HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2009 JAKARTA, 3 DESEMBER 2009 Sidang Komisi Organisasi Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2009 di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2009 yang diikuti oleh 53 peserta dengan agenda pembahasan keorganisasian Kadin dengan Pimpinan Sidang sekaligus anggota Tim Perumus : Pimpinan Sidang : 1. Ketua : Nur Ahmad Affandi (Kadin DI Yogyakarta) 2. Anggota : Ilhami Ilyas (AUMI) 3. Anggota : Hervian Tahir (Kadin Sumut) 4. Angota : M. Taufik Mustafa (Kadin Indonesia) Tim Perumus: 1. Nur Ahmad Affandi 2. Ilhami Ilyas 3. Hervian Tahir 4. M. Taufik Mustafa
5. Robianto Koestomo 6. Prof. Adi Seputra 7. Suparwanto
Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2009 antara lain: 1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara 2. Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia 3. Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia 4. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 5. Laporan Pelaksanaan Pogram Kerja Ketua Umum Kadin Indonesia 6. Hasil pembahasan yang disampaikan Peserta/Peninjau dalam Sidang Pleno
Dengan Acuan Utama : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahaanya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. 3. Keputusan Munas V Kadin tentang Rencana Program Kerja 2008-2013
Sidang Tim Perumus memutuskan pokok-pokok sebagai berikut: A. PROGRAM KERJA 2010 1.
PERKUATAN ORGANISASI a. Advokasi Penerbitan Peraturan Pelaksana UU No 1/1987 Melanjutkan upaya lobi untuk pembuatan Peraturan Pelaksanaan (PP) UU No. 1/1987 serta melakukan perkuatan tim lobi yang sudah ada. Namun karena di dalam UU tersebut tidak diperintahkan untuk membuat Peraturan Pelaksanaan, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 1/1987.
b. Advokasi Penyempurnaan Keppres 80/2003 Melanjutkan advokasi/lobi untuk penyempurnaan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai dengan dihasilkannya peraturan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha sesuai Undang-Undang No. 1/1987. c. Persiapan Munassus Kadin 2010 Munas V Kadin telah mengamanatkan pelaksanaan perubahan AD/ART. Kadin Indonesia telah membentuk Tim untuk melakukan kajian perubahan yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Kadin saat ini serta perkembangan organisasi dimasa mendatang. Pokok-pokok Penyempurnaan AD/ART untuk dibahas dalam Munassus sebagaimana terlampir. Rencana pelaksanaan Munassus Kadin adalah selambat-lambatnya pada bulan Maret 2010. d. Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Pada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah menyebutkan peran strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung tombak pelaksanaan program kerja Kadin. Pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi yang dimulai semenjak tahun 2006 telah memberikan manfaat bagi upaya perkuatan sekratariat Kadin Provinsi. Untuk pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif tahun 2009-2010 akan difokuskan pada upaya pendampingan implementasi modul kegiatan pada aspek : income generating, layanan anggota, layanan bisnis, perkuatan SDM. Pelaksanaan dijadwalkan Februari 2010, yang dilaksanakan secara terpisah bersamaan dengan pelaksanaan Munassus Kadin 2010 yang diikuti khusus oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi. e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia Berdasarkan kajian dari Tim Rating Kadin Indonesia, untuk pelaksanaan Rating pada tahun 2009 akan dilaksanakan sosialisai dan pelaksanaannya pada tahun 2010. Pada tahun 2009 Tim Rating Kadin Indonesia akan fokus pada penyiapan modul/panduan untuk implementasi standar sebuah organisasi Kadin.. f.
2.
Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia Buku Direktori Kadin Indonesia telah diterbitkan sejak tahun 2007 dan secara berkelajutan agar setiap tahun dapat diterbitkan. Pembuatan Buku Direktori Kadin Indonesia ini bertujuan: • Menginformasikan keputusan keorganisasian Kadin Indonesia kepada masyarakat luas. • Menginformasikan perkembangan organisasi Kadin Indonesia. • Program-program unggulan kepengurusan Kadin Indonesia • Layanan-layanan yang diterapkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia. • Daftar pengurus dan sekretariat beserta kontak pointnya.
PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA a. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online Dalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam rangka merintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara online di Kadin DKI
Jakarta. Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan disimulasikan pendaftaran secara online ini kepada seluruh jajaran Kadin Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsi yang sudah menyatakan kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan 50% sudah mampu melaksanakannya. 1. 2.
Sosialisasi petunjuk pendaftaran/pendaftaran ulang anggota Kadin secara online. Pelatihan bagi Kadin Provinsi yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran anggota secara online untuk tahun 2010.
b. Penerbitan Kadin Card Penerbitan Kadin Card akan ditingkatkan bentuk dan fungsinya menjadi Kartu Kredit, layanan perjalanan diskon ticket pesawat dll. melalui kerjasama dengan pihak perbankan, penerbangan, perhotelan dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan Kadin Card yang semula hanya terbatas pada Pengurus Kadin akan ditingkatkan untuk anggota Kadin. c. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi Untuk tahun 2009-2010 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian program yaitu: Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi dengan tujuan antara lain: • Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada akhir Desember 2009 • Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi. Re-akreditasi bagi PBSP Kadin Provinsi yang masih aktif. d. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2010 Melakukan monitoring pelaksanaan Muprov Kadin Provinsi sisa tahun 2009 dan 2010 yang akan dilaksanakan untuk Kadin Provinsi : - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Maluku - Sulawesi Barat - Kalimantan Tengah - Sumatera Selatan - Bali - Kepulauan Riau - Sulawesi Utara - Sumatera Barat e. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan 2010 Melakukan monitoring Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin agar terlaksananya tertib organisasi/keanggotaan. 3.
