MATRIK TOPIK BAHASAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009

MATRIK TOPIK BAHASAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009 TOPIK BAHASAN: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PROFESI Percepatan peningkatan kualifikasi guru, antara lain melalui: PJJ Berbasis ICT, program kemitraan antar LPTK, UT, program S1 reguler dengan memperhitungkan PHB

3

A

Amanat UU harus selesai tahun 2015, sasaran renstra dengan kemampuan anggaran tidak terpenuhi, sehingga perlu strategi percepatan

Program pengakuan hasil belajar yang dikembangkan oleh Ditjen PMPTK sampai saat ini belum ada kesepakatan antara lembaga terkait

Solusi

Strategi Implementasi

Kebijakan 4

Program 5

 Peningkatan anggaran dan sasaran program kualifikasi guru pendidikan dasar dan menengah per tahun  Mendorong perubahan pengalokasian dana pada guru S1/D4  Mendorong Pemda sesuai PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pemenuhan amanat PP 74 Tahun 2008 tentang pengakuan hasil belajar guru ke dalam sistem sks PT/LPTK.

 Percepatan peningkatan kualifikasi guru pendidikan dasar.  Percepatan peningkatan kualifikasi guru pendidikan menengah.

Penetapan sasaran peningkatan kualifikasi disesuaikan dengan sasaran renstra Ditjen PMPTK 2006 – 2009 bekerjasama dengan Ditjen Dikti

 Peningkatan kualifikasi akademik S1 Kependidikan bagi guru dalam jabatan.  Mempercepat kesiapan LPTK dalam program pengakuan hasil belajar.

 Rapat koordinasi dan sinkronisasi antara Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti dengan para Rektor LPTK.  Pelaksanaan peningkatan kualifikasi akademik guru melalui UT, PJJ Berbasis ICT, program S1 reguler dengan memperhitungkan PHB.

6

1

No

Kondisi saat ini

1

2

B

Program penuntasan sertifikasi guru

Permasalahan 3 Guru daerah terpencil mengalami kesulitan dalam peningkatan kualifikasi akademiknya ke S1/D-IV

Solusi Kebijakan 4 Pengembangan sistem peningkatan kualifikasi akademik guru berbasis ICT.

Guru yang mengajar untuk keunggulan lokal, SLB, dan bahasa asing lain, tidak dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya dikarenakan terbatasnya program studi yang ada di PT/ LPTK.

Mengembangkan program kemitraan untuk peningkatan kualifikasi akdemik guru ke S1/D-IV.

 Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 sertifikasi guru dalam jabatan harus selesai pada tahun 2015, sasaran Renstra dengan

 Peningkatan anggaran dan sasaran peserta sertifikasi guru per tahun.

Program 5  Pengembangan program S1 Berbasis ICT untuk guru dalam jabatan pada satuan pendidikan dasar dan menengah  Mempermudah jaringan/fasilitas guru dalam peningkatan kualifikasi akademik ke S1 dengan jalur PJJ.  Mensosialisasikan program S1 Berbasis ICT yang sudah dikembangkan pada tahun 2006 ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  Mensosialisaikan program kemitraan S1 Kependiidkan bagi guru dalam jabatan .

 Percepatan sertifikasi guru pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Strategi Implementasi 6  Mengkoordinasikan program tersebut dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan pemerintah daerah  Masing-masing unit kerja melaksanakan program sesuai dengan kewenangannya.

 Memberikan analisis kebutuhan peningkatan kualifikasi akademik guru keunggulan lokal, SLB, dan bahasa asing lain ke Ditjen Dikti.  Masing-masing unit kerja melaksanakan program sesuai dengan kewenangannya. Penetapan sasaran uji sertifikasi disesuaikan dengan sasaran renstra Ditjen PMPTK 2006 – 2009

2

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3 kemampuan anggaran tidak terpenuhi.  Pada tahun 2012 diperkirakan guru yang memenuhi persyaratan semua sudah disertifikasi.

C

Penyaluran tunjangan guru sesuai UU No. 14/2005 - Tunjangan Profesi - Tunjangan Khusus - Subsidi Tunjangan Fungsional bagi guru non PNS

Solusi Kebijakan 4

Program 5

Strategi Implementasi 6

 Percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D-IV

Percepatan peningkatan kualifikasi guru, antara lain melalui: PJJ Berbasis ICT, program kemitraan antar LPTK, UT, program S1 reguler dengan memperhitungkan PHB

 Menambah sasaran Peningkatan kualifikasi akademik  Sharing dana dari pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru.

