KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan demikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnya yang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan orang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untuk pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikan untuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan masyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikan sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatif beragam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai program terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Berbagai program tersebut difokuskan pada masyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggal di kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan, kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia, perempuan dan anak-anak marjinal.

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

i

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Semoga, dan selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

ii

Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasis pada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis, dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender.


iii

Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796 juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat di Indonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender untuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2011 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI

......................................... i

PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT ..................................... iii DAFTAR ISI

....................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ......................................... A. Latar Belakang ..................................................... B. Dasar Hukum ....................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ..............................................

1 1 5 6

BAB II PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .............................. A. Pengertian ......................................................... B. Sasaran .......................................................... C. Tujuan Kegiatan ..................................................... D. Hasil yang Diharapkan ............................................... E. Deskripsi Kegiatan ................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ........................

7 7 7 8 8 9 12

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP. 195804091984022001

iv



v

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ................................................ A. Penerima Bantuan ................................................ B. Syarat Penerima Bantuan ..................................... C. Tatacara Pengajuan Bantuan ..................................... D. Proses Penyaluran Bantuan ..................................... E. Catatan Khusus ............................................

14 14 14 15 16 19

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ................ 21 A. Pemantauan dan Evaluasi ......................................... 21 B. Pelaporan ........................................................ 21 BAB V PENUTUP

..................................................... 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Format Akad Kerjasama ............................................ 2. Format Cover Proposal ......................................... 3. Format Rekomendasi Proposal ................................... 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......... 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ........... 6. Format Profil Rinci Lembaga/Organisasi .................... 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana ........ 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program …….....… 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ….........… 10. Format Contoh Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ....

vi


25 30 31 32 33 34 38 40 41 42

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan perjalanan panjang dari usaha global dan nasional dalam menanggapi kesenjangan gender diberbagai segi kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai kesepakatan global antara lain Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tonggak sejarah dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender diukir dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995 yang menghasilkan suatu kerangka kerja kebijakan global untuk memajukan kesetaraan gender. Kebijakan global tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000, yang menginstruksikan seluruh Kementerian, Lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender di seluruh kegiatan pembangunan. Khusus di bidang pendidikan, pertemuan Dakar (April, 2000) dengan tema “Education for all” juga menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan oleh Indonesia. Pada tahun yang sama di bulan September diadakan KTT Millenium (MDGs) di Markas Besar PBB yang dihadiri oleh pimpinan dan wakil-wakil dari 189 negara, termasuk Indonesia, mendiskusikan dan merenungkan nasib sebagaian umat manusia yang terancam masa depannya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dengan menetapkan delapan tujuan, dua diantaranya adalah di bidang PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

1

pendidikan dan kesetaraan gender. Tujuan MDGs bidang pendidikan pada tahun 2015 adalah menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Sementara itu, tujuan MDGs untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, serta di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Meskipun semua unsur masyarakat terlibat, namun inti dari kesepakatan-kesepakatan itu sejatinya menjadi tanggung jawab negara, yaitu sampai seberapa jauh usaha-usaha negara tersebut melaksanakannya secara konsekwen. Laporan MDGs Indonesia 2010 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan untuk target bidang pembangunan pendidikan. Rasio Angka Partisipasi murni (APM) perempuan terhadap lakilaki pada tingkat SD/MI/Paket A telah mencapai 99,73, hampir menutup kesenjangan gender. Di tingkat SMP/MTs/Paket B telah mencapai 101,99. Selain itu telah banyak perempuan yang mendapatkan akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga untuk tingkat melek huruf perempuan usia 15-24 tahun yang hampir mendekati angka 100 persen. Keberhasilan juga diperlihatkan dengan meningkatnya jumlah program dan kebijakan yang responsif gender, meningkatnya pemahaman kesetaraan gender baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta jumlah publikasi tentang gender yang telah diterbitkan. Usaha pendekatan perspektif gender di bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tergolong maju. Namun, para pakar berpendapat bahwa capaian-capaian kuantitatif tersebut tidak sertamerta menjadi indikator kemajuan pendidikan bermutu. Pendidikan dasar meskipun telah mencapai target MDGs akan tetapi belum dianggap merata, khususnya di 3 provinsi kawasan timur (Papua, Papua Barat, dan Maluku). Demikian pula dipertanyakan terbukanya pemerataan akses pendidikan tidak selalu sejalan dengan mutu