PENINGKATAN KEANGGOTAAN a. Konsultasi implementasi ISO 9001 bagi Asosiasi/Himpunan. Merupakan kegiatan yang ditujukan bagi Asosiasi/Himpunan yang sudah menjadi ALB Kadin Indonesia, difokuskan pada standarisasi manajemen kesekretariatan yang memenuhi standar mutu. Dilaksanakan pada bulan Maret – April 2010. b. Pembuatan Brosur Keanggotaan Penerbitan brosur sebagai sarana informasi dan mempromosikan keanggotaan Kadin yang sudah diterbitkan pada periode yang lalu diupdate dan disebarkan untuk menarik perusahaan menjadi anggota Kadin.
c. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Monitoring tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan mendorong Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan Gubernur/Bupati/Walikota perihal keanggotaan dan sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah.
B. PELAKSANAAN PASAL 35 & 36 AD KADIN Memperhatikan masukan dari Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan, berkenaan dengan diangkatnya Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri Perindustrian, forum Rapimnas Kadin 2009 memberikan masukan agar dipertimbangkan pelaksanaan pasal 35 & 36 AD.
C. RUMUSAN TERHADAP POKOK-POKOK PENYEMPURNAAN AD/ART No
Rencana Penyempurnaan AD/ART
Keputusan
1
Pasal baru mengenai Dewan Penasehat Hasil Keputusan Formatur Munas V Kadin telah menetapkan Struktur Dewan Penasehat. Sedangkan dalam AD/ART Kadin sesuai Keppres 16/2006 tidak terdapat adanya struktur Dewan Penasehat. Usulan : Perangkat organisasi ditambah pasal mengenai Dewan Penasehat. (AD Pasal 16 dan pasal – pasal terkait) Penyempurnaan mengenai jumlah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan a. Saat ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dibatasi hanya 4 orang. b. Ada beberapa Kadin Provinsi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangannya lebih dari 4 orang untuk mengakomodir potensi pengusaha dan tokoh masyarakat pengusaha yang ada. Usulan : Jumlah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan tidak lagi dibatasi empat orang, sehinga kalimatnya ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. (AD Pasal 21 ayat (3) dan pasal terkait)
Disetujui, dengan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2
3
Disetujui.
Merger/Penggabungan Kadin Kabupaten Kota. Tidak Dalam AD Pasal 15 ayat (9) ditetapkan mengenai (kembali penggabungan Kadin Kabupaten/Kota yang ART) lemah/penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi. Pasal ini diusulkan ditambah dengan persyaratan minimal jumlah anggota Kadin Kabupaten/Kota adalah 100 perusahaan. Jika kurang dari jumlah tersebut maka Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat digabungkan dengan Kadin yang terdekat. Perbendaharaan Kadin Kabupaten/Kota yang digabungkan diserahkan kepada Kadin gabungannya.
ke
disetujui AD -
Penggabungan ditetapkan oleh Kadin Provinsi dan dilaporkan kepada Kadin Indonesia. (AD Pasal 15 ayat (9) ). 4
5
6
Sanksi kepengurusan yang melampaui masa bakti kepengurusan Banyak ditemukan Kepengurusan di Kabupaten Provinsi/Kabupaten /Kota lebih dari batas waktu masa bakti yang ditentukan, mekanisme yang diatur saat ini 2 bulan dari masa bakti berakhir diterbitkan surat peringatan 1 dilanjutkan peringatan 2 dan 3. Usulan : Mengenai pelaksanaan Muprov/Mukab/Mukota, apabila jangka waktu kepengurusan Kadin yang bersangkutan sudah habis namun Muprov/ Mukab/Mukota belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan Pengurus Sementara (Caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan Muprov/Mukab/Mukota. (ART Pasal 23 dan 24) Penyempurnaan Kepesertaan di dalam Munas/Muprov/Mukab/Mukota a. Peserta yang memiliki hak suara dinamakan Peserta Penuh b. Dewan Penesahat dimasukkan sebagai peserta. c. Peserta harus memiliki KTA-B yang berlaku. (AD Pasal 17 dan pasal terkait)
Disetujui, dengan penambahan ketentuan yaitu batas waktu kepengurusan setelah 2 bulan semenjak selesai periode kepengurusan dan masa tugas caretaker adalah selambat-lambatnya 1 tahun.
