KERANGKA ACUAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009
Tanggal 23-25 Februari 2009 Di Pusdiklat Pegawai Depdiknas Sawangan, Depok
Departemen Pendidikan Nasional Januari 2009
KATA PENGANTAR Kerangka Acuan Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) 2009 ini memuat berbagai informasi tentang rancangan kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009, antara lain mengenai substansi dan bahan, peserta rembuk, mekanisme persidangan, hasil yang diharapkan, dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan. Rembuk Nasional Pendidikan 2009 mengusulkan 2 alternatif tema yaitu: Alternatif 1: ”Pemantapan Pencapaian Target Renstra 2005-2009 Dalam Menyongsong Rencana Pembangunan Jangka Menengah II Tahun 2010 – 2014” Alternatif 2: ”Menyongsong Rencana Pembangunan Jangka Menengah II 2010 –2014 sebagai Tonggak dan Prospek Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan” Kerangka Acuan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan membantu kelancaran panitia penyelenggara, dan pihak lain dalam mempersiapkan mensukseskan pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009. Dalam rangka mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan 2009, maka kerangka acuan ini masih perlu dibahas dan disempurnakan lebih lanjut, misalnya mengenai tema, substansi dan isu/topik, narasumber, peserta dan jadwal. Oleh karena itu kami mohon kesediaan saudara untuk memberikan masukan guna penyempurnaan selanjutnya. Jakarta, November 2008 Kepala Biro Perencanaan dan KLN Selaku Ketua Tim Substansi
Dr. R. Agus Sartono, MBA NIP.131 806 050
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................
ii
I. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………....
1
II. Tema .................................................................................
2
III. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….
2
IV. Hasil yang Diharapkan ……………………………………………………………………………..
2
V. Substansi dan Bahan ………………………………………………………………………………..
3
VI. Penyajian dan Pembahasan Substansi ........................................
4
VII. Peserta ..............................................................................
6
VIII. Pembagian dan Pengorganisasian Komisi .....................................
7
IX. Mekanisme Persidangan ..........................................................
11
X. Penyelenggaraan ..................................................................
14
XI. Informasi Lain .....................................................................
15
LAMPIRAN -
Jadwal Rembuk Nasional Pendidikan 2009
-
Matrik sebaran kelompok
-
Daftar Peserta Sidang Komisi
-
Peta/Denah Lokasi Rembuk Pendidikan 2009
ii
KERANGKA ACUAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009 I.
Latar Belakang Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap tahun kementerian/lembaga menyusun rencana dan anggaran berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu dalam Renstra Depdiknas telah diatur kebijakan pokok pembangunan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Di pihak lain Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 mengatur bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, serta menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom. Urusan wajib merupakan bentuk pelayanan dasar guna melindungi, memberdayakan, memobilisasi sumber daya potensial daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan sebagai acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program strategis yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga memberi penguatan bagi daerah terhadap hal-hal yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan, mengalokasikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber daya pendidikan secara adil, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 1
2009 yang dihadiri oleh wakil-wakil pemangku kepentingan pendidikan. II. Tema Sejalan dengan komitmen Pemerintah membangun pendidikan dalam jangka panjang, yaitu mewujudkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, maka tema Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009 adalah: ”Pemantapan Pencapaian Target Renstra 2005 -2009” III. Maksud dan Tujuan Rembuk Nasional Pendidikan ini dimaksudkan sebagai langkah dan tindakan konkret pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penuntasan target Renstra Depdiknas Tahun 2005–-2009. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesepahaman berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan: (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) mutu, relevansi, dan daya saing; dan (c) tata kelola (good governance), akuntabilitas, dan citra publik. IV. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari Rembuk Nasional Pendidikan adalah: 1. Evaluasi program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2005--2007 masing-masing unit utama; 2. Makin mantapnya pendidikan;