2


pendidikan. Dari semua keberhasilan seperti yang diungkapkan di atas, ada beberapa isu gender yang patut menjadi perhatian bersama. Beberapa kasus memperlihatkan keadaan yang justru terbalik dari anggapan umum selama ini. Terdapat kecenderungan yang memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, maupun indeks prestasi siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki, sebaliknya siswa yang meninggalkan sekolah (drop out) lebih banyak anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh sebab itu, dengan dinamika yang terjadi sekarang ini, menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan gender tidak selalu berarti keterpurukan perempuan. Pergeseran tersebut harus dicermati dan dicarikan solusinya dalam meningkatkan kesetaraan gender. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu pionir dalam hal pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dapat menjadi contoh sekaligus menjadi tempat pembelajaran proses pelaksanaan PUG. Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi/kabupaten/kota). Mulai tahun 2003 provinsi sudah mendapatkan fasilitasi dan advokasi untuk menguatkan pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2009, dan sampai dengan tahun 2010 baru menjangkau 18 kabupaten/kota. Dengan jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 497, maka fasilitasi dan advokasi membutuhkan waktu yang cukup lama, apabila dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Diperlukan suatu model akselerasi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Bidang Pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke


3

dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota. Untuk menguatkan pencapaian yang selama ini telah dilakukan dan menguatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah (khususnya kabupaten/kota), maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional berupaya secara terus- menerus berkoordinasi dengan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di Kabupaten/Kota Untuk menguatkan dan memperluas implementasi program ini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2011, akan memperkuat kerjasama dengan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang berada di Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki sumber daya potensial untuk menjadi fasilitator, pelatih, dan nara sumber dalam mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Bentuk fasilitasi dan advokasi yang diberikan oleh PSW/G dapat berupa penyediaan nara sumber, pelatih, dan fasilitator program. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pengajuan dan pengelolaan bantuan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan di Kabupaten/Kota tahun 2011, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota”.

4


B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Seluruh Bidang Pembangunan; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;


5

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011. C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka mendapatkan bantuan, menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan, serta mengelola dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan bantuan dana secara akuntabel dan transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam menilai dan menyeleksi proposal, menetapkan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan penyelenggaraan program, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga/organisasi penyelenggara program.

6


BAB II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

A. Pengertian 1. Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan upaya memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di tingkat provinsi untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Bantuan peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan program kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. B. Sasaran Program Sasaran program atau penerima manfaat penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini adalah unsur pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (pendidik dan tenaga kependidikan) pengembangan layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di kabupaten/kota.


7

C. Tujuan Program Penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di kabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk: 1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 3. menyediakan dan menyiapkan nara sumber ahli dalam layanan pendidikan yang responsif hasil belajar anak laki-laki dan pendidikan responsif perempuan dewasa. D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini adalah: 1. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di kabupaten/kota, yang ditandai dengan semakin tingginya intensitas pertemuan dan kordinasi diantara pokja; 2. meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 3. tersedianya narasumber ahli dalam layanan pendidikan yang responsif hasil belajar anak laki-laki, dan pendidikan responsif perempuan dewasa;

8


4. meningkatnya kegiatan fasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 5. tersedianya dan meningkatnya sumber daya manusia sebagai focal point untuk mendukung implementasi PUG bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota; 6. meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan di provinsi (DPRD, Bappeda, Dewan Pendidikan, BPS, dan sebagainya); 7. meningkatnya dukungan anggaran (APBD) yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program PUG bidang pendidikan; 8. tersusunnya perangkat sistem yang diperlukan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan bidang pendidikan; 9. terlaksananya pengembangan model PUG bidang pendidikan minimal di 2 (dua) kecamatan yang belum pernah mendapatkan fasilitasi dari pusat; 10. terimplementasikannya pendidikan yang responsif gender pada satuan pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal. E. Deskripsi Kegiatan 1. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan adalah: a. Peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) Peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengambil kebijakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan, yaitu: audiensi pengambil kebijakan, RTD, FGD, dan pelatihan. Berbagai jenis PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

9

b.

c.

d.

e.

