KESIMPULAN RAPAT KERJA : (sesuai dengan kesepakatan forum dan tertulis secara resmi pada hasil rapat Komisi IX)

HASIL RAPAT KERJA KOMISI IX DPR – RI DENGAN MENTERI KESEHATAN RI & WAKIL MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI TEMA : HUBUNGAN SISTEM PENDIDIKAN DOKTER DENGAN PRODUK DOKTER SENIN, 26 APRIL 2010

Pimpinan Sidang Peserta Rapat

Waktu

: Ripka Tjiptaning : -Anggota Komisi IX DPR RI (40 orang) -Jajaran Kemendiknas -Jajaran Kemkes : 10.00 WIB – 15. 15 WIB

Agenda Rapat Kerja : 1. Paparan Menteri Kesehatan RI 2. Paparan Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI 3. Sesi Dengar Pendapat Anggota Komisi IX

KESIMPULAN RAPAT KERJA : (sesuai dengan kesepakatan forum dan tertulis secara resmi pada hasil rapat Komisi IX) 1. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Sistem Pendidikan Kedokteran untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan pada Raker hari ini 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional dan KKI untuk menyelesaikan permasalahan UKDI dokter pada bulan Juni 2010 dan selanjutnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kedokteran

SESI DENGAR PENDAPAT ANGGOTA KOMISI IX

NO

PENANYA

SUBYEK UKDI

1

Perwakilan Papua

Pemenuhan Kebutuhan Dosen Pemenuhan Sarana & Prasaranan Kesehatan

DIREKTORAT AKADEMIK DIKTI 2010

INPUT Realita pelaksanaan uji kompetensi di Papua : Pada dua tahun terakhir, lulusan uji kompetensi dari FK UNCEN hanya 8 orang Perlu penambahan dosen tetap di FK Uncen karena saat ini tidak ada satupun dosen tetap -Karena kondisi geografis Papua yang kurang strategis, maka perlu bantuan sarana dan prasarana yang lebih untuk pemenuhan pelayanan kesehatan (bekerja sama dengan Dinkes) -KOAS seharusnya lebih dari 6 bulan untuk menangani penyakit dominan di Papua, seperti HIV dan Malaria.

Page 1

UKDI

2

Charles

Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Rekomendasi

UKDI

3

Is

Pendidikan Dokter Spesialis

Rekomedasi

4

Nova

UKDI


-Oleh karena itu, perlu penambahan pula untuk dana bantuan kesehatan. Realita : -Lulusan kedokteran yang belum disumpah, masih belum bisa menjadi dokter karena menunggu UKDI. Hal ini memperlambat lulusan dokter untuk langsung dapat mengimplementasikan ilmunya untuk praktek -Data UKDI : Nov 2009 : peserta 3550 1587 tidak lulus Februari 2010 : peserta 3205 1350 tidak lulus -Apakah tidak ada terobosan agar uji kompetensi dilakukan di Fakultas masing-masing ? Supaya seteah diwisuda lulusan sudah benar-benar dinyatakan kompeten -Realita : Dari 70.000 dokter yang ada saat ini, sejumlah 50.000 dokter beroperasi di Jakarta (70 %). Hal ini menunjukkan ketidakmerataan distribusi dokter di Indonesia. -Apa terobosan Kemkes & Kemendiknas agar pelayanan dokter & dokter spesialis dapat terjangkau oleh seluruh wilayah di Indonesia ? Kapan bisa direalisasikan ? -Sertifikat kompetensi belum tentu diartikan dengan mendapatkannya melalui UKDI -Peran kolegium diharapkan dapat lebih aktif dalam usaha pemerataan pelayanan dokter dan dokter spesialis -Perlu dibuat UUPK terkait pemerataan pelayanan kesehatan Apa langkah tegas dari Kemendiknas & Kemenkes untuk masalah uji kompetensi ? -FK wilayah timur mengeluhkan tentang kurangnya beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis -Mengapa biaya pendidikan dokter spesialis sangat mahal ? -Bagaimana jaminan kesejahteraan untuk dokter yang praktek di remote area ? Perlu diformulasikan kembali perhitungan biaya dokter spesialis yang rasional dan terjangkau -Dampak positif dan negatif pelaksanaan UKDI : Positif : Mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa dokterdokter Indonesia seluruhnya kompeten Negatif : *Memberikan beban psikologis pada calon dokter *Dapat mendegradasi kemampuan calon dokter - UKDI sebenarnya tidak relevan karena FK sudah berpedoman pada KIPDI -Bagaimana transparansi pembiayaan UKDI ? -Apakah benar, UKDI adalah proyel KDKI ? -Apakah tidak terjadi redundansi antara UKDI dan ujian Negara ?

