggara program; b. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; c. foto dokumentasi pelaksanaan; d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dan digandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, dikirim kepada:

26


Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyak rangkap 2 (dua); Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); Arsip untuk lembaga/organisasi penyelenggara program, sebanyak rangkap 1 (satu).


27

BAB IV

Lampiran 1. PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :

PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program PKBG ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para lembaga/organisasi penerima bantuan dana sebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan program PKBG ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725507, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], [email protected] atau Website: http///www.kemdiknas.go.id/pnfi/dikmas

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN LEMBAGA/ORGANISASI .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama

: …………………………

NIP

: …………………………

Jabatan

: …………………………

Alamat

: Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen PNFI Kemendiknas), dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

28



29

2. Nama

: …………………………

Jabatan

: …………………………

Alamat

: …………………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi ……………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan Teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Keaksaraan). 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan program PKBG, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Akad kerjasama ini bertujuan untuk: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga/organisasi penyelenggara program PKBG dalam memberikan pelayanan pembelajaran dan pelatihan bagi keluarga untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain meliputi: 1. perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak; 2. saling menghormati perbedaan dalam keberagaman, dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog; 3. hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya dalam bidang pendidikan; 4. pendidikan karakter, melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum); 5. mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM; 6. penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga.

30


Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan program; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program; f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk membelajarkan dan melatih sebanyak 15 (lima belas)orang peserta didik. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat


31

Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, Nomor ………/-/2011 tanggal …. Maret 2011 dengan kode anggaran … 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank

:

Nomor Rekening

:

Atas Nama

:

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama.

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program. 5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan program, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000

----------------------------

----------------------------

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan.

32



33

Lampiran 2.

Lampiran 3.

FORMAT COVER PROPOSAL

FORMAT REKOMENDASI PROPOSAL KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .............. menerangkan bahwa: Nama lembaga/organisasi Ketua lembaga/organisasi Alamat lembaga/organisasi Nomor Telepon/HP/Fax

: ........................................................ : ........................................................ : ....................................................... : ........................................................

Berdasarkan pengamatan kami atas kredibilitas dan kinerja lembaga/organisasi tersebut, dinilai layak mengajukan proposal “Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program PKBG Tahun 2011” kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................., 2011

Oleh :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .......……………......................

Nama Lembaga/Organisasi : ............................ Alamat : ............................ Nomor Telepon/HP/Fax : ............................ (....................................) *) coret yang tidak perlu

34



35

Lampiran 4.

Lampiran 5. FORMAT ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan lembaga/organisasi .................: Nama Ketua : ............................................. Alamat Lembaga : .................................................. Nomor Telepon/HP/Fax : .................................................... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

1. Menyelenggarakan program PKBG Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana diterima. b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. 3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..........……………………. 2011 Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6.000 (…………..………………….)

36


PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. Dasar pelaksanaan kegiatan C. Sasaran program D. Tujuan program E. Hasil yang akan dicapai BAB II PROFIL LEMBAGA A. Alamat lengkap lembaga B. Kepengurusan lembaga C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Identifikasi dan seleksi (daftar nama desa dan kelurahan) sebagai lokasi program B. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) keluarga sebagai peserta program C. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon tutor/pelatih/narasumber teknis D. Identifikasi dan seleksi jenis keterampilan yang akan dibelajarkan/dilatihkan E. Alat, bahan, dan media pembelajaran dan pelatihan F. Materi dan sillabus pembelajaran dan pelatihan G. Sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan H. Tempat atau lokasi pembelajaran dan pelatihan I. Jadwal pembelajaran dan pelatihan J. Penilaian pembelajaran dan pelatihan K. Rencana biaya kegiatan (penggunaan anggaran) BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris/surat izin operasional pendirian lembaga/organisasi. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga/organisasi. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi, dan rincian tugas pengurus. 5. Profil rinci lembaga/organisasi. PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

37

B.

Lampiran 6.

FORMAT PROFIL RINCI LEMBAGA/ORGANISASI

SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI Status Lahan/

· Luas Tanah

....... m2

Bangunan

· Luas Bangunan

...... m2

Rincian Bangunan

· Ruang Tamu

· ................ ruang

· Ruang Sekretariat

· ................ ruang

· Ruang Kantor Pengurus

· ................ ruang

· Ruang Belajar Teori

· ................ ruang

1. Nama PKBM/Lembaga sejenis

· Ruang Praktek Keterampilan

· ................ ruang

· Ruang Usaha/Produksi

· ................ ruang

2. Alamat Lembaga

· Ruang Perpustakaan/Taman

· ................ ruang

3. No. Telp/HP/Fax/ E-mail

·............................

