HASIL SIDANG KOMISI A : ORGANISASI RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2009 JAKARTA, 3 DESEMBER 2009 Sidang Komisi Organisasi Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2009 di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2009 yang diikuti oleh 53 peserta dengan agenda pembahasan keorganisasian Kadin dengan Pimpinan Sidang sekaligus anggota Tim Perumus : Pimpinan Sidang : 1. Ketua : Nur Ahmad Affandi (Kadin DI Yogyakarta) 2. Anggota : Ilhami Ilyas (AUMI) 3. Anggota : Hervian Tahir (Kadin Sumut) 4. Angota : M. Taufik Mustafa (Kadin Indonesia) Tim Perumus: 1. Nur Ahmad Affandi 2. Ilhami Ilyas 3. Hervian Tahir 4. M. Taufik Mustafa
5. Robianto Koestomo 6. Prof. Adi Seputra 7. Suparwanto
Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2009 antara lain: 1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara 2. Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia 3. Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia 4. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 5. Laporan Pelaksanaan Pogram Kerja Ketua Umum Kadin Indonesia 6. Hasil pembahasan yang disampaikan Peserta/Peninjau dalam Sidang Pleno
Dengan Acuan Utama : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahaanya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. 3. Keputusan Munas V Kadin tentang Rencana Program Kerja 2008-2013 Sidang Tim Perumus memutuskan pokok-pokok sebagai berikut: A. PROGRAM KERJA 2010 1. PERKUATAN ORGANISASI a. Advokasi Penerbitan Peraturan Pelaksana UU No 1/1987 Melanjutkan upaya lobi untuk pembuatan Peraturan Pelaksanaan (PP) UU No. 1/1987 serta melakukan perkuatan tim lobi yang sudah ada. Namun karena di dalam UU tersebut tidak diperintahkan untuk membuat Peraturan Pelaksanaan, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 1/1987. b. Advokasi Penyempurnaan Keppres 80/2003 Melanjutkan advokasi/lobi untuk penyempurnaan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai dengan dihasilkannya peraturan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha sesuai Undang-Undang No. 1/1987. c. Persiapan Munassus Kadin 2010 Munas V Kadin telah mengamanatkan pelaksanaan perubahan AD/ART. Kadin Indonesia telah membentuk Tim untuk melakukan kajian perubahan yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Kadin saat ini serta perkembangan organisasi dimasa mendatang. Pokok-pokok Penyempurnaan AD/ART untuk dibahas dalam Munassus sebagaimana terlampir.
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
1
Rencana pelaksanaan Munassus Kadin adalah selambat-lambatnya pada bulan Maret 2010. d. Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Pada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah menyebutkan peran strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung tombak pelaksanaan program kerja Kadin. Pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi yang dimulai semenjak tahun 2006 telah memberikan manfaat bagi upaya perkuatan sekratariat Kadin Provinsi. Untuk pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif tahun 2009-2010 akan difokuskan pada upaya pendampingan implementasi modul kegiatan pada aspek : income generating, layanan anggota, layanan bisnis, perkuatan SDM. Pelaksanaan dijadwalkan Februari 2010, yang dilaksanakan secara terpisah bersamaan dengan pelaksanaan Munassus Kadin 2010 yang diikuti khusus oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi. e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia Berdasarkan kajian dari Tim Rating Kadin Indonesia, untuk pelaksanaan Rating pada tahun 2009 akan dilaksanakan sosialisai dan pelaksanaannya pada tahun 2010. Pada tahun 2009 Tim Rating Kadin Indonesia akan fokus pada penyiapan modul/panduan untuk implementasi standar sebuah organisasi Kadin.. f.
2.
Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia Buku Direktori Kadin Indonesia telah diterbitkan sejak tahun 2007 dan secara berkelajutan agar setiap tahun dapat diterbitkan. Pembuatan Buku Direktori Kadin Indonesia ini bertujuan: • Menginformasikan keputusan keorganisasian Kadin Indonesia kepada masyarakat luas. • Menginformasikan perkembangan organisasi Kadin Indonesia. • Program-program unggulan kepengurusan Kadin Indonesia • Layanan-layanan yang diterapkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia. • Daftar pengurus dan sekretariat beserta kontak pointnya.
PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA a. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online Dalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam rangka merintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara online di Kadin DKI Jakarta. Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan disimulasikan pendaftaran secara online ini kepada seluruh jajaran Kadin Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsi yang sudah menyatakan kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan 50% sudah mampu melaksanakannya. 1. 2.