Disetujui
Disetujui, supaya dilakukan perubahan persyaratan KT AB, yaitu untuk Kadin Indonesia 4 tahun berturut-turut, Kadin Provinsi 3 tahun berturut-turut dan Kadin Kabupaten/Kota 2 tahun berturut-turut, dengan pengalaman menjadi Pengurus Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13Kadin atau 11-09 : Asosiasi/Himpunan. Sehubungan dengan keberatan mayoritas Kadin Provinsi dalam Pra Rapimnas 18-10-09 terhadap usulan perysaratan menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin adalah 2 tahun berturut-turut untuk tingkat Persyaratan calon Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota Persyaratan menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin harus mempunyai KT-AB 4 tahun berturut-turut. Persyaratan tersebut sering menjadi hambatan bagi anggota Kadin yang berminat menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin. Usulan : Persyaratan dikurangi menjadi memiliki KT-AB 2 tahun berturut-turut. (ART Pasal 32 ayat (1) )
Provinsi/Kabupaten/Kota, maka usulan ini tetap dipertahankan dengan mempertajam alasan pada 2 (dua) hal, yaitu : a. UU No 1/1987 mengamanatkan bahwa Kadin adalah wadah satu-satunya dunia usaha baik yang bergabung maupun tidak bergabung dalam Kadin. Artinya Kadin harus mampu menunjukkan jati dirinya untuk merangkul semua kalangan usaha. Oleh karena itu penurunan persyaratan dari 4 tahun menjadi 2 tahun menunjukkan itikad dan upaya Kadin memenuhi amanat UU No 1/1987. b. Masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menjadi anggota Kadin (+- 4%), maka dengan menurunkan persyaratan dari 4 tahun menjadi 2 tahun menunjukkan bahwa Kadin tidak ekslusif. 7
Ketentuan mengenai perhitungan suara dalam Disetujui pemilihan Ketua Umum /Ketua Formatur a. Penghitungan suara 50%+1 pada saat pemilihan formatur apakah dihitung dari peserta yang berhak hadir ataukah suara yang masuk dan sah pada saat pemilihan dilakukan. Semisal pada saat pembukaan hadir 100 peserta namun pada saat pemilihan dilaksanakan suara yang sah hanya 80 peserta. Acuan penghitungan dihitung dari angka 100 atau 80. Disulkan : penghitungan dihitung dari suara yang masuk dan sah. (ART Pasal 32 ayat (4) butir a) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13-11-09 : Meskipun dalam Pra Rapimnas Kadin usulan ini disetujui mayoritas peserta, namun perlu dikaji kembali untuk mencegah gugatan dan lemahnya legitimasi kepengurusan. Jika dari 100 peserta dan yang hadir hanya 80 orang, maka 50+1 pemilihan Ketua Umum hanyalah 41 orang. Jika dilihat dari total peserta keseluruhanya hanya 41%. Untuk mencegah pemikiran bahwa Ketua Umum hanya merepresentasikan 41% dukungan, maka perlu pikirkan untuk tetap 50+1 dihitung dari jumlah peserta 100 orang. Sehingga siapapun Ketua Umum yang terpilih merupakan representasi mayoritas 51%. b. Ada kejadian pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi hasilnya selalu sama (draw). Usulan : Kadin setingkat di atasnya dapat langsung
memiliki hak untuk menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih. (ART Pasal 32 ayat (4) butir c) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13-11-09 : Meskipun usulan ini mendapatkan persetujuan dalam Pra Rapimnas Kadin, perlu diatur lebih lanjut untuk mencegah blunder organisasi antara lain : 1. Diatur lebih lanjut berapa kali proses pemilihan untuk suara draw harus diulang. 2. Memberikan kewenangan kepada pimpinan sidang untuk menentukan kapan penyerahan pemilihan dilakukan ke Kadin yang lebih tinggi. c. Kartu suara pemilihan Ketua Umum dan Anggota Formatur supaya ditetapkan dibuat dua kartu suara terpisah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan apa bila dianatara kartu dinyatakan tidak sah. (ART Pasal 33 ayat (3) butir a) dan pasal terkait) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13-11-09 : Istilah Kartu sah diganti dengan kartu masuk dan dalam pemungutan dilakukan 1 kali dengan 2 Kartu suara yang berbeda. Kartu suara tersebut untuk pemilihan Ketua Formatur/Ketua Umum dan Formatur. Kandidat tidak boleh dicalonkan untuk Ketua Formatur dan Formatur sekaligus (memilih salah satu). Hal ini supaya menghindari adanya ganjalan dari calon Ketua Formatur yang kalah dan secara otomatis menjadi formatur karena akan mengganjal dalam penyusunan kepengurusan.. 8
Jenis keanggotaan a. Persyaratan penerimaan Anggota Luar Biasa (Asosiasi/Himpunan) ditambah bagi Asosiasi/Himpunan yang secara karakteristik anggotanya hanya ada dibeberapa Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala nasional/provinsi dapat diterima menjadi anggota Kadin. (ART Pasal 6 butir a.6 dan a.7.) b. Penghapusan Anggota Biasa Tercatat dan Anggota Luar Biasa Tercatat. Pasal mengenai Anggota tercatat sulit dijalankan dan diusulkan dihapus karena keanggotaan perorangan dan/atau organisasi perusahaan yang belum
Penyebutan anggota Kadin Luar Biasa diganti dengan Anggota Asosiasi/Himpunan.
