KOMNAS PEREMPUAN. Jakarta, 11 Desember 2014

KERANGKA ACUAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PUBLIK “Perkokoh Pengetahuan, mekanisme HAM perempuan dan Dukungan Bersama Hapuskan Kekerasan terhadap Perempuan untuk Bangsa Indonesia” KOMNAS PEREMPUAN Jakarta, 11 Desember 2014 Pendahuluan Sebagai Lembaga Nasional untuk hak asasi perempuan, Komnas Perempuan tak bisa dilepaskan dari kesejarahannya. Lahir sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas desakan masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan, utamanya kelompok perempuan atas tragedi massal dan penyerangan seksual terhadap perempuan pada bulan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 sebagai lembaga Negara yang independen. Dengan berdasar pada latar belakang diatas, tujuan utama Komnas Perempuan fokus pada Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dijabarkan menjadi: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi perempuan di Indonesia; 2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Keppres No.181/Tahun 1998, dalam Pasal 4 dan 5). Sebagai mekanisme HAM untuk perempuan, Komnas Perempuan bekerja berlandaskan: 1. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT) 4. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia. Mandat utama Komnas Peremuan adalah sebagai berikut ini: 1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; 3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; 4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya 1|Page

pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan; 5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upayaupaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Dengan berlandaskan pada tujuan dan mandat diatas, pada periode 2010-2014, Komnas Perempuan telah mengembangkan Rencana Strategis 2010-2014 sebagai pijakan dan arahan kerja untuk masa 5 tahun. Kerja-kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat perannya dalam pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Adapun rencana strategis tersebut antara lain, yang diuraikan di bawah ini.1 1. Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawab atas penegakan hakhak perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta akar masalahnya meliputi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan sesuai standart konstitusional dan HAM Internasional; penguatan mekanisme pencegahan, pengungkapan dan penyelesaian kasus termasuk pelanggaran HAM masa lalu serta; perubahan perilaku aparat negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. 2. Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. 3. Meluas dan menguatnya penyikapan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan oleh masyarakat, khususnya kelompokkelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, termasuk lembaga-lembaga, adat dan budaya. 4. Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis, lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya antar kekuatan masyarakat, komunitas korban, dan negara, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan 5. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Institution) yang independen, efektif, terpercaya, partisipatif, dan akuntabel di tingkat nasional, regional dan internasional. Adapun Renstra 2010–2014 ini diturunkan kedalam 11 isu krusial tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Isu-isu krusial ini dirumuskan dari hasil kerja panjang Komnas Perempuan, baik temuan hasil pemantauan, masukan konsultasi dengan berbagai pihak, maupun temuantemuan kekerasan lain yang kerentanannya masih tinggi, akses keadilan dan mekanisme perlindungan masih jauh, atau hak korban akan kebenaran, keadilan dan pemulihan masih harus dikawal dan diwujudkan. Berikut 11 isu krusial tersebut: (1) KtP akibat pemiskinan perempuan (termasuk migrasi, Pekerja Rumah Tangga, Sumber Daya Alam, buruh, pengungsian dalam penanganan bencana), (2) KtP akibat politisasi identitas dan kebijakan berbasis moralitas dan agama, (3) KtP dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu dan konflik, (4) Penguatan mekanisme HAM bagi perempuan, (5) KtP dalam praktik budaya, (6) KtP dalam konteks tahanan dan serupa tahanan, (7) Perempuan Pembela HAM, (8) KtP dalam praktik pemilu dan 1

Rencana Strategis 2010-2014, Komnas Perempuan, 2009.

2|Page

pemilukada, (9) KtP dalam konteks perkawinan dan keluarga, (10) Kekerasan seksual dalam berbagai konteks lainnya (KtP oleh pejabat publik, pendidikan, anggota komunitas, media, dll), (11) KtP terhadap perempuan rentan diskriminasi (penyandang cacat/difabel, dll). Komnas Perempuan juga mengembangkan berbagai strategi, baik menggunakan konstitusi sebagai pijakan membangun keberadaban ham dalam berbangsa, menterjemahkan ham kedalam ranah agama dan budaya, membangun terobosan pemulihan korban dari komunitas, mencari peluang dan ruang strategis kerja bersama dari sejumlah daerah mengimbangi dinamika otonomi daerah, advokasi regional dan internasional untuk mengkontribusikan pengetahuan dan mendorong perbaikan bagi Indonesia. Selain itu Komnas Perempuan juga mengembangkan srategi memperkuat dan mempererat jejaring untuk bersama sama membangun kondisi kondusif penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik gerakan perempuan, komunitas korban, lembaga Negara, jaringan regional dan Internasional dalam rangka pemenuhan mandat dan sekaligus meneguhkan keberadaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM bermandat spesifik. Salah satu strategi utama kerja Komnas Perempuan adalah mengembangkan jejaring, bersinergi dengan mitra strategisnya; dari kelompok gerakan perempuan, komunitas korban, lembaga Negara, jaringan maupun melalui mekanisme regional dan Internasional dalam rangka pemenuhan mandat dan sekaligus meneguhkan keberadaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM bermandat spesifik. Oleh karenanya, lima tahun capaian kerja Komnas Perempuan untuk memenuhi mandatnya, secara keseluruhan dan yang bersifat tematik, penting dikonsultasikan kembali kepada publik, baik dari unsur lembaga negara, komunitas korban, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mitra strategis Komnas Perempuan lainnya, di tingkat nasional maupun lokal. Untuk memperteguh mekanisme akuntabilitas juga transparansi publik Komnas Perempuan membangun konsultasi Publik yang bertujuan untuk mendapatkan masukan konstruktif baik berbasis refleksi kerja yang sudah dilakukan maupun masukan kedepan dengan analisa prediktif yang tajam dan berkonteks untuk pengawalan ham perempuan serta strategi advokasinya, termasuk isu krusial dan rekomendasi untuk basis kerja kedepan dalam melanjutkan mandat Komnas Perempuan.

