HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2014 Jakarta, 9 Desember 2014

HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2014 Jakarta, 9 Desember 2014 Sidang Komisi A tentang Organisasi Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2014 di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 yang diikuti oleh 66 peserta dengan agenda pembahasan keorganisasian Kadin, dibuka pada jam 14.00 WIB oleh Pimpinan Sidang sekaligus anggota Tim Perumus: Pimpinan Sidang : 1. Sarman Simanjorang 2. Sulaiman Badai 3. Asrul Rasyid Ichsan

( Kadin DKI Jakarta ) ( Kadin Aceh ) ( Kadin Maluku Utara )

Tim Perumus : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Juliandus Tobing Nadjir Samal Yusuf Saway Lalu A. Hadi Faishal Jadi Rajagukguk Rudy Rakian H. Salim Fachry

( ( ( ( ( ( (

Bidang OKP-TKP Kadin Indonesia ) Kadin Maluku ) Kadin Papua Barat ) Kadin NTB ) Kadin Kepri ) Kadin Jabar ) Kadin Kalsel )

Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2014 antara lain : 1. Buku Rancangan Program Kerja 2014-2015, khususnya Program Kerja Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan dan program-program Bidang lainnya yang terkait dengan Organisasi. 2. Sambutan Pembukaan Wakil Presiden R.I. 3. Paparan Menteri-Menteri dan Pembicara lainnya 4. Sambutan dan Laporan Ketua Umum Kadin Indonesia 5. Laporan Ketua Dewan Penasehat 6. Laporan Ketua Dewan Pertimbangan 7. Hasil pembahasan yang disampaikan Peserta/Peninjau dalam Sidang Pleno 8. Laporan dan Pandangan umum dari Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan ALB Kadin Indonesia Dengan Acuan Utama : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahannya dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2010. 3. Keputusan Munas VI Kadin tentang Rencana Program Kerja 2010-2015.

Sidang Komisi A : Organisasi Komisi A dalam sidangnya telah menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menegaskan kembali dan mendorong untuk dilaksanakan Keputusan Rakornas Bidang OKP-TKP Kadin Indonesia yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 yaitu pada: tanggal 3 Januari 2013 di Bandung Jawa Barat, tanggal 12 Februari 2013 di Jakarta, tanggal 8 April 2013 di Jakarta, tanggal 26 April 2013 di Jakarta dan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2013 di Palembang pada tanggal 2 November2013. 2. Kadin Indonesia diberikan mandat untuk melakukan evaluasi penuh terhadap kinerja Pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota serta menegakkan AD/ART serta aturan turunannya. 3. Mendukung kebijakan kebijakan Kadin Indonesia untuk menegakkan dan melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar AD/ART, namun tidak terbatas kepada Pengurus Kadin Indonesia oleh karena itu semua perbuatan yang bersifat mengelabui, mengakali atau lainnya harus ditindak tegas bahkan diberi sanksi yang berlaku. 4. Memberikan kewenangan penuh kepada Pengurus Kadin Indonesia untuk menetapkan atau menentukan kebijakan dan/atau langkah-langkah dan/atau tindakan dan/atau menerbitkan dan/atau menyempurnakan peraturan-peraturan organisasi untuk melindungi, memperkokoh, memperkuat organisasi Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota. 5. Semua hasil Musyawarah baik di Kabupaten/Kota/Provinsi dan rapat lainnya yang tidak sesuai dengan AD/ART tidak boleh diterima bahkan disahkan oleh Kadin Indonesia karena itu merupakan pelanggaran AD/ART. 6. Mengapresiasi atas segala tindakan dan proses yang dilakukan oleh Bidang OKP-TKP Kadin Indonesia dalam rangka proses konsolidasi daerah-daerah yang diambil alih (dalam pengawasan caretaker) 7. Penguatan keanggotaan Kadin dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan merevisi Undang-Undang No. 1/1987 tentang Kadin atau membuat aturan pelaksanaan di bawahnya agar permasalahan jumlah keanggotaan dapat diselesaikan. 8. Keputusan yang diambil oleh Kadin Indonesia tidak boleh bersifat dualisme, bidang OKP-TKP Kadin Indonesia adalah penanggungjawab masalah keorganisasian. WKU Koordinator Wilayah hanya bersifat koordinatif dan tidak boleh mencampuri proses maupun keputusan yang telah diambil oleh bidang OKP-TKP. Apabila ada aturan yang belum jelas maka PO yang ada dicabut oleh Kadin Indonesia. 9. Berdasarkan aspirasi yang diterima dari daerah, maka perlu ditegaskan oleh Ketua Umum bahwa kewenangan Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah hanya sebatas sebagai fungsi koordinasi wilayah setempat. 10. Meningkatkan publikasi dan informasi di lingkungan Kadin Indonesia sebagai sarana mensosialiasikan kegiatan-kegiatan Kadin. 11. Pergantian kepengurusan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota harus dilaksanakan secara teratur mengikuti ketentuan AD/ART. Penugasan kepada caretaker untuk menyelesaikan masalah pergantian kepengurusan harus diselesaikan secepatnya. 12. Untuk mengatasi gejala menurunnya jumlah anggota Kadin perlu dilakukan penyempurnaan peraturan organisasi mengenai penyederhanaan prosedur pendaftaran perusahaan menjadi anggota Kadin dengan mengurangi persyaratan yang memberatkan dan menurunkan tarif iuran anggota. 13. Aspirasi Anggota Luar Biasa untuk meningkatkan jumlah suara dalam Munas Kadin perlu dipertimbangkan, mengingat peran asosiasi sebagai ujung tombak dalam perjuangan Kadin untuk menciptakan iklim investasi atau bisnis yang kondusif.