Page 2

RSP

Rekomendasi

Pemerataan Pelayanan Kesehatan 5

Caroline Pendidikan Dokter Spesialis

UKDI 6

Diana Pemerataan Pelayanan Kesehatan

7

Nia

UKDI Pendirian Prodi Kedokteran Baru UKDI

8

Subagyo

Pemerataan Pelayanan Kesehatan Rekomendasi UKDI

9

Budi

Pendidikan Dokter Spesialis Rekomendasi UKDI

10

-Bagaimana cara melakukan assessment terhadap RSJ murni ? Mengapa disamakan dengan RSU ? -Bagaimana kebijakan untuk RSJ agar dapat diakreditasi sebagai RSP ? Saat ini ada 5 RSJ yang siap diakreditasi -Perlu pembahasan khusus untuk mengevaluasi materi UKDI -Perlu dibahas lebih lanjut mengenai pelayanan yang seharusnya dberikan oleh RSJ -Pada tahun berapa masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama ?

Ali Pemerataan Pelayanan Kesehatan


-Bagaimana strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis ? -Apakah memungkinkan 1 IPD swasta melaksanakan pendidikan spesialis ? -Apakah uji kompetensi dapat memperbaiki mutu dokter ? -Siapa pelaksana UKDI ? Materi apa yang diberikan ? Sampai kapan harus dilaksanakan UKDI ? Realita : -Perbandingan dokter dengan pasien di Indonesia saat ini = 1 : 16.000, padahal kondisi idealnya adalah 1 : 2000 -Apakah crash program dari Kemkes mampu menanggulangi hal tersebut ? Apakah sebaiknya UKDI untuk jenjang S2 saja ? Bagaimana mekanisme pendirian prodi baru FK ? Apakah harus memiliki RSP ? Apa yang menyebabkan calon dokter banyak yang tidak lulus uji kompetensi ? -Apakah soal UKDI terlalu sulit ? atau ujian Fakultas yang terlalu mudah ? Untuk mengejar pemenuhan dokter, apakah memungkinkan pendidikan dokter umum dipercepat ? atau untuk menjadi dokter spesialis tidak perlu menjadi dokter umum dulu ? Perlu bimbingan belajar khusus bagi para calon dokter agar dapat lulus uji kompetensi Terdapat isu yang berkembang : setelah KOAS harus uji kompetensi, apakah benar ? Untuk mendapatkan pendidikan dokter spesialis di salah satu IPD negeri harus membayar 1 M, apakah benar ? Perlu pengawasan ketat dan penyelidikan khusus dari Kemendiknas dan Kemkes terhadap indikasi adanya mafia pendidikan kedokteran Apakah terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan uji kompetensi ? Fakultas yang tidak benar atau pelaksana uji kompetensi yang tidak benar ? Perlu dianalisas lebih lanjut Realita : UU Badan Pelaksana Sistem Jaminan Sosial belum dapat terlaksana, bagaimana strategi peningkatan pelayanan