Kelancaran penyaluran perlu didukung oleh data dan penetapan (SK) calon penerima tunjangan profesi.

Penyusunan draft SK penetapan lanjutan oleh LPMP atau unit yang relevan

 Penyaluran tunjangan profesi bagi guru

SK penetapan yang lama oleh Ditprodik Ditjen PMPTK dan yang baru oleh LPMP di Provinsi

 Dasar hukum dan kriteria guru penerima tunjangan khusus belum menjangkau seluruh guru yang bertugas di daerah khusus.

 Gubernur segera  Penyaluran tunjangan menetapkan daerah khusus khusus bagi guru yang di wilayah kerjanya. memenuhi persyaratan.

Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data daerah khusus seluruh Indonesia.

 Keterbatasan anggaran dan data guru calon penerima subsidi tunjangan fungsional belum valid.

 Penyediaan anggaran yang mencukupi dqan validasi data calon penerima subsidi tunjangan fungsional.

Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang valid untuk seluruh calon penerima.

 Penyaluran subsidi tunjangan fungsional bagi guru yang memenuhi persyaratan.

3

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1 D

2 Pengembangan profesional guru berkelanjutan

3 Sebagian besar guru belum mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK.

E

Penghargaan dan perlindungan guru

Upaya peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru perlu diimbangi dengan pemberian

Solusi Kebijakan Program 4 5 Pengembangan profesional  Mengembangkan sistem guru berkelanjutan dikaitkan promosi dan karir guru dengan Pengembangan karir  Mengembangkan sistem guru. penilaian kinerja guru  Mengembangkan sistem induksi bagi guru baru  Mengembangakan sistem guru underperformance  Merevitalisasi KKG dan MGMP sebagai wadah Pengembangan Profesional Guru secara Berkelanjutan  Pengembangan system Diklat dan pelaksanaannya untuk meningkatkan kemampuan guru melalui PPPPTK.  Pengembangan system penjaminan mutu guru melalui LPMP.

 Peningkatan anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta dan memperbanyak jenis

 Peningkatan jumlah guru penerima penghargaan, berupa tanda jasa, piagam pendidikan, dan

Strategi Implementasi 6  Penyusunan naskah akademik.  Membuat grand design sistem peningkatan mutu guru secara berkelanjutan termasuk program induksi  Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru  Penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru  Penyusunan pedoman bagi guru underperformance  Penyusunan Panduan Penyelenggaan KKG dan MGMP  Prosedur Operasional Standard (SOP) KKG dan MGMP  Prosedur Operasional Standard (SOP) Penyelenggaraan KTSP di KKKG dan MGMP  Penetapan kriteria guru calon penerima dan prosedur penghargaan sesuai dengan jenis-jenis

4

No

Kondisi saat ini

1

2

Permasalahan 3 penghargaan yang layak

Solusi Kebijakan 4 penghargaan yang diberikan kepada guru

Program 5 bentuk penghargaan lain.

Strategi Implementasi 6 penghargaan.  Mendorong komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada guru yang mempunyai prestasi dan dedikasi luar dalam melaksanakan tugas profesionalnya, misalnya dengan pembuatan Perda mengenai pemberian penghargaan bagi guru di tingkat provinsi, kab/kota, kecamatan, dan satuan pendidikan.

 Pemberian penghargaan kenaikan pangkat istimewa bagi guru yang memiliki prestasi kerja dan dedikasi luar biasa.

 Pembuatan Kepmen mengenai kriteria dan prosedur penghargaan kenaikan pangkat istimewa bagi bagi guru yang memiliki prestasi kerja dan dedikasi luar biasa

 Pemberian angka kredit setara satu kali kenaikan pangkat setingkat lebih bagi guru yang bertugas di Daerah Khusus

 Pembuatan Kepmen atau peraturan mengenai kriteria dan prosedur pemberian angka kredit setara satu kali kenaikan pangkat bagi guru

5

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

Tuntutan profesionalitas guru dilihat dari persyaratan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, beban mengajar, dan kewajiban lainnya belum disertai dengan dengan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan poerlindungan ketenagakerjaan yang baik bagi mereka.

Solusi Kebijakan 4

 Peningkatan anggaran pememrintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara dalam rangka pemberdayaan lembaga terkait bagi perlindungan guru, khususnya perlindungan profesi.