10

kegiatan dirancang karena sasaran/peserta kegiatan memiliki keragaman kesibukan, kepentingan dan relevansinya dengan tindaklanjut kegiatan PUG pendidikan di masing-masing level pemerintahan. Berbagai tema yang disajikan diharapkan mucul komitmen pengambil kebijakan yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran gender. Komitmen yang dimunculkan terwujud melalui position paper dan Rencana Aksi Pembangunan Pendidikan Berwawasan Gender di kabuapten/kota. Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Gender dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita dilandasi dengan satu pemikiran bahwa lembaga ini memiliki kompetensi, kapabilitas, dan pengalaman dalam mengembangkan berbagai sumber dan model implementasi PUG Bidang Pendidikan. Potensi ini dalam jangka panjang diharapkan menjadi pemicu untuk terintegrasikannya dimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di kabupaten/kota Penguatan Stakeholders Pendidikan Melakukan kerjasama dengan mitra terkait dalam pelaksanaan gender bidang pendidikan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, PKBM, SKB, Yayasan/Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Sekolah, atau Lembaga terkait. Penguatan Data Base Pendidikan Tersedianya data terpilah sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan perencanaan program yang responsif gender. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Membuat pesan-pesan standar, media-media yang berkaitan dengan gender agar semua elemen memahami gender.


2. Tahapan Kegiatan a. Persiapan 1) Identifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di kabupaten/kota sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi dan perencanaan program. 2) Sosialisasi program dilakukan untuk menginformasikan tentang program yang akan dilakukan melalui sosialisasi, advoksi, RTD, FGD PUG Bidang Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya; 3) Identifikasi sasaran kegiatan dan sumber-sumber pendukung, seperti: memiliki Focal Point PUG Bidang Pendidikan kabupaten/kota, keterlibatan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), adanya data terpilah, diharapkan adanya dana APBD Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan Kegiatan 1) Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender (PPRG) termasuk analisis GAP, penyusunan pernyataan anggaran gender (Gender Budget Statement) dan TOR responsif gender. 2) Fasilitasi program PUG Bidang Pendidikan pada 2 (dua) kecamatan terpilih sebagai perluasan pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan. 3) Pertemuan rutin pokja 4) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan c. Penilaian Kelompok Kerja (Pokja) PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan penilaian internal terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan dengan membuat instrumen dan bahan-bahan pertanyaan untuk diberikan kepada Focal Point PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), Lembaga/Mitra terkait dll. Kemudian hasil pertanyaan


11

diinput untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah pelaksanaan PUG bidang pendidikan telah berhasil dilaksanakan, dalam hal ini keberhasilan program itu dinilai oleh Pokja PUG sendiri. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan 1. Alokasi Dana Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota pada tahun 2011 ini tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 3.900.000.000.(Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan sasaran sebanyak 39 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada persentase yang tertera pada tabel di bawah ini. No Komponen Pembiayaan 1

3

4

5 6 7

Pengembangan model PUG pada 2 (dua) Kabupeten/Kota terpilih yang belum pernah mendapatkan fasilitasi dari pusat (termasuk implementasi PKBG pada satuan pendidikan formal dan nonformal di 2 kabupaten/ kota tersebut) Menyediakan narasumber ahli dalam layanan pendidikan responsif hasil belajar laki-laki dan pendidikan responsif perempuan dewasa Pertemuan rutin pokja Monitoring dan evaluasi Pelaporan

30%

15 %

10 % 7% 3%

Proporsi Penggunaan 15%

2

Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD PUG Bidang Pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran 20% Pendidikan Responsif Gender (PPRG) termasuk analisis GAP, penyusunan Gender Budget Statement/GBS dan TOR responsive gender.