Sosialisasi petunjuk pendaftaran/pendaftaran ulang anggota Kadin secara online. Pelatihan bagi Kadin Provinsi yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran anggota secara online untuk tahun 2010.
b. Penerbitan Kadin Card Penerbitan Kadin Card akan ditingkatkan bentuk dan fungsinya menjadi Kartu Kredit, layanan perjalanan diskon ticket pesawat dll. melalui kerjasama dengan pihak perbankan, penerbangan, perhotelan dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan Kadin Card yang semula hanya terbatas pada Pengurus Kadin akan ditingkatkan untuk anggota Kadin.
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
2
c. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi Untuk tahun 2009-2010 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian program yaitu: Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi dengan tujuan antara lain: • Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada akhir Desember 2009 • Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi. Re-akreditasi bagi PBSP Kadin Provinsi yang masih aktif. d. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2010 Melakukan monitoring pelaksanaan Muprov Kadin Provinsi sisa tahun 2009 dan 2010 yang akan dilaksanakan untuk Kadin Provinsi : - Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara - Maluku - Sulawesi Barat - Kalimantan Tengah - Sumatera Selatan - Bali - Kepulauan Riau - Sulawesi Utara - Sumatera Barat e. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan 2010 Melakukan monitoring Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin agar terlaksananya tertib organisasi/keanggotaan. 3.
PENINGKATAN KEANGGOTAAN a. Konsultasi implementasi ISO 9001 bagi Asosiasi/Himpunan. Merupakan kegiatan yang ditujukan bagi Asosiasi/Himpunan yang sudah menjadi ALB Kadin Indonesia, difokuskan pada standarisasi manajemen kesekretariatan yang memenuhi standar mutu. Dilaksanakan pada bulan Maret – April 2010. b. Pembuatan Brosur Keanggotaan Penerbitan brosur sebagai sarana informasi dan mempromosikan keanggotaan Kadin yang sudah diterbitkan pada periode yang lalu diupdate dan disebarkan untuk menarik perusahaan menjadi anggota Kadin. c. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Monitoring tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan mendorong Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan Gubernur/Bupati/Walikota perihal keanggotaan dan sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah.
B. PELAKSANAAN PASAL 35 & 36 AD KADIN Memperhatikan masukan dari Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan, berkenaan dengan diangkatnya Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri Perindustrian, forum Rapimnas Kadin 2009 memberikan masukan agar dipertimbangkan pelaksanaan pasal 35 & 36 AD. C. RUMUSAN TERHADAP POKOK-POKOK PENYEMPURNAAN AD/ART No
Rencana Penyempurnaan AD/ART
Keputusan
1
Pasal baru mengenai Dewan Penasehat Hasil Keputusan Formatur Munas V Kadin telah menetapkan Struktur Dewan Penasehat. Sedangkan dalam AD/ART Kadin sesuai Keppres 16/2006 tidak terdapat adanya struktur Dewan Penasehat. Usulan : Perangkat organisasi ditambah pasal mengenai Dewan Penasehat. (AD Pasal 16 dan pasal – pasal terkait)
Disetujui, dengan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
3
2
Penyempurnaan mengenai jumlah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan a. Saat ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dibatasi hanya 4 orang. b. Ada beberapa Kadin Provinsi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangannya lebih dari 4 orang untuk mengakomodir potensi pengusaha dan tokoh masyarakat pengusaha yang ada. Usulan : Jumlah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan tidak lagi dibatasi empat orang, sehinga kalimatnya ditambah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. (AD Pasal 21 ayat (3) dan pasal terkait)
Disetujui.
3
Merger/Penggabungan Kadin Kabupaten Kota. Dalam AD Pasal 15 ayat (9) ditetapkan mengenai penggabungan Kadin Kabupaten/Kota yang lemah/penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi. Pasal ini diusulkan ditambah dengan persyaratan minimal jumlah anggota Kadin Kabupaten/Kota adalah 100 perusahaan. Jika kurang dari jumlah tersebut maka Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat digabungkan dengan Kadin yang terdekat. Perbendaharaan Kadin Kabupaten/Kota yang digabungkan diserahkan kepada Kadin gabungannya. Penggabungan ditetapkan oleh Kadin Provinsi dan dilaporkan kepada Kadin Indonesia. (AD Pasal 15 ayat (9) ).