memenuhi persyaratan tidak perlu dicatat sebagai Anggota Biasa dan/atau Anggota Luar Biasa. Perusahaan perorangan/pengusaha mikro dapat didaftar sebagai anggota biasa Kadin. (AD Pasal 1 huruf d dan pasal-pasal terkait). 9
Perusahaan/pengusaha harus mendaftar menjadi Disetujui Anggota Kadin AD/ART Kadin yang berlaku saat ini menyebutkan Anggota Kadin adalah Pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dengan keharusan mendaftar pada Kadin. Usulan perubahan : Setiap pengusaha Indonesia, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha, harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin. (ART Pasal 4)
10
Penetapan Pembagian Keuangan Iuran dan Uang Disetujui Pangkal Keanggotaan a. Pembagian perolehan uang iuran dan uang pangkal dari anggota diusulkan ditetapkan secara tetap, yaitu : i. Untuk Kadin Provinsi sebesar 30% ii. Untuk Kadin Kabupaten/Kota 60% iii. Untuk Kadin Indonesia 10% Khusus untuk Kadin Kota yang berada di Ibukota Provinsi : i. Untuk Kadin Provinsi sebesar 40% ii. Untuk Kadin Kabupaten/Kota 50% iii. Untuk Kadin Indonesia 10% b. Ketentuan untuk saat ini diberikan koridor besaranya yang sering kali menimbulkan permasalahan antara Kadin Provinsi dengan Kabupaten Kota. c. Besarnya Uang Iuran dan Uang Pangkal diusulkan disesuaikan dengan situasi ekonomi masing-masing daerah dan ditetapkan patokan/koridornya. (ART Pasal 12)
11
Disetujui Tempat Pendaftaran Keanggotaan Dalam ART Pasal 6 ayat (2) ditetapkan Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pendaftaran dan penetapan penerimaan anggota di Kadin Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan ini diusulkan dirubah, karena dengan adanya pendaftaran anggota menggunakan pelayanan elektronik (online system) berbasis web, pendaftaran dapat dilakukan di mana saja.
12
(ART Pasal 6 ayat (2)). Peningkatan Pemberian Hak Suara kepada ALB Disetujui dengan Tingkat Nasional Dalam rangka meningkatkan peran, fungsi dan tugas catatan : pengembangan dunia usaha nasional serta peningkatan peran aktif dan keterlibatan Anggota Luar Biasa (ALB) 1. hanya berlaku di tingkat nasional : tingkat nasional pada Kadin Indonesia perlu dilakukan Asosiasi perubahan ketentuan AD/ART yang menyangkut 2. menghendaki penambahan kepesertaan dan hak suara ALB dalam kesetaraan jumlah Munas/Munassus/Munaslub. suara dengan Usulan : Penentuan ALB tingkat nasional melalui Kadin Provinsi. konvensi tingkat nasional, utusan masing-masing Kadin Provinsi kelompok jumlahnya ditetapkan secara tetap sehingga 3. menghendaki jumlah keseluruhan suara ALB adalah 30 orang besaran suara utusan/suara dengan rincian sbb. : asosiasi sebesar 30 1) Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian, Perkebunan dan suara. Kehutanan, 3 suara 2) Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan, 3 suara 3) Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Energi, 2 suara 4) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia, 2 suara 5) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin, 2 suara 6) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Lainnya, 2 suara 7) Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa EksporImpor, 2 suara 8) Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti, 4 suara 9) Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi, 2 suara 10) Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi, 3 suara 11) Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa lainnya, 2 suara 12) Himpunan dan Dewan Bisnis, 3 suara (ART Pasal 28) Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luar Biasa yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 1311-09 : Usulan ini dibahas secara terpisah oleh Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan hasilnya akan disampaikan
sebelum pelaksanaan Munassus. 13
Disetujui Usulan Tambahan pasal AD/ART : a. Ketetapan jenjang kedudukan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap. (Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar - Dewan Pengurus Kadin Indonesia.) 1) Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum adalah Dewan Pengurus Harian 2) Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum dan para Ketua Komite Tetap adalah Dewan Pengurus Lengkap 3) Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, para Ketua Komite Tetap dan para Wakil Ketua Komite Tetap adalah Dewan Pengurus Nasional untuk Kadin Indonesia dan Dewan Pengurus Daerah untuk Kadin Provinsi. b. Tugas Dewan Pengurus (Pasal 21 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (8) Anggaran Dasar - Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi) . 1) Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi memimpin, mengkoordinasikan serta bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan Komite Tetap masing-masing. 2) Ketua Komite Tetap wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Wakil Ketua Umum bidangnya masing-masing. c. Jenjang pemberian tugas kepada Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi (Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar – Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi) 1) Ketua Umum dan/atau Rapat Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi selaku Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia/Kadin Provinsi menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi melalui Direktur Eksekutif. 2) Direktur Eksekutif memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan Ketua Umum dan/atau para Wakil Ketua Umum dengan dibantu oleh Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan staf Sekretariat Kadin sesuai jenjang organisasi Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi.