12



13

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Penerima Bantuan Penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini adalah Pokja PUG Bidang Pendidikan yang berada di 39 Kabupaten/Kota, yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan program layanan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. B. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan untuk menerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki Surat Keputusan Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan alamat lembaga yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas Pokja; 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;

14


5. memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota; 6. bersedia menyelenggarakan program layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang; 7. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 8. bersedia menyediakan dan menyiapkan narasumber ahli dalam layanan pendidikan yang responsif hasil belajar anak laki-laki dan pendidikan responsif perempuan dewasa; 9. bersedia memfasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menyediakan tenaga ahli/narasumber sesuai kebutuhan. C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, Pokja harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Surat Keputusan Pembentukan Pokja, profil lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga, fotocopy NPWP atas nama lembaga, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan.


15

2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada 31 Juli 2011, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, maka waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampai dengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masih tersedia. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masing rangkap satu). D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

16


Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar Pokja PUG yang dianggap layak sebagai nominasi calon Pokja PUG penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi sebagai Pokja PUG calon penyelenggara program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: b. Mengundang Pokja PUG yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

17

c.

Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap Pokja PUG yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga.

d.

Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada Pokja PUG calon penerima bantuan dana atau kepada Dinas Pendidikan setempat.

3. Penetapan lembaga Pokja PUG sebagai penerima bantuan Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap Pokja PUG calon penerima bantuan dana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan daftar nominasi calon Pokja PUG penerima bantuan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, maka Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan Pokja PUG penerima bantuan dana dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar Pokja PUG penerima bantuan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan surat keputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk digunakan sebagai bahan pembinaan terhadap Pokja PUG penerima bantuan dana tersebut. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan Pokja PUG penerima bantuan dana, kemudian dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (Pokja PUG penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir.

18


Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut, Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana, dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Bantuan Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran bantuan dana kepada Pokja PUG (penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdiknas mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening Pokja PUG sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan Pokja PUG penerima bantuan dana. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua Pokja PUG yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga/organisasi penerima bantuan dana. E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional beserta jajarannya, tidak PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

19

memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 2. Lembaga Pokja PUG yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 3. Lembaga Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (pada tahun yang lalu dan sebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 4. Setiap lembaga Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pejabat terkait di Kabupaten/Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota secara berjenjang. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait. B. Pelaporan Setiap Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, wajib menyusun dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang telah diterima. Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

20



21

1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa dana telah diterima dan menjelaskan secara singkat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporan awal, terlampir. Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima bantuan dana. 2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentang hasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut program. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi objektif di lapangan (mengacu pada format laporan akhir, terlampir), antara lain memuat tentang: a) uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan; b) jadwal pelaksanaan kegiatan; c) objek dan lokasi sasaran program; d) pelatih/narasumber yang mendukung pelaksanaan program; e) s a r a n a / t e m p a t , f a s i l i t a s , a l a t d a n b a h a n pembelajaran/pelatihan yang digunakan; f) dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program; g) hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program; h) hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program; i) rincian penggunaan dana. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiri dengan: a. data dan profil Pokja PUG penyelenggara program; b. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

22


c. foto dokumentasi pelaksanaan; d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dan digandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan. Laporan dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyak rangkap 2 (dua); Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sebanyak rangkap 1 (satu); Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); Arsip untuk Pokja PUG penyelenggara program, sebanyak rangkap 1 (satu).


23

BAB IV PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini disusun secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para Pokja PUG penerima bantuan dana sebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: , atau Website: http///.kemdiknas.go.id/pnfi/dikmas

Lampiran 1. AKAD KERJASAMA NOMOR :................... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN LEMBAGA/ORGANISASI .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KAB./KOTA TAHUN 2011 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………… NIP : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

24



25

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Lembaga/Organisasi yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. para pihak bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan program peningkatan kapasitas pokja pengarusutamaan gender (pug) bidang pendidikan kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Akad kerjasama ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di kabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk: 1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 3. menyediakan dan menyiapkan nara sumber ahli dalam layanan pendidikan yang responsif hasil belajar anak laki-laki dan pendidikan responsif perempuan dewasa. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

26


d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan program; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program; f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah). 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, Nomor …………/-/2011 tanggal …. Maret 2011 dengan kode anggaran …………….. 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank

:

Nomor Rekening

:

Atas Nama

:


27

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program. 5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan program, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000

----------------------------

----------------------------

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program.

