OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PU TAHUN 2012
BAHAN RAPAT MENTERI PEKERJAAN UMUM PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI V DPR-RI Jakarta, 11 Februari 2014
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PU TAHUN 2012 1.
BPK RI telah selesai melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian PU Semester-I Tahun 2013 sesuai Surat Penugasan No. 01/Interim/LK PU-2013/11/2013, tanggal 25 November 2013, namun sampai saat ini laporan hasil pemeriksaan tersebut belum diterima oleh Kementerian PU dari BPK RI. Laporan ini hanya menyampaikan temuan BPK RI Tahun 2012, dan progres tindak lanjutnya s.d. Semester-I Tahun 2013.
2.
Dalam Laporan Keuangan Kementerian PU Tahun 2009, 2010 dan 2011, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
3.
BPK RI menilai Laporan Keuangan Kementerian PU Tahun 2012 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang meliputi posisi keuangan Kementerian PU per tanggal 31 Desember 2012 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4.
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian PU Tahun 2012 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan pada akun persediaan. 1
REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK-RI a.
Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PU Tahun 2012 (sesuai LHP NO 13 A/LHP/XVII/05/2013; LHP NO 13 B/LHP/XVII/05/2013 dan LHP NO 13 C/LHP/XVII/05/2013) mendapatkan 18 temuan dengan 34 rekomendasi, senilai Rp 2.123.489.918,26 yang harus ditindaklanjuti.
b.
Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti: SUDAH DITINDAKLANJUTI JENIS TEMUAN
SESUAI REKOMENDASI
BELUM SESUAI REKOMENDASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN A.
Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
-
5
B.
Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
1
2
KEPATUHAN
A.
Kerugian Negara
3
2
B.
Potensi Kerugian Negara
3
1
C.
Kekurangan Penerimaan
2
1
D.
Administrasi
7
3
E.
Ketidakhematan-Ketidakefektifan
4
-
20
14
Total Rekomendasi
2
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL [1-5] A.
Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan NO 1.
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
Pengelolaan PNBP dari Sewa Beli Rumah Dalam rangka optimalisasi pengelolaan PNBP saat Negara Golongan III Belum Optimal, dan ini, Kementerian PU sedang dalam proses sebesar Rp 847,30 Juta Belum Wajar menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di setiap Provinsi yang bertugas menatausahakan penyetoran dan pelaporan PNBP Rumah Negara Golongan III di masing-masing wilayah. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi)
2.
Penatausahaan Persediaan Pada 3 (tiga) Upaya memperbaiki penatausahaan Persediaan Satker Kementerian Pekerjaan Umum telah dilakukan di Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Lemah. Karya, dan Ditjen SDA, namun masih ada selisih perhitungan Persediaan, dan klasifikasi barang masih dalam proses penyelesaian.
(Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 2 rekomendasi) 3
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL [2-5] NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
3.
Aset Tetap minimal senilai Rp 1,35 triliun yang tercantum dalam Neraca Kementerian PU per 31 Desember 2012 belum melalui Proses IP (Inventarisasi dan Penilaian), dan senilai Rp 991.774.043.215 belum dilakukan Penilaian.
Dari aset tetap Kementerian PU yang belum dilakukan Penilaian sebesar Rp 1.359.208.111.391,- : • •
Telah dilakukan Penilaian Rp 1.359.116.181.171,Dalam proses Penilaian Rp 91.930.220,- (Ditjen Bina Marga)
senilai senilai
Dari aset tetap senilai Rp 991.774.043.215 (BA-04): • Telah dilakukan penilaian Rp 111.089.962.856,• Dalam proses senilai Rp 880.686.080.359,(Ditjen Bina Marga Sumut dan Kalsel, Ditjen SDA BWS Sumbar) (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 2 rekomendasi)
4
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL [3-5] B.
Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NO
1.
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
Pengelolaan PNBP dari Sewa Beli Rumah Petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan Negara Golongan III Belum Optimal dan penatausahaan pendapatan penjualan sewa beli Sebesar Rp 847,30 Juta Belum Wajar Rumah Negara Golongan III masih dalam proses penyelesaian. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi)
2.
Aset Tetap Senilai Rp 268,48 Miliar di lingkungan Kementerian PU Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya dan Tidak Teridentifikasi. a. Aset Tetap pada 16 satker di Telah di IP : Rp 144.149.708.801,Kementerian PU tidak dapat ditelusuri Dalam Proses IP : Rp 65.454.223.653,keberadaannya dan tidak teridentifikasi Dalam Penelusuran : Rp 7.108.646.750 ,senilai Rp 216.712.579.204,-
5
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL [4-5] NO
TEMUAN b.
Aset Tetap pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 51.733.292.806,- belum diketahui secara jelas lokasi keberadaannya;
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT Aset Tetap tersebut telah diketahui lokasi keberadaannya senilai Rp 49.467.958.895,- yang terdiri dari: ₋ Peralatan dan Mesin : Rp 1.942.296.000 ₋ Gedung dan Bangunan: Rp 2.047.365.324 ₋ Jalan, Irigasi, dan : Rp 45.478.297.571 Jaringan Sisa Aset senilai Rp 2.265.333.911 masih dalam proses penelusuran.
c.
Aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya karena sudah dilelang oleh pihak Pemerintah Daerah setempat senilai Rp 35.211.600,-
Ditjen Cipta Karya: Aset senilai Rp 2.211.600,- telah dilelang oleh Walikota Denpasar pada tahun 2001. Ditjen Bina Marga: Aset senilai Rp 33.000.000,- telah dijual oleh Pemprov Riau pada tahun 2006. Atas hal tersebut, Kementerian PU mengajukan kepada BPK RI untuk mengelompokkan temuan ini ke dalam temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi) 6
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL [5-5] NO 3.
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
Pengamanan Atas Sebagian Tanah pada Kasatker Puslitbang Jalan dan Jembatan telah Puslitbang Jalan dan Jembatan Kurang melakukan optimalisasi pengamanan dan Optimal penatausahaan aset tanah di lingkungan Pusjatan berdasarkan perintah Kepala Balitbang sesuai surat No. TN0701-KL/65 tanggal 9 Juli 2013. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut telah sesuai sejumlah 1 rekomendasi)
7
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [1-9] A. NO
1.
Kerugian Negara TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
Terdapat Kelebihan Pembayaran Dari kelebihan pembayaran sebesar Rp 5.433.780.036,- telah disetor pada sejumlah Paket Pengadaan ke kas negara sebesar Rp 4.847.313.239,27 dengan rincian sebagai Barang dan Jasa berikut: - Ditjen Bina Marga Rp 3.788.592.942,79 - Ditjen Cipta Karya Rp 917.251.309,27 - Ditjen SDA Rp 107.236.138,38 - Puslitbang Rp 34.232.848,83 Sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp 586.466.797,43 masih dalam proses penyelesaian di Ditjen Cipta Karya
(Status pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi dan yang sudah sesuai sejumlah 1 rekomendasi) 2.
Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Pada Satker Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen SDA, sebesar Rp 95.433.734,-
Satker Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air sebesar telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran sebesar Rp 95.433.734,(Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 1 rekomendasi) 8
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [2-9] NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
3.
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Senilai Rp 251,30 Juta Pada 4 Satker di Kementerian Pekerjaan Umum Hilang dan Belum Ada Penetapan Tuntutan Ganti Rugi
Terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 251.305.000, (pada Satker P2JN NTB, Satker PJN II Riau, Satker PPLP Banten, Satker PKPAM Sumbar) telah dilakukan penetapan TGR senilai Rp 192.305.000,Dari nilai TGR tersebut, telah disetor ke kas negara sebesar Rp 7.990.000 sebelum LHP diterbitkan, dan sebesar Rp 9.995.000,- disetorkan setelah LHP diterbitkan. Sisanya sebesar Rp 233.360.000,- masih dalam proses penyelesaian TGR (P2JN NTB Rp 15.360.000,- (sepeda motor) dan PLP Banten Rp 218.000.000,- (mobil dan laptop)) (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi, dan yang sudah sesuai sejumlah 1 rekomendasi)
9
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [3-9] B.
Potensi Kerugian Negara
NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
1.
Sebagian Hasil Telah dilakukan perbaikan pada jalan tersebut sesuai Berita Acara Pembangunan Jalan Tahun Nomor: 1/BA-PRB-AW/PPK.06 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013. 2012 Telah Mengalami Kerusakan (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 2 rekomendasi)
2.
Pemanfaatan Aset Telah ditindaklanjuti sesuai dengan surat dari masing-masing Kementerian PU oleh Satminkal: Pihak Ke-3 dan/atau • Agar Kepala Satker: Pemerintah Daerah Tidak ₋ Menarik aset atau meminta para pemanfaat aset mengurus Berdasarkan Ijin Pinjam surat ijin pinjam pakai Pakai Sesuai Ketentuan ₋ Mengenakan TGR kepada pemanfaat aset dan menyetorkan nilai ganti rugi ke kas negara • Memberikan teguran kepada Kepala Satker dan Petugas BMN untuk menaati peraturan dalam menjalankan tugas, lebih cermat dalam melakukan pengawasan penatausahaan BMN. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi, dan yang sudah sesuai sejumlah 1 rekomendasi) 10
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [4-9] C.
Kekurangan Penerimaan
NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
1.
Penyelesaian 63 Paket Pekerjaan Terlambat dan Belum Dikenakan Denda sebesar Rp 8.208.546.664
Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 8.208.546.664 sebagai berikut: • • • •
Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen SDA Pusjatan
Rp 5.655.094.209,Rp 460.945.275,Rp 2.062.774.180,Rp 29.733.000,-
(Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 2 rekomendasi) 2.
Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan TPA Bara senilai Rp 6,39 Miliar Berlarut-larut
Pekerjaan Peningkatan TPA Bara dan perbaikannya telah seluruhnya diselesaikan oleh kontraktor sehingga ybs. keberatan untuk membayar denda sebesar Rp 290.681.860,31
Dari nilai pekerjaan sebesar Rp 6,39 Miliar tersebut, BPK merekomendasikan untuk menyetor denda keterlambatan sebesar Rp 290.681.860,31
Atas hal tersebut Direktur PPLP telah memberikan teguran kepada Kasatker PPLP NTT melalui Surat Nomor: 09.1-CL/1132 tanggal 20 November 2013. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1 rekomendasi) 11
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [5-9] D.
Administrasi
NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
1.
Aset Tetap Senilai Rp 268,48 Miliar Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya dan Tidak Teridentifikasi.
Dari Aset Tetap senilai Rp 268,48 Miliar sudah dapat ditelusuri dan teridentifikasi senilai Rp 193.650.667,696 Sisanya senilai Rp 74.830.415,914 masih dalam proses penelusuran pada Ditjen Bina Marga Rp 63.124.722.038,Ditjen Cipta Karya Rp 11.600.238.066,Ditjen SDA Rp 105.455.810,(Status Pemantauan BPK: rekomendasi)
2.
Pelaksanaan Proses Hibah dan Alih Status pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Berlarut-larut
Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 1
Ditjen Cipta Karya telah melakukan langkah tindak lanjut, yaitu: - Pembinaan teknis percepatan proses hibah/alih status BMN; - Pendampingan dan fasilitasi terhadap proses hibah/alih status BMN; - Pemantauan proses hibah/alih status BMN; (Status Pemantauan BPK: rekomendasi)
Tindaklanjut yang belum sesuai sejumlah 2 12
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [6-9] NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
3.
Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan pada Neraca Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Maluku Utara Belum Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp 7.959.474.000,-
Aset senilai Rp 7.959.474.000,- yang semula tercatat pada Satker PPSDA Maluku, dengan adanya reorganisasi seharusnya sudah dicatat pada Satker PJPA Maluku Utara, namun pada saat pemeriksaan masih tercatat pada Satker PJSA Maluku Utara. Atas hal tersebut telah dilakukan koreksi pada LK SNVT PJPA Maluku Utara Semester-I 2013. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 2 rekomendasi)
4.
Terdapat Aset Tetap berupa Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Tanah, Peralatan dan Mesin dan BPN untuk mengoptimalkan pembuatan bukti kepemilikan. Belum Dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 2 rekomendasi)
13
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [7-9] NO
5.
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
Pencatatan dan Penetapan Status Menteri Pekerjaan Umum telah menginstruksikan para Kuasa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pengguna Barang (KPB) agar mengoptimalkan penatausahaan dan Tidak Sesuai Ketentuan pengendalian pemanfaatan Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan Golongan III (yang belum disewabelikan), dan Rumah Negara tanpa golongan yang berada dalam penguasaannya, khususnya terkait dengan penertiban penghunian maupun pembayaran sewanya. (Status Pemantauan BPK: sejumlah 1 rekomendasi)
6.
Aset Tetap Yang Memenuhi Syarat Penghapusan Minimal Sebesar Rp 711,90 Juta, namun masih tercatat di dalam Neraca Satker BWSS I Semester I Tahun 2012
Tindaklanjut yang sudah sesuai
Telah dilakukan penghapusan terhadap aset tetap tersebut, berdasarkan surat dari KPKNL Banda Aceh kepada Kanwil DJKN Aceh untuk memproses penghapusan rumah negara pada satuan kerja BWS Sumatera I No. S 624/WKN.01/KNL.01/2013 tanggal 16 September 2013. (Status Pemantauan BPK: sejumlah 2 rekomendasi)
Tindaklanjut yang sudah sesuai
14
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [8-9] E.
Ketidakhematan
NO
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
1.
Terdapat Ketidakhematan dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Gedung PIP2B Kota Banjarbaru (Tahap 3) Sebesar Rp 159,38 Juta
Telah ditindaklanjuti melalui Surat Kasatker PBL Kalsel kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa No. 663.01/06/PBL.KS/ IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal teguran dalam melaksanakan proses pelelangan harus melakukan penelaahan terhadap HPS yang diserahkan oleh PPK agar tidak terjadi ketidakhematan dalam penggunaan anggaran belanja negara dan mempertimbangkan penyedia jasa konsultan pengawas ybs dalam pelelangan berikutnya. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 2 rekomendasi)
15
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LKPU BA 033 TAHUN 2012 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [9-9] E.
Ketidakefektifan
NO 1.
TEMUAN
TANGGAPAN/TINDAKLANJUT
Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan TPA Telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan Bara senilai Rp 6,39 Miliar Berlarut-larut (progres fisik sudah 100%). Bukti berupa laporan perbaikan, dokumentasi dan BA FHO No. 12/BAFHO/PPLP-NTB/2013 tanggal 7 Juni 2013 telah disampaikan kepada BPK. (Status Pemantauan BPK: Tindaklanjut yang sudah sesuai sejumlah 2 rekomendasi)
16