3)
Direktur memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Koordinator Bidang untuk mendukung peran dan fungsi Komite Tetap dan para Wakil Ketua Komite Tetap. d. Jenjang Layanan Sekretariat (Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga – Kesekretariatan Organisasi) LAYANAN POKOK 1) Sekretariat Kadin Indonesia membangun modulmodul layanan berikut organisasi, tata kelola dan standar layanan sebagai panduan dan rujukan bagi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas layanan kepada dunia usaha. 2) Sekretariat Kadin Provinsi mendiseminasikan dan melatihkan modul-modul layanan kepada Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan Kabupaten/Kota atas permintaan. 3) Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota melaksanakan tugas memberikan layanan kepada Anggota dan dunia usaha sesuai kebutuhan prioritas masing-masing Kabupaten/Kota dengan acuan modul-modul layanan yang ditetapkan Kadin Indonesia. LAYANAN PENUNJANG 1) Sekretariat Kadin untuk seluruh tingkatan baik nasional/provinsi/kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan layanan-layanan kegiatan dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kadin yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1987 pasal 7 dan Anggaran Dasar Kadin pasal 10. 2) Layanan penunjang yang berasal dari pendelegasian wewenang dari Pemerintah maupun dunia bisnis Internasional dan berlaku secara nasional maupun internasional, maka Kadin Indonesia membuat panduan penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka menjaga kualitas dan kepercayaan Pemrintah dan dunia bisnis Internasional Catatan : Substansi-substansi pengaturan yang telah diterbitkan
PO (Peraturan Organisasi) yang pernah diterbitkan sebanyak mungkin dipindahkan atau dimasukkan kedalam AD/ART yang baru 14
Penyempurnaan Pasal 36 AD
(sebagaimana terlampir)
HASIL SIDANG KOMISI B (PROGRAM KERJA 2009) Sidang Komisi B, khususnya yang membahas mengenai Program Kerja Kadin Indonesia tahun 2009, diikuti oleh 53 orang peserta (daftar terlampir), dan dimulai tepat pada pukul 17:00 WIB, Kamis, 3 Desember 2009. Berdasarkan kesepakatan bersama, Sidang Komisi B, khususnya yang membahas mengenai Program Kerja 2009, dipimpin oleh : Ketua Wakil Ketua
: :
Anggota
:
Iftida Yasar (APINDO) - Utama Kayo (Kadin Indonesia) - Eddy Raya (Kalimantan Tengah) - Adhi Lukman (Kadin Indonesia) - Jemmy Hosan (Sulawesi Tengah) - Jody Radja Guguk (Kepulauan Riau)
Bahan/materi Komisi Program Kerja 2009 telah disiapkan oleh Panitia Rapimnas Kadin 2009, yakni: 1. Laporan Ketua Umum Kadin Indonesia mengenai Pelaksanaan Program tahun 2009 dan Penyampaian Rencana Kerja tahun 2010 yang disampaikan pada Sidang Pleno I 2. Pelaksanaan Program Kerja Kadin Indonesia tahun 2009 3. Laporan Keuangan Kadin Indonesia per 31 Agustus 2009 4. Rancangan Program Kerja Kadin Indonesia Tahun 2010 Setelah melakukan kajian terhadap Sambutan-sambutan, materi/makalah pada persidangan Rapimnas Kadin 2009, laporan-laporan, pandangan umum, rancangan program kerja Kadin Indonesia 2009 serta pembahasan dalam Sidang Komisi, maka Komisi Program Kerja 2009 yang bertugas melakukan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 2009 dan Penyusunan Rencana Kerja 2010, menyampaikan hal-hal sebagai berikut : I. Tinjauan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2009 Pada prinsipnya seluruh laporan program Kerja Kadin Indonesia tahun 2009 dapat diterima secara utuh oleh seluruh peserta Sidang Komisi Program Kerja. Dalam kaitan ini, sebagian besar program tahun 2009 telah dilaksanakan secara baik oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia beserta jajarannya. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa program yang belum dapat terealisir pada tahun 2009 hendaknya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan serta dilaksanakan dengan sungguhsungguh agar dapat dicapaiah hasil yang lebih optimal pada tahun 2010.