Tujuan  Memberikan gambaran kepada publik tentang mandat KP, rencana dan isu strategis yang menjadi fokus periode ini, kerja-kerja komisioner, capaian yang sudah dilakukan, hambatan dan bacaan analitis tentang konteks HAM di Indonesia serta rekomendasi kedepan.  Merawat kesinambungan dan keberlanjutan kerja-kerja KP yang telah dikembangkan bersama mitra.  Mendapatkan masukan substantif dan strategis yang memperkokoh rambu-rambu kerja KP untuk 5 tahun mendatang. Output  Adanya catatan reflektif dan konstruktif atas kerja-kerja Komnas Perempuan periode 5 tahun terakhir sebagai mekanisme ham nasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.  Adanya masukan-masukan untuk 5 tahun kedepan dari para mitra strategis 3|Page

Materi  Laporan Pertanggung Jawaban Publik Periode 2010-2014. Peserta Peserta kegiatan berasal dari internal dan mitra strategis. Dari internal Komnas Perempuan, terdiri dari Anggota Komisi Paripurna periode 2010-2014, Anggota Komisi Paripurna periode 2015-2019, sejumlah mantan komisioner dan Badan Pekerja Komnas Perempuan. Dari mitra strategis antara lain dari unsur perwakilan komunitas korban, CSO/NGO, Institusi Masyarakat, Institusi Agama, Tokoh Perempuan, Lembaga Nasional HAM/NHRI, Lembaga Negara dan Lembaga Regional/Internasional. Waktu dan Tempat Waktu : Kamis, 11 Desember 2014 Tempat : Ruang Birawa Lantai 1 Hotel Bidakara Jakarta Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran Jakarta Selatan 12870. Phone : +62 21 8379 3555 Pelaksana kegiatan Pelaksana kegiatan adalah Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME) Komnas Perempuan. Agenda Jadwal Kegiatan: Agenda 08.00 – 08.30 wib: Registrasi Peserta. 08.30 – 09.00 wib: Pembukaan: Sambutan dari Pimpinan KP

09.00 – 10.00 wib: 10.00 – 11.00 wib.

PJ Penerima dan Among Tamu

Wakil Ketua Komnas Perempuan: Desti Murdijana Nyanyian pembukaan Dialita Paparan Hasil Kerja Komnas Perempuan Ketua Komnas Perempuan: Periode 2010-2014 Yuniyanti Chuzaifah Tanggapan perwakilan mitra strategis: Moderator: 1. Perwakilan/perspektif Komunitas Wakil Ketua Komnas Perempuan: Korban Masruchah Ketua Lajnah Immailah JAI: Lilis Kamil 2. Perwakilan/perspektif Pemerintah Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dra. Sridanti, M.A. 3. Perwakilan/perspektif CSO/NGO perempuan Forum Pengada Layanan 4. Perwakilan/perspektif LNHAM/NHRI Komnas HAM : 4|Page

Jadwal Kegiatan:

Agenda Roichatul Komnas

PJ

5. Perwakilan /perspektif Mekanisme HAM regional/Internasional Rafendi Djamin

11.00 – 12.00 wib. 12.00 – 13.00 wib.

13.00 – 14.00 wib: 14.00 – 16.00 wib:

6. Perwakilan/perspektif Media Ninuk Pambudi Tanggapan Publik Tanggapan Komnas Perempuan Oleh Anggota Komisi Paripurna Periode 2010-2014 ISHOMA Konsultasi bersama mitra strategis berdasarkan rencana strategis 2015-2019 1. Kelompok Korban 2. Kelompok Negara 3. Kelompok Masyarakat 4. Kelompok LNHAM

16.00 – 17.00 wib.

Pleno : Paparan hasil konsultasi per kelompok

17.00 – 17.30 wib.

Perkenalan komisioner 2015-2019 Penutupan dan Doa

17.30 -18.00 wib.

baru

periode

Moderator: Wakil Ketua Komnas Perempuan: Masruchah Moderator: Wakil Ketua Komnas Perempuan: Masruchah Panitia Fasilitator 1. Desti Murdijana, Soraya Ramli, Dwi Ayu 2. Ninik Rahayu, Ema Mukaramah, Dahlia Madanih 3. Andy Yentriyani, Christina Yulita, Tini Sastra 4. Sylvana Maria Apituley, Sondang Frishka, Detti Arsanti Moderator: Wakil Ketua Komnas Perempuan: Masruchah Pimpinan Komnas Perempuan Periode 2010-2014 Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan : Hemmlyvartie D. Danes

5|Page