Page 3

UKDI

Pemerataan Pelayanan Kesehatan 11

Oki Asokawati

RSP

UKDGI

UKDI 12

Sunartoyo

RSP

13

Endang

Pemerataan Pelayanan Kesehatan

RSP Rekomendasi


kesehatan ? -Hubungan UKDI dengan percepatan pemerataan pelayanan kesehatan ? Apabila memperlambat pemerataan pelayanan kesehatan, lebih baik ditiadakan saja -Sebaiknya lebih fokus untuk mengoptimalkan fungsi BAN PT dalam mengakreditasi IPD -Permasalahan pemerataan pelayanan kesehatan : gap antara dokter senior dengan junior -Dalam mencetak dokter, sebaiknya menggunakan best practice “5 stars doctor” : care provider, community leader, decision maker, communicator and manager Realita : -Jumlah mahasiswa KOAS terlalu banyak yang praktek di RSP -Rasio dosen dan majasiswa belum ada pola baku belum ada dosen khusus di RSP Bagaimana strategi penyelesaian masalah ini ? Implikasi pelaksanaan UKDGI terhadap dokter gigi baru : -terhambat mengaliksikan ilmunya -penempatan dokter gigi di tiap wilayah kurang mencukupi1 -UKDI seharusnya diimplementasikan untuk mendapatkan dokter yang dapat menerapkan best practice 5 stars doctor -Apakah mahasiswa yang sudah mendapatkan KBK perlu UKDI ? -Apakah UKDI dilaksanakan karena masyarakat meragukan kompetensi dokter Indonesia ? -Apakah mahasiswa yang telah melaksanakan internship perlu melalui UKDI lagi ? Pengembangan RSP di kampus FK membutuhkan biaya yang sangat tinggi Realita : Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga dokter dan dokter spesialis sejumlah 50 % -Bagaimana rencana kongkrit pemenuhan kebutuhan tersebut ? -Bagaimana agar tidak terjadi overlapping anggaran antara Kemkes dan Kemendiknas untuk melaksanakan program pemenuhan kebutuhan tersebut -Permasalahan kurangnya kebutuhan teaga kesehatan tidak hanya untk dokter saja, tetapi juga untuk tenaga perawat, ahli gizi, bidan dan farmasi -Bagaimana kesejahteraan dokter di wilayah Indonesia Timur ? Apakah ada program pemberian insentif khusus ? -Apa program jangka panjang dan pendek dari Kemkes untuk masalah pemerataan pelayanan kesehatan ini ? Berdasarkan data ARSPI, baru 39 RS yang mendapatkan SK Menkes, bagaimana dengan RS yang lain ? Apabila dirasakan kurang ada manfaat dan kontribusinya,

Page 4

UKDI 14

Vanda

RSP

UKDI

15

Jul

RSP Rekomendasi

16

Itet

Rekomendasi


pelaksanaan internship dan UKDI sebaiknya ditiadakan -Bagaimana menyusun standar yang relevan untuk dokter umum ? -Kompetensi dokter sebenarnya juga ditentukan oleh instrument / lokai pendidikan -Bagaimana standarisasi uji kompetensi ? -Bagaimana hasil evaluasi UKDI ? -Program kesehatan jangan hanya terjebak pada permasalahan penyakit saja -Pelu dilaksanakan program kesehatan yang PRO-RAKYAT Problem : -Indonesia masih banyak kekurangan tenaga dokter bottleneck karena uji kompetensi ?? -Tumpang tindih peraturan perundang-undangan -Concern : manajemen SDM, manajemen pengelolaan keuangan, dan lainnya -Perlu dibangun RSP yang PRO-RAKYAT -Revisi UUPK mengenai kompetensi akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX -Strategi pencairan bottleneck : IPD yang telah terakreditasi A tidak perlu uji kompetensi -Solusi pemberian insentif kepada pendidik dokter di wilayah Timur : a) Percepatan kenaikan pangkat b) Percepatan menjadi PNS c) Prioritas pengambilan pendidikan spesialis d) Pemberian bantuan dana -Depkes perlu bekerjasama dengan Dephub perlu teamwork dalam penyelesaian tugas -UKDI perlu ditindaklanjuti sistemnya -Peninjauan RSCM sebagai top refererral hospital