Program Kerja Tahun 2010
Sidang Komisi B menyepakai bahwa program Kerja Kadin Indonesia tahun 2010 yang telah disiapkan oleh masing-masing Bidang dan Komite di lingkungan Kadin Indonesia, dinilai sudah sangat memadai. Namun untuk menyempurnakan program tersebut, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut: Seluruh program yang telah dicantumkan agar formatnya diseragamkan dan diintegrasikan kembali antar Bidang dan Komite agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinergis. Disamping itu perlu ditetapkan fokus program yang dipriotitaskan untuk satu tahun ke depan. Agar program kerja masing-masing Bidang, Komite maupun Kadin Provinsi dapat tergambar dan dilaksanakan secara sinergi, disarankan seluruh program kerja tersebut diformulasikan kembali dalam bentuk matrik dan dibuat dengan instrumen ukur yang jelas. Dengan demikian setiap pelaksanaan program yang dilakukan dapat dinilai kinerjanya. Beberapa program yang perlu dilakukan koreksi secara redaksional, yakni: Halaman 6, untuk program lembaga pembiayaan non bank agar dilengkapi dengan rencana pembentukan lembaga keuangan non bank khusus mikro. Halaman 6, agar ditambahkan program untuk pengembangan jiwa entrepeneurship (gigih, tidak mudah menyerah, inovatif, kreatif) dan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan. Halaman 10, Bidang Konstruksi dan Konsultasi, sehusnya Bidang Konstruksi dan Konsultansi Halaman 22, point 2 agar dimasukkan adanya aturan yang menyatakan suku cadang kedanaraan otomotif lokal kontennya harus lebih besar dari 60%. Halaman 23, point 2, mengenai UU Hak Cipta tahun 2002 diusulkan agar lebih diperjelas hak-hak orang-orang yang berperan dalam produksi rekaman. Dalam kaitan ini juga diusulkan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam penjualan produk bajakan. Disamping itu, penjualan lagu digital harus melalui ijin yang sah. Halaman 30, point mengenai pembentukan BKSP di Provinsi Sumatera Utara dihapus, karena BKSP di Provinsi Sumatera Utara sudah sejak satu tahun telah dibentuk. Dan diperlukannya korelasi dan sinergi antara Renstra roadmap kadin dengan program komtap, begitu juga dengan pusat dan daerah. Halaman 31, mengenai nilai tukar rupiah, disarankan untuk tidak dituliskan dalam bentuk nominal, cukup disebut fluktuasi nilai tukar. Halaman 39, perlu adanya portal mice B to B antar bidang terkait trade, industri dan pariwisata. Halaman 40, untuk program Komite tetap pengembangan industri primer pertanian, perlu penyempurnaan program sebagaimana, yani: o Peningkatan efisiensi industri primer pertanian melalui konsep kluster industri pertanian. o Peningkatan produktivitas industri primer pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, baik on farm maupun off farm. o Peningkatan nilai tambah produk industri primer pertanian baik untuk konsumsi langsung maupun untuk diproses lebih lanjut. o Perbaikan ALSINTANI untuk industri primer pertanian o Pertemuan rutin dengan asosiasi terkait industri primer pertanian
o
o
Pertemuan rutin dengan departemen terkait seperti Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, BULOG, dsb.nya Mengikuti kegiatan Nasional maupun International yang terkait dengan industri primer pertanian
Komite Tetap Pengembangan Industri Derivatif Pertanian o Peningkatan nilai tambah produk industri derivatif pertanianPeningkatan akses pasar produk industri derivatif pertanian baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri o Modernisasi mesin-mesin pengolahan pada industri derivatif pertanian o Pemberian insentif / kebijakan fiskal untuk pengembangan industri derivatif pertanian Halaman 42, perlu ditambahkan pada program Komite Tetap Agua Kultur yakni pembiayaan untuk usaha perikanan budidaya baik ketersediaan dana dan subsidi bunga. Halaman 45, mengenai rencana aksi terkait dengan tata ruang masih tumpang tindah antar peraturan yang ada, terutama UU No. 41 tahun 1999, UU No. 26 tahun 2007 dan UU No. 32 tahun 2004, disarankan untuk mencabut UU No. 41 dan UU No. 26 serta melakukan perbaikan terhadap UU No. 32. Halaman 52, point 10, agar tetap diperjuangkan penyempurnaan Keppres No. 80 tahun 2003 terutama mengenai surety bond yang tetap diberlakukan bagi pengusaha UKM untuk mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa. Halaman 58, agar tidak hanya jalan tol tetapi juga ditambahkan bandara dan pelabuhan laut. Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Munassus, khusus untuk masukan penyempurnaan AD-ART, diminta Kadin Indonesia tetap dapat menerima masukan sampai dengan pelaksanaan Munasus. Untuk seluruh program Kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan perbaikan waktu pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan program Three in One mengenai penempatan tenaga kerja, diharapkan peran Kadin dapat lebih optimal. Dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian. Disamping itu agar dapat difasilitasi pembuatan modul-modul kewirausahaan untuk para mahasiswa dan tenaga kerja baru agar dapat menciptakan new entrepeneurship. Melanjutkan kerjasama Kadin –JETRO dan DIHK untuk tahun 2010.
