HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI

HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI

Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2007 27 Maret 2007

Sidang Komisi Organisasi Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2007 di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2007 yang diikuti oleh 11 (sebelas) peserta dengan agenda pembahasan keorganisasian Kadin dengan Pimpinan Sidang sekaligus anggota Tim Perumus : Pimpinan Sidang : 1. Saut Simandjuntak (Ketua) 2. Melani Suharli (Sekretaris) Nara Sumber : 1. A. Rachman Usman (Kadin Indonesia) 2. M. Taufik Mustafa (Kadin Indonesia) 3. Krishna Trypriadharma (Kadin Indonesia) Tim Perumus: 1. Saut Simandjuntak (Kadin DKI Jakarta)

7. Muzakir Azis (Kadin Sumbar)

2. Melani Suharli (IWAPI)

8. Ning Sujito (APJI)

3. Djoko Sugianto (Kadin Jawa Barat)

9. Hotben (APPAKSI)

4. Sugiarto Purnomo (Kadin Sumsel)

10. Yuwono (Kadin Jawa Tengah)

5. Johanis Alex Ninu (Kadin NTT)

11. Ahmad Suheri (Kadin Kepri)

6. Farid Gafar (Kadin Jatim) Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2007 antara lain: 1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara 2. Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia 3. Sambutan dan dialog dengan Menteri Perekonomian Republik Indonesia 4. Sambutan dan dialog dengan Menteri Negera PPN/Bappenas Republik Indonesia 5. Sambutan dan dialog dengan Gubernur Bank Indonesia 6. Sambutan dan dialog dengan Panglima TNI 7. Temu usaha dan Dialog dengan Menteri ESDM 8. Temu usaha dan Dialog dengan Menteri Pekerjaan Umum 9. Pokok-pokok saran Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 10. Hasil pembahasan yang disampaikan Peserta/Peninjau dalam Sidang Pleno

Hasil Sidang Komisi A Organisasi Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2007

1

Dengan Acuan Utama : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahaanya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. 3. Keputusan Rapimnas Kadin 2006 tentang Program Kerja Kadin 2006. Sidang Tim Perumus memutuskan pokok-pokok sebagai berikut: I.

PERKUATAN ORGANISASI 1. Rakornas Bidang Organisasi 2007 Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapimnas Kadin 2007 dan sistem keanggotaan Kadin yang baru, maka perlu segera diadakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Organisasi Kadin 2007 dengan agenda acara antara lain: a. Membahas Implementasi Program Kerja dan kegiatan yang terkait Bidang Organisasi berdasarkan hasil-hasil keputusan Rapimnas Kadin 2007. b. Pembahasan penyempurnaan Tatacara Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Kamar Dagang dan Industri. 2. Penerbitan Peraturan Organisasi mengenai tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua/Formateur

Kadin

Provinsi/Kab/Kota

dalam

Musyawarah

Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Workshop Direktur Eksekutif Workshop

ini

pendaftaran

antara

anggota

lain biasa

membahas dan

mengenai

tercatat,

teknis

mekanisme

pelaksanaan

pelaporan

dan

pengolahan datanya. Selain itu materi-materi yang terkait dengan perkuatan sekretariat Kadin baik dari sisi SDM dan layanan-layananya juga akan menjadi tema sentral dalam workshop tersebut. Direncanakan akan dilakukan 2 (dua) kali workshop pada tahun 2007. 4. Training dalam rangka memperkuat peran sekretariat Kadin Beberapa pelatihan yang direncanakan untuk memperkuat peran sekratariat Kadin adalah: a. Pelatihan peningkatan kualifikasi SDM sekretariat di semua tingkatan b. Pelatihan layanan konsultasi perpajakan c. Pelatihan metode ZOPP agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kadin lebih baik d. Pelatihan layanan bisnis/investasi


2

e. Pelatihan Perencanaan Proyek/Kegiatan 5. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan (ALB) Kadin Indonesia Sebagai upaya melihat sejauh mana peran dan fungsi Kadin Provinsi dan Asosiasi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No 1/1987. Pelaksanaan rating akan dilakukan secara terpisah dengan metode penilaian dan persyaratan yang berbeda antara Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan. Salah satu outputnya adalah pemenang program rating ini dapat dijadikan sebagai ”best practise” oleh Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan. Selain itu dapat menjadi masukan yang penting bagi Kadin Indonesia untuk merumuskan program pembinaan dan perkuatan organisasi dimasa mendatang. 6. Database perusahaan anggota Kadin Pembuatan software data base keanggotaan secara online. Database ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain: a. Informasi mengenai data perusahaan anggota Kadin secara real time. b. Memudahkan untuk pengambilan keputusan dan pengolahan data lebih lanjut dengan adanya klasifikasi sektor usaha. c. Memudahkan untuk melakukan pemetaan dan promosi sektor usaha unggulan pada suatu daerah. d. Memudahkan laporan dari Kadin Kabupaten/Kota kepada Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia. e. Memudahkan pihak lain untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan anggota Kadin 7. Database Pengurus Kadin dan Profil Asosiasi

II.

