ARAH DAN KEBIJAKAN DITJEN PAUDNI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
2013
1 VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2
VISI MISI KEMDIKBUD 2010-2014 VISI:
Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif
MISI :
Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan Meningkatkan kualitas, mutu, dan relevansi layanan pendidikan Mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
3
FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014 ...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas komprehensif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan... 5 PRIORITAS PROGRAM
PT
Pendidikan AKADEMIK
5
PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA SAING PT
4
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI.
3
PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
2
PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN.
1
PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD
SM
SMP SD PAUD
Pendidikan KARAKTER
4
VISI KEMDIKBUD 2025 MEWUJUDKAN INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF, KOMPETITIF DAN BERMARTABAT
(INSAN KAMIL / INSAN PARIPURNA)
PERIODE 2005-2009 TEMA: PENINGKATAN KAPASITAS & MODERNISASI
PERIODE 2010-2014
PERIODE 2015-2019
TEMA : PENGUATAN LAYANAN
TEMA: DAYA SAING REGIONAL
PERIODE 2020-2024 TEMA: DAYA SAING INTERNASIONAL
5
2 TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PAUDNI
TUGAS & FUNGSI DITJEN PAUDNI
TUGAS
FUNGSI
MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
1.
PERUMUSAN KEBIJAKAN;
2.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN;
3.
PENYUSUNAN NSPK;
4.
PEMBERIAN BIMTEK DAN EVALUASI;
5.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI
3 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SUBBAGIAN TATA USAHA
9
BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN KEUANGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
BAGIAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
SUBDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SUBDIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
*) Permendiknas No: 36 Tahun 2010
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI DIRJEN PAUDNI
Prof. Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. SESDITJEN
Dr. Gutama
DIREKTUR BINPAUD
DIREKTUR BINSUSLAT
DIREKTUR BINDIKMAS
Dr. Erman Syamsudin, SH., M.Pd .
Dr. Wartanto, MM.
Ella Yulaelawati, MA., Ph.D.
DIREKTUR BIN PTK Dr. Nugaan Wardani S, M.Psi.
10
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
11
CAPAIAN DAN TARGET KINERJA DITJEN PAUDNI NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
SATKER PENGAMPU
1
APK PAUD KEMDIKBUD
%
DITBINPAUD
2
PERSENTASE ANAK LULUS SMP TIDAK MELANJUTKAN, PUTUS DAN ATAU LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN
%
3
JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT KOMPETENSI
4 5
2011 Target
TARGET 2012
Capaian
2013
58,00*)
55,91 *)
63,00 *)
69,00 *)
DITBINSUSLAT
13,0
8,17
15,0
17,0
∑
DITBINSUSLAT
30.000
28.324
40.000
50.000
PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERKINERJA A DAN B
%
DITBINSUSLAT
5
5,48
10
15
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
%
DITBINDIKMAS
4,8
4,43
4,23
4,03
%
DITBINDIKMAS
23,0
48,70
54,0
61,0
7
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION
%
DITBINDIKMAS
10,0
20,42
30,0
40,0
8
PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
%
50,0
56,0
60,0
70,0
9
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM
DITBINDIKMAS
%
DITBINDIKMAS
35,0
36,0
47,0
59,0
10
PERSENTASE PTK PAUD-NI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI
%
DITBINP2TK
20,41
20,41
28,27
36,26
11
PERSENTASE PTK PAUD-NI MEMPEROLEH PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
%
DITBINP2TK
15,0
30,0
35,0
40,0
∑
UPT
46,0
46
76
109
%
UPT
5,0
4,2
10,0
14,0
6
12 13
JUMLAH MODEL DAN PROGRAM PAUD NI YANG DIKEMBANGKAN DI TINGKAT REGIONAL PERSENTASE LEMBAGA DAN PROGRAM PAUD NI YANG MENDAPATKAN PEMETAAN MUTU
Catatan:
12
*) dihitung berdasarkan jumlah anak terlayani PAUD dibagi jumlah anak usia 3-6 tahun, sebelumnya dihitung berdasarakan jumlah anak terlayani PAUD dibagi anak usia 0-6 tahun, maka tahun 2011 target 33,67% tercapai 31,28%, target tahun 2012 37,81% dan tahun 2013 adalah 41,49%.
CAPAIAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2013 BERBASISIS IKK NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Kondis i 2012 KODE
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
Nas ional
% 4 4.3
4.4
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL PENYEDIAAN LAYANAN PAUD
PENYEDIAAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN
IKK 4.3.1 IKK 4.3.2 IKK 4.3.3
APK PAUD Kemdikbud Pers entas e kelurahan/des a yang memiliki minimal s atu lembaga PAUD PPers entas e lembaga PAUD memiliki izin operas ional
IKK 4.3.5
Lembaga PAUD yang telah menyelenggarakan pendidikan k
IKK 4.4.1
Pers entas e anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus s ekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kurs us dan pelatihan Pers entas e pes erta didik program PKH di pedes aan
IKK 4.4.2
PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
54,6% 75,0% 25,0%
69,0% 89,0% 85,0%
75,0% 100,0% 90,0%
5,0%
7,5%
10,0%
15%
17%
19%
12%
12% 60.000
42 791 10% 1,5% 10%
48% 941 15% 2% 15%
54% 1.091 20% 2,5% 20%
4,23% 16,0% 2,4% 54,0%
4,03% 19,0% 2,2% 61,0%
3,83% 20,0% 2,0% 68,0%
14,0%
17,5%
20,0%
30%
40%
50%
IKK 4.5.7
Pers entas e penduduk buta aks ara us ia dewas a Pers entas e pemegang s ukma mengikuti keaks araan us aha mandiri Dis paritas gender penduduk berkeaks araan us ia dewas a Pers entas e kab/ kota yang telah menerapkan pengarus utamaan gender bidang pendidikan Pers entas e penduduk perempuan berkeaks araan das ar dan lans ia yang memperoleh layanan kecakapan hidup Pers entas e kab/kota yang telah menyelenggarakan pendidikan keorangtuaan (parenting education) Pers entas e pkbm bernomor induk lembaga
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.8
Pers entas e kecamatan yang memiliki pkbm
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.9
Pers entas e kab/kota yang memiliki pkbm rujukan
40,0%
60,0%
80,0%
IKK 4.5.10
Pers entas e kab/kota yang telah memiliki minimal 10 tbm
47,0%
59,0%
69,0%
IKK IKK IKK IKK IKK IKK
Pers entas e pendidik PAUD mengikuti diklat teknis Pers entas e pendidik kurs us dan pelatihan yang mengikuti diklat teknis Pers entas e pendidik pendidikan mas yarakat mengikuti diklat teknis Pers entas e pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungs ional Pers entas e penilik mengikuti diklat teknis dan fungs ional Pers entas e tenaga kependidikan pada s atuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis Pers entas e pendidik PAUD berkualifikas i akademik S1/D4 Pers entas e pamong belajar berkualifikas i S1/D4
21% 17% 25% 75% 55% 24%
26% 21% 28% 80% 60% 27%
31% 27% 31% 85% 65% 30%
4,49% 90,1%
5,65% 93,8%
6,5% 98,3%
IKK IKK IKK IKK IKK
4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8
IKK IKK IKK IKK
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.5 4.6.6 4.6.7
IKK 4.6.16
Pers entas e penilik berkualifikas i S1/D4
IKK 4.6.17
Pers entas e guru TK/TKLB penerima tunjangan profes i
IKK 4.6.18
Pers entas e pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak us ia dini, non formal dan informal yang memperoleh penghargaan/ perlindungan
Provins i/Kab/Kota *) %
50.000
IKK 4.6.14 IKK 4.6.15
13
Nas ional
Nominal
12%
IKK 4.5.6
PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
%
40.000
IKK 4.5.5
4.6
Nas ional
Nominal
Target 2014
Provins i/Kab/Kota *)
Jumlah pes erta didik kurs us dan pelatihan yang memperoleh s ertifikat kompetens i Pers entas e lembaga s ertifikas i kompetens i (LSK) yang terbentuk Jumlah tempat uji kompetens i (TUK) yang terbentuk Pers entas e lembaga kurs us dan pelatihan (LKP) berkinerja A dan B Pers entas e LKP bers tandar internas ional Pers entas e LKP yang memenuhi s tandar nas ional
IKK 4.4.3
4.5
Target 2013
Provins i/Kab/Kota *)
60%
65%
70%
1,44%
1,73%
2,07%
15%
15%
15%
Nominal
5 ALOKASI ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2013
14
ANGGARAN KEMDIKBUD TAHUN 2013 PER UNIT UTAMA BADAN SDM &PKPMP 2,598,350,000 4% BADAN BAHASA 379,531,800 0% BALITBANG 1,295,462,005 2%
DITJEN DIKMEN 11,370,320,000 16%
DITJEN BUD 2,011,620,000 3%
SETJEN 1,450,090,000 2%
ITJEN 205,000,000 0%
DITJEN DIKDAS 11,858,668,422 16%
DITJEN PAUDNI 2,408,034,530 3%
DITJEN DIKTI 39,510,428,200 54%
15
Total: Rp 73.087.504.957 (Ribuan Rp)
ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2013 PER SATKER 195,241,622
99,408,920
211,823,197
283,128,369 676,293,045
DIT. KURSUS DIT. PAUD DIT. PTK DIT. DIKMAS
942,139,377
16
Jumlah: Rp 2.408.034.530 (Ribuan Rp)
UPT SETDITJEN
6 POTRET CAPAIAN PAUDNI
17
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINDIKMAS IKK 4.5.1
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA
IKK 4.5.2
PERSENTASE PEMEGANG SUKMA MENGIKUTI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI DISPARITAS GENDER PENDUDUK BERKEAKSARAAN USIA DEWASA PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN BERKEAKSARAAN DASAR DAN LANSIA YANG MEMPEROLEH LAYANAN KECAKAPAN HIDUP PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAAN (PARENTING EDUCATION)
IKK 4.5.3 IKK 4.5.4 IKK 4.5.5
IKK 4.5.6
5,30%
5,00%
4,79%
4,80%
4,59%
4,23%
4,21%
4,03%
3,83%
2,0%
5,0%
5,03%
9,0%
9,03%
16,0%
16,06%
19,0%
20,0%
3,2%
3,0%
2,64%
2,7%
2,34%
2,4%
2,17%
2,2%
2,0%
11,0%
14,0%
15,7%
23,0%
48,7%
54,0%
57,34%
61,0%
68,0%
4,0%
7,0%
N/A
10,0%
N/A
14,0%
14,0%
17,5%
20,0%
0,0%
0%
8,35%
10%
20,42%
30%
30,98%
40%
50%
0,0%
40,0%
40,0%
50,0%
81,0%
60,0%
59,95%
70,0%
80,0%
30,0%
40,0%
40,0%
50,0%
56,0%
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.7
PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
IKK 4.5.8
PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI PKBM
IKK 4.5.9
PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI PKBM RUJUKAN
3,0%
10,0%
30,0%
20,0%
56,0%
40,0%
40,04%
60,0%
80,0%
IKK 4.5.10 PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM IKK 4.5.11 PERSENTASE DOKUMEN RENCANA DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 18
22,0%
24,3%
25,0%
35,0%
36,0%
47,0%
47,19%
59,0%
69,0%
93,0%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
97%
98%
99%
ANGKA BUTA AKSARA PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS
Target RPJMN
Sumber: Kemendikbud 2004-2012, Susenas 2004- 2011 19 Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut data BPS dan Kemdikbud dari tahun ke tahun cenderung menurun, yang berarti juga bahwa tingkat melek huruf cenderung meningkat. Namun pada data BPS tahun 2011 angka buta aksara bertambah 0,1 poin.