pelaksanaan
9
terobosan
kebijakan
3. Informasi yang mencerminkan kinerja pembangunan pendidikan tahun 2005--2007 tingkat provinsi dan kabupaten/ kota; 2
4. Lebih meningkatnya pemahaman bagi seluruh pimpinan unit kerja pendidikan di pusat dan daerah terhadap 7 isu pokok pendidikan serta terbangunnya komitmen untuk menyukseskannya. Dengan demikian seluruh jajaran pendidikan di pusat dan daerah memiliki kesamaan/kesepahaman atas hasil-hasil pembangunan pendidikan serta terbangunnya komitmen untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
V. Substansi dan Bahan Substansi dan bahan pokok Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009 adalah: 1. Evaluasi program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2005--2007 sebagai landasan: a. Pendekatan komprehensif untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan b. Pendekatan komprehensif untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik 2. Pemantapan pelaksanaan 9 terobosan kebijakan pendidikan sebagai upaya komprehensif dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik, yaitu: a. Pendanaan Pendidikan b. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru dan Dosen c. Penerapan TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi d. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan e. Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan f. Reformasi perbukuan g. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan secara komprehensif 3
h. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan secara komprehensif i. Pendidikan Non Formal dan Informal untuk menggapai yang tak terjangkau (reaching the unreached) 3. Peningkatan pemahaman bersama atas 7 isu pokok pendidikan, yaitu: a. Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun b. Pemberantasan buta aksara penduduk >15 tahun c. Peningkatan akses SLTA dan perimbangan jumlah siswa SMA:SMK d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, terutama melalui peningkatan kapasitas perluasan politeknik e. Redistribusi guru dan antisipasi kekurangan guru dalam waktu lima tahun ke depan f. Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), e-Administration, e-Learning, Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, BOS dan BOS Buku, Rehabilitasi Sarana/Prasarana Sekolah, Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen, dan pendidikan kecakapan hidup g. Evaluasi pelaksanaan otonomi pendidikan, satuan pendidikan, dan peran serta masyarakat VI.
Penyajian dan Pembahasan Substansi Penyajian substansi dilaksanakan pada Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Pada sidang pleno penyajian substansi sebagai berikut. 1. Menteri Pendidikan Nasional menyampaikan sambutan/ pengarahan umum pembangunan bidang pendidikan. 2. Panel Pimpinan Unit Utama Depdiknas menginformasikan: Evaluasi program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2005--2007 dan beban target tahun 2009 dan 2009. 4
Pemantapan pelaksanaan 9 terobosan kebijakan pendidikan sebagai upaya komprehensif dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik sesuai unit utama bersangkutan. 3. Panel Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota menginformasikan: Laporan capaian kinerja pembangunan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2005--2007. Isu dan langkah-langkah sebagai upaya peningkatan kinerja pendidikan di daerah. 4. Panel Rektor, Koordinator Kopertis, dan Direktur Politeknik menginformasikan: Laporan capaian kinerja Perguruan Tinggi/Politeknik tahun 2005--2007. Isu dan langkah-langkah sebagai upaya peningkatan kinerja Perguruan Tinggi/Politeknik. 5. Sidang komisi membahas secara lebih mendalam 7 isu pokok pembangunan pendidikan, antara lain meliputi: Pemahaman setiap butir isu pokok menyangkut permasalahan dan strategi mengatasi permasalahan tersebut serta rencana aksi terpilih. Rekomendasi untuk mengantisipasi kendala serta upaya penyempurnaan pada masa yang akan datang. 6. Laporan hasil rembuk nasional merupakan kristalisasi hasil sidang komisi, selanjutnya menjadi acuan dan pedoman dalam rangka peningkatan kinerja bagi penyelenggara pendidikan.
5
VII.