Program 5

Strategi Implementasi 6 dan Juknisnya yang bertugas di Daerah Khusus.

 Penyediaan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman bagi guru yang gugur di Daerah Khusus.

 Pembuatan Kepmen atau peraturan mengenai prosedur, besaran, dan tatacara pembayaran biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman bagi guru yang gugur di Daerah Khusus.

 Pemberdayaan LKBH PGRI dan/atau LKBH terkait untuk memberi jaminan rasa aman dan keselamatan bagi guru dalam melaksanakan tugas melalui perlindungan hukum, profesi; dan keselamatan dan kesehatan kerja.

 Pemberian subsidi Pusat Pengaduan Guru atau LKBH terkait untuk memberi perlindungan kepada guru.

 Perlindungan profesi guru melalui penerapan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yang mengatur

 Sosialisasi prosedur standar perlindungan hukum, profesi, dan ketenagakerjaan bagi guru.  Penyusunan naskah surat

6

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

Solusi Kebijakan 4

Program 5 hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara/satuan pendidikan dan guru.

Strategi Implementasi 6 perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama dan mensosialisasikannya kepada penyelenggara/satuan pendidikan.  Koordinasi dengan lembaga terkait (lembaga tripartit) untuk mendorong legitimasi pengangkatan guru bukan PNS dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.  Kerjasama dengan BMPS dan penyelenggara dalam rangka bimbingan teknis penyusunan dan penerapan amanat peraturan perundangan-undangan mengenai perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama dalam rangka pengangkatan guru bukan PNS.  Subsidi bagi guru untuk mendapatkan hak atas

7

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

F

Perencanaan kebutuhan dan pemerataan penempatan guru

Solusi Kebijakan 4

Program 5  Fasilitasi guru untuk memperoleh perlindungan guru dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual.

Strategi Implementasi 6 kekayaan intelektual melalui direktorat paten dan hak cipta.

-

Penyebaran guru yang tidak merata berakibat pada di suatu tempat guru berlebihan dan di tempat lain kekurangan

Perlu melihat kembali (mereformulasi) peritungan data kebutuhan guru untuk setiap jenjang pendiidkan seperti formula perhitungan untuk pemenuhan guru SD: 6 rombel +3 Sehingga berakibat pada kelebihan perhitungan guru. Demikian juga mengenai perhitungan guru untuk guru Muatan Lokal.

 Revisi formulasi kebutuhan guru  Mengembangkan sistem pelatihan guru yang multigrade dan multisubject

 Mengembangkan sistem penempatan guru yang didasarkan pada analisis kebutuhan.  Penempatan guru baru dimulai di daerah yang sangat kekurangan guru (terpencil) kemudian secara periodik dimutasikan ke daerah perkotaan.

-

-

Pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil melalui rekruitmen calon guru yang berasal dari putra/putri daerah asal untuk diberi beasiswa S1 Pendidikan Berasrama untuk mengatasi

 Mengembangkan program S1 Berasrama untuk calon guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah  Mensosialisasikan program S1 Berasrama yang sudah dikembangkan pada tahun

 Mengkoordinasikan program tersebut dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan pemerintah daerah  Masing-masing unit kerja melaksanakan program sesuai dengan kewenangannya.

8

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

Kekurangan guru produktif pada satuan pendidikan SMK dengan adanya kebijakan perubahan rasio SMA:SMK

G

DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN Sertifikasi Pendidik bagi Pengawas Sekolah

Penggunaan kompetensi Supervisi Akademik sebagai acuan dalam sertifikasi pendidik bagi pengawas

Solusi Kebijakan Program 4 5 kekurangan guru di 2006 ke Dinas Pendidikan daerah terpencil. Kabupaten/Kota Beasiswa berasal dari pemerintah daerah yang mengirim anak dimaksud Redistribusi dan alih spesialisasi guru SMA menjadi guru SMK.

Pengaturan kebijakan sertifikasi pendidik bagi pengawas

Strategi Implementasi 6

 Pelatihan guru SMA untuk menjadi guru produktif pada SMK.  Sertifikasi kembali guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

 Analisis kebutuhan guru SMK  Penyusunan Permendiknas tentang alih fungsi guru SMA menjadi guru SMK  Pelatihan guru satu paket dengan sertifikasi guru bagi guru SMA bersertifkat pendidik..