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Penurunan Jumlah Tuna Aksara Orang Dewasa 2005-2011 (dalam Jutaan) (9.55%)
(8.07%) (7.20%) (6.57%)
(5.03%) (5.02%) (4.43%)
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2011
PERKEMBANGAN PROPORSI MELEK HURUF PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI UMUR 15-24 TAHUN, 2000-2011 98.75
98.80
99.46
99.53
99.40
99.55
99.38
99.54
98.76
98.92
98.73
98.80
98.71
98.78
98.50
98.90
98.40
98.70
98.60
98.80
98.10
98.50
98.20
98.70
100
75
50
Laki-laki
25
Perempuan
0 2000
2001
2002
2003
Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
21
ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK BERUSIA 15-24 TAHUN MENURUT PROVINSI, 2011 120
98.78
100 80 60 40 20 0
Sumber: BPS, Susenas 2011
22
PERSENTASE PENDUDUK TUNA AKSARA >15 TAHUN TERTINGGI DAN TERENDAH (KABUPATEN/KOTA) 10 Kab/Kota dengan Penduduk Tuna Aksara Terendah
10 Kab/Kota dengan Penduduk Tuna Aksara Tertinggi No.
Prov.
1
Papua
2
Papua
3
Papua
4
Papua
5
Papua
6
Papua
7
Papua
8
Papua
9
Papua
10
Papua
Kabupaten/Kota
% Tuna Aksara
Prov.
No.
Kabupaten/Kota
% Tuna Aksara
Puncak
86,47
1
Jabar
Nduga
85,59
2
Bengkulu
Intan Jaya
75,21
3
Riau
Mamberamo Tengah
73,08
4
Sulut
Pegunungan Bintang
70,10
5
Jabar
Lanny Jaya
68,95
6
Sumut
Yalimo
68,84
7
Malut
Tolikara
66,52
8
Sumut
Deiyai
64,20
9
Sulut
Minahasa Selatan
0,24
Puncak Jaya
62,53
10
Jabar
Kota Cimahi
0,21
Sumber: Badan Pusat Statistik RI 2011
Kota Tasikmalaya
0,42
Bengkulu
0,42
Pekanbaru
0,41
Minahasa Tenggara
0,38
Bandung Barat
0,37
Padang Lawas Utara
0,36
Ternate
0,30
Binjai
0,26
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator
Acuan Dasar
Data Terbaru
Target MDGs 2015
Status
Sumber
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan 3.1 dasar, menengah dan tinggi - Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD 100,27 (1993) 98,80 (2011) 100,00 ► - Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP 99,86 (1993) 103,45 (2011) 100,00 ► - Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA 93,67 (1993) 101,40 (2011) 100,00 BPS, ● Susenas - Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi 74,06 (1993) 97,82 (2011) 100,00 ► Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada 3.1a 98,44 (1993) 99,95 (2011) 100,00 ● kelompok usia 15-24 tahun Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor BPS, 3.2 29,24% (1990) 36,67 % (2011) Meningkat ► Sakernas nonpertanian KPU 3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 12,50% (1990) 18,4% (2011) Meningkat ►
Status : ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus
25
IPG APM PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI TAHUN 2000-2011
97 .1
99.3
10 0
98.8 97.82
96 .0 4
95.6
100
99.86
10 0
99.98
10 1. 4
10 2. 02
10 0. 37 100.1
102.11
99 .5 1
100.3
98 .9
100
10 1. 6
10 3. 7
10 2. 6
103.51
10 3. 45
10 4. 2
110
92.8 90 89.9
Rasio A PM perempuan /laki-laki di SD, MI & Paket A Rasio A PM perempuan /laki-laki di SMP, MTs & Paket B Rasio A PM perempuan /laki-laki di SMA Rasio A PM perempuan /laki-laki di perguruan tinggi 80 2000
2002
2005
Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun
2007
2010
2011
2013
2015
26
Sumber: BPS, Susenas 2011 Papua
Papua Barat
Sulawesi Tengah
Bangka Belitung
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Barat
Kalimantan Selatan
Sumatera Utara
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Timur
DKI Jakarta
Jawa Timur
INDONESIA
Riau
Jawa Tengah
Sumatera Barat
Aceh
Banten
Sulawesi Utara
Jawa Barat
Maluku
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Lampung
Jambi
Kalimantan Barat
DI Yogyakarta
Kalimantan Tengah
Gorontalo
Bali
79.46
97.25
97.97
99.35
98.83
98.58
96.54
99.42
99
98.63
99.44
99.7
99.22
98.8
99.45
99.39
99.08
99.42
99.68
99.23
99.46
98.67
99.49
99.03
99.25
99.13
97.85
99.4
99.27
97.26
98.35
96.99
98.45
69.04
94.09
97.02
98.53
98.25
98.08
96.14
99.05
98.7
98.47
99.35
99.63
99.14
98.75
99.41
99.4
99.12
99.46
99.79
99.34
99.59
98.82
99.68
99.23
99.47
99.42
98.14
99.69
99.59
97.75
98.94
97.9
99.49
96.66
80
75
25 Angka melek huruf penduduk laki-laki usia 15-24 tahun
0 60
40
20
Rasio melek huruf perempuan/laki-laki 15-24 th.