Page 5

TANGGAPAN PIMPINAN SIDANG Pernah ada wacana dari Ketua KKI yang diinformasikan melalui media elektronik : “Pasien harus bertanya apakah dokternya memiliki STR ?” Apakah hal ini cukup etis ? atau memang kompetensi dokter di Indonesia perlu dipertanyakan ? Klarifikasi Ketua KKI : Wacana tersebut muncul karena maraknya tenaga kesehatan (dokter) asing yang masuk ke Indonesia. Dokter asing tidak ada yang memiliki STR, sedangkan semua dokter Indonesia yang praktek pasti memiliki STR. Oleh karena itu, masyarakat harus waspada terhadap dokter asing yang praktek di Indonesia. Terkait UKDI : Dalam menguji kompetensi, hal-hal yang harus dinilai tidak hanya knowledge, tetapi juga attitude dan skills. UKDI tidak cukup untuk menguji kompetensi seorang calon dokter. Oleh karena itu, yang perlu diperhatiakn bukan hanya ujian saja, tetapi juga bagaimana calon dokter tersebut memiliki bekal yang cukup untuk praktek. IDI seharusnya dapat bangkit membela persoalan dokter-dokter di Indonesia Untuk mengatasi kurangnya tenaga dokter : Apakah dapat dibuat suatu program untuk pemutihan dokter-dokter senior ? Sebaiknya Kemkes fokus pada ranah user, terutama dalam membenahi pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan Apakah masih akan dilakukan revisi UUPK mengenai keberadaan KKI ? Bagaimana dengan FK yang pertama kali melaksanakan KBK tetapi belum memiliki teaching hospital ? Sebaiknya perlu diberi donasi dari Kemendiknas

TANGGAPAN KETUA KKI Telah dikeluarkan Perkonsil untuk menangani masalah lulusan kedokteran, dimana tersirat pula beberapa kebijakan mengenai uji kompetensi : UKDI ditarik ke Fakultas (bagian utuh dari pendidikan) Setelah lulus telah mendapat sertifikat kompetensi Rencana penyelesaian re-taker UKDI : KDI bekerjasama dengan AIPKI akan melaksanakan program remediasi untuk 1500 re-taker UKDI agar permasalahan ini dapat terselesaikan pada bulan Juni 2010 Dengan eksistensi KKI, internasional

FK dan lulusan FK di Indonesia recognized dan dinilai credible di dunia


Page 6

Program studi kedokteran baru dibuka atas usulan dari pemerintah daerah atau pihak yang berwenang. Persyaratan dibukanya suatu prodi kedokteran baru adalah : -Memiliki dosen tetap dengan rasio 1 : 10 -Memiliki RSP utama hanya digunakan oleh FK tersebut dan memiliki 4 layanan dasar dan 12 layanan spesialistik -Terdapat MoU antara RSP dan prodi tersebut -Prodi baru dibuka setelah melalui proses pengampuan dari FK pengampu dalam jangka waktu 5 tahun (setelah mendapatkan surat rekomendasi dari FK Pengampu untuk membuka prodi baru)

TANGGAPAN WAMENDIKNAS Permasalahan profesi kedokteran muncul akibat sinergi 2 UU Sisdiknas : Standar banyak dikembangkan oleh masing-masing PT bekerjasama dengan profesinya (implikasi BHMN/BHP) Semua standar kompetensi akan diintegrasikan, sehingga semua kompetensi dapat dibuktikan pada waktu mahasiswa lulus Telah dibentuk komite bersama BAN PT – KKI untuk mengimplementasikan sistem akreditasi pendidikan dokter Standar kompetensi dokter harus compatible dengan UKDI. Disamping itu, UKDI seharusnya dapat terintegrasi dengan sistem pendidikan dokter yang telah ada Rasio mahasiswa : dosen kedokteran sudah jauh lebih “mewah” daripada profesi/bidang lain. Oleh karena itu, penambahan dosen kedokteran tidak perlu terlalu dipermasalahkan Sumberdaya RSP ditempati oleh tenaga-tenaga dari Kemkes (PNS dari Kemkes). Disamping itu, dosen klinik untuk RSP (boleh dari jajaran Kemkes atau Kemendiknas) akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan dosen lainnya. Tahun ini, Kemendiknas memiliki program beasiswa untuk 2000 tenaga pendidik dokter Indonesia (PTN &PTS). Selain itu, telah dirancang program beasiswa yang diprakarsai oleh Kemendiknas dan Kemenkes untuk dokter spesialis Tidak dibedakan lagi antara lulusan dokter dari PTS & PTN, mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mahalnya pendidikan kedokteran di Indonesia dibantu oleh Kemkes dalam hal fasilitas pendidikan, terutama untuk teaching hospital. Telah dilaksanakan program khusus oleh Ditjen Dikti untuk perhitungan biaya dokter umum dan dokter spesialis