 Perumusan Peraturan Mentri yang memuat sertifikasi pendidik bagi pengawas  Pembuatan pedoman penilaian portofolio yang relevan dengan kompetensi supervisi akademik bagi pengawas

Penetapan kuota dalam sertifikasi pendidik bagi pengawas Penempatan pengawas sebagai salah satu prioritas dalam sertifikasi pendidik bagi pengawas Perumusan pedoman konversi beban kerja kepengawasan dengan jumlah jam mengajar guru

9

Solusi

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

H.

Pemberdayaan Pengawas dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Belum semua Kab/Kota menyediakan sarana kerja dan dana operasional untuk pelaksanaan tugas bagi pengawas

Himbauan kepada Pemda Kab/Kota agar memberikan peran yang lebih optimal kepada pengawas

I

Pembinaan profesionalisme Kepala Sekolah

Perekrutan, seleksi, dan pembinaan Kepemimpinan Kepala Sekolah (terumata Kepala SD) kurang efektif

Perekrutan, Seleksi, dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah mengacu pada Permendiknas No. 13 Th 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.

J.

Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Administrasi Sekolah (terutama SD)

Kepala Sekolah/ Guru SD merangkap sebagai bendahara sekolah

K.

Jumlah, Kualifikasi, dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Tenaga Laboratorium

Jumlah tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium lebih kecil dibanding jumlah perpustakaan dan jumlah laboratorium yang ada di sekolah Kualifikasi pendidikan Tenaga Perpustakaan dan Teknisi

Kebijakan 4

Program 5  Perumusan pedoman dan instrumen kerja dalam pelaksanaan supervisi sekolah

 Pembuatan Pedoman Perekrutan dan Seleksi Calon Kepala Sekolah  Pembuatan Bahan terstandar untuk pelatihan Calon Kepala Sekolah  Pembekalan Fasilitator Tingkat Propinsi (LPMP/P4TK) untuk pelatihan Calon Kepala Sekolah. Perumusan berbagai  Pemetaan kebutuhan dan alternatif pemenuhan Tenaga Alternatif Pemenuhan TAS Administrasi Sekolah SD SD (Terumatam Bendahara Sekolah) Perumusan kebijakan tentang Pembuatan pedoman tentang pemenuhan kebutuhan tugas tambahan bagi guru tenaga perpustakaan dan sebagai kepala perpustakaan tenaga laboratorium sekolah dan kepala laboratorium sekolah

Strategi Implementasi 6 Pembekalan kepada widyaiswara LPMP/P4TK terkait peran pengawas dalam peningkatan mutu sekolah Pelaksanaan TOT (Training of Trainers) tingkat nasional dengan peserta dari widyaiswara, kepala sekolah berprestasi, pengawas sekolah berprestasi, dan sebagian dosen LPTK yang menjadi mitra LPMP/P4TK

Pembuatan Pedoman Perekrutan dan Seleksi TAS SD Dinas Kab/Kota melaksanakan identifikasi tentang jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan yang akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan dan kepala laboratorium sekolah

10

No

Kondisi saat ini

1

2

Permasalahan 3 Laboratorium belum sesuai dengan Standar Kualifikasi (Permendiknas No 25 dan 26 2008)

Solusi Kebijakan 4 Pemetaan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium sekolah

Program 5 Pemetaan kompetensi tenaga perpustakaan dan laboratorium sekolah

Belum tersedia peta kompetensi secara komprehensif untuk tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium sekolah

L.

M.

Perlindungan Tenaga Kependidikan

DIREKTORAT PTK-PNF Strategi Pemenuhan Kebutuhan PTK-PNF Belum adanya acuan dan pola perencanaan pemenuhan kebutuhan PTK-PNF

Sebagian tenaga kependidikan kurang merasa aman dalam menjalankan tugas profesinya

Belum terumuskan aturan tentang perekruitmen, seleksi, penempatan dan pengembangan karir PTK-PNF

Strategi Implementasi 6 Dinas Kab/Kota melaksanakan pengumpulan data tentang peta kompetensi tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium sekolah Kerjasama dinas propinsi, Kabupaten/Kota dengan LPMP, PPPPTK dan LPTK dalam peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan laboratorium sekolah

Pemberian perlindungan hukum kepada tenaga kependidikan

Layanan advokasi hukum kepada tenaga kependidikan

  Perencanaan dan Analisis  Penyusunan Permendiknas Kebutuhan PTK-PNF tentang Perekruitmen, seleksi, penempatan, dan  Penyiapan bahan rumusan pengembangan karir PTKketentuan perundangPNF undangan melalui Permendiknas untuk mengatur tentang Strategi pemenuhan kebutuhan PTK-PNF

Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk pemberian layanan perlindungan terhadap tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan profesinya  Koordinasi dengan Menpan, BKN dan Pendidikan Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.  Optimalisasi peran UPT (P2PNFI, BP-PNFI, BPKB, SKB, LPMP, P4TK) dan Asosasi/Forum PTK-PNF

11

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

N.