28



29

Lampiran 2.

Lampiran 3. FORMAT COVER PROPOSAL

FORMAT REKOMENDASI PROPOSAL KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

SURAT REKOMENDASI Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .............. menerangkan bahwa: Nama Lembaga Ketua Lembaga Alamat Lembaga Nomor Telepon/HP/Fax

: ........................................................ : ........................................................ : ....................................................... : ........................................................

Berdasarkan pengamatan atas kredibilitas dan kinerja lembaga tersebut, dinilai layak mengajukan proposal “Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2011” kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oleh : Nama Lembaga/Organisasi ........................................................... Alamat Nomor Telepon/HP/Fax

.................................., 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .......……………......................

: ............................ : ............................ (....................................) *) coret yang tidak perlu

30



31

Lampiran 4.

Lampiran 5. FORMAT ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan lembaga/organisasi .................: Nama Ketua : Alamat Lembaga : Nomor Telepon/HP/Fax

............................................................ .................................................. : ....................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana diterima. b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. 3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, dan Lembaga/Instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..........……………………. 2011 Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000 (…………..………………….)

32


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. Dasar pelaksanaan kegiatan C. Sasaran program D. Tujuan program E. Hasil yang akan dicapai BAB II A. B. C. D. E. F.

PROFIL LEMBAGA Alamat lengkap lembaga Kepengurusan lembaga Sarana dan prasarana yang dimiliki Ketenagaan (SDM) yang dimiliki Program yang pernah dilakukan Kemitraan yang pernah dilakukan

BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon peserta didik B. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon tutor/pelatih/narasumber teknis C. Identifikasi dan seleksi jenis keterampilan ketenagakerjaan yang akan dibelajarkan/dilatihkan D. Alat, bahan, dan media pembelajaran dan pelatihan E. Materi dan sillabus pembelajaran dan pelatihan F. Sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan G. Tempat atau lokasi pembelajaran dan pelatihan H. Jadwal pembelajaran dan pelatihan I. Penilaian pembelajaran dan pelatihan J. Rencana biaya kegiatan (penggunaan anggaran) BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris/surat izin operasional pendirian PKBM. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama PKBM. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan PKBM, dan rincian tugas pengurus. 5. Profil rinci PKBM.


33

B.

Lampiran 6.

FORMAT PROFIL RINCI LEMBAGA/ORGANISASI PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM

SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1.

2.

Status Lahan/

· Luas Tanah

....... m2

Bangunan

· Luas Bangunan

...... m2

Rincian Bangunan

· Ruang Tamu

· ................ ruang

· Ruang Sekretariat

· ................ ruang

· Ruang Kantor Pengurus

· ................ ruang

· Ruang Belajar Teori

· ................ ruang

· Ruang Praktek Keterampilan

· ................ ruang

· Ruang Usaha/Produksi

· ................ ruang

· Ruang Perpustakaan/Taman

· ................ ruang

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama PKBM/Lembaga sejenis 2. Alamat Lembaga

Bacaan

3.

5. Akte Notaris/Perijinan

· ................ ruang

·............................

· ................ ruang

Sarana/Fasilitas

· Kursi Tamu

· .................. set

Pembelajaran dan

· Meja/kursi/lemari Sekretariat

· .................. set

Pelatihan, antara lain: · Meja/kursi/lemari Kantor

6. Rekening Bank

· Meja/kursi Ruang Belajar Teori

34

· .................. set · .................. set

· Meja/kursi Ruang Keterampilan · .................. set

7. NPWP (jika ada) 8. Kepengurusan

· ................ ruang

·............................