86.88
100
Sulawesi Selatan
50
95.57
96.75
99.03
99.17
99.42
99.5
99.59
99.63
99.69
99.84
99.91
99.92
99.93
99.95
99.96
100.01
100.04
100.04
100.11
100.12
100.13
100.15
100.19
100.21
100.22
100.29
100.3
100.3
100.32
100.51
100.61
100.94
101.06
101.15
125
Bengkulu
Nusa Tenggara Timur
Angka melek huruf 15-24 th
KERAGAMAN TINGKAT KEAKSARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, 2011 100
Angka melek huruf penduduk perempuan usia 15-24 tahun
Rasio melek huruf perempuan /laki-laki usia 15-24 tahun 0
27
Keragaman Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Antar Provinsi TAHUN 2011
Sumber: BPS, Sakernas 2011
28
PETA JUMLAH TUNA AKSARA, PKBM, TBM, RUMAH PINTAR, BPKB dan SKB BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI JUMLAH TUNA AKSARA: 394.542 orang PKBM: 583 unit TBM: 439 unit RUMPIN: 8 unit BPKB: 4 unit SKB : 42 unit
1
Koridor Kalimantan
3
Koridor Sumatera JUMLAH TUNA AKSARA: 875.980 orang PKBM: 1539 unit TBM: 894 unit RUMPIN: 28 unit BPKB: 7 unit SKB: 115 unit
2
Koridor Jawa JUMLAH TUNA AKSARA: 3.941.883 orang PKBM: 2718 unit TBM: 3025 unit RUMPIN: 206 unit BPKB: 3 unit SKB: 99 unit Keterangan: • Data PKBM menyesuaikan NILEM online • TBM terdiri atas TBM, TBM-Mobile, dan TBM@Mall
JUMLAH TUNA AKSARA: 746.476 orang PKBM: 1039 unit TBM: 832 unit RUMPIN: 4 unit BPKB: 6 unit SKB: 81 unit
6
Koridor Sulawesi
4 5
Koridor Papua - Maluku JUMLAH TUNA AKSARA: 712.924 orang PKBM: 189 unit TBM: 211 unit RUMPIN: 10 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Koridor Bali–NTB-NTT JUMLAH TUNA AKSARA: 875.537 orang PKBM: 486 unit TBM: 560 unit RUMPIN: 4 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Sumber: BPS & Direktori Bindikmas, 2012
7 SEBARAN 3T
30
Sebaran Daerah 3T di Indonesia
ASPEK KETERTINGGALAN 60.00%
50.81%
50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
18.35% 9.38%
17.41%
4.02%
0.00% Bencana Alam
Kelembagaan
Perekonomian
Sarana dan
dan Konflik
Daerah
Lokal
Prasarana
Sumber : KPDT, 2005
SDM
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI DAERAH 3T
Pemberdayaan Masyarakat
Integrasi
Pendidikan
Pemanfaatan Potensi Lokal
Peta Sebaran Bantuan KD di 33 Kab Terpadat Tuna Aksara, 13 Prov, dan KUM 33 Provinsi Aceh KUM =
Total = KD 133. 320 orang, KUM 141.020 orang
3.300 org
Sumut KUM = 5.550 org Nias KD = 3.000 org Riau KUM = 2.250 org
Kaltim KUM = 2.300 org
Kepri KUM 1.420 org
Sumbar KUM = 3.300 org Sumsel KUM = 3.800 org
Kalbar KUM = 4.800 org
Jambi KUM = 2.800 org
Kalteng KUM = 2.300 org
Indramayu KD = 3.000 org Bogor KD = 3.000 org Cirebon KD = 3.000 org Karawang KD = 1.500 org Karawang KD = 1.500 org Bekasi KD = 1.500 org
Gorontalo KD = 2.500 org KUM = 2.300 org,
Malut KUM = 2.300 org Papua Brt KD = 2.500 org, KUM = 2.300 org
Kalsel Kum = 2.800 org Sulsel KUM = 8.300 org Gowa KD = 2.000 org