O.

Percepatan Peningkatan Kualifikasi PTK-PNF Sampai dg tahun 2008 telah dilakukan peningkatan kualifikasi PTK-PNF sebanyak 1807 orang melalui :  15 perguruan tinggi yang dikoordinasikan Dit. PTKPNF sebanyak 397 orang;  PTN/PTS lain sejumlah 1410 orang yg dikoordinasikan oleh BPPNFI, BPKB dan SKB

Peningkatan Kompetensi PTKPNF Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan melalui permendiknas terhadap jenis-jenis PTK-PNF yang sangat variatif, seperti: Pamong Belajar, Penilik, Tutor Kesetaran, Tutor Keaksaraan, Instruktur Kursus,





Sebagian besar PTKPNF belum memenuhi standar kualifikasi sebagaimana ketentuan PP no 19 tahun 2005. Saat ini terdapat 39,405 orang (36,18%) PTKPNF dari jumlah total 108.904 PTK-PNF yang memiliki kualifikasi S1.

Solusi Kebijakan 4  Pengembangan instrumen NU-PTK-PNF yang terintegrasi di dalam SIM NUPTK (Guru)  Meningkatkan kerjasama dengan LPTK serta pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemenuhan kualifikasi

Strategi Implementasi

Program 5

 

Rintisan Pendidikan Gelar Beasiswa/bantuan pendidikan

6 Pusat, Propinsi, Kab/kota



Kerjasama dengan Perguruan tinggi terpilih dalam rangka rintisan program konversi hasil diklat bagi PTK-PNF.

Belum adanya sistem/pola percepatan peningkatan kualifikasi PTK-PNF

 Beragamnya jenis PTKPNF membutuhkan banyaknya standar kompetensi yang harus disusun dan model peningkatan kompetensi yang sesuai dengan karakteristiknya

 Penetapan standar kompetensi dari berbagai jenis PTK-PNF melalui permendiknas setelah diusulkan oleh BSNP  Pelibatan perguruan tinggi dan lembaga peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam

 Peningkatan kompetensi bagi PTK-PNF

 Seluruh jenis PTK-PNF harus disusun standar kompetensinya secara bertahap  Mengembangkan model peningkatan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik PTK-PNF  Peningkatan kompetensi

12

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2 Instruktur Tata Boga, Instuktur Tata Busana, Instruktur Bahasa Inggris, Intruktur Elektronik, Intruktur Akupuntur, Pengelola Kursus, Pengelola PKBM, Pengelola PAUD dan Pengelola Keaksaraan

3

P.

Penghargaan dan perlindungan PTK-PNF Pada tahun 2009, telah dialokasikan anggaran dan sasaran untuk Insentif/bantuan: Pend. PAUD (50.000 or, 62 M) Penilik (8111 or, 9,7 M) TLD/FDI (3578 or, 36,4 M). Pengelola Kursus Pedesaan dan Pengelola PKBM ( 1000 or, 665 jt)

 Alokasi anggaran yang terbatas, sehingga tidak semua PTK-PNF bisa dipenuhi dan Pemerintah daerah masih belum optimal mengalokasikan anggaran untuk penghargaan PTK-PNF

Solusi Kebijakan 4 rangka percepatan pemenuhan kompetensi PTK-PNF

 Mempercepat penetapan, pencairan dana bantuan insentif pendidik PAUD, Penilik, TLD/FDI

Program 5

 Pemberian bantuan insentif dalam rangka peningkatan mutu pendidik PAUD.  Pemberian bantuan insentif dalam rangka peningkatan mutu pendidik Penilik/ TLD/FDI.  Pemberian bantuan insentif dalam rangka peningkatan mutu Intruktur kursus dan pengelola PKBM