· ................ ruang

·............................

· ................ ruang

Sarana/Fasilitas

· Kursi Tamu

· .................. set

Pembelajaran dan

· Meja/kursi/lemari Sekretariat

· .................. set

PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM

1.

2.

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN

Bacaan

Milik sendiri/sewa

· ................ ruang

4. Tanggal Berdiri 3.

5. Akte Notaris/Perijinan 6. Rekening Bank

Pelatihan, antara lain: · Meja/kursi/lemari Kantor · Meja/kursi Ruang Belajar Teori

7. NPWP (jika ada) 8. Kepengurusan

38

· .................. set · .................. set

· Meja/kursi Ruang Keterampilan · .................. set

Nama

Jabatan


Pendidikan Terakhir

· Lemari/rak buku

· ................ unit

· Mesin tik manual

· ................ unit

· Komputer

· ................ unit

· Printer

· ................ unit

· Mesin faksimile/telepon

· .................. set

· Papan tulis

· ............ lembar

· Buku/modul/bahan belajar lain

· .................. set

·Alat-alat keterampilan:

· .............. paket

·............................

· .............. paket

·............................

· .............. paket


39

C. KETENAGAAN YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

Tingkat Pendidikan (orang) SMP SMA Diploma S1 S2 Jum.

• Pengurus/Pengelola • Tenaga Administrasi • Tenaga Tutor • Tenaga Pelatih/Narasumber • ........................ • ........................ • ........................ Jumlah

2) Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

F.

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

PRESTASI YANG DIMILIKI 1) Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

Peserta Program L

P

Sumber Biaya

L+P

• ........................

2) Penghargaan yang pernah diperoleh

• ........................

No. Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

• ........................ Jumlah

3) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN

No. Jenis Pelatihan

1) Dukungan dana yang pernah diperoleh No. Nama/Jenis Program

40

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan Tahun

Tempat Pelatihan

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)



41

Lampiran 7. FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp) (3) X (4)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

Identifikasi calon peserta didik dan pelatih : a. .... b. dst.

2

ATK peserta didik dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst.

3

Pengadaan alat dan bahan praktek: a. .... b. dst.

4

Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst.

5

Penyelenggaraan program: a. .... b. dst.

6

Transport tutor/ pelatih keterampilan: a. .... b. dst.

42


7

Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst.

8

Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst.

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................... Terbilang : ................................................................................................ ....................................................................................................


43

Lampiran 8.

Lampiran 9.

FORMAT LAPORAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM

FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROGRAM

LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lengkap 3. Nama Ketua 4. No. Telp./HP.

: : : :

……....................………….................... ……....................………….................... ...……....................…………................ ……....................……..….....................

B. LAPORAN AWAL 1. Kami laporkan bahwa bantuan dana penyelenggaraan program PKBG, telah kami terima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas pada: · Tanggal : .............................. · Jumlah : Rp. ......................... · Melalui Bank : ............................... · Nomor Rekening : …………………… 2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih.

...................., ..........................., 2011 Ketua lembaga/organisasi ............

-------------------------------------

44


A. COVER / SAMPUL LAPORAN: · Nama Program : …….......................…........ · Nama Lembaga : …….......................…........ · Alamat Lengkap : …….......................…........ · Nomor Telepon/Fax/HP/ Email : …….......................…........ · Bulan/ Tahun Laporan : …….......................…........ B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Sasaran program (keluarga) yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan dari awal sampai akhir program (persentase) 3. Tutor/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan program 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan 6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Profil lembaga/organisasi penyelenggara program 2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Foto dokumentasi pelaksanaan 4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2011

45

Lampiran 10. FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA No Rincian Pengeluaran 01 Identifikasi calon peserta didik dan pelatih: · ……………………… · ……………………… 02 ATK peserta didik dan Penyelenggaraan: · …………………… · …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: · ……………………… · ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: · ……………………… · ……………………… 05 Penyelenggaraan program: · ……………………… · ……………………… 06 Transport tutor/ pelatih keterampilan: · ……………………… · ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: · ……………………… · ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: · ……………………… · ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan · ……………………… · ……………………… 10 Dst.

Jumlah (Rp)

Bukti SPJ

Tanggal Pengeluaran

Daftar dan Ttd. Penerimaan

31 Juli 2011

Nota & kwitansi

02 Agustus 2011

Nota & kwitansi

05 Agustus 2011


14 September 2011

Nota & Kwitansi

01 September 2011


12 Oktober 2011

Nota & kwitansi

10 November 2011


20 November 2011

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2011

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.

46


KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Recommend Documents