Tidak disetujui (kembali ke AD - ART)
4
Sanksi kepengurusan yang melampaui masa bakti kepengurusan Banyak ditemukan Kepengurusan di Kabupaten Provinsi/Kabupaten /Kota lebih dari batas waktu masa bakti yang ditentukan, mekanisme yang diatur saat ini 2 bulan dari masa bakti berakhir diterbitkan surat peringatan 1 dilanjutkan peringatan 2 dan 3. Usulan : Mengenai pelaksanaan Muprov/Mukab/Mukota, apabila jangka waktu kepengurusan Kadin yang bersangkutan sudah habis namun Muprov/ Mukab/Mukota belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan Pengurus Sementara (Caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan Muprov/Mukab/Mukota. (ART Pasal 23 dan 24) Penyempurnaan Kepesertaan di dalam Munas/Muprov/Mukab/Mukota a. Peserta yang memiliki hak suara dinamakan Peserta Penuh b. Dewan Penesahat dimasukkan sebagai peserta. c. Peserta harus memiliki KTA-B yang berlaku. (AD Pasal 17 dan pasal terkait)
Disetujui, dengan penambahan ketentuan yaitu batas waktu kepengurusan setelah 2 bulan semenjak selesai periode kepengurusan dan masa tugas caretaker adalah selambat-lambatnya 1 tahun.
Persyaratan calon Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota Persyaratan menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin harus mempunyai KT-AB 4 tahun berturut-turut. Persyaratan tersebut sering menjadi hambatan bagi anggota Kadin yang berminat menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin. Usulan : Persyaratan dikurangi menjadi memiliki KT-AB 2
Disetujui, supaya dilakukan perubahan persyaratan KT AB, yaitu untuk Kadin Indonesia 4 tahun berturut-turut, Kadin Provinsi 3 tahun berturut-turut dan Kadin
5
6
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
Disetujui
4
tahun berturut-turut. (ART Pasal 32 ayat (1) ) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13-1109 : Sehubungan dengan keberatan mayoritas Kadin Provinsi dalam Pra Rapimnas 18-10-09 terhadap usulan perysaratan menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin adalah 2 tahun berturutturut untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, maka usulan ini tetap dipertahankan dengan mempertajam alasan pada 2 (dua) hal, yaitu : a. UU No 1/1987 mengamanatkan bahwa Kadin adalah wadah satu-satunya dunia usaha baik yang bergabung maupun tidak bergabung dalam Kadin. Artinya Kadin harus mampu menunjukkan jati dirinya untuk merangkul semua kalangan usaha. Oleh karena itu penurunan persyaratan dari 4 tahun menjadi 2 tahun menunjukkan itikad dan upaya Kadin memenuhi amanat UU No 1/1987. b. Masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menjadi anggota Kadin (+- 4%), maka dengan menurunkan persyaratan dari 4 tahun menjadi 2 tahun menunjukkan bahwa Kadin tidak ekslusif. 7
Ketentuan mengenai perhitungan suara dalam pemilihan Ketua Umum /Ketua Formatur a. Penghitungan suara 50%+1 pada saat pemilihan formatur apakah dihitung dari peserta yang berhak hadir ataukah suara yang masuk dan sah pada saat pemilihan dilakukan. Semisal pada saat pembukaan hadir 100 peserta namun pada saat pemilihan dilaksanakan suara yang sah hanya 80 peserta. Acuan penghitungan dihitung dari angka 100 atau 80. Disulkan : penghitungan dihitung dari suara yang masuk dan sah. (ART Pasal 32 ayat (4) butir a) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 1311-09 : Meskipun dalam Pra Rapimnas Kadin usulan ini disetujui mayoritas peserta, namun perlu dikaji kembali untuk mencegah gugatan dan lemahnya legitimasi kepengurusan. Jika dari 100 peserta dan yang hadir hanya 80 orang, maka 50+1 pemilihan Ketua Umum hanyalah 41 orang. Jika dilihat dari total peserta keseluruhanya hanya 41%. Untuk mencegah pemikiran bahwa Ketua Umum hanya merepresentasikan 41% dukungan, maka perlu pikirkan untuk tetap 50+1 dihitung dari jumlah peserta 100 orang. Sehingga siapapun Ketua Umum yang terpilih merupakan representasi mayoritas 51%. b.
Kabupaten/Kota 2 tahun berturut-turut, dengan pengalaman menjadi Pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan.