Peserta Peserta rembuk nasional adalah para pengambil kebijakan serta seluruh unsur pimpinan jajaran pendidikan di pusat dan daerah sebagai berikut. Instansi Pimpinan Komisi X DPR RI dan Ketua PAH III DPD RI Pusat (Menteri, Eselon I&II, Staf Ahli, Staf Khusus) Provinsi: -Gubernur -Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: -Bupati/Wali kota -Kepala Dinas Pendidikan PTN dan Kopertis P4TK/LPMP/BPLSP BSNP dan BAN Atase Pendidikan,Ketua Harian KNIU, Dubes RI di UNESCO Para Peraih Prestasi/ Sertifikat/Pengakuan Kelas Dunia*) Jumlah
Acara Pembukaan
Rembuk Nasional
Rapat Evaluasi
6
-
-
56
56
56
34
34
33 34
471 94 50 8 15
471 94 50 8 15
471 471 94 50 8 15
95 orang 11 PT/ Institusi 840
-
-
728
1.232
Catatan: *) Siswa= 55 orang *) Mahasiswa= 40 orang *) Perguruan Tinggi= 7 PT *) Kepala Institusi= 4 institusi
Gubernur, Bupati dan Walikota diundang pada saat Rapat Evaluasi Program Prioritas Tahun 2007 dan Rencana Kerja Tahun 2009 yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden RI dan/atau Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 6 Februari 2009 bertempat di Hotel Bumi Karsa, Komplek Bidakara Jakarta. 6
Pimpinan Komisi X DPR RI dan Ketua PAH III DPD RI diundang pada saat acara pembukaan rembuk dan rapat evaluasi program prioritas. Sedangkan para peraih prestasi/sertifikat/pengakuan kelas dunia diundang pada saat acara pembukaan rembuk saja. VIII.
Pembagian dan Pengorganisasian Komisi Pembagian dan Pengorganisasian Komisi dimaksudkan dalam rangka mengefektifkan sidang komisi yang dibagi menjadi 7 komisi, yaitu: 1. Komisi 1: Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan peningkatan akses pendidikan menengah Ketua : Prof. Suyanto, Ph.D. Sekretaris : Dr. Bambang Indriyanto. M.Sc Tim Perumus : 1. Eselon II di Ditjen Mandikdasmen 2. Kepala Pusat Perbukuan 3. Kepala Dinas Provinsi Bali 4. Kepala Dinas Kabupaten Agam 5. Kepala Dinas Kabupaten Ciamis Substansi/Topik Bahasan: 1) Evaluasi penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 2) Strategi penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khususnya rehabilitasi sekolah Evaluasi BOS dan BOS Buku Pelaksanaan MBS dan Revitalisasi Fungsi Komite sekolah dan Dewan Pendidikan 3) Peningkatan Akses SLTA/Wajar 12 Tahun 4) Perimbangan jumlah siswa SMA:SMK Tempat : Gedung Pancasila Aula III 2. Komisi 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Ketua : dr. Fasli Jalal, Ph.D. Sekretaris : Prof. Ir. Hapsoro Tri Utomo, Ph.D. Tim Perumus : 1. Eselon II di Ditjen Dikti 7
2. Rektor Universitas Sriwijaya 3. Rektor UPI Bandung 4. Direktur Politeknik Pertanian Kupang 5. Koordinator Kopertis Wilayah V Substansi/Topik Bahasan: 1) Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi 2) Perluasan pendidikan Politeknik 3) Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi dosen 4) Peningkatan Jumlah Program Studi yang Masuk 100 Besar Asia, 500 Besar Dunia, Akreditasi OECD, Unit-unit bersertifikat mutu dan/atau tatakelola Internasional 5) Peran Perguruan Tinggi dalam penyelesaian masalah daerah 6) Student active learning Tempat : Gedung Pancasila Aula IA 3. Komisi 3: Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ketua : Dr. Baedhowi Sekretaris : Dr. Ir. Giri Suryatmana Tim Perumus : 1. Eselon II di Ditjen PMPTK 2. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Utara 3. Kepala Dinas Kabupaten Boyolali 4. LPMP Sumbar 5. P4TK/PLB Bandung Substansi/Topik Bahasan: 1) Redistribusi Guru Mengantisipasi Kekurangan Guru dalam 5 tahun ke depan 2) Kualifikasi dan Sertifikasi Guru 3) Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan melalui Pemberdayaan KKG-MGMP, KKS-MKPS, KKPS-MKPS 4) Pemerataan/Distribusi Guru yang Imbang di Kabupaten/ Kota 5) Implementasi KTSP Tempat : Gedung Pancasila Aula IB