PENINGKATAN ADVOKASI/KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH 1. Kerjasama/Lobby dengan Setneg/Setkab dalam rangka penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan UU No. 1/1987 Peran dan fungsi Kadin saat ini belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia setiap Undang-undang harus mempunyai Peraturan Pemerintah sebagai landasan operasionalnya. Dengan adanya PP UU No. 1/1987 diharapkan penataan organisasi


3

pengusaha dan perusahaan, pelimpahan tugas dari Pemerintah kepada Kadin dan lainnya dapat diatur lebih baik lagi. Harapannya setelah adanya PP UU No. 1/1987 Kadin mampu memfungsikan dirinya sesuai dengan pasal 7 UU No 1/1987. 2. Pelaksanaan Pilot Project Pemanfaatan Informasi WDP segera direalisasikan Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Menteri Perdagangan R.I dan Ketua Umum

Kadin

Indonesia

nomor:

01/M-DAG/KSB/6/2005

dan

nomor:

070/DP/VI/2005 perihal pemanfaatan informasi WDP, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Batam dan Kadin Kota Batam pada tanggal 16 Januari 2006, workshop tindak lanjut pada tanggal 15 September 2006 di Kadin Indonesia. Ditingkat daerah, Kadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project masih melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan

surat

dari

Dirjen

Perdagangan

Dalam

Negeri

Departemen

Perdagangan, kota yang disetujui sebagai Pilot Project adalah : Batam, Semarang dan Surabaya. Pada tahun 2007 ini akan dibuat sebuah sistim informasi dalam rangka pengolahan data dari kota-kota yang menjadi Pilot Project tersebut. 3. Pembentukan lembaga advokasi dalam kaitan kebijakan Pemerintah.

III. PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA 1. Training kewirausahaan bekerjasama dengan Asosiasi/Himpunan Dalam rangka menciptakan 1 juta entrepreneur baru di Indonesia maka Pokja pengembangan

Entrepreneur

melalui

Asosiasi/Himpunan

berencana

mengadakan pelatihan yang mencakup materi tentang bagaimana memulai sebuah bisnis, feasibility study, pengenalan pemasaran, permodalan. Untuk penajaman jenis bisnis berdasarkan sektor usaha, maka dilakukan kerjasama dengan asosiasi sektoral yang terkait. Salah satu contoh pelaksanaan training adalah memberikan pembekalan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang kembali dari Luar Negeri untuk mampu menjadi wirausaha di tempat asalnya. 2. Pembentukan Layanan Bisnis/Investasi


4

Tujuan

pembentukan

Klinik

Layanan

bisnis/Investasi

adalah

untuk

memberikan jasa pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan investasi/penanaman modal, baik kepada investor dalam dan luar negeri, sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat tumbuhnya investasi baik PMA/PMDN. Materi meliputi: informasi potensi investasi, informasi peraturan perundangan dan perijinan investasi, layanan konsultasi investasi dan pengurusan dokumen perijinan investasi. Pembentukan layanan bisnis/investasi ini tidak hanya di Kadin Indonesia tetapi juga paralel di Kadin Kabupaten/Kota bekerjasama dengan DIHK, EKONID. 3. Layanan Perjalanan Kerjasama Kadin – Garuda Indonesia Untuk tahun 2007 akan ditingkatkan kemanfaatannya melalui penerbitan Kadin Card yang juga merupakan Kartu Pengurus Kadin se-Indonesia. 4. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi Untuk tahun 2007 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian program yaitu: a. Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi dengan tujuan antara lain: -

Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada tanggal 28 Februari 2007.

-

Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi.

b. Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi. c. Pembuatan aturan lebih lanjut yang akan diterapkan pada tahun 2008. 5. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2007. 6. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan. 7. Pembentukan lembaga advokasi untuk layanan anggota.

IV. PENINGKATAN KEANGGOTAAN 1. Pembentukan Layanan Bisnis (Business Services) dan Business Qualifying Examination. Melakukan pengkajian dan pembentukan layanan bisnis (business services) yang berjalan dalam struktur organisasi Sekretariat Kadin Indonesia dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang kompeten.


5

2. Peningkatan jumlah anggota melalui promosi di website Kadin Indonesia. Menginformasikan jenis-jenis layanan Kadin bagi anggota dan reduksi biaya yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengguna yang bukan anggota Kadin.

Jakarta, 27 Maret 2007 Pimpinan Sidang Komisi A Organisasi Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

(Saut Simandjuntak)

(Melani Suharli)


6

HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI

Recommend Documents