Strategi Implementasi 6 melalui penyelenggaraan diklat bekerjasama dengan UPT (P2PNFI, BP-PNFI, BPKB, SKB, LPMP, P4TK) dan Asosasi/Forum PTK-PNF Pusat, Propinsi, Kab/kota  Magang Bagi PTK-PNF Memprioritas bagi PTK-PNF yang berdedikasi dan secara definitif telah memenuhi syarat berdasarkan kriteria pengalaman bekerja/ bertugas Sosialisasi kepada Pemerintah daerah guna memperkuat keberadaan dan peran PTKPNF.  Sosialisasi Harlindung PTK-PNF.  Optimalisasi peran Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Propinsi.  Optimalisasi Peran Asosiasi/Forum PTK-PNF

13

No

Kondisi saat ini

1 Q.

2 Pengembangan Karir Belum adanya pengembangan karir yang jelas bagi PTK-PNF, seperti Pamong Belajar, Penilik, dan PTK-PNF lainnya

R.

DIREKTORAT BINDIKLAT Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

S.

Strategi pembinaan profesionalisme guru, kepala sekolah dan pengawas berkelanjutan melalui P4TK dan LPMP

T.

Peningkatan kinerja dan peran LPMP, PPPPTK dalam peningkatan mutu PTK

U

Pemberdayaan P4TK dan LPMP

Permasalahan 3  Belum adanya payung hukum yang jelas untuk menanganinya.

Belum adanya proses penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang baku sebagai acuan LPMP Perlu pembakuan pemberdayaan KKG/MGMP, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS dalam penyusunan KTSP, lesson study, Pakem dan ICT dalam pembelajaran  Perlu disusun rancangan peningkatan kinerja dan peran LPMP dan PPPPTK  Pemanfaatan kapasitas P4TK dan LPMP sebagai pusat pendidikan dan pelatihan belum dimanfaatkan secara maksimal Program peningkatan kompetensi PTK berkelanjutan belum masuk pada IKK depdiknas

Solusi Kebijakan Program 4 5  Mempercepat proses  Revisi Kepmenpan Nomor penyelesaian revisi 15 tentang Jabfung Penilik Kepmenpan Nomor 15 dan Nomor 25 tentang tentang Jabfung Penilik Jabfung Pamong Belajar dan Nomor 25 tentang Jabfung Pamong Belajar Perlu pedoman pelaksanaan  Program penjaminan mutu penjaminan mutu pendidikan pendidikan dikdasmen (BERUPA PERMEN penjaminan Mutu Pendidikan) Pembinaan profesionalisme  Bloack grant operasional berkelanjutan PTK, perlu KKG/MGMP, KKKS/MKKS dilaksanakan setiap tahun dan KKPS/MKPS

 Meningkatkan kinerja dan  Asistensi program LPMP peran LPMP dan PPPPTK dan PPPPTK dalam PMPTK  Peningkatan sarana dan  Perlu penambahan alokasi prasarana LPMP dan P4TK anggaran untuk program  Pengembangan program diklat di P4TK dan LPMP diklat PTK secara berkelanjutan 

Perlu IKK khusus tentang peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga



Perlu disusun program peningkatan PTK berkelanjutan

Strategi Implementasi 6 Koordinasi intensif dengan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Diknas, BKN, Menpan dan Ditjen PNFI

Perlu ada program pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Bindiklat dan LPMP Berlanjutnya program block grant peningkatan profesionalisme guru melalui KKG/MGMP secara berkelanjutan, dalam KTSP, lesson study/PAKEM dan pemanfaatan ICT.  Integrasi program pusat, daerah dengan LPMP dan PPPPTK  Perlu peremajaan fasilitas pelatihan di PPPPTK dan LPMP 

P4TK dan LPMP perlu membuat analisis kebutuhaan pelatihan untuk peningkatan mutu PTK berkelaanjutan

14

No

Kondisi saat ini

Permasalahan

1

2

3

V

BERMUTU

Program BERMUTU belum menjangkau keseluruh propinsi di Indonesia

Solusi Kebijakan 4 kependidikan sebagai bentuk pemeliharaan profesionalisme PTK Perlu desiminasi dan replikasi program BERMUTU di Propinsi seluruh Indonesia , melalui sharing budget antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten /kota

Program 5

 Program replikasi program BERMUTU di seluruh kabupaten / kota di seluruh propinsi di Indonesia

Strategi Implementasi 6

Pengembangan model dan modul program BERMUTU dan pengembangan strategi implementasi di seluruh kabupaten / kota diseluruh Indonesia

15