Lampung KUM = 4.300 org
Jabar KD = 7.00 KUM = 9.800 org
Sulut KUM = 1.800 org
Babel KUM = 1.800 org
Bengkulu KUM = 3.300 org
Banten KUM = 3.300 org, Tangerang = 3.000 org
Sulbar KUM = 5.300 org KD = 3.750 org
DKI Jkt KUM = 2.800 org Jateng KD = 6.000 org KUM 9.300 org Brebes KD = 3.000 org Sragen KD = 1.500 org Tegal KD = 1.500 org
DIY = 2. 800 org
Sulteng KUM 2.300 org
Maluku KUM = 3.300 org
Sultra KUM 3.800 org
Bali KD = 2.820 org KUM = 3.300 org Jatim KD = 11.000, KUM 11.800 org
NTT KUM = 6.300 org, KD = 5.750 org
Jember KD 3.000 org , Sumenep KD = 3.000 org, Sampang KD = 2.500 org Bangkalan KD = 1.500 org, Probolinggo KD = 1.500 org, Malang KD = 1.500 org, Pasuruan KD = 1.500 org, Bojonegoro KD = 1.500 org, Pamekasan KD = 1.500 org, Tuban KD = 1.500 org, Situbondo KD = 1.500 org, Banyuwangi KD = 1.500 Bondowoso KD = 1.500 org
Papua KD = 6.000 KUM = 5.300 org Jayawijaya, Lanny Jaya, Yakuhimo, Puncak, Tolikara, dan Paniai KD 2.000 org masing-masing kab NTB KD = 8.000 org KUM = 10.300 org
Loteng KD = 2.000 org Lotim KD = 1.500 org Lobar KD = 1.500 org
8 ALOKASI ANGGARAN KEAKSARAAN
35
ALOKASI SASARAN DAN ANGGARAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR DI 33 KABUPATEN TERPADAT TUNA AKSARA (>50.000 ORANG) TAHUN 2013 Provinsi
1. Sumatera Utara 2. Banten 3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. Jawa Timur
6. Nusa Tenggara Barat 7. Sulawesi Selatan 8. Papua
36
Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Nias Selatan Tangerang Indramayu Bogor Cirebon Karawang Bekasi Brebes Sragen Tegal Jember Sumenep Sampang Bangkalan Probolinggo Malang Pasuruan Bojonegoro Pamekasan Tuban Situbondo Banyuwangi Bondowoso Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Barat Gowa Jayawijaya Lanny Jaya Yahukimo Puncak Tolikara Paniai Jumlah
Penduduk TunaAksara Usia 15 - 59 tahun Orang Persentase
52.460 52.208 110.344 106.816 76.321 69.763 62.894 102.582 51.489 50.339 181.384 138.261 131.441 87.065 86.242 80.572 72.537 68.883 67.505 64.640 61.515 59.985 54.168 94.131 75.747 65.990 54.132 70.230 68.831 67.566 53.835 51.541 50.994
36,91 3,22 13,30 2,79 5,90 5,34 4,17 8,89 8,46 7,46 13,85 24,66 26,70 18,84 18,30 4,51 8,50 9,05 18,23 11,20 19,81 6,43 18,77 24,91 16,61 21,31 14,33 49,31 64,86 70,78 76,88 53,26 66,37
Alokasi Bantuan Sasaran (orang)
Anggaran (000)
3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 540.000 540.000 540.000 1.080.000 540.000 540.000 1.080.000 900.000 900.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 720.000 540.000 540.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
64.500
23.220.000
ALOKASI SASARAN DAN ANGGARAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) TAHUN 2013 No
Provinsi
Jumlah PKBM ber NILEM
Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 Tahun Orang Persentase
Alokasi Bantuan
1.