8
4. Komisi 4: Pemberantasan Buta Aksara dan Peningkatan Pendidikan Kecakapan Hidup Ketua : Ace Suryadi, Ph.D, M.Sc. Sekretaris : Dr. Zaini Arony, M.Pd. Tim Perumus : 1. Eselon II di Ditjen PNFI 2. Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat 3. Kepala Dinas Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso 5. Kepala BPLSP Bandung 6. Kepala BPLSP Semarang Substansi/Topik Bahasan: 1) Pendidikan Anak Usia Dini 2) Pemberantasan Buta Aksara penduduk usia > 15 tahun 3) Pendidikan Kesetaraan 4) Peningkatan Pendidikan Kecakapan Hidup 5) Peningkatan Taman Bacaan Masyarakat 6) Peningkatan pendidikan informal termasuk peran serta masyarakat Tempat : Gedung Pancasila Aula IIA 5. Komisi 5: Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pendidikan Ketua : Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS. Sekretaris : Ir. Lilik Gani, Ph.D. Tim Perumus : 1. Karo Perencanaan dan KLN 2. Kepala Pusat Statistik Pendidikan 3. Ketua SEAMOLEC 4. Direktur Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ditjen Dikti 5. Staf Ahli Mendiknas Bidang IPTEK Pendidikan 6. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 7. Kepala Dinas Kota Malang 8. Kepala Dinas Kota Pangkal Pinang 9. LPMP Yogyakarta 9
10. Dinas Provinsi DIY Substansi/Topik Bahasan: 1) e-Learning 2) e-Administrasi termasuk pengembangan/penerapan sistem informasi manajemen (NISN, NPSN, NUPTK, Padati Web, Direktori Doktor, Reformasi Perbukuan) Tempat : Gedung Pancasila Aula IIB 6. Komisi 6: Koordinasi Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketua : Muhammad Sofyan, SH. M.Si Sekretaris : Drs. Amin Priatna, M.Si. Tim Perumus : 1. Kepala Biro Keuangan 2. Kepala Biro Umum 3. Sekretaris Itjen 4. Inspektur II, III, dan IV di Itjen 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 6. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara 7. Kepala Dinas Dikmenti DKI Jakarta Substansi/Topik Bahasan: 1) Pengorganisasian Substansi Pendidikan sejalan dengan PP 38/2007 dan PP 41/2007 2) Koordinasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Pendidikan 3) Pembukuan dan pelaporan keuangan berjenjang sesuai SAI 4) Penataan administrasi BMN hasil dana dekon sesuai SABMN 5) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Itjen, BPKP, BPK, dan aduan masyarakat Tempat : Gedung Merah Putih 7. Komisi 7: Ujian Nasional, KTSP, Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Ketua : Prof. Dr. H. Mansyur Ramly Sekretaris : Dr. Siskandar, MA. 10
Tim Perumus
: 1. Kepala Pusat Kurikulum 2. Ketua BSNP 3. Ketua BAN S/M, BAN PNF, dan BAN Perguruan Tinggi 4. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan 5. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti 6. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI 7. Kepala Dinas Kabupaten Jembrana Substansi/Topik Bahasan: 1) Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (Standar Isi dan Standar Kompetensi) 2) Sosialisasi dan Implementasi KTSP 3) Evaluasi dan Pelaksanaan UN - SMP/SMA/SMK dan US-BN SD Tahun 2009 4) Akreditasi pendidikan formal dan non formal termasuk pengembangan akreditasi berbasis TIK Tempat : Gedung Garuda IX.