3. Tanggal Berdiri 4. No. Telp/HP/Fax/ E-mail

Milik sendiri/sewa

Nama

Jabatan


Pendidikan Terakhir

· Lemari/rak buku

· ................ unit

· Mesin tik manual

· ................ unit

· Komputer

· ................ unit

· Printer

· ................ unit

· Mesin faksimile/telepon

· .................. set

· Papan tulis

· ............ lembar

· Buku/modul/bahan belajar lain

· .................. set

·Alat-alat keterampilan:

· .............. paket

·............................

· .............. paket

·............................

· .............. paket


35

2) Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja

C. KETENAGAAN YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

Tingkat Pendidikan (orang) SMP SMA Diploma S1 S2 Jum.

• Pengurus/Pengelola • Tenaga Administrasi • Tenaga Tutor • Tenaga Pelatih/Narasumber • ........................ • ........................ • ........................ Jumlah

No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

F.

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

PRESTASI YANG DIMILIKI a) Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

Peserta Program L

P

Sumber Biaya

L+P

• ........................

b) Penghargaan yang pernah diperoleh No. Bentuk Penghargaan

• ........................

Diperoleh Dari

Tahun

• ........................ Jumlah c) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti oleh pengurus E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN

No. Jenis Pelatihan

1) Dukungan dana yang pernah diperoleh No. Nama/Jenis Program

36

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan Tahun

Tempat Pelatihan

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)



37

Lampiran 7.

7

Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst.

8

Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst.

FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp) (3) X (4)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

Identifikasi calon peserta didik dan pelatih : a. .... b. dst.

2

ATK peserta didik dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst.

3

Pengadaan alat dan bahan praktek: a. .... b. dst.

4

Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst.

5

Penyelenggaraan program: a. .... b. dst.

6

Transport tutor/ pelatih keterampilan: a. .... b. dst.

38


Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................... Terbilang : ................................................................................................ ....................................................................................................


39

Lampiran 8.

Lampiran 9.

FORMAT LAPORAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI TAHUN 2011 A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lengkap 3. Nama Ketua 4. No. Telp./HP.

: : : :

……....................………….................... ……....................………….................... ...……....................…………................ ……....................……..….....................

B. LAPORAN AWAL 1. Kami laporkan bahwa bantuan dana penyelenggaraan program

Peningkatan kapasitas POKJA PUG bidang pendidikan kabupaten tahun 2011, telah kami terima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas pada: · · · ·

Tanggal Jumlah Melalui Bank Nomor Rekening

: .............................. : Rp. ......................... : ............................... : ……………………

2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih. ...................., ..........................., 2011 Ketua lembaga .................

-------------------------------------

40


FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROGRAM ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011 A. COVER / SAMPUL LAPORAN: · Nama Program : ………………..........………… · Nama Lembaga : ………………..........………… · Alamat Lengkap : ………………..........………… · Nomor Telepon/Fax/HP/ Email : ………………..........………… · Bulan/ Tahun Laporan : ………………..........………… B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Objek dan sasaran program pelaksanaan program (data dan informasi tentang peserta program 3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan program 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan 6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Profil PKBM penyelenggara program 2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Foto dokumentasi pelaksanaan 4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


41

Lampiran 10. FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA No Rincian Pengeluaran 01 Identifikasi calon peserta didik dan pelatih: · ……………………… · ……………………… 02 ATK peserta didik dan Penyelenggaraan: · …………………… · …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: · ……………………… · ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: · ……………………… · ……………………… 05 Penyelenggaraan program: · ……………………… · ……………………… 06 Transport tutor/ pelatih keterampilan: · ……………………… · ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: · ……………………… · ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: · ……………………… · ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan · ……………………… · ……………………… 10 Dst.

Jumlah (Rp)

Bukti SPJ

Tanggal Pengeluaran

Daftar dan Ttd. Penerimaan

31 Juli 2011

Nota & kwitansi

02 Agustus 2011

Nota & kwitansi

05 Agustus 2011


14 September 2011

Nota & Kwitansi

01 September 2011


12 Oktober 2011

Nota & kwitansi

10 November 2011


20 November 2011

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2011

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.

42


KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Recommend Documents