DI Aceh
233
75.424
2,65
Sasaran (orang) 3.300
Anggaran
2.
Sumatera Utara
208
177.355
2,23
5.550
2.553.000.000
3.
Sumatera Barat
144
71.474
2,44
3.300
1.518.000.000
4.
Riau
114
61.265
1,71
2.550
1.173.000.000
5.
Kepulauan Riau
52
21.592
1,83
1.420
653.200.000
6.
Jambi
26
60.630
4,02
2.800
1.288.000.000
7.
Sumatera Selatan
207
102.969
2,15
3.800
1.748.000.000
8.
Bangka Belitung
43
26.957
3,33
1.800
828.000.000
9.
Bengkulu
279
30.844
2,80
3.300
1.518.000.000
10.
Lampung
233
116.798
2,41
4.300
1.978.000.000
11.
Banten
189
169.286
2,38
3.300
1.518.000.000
12.
DKI Jakarta
177
63.779
0,93
2.800
1.288.000.000
13.
Jawa Barat
897
653.209
2,35
9.800
4.508.000.000
14.
Jawa Tengah
474
986.179
4,85
9.300
4.278.000.000
15.
DI Yogyakarta
149
61.741
2,73
2.800
1.288.000.000
16. 17 18
Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat
832 63 369
1.582.293 160.535 333.445
6,50 6,34 12,04
11.800 3.300 10.300
5.428.000.000 1.518.000.000
19
Nusa Tenggara Timur
36
224.271
8,61
6.300
2.898.000.000
20
Kalimantan Barat
264
196.690
7,20
4.800
2.208.000.000
21
Kalimantan Tengah
83
31.783
2,22
2.300
1.058.000.000
22
Kalimantan Selatan
119
67.048
2,81
2.800
1.288.000.000
23
Kalimantan Timur
117
49.144
2,05
2.300
1.058.000.000
24
Sulawesi Utara
62
12.917
0,89
1.800
828.000.000
25
Gorontalo
87
29.537
4,49
2.300
1.058.000.000
26
Sulawesi Tengah
27
Sulawesi Barat
28
Sulawesi Tenggara
29
Sulawesi Selatan
30
Maluku
31
Maluku Utara
32 37 33
1.518.000.000
4.738.000.000
86
69.624
4,28
2.300
1.058.000.000
283
65.550
9,61
5.300
2.438.000.000
38
75.579
5,66
3.800
1.748.000.000
501
404.215
8,24
8.300
3.818.000.000
41
23.749
2,64
3.300
1.518.000.000
138
16.595
2,63
2.300
1.058.000.000
Papua Barat
8
32.953
6,79
2.300
1.058.000.000
Papua
2
675.253
35,98
5.300
2.438.000.000
6.554
6.730.682
4,43
141.020
64.869.200.000,-
Jumlah
ALOKASI SASARAN DAN ANGGARAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013 DI 13 PROVINSI YANG JUMLAH PENDUDUK TUNA AKSARANYA: DI ATAS 200.000 ORANG DAN PERSENTASE DI ATAS RATA-RATA NASIONAL (4,43%)
No
Provinsi
1
Jawa Timur
2
Penduduk Tuna Aksara Usia 15 - 59 Tahun Orang Persentase
Alokasi Bantuan Sasaran (orang)
Anggaran
1.582.293
6,50
11.000
3.960.000.000
Jawa Tengah
986.179
4,85
6.000
2.160.000.000
3
Papua
675.253
35,98
6.000
2.160.000.000
4
Jawa Barat
653.209
2,35
7.000
2.520.000.000
5
Sulawesi Selatan
404.215
8,24
5.000
1.800.000.000
6
Nusa Tenggara Barat
333.445
12,04
8.000
2.880.000.000
7
Nusa Tenggara Timur
224.271
8,61
5.750
2.070.000.000
8
Kalimantan Barat
196.690
7,20
4.750
1.710.000.000
9
Bali
160.535
6,34
3.820
1.375.200.000
10
Sulawesi Tenggara
75.579
5,66
2.750
990.000.000
11
Sulawesi Barat
65.550
9,61
3.750
1.350.000.000
12
Papua Barat
32.953
6,79
2.500
900.000.000
13
Gorontalo
29.537
4,49
2.500
900.000.000
68.820
24.775.200.000
Jumlah 38
Rencana Alokasi Bantuan Sosial Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2013 Tahun 2013
No.