HASIL SIDANG KOMISI C : KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2009 JAKARTA, 3 DESEMBER 2009 Sidang Komisi Kebijakan Strategis dan Langkah Taktis Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2009 di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2009 dengan agenda Kebijakan Strategis dan Langkah Taktis Kadin Indonesia Tahun 2009 yang diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) peserta (daftar terlampir) dengan Pimpinan Sidang sekaligus anggota Tim Perumus. Pimpinan Sidang : 5. Ketua : Yanti Sukamdani 6. Sekretaris : Handito H. Joewono 7. Anggota : a. Bambang Purwohadi b. Dasril Y Rangkuti Tim Perumus: 1. Diana Napitupulu 2. Shinta Widjaja Kamdani Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2009 antara lain: 7. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara 8. Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia 9. Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia 10. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 11. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum Kadin Indonesia 12. Hasil pembahasan yang disampaikan Peserta/Peninjau dalam Sidang Pleno Dengan Acuan Utama : 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahaanya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. 6. Keputusan Munas V Kadin tentang Rencana Program Kerja 5 tahun 7. Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Strategis dan Langkah Taktis yang dijadikan bahan pembahasan dalam Sidang Komisi C. HASIL SIDANG Pokok-Pokok Kebijakan Strategis 2010
1. Keseimbangan pada Perdagangan Bebas dan perlindungan dan keberpihakan produksi dalam negeri 2. Perhatian pada Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan 3. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi (supply chain/logistics) dalam rangka meningkatkan Daya Saing 4. Peningkatan Sinergi Perekonomian Nasional dan harmonisasi kebijakan serta regulasi 8. Perbaikan Governance di tiga sektor yaitu penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani 9. Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan domestik Langkah-Langkah Taktis 2010 1. Keseimbangan pada Perdagangan Bebas dan perlindungan dan keberpihakan produksi dalam negeri a. Adopsi Prinsip Perdagangan Bebas Kesepakatan perdagangan bebas yang sudah ditandatangani akan tetap dilaksanakan dengan memberi ruang gerak lebih leluasa bagi pelaku usaha nasional, termasuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi luar negeri di Indonesia. Perhatian lebih besar perlu diberikan pada implementasi prinsip perdagangan bebas, khususnya yang terkait dengan perumusan kebijakan dan peraturannya. Ratifikasi dan keseimbangan perdagangan bebas harus diperhatikan beberapa hal yaitu dukungan kebijakan pemerintah; masalah kesiapan SDM; berbasis wilayah; kesiapan industri dalam negeri dan memperhatikan kepentingan nasional. b. Menjaga Keseimbangan Kepentingan Dunia Usaha dan Keterbukaan Pasar Keterbukaan pasar dunia akan memberi akses pasar bagi pelaku usaha nasional untuk mengekspor barang dan jasa ke pasar internasional. Hanya saja disisi lain juga memberi tekanan kompetisi yang lebih sengit bagi pelaku usaha nasional untuk bersaing di pasar domestik Indonesia. c. Koordinasi Kebijakan Perdagangan Bebas dengan Dunia Usaha Ketidakpaduan hasil negosiasi perdagangan internasional dengan penonjolan kepentingan pelaku usaha nasional perlu dicarikan solusi yang lebih sistematis melalui koordinasi kebijakan perdagangan bebas dunia dengan dunia usaha. Untuk maksud tersebut KADIN akan mengambil prakarsa aktif untuk mewakili kepentingan dunia usaha nasional dalam negosiasi perdagangan internasional. 2. Perhatian pada Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan a. Perhatian pada Aspek Lingkungan
Pelaku usaha perlu semakin memberi perhatian (concern) pada aspek kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya. Diperlukan adanya sistem insentif dan subsidi bagi pelaku usaha yang memberi perhatian pada aspek lingkungan. Disamping itu pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia terutama menyangkut energi harus memberi nilai tambah (value added). b. Keberlanjutan Usaha dan Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan Keberlanjutan (sustainability) usaha sangat dipengaruhi oleh terciptanya manfaat yang merata dan proporsional dari para pemangku kepentingan termasuk petani,nelayan dan masyarakat sekitar. c. Pengembangan Industri Berwawasan Lingkungan Industri untuk menghasilkan produk berwawasan lingkungan (ecoproducts) perlu dikembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian. 3. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing a. Perlindungan Usaha Mikro dan Pengembangan Usaha Perlu dirumuskan program taktis untuk pengembangan usaha berskala mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dna menengah menjadi berskala besar. Pengembangan UMKM meliputi aspek pendanaan, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, penjaminan kredit dan keberpihakan kebijakan perlu mendapat perhatian lebih serius. Untuk itu diperlukan RUU Lembaga Keuangan Mikro. b. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Peningkatan daya saing perekonomian nasional yang terjadi beberapa tahun terakhir ini seperti tergambar dalam Growth Competitiveness Index oleh World Economic Forum perlu terus dipercepat peningkatannya. Peningkatan daya saing yang dimaksudkan tidak hanya dari sisi makro perekonomian nasional tetapi juga dari sisi kemampuan bersaing perusahaan-perusahaan Indonesia di kompetisi global. c. Peningkatan Produktivitas Nasional Peningkatan produktivitas khususnya di lingkungan industri manufaktur perlu mendapat perhatian lebih serius dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian nasional. KADIN, Asosiasi/Himpunan/Gabungan, Departemen Perindustrian dan lembaga lainnya perlu merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan produktivitas perekonomian nasional. d. Penajaman Prioritas Pembangunan Dibutuhkan kesepakatan nasional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberi perhatian lebih besar kepada pembangunan sektor tertentu seperti pangan, energi, infrastruktur dan sebagainya yang punya prospek besar dan berperanan strategis dalam kehidupan perekonomian nasional.