Disetujui
Ada kejadian pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi hasilnya selalu sama (draw). Usulan : Kadin setingkat di atasnya dapat langsung memiliki hak untuk menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih. (ART Pasal 32 ayat (4) butir c) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13-
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
5
11-09 : Meskipun usulan ini mendapatkan persetujuan dalam Pra Rapimnas Kadin, perlu diatur lebih lanjut untuk mencegah blunder organisasi antara lain : 1. Diatur lebih lanjut berapa kali proses pemilihan untuk suara draw harus diulang. 2. Memberikan kewenangan kepada pimpinan sidang untuk menentukan kapan penyerahan pemilihan dilakukan ke Kadin yang lebih tinggi. c.
Kartu suara pemilihan Ketua Umum dan Anggota Formatur supaya ditetapkan dibuat dua kartu suara terpisah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan apa bila dianatara kartu dinyatakan tidak sah. (ART Pasal 33 ayat (3) butir a) dan pasal terkait) Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 1311-09 : Istilah Kartu sah diganti dengan kartu masuk dan dalam pemungutan dilakukan 1 kali dengan 2 Kartu suara yang berbeda. Kartu suara tersebut untuk pemilihan Ketua Formatur/Ketua Umum dan Formatur. Kandidat tidak boleh dicalonkan untuk Ketua Formatur dan Formatur sekaligus (memilih salah satu). Hal ini supaya menghindari adanya ganjalan dari calon Ketua Formatur yang kalah dan secara otomatis menjadi formatur karena akan mengganjal dalam penyusunan kepengurusan..
8
Jenis keanggotaan a. Persyaratan penerimaan Anggota Luar Biasa (Asosiasi/Himpunan) ditambah bagi Asosiasi/Himpunan yang secara karakteristik anggotanya hanya ada dibeberapa Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala nasional/provinsi dapat diterima menjadi anggota Kadin. (ART Pasal 6 butir a.6 dan a.7.) b. Penghapusan Anggota Biasa Tercatat dan Anggota Luar Biasa Tercatat. Pasal mengenai Anggota tercatat sulit dijalankan dan diusulkan dihapus karena keanggotaan perorangan dan/atau organisasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan tidak perlu dicatat sebagai Anggota Biasa dan/atau Anggota Luar Biasa. Perusahaan perorangan/pengusaha mikro dapat didaftar sebagai anggota biasa Kadin. (AD Pasal 1 huruf d dan pasal-pasal terkait).
Penyebutan anggota Kadin Luar Biasa diganti dengan Anggota Asosiasi/Himpunan.
9
Perusahaan/pengusaha harus mendaftar menjadi Anggota Kadin AD/ART Kadin yang berlaku saat ini menyebutkan Anggota Kadin adalah Pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dengan keharusan mendaftar pada Kadin. Usulan perubahan : Setiap pengusaha Indonesia, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha, harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin. (ART Pasal 4)
Disetujui
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
6
10
Penetapan Pembagian Keuangan Iuran dan Uang Pangkal Keanggotaan a. Pembagian perolehan uang iuran dan uang pangkal dari anggota diusulkan ditetapkan secara tetap, yaitu : i. Untuk Kadin Provinsi sebesar 30% ii. Untuk Kadin Kabupaten/Kota 60% iii. Untuk Kadin Indonesia 10% Khusus untuk Kadin Kota yang berada di Ibukota Provinsi : i. Untuk Kadin Provinsi sebesar 40% ii. Untuk Kadin Kabupaten/Kota 50% iii. Untuk Kadin Indonesia 10% b. Ketentuan untuk saat ini diberikan koridor besaranya yang sering kali menimbulkan permasalahan antara Kadin Provinsi dengan Kabupaten Kota. c. Besarnya Uang Iuran dan Uang Pangkal diusulkan disesuaikan dengan situasi ekonomi masing-masing daerah dan ditetapkan patokan/koridornya. (ART Pasal 12)
Disetujui
11
Tempat Pendaftaran Keanggotaan Dalam ART Pasal 6 ayat (2) ditetapkan Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pendaftaran dan penetapan penerimaan anggota di Kadin Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan ini diusulkan dirubah, karena dengan adanya pendaftaran anggota menggunakan pelayanan elektronik (online system) berbasis web, pendaftaran dapat dilakukan di mana saja. (ART Pasal 6 ayat (2)). Peningkatan Pemberian Hak Suara kepada ALB Tingkat Nasional Dalam rangka meningkatkan peran, fungsi dan tugas pengembangan dunia usaha nasional serta peningkatan peran aktif dan keterlibatan Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional pada Kadin Indonesia perlu dilakukan perubahan ketentuan AD/ART yang menyangkut penambahan kepesertaan dan hak suara ALB dalam Munas/Munassus/Munaslub. Usulan : Penentuan ALB tingkat nasional melalui konvensi tingkat nasional, utusan masing-masing kelompok jumlahnya ditetapkan secara tetap sehingga jumlah keseluruhan suara ALB adalah 30 orang utusan/suara dengan rincian sbb. : 1) Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 3 suara 2) Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan, 3 suara 3) Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Energi, 2 suara 4) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia, 2 suara 5) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin, 2 suara 6) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Lainnya, 2 suara 7) Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa EksporImpor, 2 suara 8) Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti, 4 suara 9) Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi, 2 suara 10) Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan
Disetujui
12
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
Disetujui dengan catatan : 1. hanya berlaku di tingkat nasional : 2. Asosiasi menghendaki kesetaraan jumlah suara dengan Kadin Provinsi. 3. Kadin Provinsi menghendaki besaran suara asosiasi sebesar 30 suara.