14. Terkait dengan rencana pelaksanaan MUNASSUS untuk perubahan AD/ART sebagaimana yang diamanatkan dalam hasil Munas 2010, termasuk tentang kekhususan Aceh maupun rencana pelaksanaan MUNAS di tahun 2015 sepenuhnya dapat diserahkan kepada WKU OKP-TKP Kadin Indonesia agar dapat menjamin semua proses yang ada sudah sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia. 15. Menyetujui program kerja Bidang OKP-TKP Kadin Indonesia 2014-2015 yang disampaikan pada Rapimnas Kadin 2014:

No 1.

Nama Program Organisasi

 Konsolidasi Organisasi (Berkelanjutan) dan Peningkatan pemahaman Undang-Undang No. 1/1987 tentang Kadin dan AD/ART.

Diskripsi

Kegiatan

Output

Menciptakan konsolidasi organisasi agar penyelenggaraan keorganisasian terlaksana sesuai ketentuan UU No. 1/1987, AD/ART Kadin.

a. Mengawal terselenggaranya Muprov dan Rapimprov. b. Menyelenggarakan Lokakarya pemahaman Undang-Undang No. 1/1987 tentang Kadin dan AD/ART bagi Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Kab/Kota beserta unsurunsur Pemerintah Daerah. c. Mengadakan kunjungan dan komunikasi berkala dengan Gubernur, DPR dan lain-lain unsur Pemerintah Daerah.

 Penguatan organisasi dan penegakan AD/ART serta Peraturan Organisasi yang berkelanjutan.  Peningkatan dukungan dan kerjasama pemda pada Kadin Provinsi/Kab./Kot a. (Pendanaan dan regulasi).  Kesiapan organisasi menghadapi dinamika pembangunan ekonomi nasional dan regional (MEA 2015).

Menyelenggarakan Dialog Kebangsaan bersama dengan LEMHANAS untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan mengenai nilai-nilai kebangsaan.

 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilainilai kebangsaan.

a. Membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Munas dan Munassus 2015. b. Menyelenggarakan Munassus Kadin untuk penyempurnaan AD ART Kadin c. Menyelenggarakan Munas Kadin yang akan jatuh tempo pada akhir September 2015.

 Penyelenggaraan Munasus dan Munas yang aman, tertib dan berlandaskan musyawarah sesuai AD/ART.