Program “Feed The World” yang digagas oleh KADIN merupakan salah satu contoh program prioritas dan sinergi untuk membangun kemandirian pasokan pangan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. e. Pengembangan infrastruktur: Perlu dirumuskan cetak biru (blue print) transportasi multimoda yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang efisien dengan memanfaatkan keunggulan tiap moda. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke integrated transportation. Pembangunan infrastruktur yang perlu dipercepat antara lain: Pelabuhan, Bandar Udara dan Perkeretaapian Percepatan penyelesaian pembangunan bandar udara utama, pembangunan bandar udara di Indonesia Timur serta pembangunan multimoda jalan tol pada bandara dalam penyelesaian serta rail link/rail ke bandara-bandara yang sudah direncanakan. Segera dilakukan persiapan rencana pembangunan perlengkapan dan suku cadang (Aerospace Aviation Park). Pemerataan pembangunan institusi SDM (Flying school, cabin crew, mechanic). Penerbangan di wilayah Indonesia Barat dan Timur serta kebijakan fasilitas fiskal untuk peralatannya. Disamping itu perlu peninjauan dan penataan kembali kebijakan ASEAN Open Sky; mempercepat peningkatan safety dan security pada aviasi Indonesia; segera dilakukan revitalisasi pentarifan untuk penumpang pesawat udara. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menyelesaikan masalah transportasi nasional: • Pengembangan SDM transportasi yang perlu didukung oleh pemerintah, terutama yang diselenggarakan oleh swasta • Pengembangan kebijakan yang meningkatkan efisiensi melalui penghilangan praktek monopoli, dan pungutan yang tidak mendorong efisiensi ekonomi • Pembiayaan transportasi yang komprehensif, pemihakan dan dukungan fiskal, dan perbaikan struktur tarif • Perlakuan terhadap transportasi bagi daerah perbatasan dan terisolasi • Perkuatan industri udara dan pelayaran nasional dalam menghadapi berbagai pembukaan pasar regional. f. Optimasi Sumber Daya Indonesia Mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi strategis lainnya yang terdapat di Indonesia merupakah langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian dan nilai tambah dalam perekonomian nasional. g. Percepatan Pembangunan SDM dan Teknologi Dibutuhkan program yang lebih aplikatif dan terkait (link and match) pada program pendidikan dan pelatihan SDM Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perekonomian nasional. Demikian pula
pengembangan teknologi dan percepatan implementasi teknologi dalam pembangunan perekonomian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. h. Reformasi Birokrasi dan perbaikan governance (tata kelola) Keberlanjutan program reformasi birokrasi dengan intensitas yang lebih tinggi dan sistematis mutlak diperlukan dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Perdagangan bebas terkait dengan masalah ekspor-impor, lingkup wewenang yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Bea-Cukai. Oleh karena itu harus dibenahi terlebih dahulu masalah birokrasi di Dirjen Bea dan Cukai sebagai salah satu contoh. i. Efisiensi melalui pendekatan supply chain management Supply chain cost di Indonesia adalah sebesar 18%. Angka ini lebih besar dibanding negara maju lain. Tidak ada pihak manapun yang dapat menikmati ketidakefisienan yang selama ini masih berlangsung misalnya ketidakefisienan akibat infrastruktur yang tidak layak. 8.
a.
b.
c.
d.
Peningkatan Sinergi Perekonomian Nasional Pengembangan Potensi Daerah Potensi perekonomian di daerah khususnya Indonesia bagian Timur dan Tengah perlu dioptimalkan. Untuk maksud tersebut diperlukan kebijakan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan investasi di daerah. Penguatan KADIN Di masa mendatang KADIN perlu terus meningkatkan peran-sertanya dengan memberi penekanan kepada hal-hal yang lebih substansial khususnya pada perumusan konsep pembangunan dan implementasinya. Sinergi Dunia Usaha dan Pendidikan Potensi pengembangan perekonomian yang ada di lingkungan pendidikan tinggi dan menengah yang meliputi kemampuan penyediaan SDM berkompeten, calon pengusaha baru dan kerjasama penelitian perlu dioptimalkan dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan bagi dunia usaha dan penyelenggara pendidikan. Mempertahankan nasionalisme dalam bidang seni, budaya dan ekonomi serta religi. Mempersiapkan dengan lebih baik dalam mempertahankan kepentingan nasional dalam setiap perundingan perdagangan di tingkat regional dan internasional. Melaksanakan secara konsekuen asas cabotage yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
5. Perbaikan Governance di tiga sektor yaitu penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani
Memperbaiki etika dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat dalam. Penegakan hukum penting dijalankan secara serius dan sungguh-sungguh oleh semua elemen bangsa sebagai pendekatan awal tanpa mengabaikan dorongan pasar dan etika. 6.Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan domestik Promosi dan komunikasi yang intensif mengenai peluang investasi dan perkembangannya di Indonesia serta membangun kesempatan dan kesinambungan bagi stakeholders Indonesia dengan mitra asing. Perbaikan iklim usaha untuk menciptakan kondisi pasar yang adil dengan cara mereview semua FTA yang ditengarai memberikan kerugian di pihak Indonesia, menata pasar moderen-tradisional, menjadikan semua importir umum menjadi importir terdaftar, mempercepat SNI wajib untuk produkproduk manufaktur, Pelaksanaan Tanda Dafta Indonesia pada tataran mikro bagi semua sektor usaha di Indonesia, mengusulkan RUU Perdagangan, mereview PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk AD dan Bea Masuk Imbalan, Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri,