Provinsi 1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
Kab/Kota
Jml TBM Th. 2012
Alokasi per kab/kota
Dist. per prov
1 2
Kab. Aceh Selatan Kota Langsa
7 6
3 4
13
3 4 5 6
Kab. Aceh Barat Daya Kab. Dairi Kota Tebing Tinggi Kab. Asahan
4 6 5 4
6 4 5 6
7 8
Kota Padang Panjang Kota Pariaman
5 1
5 9
14
9 10 11 12 13
Kab. Kuantan Singingi Kab. Siak Kab. Bungo Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjab Timur
7 3 6 6 6
3 7 4 4 4
10
14 15
Kab. Oku Kab. Empat Lawang
4 3
6 7
15
12
13
Lanjutan... 7
Bangka B elitung
8 9
Bengkulu
16 17 18 19
Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Bengkulu Utara
6 6 6 5
4 4 4 5
12
12
Lampung
20 21
Kab. Bengkulu Tengah Kab. Lampung Barat
3 5
7 5
12
22 23 24 25
Kab. Lampung Selatan Kab. Bangli Kab. Gianyar Kota Denpasar
3 6 3 7
7 4 7 3
26 27 28 29 30
Kab. Timor Tengah Utr Kab. Kupang Kab. Ketapang Kota Sambas Kab Melawai
4 4 6 3 6
6 6 4 7 4
10
Bali
14
11
NTT
12
Kalimantan Barat
13
Kalmantan Tengah
31 32
Kab. Kotawaringin Timur Kab. Gunung Mas
3 5
7 5
12
14
Kalimantan Selatan
33 34
Kab Hulu Sungai Utara Kab Kotabaru
3 3
7 7
14
15
Kalimantan Timur
35 36
Kab. Nunukan Kab. Berau
5 3
5 7
12
12 15
Lanjutan.... 16
Sulawesi Utara
17 18
Gorontalo Sulawesi Tengah
19
Sulawesi Selatan
20
Sulawesi Tenggara
21
Maluku
22
Maluku Utara
23
Papua
24
Papua Barat
25
Kepulauan Riau
37 38 39 40 41 42 43 44 45
Kab. Minahasa Tenggara Kab. Sangihe Kab. Boalemo Kab. Tojo Unauna Kab. Donggala Kab. Banggai Kepulauan Kab. Bulukumba Kab. Soppeng Kab. Bone
4 3 4 7 6 4 7 6 3
6 7 6 2 4 6 3 4 7
46 47 48 49
Kab. Kab. Kab. Kab.
6 4 6 3
4 6 4 7
10
5 5 7 6 3 2 0 4 4
5 5 3 4 7 8 7 6 6 310
10
50 51 52 53 54 55 56 57 58
Konawe Utara Konawe Selatan Pulau Burru Kepaluan Aru
Kab. Halmahera Selatan Kota Ternate Kota Jayapura Kab. Keerom Kab. Jayapura Kota Manokwari Kota Sorong Kota Batam Kab. Karimun Jml Tambahan
13 6 12
14
11
14
15 12 310
Prioritas, Output Dan Target Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2010-2014
42
2. PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN NEGARA ASEAN
43
Sumber: Staff calculations based on the United Nations MDG Database in Asia-Pacific Regional MDG Report 2011/12