7
Informasi, 3 suara 11) Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa lainnya, 2 suara 12) Himpunan dan Dewan Bisnis, 3 suara (ART Pasal 28) Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luar Biasa yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin Catatan rapat Bidang Organisasi Kadin Indonesia 13-1109 : Usulan ini dibahas secara terpisah oleh Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan hasilnya akan disampaikan sebelum pelaksanaan Munassus. 13
Usulan Tambahan pasal AD/ART : a. Ketetapan jenjang kedudukan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap. (Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar - Dewan Pengurus Kadin Indonesia.) 1) Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum adalah Dewan Pengurus Harian 2) Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum dan para Ketua Komite Tetap adalah Dewan Pengurus Lengkap 3) Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, para Ketua Komite Tetap dan para Wakil Ketua Komite Tetap adalah Dewan Pengurus Nasional untuk Kadin Indonesia dan Dewan Pengurus Daerah untuk Kadin Provinsi. b. Tugas Dewan Pengurus (Pasal 21 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (8) Anggaran Dasar - Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi) . 1) Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi memimpin, mengkoordinasikan serta bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan Komite Tetap masing-masing. 2) Ketua Komite Tetap wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Wakil Ketua Umum bidangnya masing-masing. c. Jenjang pemberian tugas kepada Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi (Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar – Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi) 1) Ketua Umum dan/atau Rapat Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi selaku Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia/Kadin Provinsi menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi melalui Direktur Eksekutif. 2) Direktur Eksekutif memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan Ketua Umum dan/atau para Wakil Ketua Umum dengan dibantu oleh Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan staf Sekretariat Kadin sesuai jenjang organisasi Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi.
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
Disetujui
8
3)
Direktur memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Koordinator Bidang untuk mendukung peran dan fungsi Komite Tetap dan para Wakil Ketua Komite Tetap. d. Jenjang Layanan Sekretariat (Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga – Kesekretariatan Organisasi) LAYANAN POKOK 1) Sekretariat Kadin Indonesia membangun modulmodul layanan berikut organisasi, tata kelola dan standar layanan sebagai panduan dan rujukan bagi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas layanan kepada dunia usaha. 2) Sekretariat Kadin Provinsi mendiseminasikan dan melatihkan modul-modul layanan kepada Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan Kabupaten/Kota atas permintaan. 3) Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota melaksanakan tugas memberikan layanan kepada Anggota dan dunia usaha sesuai kebutuhan prioritas masingmasing Kabupaten/Kota dengan acuan modulmodul layanan yang ditetapkan Kadin Indonesia. LAYANAN PENUNJANG 1) Sekretariat Kadin untuk seluruh tingkatan baik nasional/provinsi/kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan layanan-layanan kegiatan dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kadin yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1987 pasal 7 dan Anggaran Dasar Kadin pasal 10. 2) Layanan penunjang yang berasal dari pendelegasian wewenang dari Pemerintah maupun dunia bisnis Internasional dan berlaku secara nasional maupun internasional, maka Kadin Indonesia membuat panduan penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka menjaga kualitas dan kepercayaan Pemrintah dan dunia bisnis Internasional Catatan : Substansi-substansi pengaturan yang telah diterbitkan PO (Peraturan Organisasi) yang pernah diterbitkan sebanyak mungkin dipindahkan atau dimasukkan kedalam AD/ART yang baru 14
Penyempurnaan Pasal 36 AD
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
(disetujui sebagaimana terlampir)
9
Tim Perumus Komisi A Bidang Organisasi
1. Nur Achmad Affandi 2. Hervian Tahier 3. Ilhamy Elias 4. M. Taufik Mustafa 5. R. Adiseputra 6. Robianto Koestomo 7. Suparwanto
Hasil Sidang Komisi A – Rapimnas 2009
10