Mekanisme Persidangan Mekanisme persidangan Rembuk Nasional Pendidikan ini ditempuh melalui Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Secara lebih rinci mekanisme persidangan diatur sebagai berikut : 1. Sidang Pleno I, meliputi: a. Upacara pembukaan dan laporan Ketua Penyelenggara; b. Sambutan Pembukaan dan Pengarahan Umum serta pemaparan Pemantapan Pelaksanaan 9 Terobosan Kebijakan Pendidikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Pencanangan NISN, NPSN, NUPTK, Padati Web, Direktori Doktor, Reformasi Perbukuan, dilanjutkan dengan apresiasi perolehan sertifikat/pengakuan kelas dunia.
11
2. Sidang Pleno II meliputi: a. Panel para Eselon I Depdiknas menyajikan (a) Evaluasi program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2005--2007 dan beban target tahun 2009 dan 2009, (b) Pemantapan Pelaksanaan 9 terobosan kebijakan pendidikan sebagai upaya komprehensif dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik sesuai dengan unit utama yang bersangkutan. b. Panel oleh 4 Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Yogyakarta, menyajikan (a) Laporan capaian kinerja pembangunan pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2005--2007, (b) Isu dan langkah-langkah sebagai upaya peningkatan kinerja pembangunan pendidikan di daerah. c. Panel Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Direktur Politeknik Manufaktur Bandung, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang, menyajikan (a) Laporan capaian kinerja Perguruan Tinggi/Politeknik tahun 2005--2007, (b) Isu dan langkah-langkah sebagai upaya peningkatan kinerja Perguruan Tinggi/Politeknik. 3. Sidang Komisi a. Diskusi Komisi membahas masalah atau isu-isu aktual pendidikan seperti tersebut di atas. b. Ketua Komisi memimpin, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang komisi. c. Seluruh peserta sidang komisi diharapkan berperan aktif dalam pengayaan substansi diskusi, khususnya yang menyangkut upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja.
12
d. Sekretaris komisi memandu dan mengkoordinasikan perumusan hasil sidang komisi sebagai laporan kesepakatan sidang komisi yang bersangkutan. e. Para eselon II unit utama terkait diharapkan berperan aktif untuk memberi masukan teknis bahasan substansi. f. Sekretaris komisi dibantu oleh tim perumus dan petugas substansi komisi menghimpun/merekam proses sidang Komisi dan merumuskan hasil sidang komisi. g. Pada pukul 16.00-–17.30 WIB sebagian anggota Komisi 2 dan 3 bergabung untuk melakukan diskusi pendalaman strategi sertifikasi guru. Keanggotaan sub-komisi ini seperti pada terlampir. h. Rumusan hasil sidang komisi sudah selesai paling lambat tanggal 5 Februari 2009 pukul 22.00 WIB untuk selanjutnya digandakan. 4. Sidang Pleno Penutupan a. Sidang pleno penutupan bertempat di Hotel Bumi Karsa, Komplek Bidakara Jakarta. b. Masing-masing ketua komisi menyampaikan hasil rumusan sidang komisi. c. Ketua panitia melaporkan pelaksanaan Rembuk Nasional. d. Sambutan Penutupan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 5. Rapat Evaluasi Progam Prioritas a. Rapat Evaluasi Progam Prioritas dilakukan terintegrasi dengan Rembuk Nasional, dengan agenda utama laporan Menteri dan Amanat Presiden dan/atau Wakil Presiden. b. Pimpinan rapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diikuti oleh Gubernur, Bupati, Walikota, dan seluruh peserta rembuk.
13
X.