Page 7

Ditjen Dikti sedang menjalankan proyek HPEQ (Health Professional Education Quality) untuk merekatkan semua stakeholder profesi kesehatan (dokter, dokter gigi, bidan dan perawat) dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Mulai pertengahan tahun 2010, akan disiapkan HPEQ batch 2 untuk profesi Kesmas, Gizi, Farmasi Setiap provinsi di Indonesia sewajarnya memiliki FK dengan kualitas yang baik Dalam rangka meningkatkan mutu prodi kedokteranm Ditjen Dikti telah merencanakan programprogram berikut : -block grant -beasiswa untuk dokter dan dokter spesialis Pemetaan interface antara pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan dokter, harus mempertimbangkan beberapa hal : -rasio dokter : pasien yang dinamis -angka kematian ibu sangat tinggi, oleh karena itu perlu disinergikan antara kebutuhan tenaga dokter, tenaga bidan dan ahli gizi Strategi Ditjen Dikti : upaya produksi tenaga kesehatan yang tidak menghambat pemerataan pendidikan kesehatan Prodi kedokteran yang sudah jenuh (sangat banyak) telah dimoratorium. Hanya bidang kedokteran yang spesifik saja yang akan difasilitasi untuk dilaksanakan.

TANGGAPAN MENKES

Telah dikeluarkan RUU tenaga kesehatan, dimana penempatan dokter di suatu wilayah, tidak hanya 6 bulan, tetapi minimal 1 tahun. Dalam usaha memenuhi hak – hak tenaga pengajar dokter, telah direncanakan program prioritas untuk pendidikan spesialis Telah direncanakan program matrikulasi bekerjasama dengan kolegium dan FK untuk mengasah kemampuan calon mahasiswa kedokteran supaya lulus tes masuk Penghitungan kebutuhan dokter dan dokter spesialis secara kasar dapat dilakukan dengan penghitungan rasio dokter. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek geografis sepert luas wilayah dan accessibility Badan PPSDM Kemkes akan melakukan pengumpulan data yang lebih realistis, yaitu dengan metode web based supaya lebih transparan Dalam mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan kesehatan, Kemkes telah memiliki program jangka pendek, janka menengah dan jangka panjang sebagai berikut : -Jangka pendek : penempatan dokter spesialis di derah-daerah


Page 8

-Jangka menengah : pemberian muatan tambahan yang disesuaikan dengan permasalahan di daerah tersebut -Jangka panjang : RUU tenaga kesehatan masa bakti dokter KOAS lebih dari 6 bulan, serta pemberian beasiswa ke mahasiswa kedokteran di daerah (hingga saat ini telah diberikan beasiswa untuk 2399 mahasiswa kedokteran dan target untuk tahun 2010, akan ditambahkan beasiswa untuk 520 mahasiswa kedokteran). Penghitungan jumlah kebutuhan dokter tidak hanya berdasarlan rasio, karena permasalahan kesehatan disuatu provinsi variatif researched by province Strategi Penyelesaian Permasalahan UKDI : -Target : Bulan Juni tahun 2010, permasalahan 1500 re-taker uji komepetensi akan diselesaikan -Mulai bulan Agustus 2010, UKDI akan terintegrasi dengan program pendidikan di tiap IPD Apabila Sistem Jamkesmas telah berjalan, maka akan dibutuhkan banyak tenaga dan fasilitas kesehatan Kemkes telah merancang rambu-rambu untuk mengamankan masyarakat Indonesia agar tidak dirugikan oleh tenaga kerja asing, yaitu dengan merancang peraturan bahwa setiap dokter asing : -harus memiliki STR -harus memiliki pengalaman praktek selama beberapa tahun Perencanaan program RSP harus dilaksanakan secara harmonis oleh Kemendiknas, Kemenkes dan pihakpihak yang terlibat TANGGAPAN KABADAN PPSDM KEMKES Program Internship : Pada dasarnya, program internship dirancang untuk menyesuaikan sistem pendidikan dokter dengan KBK, dimana tujuan utamanya adalah untuk menambah pengalaman dokter dalam hal praktek. Pembiayaan Internship : -Berdasarkan Kepmenkes, insentif peserta internship dikeluarkan oleh negara -Target lulusan internship untuk tahun 2010 adalah berasal dari 5 FK


Page 9

KESIMPULAN RAPAT KERJA : (sesuai dengan kesepakatan forum dan tertulis secara resmi pada hasil rapat Komisi IX)

Recommend Documents