 Dialog Nilai-nilai Kebangsaan

 Penyelenggaraan Munas dan Munassus Kadin 2015

Melaksanakan Munassus Kadin untuk penyempurnaan AD-ART Kadin dan Munas Kadin

2.

Keanggotaan

 Peningkatan Sistem Pendaftaran Online (Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa)

3.

Mengupayakan peningkatan jumlah keanggotaan melalui pendaftaran secara online Anggota Biasa dan Luar Biasa serta mempermudah proses pendaftaran nya.

a. Menyediakan kemudahan pendaftaran dan pembayaran keanggotaan.

 Meningkatkan pemahaman manfaat keanggotaan Kadin.

 Peningkatan Jumlah Keanggotaan (Membership Drive Program)

b. Menyelenggarakan program kampanye menyeluruh (comprehensive) untuk meningkatkan pendaftaran keanggotaan secara nasional.

 Peningkatan jumlah anggota (Biasa dan Luar Biasa) yang significant khususnya di wilayah luar Jawa.

 Pengembangan “Member Relationship Management” (MRM)

c. Menerapkan MRM untuk melayani dan menjaga hubungan dengan Anggota sebagai pemangku kepentingan utama.

 Peningkatan kepuasan anggota terhadap keanggotaannya.

 Pengelolaan Komunikasi Dengan Anggota

d. Memanfaatkan “socialmedia” dan “newsletter” mingguan untuk komunikasi dengan anggota dan pemangku kepentingan lainnya.

 Terciptanya pemutakhiran tentang perkembangan organisasi dan dapat berkontribusi terhadap perkembangan dunia usaha.

 Pengembangan Kartu Pengenal Anggota & Loyalitas

e. Memanfaatkan Identity Card & Loyalty Program berdasarkan database Anggota yang terpadu.

 Pengenalan lebih baik mengenai hak-hak dan kewajiban anggota.

 Revitalisasi & Peremajaan Website

f.

 Perbaikan sistim Web Site Kadin dalam rangka meningkatkan citra Kadin.

Pemberdayaan Daerah

 “Kadin Award”

Mengupayakan peningkatan kapasitas, kualitas dan profesionalisme

Meremajakan website dan memanfaatkan momentum pengalihan domain www.kadin-indonesia.or.di ke domain baru “www.kadin.id"

a. Menyelenggarakan program “Kadin Award”

 Peningkatan

Kadin Provnsi dan Asosiasi/Himpunan.

 Capacity Building

4.

untuk menetapkan peringkat Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan.

b. Menyelenggarakan Pelatihan untuk merumuskan Pokok-Pokok Pikiran, Program Kerja dan Rencana Aksi Provinsi/Kab/Kota.

Tata Kelola Perusahaan

Mengupayakan pemberantasan suap dan korupsi.

a. Melakukan sosialisasi terhadap programprogram Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) di lingkungan Kadin Indonesia. b. Berperan aktif dalam Konperensi Nasional Pemberantasan Korupsi bersama KPK c. Menyelenggarakan Workshop bekerjasama dengan Transparency International & KPK



Mengupayakan peningkatan daya saing perusahaan nasional dengan memperbaiki tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance)

d. Menyelenggarakan Workshop bekerjasama dengan International Finance Corporation dan lembaga hukum Hermawan-Juniarto.

 Gerakan Indonesia Berintegritas dan Sosialisasi pengawasan eksternal dan internal dalam rangka memberantas suap dan korupsi

“Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia 2014” di lingkungan anggota Kadin Indonesia

Pimpinan Sidang Komisi A Ketua

Anggota

( Sulaiman Badai )

( Sarman Simanjorang )

Anggota

( Asrul Rasyid Ichsan )

kapasitas,kualitas dan profesionalisme Kadin Provinsi dan Asosiasi/ Himpunan.  Peningkatan kualitas program kerja Kadin Provinsi/Kab/Kota.

 Peningkatan citra “integritas” dunia usaha nasional.  Mengurangi ekonomi biaya tinggi

 Peningkatan daya saing perusahaan nasional menghadapi persaingan dalam pasar regional dan internasional.