Penyelenggaraan 1. Kepanitiaan Pelindung Ketua Ketua Substansi Ketua Penyelenggara
: : : :
Mendiknas Sesjen Depdiknas Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kepala Biro Umum
2. Waktu dan Tempat Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009 ini dilaksanakan tanggal 4–6 Februari 2009. Kegiatan persidangan diselenggarakan di Pusdiklat Pegawai Depdiknas, Jalan Raya Cinangka Km 19, Sawangan, Depok. Sedangkan untuk akomodasi diatur sebagai berikut. Wisma Pusdiklat: Menteri, Eselon I Pusat, Staf Ahli/Khusus, Rektor, Direktur Politeknik dan Eselon II Pusat, Atase Pendidikan, Kepala BPPLSP, Kepala Dinas Provinsi, Undangan, dan Panitia Penyelenggara. Wisma P4TK Bisnis dan Pariwisata (PPPG Kejuruan): Kepala Dinas Kab/Kota. Wisma Universitas Terbuka: Kepala Dinas Kab/Kota Wisma P4TK Penjas dan BK: Kepala Dinas Kab/Kota 3.
Jadwal Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan direncanakan selama tiga hari. Acara pembukaan pada tanggal 4 Februari 2009 pukul 08.00 WIB di Pusdiklat Depdiknas. Penutupan pada tanggal 6 Februari 2009 pukul 12.00 WIB di Hotel Bumi Karsa Jakarta. Jadwal selengkapnya sebagaimana tertera pada lampiran.
14
4.
Pembiayaan Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Depdiknas Tahun 2009 dan sumber lain yang relevan.
XI. Informasi Lain 1. Selama kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan berlangsung, para pejabat Depdiknas agar ’berkantor’ di Sawangan, Depok. 2. Setiap unit utama mempersiapkan bahan yang dikemas dalam Compact Disk (CD). 3. Pada tanggal 6 Februari 2009, pukul 06.00 peserta rembuk berangkat ke Hotel Bumi Karsa Jakarta menggunakan bus yang disiapkan panitia. Makan pagi di dalam bus. 4. Pakaian: Selama rembuk: bebas rapi Pada saat pembukaan, penutupan, dan rapat evaluasi: pria batik lengan panjang dan perempuan menyesuaikan dengan batik.
15
Alokasi Waktu Persidangan Waktu 08.00-10.00
4 Februari 2009 - Pengarahan Umum dan Pembukaan oleh Mendiknas - Pencanangan Program khusus unggulan - Apresiasi Perolehan Sertifikat/ Pengakuan Kelas Dunia
5 Februari 2009
06.00 – 08.00 Peserta Rembuk Berangkat Sidang Komisi, membahas 7 menuju Hotel Bidakara Isu Pokok Pendidikan dengan 08.30 – 09.15 Topik Bahasan sesuai unit Sidang Pleno: utama bersangkutan Pembangunan Pendidikan dan Perspektif Media Massa
10.30-12.30
Panel Pimpinan Unit Utama: - Evaluasi Program dan Capaian kinerja pembangunan pendidikan - Pelaksanaan 9 Terobosan Kebijakan Pendidikan
Sidang Komisi(Lanjutan)
14.00-15.30
Panel Pimpinan Unit Utama (Lanjutan)
Sidang Komisi(Lanjutan)
16.10-17.30
Panel Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota: - Evaluasi program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan - Langkah-langkah sebagai upaya peningkatan kinerja pembangunan pendidikan Panel Rektor, Direktur Politeknik, dan Kopertis: - Evaluasi program dan capaian kinerja Perguruan Tinggi/Politeknik - Langkah-langkah sebagai upaya peningkatan kinerja Perguruan Tinggi/Politeknik
Sidang Komisi(Lanjutan)
19.30-21.50
6 Februari 2009
Perumusan Hasil Sidang Komisi
09.15-10.30 Laporan Hasil Sidang Komisi 10.30-12.00 Penutupan Rembuk oleh Mendiknas
Rapat Evaluasi Program Prioritas 2007 dan rencana 2009, dilanjutkan Pengarahan Presiden/Wakil Presiden 16.00-16.30 Konferensi Pers
